Triwulan 3 Buletin Media Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Masuk Nominasi Atractiveness Award, Provinsi Bengkulu Menonjolkan Inkubator Bisnis Solusi Tumbuh Kembang Pembangunan UMKM SOSIALISASI INDEKS INOVASI DAERAH DAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) Potensialnya Pulau Baai FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Triwulan
3BuletinMedia Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2018
Masuk Nominasi Atractiveness Award, Provinsi Bengkulu Menonjolkan
Inkubator Bisnis Solusi Tumbuh Kembang Pembangunan UMKM
SOSIALISASI INDEKS INOVASI DAERAH DAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)
Potensialnya Pulau Baai
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
Salam Pembuka
Pelindung : Gubernur Bengkulu
Penanggung Jawab : Plt. Kepala Bappeda
Redaktur : Wilysa Mardani, MMMuhammad Iqbal, ST
M.Nashrullah SE, MT, MScIndra Gunawan, SE
Penyunting
Melda AgrippinaVera Isabella
Oki Sumbogo, ST Danella, SP
Nurmuyasaroh, SE, MMRahmi Wati, S.E., M.Si
Desain grafis Oki Sumbogo, STSari Novrina, SE Dedi Irawan, SE
Ririn Amir, S.Kom
SekretariatImawati, S. SosSumarni, S.Kom
Sri PanitawatiGita Permatasari, SE
Indra Dewi Bintang, SE
Assalamualaikum Wr. Wb
Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buletin Bappeda Provinsi Bengkulu Triwulan III Tahun 2018 ini. Buletin ini dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai sarana informasi perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buletin ini
Selamat Membaca
Plt. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu
Dra. Hj. Noni Yuliesti, MMPembina Tk. I
Nip. 19680722 198810 2 001
Buletin Triwulan 3 Tahun 2018
i
Focus Group Discussion (Fgd) Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha (KPBU) .......................................................................................... 1
Pameran Riset, Inovasi Dan Teknologi (Ritech Expo) Tahun 2018 .................. 5
Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) Ke-23
Provinsi Riau Tahun 2018 .................................................................................... 10
Sosialisasi Peraturan Menteri Panrb Dan Peraturan Lipi Tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Peneliti ...................................................................... 16
Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah Dan Innovative Government Award (Iga)
Tahun 2018 ........................................................................................................... 20
Bimbingan Teknis Terintegrasi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR
Kewenanganan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pencapaan Spm
Wilayah Barat ....................................................................................................... 27
Dekranasda Provinsi Bengkulu Alternatif Tempat Wisata Baru ...................... 32
Inkubator Bisnis Solusi Tumbuh Kembang Pembangunan UMKM................. 34
Indonesia Bebas Pasung ....................................................................................... 38
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ................................................... 42
Bencoolen International Marine Festival (BIM FEST) ...................................... 45
Masuk Nominasi Atractiveness Award, Provinsi Bengkulu Menonjolkan
Potensialnya Pulau Baai…………………………………………………………………………. . 50
1
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA (KPBU)
(Melda Agrippina – Perencana Muda)
Pembukaan Acara Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri langsung oleh seluruh
Bappeda se-Provinsi Bengkulu
Pada tanggal 6 Agustus 2018 dilaksanakan Focus Group Discussion
(FGD) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka
Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur bertempat di Hotel Nala Sea
Side. FGD KPBU ini dikuti oleh seluruh Bappeda se-Provinsi Bengkulu,
yang dihadiri oleh Plt. Kepala Bapedda Provinsi Bengkulu serta
narasumber dari Direktorat Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dan
Rancang Bangun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Tema acara ini adalah “Percepatan Pembangunan Infrastruktur
dalam rangka Peningkatan Iklim Investasi Provinsi Bengkulu”. Kegiatan
ini dilakukan dalam rangka mencari solusi atas keterbatasan anggaran
pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Diharapkan pada tahun
2018 ini, melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dalam
berbagai sektor, pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh positif dan bersifat
inklusif. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tumbuh seiring dengan
menurunnya angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran
2
terbuka, menurunnya gini rasio dan meningkatnya pendapatan perkapita
masyarakat Provinsi Bengkulu. Dengan begitu, agenda besar
pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi serta Visit 2020
Wonderful Bengkulu akan tercapai dengan baik, tentunya dengan
dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi
Bengkulu serta dukungan segenap stakholder dan masyarakat se-Provinsi
Bengkulu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sangat
besar pemerintah Republik Indonesia sedang berupaya keras untuk
mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Program
pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan dana dan biaya yang
tidak sedikit.
Terbatasnya anggaran fiskal pemerintah, membuat pemerintah
harus menemukan pola-pola pembiayaan alternatif dalam rangka
mendukung program pembangunan infrastruktur tersebut. Pemerintah
pun memiliki aset-aset yang sebenarnya dapat dioptimalisasi untuk
meningkatkan nilai tambah aset tersebut sekaligus memberikan alternatif
solusi bagi pendanaan proyek-proyek infrastruktur. Salah satu
pembiayaan alternatif tersebut adalah Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU).
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) saat ini
dibutuhkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun
2018 sebesar 5,4 persen. Sementara ada ketimpangan antara kebutuhan
dan kemampuan pendanaan yang dimiliki pemerintah sebesar Rp 626
triliun sehingga menuntut inovasi pembiayaan salah satunya melalui
skema KPBU. Selain itu, dengan KPBU akan menggerakkan sektor rill dan
pertumbuhan sektor-sektor strategis lainnya. Penyiapan infrastruktur
yang akan dikerjasamakan juga dilakukan secara matang.
Penerapan skema KPBU bukan hanya untuk menutupi kekurangan
(gap) pembiayaan infrastruktur dari APBN, namun juga sebagai upaya
untuk membuka kesempatan usaha pihak swasta untuk ikut mengelola
infrastruktur. KPBU juga merupakan modernisasi dari financing system
untuk penyelenggaraan infrastruktur dengan berbagai macam tata cara di
dalammnya.
