Materi ips vi.1.1

PERKEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI WILAYAH INDONESIA

OlehSUTARSO, S.P.d

Guru SDN 2 Cendana

1

Agenda

• Unsur Negara• Bentuk Negara• Bentuk Pemerintahan• Sistem Pemerintahan• Perkembangan wilayah

2

Pengertian NegaraKANSIL (1978)

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan daripada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.

J.H.A. LOGEMAAN (Neg. sbg. Orgn. Kekuasaan)Keberadaan negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggaraan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi.(Diikuti oleh : H.J. Laski, Max Weber, Leon Duguit)

3

lanjutan

G. JELLINEKNegara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

GEORGE WILHELM FREDRICH HEGELNegara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesa dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal

4

lanjutan

R. DJOKOSOETONONegara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

SOENARKONegara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souvereign (kedaulatan)

5

UNSUR NEGARAOPPENHEIMER DAN LAUTERPACHT :1. RAKYAT2. WILAYAH3. PEMERINTAH YANG BERDAULAT, DAN MENDAPAT

PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN

KANSIL :1. WILAYAH2. RAKYAT3. PEMERINTAH YANG BERKUASA4. TUJUAN

6

lanjutan

Unsur Konstitutif- wilayah- rakyat- pemerintah yang berdaulat

Unsur Deklaratif- pengakuan negara lain

7

RAKYAT

Rakyat adalah semua manusia yang berada di wilayah suatu negara. (Penghuni negara)

Rakyat dibedakan menjadi 2 golongan :1.Penduduk

Setiap orang yang berada di wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang lama (berdomisili).

8

lanjutan

2. Bukan pendudukSetiap orang yang berada di wilayah suatu negara tetapi hanya untuk sementara waktu (tidak untuk berdomisili).

Contoh :- para wisatawan asing- tim / delegasi olah raga- tim/ delegasi seni- tamu negara- tim kunjungan/study banding, dsb.

9

lanjutan

Penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Warga Negara, yaitu ;- setiap orang yang tinggal di wilayah suatu

negara dalam jangka waktu lama- secara hukum merupakan anggota dari negara

tersebut, serta- Mengakui bahwa negara dan pemerintahan

tempat negara tersebut adalah negara dan pemerintahnya.

10

lanjutan

b. Warga Negara Asing/Bukan Warga Negara- setiap orang yang berada di wilayah suatu

negara dalam jangka waktu yang lama- secara hukum bukan anggota negara

tersebut- tidak mengakui bahwa negara dan

pemerintahan negara tersebut sebagai negara dan pemerintahnya.

11

KEWARGANEGARAAN

Azas kewarganegaraan ada 2 :1. Ius Soli

Azas yang digunakan suatu negara dalam menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran.

2. Ius SanguinisAzas yang digunakan suatu negara dalam menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan/kewarganegaraan orang tuanya.

12

lanjutan

Akibat penggunaan azas tersebut :1.Apatride tidak berkewarganegaraan2.Bipatride berkewarganegaraan ganda

13

WILAYAH

Wilayah suatu negara :1.Daratan2.Lautan3.Udara4.Ekstrateritorial

14

BATAS WILAYAH

1. Batas alamiah- gunung-gunung- sungai- danau- hutan- perbukitandsb.

15

lanjutan

2. Batas buatan- tembok- pagar kawat berduri- benteng- tugu tapal batas- dsb

16

Batas wilayah laut Indonesia1. Tahun 1938 berdasarkan Territoriale Zee En Maritieme

Kringen Ordonatie ditentukan batas laut teritorial 3 mil laut.

2. Berdasarkan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 batas wilayah laut, meliputi ;- batas laut teritorial 12 mil laut- batas zona bersebelahan 12 mil laut- batas Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil laut- batas Landas kontinen lebih dari 200 mil laut

3. Klaim atas batas laut teritorial diperjuangkan di tingkat internasional pada saat Konvensi hukum laut int 1982 dan diterima masyarakat dunia, bahkan diikuti negara lain.

17

Batas wilayah Udara

Ketentuan yang mengatur batas wilayah udara suatu negara prinsipnya tidak dipastikan, tetapi menurut Perjanjian Paris 1919 suatu negara dapat mengklaim batas wilayah udara sampai dengan :

- Kurang lebih 36.000 kaki- GSO (geo stasionary orbit)- Sampai batas negara tersebut mampu

mempertahankannya.

18

PERKEMBANGAN WILAYAH

Wilayah suatu negara dimungkinkan mengalami perkembangan yang terjadi

karena pemekaran, penggabungan, dan pengurangan.

19

1945

- Sumatera- Jawa barat- Jawa Tengah- Jawa Timur- Borneo (Kalimantan)- Sulawesi- Sunda Kecil (Nusa Tenggara)- Maluku

20

1950

Tambahan provinsi karena pemekaran :- Sumatera Sumut , Sumteng dan Sumsel- Jawa Tengah Jateng dan DIY

21

1956

• Sumatera utara Sumut dan DI Aceh• Jawa Barat Jabar dan DKI• Kalimantan Kalbar, Kaltim dan Kalsel

22

1957

• Sumatera Tengah Sumbar, Riau dan Jambi• Kalimantan Selatan Kalsel dan Kalteng

23

1958

• Sunda Kecil Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

24

1959

• Sumatera Selatan Sumatera Selatan Lampung

25

1960

• Sulawesi Sul. Utara dan Tengah Sul. Selatan dan Tenggara

26

1964

- Sulawesi Utara dan Tengah Sulut Sulteng

- Sulawesi Selatan dan Tenggara Sulsel Sultra

27

1967

• Sumatera Selatan Sumatera Selatan Bengkulu

28

1969

• Irian Jaya

29

1976

• Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara TimurTimor Timur

30

1999

- Timor Timur lepas (menjadi negara baru)- Maluku Maluku

Maluku Utara

- Irian Jaya Papua Irian jaya Barat

31

2000

- Sumatera Sumatera Selatan Bangka Belitung

- Jawa Barat Jawa Barat Banten

- Sulawesi Utara Sulawesi Utara Gorontalo

32

2002

• Riau Riau Kepulauan Riau

33

2004

• Sulawesi selatan Sulawesi selatanSulawesi Barat

Jumlah 33 provinsi

34

Wilayah Ekstrateritorial

• Adalah wilayah yang diakui secara hukum sebagai bagian dari wilayah suatu negara, walaupun tidak berada di dalam wilayah negara tersebut.

