-
*
Pasal 1 UU No 28 Tahun 1999 (Tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas KKN)
Penyelenggara Negara : Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
-
*
Penyelenggara Negara : 1. Pejabat Negara pada Lembaga Negara, 2.
Menteri, 3. Gubernur sebagai Wkl Pem Pusat di Daerah, 3. Hakim,
disemua tk Pengadilan, 4. Pejabat Negara yg lain : Dubes, Wk Gub,
dan Bupati/ Walikota, dan 5. Pejabat lain yg memiliki fungsi
strategis (rawan praktek KKN) :Dir/Kom, dan Pjb Struktural lainnya
BUMN/BUMD, Pimp BI,Pimp Perguruan Tinggi Negeri, Pjbt Es I,Jaksa,
Penyelidik, Panitera Pengadilan, dan Pimpinan dan Bendaharawan
Proyek.
-
*
-
*
-
*
-
*
Straafbarfeit
straafbar feit
dapat dihukum kenyataan
-
*
-
*
Bhs Latin Coruptio , corruptus , corumpere (bhs Latin
tua),Coruptore Bhs Inggris Corruption, CorruptBhs Perancis
Corruption, Bhs Belanda CorruptieBhs Indonesia KorupsiBhs Malaysia
Resuah Riswah (Arab)
Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap,
tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan
menghina, atau memfitnah. (The Lexicon Webster Dictionary 1978)
-
*
Tindak Pidana Korupsi, Evi Hartanti hal 9
-
* Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan
dan sebagainya), untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
Busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan
kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan
pribadi).
Perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan
negara
(Kamus Hukum, Subekti dan Tjitrosudibio)
-
*
Secara gamblang telah dimuat dalam 13 pasal dalam UU No 31 Tahun
199 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.
Dari pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam tiga puluh
bentuk/jenis tindak pidana korupsi, pasal ini menerangkan secara
rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana
penjara, dan pidana denda karena korupsi.
-
*
Senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;Pada umumnya
dilakukan secara rahasia;Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan
timbal balik dan tidak selalu dalam bentuk uang;Biasanya berusaha
menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran
hukum;Yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan
mampu mempengaruhi keputusan-2 itu;Setiap perbuatan korupsi
mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum
masyarakat;Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengchianatan.
Sosiologi Korupsi, Shed Husein Alatas,1983
-
*
-
*1. Pasal 2
2. Pasal
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a4. Pasal 5 ayat (1) huruf b5. Pasal
136. Pasal 5 ayat (2)7. Pasal 12 huruf a8. Pasal 12 huruf b9. Pasal
1110. Pasal 6 ayat (1) huruf a11. Pasal 6 ayat (1) huruf b12. Pasal
6 ayat (2)13 Pasal 12 huruf c14. Pasal 12 huruf d
-
*
15. Pasal 8 16. Pasal 9 17. Pasal 10 huruf a 18. Pasal 10 Huruf
b 19. Pasal 10 huruf c
-
* 23. Pasal 7 ayat (1) huruf a 24. Pasal 7 ayat (1) huruf b 25.
Pasal 7 ayat (1) huruf c 26. Pasal 7 ayat (1) huruf a 27. Pasal 7
ayat (2) 28. Pasal 7 ayat (1) huruf a
29. Pasal 12 huruf 1
30. Pasal 12 B jo Pasal 12 C
-
*Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat
(1) UUPTPK :dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun)
dan denda paling sedikit Rp 200 juta, dan paling banyak Rp 1
Milyar. Pasal 2 ayat (2) UUPTPK bilamana tindak pidana sbgmana ayat
(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat
dijatuhkan
2. Menyalah gunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri,
atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.
Pasal 3 UUPTPK : dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50 juta, dan paling
banyak Rp 1 Milyar
-
*
tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang
diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam
nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas,
penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan
tindak pidana korupsi.
(Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUPTPK)
-
*
3. Menyuap Pegawai Negeri Pasal 5 ayat (1) huruf a : setiap
orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dipidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 jt, dan paling
banyak Rp 250 jt.
4. Menyuap Pegawai Negeri Pasal 5 ayat (1) huruf b : setiap
orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan
dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam
jabatanDipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 jt,
dan paling banyak Rp 250 jt.
-
*
Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya Pasal 13
UUPTPK : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan atau denda paling banyak Rp 150 jt, setiap orang yang memberi
hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat
pada jabatannya atau kedudukan tersebut .
6. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap Pasal
5 ayat (2) UUPTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara
menerima pemberian atau janji sbgmana dimaksud pasal 5 ayat (1)
huruf a, dan b, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
50 jt, dan paling banyak Rp 250 jt.
7. Pasal 12 huruf a
-
*
7. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap Pasal
12 huruf a UUPTPK : Dipidana dengan penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat ) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 jt dan
paling banyak Rp 1 milyar, pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang menerima hadiah atau janji, pada hal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
-
*
8. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima suap Pasal
12 huruf b UUPTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima hadiah, pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah
tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yg
bertentangan dengan kewajiban nya, dipidana penjara seumur hidup /
penjara paling singkat 4 (empat ) tahun dan paling lama 20
(duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan
paling banyak Rp 1 M
-
*
9. Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara menerima hadiah Pasal
11 UU PTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga , bahwa
hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut
pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada
hubungan dengan jabatannya, dipidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau atau pidana denda
paling sedikit Rp 50 jt, dan paling banyak Rp 250 jt.
