RENCANA TINDAKBIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK 2012-2014Oleh: Dr.
Wendy Hartanto, MA Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
Disampaikan pada Pertemuan Konsultasi Seksi Bidang Mission
Center Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Balikpapan, 15-18 April 2012
BAB I PENDAHULUAN
KOMPONEN KEPENDUDUKAN
KUANTITAS PENDUDUK
KUALITAS PENDUDUK
DATA DAN ADM PENDUDUK
MOBILITAS/ PERSEBARAN PENDUDUK
KUANTITAS
No. 4 terbesar di dunia; Pertumbuhan tinggi 1,49%
Besar
KUALITAS
RELATIF RENDAH HDI (124 DARI 187 NEGARA)
MOBILITASPERSEBARAN TIMPANG 58% DI P. JAWA; URBANISASI LEBIH
DARI 50%; TRANSMIGRASI PROBLEMATIK;
ADMINISTRASI
BELUM SEPERTI DIHARAPKAN REGISTRASI VITAL
LEGAL ASPEKUndang-Undang No. 52 tahun 2009; Perpres No. 5 tahun
2010 ttg RPJMN; Perpres No. 62 tahun 2010; Perka BKKBN No. 72 tahun
2011; Perka BKKBN No. 82 tahun 2011; Renstra BKKBN tahun
2010-2014;
ANALISIS SWOT
KEKUATAN (STRENGTH)
Landasan Legal yang kuat Perka BKKBN No. 72; Anggaran yang
relatif memadai; Tenaga muda dengan kualifikasi S3 dan S-2
kependudukan dari dalam dan luar negeri (UGM, UI, Flinders);
KELEMAHAN (WEAKNESSES)
Struktur organisasi memadai (Ditjakduk hanya dua kasubdit);
Jumlah staf relatif terbatas; Bervariasinya kompetensi staff;
PELUANG (OPPORTUNITIES) Dukungan stakeholders utama tentang
penanganan issue kependudukan; Support dari mitra kerja yang besar
tentang masalah kependudukan; Dukungan sumberdaya yang diharapkan
tetap besar tenaga ditambah, anggaran cukup, dsb.nya
ANCAMAN (THREATS)Regulasi dan/atau kebijakan sektor ada yang
belum serasi dengan upaya pengendalian kuantitas penduduk;
Kelembagaan kependudukan (terutama di daerah) yang masih
problematik BKKBD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dll.
Komitmen daerah tentang pembangunan kependudukan dan KB belum
optimal;
DATA BASIS TENTANG MITRA KERJA
MITRA KERJA UTAMAPusat Studi Kependudukan
IPADI FAPSEDU
Koalisi Kependudukan
Pusat Studi Kependudukan-
-
-
-
Pusat Studi Kependudukan (15 Provinsi): Sumbar, Riau, Jambi,
Sumsel, Bengkulu, Babel, Kepri, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltim,
Sultra, Sulbar, Malut & Papua; Pusat Studi Kependudukan dan
Lingkungan (2 Provinsi): Sumut dan Jateng; Pusat Studi Kependudukan
dan SDM (5 Provinsi): Aceh, Bali, Sulut, Sulteng dan Papua Barat;
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (1 Provinsi): DIY;
Pusat Studi Kependudukan-
-
Pusat Studi Kependudukan dan Gender (2 Provinsi): Jatim &
Banten; Pusat Studi Kependudukan dan Pembangunan (1 Provinsi): NTB;
Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial (1 Provinsi):
Maluku: Lembaga Demografi (1 Provinsi): DKI Jakarta Pusat
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (1 Provinsi): Sulsel; Lembaga
Penelitian (4 Provinsi): Lampung, Jabar, Kalteng &
Gorontalo:
KOALISI KEPENDUDUKAN
Koalisi kependudukan telah terbentuk (dilantik) di 31 Provinsi
kecuali Provinsi DKI Jakarta dan Papua Barat;
FAPSEDU DAN SIJAR FAPSEDU-
FAPSEDU telah dikukuhkan di 17 Provinsi: Sumut, Sumsel, Babel,
Kepri, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Banten, NTB, NTT, Kalteng,
Kaltim, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Gorontalo & Sulbar; SIJAR
FAPSEDU telah dibentuk di 4 Provinsi: NTB, NTT, Kalbar dan
Kalsel;-
I PAD I
?