3
Pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU, yang
dilaksanakan Kementerian PUPR saat ini tidak hanya dalam
pembangunan jalan tol, namun juga pada proyek pembangunan sistem
penyediaan air minum (SPAM) dan lainnya. Seperti diketahui, dalam
Perpres 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional, ada 55 (lima puluh lima) proyek baru selain hampir 200 proyek
yang sebelumnya masuk kategori Proyek Strategis Nasional. Untuk
Provinsi Bengkulu ada 2 (dua) Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di
Provinsi Bengkulu yaitu jalan tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (95
km) sebagai bagian dari Trans Sumatera dan kereta api Muara Enim –
Pulau Baai.
Jalan tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu selain merupakan
Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres
58/2017 merupakan Proyek Prioritas menurut Permenko 5/2017 tentang
perubahan atas Permenko nomor 12/2015 tentang Percepatan Penyiapan
Infrastruktur Prioritas. Oleh karena itu, diperlukan perepatan
pembangunan dan direncanakan dapat mulai konstruksi pada tahun
2018.
Selain proyek strategis nasional tersebut ada beberapa proyek
strategis Provinsi Bengkulu seperti: pengembangan pelabuhan Pulau Baai
Bengkulu dan KEK, pembangunan jalan lingkar Kota Bengkulu,
pembangunan dan pengembangan terminal baru Bandara Fatmawati
Soekarno dan kargo international, pembangunan sarana dan prasarana
air minum (SPAM) regional dan penyediaan air baku Benteng Kobema
(Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Seluma) dan lain-lainnya yang
perlu mendapat perhatian dalam proses pendanaannya. Tetapi dalam
perkembangannya, memang jika tergantung hanya kepada APBN, tidak
mungkin pembangunan akan bisa cepat, karena keterbatasan APBN. Oleh
sebab itu, scheme-scheme khusus seperti KPBU perlu terus dilakukan.
Apabila cara seperti ini dilakukan, akan banyak sekali infrastruktur
daerah yang dulunya hanya tergantung kepada APBN, sekarang bisa
4
dilakukan dengan investasi murni, bisa PPP atau KPBU, dan bisa dengan
scheme-scheme yang lain.
Terdapat empat manfaat dari KPBU yakni berbagi risiko (risk
sharing) antara pemerintah dan swasta, transfer pengetahuan dari swasta
kepada pemerintah, target spesifik periode konstruksi membuat pihak
swasta menyelesaikannya sesuai kesepakatan sehingga terhindar dari
siklus anggaran multiyears dan keberhasilan suatu daerah
menyelenggarakan KPBU menjadi pintu masuk investasi bagi pihak
swasta lainnya.
Model pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari non anggaran
pemerintah harus digiatkan. Negara-negara lain, seperti Kanada dan
Malaysia sudah lebih dulu menggunakan dan mengalokasikan dana-dana
pensiun dan dana-dana pengelolaan jangka panjang untuk masuk ke
dalam bidang infrastruktur. Hal-hal seperti ini yang harus dicarikan
jalan-jalan terobosan di luar pakem-pakem rutinitas yang sering dijalani.
Sekali lagi, kita harus keluar dari zona nyaman itu.
5
PAMERAN RISET, INOVASI DAN TEKNOLOGI
(RITECH EXPO) TAHUN 2018
(Rahmi Wati/Litbang)
RITECH EXPO (Research, Innovation, Technology, Exhibiton)
merupakan pameran tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan menampilkan berbagai
hasil RISET dan INOVASI di bidang Teknologi. Pameran ini menyajikan
berbagai produk inovasi unggulan dari perguruan tinggi, lembaga riset,
industri, hingga para inovator yang keseluruhannya merupakan karya
anak Bangsa. Pemilihan Pekanbaru sebagai lokasi penyelenggaraan
RITECH EXPO Tahun 2018 kali ini, adalah perwujudan dari tema besar
Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) ke 23, yaitu Inovasi
Untuk Kemandirian Pangan dan Energi.
6
Konsep Pameran merupakan bentuk wahana dan media informasi
interaktif dengan tujuan :
a. Menghadirkan science experience bagi stakeholders maupun
pengunjung;
b. Mendorong terjadinya transfer knowledge baik antar peserta,
maupun peserta dengan pengunjung;
c. Menjadi parameter perkembangan produk-produk inovasi terkini;
d. Mendorong proses komersialisasi inovasi;
e. Mendukung diseminasi inovasi bidang pangan dan energi.
RITECH EXPO pada Hakteknas Tahun 2018 berisi kegiatan
pameran, temu bisnis, seminar/talkshow, demo produk, demo sains dan
lomba inovasi. Kegiatan pameran dimulai tanggal 8 Agustus 2018 (loading
in pameran), kemudian pameran dibuka untuk umum pada tanggal 9 s.d
12 Agustus 2018. Ruang Lingkup hasil inovasi pada Ritech Expo adalah :
pangan dan pertanian, kesehatan dan obat, transportasi, teknologi
informasi dan komunikasi, energi, material maju, pertahanan dan
keamanan, serta maritim. Sementara itu, pembagian zonasi pameran
yaitu :
a. Zona Inovasi pendidikan tinggi (perguruan tinggi, politeknik,
akademi, komunitas);
b. Zona Inovasi lembaga penelitian – zona khusus food-energy (LPNK,
Balitbang Kementerian/Lembaga, Balitbang daerah);
c. Zona Inovasi Industri (UMKM, BUMN Strategis, Inovator daerah).
