-
ISTILAH-ISTILAHKEHAKIMAN, KEJAKSAAN,
KEPOLISIAN.KEPENGACARAANPENGACARAADVOKAT, ADVOCAATPOKROL,
PROCOEURLAWYER PENASIHAT HUKUMKUASA HUKUMKONSULTAN HUKUM, LEGAL
CONSULTAN.
-
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG A D V O K A T
-
PENGERTIAN, Psl 1 UUAAdvokat adalah orang yang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.Jasa
Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien.Klien adalah orang, badan hukum, atau
lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.Organisasi
Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan
Undang-Undang ini.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan
oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
-
Pasal 1 angka 13 KUHAPPenasihat hukum adalah seorang yang
memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang
untuk memberi bantuan hukum.
-
Pengangkatan, Pasal 2 UUAYang dapat diangkat sebagai Advokat
adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan
setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang
dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.Pengangkatan Advokat dilakukan
oleh Organisasi Advokat.Salinan surat keputusan pengangkatan
Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Mahkamah Agung dan Menteri.
-
Syarat Pengangkatan warga negara Republik Indonesia;bertempat
tinggal di Indonesia;tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau
pejabat negara;berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima)
tahun;berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):lulus ujian yang
diadakan oleh Organisasi Advokat;magang sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun terus menerus pada kantor Advokat;tidak pernah dipidana
karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;berperilaku baik, jujur,
bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
-
Penyumpahan, Pasal 4
Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut
agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka
Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
-
Status Advokat, Pasal 5Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan
perundang-undangan.Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah
negara Republik Indonesia.
-
Penindakan, Pasal 6Advokat dapat dikenai tindakan dengan
alasanmengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;berbuat
atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan
seprofesinya;bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau
mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat
terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau
pengadilan;berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban,
kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau
perbuatan tercela;melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik
profesi Advokat.
-
Pasal 7
Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat
berupa:teguran lisan;teguran tertulis;pemberhentian sementara dari
profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas)
bulan;pemberhentian tetap dari profesinya.
-
Pemberhentian, Ps 10Advokat berhenti atau dapat diberhentikan
dari profesinya secara tetap karena alasan:permohonan
sendiri;dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4
(empat) tahun atau lebih; atauberdasarkan keputusan Organisasi
Advokat.
-
Hak dan Kewajiban Advokat, Ps 14-20Advokat bebas mengeluarkan
pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi
tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang
pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal
14Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela
perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada
kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 15
-
Pasal 16Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun
pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk
kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
-
Pasal 17Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh
informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah
maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang
diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
-
Pasal 18Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang
membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin,
agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan
budaya.Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam
membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/ atau
masyarakat.
-
Pasal 19Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui
atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali
ditentukan lain oleh Undang-undang.Advokat berhak atas kerahasiaan
hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan
dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan
terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
-
Pasal 20Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan
dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.Advokat dilarang
memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa
sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan
kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.Advokat yang menjadi
pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama
memangku jabatan tersebut.
-
Organisasi AdvokatIkatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi
Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),
Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara
Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI),
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Asosiasi Pengacara
Syariah Indonesia (APSI).
-
Wadah tunggal Organisasi AdvokatOrganisasi Advokat merupakan
satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang
dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud
dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.Dalam waktu
paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini,
Organisasi Advokat telah terbentuk.
-
Organisasi Advokat
PERADI: Perhimpunan Advokat Indonesia
KAI: Konggres Advokat Indonesia
-
KUHAP, BAB VIIBANTUAN HUKUMPasal 69Penasihat hukum berhak
menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua
tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam
undang-undang ini.
-
PASAL 70Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap
tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan
perkaranya.Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut
menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka
sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau
petugas lembaga pemasyarakatan membeii peringatan kepada penasihat
hukum.Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan
tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).Apabila
setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan
tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila
setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.
-
PASAL 71Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan,
dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut
umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi
pembicaraan.Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat
tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.Pasal 72Atas
permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang
bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk
kepentingan pembelaannya.
-
Pasal 73Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari
tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.Pasal 74Pengurangan
kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana
tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71
dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada
pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya
disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak
lain dalam proses.
-
Kasus posisiDireksi PT Krakatau Wajatama, anak perusahaan PT
Krakatau Steel. pada Oktober 2011, melaporkan Ari Sigit ke POLDA
Metro Jaya Ari Sigit Komisaris PT Dinamika Daya, Selain Ari Sigit,
direktur Sunarao dan tiga karyawannya yaitu A, S dan D, adalah
tersangka.
-
Lanjutan.kasus penipuan dan penggelapan dana Rp 2,5 milyar,
untuk proyek pengurukan lahan di Cilegon Banten. PT Krakatau
Wajatama menenderkan proyek pengurukan lahan dan dimenangkan oleh
PT Dinamika Daya. Namun PT Dinamika Daya tidak melaksanakan
tanggungjawabnya. Pengurukan tidak dilakukan tuntas dan para
pekerja meninggalkan proyek.
-
1. Analisa Yuridis Tender/lelang pekerjaanPerjanjian Pemborongan
(Ps 1601 b KUHPerdata.pengguna jasa/yang memborongkanPenyedia
jasa/Pemborong.Menyelenggarakan suatu Pekerjaan (pengurukan
lahan)Nilai (harga) proyek Rp 2,5 Milyar.
-
a. Aspek perdataCedera janji/wanprestasiMelanjutkan perjanjian
tanpa ganti rugiMelanjutkan perjanjian dengan meminta ganti
rugiMembatalkan perjanjian dengan meminta ganti rugiMembatalkan
perjanjian tanpa ganti rugi.
-
b. Aspek pidanaPenipuan Pasal 378 KUHPidanaBarangsiapa dengan
maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,
baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan
bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat
utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan
hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.
-
Lanjutan.Penggelapan Pasal 372 KUHPidana.Barangsiapa dengan
sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali
atau sebagaiannya termasuk kekayaan orang lain dan barang itu dalam
tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan dengan
hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda
sebanyak-banyaknya Rp 900,-.
-
2. Langkah hukumSecara pidana langkah yang ditempuh sudah tepat,
yaitu dengan melaporkan tindak pidana penipuan dan atau
penggelapan.Secara perdata, mengajukan gugatan ganti kerugian.
-
Pasal 143 KUHAPPenuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan
negeri dengan permintaan agar. segera mengadili perkara tersebut
disertai dengan surat dakwaan.
-
SYARAT DAKWAAN(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang
diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:nama lengkap, tempat
lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat
tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;uraian secara cermat, jelas
dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.Surat
dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf b batal demi hukum.Turunan surat pelimpahan perkara
beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya
atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan
dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan
negeri.
-
EKSEPSI prosesuilKewenangan PengadilanIdentitas TerdakwaUraian
Singkat Perbuatan PidanaKadaluwarsa.
-
EKSEPSI materiilPerbuatan yang didakwakan bukan perbuatan
pidanaPasal yang didakwakan tidak benar, pelanggaran
hukumnya.Perbuatan Pidana yang didakwakan tidak memenuhi unsur
pasal dalam dakwakan.Kadaluwarsa. dll