BAGAIMANA KAPASITAS MITRA KERJA?
PUSAT STUDI KEPENDUDUKANLembaga Demografi-FEUI dan Pusat Studi
Kebijakan dan Kependudukan (PSKK)-UGM mempunyai kapasitas yang
sangat baik bisa menjadi fasilitator peningkatan kapasitas; Untuk
Pusat Studi Kependudukan di Provinsi lain umumnya mengatakan masih
memerlukan peningkatan kapasitas, terutama bagi para peneliti
muda;
KOALISI KEPENDUDUKAN
SECARA UMUM MEMPUNYAI KAPASITAS YANG SANGAT BAIK KARENA UMUMNYA
TERDIRI DARI AKADEMISI SENIOR
FAPSEDU
SECARA UMUM PARA TOKOH AGAMA YANG PEDULI KEPENDUDUKAN INI MASIH
MEMERLUKAN ORIENTASI DI BIDANG KEPENDUDUKAN UNTUK MENINGKATKAN
KAPASITAS MEREKA
SIJAR FAPSEDU
SAAT INI MASIH FOKUS UNTUK PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DI BERBAGAI
PROVINSI DI INDONESIA DAN NANTINYA MEMANG MEMERLUKAN ORIENTASI DI
BIDANG KEPENDUDUKAN
PENGELOLA DI PUSATPengelola di BKKBN Pusat pada umumnya
mempunyai kapasitas yang memadai di bidang kependudukan tenaga muda
S2 demografi dari UI, UGM, ANU, dan Flinders;
PENGELOLA DI PROVINSI
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kepala Seksi di BKKBN
Provinsi umumnya memerlukan capacity building di bidang
kependudukan;
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
V I S I
TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN
MISIMenyediakan Grand Design Pengendalian Kuantitias Penduduk
dan Kebijakan Sektor Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan;
Menyediakan parameter kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai
acuan penyusunan rencana dan pelaksanaan program; Meningkatnya
komitmen lintas sektor serta PSP masyarakat tentang Pembangunan
Berwawasan Kependudukan; Menyediakan analisis dampak kependudukan
dalam rangka penyerasian kebijakan Pembangunan Berwawasan
Kependudukan.
TUJUAN (1)Merumuskan Grand Design Pengendalian Kuantitas
Penduduk; Merumuskan konsep pembangunan berwawasan kependudukan;
Menyusun parameter kependudukan dan proyeksi penduduk 2010-2035;
Melakukan pengelolaan data dan informasi kependudukan;
TUJUAN (2)Meningkatkan PSP keluarga dan masyarakat dalam
pembangunan kependudukan; Meningkatkan komitmen stakeholders dan
peran mitra kerja tentang pendidikan kependudukan; Menyediakan
kajian tentang dampak masalah kependudukan terhadap pembangunan
secara komprehensif; Mengembangkan dan menguji solusi strategis
dampak kependudukan terhadap pembangunan;
SASARAN DITJAKDUKNo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SASARAN
STRATEGIS Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Pembangunan
Berwawasan Kependudukan Policy Brief Sosialisasi/advokasi di pusat
Sosialisasi/advokasi regional Capacity building pengelola
Pengembangan mitra kerja *) Capacity building mitra kerja
Monitoring Evaluasi 1 33 33 2 33 33 2 33 33 2012 1 1 6 2 3 2 2013
10 3 6 3 2014 10 5 6 3
Note: *) PSK, Koalisi K, dan Fapsedu terbentuk di seluruh
Provinsi;
SASARAN DITRENDUKNo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SASARAN STRATEGIS
Tersusunnya proyeksi penduduk Tersedianya profil penduduk