Booth Provinsi Bengkulu pada RITECH EXPO 2018
7
RITECH EXPO Tahun 2018 merupakan salah satu rangkaian acara
pada puncak peringatan Hakteknas 2018 di Pekanbaru, Riau. Pameran
yang menampilkan berbagai macam inovasi dalam teknologi ini akan diisi
tidak hanya oleh berbagai universitas dalam negeri ataupun berbagai
provinsi dan daerah. Pameran ini juga akan diikuti oleh berbagai
perusahaan ataupun lembaga milik negara, seperti produsen senjata
ternama asal Indonesia PT. Pindad, LAPAN dan juga LIPI. Ritech Expo
merupakan pameran inovasi terbesar di Indonesia. Dan untuk tahun
2018 ini diikuti oleh 97 Peserta dengan jumlah booth sebanyak 194 booth
pameran. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Bengkulu merupakan salah satu peserta dari lembaga litbang
daerah, yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah Provinsi
Bengkulu untuk diperkenalkan pada pengunjung RITECH EXPO 2018.
Booth RITECH EXPO Provinsi Bengkulu dengan nomor booth 149
berdampingan dengan booth Provinsi Jambi. Menampilkan ciri khas
Bengkulu, booth Provinsi Bengkulu dari depan terlihat pigura Benteng
Malborough, kemudian wallpaper booth menggambarkan obyek wisata
unggulan Provinsi Bengkulu disertai dengan gambar bunga Rafflesia,
corak batik besurek dan photo Plt. Gubernur Bengkulu. Setiap hari
menampilkan video wisata Provinsi Bengkulu dalam bentuk visualisasi di
Televisi, serta berbagai produk unggulan dari Kabupaten/Kota di Provinsi
Bengkulu. Produk utama yang ditampilkan pada booth Provinsi Bengkulu
adalah Kopi dan Sirup Jeruk Kalamansi. Kedua produk ini langsung
menyediakan minuman yang dapat langsung dinikmati oleh setiap
pengunjung yang datang ke booth Provinsi Bengkulu.
8
Sirup Kalamansi dan Kopi Bengkulu untuk pengunjung Booth Provinsi Bengkulu
Beberapa produk yang dibawa oleh Tim RITECH EXPO Provinsi
Bengkulu Tahun 2018 adalah :
a. Batik Besurek, Sirup Jeruk Kalamansi dan Kue Bay Tat (Kota
Bengkulu);
b. Kopi (Hainam dan Sintaro), Banana cookies, keripik sayur, gula
semut (Kabupaten Rejang Lebong);
c. Lebong Coffee (Kabupaten Lebong);
d. Kopi Pondok Pusaka, Kerupuk Gurita (original dan pedas), tepung
mocaf, sirup jahe merah, dan jahe bubuk instan(Kabupaten Kaur);
e. Kopi sekundang setungguan, kue tat dari tepung mocaf (Kabupaten
Bengkulu Selatan)
Produk daerah di Booth Provinsi Bengkulu pada RITECH EXPO 2018
9
Produk daerah di Booth Provinsi Bengkulu pada RITECH EXPO 2018
Sepanjang pelaksanaan RITECH EXPO 2018, Booth Provinsi
Bengkulu termasuk Booth yang paling ramai dikunjungi oleh pengunjung.
Berbagai produk unggulan daerah Provinsi Bengkulu dinikmati oleh
pengunjung, bahkan untuk kopi dan sirup jeruk kalamansi sampai
kehabisan stock. Penutupan kegiatan RITECH EXPO secara resmi
dilaksanakan oleh Gubernur Riau (Arsyadjuliandi Rachman) pada
Tanggal 12 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB. Keikutsertaan Provinsi
Bengkulu pada kegiatan RITECH EXPO dapat terus berlanjut, sebagai
salah satu wahana promosi daerah di tingkat nasional, serta sebagai
wahana komunikasi dan silaturahmi lembaga litbang daerah dengan
lembaga litbang se-Indonesia.
10
HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL
(HAKTEKNAS) KE-23
PROVINSI RIAU TAHUN 2018
(Rahmi Wati/Litbang)
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)
Mohamad Nasir membuka rangkaian kegiatan peringatan Hari
Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke–23 di Kota Pekanbaru,
Riau pada Jumat 10 Agustus 2018. Peluncuran rangkaian kegiatan
Hakteknas ditandai dengan pemukulan kompang dengan lighting
fixtures oleh Menristekdikti (Mohamad Nasir) yang didampingi oleh
Gubernur Riau, (Arsyadjuliandi Rachman) dan Presiden RI ke-3 sekaligus
sebagai Bapak Teknologi Indonesia (BJ Habibie). Peluncuran ini sekaligus
menandai dimulainya rangkaian berbagai kegiatan peringatan Hakteknas
ke-23 di Kota Pekan Baru, Riau.
11
Adapun tema yang diangkat pada Haktenas tahun ini ialah “Inovasi
untuk Kemandirian Pangan dan Energi” dengan sub tema: “Sektor Pangan
dan Energi di Era Revolusi Industri 4.0”. Tujuan pemilihan tema tersebut
adalah sebagai upaya mendorong terwujudnya visi pembangunan
Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus
mewujudkan cita-cita besar terhadap manifestasi kedaulatan pangan dan
energi yang menjadi isu strategis dunia. Karena isu tersebut telah
ditetapkan menjadi salah satu sasaran prioritas pembangunan dan
pengembangan iptek dan inovasi Indonesia hingga tahun 2025.
Rangkaian acara puncak Hakteknas ke-23 di Provinsi Riau
Menristekdikti dalam sambutannya mengatakan, pemilihan
Provinsi Riau sebagai tuan rumah hari puncak Hakteknas ke-23 karena
Riau merupakan salah satu lumbung energi nasional dan penyangga
utama kebutuhan pangan di Pulau Sumatera, khususnya sektor
pertanian dan perkebunan. Hal ini sesuai dengan tema Haktenas 2018,
oleh karena itu Riau tepat ditunjuk sebagai tuan rumah. Provinsi Riau
termasuk salah satu daerah yang mendapat alokasi pembangunan
Science Techno Park (STP) dari Kemenristekdikti. Sebuah kawasan yang
dibangun untuk meningkatkan perekonomian di daerah melalui
pengembangan kewirausahaan, pusat inkubasi bisnis yang mampu
melahirkan industri baru berbasis teknologi dan perusahaan pemula
12
berbasis teknologi. Bidang fokus pengembangan STP Riau adalah produk
industri pangan berbasis perikanan, sagu, kelapa dan nenas. Juga
terdapat STP Pelalawan yang dikembangkan Pemda bersama BPPT yang
fokus kepada pengembangan dan hilirisasi produk kelapa sawit. Riau
sebagai provinsi pertama di Pulau Sumatera yang ditunjuk menjadi tuan
rumah Hakteknas.
