Materi kelembagaan-uu232014

1

Oleh : Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Kementerian PANRB

PENATAAN ORGANISASI PEMDA

DALAM KERANGKA

UU NOMOR 23 TAHUN 2014

31 OKTOBER 2014

2

ISU AKTUAL BIDANG

KELEMBAGAAN

Kecenderungan mengutamakan pendekatan

struktural daripada pendekatan fungsional

Terjadinya benturan dan tarik-menarik

kewenangan

Besaran organisasi belum proporsional

Disharmoni antara Pusat dan Daerah

Terfragmentasinya urusan pemerintahan ke

berbagai jenis kelembagaan

UKURAN DAN

KARAKTERISTIK STRUKTURAL

Semakin besar

organisasi,

maka:

• Kompleksitas semakin

meningkat

• Sentralisasi semakin menurun

• Formalisasi semakin

meningkat

• Fleksibilitas semakin menurun

Major

Problem

4

ALUR REFORMASI BIROKRASI BIDANG KELEMBAGAAN

REFORMASIBIROKRASI

8 AREA PERUBAHAN

(Perpres 81/2010)

ORGANISASI(AREA I)

MAKRO

MIKRO

• National Capability Review• Desain Besar Kelembagaan Pusat

(RUU Kelembagaan Pemerintah)• Desain Besar Kelembagaan Daerah

(Revisi UU 32/2004)

• Audit/Evaluasi Organisasi K/L• Penataan Organisasi K/L (hasil audit)• Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Pemda

Reformasi Bidang Kelembagaan

TATARAN TEORI/KONSEPSIONAL

TATARAN PRAKTIS/EMPIRIK

PERATURANPER-UU-AN

PEDOMANPENATAAN ORG.

PEMERINTAH

• struktur orgs

didesain seefisien

mungkin

• Struktur yang

disusun

didasarkan pada

urusan yang

harus ditangani

RAMBU-RAMBUDALAM MELAKUKAN

PENATAAN

6

PRINSIP DAN PENDEKATAN

DALAM PENATAAN ORGANISASI

MANDATES

VISION

MISSION

ENVIRONMENTAL

SCAN

INTERNAL

ANALYSIS

KEY

ISSUES STRATEGYPENATAAN

KELEMBAGAAN

INSTANSI

PEMERINTAH

FRAMEWORK PENATAAN ORGANISASI

9

ALASAN PERUBAHAN

PROGRAM PENATAAN ORGANISASI

ASSESMENTpersiapan desain baru

DESAINmerencanakan dan

Membangun desain

IMPLEMENTASItransisi ke

desain baru

PEMANTAPANreviu & penyempurnaan

desain baru

PENENTU PENATAAN ORGANISASI

KOMITMEN

PIMPINAN

KETERLIBATAN

STAKEHOLDERS

KESIAPAN

UNTUK

PERUBAHAN

KOMUNIKASI

DAN

PARTISIPASIPELATIHAN

UU NO.32

TH 2004

UU NO.5

TH 1974

PP NO.41

TH 2007

PASCA

AMANDEMEN

PP NO.84

TH 2000

PP NO.8

TH 2003

UU NO.22

TH 1999

UUD

1945

SEBELUM

AMANDEMEN

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PEMERINTAHAN DAERAH

UU NO 23

TH 2014

PP 41 / 2007

•Psl. 120 s.d Psl. 128:

Perangkat Daerah Provinsi:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Dinas Daerah;

d. Lembaga Teknis Daerah;

Perangkat Daerah Kab/Kota:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Dinas Daerah;

d. Lembaga Teknis Daerah;

e. Kecamatan;

f. Kelurahan.

PP ?

•Psl. 209:

Perangkat Daerah Provinsi:

a. sekretariat daerah;

b. sekretariat DPRD;

c. inspektorat;

d. dinas; dan

e. badan.

Perangkat Daerah Kab/Kota:

a. sekretariat daerah;

b. sekretariat DPRD;

c. inspektorat;

d. dinas;

e. badan; dan

f. Kecamatan.