Tersedianya parameter kependudukan Pengembangan dan pemantapan bank
data dan informasi kependudukan Jumlah stakeholders/mitra kerja
yang berperan dalam perencanaan pengendalian penduduk Meningkatnya
kompetensi Renduk bagi tenaga pengelola Monitoring dan evaluasi
2012 34 1 34 14 Pusat 33 Prov
2013 34 34 34 110 Pusat 33 Prov
2014 34 34 34 119 Pusat 33 Prov
74 33
74 33
74 33
Keterangan : 34 = 1 di tingkat Pusat dan 33 Provinsi 37 = 4 di
tingkat Pusat dan 33 Provinsi 74 = 4 di tingkat Pusat dan 33
Provinsi @ 2 orang
SASARAN DITPENDUKNo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SASARAN
STRATEGIS Sosialisasi Gerakan PHBK Pemantapan koordinasi lintas
sektor Pengembangan gerakan PHBK melalui jalur formal, nonformal
dan informal Pengembangan data basis pendidikan kependudukan
Orientasi pendidikan kependudukan bagi pengelola dan pelaksana
program Pengembangan materi dan media KIE Pengembangan sekolah
percontohan berwawasan kependudukan Workshop pendidikan
kependudukan Pengembangan modul pendidikan kependudukan bagi
perguruan tinggi Monitoring evaluasi 2012 8 33 8 1 33 8 8 33 3 33
2013 16 33 16 3 33 16 16 33 33 2014 33 33 33 3 33 33 33 33 7 33
SASARAN DITDAMDUKNo. 1. 2. 3. 4. 5. SASARAN STRATEGIS Kebijakan
strategi dan materi (NSPK, pedoman, juklak dan juknis) Kajian
analisis dampak kuantitas penduduk thd sosek, polhankam, lingkungan
Kajian analisis dampak kualitas penduduk thd sosek, polhankam,
lingkungan Kajian analisis dampak mobilitas penduduk thd sosek,
polhankam, lingkungan Kajian dan analisis dampak pertumbuhan
penduduk thd daya dukung dan daya tampung lingkungan (perubahan
iklim) Mitra kerja pendukung ADK Tenaga pengelola yang kompeten
Monitoring, evaluasi, pembinaan 2012 1 1 1 1 1 2013 1 1 1 1 1 2014
1 1 1 1 1
6. 7. 8.
37 74 34
37 74 34
37 74 34
SASARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSINO Kegiatan Pokok 2013 I.
Pemaduan kebijakan kependudukan Penyerasian kebijakan kependudukan
dan KB di daerah (Inventarisasi dan 1a 2 analisis kebijakan
pemerintah di daerah). Sosialisasi dan advokasi hasil penyelarasan
kebijakan kepada stakehoders 1b dan mitra kerja terkait dalam
rangka penyerasian kebijakan kependudukan dan 2 KB. 1c Telaah dan
pengembangan program KKB di prov/kab/kota). 2 Pengembangan Grand
Design Pengendalian Kuantitas Penduduk di daerah 1d 1 (prov, kab
dan kota). 1e Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan. 2
II. Penyusunan parameter kependudukan dan sosialisasi Penyusunan
proyeksi dan profil penduduk tingkat provinsi, kabupaten, dan 2a 1
kota. Kompilasi data kependudukan (parameter kependudukan) (data
untuk di-entry 2b 2 dalam penyusunan proyeksi penduduk dan profil
penduduk provinsi/kab/kota). III. Peningkatan kapasitas 3a Forum
pengenalan aplikasi program Spectrum (semacam pelatihan dan
exercise untuk hasil penghitungan proyeksi penduduk dan KB)
Lokakarya/seminar Dalduk (forum advokasi masalah kependudukan dan
3b sosialisasi hasil kajian kepada mitra dan masyarakat) Pembinaan
jejaring program dengan pokja/PSK/Koalisi/Fapsedu/PKBI dll 3c