Acara Puncak Hakteknas Tahun 2018 di Provinsi Riau
Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti (Jumain
Appe) selaku Ketua Umum Panitia Hakteknas ke-23 dalam laporannya
menyampaikan bahwa Hakteknas kali ini akan berlangsung semarak
karena dihadiri oleh 2000 komunitas iptek dan inovasi di seluruh
Indonesia. Selain itu panitia Hakteknas menggelar beragam rangkaian
acara meliputi : (1) Launching (2) Lomba Produk Inovasi Nasional
(kategori industri, startup dan masyarakat), (3) Bakti Inovasi Teknologi,
meliputi pelatihan teknologi, praktik penanaman varietas unggul padi
dan buah tropis, dan penyerahan bantuan produk inovasi kepada petani,
nelayan dan pelaku usaha, (4) Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional (8
kategori Anugerah), (5) Kegiatan Ilmiah (84 kegiatan ilmiah nasional dan
internasional), (6) Side Event (jalan sehat, lomba karya tulis/ foto/ vlog
bertajuk Iptek dan Inovasi, dan demonstrasi dan peragaan iptek keliling,
13
dll), (7) Welcome Dinner, (8) Peringatan Hari Puncak, (9) Malam Apresiasi
dan (10) Ritech Expo (pameran produk inovasi teknologi).
Sejumlah pejabat turut hadir dalam peluncuran Hakteknas ke-23
antara lain: pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, Duta Besar
dan perwakilan negara-negara sahabat, Dirjen Penguatan Inovasi
(Jumain Appe), Gubernur Riau (Arsyadjuliandi Rachman), Gubernur
Daerah Istimewa Yoyakarta (Sultan Hamengkubuwono X), para Kepala
LPNK, Pejabat Eselon I dan II Kementerian dan Lembaga, Direktur
BUMN, Pimpinan dan Anggota AIPI, DRN dan DRD, para
rektor/pimpinan perguruan tinggi, Kepala Bappeda/Balitbang dan
perwakilan fungsional peneliti seluruh Indonesia, Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Riau, para pejabat Eselon I dan Eselon II
Kemenristekdikti, para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau, SKPD Provinsi
Riau dan tamu undangan lainnya.
Acara Pemotongan tali sebagai tanda peluncuran Hakteknas ke-23 se-Provinsi Riau
Untuk diketahui bahwa Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
(Hakteknas) merupakan salah satu hari bersejarah nasional yang
diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Peringatan Hakteknas yang
merupakan tonggak sejarah kebangkitan teknologi Indonesia ini berawal
dari peluncuran dan penerbangan perdana pesawat N-250 Gatotkaca
pada 10 Agustus 1995 di Bandung. Peringatan Hakteknas tahun ini
14
diselenggarakan untuk menghargai dedikasi dan prestasi membanggakan
seluruh komponen bangsa yang telah mengembangkan iptek dan inovasi
untuk peningkatan kesejahteraan, daya saing dan kemandirian bangsa.
Selain itu juga sebagai upaya mendorong sinergi peran dan fungsi
stakeholder inovasi di daerah yakni pemerintah daerah, akademisi, dunia
usaha, masyarakat dan tentunya media massa.
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk
Riset Nasional (RIRN) menjadi sangat strategis karena RIRN dirancang
secara holistik, lintas institusi, lintas ranah dan berdasarkan fokus riset.
RIRN merupakan pedoman dan peta jalan riset dan pengembangan iptek
dan inovasi jangka menengah dan panjang yang mengintegrasikan dan
mensinergikan program riset setiap kementerian dan lembaga,
pemerintah daerah dan masyarakat/komunitas peneliti.
Saat ini, pemanfaatan Iptek dan inovasi bagi masyarakat,
khususnya pelaku ekonomi dan industri, masih belum optimal. Untuk
itu, pemerintah terus mendorong sinergi antar institusi iptek dan pelaku
industri, sehingga iptek dan inovasi memberikan kontribusi maksimal.
Aanggaran riset belum berdampak besar untuk kemajuan bangsa.
Pasalnya setelah dianalisis, anggaran sebesar Rp24,9 triliun ternyata
hanya Rp10,9 triliun yang menghasilkan riset dan pengembangan.
Menristekdikti memberi penghargaan pemenang
Anugerah Iptek dan Inovasi Tahun 2018
15
Pada kesempatan tersebut, selain menyerahkan bantuan produk
inovasi kepada masyarakat dan mahasiswa terbaik, Menristekdikti juga
berkesempatan memberi penghargaan kepada para pemenang Anugerah
Iptek dan Inovasi 2018 untuk 8 kategori, yakni:
1. Anugerah Budhipura, untuk mengapresiasi prestasi Pemerintah
Daerah Provinsi atas penguatan Sistem Inovasi Daerah, diberikan
kepada: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
2. Anugerah Budhipraja, untuk mengapresiasi prestasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah,
dengan penerima: Pemerintah Kota Magelang
3. Anugerah Widyapadhi, untuk mengapresiasi prestasi Perguruan
Tinggi dalam membangun Sistem Inovasi melalui penguatan
kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan jaringan inovasi untuk
menghasilkan produk inovasi, dengan penerima: Institut Pertanian
Bogor (IPB)
4. Anugerah Prayoga Sala, untuk mengapresiasi prestasi Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, Pusat Unggulan Iptek dan Lembaga
Penelitian dan Pengembangan dalam membangun Sistem Inovasi
melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan
jaringan inovasi untuk menghasilkan produk inovasi, dengan
penerima: Pusat Sains Teknologi Atmosfer, LAPAN
5. Anugerah Abyudaya, untuk mengapresiasi prestasi industri dalam
pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan membangun
Sistem Inovasi melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, sumber
daya, dan jaringan inovasi untuk menghasilkan produk inovasi,
dengan penerima: PT. Industri Kereta Api (PT.INKA)
6. Anugerah Adibrata, untuk mengapresiasi prestasi masyarakat
ilmiah dalam menghasilkan produk inovasi, dengan penerima: Prof.
