1 REPOSISI DAN PENGUATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) SEBAGAI KEPALA MARKAS DISTRIK (KAMATRIK) Pengendali Gugus Tugas Sosial Di Kecamatan Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Drs. Andi Hanindito, M.Si. Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Disampaikan pada Workshop Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tahun 2012 Di Hotel Bidakara Jalan Rasuna Said Kav. 71-73 Jakarta Tanggal 30 Maret 2012
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
REPOSISI DAN PENGUATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
(TKSK)SEBAGAI KEPALA MARKAS DISTRIK (KAMATRIK)Pengendali Gugus Tugas Sosial Di Kecamatan
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Drs. Andi Hanindito, M.Si.Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Disampaikan pada Workshop Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Tahun 2012
Di Hotel Bidakara Jalan Rasuna Said Kav. 71-73 JakartaTanggal 30 Maret 2012
Beberapa isu penting : Paradigma dunia dalam pembangunan masyarakat
(community development) pada saat ini sedang mengalami perubahan dari charity menuju services empowerment, artinya masyarakat yang bermasalah sosial tidak lagi diberi bantuan yang besifat temporer (temporary), namun diberi pula penguatan secara berkesinambungan (sustainable) untuk memberdayakan dirinya sendiri (self empowerement).
Berbagai instrumen pelayanan sosial dalam masyarakat baik yang disediakan pemerintah maupun masyarkat belum cukup mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada sehingga kehadiran kelembagan sosial masyarakat baik perorangan maupun kelompok diharapkan dapat menjadi mitra kerja (partner) pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Pemerintah tidak mungkin mampu secara langsung dan terus menerus melakukan intervensi menangani masalah sosial “case by case” dengan di hulu, apalagi dengan pola “services empowerment” dengan melakukan pendampingan, bimbingan dan rujukan langsung.
UU 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 12 menyebutkan bahwa pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan dalam bentuk :
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Selanjutnya pada pasal 38 disebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk turut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan dapat dilakukan oleh :1. Perseorangan2. Keluarga3. Organisasi keagamaan4. Organisasi sosial
kemasyarakatan5. Lembaga swadaya masyarakat6. Organisasi profesi7. Badan usaha8. Lembaga kesejahteraan sosia9. Lembaga kesejahteraan sosial
asing.
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
POSISI PSKS DALAM PENANGANAN PMKSDALAM PESPEKTIF PEMBERDAYAAN SOSIAL
PEMBERDAYAAN SOSIAL PMKS BERDAYA
PELAYANAN LANGSUNG /
TIDAK LANGSUNG
5
POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
• Perseorangan (TKSM, TKSK, Pendamping, Tagana)
• Keluarga (Keluarga Pioneer)• Kelompok (Orsos/LKS, Karang Taruna,
WKSBM, KDU) PENGUATAN
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Sesuai Permensos RI No. 86/HUK/2010 tentang SOTK Kementerian Sosial, membentuk Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial (PKKS). Dengan sendirinya terjadi perubahan mendasar tentang perspektif keluarga yang sebelumnya merupakan PMKS berubah sebagai PSKS.
Jenis kelembagaan sosial sebagai PSKS, meliputi :
1. Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) 3. Karang Taruna4. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).
Nomenklatur lainnya :• Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)• Kemitraan Dunia Usaha (CSR)• Pendamping Sosial (PKH, KAT, KUBE, Sakti Peksos / PKSA)• TAGANA (Taruna Siaga Bencana)• Tim Reaksi Cepat (TRC)
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
1. Berjati diri, yaitu spesifik dan berbeda satu sama lain diantara berbagai jenis kelembagaan sosial.
2. Berkarakter kesejahteraan sosial, yaitu aktivitasnya terfokus pada penanganan PMKS, khususnya 7 kelompok rentan;
(1) kemiskinan (2) keterlantaran (3) kecacatan (4) keterpencilan (5) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku (6) korban bencana alam dan / atau (7) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi.