(dukungan bagi kelompok pemerhati masalah kependudukan untuk
kegiatan advokasi) 4 4 16 4 4 16 2014 2 2 2 1 2 1 2
Lanjutan.. Pokok NO KegiatanIV. Pemanfaatan materi KIE dan
Advokasi 4a 4b Pengembangan isi pesan Pengembangan materi
pendidikan kependudukan serta advokasi dan KIE leaflet booklet
policy brief fact-sheet banner poster billboard balliho dll
Operasional advokasi dan KIE Pameran pembangunan kependudukan
(pameran terkait dengan dua event kependudukan yang utama)
Penyusunan policy brief terkait dengan JAKDUK; DAMDUK dan PENDUK di
provinsi (diagendakan tiap bulan dilakukan dan terintegrasi dengan
bidang lain) Analisis untuk pengembangan asumsi perencanaan
pengendalian penduduk (Penetapan asumsi terkait dengan perencanaan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana)
20134
20144
6 6 6 6 20 5 0 0 0 12 8
6 6 6 6 20 5 0 0 0 12 8
4c
V. Penyusunan kajian kependudukan 5a 3 3
5b
4
4
Lanjutan..NO KEGIATAN STRATEGIS VI. Analisis dampak kependudukan
Analisis untuk pengembangan kebijakan kependudukan (Penyusunan
rekomendasi terkait 6a dengan kebijakan pembangunan yang
berkelanjutan pada sektor pembangunan di provinsi) Analisis dampak
kependudukan terkait dengan pembangunan sektoral (Kajian dampak 6b
kependudukan terhadap pembangunan ttg sosial, budaya, keamanan, dll
di provinsi) Kompilasi data informasi terkait isu dampak 6c
kependudukan VII. Diseminasi kajian kebijakan Referat dan forum
diskusi pembahasan hasil kajian 7 program (forum untuk desiminasi
hasil telaah dan kajian bagi SDM BKKBN prov) 2013 2014 4 4
1
1
1
1
6
6
Keterangan : Angka pada kolom tahun merepresentasikan frekuensi
kegiatan, bukan pendekatan kewilayahan (jumlah provinsi)
BAB III KERANGKA PIKIR, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
KERANGKA PIKIRKONDISI SAAT INI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ADA YANG
BELUM SERASI DENGAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK; BELUM
TERSEDIANYA PARAMETER KEPENDUDUKAN YANG LENGKAP, AKURAT, DAN
UPTODATE; MASIH KURANGNYA PSP PENDUDUK DAN MASYARAKAT TENTANG
KEPENDUDUKAN; MASIH KURANGNYA ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN THD
PEMBANGUNAN
INTERVENSI PENYERASIAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN; PERUMUSAN GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
DAN KONSEP PEMB. BERWAWASAN KPPD; PERUMUSAN PARAMETER DAN PROYEKSI
PENDUDUK ; PENINGKATAN PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PERILAKU PENDUDUK
DAN MASYARAKAT TENTANG KEPENDUDUKAN; MENINGKATNYA KOMITMEN
STAKEHOLDERS DAN PERAN MITRAKERJA TENTANG KEPENDUDUKAN MELALUI
KAJIAN ANALISIS DAMPAK
KONDISI YANG DIINGINKAN
SEMAKIN TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN
KEPENDUDUKAN;
KEBIJAKANPengembangan mitra kerja utama:- PSK lebih dari 1 per
provinsi; - KOALISI KEPENDUDUKAN sampai dengan kabupaten/kota (?) -
IPADI aktif kembali; - FAPSEDU terbentuk di setiap provinsi; -
SIJAR FAPSEDU terbentuk di setiap provinsi;
Pengembangan kemitraan untuk penyusunan parameter dan proyeksi
