Materi KSAP Utk IAI KASP Public Sector Conference

1

PERAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI

BERBASIS AKRUAL

2

1

AGENDA PEMBAHASAN

Organisasi KSAP

2 Peran KSAP

Strategi Implementasi SAP Akrual

3

4

SAP Berbasis Akrual

Rencana KSAP5

DASAR HUKUM KSAP

UU 17/2003 Pasal 32: Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

SAP disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK.

UU 1/2004 Pasal 57: Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

akuntansi pemerintahan dibentuk KSAP. KSAP bertugas menyusun SAP yang berlaku baik untuk Pemerintah

Pusat maupun Pemda sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum.

Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja KSAP ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

3

ORGANISASI KSAP: SUSUNAN KEANGGOTAAN & TUGAS

KSAP ditetapkan dengan Keppres No. 84/2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No. 21/2013.

Tugas KSAP: menyiapkan, menyusun, dan merumuskan RPP tentang SAP, serta mendorong implementasi SAP.

KSAP terdiri dari: Komite Konsultatif (Keppres 84/2004: 9 orang; Keppres 21/2013: 6

orang)Bertugas memberikan konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP.

Komite Kerja (9 orang)Bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep RPP SAP.

Dibantu oleh: Kelompok Kerja (30 orang) Sekretariat (10 orang)

4

SUSUNAN KOMITE KERJA

SUSUNAN KEPPRES No. 21/2013

Ketua Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA

Wakil Ketua Drs. AB Triharta, Ak., MM

Sekretaris Sonny Loho, Ak., MPM

Anggota Dr. Jan Hoesada, Ak., MM

Yuniar Yanuar, Ak., MM.

Dr. Dwi Martani.

Sumiyati, Ak., MFM

Drs. Hamdani, MM, MSi, Ak.

Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., MSc.

5

DUE PROCESS

6

1. Identifikasi Topik;

2. Pembentukan Kelompok Kerja;

3. Riset Terbatas;

4. Penulisan Draf oleh Kelompok Kerja;

5. Pembahasan Draf oleh komite Kerja;

6. Pengambilan Keputusan Draf utk Dipublikasi;

7. Peluncuran draf Publikasi

8. Dengar Pendapat Publik Terbatas dan Dengar Pendapat Publik;

9. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Dengar Pendapat;

10. Finalisasi Standar.

Setelah Finalisasi Standar ada Proses Penerbitan Peraturan Pemerintah: Permintaan Pertimbangan BPK; Pembahasan dengan

Kementerian Keuangan; Pembahasan dengan

Kementerian Hukum dan HAM (sering memakan waktu yang panjang);

Penerbitan PP.

RAIHAN KSAP (1) (2004 s.d. Saat Ini )

7

A. Produk KSAP1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (berbasis kas menuju akrual);

2. SAP versi Bahasa Inggris;

3. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (berbasis akrual) sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP;

4. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 3 IPSAP

5. Buletin Teknis (Bultek) SAP 12 Bultek SAP;

6. Surat Jawaban terhadap Konsultasi Permasalahan Stakeholders 53 surat;

7

RAIHAN KSAP (2)(2004 s.d. Saat Ini)

8

B. Training dan Komunikasi

1. Melakukan sosialisasi, workshop, Training of Trainers untuk Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis;

2. Melakukan pelayanan helpdesk;

C. Hubungan Internasional

1. Menyelenggarakan Governmental Accounting Standard-Setters Meeting of Asean Member Countries, di Bali 5-6 Agustus 2010.

2. Bekerja sama dengan International Public Sector Accounting Standards Board; Mendukung riset kesesuaian SAP dengan IPSAS yang

dilakukan oleh IPSAS Board ; Memfasilitasi pertemuan IPSAS Board di Jakarta;

3. Keikutsertaan dalam kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan internasional: (India, Belgia, Vietnam, Australia, dll)

8

KEGIATAN KSAP SAAT INI

1. Menyusun konsep Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual (2 PSAP)

2. Menyusun konsep revisi PSAP berbasis akrual (1 PSAP)

3. Menyusun Buletin Teknis baru (5 buletin teknis)

4. Menyusun konsep revisi Buletin Teknis berbasis CTA menjadi Buletin Teknis berbasis Akrual (6 buletin teknis)

5. Memberikan konsultasi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah

9

10

• Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

• Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

Psl 1

UaU17/2003

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun

Psl 36 ayat (1) UU 17/2003

• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008

Psl 70 ayat (2) UU 1/2004

DASAR HUKUM

11

• SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia.

Pertimbangan: SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju

Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual,

Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.