Mencermati beberapa poin di atas, maka perlu ada reposisi kelembagaan sosial ke arah yang :
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Posisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memiliki posisi strategis dalam memberi pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung, serta berjejaring kerja (networking) dengan kelembagaan sosial lainnya seperti PSM, Orsos/LKS, Karang Taruna, WKSBM, LK-3, dan Kemitraan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Dalam kapasitas tersebut maka TKSK perlu ditingkatkan baik sikap, kompetensi, keterampilannya serta kewenangannya agar memiliki wilayah jangkauan pelayanan yang lebih luas.
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
9
KILAS BALIK KEBERADAAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
(TKSK)
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Tugas dan tanggung jawab TKSK :
1. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pendataan terhadap PSKS dan PMKS di wilayah kecamatan (Road Map)
2. Mengembangkan jejaring dan koordinasi penyelenggaran UKS dengan instansi terkait (stakeholder). (menciptakan akses untuk rujukan)
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Karang Taruna, PSM, Orsos dan seluruh TKSM.
4. Melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial (secara temporer jika ada kasus-kasus tertentu yang menonjol)
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis.
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Kementerian Sosial akan melanjutkan pembinaan TKSK sampai 2013 :
a. Tahun 2012 – disebut tahun prakondisi pemandirian TKSK yaitu persiapan rujukan pembinaan ke Pemda. Langkah-langkah :1. Perubahan Materi Keputusan Dirjen Dayasos2. Pemberitahuan kepada Pemda3. Pengalokasian Anggaran operasional TKSK sampai 20134. Penyempurnaan data TKSK
b. Tahun 2013 – disebut tahun pengakhiran yaitu penyerahan secara total pembinaan TKSK kepada Pemda dengan :1. Berita acara serah terima kepada Pemda2. Tahap dimulai dilakukan rintisan penilaian prestasi TKSK
c. Tahun 2014, Pemilihan TKSK Berprestasi.
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Tugas Pemerintah Daerah menjelang masa Pengakhiran 2013 :1. Mempersiapkan regulasi yang memberikan arah
pemberdyaan TKSK setelah dilakukan rujukan dari Kementerian Sosial kepada daerah .
2. Menyusun dan merumuskan program pemberdayaan TKSK yang disertai dengan pengalokasian anggaran (APBD)
3. Melaksanakan advokasi program dan anggaran di daerah.4. Menyusun rencana kerja pendayagunaan TKSK baik sektor
maupun lintas sektor didaerah.5. Mempersiapkan bahan peningkatan kapasitas TKSK sebagai
mitra kerja dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan.
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Mekanisme pemberdayaan TKSK setelah pengakhiran 2013 :1. Kementerian Sosial
a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi TKSK (penghargaan dan pemantapan)
b. Rentang kendali pemberdayaan TKSK ditingkat pusat (supervisi, monitoring dan evaluasi)
2. Pemerintah DaerahMendayagunakan secara optimal peran TKSK dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan (biaya operasional, bantuan sarana dan prasarana, pendampingan dsb).
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
14
EVALUASI KEBERADAAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
(TKSK)
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Berdasarkan evaluasi terhadap keberadaan dan eksistensi TKSK diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :
TKSK adalah relawan yang direkrut dari unsur Karang Taruna dan PSM yang pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Sosial selama 3 (tiga) tahun dan akan diserahkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pembinaan lanjut.
TKSK diberi bantuan operasional sebesar Rp. 250.000,- untuk tahun 2009 yang diberikan bulan Oktober-Desember, tahun 2010 dan 2011 dari bulan Januari-Desember, dan tahun 2012, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
TKSK berjumlah 5.267 orang dan berakhir masa tugasnya jika (1) mengundurkan diri, (2) dinyatakan tidak layak melanjutkan tugas TKSK, dan (3) meninggal dunia.
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
TKSK telah melakukan pendataan PMKS dan PSKS.
TKSK di beberapa kecamatan telah menjadi Pendamping Sosial kegiatan sektoral dan lintas sektor.
TKSK pada umumnya telah memberikan laporan kegiatan.
TKSK tidak terpengaruh dan melemah kinerjanya akibat keterbatasan sarana dan prasarana.
TKSK dipandang tepat sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah pasca ketiadaan Petugas Sosial Kecamatan.