penduduk serta analisis dampak kependudukan terhadap
pembangunan;
KEBIJAKAN (2)
Peningkatan advokasi untuk penyelarasan regulasi dan/atau
kebijakan agar sesuai dengan upaya pengendalian penduduk; Kerjasama
dengan sektor terkait tentang pendidikan kependudukan;
STRATEGIMembangun kemitraan yang kuat:Pusat Studi Kependudukan;
Koalisi Kependudukan; Fapsedu; Sijar Fapsedu; IPADI ; Dan
lain-lain;
Meningkatkan kapasitas pengelola di Pusat, Provinsi dan
Kab/Kota;
STRATEGI (2)Meningkatkan kapasitas mitra kerja PSK, Fapsedu,
dll. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja:-
Melakukan analisis/kajian kebijakan; - Sosialisasi dan
advokasi;
STRATEGI (3)Memanfaatkan berbagai media dan sarana untuk
melakukan advokasi:penyelarasan kebijakan pembangunan dengan upaya
pengendalian penduduk; penguatan sistem pengelolaan data dan info
KKB; peningkatan PSP masyarakat tentang kependudukan; peningkatan
komitmen stakeholders tentang kependudukan melalui analisis
dampak;
BAB IV KEGIATAN STRATEGIS 2011-2014
ROAD MAP
2012 FASE KONSOLIDASI 2011 FASE PERSIAPAN
2013 FASE IMPLEMENTASI
2014 FASE AKSELERASI
FASE PERSIAPAN (2011) (1)Membangun jejaring kemitraan PSK,
Koalisi Kependudukan, Fapsedu, dll. Meningkatkan kapasitas
pengelola (pusat dan provinsi) dan mitra kerja (PSK) tentang K
termasuk proyeksi penduduk; Merumuskan Grand Design Pengendalian
Kuantitas Penduduk; Merumuskan konsep Pembangunan Berwawasan
Kependudukan, termasuk merintis gerakan PHBK; Identifikasi
regulasi/kebijakan pembangunan yang kurang serasi dgn upaya
pengendalian penduduk; Memulai kerjasama melakukan kajian kebijakan
dan policy brief;
FASE PERSIAPAN (2011) (2)Perumusan parameter kependudukan;
Mengembangkan kerjasama dengan sektor terkait tentang pendidikan
kependudukan; Merintis kerjasama dengan para pakar untuk melakukan
kajian analisis dampak K terhadap pembangunan; Merintis GIS
(pemetaan) dampak kependudukan terhadap pembangunan;
FASE KONSOLIDASI (2012) (1)Pengembangan jejaring kemitraan PSK,
Koalisi Kependudukan, Fapsedu, IPADI, dll. Pengembangan kapasitas
pengelola (pusat dan provinsi) dan mitra kerja; Penyempurnaan Grand
Design Pengendalian Kuantitas Penduduk sasaran road map sesuai
hasil proyeksi terbaru; Pengembangan indikator komposit Pembangunan
Berwawasan Kependudukan; Pengembangan kerjasama melakukan kajian
kebijakan dan policy brief dengan PSK;
FASE KONSOLIDASI (2012) (2)Diseminasi dan sosialisasi Grand
Design Pengendalian Kuantitas Penduduk di Pusat dan Daerah;
Diseminasi dan sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan di
Pusat dan Daerah; Fasilitasi dalam rangka perumusan Grand Design
Pengendalian Kuantitas Penduduk di Daerah semua provinsi diharapkan
punya grand design; Penyelesaian penyusunan proyeksi penduduk dan
parameternya (Pusat dan Provinsi); Pembinaan kapasitas SDM
pengelola program; Pembentukan bank data dan info kependudukan;
FASE KONSOLIDASI (2012) (3)Pengembangan daerah uji coba gerakan
PHBK ke 8 provinsi lain; Pemantapan integrasi pendidikan
kependudukan ke dalam kurikulum jalur formal; Pemanfaatan analisis