UU 32/2004 UU 23/2014

URUSAN

PENUNJANG

URUSAN

PEMERINTAHAN

URUSAN

WAJIB &

PILIHAN

Diwadahi Dalam

BADAN

Diwadahi Dalam

DINAS

TIDAK SETIAP

URUSAN

DIBENTUK DALAM

ORGANISASI

TERSENDIRI

• dibentuk untuk mewadahiUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang BESAR

TipeA

• dibentuk untuk mewadahiUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang SEDANG

TipeB

• dibentuk untuk mewadahiUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang KECIL

TipeC

Jumlah

penduduk

Luas wilayah

Besaran Urusan

PemerintahanKemampuan

Keuangan

Daerah

Potensi

Tenaga kerja

Pemanfaatan

lahan

perencanaa

nkeuangan

• dibentuk untuk mewadahipelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan denganbeban kerja yang BESAR

TipeA

• dibentuk untuk mewadahipelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan denganbeban kerja yang SEDANG

TipeB

• dibentuk untuk mewadahipelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan denganbeban kerja yang KECIL

TipeC

Jumlah

penduduk

Luas wilayah

Kemampuan

Keuangan

Daerah

Cakupan tugas

Fungsi lainlitbangKepegawain

& diklat

FUNGSI PENUNJANG

• dibentuk untukKecamatan dengan bebankerja yang BESAR

TipeA

• dibentuk untukKecamatan dengan bebankerja yang KECIL

TipeB

Jumlah

penduduk

Luas wilayah

Jumlah

Desa/Kelurahan

16

BEBERAPA HAL TERKAIT

PENYUSUNAN

KRITERIA KLASIFIKASI

• Perlu adanya ketepatan dan

kecermatan dlm penentuan kriteria

klasifikasi

• Kriteria disusun tidak untuk

mengakomodasikan kondisi yg

ada

• Perlu dilakukan validasi kriteria

Permasalahan Kelembagaan di Daerah

Pembagian

Kewenangan

yang belum jelas

antar level

pemerintahan

Kecenderungan

membengkaknya

kelembagaan pemerintah

daerah

Kecenderungan

kementerian sektor

mendesak pemerintdah

daerah untuk

membentuk

kelembagaan

Peningkatan jumlah PNS

kecenderungan/trend

belanja APBD secara

nominal, Belanja Pegawai

selalu lebih tinggi

dibandingkan jenis belanja

lainnya.

Kualitas Pelayanan

Publik belum

memenuhi harapan

masyarakat

Kecenderungan

pencantuman klausul

amar pembentukan

kelembagaan dalam UU

sektoral

Proses penataan

organisasi

pemda

yang belum

rasional-obyektif

Kinerja dan akuntabilitas

penyelenggaraan pem-an daerah

blm sesuai harapan

Kewenangan merupakanDasar terbentuknya

kelembagaan

Kelembagaan merupakan Wahana untuk melaksanakankewenangan

Kelembagaan yang dibentukSama dengan bobot

Kewenangan Yang dimiliki

Prinsip“Structure follows function”

HUBUNGAN ANTARA

KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)

DENGAN KELEMBAGAAN

1. Inventarisasi urusan/kegiatan

2. Pembagian tugas organisasi ke dalam aktivitas-aktivitas kelompok/individu dengan menggunakan prinsip homogenitas (pengelompokkan urusan/kegiatan ke dalam satuan-satuan organisasi)

3. Pengkategorian kegiatan-kegiatan kedalam fungsi-fungsi organisasi (lini, pendukung, dan staf/pembantu pimpinan)

4. Penetapan susunan organisasi

5. Penetapan mekanisme hubungan kerja

Tahapan Penyusunan Organisasi

a K

doing things right

vision & design:what could andshould be done

Aksi Kinerja

doing theright things

the futureknowledge & engineering:

what has been done

the past

t kt

eMandat Tupoksi Kapasitas

m

GAP-1: disebabkan “kesalahan”

dalam pemahaman mandat

kelembagaan

GAP-2: disebabkan

“penyimpangan” pelaksanaan

(realisasi) kegiatan

GAP-3: disebabkan “kelemahan”

koordinasi dan sinergi lintas fungsi/

lintas unit kerja/ lintas KL

Sumber : Ananto N, adaptasi dari Ackoff, Russell L., 1997

Kesenjangan dalam

Pelaksanaan Mandat Kelembagaan

Kementerian/Lembaga

K/L sebagai Institusi “stand-alone”

K/L sebagai “sub-system” pembangunan

1. Sistem pembangunan dibentuk untuk mencapai

tujuan nasional

2. Elemen/sub-sistem (K/L) harus mempunyai rencana

yang ditetapkan.