Dr. Ir. Subagjo (ITB)
7. Anugerah Labdha Kretya, untuk mengapresiasi prestasi
masyarakat umum dalam menghasilkan produk inovasi, dengan
penerima: D. Rubiyanto Hadi Pramono
16
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PANRB DAN
PERATURAN LIPI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
(Rahmi Wati/Bidang Litbang)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusbindiklat
Peneliti LIPI melaksanakan kegiatan Sosialisasi Aturan Peneliti Terbaru
yakni PermenPANRB Nomor 34 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala LIPI
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Peneliti di Auditorium Pusat Inovasi LIPI, Kompleks Cibinong Science
Center - Bogor, Rabu 24 Oktober 2018, yang diikuti sebanyak 51 Badan
Litbang Daerah (Balitbangda) dari Kementerian Dalam Negeri.
Pembukaan acara Sosialisasi Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti di Auditorium Pusat Inovasi LIPI,
Kompleks Cibinong Science Center - Bogor
Sosialisasi yang digelar LIPI melalui Pusbindiklat Peneliti LIPI
diawali dengan paparan pembuka oleh Plt. Kapusbindiklat Peneliti LIPI
(Ratih Retno Wulandari, M.Si). Kapusbindiklat menyatakan bahwa
tuntutan perubahan aturan terbaru peneliti tersebut adalah untuk
menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. Peraturan ini mencoba
menyatukan tugas peneliti sebagai bagian dari pegawai ASN pada
17
organisasi litbang/pengkajian sekaligus memenuhi tuntutan akademis
peneliti sebagai bagian dari komunitas ilmiah global. Berawal dari kondisi
ini, LIPI mengubah konsep penilaian kinerja jabatan fungsional peneliti
tidak hanya berdasarkan pada angka kredit, tetapi dipersyaratkan juga
uji kompetensi hasil kerja minimal untuk menjaga kualitas dan
profesionalisme seorang peneliti. Jabatan Fungsional Peneliti untuk
seluruh organisasi litbang/pengkajian di instansi pemerintah
pusat/daerah, sehingga dibutuhkan keseragaman dalam memahami
setiap butir kegiatan dan teknis penilaian.
Pemaparan kegiatan yang disampaikan oleh Bapak Marthin Hadi Juliansyah, M.M.
(Kasubbid Program Pusbindiklat LIPI)
Pemaparan kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Anisah, M.Si.
(Kabid Penilaian dan Akreditasi LIPI)
18
Narasumber kegiatan tersebut : Bapak Marthin Hadi Juliansyah,
M.M. (Kasubbid Program Pusbindiklat LIPI) dan Ibu Anisah, M.Si. (Kabid
Penilaian dan Akreditasi LIPI) dengan materi tentang Angka Kredit dan
Hasil Kerja Minimal Jabatan fungsional Peneliti dan Masa Peralihan
Aturan/Penilaian Jabatan fungsional Peneliti. Berdasarkan pemaparan
dari narasumber, disimpulkan bahwa :
1) Sesuai dengan regulasi baru terkait jabatan fungsional peneliti maka
penilaian kinerja jabatan fungsional peneliti tidak hanya berdasarkan
Angka Kredit (AK) tetapi juga melihat Hasil Kerja Minimal (HKM)
dalam setiap periode di satu jenjang jabatan fungsionalnya.
2) Setiap pejabat fungsional peneliti wajib menjadi anggota organisasi
profesi peneliti (HIMPENINDO)
3) Pemberhentian Peneliti dari jabatan fungsionalnya dilakukan apabila :
a. Mengundurkan diri dari jabatannya;
b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. Menjalani tugas secara penuh diluar jabatan fungsional peneliti;
atau
f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan
Bagi peneliti yang diberhentikan berdasarkan point a dan f, tidak
dapat kembali lagi ke dalam jabatan fungsional peneliti, artinya
diberhentikan secara tetap.
4) Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional peneliti wajib
mengikuti uji kompetensi (portofolio), dimana Hasil kerja yang
diperoleh 10 (sepuluh) tahun sebelum menjalani pemberhentian dari
jabatan fungsional peneliti dan belum nilai dapat diajukan untuk
penilaian Angka Kredit.
5) Masa berlaku penerapan Peraturan tentang petunjuk teknis jabatan
fungsional peneliti yang baru akan diberlakukan per 1 Januari 2019,
dimana akan dimulai Perhitungan Hasil Kerja Minimal (HKM), Angka
Kredit Tahunan, serta pelaksanaan Angka Kredit berbasis SKP
Tahunan.
19
6) Pejabat yang berwenang melakukan penilaian Kinerja Peneliti adalah :
- Majelis Asesor Peneliti, memutuskan kelulusan uji kompetensi
setalah menerima rekoendasi penilaian dari Tim Asesor Peneliti.
- Tim Asesor Peneliti, bertugas melakukan penilaian kelayakan dan
kesesuain portofolio peneliti melalui presentasi wawancara dan
tatap muka untuk kenaikan jenjang jabatan, serta melakukan
penilaian kesesuaian portofolio peneliti melalui uji portofolio untuk
kenaikan pangkat/golongan dalam satu jenjang jabatan. Tim Asesor
Peneliti menyampaikan hasil penelitian kepada Majelis Asesor
Peneliti.