dampak kependudukan dalam formulasi berbagai kebijakan pembangunan;
Pengembangan pemetaan (GIS) dampak kependudukan terhadap
pembangunan di 10 provinsi;
FASE IMPLEMENTASI (2013) (1)Diseminasi dan sosialisasi Grand
Design Pengendalian Kuantitas Penduduk di Pusat dan Daerah
(termasuk kabupaten/kota); Diseminasi dan sosialisasi Pembangunan
Berwawasan Kependudukan di Pusat dan Daerah (termasuk
Kabupaten/Kota); Meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja (PSK,
Koalisi Kependudukan, Fapsedu, IPADI, dll) dalam melakukan kajian
kebijakan/policy formulation dalam rangka penyerasian kebijakan
kependudukan;
FASE IMPLEMENTASI (2013) (2)Pengembangan jejaring kemitraan: PSK
lebih dari 1 per provinsi; Koalisi Kependudukan terbentuk di
Kab/Kota (10 %); Fapsedu mulai dikembangkan di kabupaten/kota;
Sijar Fapsedu ada di seluruh provinsi;
Telaah parameter kependudukan dalam pencapaian kinerja program;
Integrasi pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk oleh
stakehorlders dan mitra kerja di Pusat dan Daerah;
FASE IMPLEMENTASI (2013) (3)Pengembangan gerakan PHBK menjadi 16
provinsi; Pemantapan integrasi pendidikan kependudukan ke dalam
kurikulum jalur formal; Pemanfaatan analisis dampak kependudukan
dalam formulasi berbagai kebijakan pembangunan sampai ke tingkat
provinsi; Pengembangan pemetaan (GIS) dampak kependudukan terhadap
pembangunan di 20 provinsi;
FASE AKSELERASI (2014) (1)Perluasan diseminasi dan sosialisasi
Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk di Pusat dan Daerah
(termasuk kabupaten/kota); Perluasan diseminasi dan sosialisasi
Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Pusat dan Daerah (termasuk
Kabupaten/Kota); Perluasan fasilitasi dalam rangka perumusan Grand
Design Pengendalian Kuantitas Penduduk di Daerah diharapkan 25% (?)
kabupaten/kota di setiap provinsi sudah punya grand design;
FASE AKSELERASI (2014) (2)Pengembangan jejaring kemitraan: PSK
lebih dari 1 per provinsi 50 PSK di Indonesia (?) Koalisi
Kependudukan terbentuk di Kab/Kota (25%); Fapsedu mulai
dikembangkan di kabupaten/kota (15%); Sijar Fapsedu mulai
dikembangkan di kab/kota (5%);
Pemantapan pemanfaatan data dan info kependudukan oleh mitra
kerja dan stakeholders; Pemantapan model analisis program
perencanaan kependudukan; Pengembangan gerakan PHBK ke seluruh
provinsi; Pengembangan kerjasama pendidikan kependudukan dengan
stakeholders dan mitra kerja lainnya;
FASE AKSELERASI (2014) (3)Pemanfaatan analisis dampak
kependudukan dalam formulasi berbagai kebijakan pembangunan sampai
ke tingkat kabupaten/kota; Pengembangan pemetaan (GIS) dampak
kependudukan terhadap pembangunan di seluruh provinsi; Evaluasi
pemanfaatan analisis dampak kependudukan terhadap program
pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota;
DUKUNGAN SERVICE CENTER YANG DIBUTUHKAN
DUKUNGAN PULAP: DIKLAT UNTUK KABID DALDUK DAN KASIE BKKBN
PROVINSI Tema: DEMOGRAFI DAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN Peserta: Kabid