-
*10. Menyuap Hakim Pasal 6 ayat (1) huruf a UUPTPK : Setiap
orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan
maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya
untuk diadili, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun atau atau pidana denda paling
sedikit Rp 150 jt, dan paling banyak Rp 750 jt.
11. Menyuap Advokat Pasal 6 ayat (1) huruf b UUPTPK : setiap
orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi
advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili,
dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun atau atau pidana denda paling sedikit Rp 150 jt,
dan paling banyak Rp 750 jt.
-
*
12. Hakim dan Advokat menerima suap Pasal 6 ayat (2) UUPTPK :
Bagi hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, dipidana dengan pidana yg sama sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1)
13. Hakim menerima suap Pasal 12 huruf (c) UUPTPK : Hakim yang
menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi
putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau atau pidana denda
paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 Milyar
-
*14. Advokat menerima suap
Pasal 12 huruf d UUPTPK : Seseorang yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk
menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili,
dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau atau pidana
denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 Milyar.
-
*
15. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan
penggelapan. Pasal 8 UUPTPK : Pegawai negeri atau orang selain
pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum
secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena
jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut
diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam
melakukan perbuatan tersebut, dipidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun atau atau pidana denda paling sedikit Rp 150 jt,
dan paling banyak Rp 750 jt.
-
*16. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan
administrasi Pasal 9 UUPTPK : Pegawai negeri atau orang selain
pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum
secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu
buku- buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan
administrasi, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima ) tahun atau
atau pidana denda paling sedikit Rp 50 jt, dan paling banyak Rp 250
jt.
17. Pegawai negeri merusakkan bukti Pasal 10 huruf a UUPTPK :
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara
waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan , merusakkan,
atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar
yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat
yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya , dipidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau
atau pidana denda paling sedikit Rp 100 jt, dan paling banyak Rp
350 jt.
-
*
18. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti Pasal
10 huruf b UUPTPK : Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri
yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus
atau sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain
menghilangkan, menghancurkan , merusakkan, atau \ membuat tidak
dapat dipakai barang, surat, atau daftar tersebut, dipidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau
atau pidana denda paling sedikit Rp 100 jt, dan paling banyak Rp
350 jt.
-
*19. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.Pasal
10 huruf c UUPTPK : Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri
yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus
atau sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain
menghilangkan, menghancurkan , merusakkan, atau membuat tidak dapat
dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, dipidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau
atau pidana denda paling sedikit Rp 100 jt, dan paling banyak Rp
350 jt.
-
*
20. Pegawai negeri dan penyelenggara negara memeras Pasal 12
huruf e UUPTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya
sendiri, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau
pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1
Milyar.
-
*
21. Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras Pasal 12
huruf g UUPTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada
waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau
penyerahan barang , seolah-olah merupakan utang kepada dirinya,
pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang,
dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana
denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 M
22. Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras pegawai
negeri atau penyelenggara negara.
Pasal 12 huruf f UUPTPK : Pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima
atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri
atau penyelenggara negara lain atau kas umum tersebut mempunyai
utang kepadanya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan
merupakan utang,dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
atau pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1
M .
-
*
23. Pemborong berbuat curang Pasal 7 ayat (1) huruf a UUPTPK :
Pemborong akhli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau
menjual bahan bangunan yang ada pada waktu menyerahkan bahan
bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan
keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan
perang, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 100 jt,
dan paling banyak Rp 350 jt.
24. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang Pasal 7 ayat (1)
huruf b UUPTPK : setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan
atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang
sebagaimana dimaksud huruf a, dipidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda
paling sedikit Rp 100 jt, dan paling banyak Rp 350 jt.
-
*
25. Rekanan TNI/POLRI berbuat curang Pasal 7 ayat (1) huruf c :
Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan
negara dalam keadaan perang, dipidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda
paling sedikit Rp 100 jt, dan paling banyak Rp 350 jt
26. Pengawas rekanan TNI / POLRI berbuat curang Pasal 7 ayat (1)
huruf d UUPTPK : Setiap orang yang bertugas mengawasi barang
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang
sebagaimana dimaksud huruf c, dipidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda
paling sedikit Rp 100 jt, n paling banyak Rp 350 jt.