- Tim Penilai Peneliti Unit Kerja (TP2U), bertugas untuk menilai
Angka Kredit Tahunan terhadap butir kegiatan yang ada di SKP
peneliti sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan
peneliti.
7) Pengusulan kandidat/pengangkatan pertama dalam jabatan
fungsional peneliti atau penilaian Angka Kredit Peneliti sesuai dengan
regulasi yang lama akan diproses bagi peneliti yang telah
menyampaikan kelengkapan dokumen dan terkirim melalui aplikasi
epeneliti selambatnya tanggal 31 Desember 2018.
8) Dalam regulasi tentang jabatan fungsional peneliti yang baru akan
diberlakukan sejak 1 Januari 2019, dimana syarat pendidikan pejabat
fungsional peneliti minimal S-2 (Pasca Sarjana).
Para Peserta Kegiatan Sosialisasi tampak serius dalam mendengarkan pemaparan
yang disampaikan oleh Narasumber
20
SOSIALISASI INDEKS INOVASI DAERAH DAN
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2018
(Rahmi Wati/ Bidang Litbang)
SOSIALISASI OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DI JAKARTA
Daya saing saat ini menjadi salah satu parameter dalam konsep
kota berkelanjutan. Tingkat daya saing suatu daerah juga menjadi salah
satu ukuran kesejahteraan. Pemerintah dalam beberapa regulasi juga
menekankan pentingnya kepala daerah melakukan inovasi untuk
mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta
tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Terlebih
dalam hal daya saing, jika dibanding negara-negara lain, Indonesia saat
ini berada di posisi yang jauh tertinggal. Global Competitiveness Index
baru-baru ini merilis tingkat daya saing negara-negara di dunia untuk
2017. Dalam data tersebut Indonesia masih berada di peringkat ke 36
dari 136 negara.
Narasumber Acara Sosialisasi Indeks Inovasi dari BPP Kemendagri
21
Berkaitan dengan hal itu, untuk mendorong tingkat daya saing dan
optimalisasi otonomi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP)
Kemendagri, melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri akan
mengukur tingkat inovasi di suatu daerah, melalui indeks inovasi daerah.
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri Syafrizal
mengatakan, indeksinovasi daerah, selain mendorong daya saing daerah
juga upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah. Karena melalui
indeks inovasi akan dipetakan daerah-daerah mana saja yang inovatif.
Kemudian daerah inovatif tersebut akan diberikan penghargaan nantinya
melalui Innovative Government Award (IGA.
Acara Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah yang dihadiri 100 peserta
dari masing-masing OPD, yang diselenggarakan di Hotel Novotel
Jakartapada Tanggal 17 September 2018. Penghargaan IGA pada tahun
ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya IGA
diberikan kepada 23 daerah inovatif yang terdiri dari 10 provinsi dan 10
kabupaten dan 3 kota, maka tahun ini nominasi penghargaan akan
diberikan tidak hanya kepada provinsi, kabupaten dan kota, melainkan
juga untuk kategori wilayah timur Indonesia, daerah tertinggal, dan
daerah perbatasan. Indeks inovasi daerah nantinya juga bisa
dimanfaatkan tidak hanya untuk menilai penghargaan IGA, tetapi bisa
menjadi basis data yang untuk pemerintah, kementerian/lembaga
lainnya.
Indikator yang digunakan dalam penilaian IGA, yang ada dalam
sistem indeks inovasi daerah terdapat 35 indikator. 35 indikator tersebut,
menurut Adi sudah dihimpun dari ratusan indikator dalam semua
penilaian, yang dilakukan pemerintah ketika menilai pemerintahan
daerah dari berbagai kementerian/lembaga.
SOSIALISASI OLEH BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh
pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk melakukan inovasi
daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan
meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakatnya. Dalam
22
hal ini pemerintah daerah dituntut untuk lebih professional dalam
melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki,
serta mampu melakukan percepatan dalam rangka peningkatan
pelaksanaan seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan
inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta
kearifan lokal di daerahnya masing-masing.
Narasumber sosialisasi Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu
Menindaklanjuti Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah yang telah
diselenggarakan di Jakarta, maka Bappeda Provinsi Bengkulu melalui
Bidang Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan sosialisasi
untuk seluruh Bappeda/Balitbang se-Provinsi Bengkulu pada Tanggal 4
Oktober 2018 di Hotel Putri Gading Bengkulu. Acara diikuti oleh seluruh
Bappeda/Balitbang se-Provinsi Bengkulu, dan OPD teknis yang terkait
dengan input data inovasi daerah di Provinsi Bengkulu. Acara juga diisi
dengan praktik pengisian data-data yang harus dimasukkan peserta
dalam aplikasi indeks inovasi daerah.
23
Peserta Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu
Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah
dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Bentuk
pembaharuan didasarkan pada urusan dan kewenangan suatu
pemerintah daerah disetiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi
daerah, akan didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah
pemerintahan daerah. Penentuan peringkat inovasi daerah ini dapat
memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian
penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah.
24
Kegiatan Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah ini diharapkan untuk memacu
kreativits dan inovasi pemerintah daerah yang mendapatkan
penghargaan, serta memotivasi pemerintah daerah lainnya untuk lebih
meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah, pemerintah memberikan penghargaan kepada
pemerintah daerah yang berprestasi”.
Panitia Penyelenggara Sosialiasi Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu
Kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan pemerintah daerah
inovatif ini dimaksudkan agar mendorong kompetisi positif antar
pemerintah provinsi dan antar pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan
25
pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Tujuan dari
kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan pemerintah daerah
inovatif (Indeks Inovasi Daerah) adalah :
a. Memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota
untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan
masyarakat;
b. Mendorong arah penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan
nasional yang selaras dengan penerapan good governance;
c. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap
proses-proses inovasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah
daerah;
d. Meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap
perumusan kebijakan dan program yang diterapkan pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dapat diterima (accepted)
masyarakat, tepat (appropriated) dan berkelanjutan (sustainable);
e. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang
melakukan iovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara transparan dan bertanggungjawab
dalam upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.