1.Tempat kantor/gedung perwakilan asing 2.Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu

negara. (Floating Island)

35

PEMERINTAH YANG BERDAULAT

Pemerintah lembaga beserta aparaturnya yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh lembaga negara.

Pemerintah dalam arti sempit dipegang oleh lembaga eksekutif.

36

KEDAULATAN

Kedaulatan kekuasaan tertinggi suatu negara

Teori Kedaulatan :1.Teori kedaulatan Tuhan2.Teori kedaulatan Raja3.Teori kedaulatan Hukum4.Teori kedaulatan Negara5.Teori kedaulatan Rakyat.

37

BENTUK NEGARA

1. Negara Kesatuan (Unitaris)Negara yang merdeka dan berdaulat di mana hanya ada satu Pemerintah (Pusat) yang mengatur seluruh daerah.

Azas Pemerintahan :- Sistem Sentralisasi- Sistem Desentralisasi- Sistem Dekonsentrasi- Sistem Tugas Perbantuan (medebewind)

38

LANJUTAN• NEGARA BERSUSUN TUNGGAL• TIDAK TERDAPAT NEGARA DALAM NEGARA• SATU PEMERINTAHAN PUSAT• SATU UUD• SATU PARLEMEN• SATU KABINET• SATU BENDERA• KEDAULATAN KE DALAM DAN KE LUAR

39

lanjutan

2. Negara Serikat (Federasi)Gabungan beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu

• NEGARA FEDERASI• NEGARA BERSUSUN JAMAK• TERDAPAT NEGARA DALAM NEGARA• SETIAP NEGARA BAGIAN MEMILIKI UUD, KEPALA NEGARA,

PARLEMEN, KABINET, UUD, BENDERA SENDIRI• KEDAULATAN DI PEMERINTAH FEDERAL YANG

BERHUBUNGAN DENGAN URUSAN LUAR NEGERI, HANKAM, KEUANGAN, POSTEL

40

REPUBLIK

• KEPALA NEGARA DIANGKAT/DIPILIH OLEH RAKYAT

• MASA JABATAN KEPALA NEGARA DIBATASI• TIDAK ADA DINASTI• KEPALA NEGARANYA BIASANYA PRESIDEN

41

KERAJAAN/MONARKI

• KEPALA NEGARA DIANGKAT BERDASARKAN KETURUNAN

• MASA JABATAN KEPALA NEGARA TIDAK DIBATASI/SEUMUR HIDUP

• ADA DINASTI• KEPALA NEGARA, RAJA, RATU, SULTAN,

YANG DIPERTUAN AGUNG, KAISAR,

42

SISTEM PRESIDENSIAL• Presiden sebagai kepala negara dan kepala

pemerintahan• Presiden tidak dapat membubarkan parlemen• Masa jabatan presiden dan parlemen

ditentukan dengan pasti• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

yang dipilih dan bertanggungjawab kpdnya• Presiden dan para menteri tidak

bertanggungjawab kpd parlemen

43

SISTEM PARLEMENTER PM bersama kabinet bertanggungjawab kpd

parlemen Pembentukan kabinet didasarkan pd kekuatan dlm

parlemen Para anggota kabinet mungkin seluruhnya mungkin

sebagian anggota parlemen Kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen

dengan mosi tidak percaya, sebaliknya kepala negara dengan saran PM dapat membubarkan parlemen

44

LANJUTAN

• Lamanya masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan dengan pasti

• Presiden hanya sebagaikepala negara• Kedudukan kepala negara tidak dapat

diganggugugat atau diminta pertanggungjawaban ttg jalannya pemerintahan

45

PERKEMBANGAN SEJARAH SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

1. Sejak 18-8-1945 (UUD 1945)Bentuk negara kesatuanBentuk pemerintahan republikSistem Pemerintahan presidensial

2. Sejak November 1945 (UUD 1945)Bentuk negara kesatuanBentuk pemerintahan republikSistem pemerintahan parlementer

46

lanjutan

3. Sejak 27 Des 1949 (K RIS)Bentuk negara serikatBentuk pemerintahan republikSistem pemerintahan parlementer

4. Sejak 17 Agustus 1950 (UUD S)Bentuk negara kesatuanBentuk pemerintahan republikSistem pemerintahan parlementer

47

lanjutan

5. Sejak 5 Juli 1959 (UUD 1945)Bentuk negara kesatuanBentuk pemerintahan republikSistem pemerintahan presidensial

48

SISTEM PEMERINTAHAN

1. SentralisasiAzas pemerintahan dimana segala kewenangan pemerintah pusat dan daerah dipegang oleh pemerintah pusat

2. DesentralisasiPenyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah, menjadi urusan rumah tangga sendiri. (azas ini melahirkan daerah otonom)

49

lanjutan

3. Dekonsentrasi Penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat kepada alat-alat (pejabat) pemerintah pusat yang ada di daerah.

Ataupelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

50