3. Adanya hubungan diantara elemen/sub-sistem

(antar K/L)

4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan

material) lebih penting dari pada elemen sistem.

5. Tujuan nasional lebih penting dari pada tujuan K/L

1. Intensi strategis Kementerian/Lembaga

2. Tatakelola pemerintahan yang baik

3. Tatalaksana – sistem – struktur – kultur/budaya

4. Keselarasan : manajemen kinerja – manajemen

karir – manajemen reward

5. Kinerja individu – kinerja unit kerja – kinerja

lembaga

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. Audit BPK : Opini “WTP”

PENDEKATAN KOMPREHENSIF

DALAM AUDIT/EVALUASI ORGANISASI K/L

22

• Tugas dan fungsi internal (antar unit organisasi dalam SKPD

yang bersangkutan)

• Tugas dan fungsi eksternal (terkait dengan SKPD lain)

• Ketepatan departementalisasi organisasi/division of labour

(termasuk pembagian unsur pemimpin, unsur pembantu

pemimpin, unsur pelaksana, unsur pengawas, unsur

pendukung/penunjang)

• Ketepatan dalam tingkatan/susunan/layers struktur organisasi

• Pelaksanaan suatu fungsi oleh banyak unit organisasi secara

internal sehingga penanganannya tidak terintegrasi (inkoheren)

• Pelaksanaan suatu fungsi oleh banyak unit organisasi secara

eksternal sehingga penanganannya tidak terintegrasi (inkoheren)

INDIKATOR DALAM MELAKUKANANALISIS ORGANISASI

TA

AT

AT

T = A

Ideal/matchprogressive/over-active

under capacity mismatch

A

T=

Target

A=

Activities

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan

fungsi perangkat gubernur diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan

pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan

peraturan pemerintah. (vide Pasal 232 ayat (1))

Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta

pembinaan dan pengendalian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur

dengan peraturan pemerintah.

Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan

memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

1. Perlu dilakukan Penyederhanaan tingkatan

organisasi Pemerintah Daerah dengan pengalihan

jabatan struktural eselon III dan IV ke jabatan

fungsional, bagi jabatan yang memenuhi kriteria

untuk dialihkan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan

beban kerja yang di emban, sehingga Dinas tidak

harus eselon II tetapi bisa saja setingkat eselon III.

3. Penentuan besaran organisasi perangkat daerah

harus memperhatikan belanja publik dan belanja

pegawai idealnya adalah 60% berbanding 40%, atau

paling tidak adalah 50% belanja publik dan 50%

belanja pegawai.

4. Perlunya kriteria teknis dan keterlibatan K/L dalam

pembentukan SKPD, misal Dinas Pendidikan:

Jumlah murid/siswa

Jumlah sekolah

Kewenangan atau urusan yang dimiliki;

Beban kerja;

Kemampuan keuangan daerah;

Ketersedian sumber daya aparatur;

Karakteristik, potensi dan kebutuhan nyata daerah.

6. Peran K/L sektor yang berujung pada pembentukan

lembaga di daerah agar direviu kembali, karenanya ke

depan perlu diatur dalam PP organisasi perangkat

daerah.

7. Konsistensi dalam menetapkan peraturan

pendukung penataan organisasi perangkat daerah.

8. Implementasi RB secara konsisten di tingkat daerah

termasuk mereformasi area organisasi (Area

Perubahan I)

28

Mewujudkan organisasi Pemerintah yang tepatfungsi dan tepat ukuran (rightsizing)

Mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi baikinternal maupun eksternal pada organisasi pemda

Mengurangi fragmentasi tugas dan fungsi

Menyempurnakan diferensiasi organisasi pemdaagar lebih tepat dan sesuai ketentuan yangberlaku.

Mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaantugas dan fungsi masing-masing SKPD

HASIL YANG DIHARAPKAN DARI

PENATAAN ORGANISASI

TERIMA KASIH