Profil inovasi daerah untuk penilaian dan pemberian penghargaan
pemerintah daerah inovatif yang akan diusulkan oleh daerah dalam
kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan daerah inovatif tahun
2018 ke Pusat Litbang Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Dalam Negeri harus memenuhi persyaratan
umum dan persyaratan administrasi. Pemerintah daerah dapat
mengirimkan seluruh profil inovasi daerah yang telah berhasil dilakukan
pada seluruh bentuk/bidang inovasi daerah tahun 2018 melalui
http://balitbang.inovasi.otda.go.id/layanan paling lambat tanggal 26
Oktober 2018 sebelum kegiatan penilaian dilakukan.
26
Penilaian dan penghargaan pemerintah daerah inovatif (Indeks Inovasi
Daerah) Tahun 2018 akan diberikan kepada daerah provinsi dan
kabupaten/kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam
bentuk :
a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.
Input profil pemerintah daerah yang akan menjadi bahan
pertimbangan dan penilaian pada kegiatan Indeks Inovasi Daerah adalah:
1) Visi Misi; 2) Tingkat Lembaga Kelitbangan; 3) Jumlah Inovasi Daerah
yang dihasilkan; 4) Kualitasi Peningkatan Perizinan; 5) Jumlah
pendapatan Per Kapita; 6) Jumlah Lapangan Kerja; 7) Jumlah
Peningkatan Investasi; 8) Jumlah Peningkatan PAD; 9) Opini BPK; 10)
Nilai Capaian LAKIP; 11) Nilai IPM; 12) Penghargaan Bagi Inovator; 13)
Optimalisasi CSR; 14) Inovasi Daerah di RPJMD.
Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota akan
dilakukan proses peringkat indeks inovasi daerah, baik daerah yang
melakukan input data maupun yang tidak melakukan input data, secara
otomatis semua diikutsertakan dalam proses penilaian. Untuk itu,
seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Bengkulu harus melakukan input
data profil inovasi daerahnya masing-masing sebelum jadwal yang telah
ditentukan. Data profil Inovasi Daerah tingkat Provinsi Bengkulu
memerlukan koordinasi dengan instansi (OPD) terkait, seperti Dinas
Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah, Badan Pusat Statistik, dll, hal ini dikarenakan
sebagian data yang diperlukan untuk proses input tersebut berasal dari
instansi teknis seperti yang disebutkan ini. Untuk itu dalam pelaksanaan
sosialisasi nantinya perlu mengundang dan menghadirkan perwakilan
instansi/OPD terkait, dalam hal memberikan pemahaman pentingnya
data yang diperlukan serta memudahkan proses pengumpulan data bagi
Bappeda Provinsi Bengkulu.
27
BIMBINGAN TEKNIS TERINTEGRASI
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PUPR
KEWENANGANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
RANGKA PENCAPAAN SPM
WILAYAH BARAT
(Melda Agrippina – Perencana Muda)
Pembukaan acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Terintegrasi Penyelenggaraan
Infrastrukturnya PUPR di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa
Pada tanggal 4 - 6 September 2018, Balitbang Kementerian PUPR
menggelar acara Diseminasi/Bimbingan Teknis dalam rangka pencapaian
SPM yang diselenggarakan kedua kalinya pada tahun 2018 di wilayah
Sumatera Utara bersamaan dengan Biro PKALN mengadakan Kegiatan
Bimbingan Teknis Terintegrasi Penyelenggaraan Infrastrukturnya PUPR.
Kegiatan ini dilaksanakan di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa,
Jl. Sutomo No 1 Perintis, Medan Timur, Kota Medan.
Bimbingan teknis terintegrasi yang dilaksanakan merupakan wujud
upaya Kementerian PUPR menjalankan amanat sebagai pembina teknis
penyelenggaraan infrastruktur PUPR, yang termuat dalam Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka
28
penyusunan Permen PUPR tentang Standar Teknis SPM sebagai amanat
dari Peraturan Pemerintah 3 Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal.
Dalam acara tersebut, Sekretaris Balitbang memaparkan
pentingnya Standar Pedoman Manual (SPM) untuk pembangunan
infrastruktur yang tepat guna. Hal ini berkaitan langsung dengan
teknologi bidang konstruksi dan bangunan yang harus disiapkan dengan
baik, sehingga teknologi infrastruktur menjadi salah satu Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR.
Tahun 2019 merupakan tahun akhir dari pelaksanaan RPJMN
2015 – 2019. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat sejumlah target
nasional terkait infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemda yang
masih harus dicapai dengan kerja keras, diantaranya:
a. Bidang Jalan, dari target kemantapan jalan provinsi sebesar 75%,
baru tercapai 70%. Untuk jalan kabupaten/kota, dari target
kemantapan 65%, baru tercapai 59%.
b. Bidang Irigasi, dari target luas jaringan irigasi dengan kondisi baik
sebesar 2,55 Juta Ha, baru tercapai 2,55 Juta Ha.
c. Bidang Air Minum, dari target cakupan pelayanan 100%, baru
tercapai 71,01%
d. Bidang Sanitasi, dari target cakupan pelayanan 100%, baru
tercapai 76,37%.
e. Bidang Perumahan, dari target perbaikan rumah untuk mengurangi
rumah tidak layak huni sebesar 1,5 Juta Unit, baru tercapai 300
Ribu Unit.