PENYUSUNAN SAP AKRUAL

12

PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

LAMPIRAN IBASIS AKRUAL

PP71/2010

LAMPIRAN IIBASIS CTAPP24/2005

PP 71 2010

• SAP Berbasis Akrual Lampiran I• Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat

segera diterapkan• Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintah dan 12 PSAP• Berlaku paling lambat TA 2015

• SAP Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran II (PP 24/2005)

• Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP

• Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP

• Tidak berlaku mulai TA 2015

Men

jad

i

13

KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL

• Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan

• Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi

14

Meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan

Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah

Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah

Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan

Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik

Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik

Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset

TUJUAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Manfaat Penerapan Akrual

Pengukuran beban dan pendapatan dan perbandingan kinerja antar tahun yang lebih baik.

Dapat mengukur keseluruhan biaya pelayananMemberikan penekanan lebih pada output daripada inputMemberika indikasi yang lebih baik atas keberlanjutan

kebijakan pemerintah.Informasi komparasi yang lebih baik atas kinerja

manajemen (Wayne, ACCA)

15

16

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL(LAMPIRAN I)

17

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

PUSAP(PASAL 6)

PMK No 238/PMK.05/2011Tentang

PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

18

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

PUSAP(PASAL 6)

PMK No 238/PMK.05/2011Tentang

PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

19

Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

PENERAPAN BASIS AKRUAL(PASAL 7)

20

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

LAPORAN FINANSIALAKUNTANSIBERBASIS AKRUAL

ANGGARANBERBASIS

KAS

LO Surplus/

Defisit-LO

Laporan Perubahan

EkuitasEkuitas Neraca

LRASILPA/

SIKPA

Laporan Perubahan

SAL

LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN KETERKAITAN ANTAR LAPORAN

20

KETERKAITAN LAPORAN

Neraca Awal• Posisi Aset• Posisi Liabilitas• Posisi Ekuitas

Neraca Akhir• Posisi Aset• Posisi Liabilitas• Posisi Ekuitas

Laporan Operasional• Pendapatan LO• Beban LO• Surplus/Defisit LO

Laporan Realisasi Anggaran• Pendapatan LRA• Belanja• Pembiayaan• SILPA

Lap. Perubahan Ekuitas• Ekuitas Awal• Surplus/Defisit LO & Koreksi• Ekuitas Akhir

Laporan Perubahan SAL• SAL Awal• Penggunan SILPA, SILPA dan

Koreksi• Sal Akhir

Perubahan

Perubahan kas Perubahan kas

3. Neraca

4. Laporan Arus Kas

5. Laporan Operasional

6. Laporan Perubahan Ekuitas

7. Catatan atas Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

KOMPONEN LK – PP 71/2010

PERAN KSAP DALAM IMPLEMENTASI

23

1. KSAP SEBAGAI PENYUSUN STANDAR (STANDARD SETTER);

2. MENYUSUN TURUNAN STANDAR;3. MENDORONG IMPLEMENTASI

DENGAN KOORDINASI;4. MEMBANTU PEMAHAMAN.

STRATEGI IMPLEMENTASI

24

1. Koordinasi dengan Regulasi dan Auditor

1. Pertemuan dengan Kemendagri dan Kemenkeu;

2. High-Level Meeting Kemendagri, Kemenkeu, BPK

2. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan sustansi SAP (surat dari stakeholder);

RENCANA KSAP

25

• Menyelesaikan penyusunan PSAP dan Buletin Teknis Akrual yang belum selesai tahun 2013

• Melengkapi PSAP dan buletin Teknis berbasis akrual yang dibutuhkan

• Menjadi partner pemerintah dalam menyusun strategi implementasi akuntansi berbasis akrual

• Meningkatkan kapasitas SDM pemerintah dengan sosialisasi, training of trainers dan lain-lain;

2014

• Mengawal implementasi akuntansi berbasis akrual agar berjalan dengan baik

• Menjadi partner pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah akuntansi berbasis akrual pada tahun pertama implementasi serentak

2015

MASUKAN KSAP UNTUK IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL

Desain strategis penerapan PP No.71/2010 di K/L oleh Kementerian Keuangan (PP No. 71/2010 pasal 7 ayat 2) dan Pemprov/Kabupaten/Kota oleh Kementerian Dalam Negeri (PP No. 71/2010 pasal 7 ayat 3)

Arah kebijakan pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual pada entitas pusat oleh Kementerian Keuangan dan pada entitas daerah oleh Kementerian Dalam Negeri

Pengembangan SAP dan bultek akuntansi berbasis akrual oleh KSAP

Pengembangan kompetensi SDM akuntansi, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk prioritas rekrutmen SDM akuntansi dan keikutsertaan perguruan tinggi dan IAI dalam peningkatan kompetensi akuntansi

26

TERIMA KASIH

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan

Jl. Budi Utomo No. 6, JakartaTelepon/Fax (021) 352 4551

website : www.ksap.org Email: [email protected]

27