dan Kasie BKKBN Prov. Tahun: 2013
DUKUNGAN PULAP: ORIENTASI/PENTALOKA BIDANG PENYELARASAN
KEPENDUDUKAN BAGI SKPD-KB KAB/KOTA SKPDTema: Kependudukan dan
Penyerasian Kebijakan; Peserta: SKPD-KB (150 orang); Tahun: 2013
dan 2014
DUKUNGAN PULAP: DIKLAT UNTUK PENELITI MUDA PUSAT STUDI
KEPENDUDUKAN Tema: Kependudukan dan Perumusan Kebijakan (Policy
Formulation); Peserta: 50 orang Tahun: 2013 dan 2014
DUKUNGAN DITVOKKOM: ADVOKASI TENTANG TENTANG ISSUE KEPENDUDUKAN
Talk Show Radio dan TV: Penyerasian Kebijakan Kependudukan;
Parameter Kependudukan; Pendidikan Kependudukan; Dampak
Kependudukan Penyerasian Kebijakan Kependudukan; Parameter
Kependudukan; Pendidikan Kependudukan; Dampak Kependudukan
Media Cetak dan Produksi Media:
DUKUNGAN DITVOKKOM: ADVOKASI TENTANG KEPENDUDUKAN Billboard,
Leaflet, dan Booklet: Penyerasian Kebijakan Kependudukan; Parameter
Kependudukan; Pendidikan Kependudukan; Dampak Kependudukan
DUKUNGAN PUSDU:Mengembangkan konsep indikator komposit
pembangunan berwawasan kependudukan: TAHUN: 2012
Secara komprehensif mengembangkan grand design pengembangan
Pusat Studi Kependudukan di seluruh Indonesia: TAHUN: 2012
DUKUNGAN BIHOM:Mengembangkan NSPK Bidang Pengendalian Penduduk:
TAHUN: 2012
Mempercepat revisi PP no. 38 dan 41 terbentuk BKKBD di Prov dan
Kab/Kota; Merumuskan PP turunan UU No. 52/2009: TAHUN: 2012
DUKUNGAN DITTIFDOK: DITTIFDOK:Mengembangkan sistem pengelolaan
data dan info kependudukan (termasuk GIS) TAHUN: 2012
BAB V MONITORING DAN EVALUASI
MONITORINGMemastikan terbentuknya jejaring mitra kerja di daerah
PSK, Koalisi Kependudukan, Fapsedu, dll. Memastikan kerjasama
dengan mitra kerja (misalnya melakukan kajian) dapat dilaksanakan
dengan baik; Memastikan Grand Design Pengendalian Kuantitas
Penduduk di Daerah dapat dirumuskan dengan baik;
MONITORING (2)Memastikan penyusunan parameter dan profil
kependudukan di daerah dapat terlaksana; Memastikan gerakan PHBK
dapat terlaksana; Memastikan tindak lanjut MoU Dikbud dan Kemenag
dapat terlaksana; Memastikan hasil kajian dampak kependudukan dapat
dimanfaatkan dalam perencanaan program pembangunan;
EVALUASISecara berkala melakukan evaluasi sejauhmana
sasaran-sasaran road map GDPK dapat tercapai; Melakukan upaya
evaluasi tentang pembangunan berwawasan kependudukan baik di Pusat
maupun di Daerah; Melakukan evaluasi tentang keserasian kebijakan
pembangunan dengan upaya pengendalian penduduk; Melakukan evaluasi
terhadap pemanfaatan kajian dampak, policy brief, serta produk lain
oleh stakeholders;
EVALUASI (2)Melakukan evaluasi keberhasilan gerakan PHBK;
Melakukan evaluasi tentang efektifitas kerjasama pendidikan
kependudukan dengan sektor terkait; Melakukan evaluasi pemanfaatan
analisis dampak kependudukan dalam perencanaan program pembangunan
di Pusat dan Daerah;
TINDAK LANJUTPerlu membuat instrumen untuk kegiatan monitoring
angket/ kuesioner; Perlu membuat instrumen untuk melakukan evaluasi
angket/ kuesioner; Perlu upaya-upaya yang sistematis untuk
menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi;
TERIMA KASIH