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Mekanisme pengendalian dan pembinaan TKSK baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya masih belum optimal sehingga eksistensi TKSK pada bebrapa wilayah kecamatan cenderung statis.
Isu- Isu seputar TKSK :
1. Persepsi yang berbeda tentang TKSK sebagai relawan (bukan cikal bakal menjadi PNS)
2. Sebagian Pemda belum sepenuhnya mengoptimalkan peran TKSK sebagai mitra (seluruh pemda telah berkomitmen)
3. Ketidakjelasan masa depan TKSK sebagai relawan (Apakah dilanjutkan setelah tahun 2013?)
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
18
REPOSISI DAN PENGUATAN KEBERADAAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
(TKSK)
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
TKSK semula ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial nomor 245/PS.3/KPTS/X/2009 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan dikategorikan sebagai relawan untuk pendataan PMKS sebagai bahan analisa kebutuhan bantuan. Masa “kontrak “ TKSK dengan Kemensos semula hanya sampai dengan tahun 2011 dan setelah itu diserahkan ke pemerintah daerah. Kontrak tersebut diperpanjang hingga tahun 2013.
Jumlah TKSK saat ini 5.267 orang dengan tingkat pendidikan (70% non-sarjana), kapasitas kemampuan dan pengalaman sangat cukup bervariatif.
Dampak dari kondisi tersebut maka pelembagaaan TKSK “tidak kuat” dan tidak mendapat dukungan serta pengakuan formal dari pemerintah daerah.
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
Dasar Pemikiran :
Langkah-langkah reposisi TKSK :no Semula Sekarang
1 Biodata tidak ada (hanya nama dan alamat)
Pendataan ulang
2 Relawan dan tenaga pendata PMKS
Tenaga pengendali penyelenggaraan kesejateraan sosial di kecamatan
3 Kegiatannya homogen Kegiatannya taktis dan komprehensif
4 Berada diluar struktur pembina fungsional daerah
Disiapkan sebagai kepala markas distrik gugus tugas sosial di kecamatan untuk jejaring kerja TRC Kemensos dalam penjangkauan (outreach)
5 Ditetapkan melalui Kepdirjen sampai dengan 2013
Ditetapkan melalui Permensos RI agar menjadi tenaga ‘’pendamping’’ tetap non PNS (sedang dalam proses usulan agar mendapat imbalan yang proporsional)
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
1. Sistem Rekrutmen TKSK :No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi
1. Terbatas bagi anggota PSM dan Karang Taruna
Terbatas dan diperluas bagi semua komponen anggota PSKS
2. Rekrutmen oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota
Rekrutmen oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota
3. Persyaratan administratif :• Pas foto 4x6, 3x4, @ 2 lembar• SK dari Pengurus FK-PSM dan FKKKT
setempat diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat
• FC KTP dan KK• FC Ijazah minimal SLTA/sederajat• FC Tabungan BRI• FC NPWP• FC BPKB
Persyaratan administratif :• Pas foto 4x6, 3x4, @ 2 lembar• SK dari Pengurus FK-PSM dan FKKKT
setempat diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat
• FC KTP dan KK• FC Ijazah minimal Sarjana /sederajat• FC Tabungan BRI• FC NPWP• FC BPKB
4. Seleksi tertulis Seleksi tertulis
5. Wawancara Wawancara
Kementerian Sosial RIDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan KemiskinanDirektorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
2. Kriteria TKSK :
No. Pedoman TKSK Tahun 2009 Rencana Reposisi
1. Berasal dari unsur masyarakat Non-PNS Berasal dari unsur masyarakat Non-PNS
2. Diutamakan memiliki sarana transportasi Diutamakan memiliki sarana transportasi
3. Diutamakan dpt mengoperasikan komputer Dapat mengoperasikan komputer (SK)
4. Berdomisili di kecamatan setempat Berdomisili di wilayah kecamatan penugasan
5. Pendidikan minimal SLTA Pendidikan minimal Sarjana/sederajat
6. Diutamakan aktifis KT dan atau PSM Aktifis komponen PSKS