-
*27. Penerima barang TNI / POLRI membiarkan perbuatan curang
Pasal 2 ayat (2) UUPTPK : Bagi orang yang menerima penyerahan bahan
bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI
dan / atau POLRI dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana yang sama
sebagaimna dmaksudkan dalam ayat (1)
28. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menyerobot tanah
negara sehingga merugikan orang lain Pasal 12 huruf a UUPTPK :
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang diatasnya
terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, pada hal
diketahuinya pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau
sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. dipidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling
banyak Rp 1 M
-
*
29. Pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta dalam
pengadaan yang diurusnya Pasal 12 huruf i UUPTPK : Pegawai negeri
atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung
dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya
atau sebagian ditugaskan untuk mengurusi atau mengawasi, dipidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling
banyak Rp 1 M
-
*
30. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima
gratifikasi dan tidak lapor KPK Pasal 12 B UUPTPK : (1) Setiap
gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut : a. Yang nilainya Rp 10 jt atau lebih, pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, yang dilakukan
oleh penerima gratifikasi; b. Yang nilainya kurang dari Rp 10 jt
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap, oleh penuntut
umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan
paling banyak Rp 1 M
-
*
Penjelasan pasal 12 B UUPTPK
-
*
Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi Pasal 21
UUPTPKTidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak
benar Pasal 22 jo pasal 28 UUPTPKBank yang tidak memberikan
keterangan atau memberi keterangan rekening tersangka Pasal 22 jo
Pasal 35 UUPTPKSaksi akhli yang tidak memberi keterangan rekening
tersangka Pasal 22 jo Pasal 29 UUPTPKOrang yang memegang rahasia
jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
Pasal 22 jo pasal 36 UUPTPKSaksi yang membuka identitas pelapor
Pasal 24 jo pasal 31 UUPTPK
-
*
Secara lahiriah bermotif Secara sepintas kelihatannyamendapatkan
uang , tetapi bermotif politik, tetapi sesungguhnya bermotif secara
tersembunyi lain, yaitu kepentingan sesungguhnya bermotif politik.
mendapatkan uang semata.
-
*
Berkurangnya kepercayaan kepada pemerintahBerkurangnya
kewibawaan pemerintah dalam masyarakatMenyusutnya pendapatan
negaraRapuhnya keamanan dan ketahanan masyarakatPerusakan mental
pribadiHukum tidak lagi dihormati
-
*
-
*
Dasar Hukum : 1. Pasal 43 UU PTPK, 2. UU No 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan KorupsiTugas : Koordinasi dengan
instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi;Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan korupsi;Melakukan penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;Melakukan
tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;Melakukan
monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
-
*
Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan
Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan
Korupsi
-
*
-
*Lembar Latihan 1 : Kerugian Keuangan Negara
NoUnsur Tindak PidanaFakta Perbuatan Yang Dilakukan dan
KejadianAlat Bukti Yang Mendukung1.Pegawai Negeri / Penyelenggara
Negara2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu
korporasi3.Dengan cara melawan hukum4.Dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara
-
*Lembar Latihan 2. Suap Menyuap
NoUnsur Tindak PidanaFakta Perbuatan Yang Dilakukan dan
KejadianAlat Bukti Yang Mendukung1.Setiap orang2. Memberi sesuatu
atau menjanjikan sesuatu
3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara4.Dengan
maksud supaya berbuat/tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
sehingga bertentangan dengan kewajibannya
-
*Lembar Latihan 3. Penggelapan Dalam Jabatan
NoUnsur Tindak PidanaFakta Perbuatan Yang Dilakukan dan
KejadianAlat Bukti Yang Mendukung1.Pegawai Negeri atau orang selain
Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan sesuatu jabatan umum
secara terus menerus atau untuk sementara waktu2. Dengan sengaja3.
Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membantu
melakukan perbuatan itu 4. Uang atau surat berharga
5.Yang diterima karena jabatannya
-
*Lembar Latihan 4. Perbuatan Pemerasan
NoUnsur Tindak PidanaFakta Perbuatan Yang Dilakukan dan
KejadianAlat Bukti Yang Mendukung1.Pegawai Negeri / Penyelenggara
Negara2.Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang
lain3.Dengan cara melawan hukum4.Memaksa orang lain memberikan
sesuatu, membayar atau menerimta pembayaran dengan potongan, atau
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
-
*Lembar Latihan 5. Perbuatan Curang
NoUnsur Tindak PidanaFakta Perbuatan Yang Dilakukan dan
KejadianAlat Bukti Yang Mendukung1.Pemborong, ahli pembangunan atau
penjual bahan bangunan2.Melakukan perbuatan curang3.Pada waktu
membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan4.Yang dapat
membahayakan keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan
perang
-
*Lembar Latihan 6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
NoUnsur Tindak PidanaFakta Perbuatan Yang Dilakukan dan
KejadianAlat Bukti Yang Mendukung1.Pegawai Negeri / Penyelenggara
Negara2.Dengan sengaja3. Langsung atau tidak langsung turut serta
dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan4.Pada saat dilakukan
perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus
atau mengawasinya
-
*Lembar Latihan 7. Gratifikasi
NoUnsur Tindak PidanaFakta Perbuatan Yang Dilakukan dan
KejadianAlat Bukti Yang Mendukung1.Pegawai Negeri/ Penyelenggara
Negara2.Menerima gratifikasi3.Yang berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya4.Penerimaan gratifikasi
tersebut tidak dilaporkan ke KPK, dalam jangka waktu 30 hari sejak
diterimanya gratifikasi