Dalam Bimbingan Teknis terintegrasi ini, diharapkan terjadi proses
komunikasi dan koordinasi yang positif antara Pemda dengan Pemerintah
Pusat, khususnya Kementerian PUPR, untuk membahas kebijakan, aspek
teknis, maupun hal penting lainnya dalam penyelenggaraan
insfrastruktur kewenangan Pemda. Terdapat 3 subtansi yang perlu
diperhatikan yaitu:
29
1. Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor
2. Tahun 2018 tentang SPM telah mengamanatkan Kementerian PUPR
menyusun
3. Peraturan Menteri PUPR tentang Standar Teknis SPM PUPR. Diskusi
aktif antara PUPR sebagai penyusun NSPK dan Pemda sebagai
pelaksana, harus mampu menghasilkan rumusan Standar Teknis
yang dapat diimplementasikan oleh Pemda dengan baik, sehingga
menghasilkan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat.
4. Peningkatan kinerja pelaksanaan DAK untuk menghindari
kemungkinan penyimpangan/kesalahan, baik dari internal Pemda
(melalui pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) Daerah) maupun pihak ketiga (melalui pembinaan jasa
kontruksi oleh Bidang Jasa Kontruksi Daerah)
5. Pemanfaatan inovasi dan teknologi tepat guna yang dihasilkan Badan
Penelitian dan Pengembangan PUPR perlu diintensifkan, untuk meng-
update metode dan teknologi penyelenggaraan infratsruktur daerah.
Pada hari ketiga, 6 September 2018 dilaksanakan kunjungan
lapangan penerapan teknologi RISHA ke Ndokum Siroga 2, Simpang
Empat Kabupaten Karo. RISHA merupakan singkatan dari “Rumah Instan
Sederhana Sehat”, satu inovasi desain dari kajian Pusat Litbang
Permukiman. Lingkup prototype desain ini berkaitan dengan rancangan
teknologi konstruksi bangunan rumah tinggal dengan system bongkar
pasang dengan komponen-komponen yang dibuat secara parbrikasi.
Sistem desain prototype ini mengacu pada ukuran modular, system ini
ditujukan untuk mendukung Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002
tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat (RSH).
30
RISHA system diharapkan dapat digunakan dalam penyediaan
perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, rumah swadaya, serta
memungkinkan diterapkan dalam menangani perumahan pengungsi,
rumah darurat, bahkan dapat digunakan untuk bangunan tidak
permanen seperti direksi kit, bahkan teknologi ini dapat diaplikasikan
untuk bangunan fasilitas umum dan sosial seperti bangunan ibadah,
bangunan pendidikan, bangunan perkantoran, bangunan kesehatan dan
lain-lain.
Kegiatan Photo bersama dalam rangka mensukseskan acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan
di Kota Medan Sumatera Utara
31
Dengan adanya bimbingan teknis ini diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas dalam hal perencanaan, teknis pelaksanaan,
dan pengawasan penyelenggaraan infrastruktur kewenangan Pemda, yang
berdampak pada tercapainya target pembangunan nasional, dan
pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas
kepada masyarakat.
32
DEKRANASDA PROVINSI BENGKULU ALTERNATIF TEMPAT WISATA BARU
( Nurmuyasaroh, Se, Mm - Fungsional Perencana Muda )
Dewak Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), adalah organisasi
nirlaba yang menghimpun pecinta dan peminat seni untuk memayungi
dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha
tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya,
yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).
Sebagai suatu perwujudan perpaduan ketrampilan untuk menciptakan
suatu karya dan nilai keindahan, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari suatu kebudayaan.
Kerajinan tumbuh melalui proses waktu berabad-abad. Tumbuh
dan berkembang maupun laju dan merananya kerajinan sebagai warisan
yang turun temurun tergantung dari beberapa faktor. Di antara faktor-
faktor yang berpengaruh adalah transformasi masyarakat yang
disebabkan oleh teknologi yang semakin modern, minat dan penghargaan
masyarakat terhadap barang kerajinan dan tetap mumpuninya para
perajin itu sendiri, baik dalam menjaga mutu dan kreativitas maupun
dalam penyediaan produk kerajinan secara berkelanjutan.
Dengan disadarinya peranan dan arti penting dari keberadaan
„industri‟ kerajinan sebagai suatu wahana pemerataan pendapatan,
penciptaan usaha baru serta upaya pelestarian hasil budaya bangsa,
maka celah-celah keberadaannya mulai tersimak dan menggugah tokoh-
33
tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, utamanya mereka yang erat
kaitannya dengan seni budaya kerajinan itu sendiri, seperti para
pecinta/peminat barang-barang seni dan kerajinan, tokoh masyarakat
dan para seniman serta para ahli yang menggeluti bidang seni serta
kerajinan.
Dalam mendukung Program Pemerintah Wonderful Bengkulu 2010,
maka kantor Dekranasda Provinsi Bengkulu yang berada di kawasan
Lingkar Barat Kota Bengkulu, yang akan di resmikan rencananya pada 16
November 2018 menurut Kepala Disperindag Provinsi Bengkulu H.
Lierwan, SE dalam rapat terbatas pembahasan legalitas pengolahan asset
anjungan dekranasda yang akan ditempati oleh Kabupaten / Kota se
Provinsi Bengkulu, maka beliau bertekat akan menjadikan Area Kantor
Dekranasda Provinsi Bengkulu sebagai tempat wisata baru sebagai
alternative kunjungan wisata bagi masyarakat Bengkulu khususnya dan
masyarakat luar Provinsi Bengkulu yang berkunjung ke Provinsi
Bengkulu.
Sebagai miniatur Provinsi Bengkulu maka dikawasan komplek
kantor Dekranasda yang saat ini hampir selesai direnovasi, disiapkan 10
anjungan kabupaten/kota yang akan diolah dan diisi dengan karya,
produk dan potensi daerah masing masing. Diharapkan kantor
Dekranasda ini dapat menjadi etalase hasil-hasil kerajinan
kabupaten/kota yang berfungsi sebagai wadah dalam mengembangkan
riset, teknologi, desain dan inovasi produk industri kreatif, sekaligus
menjadi wadah dalam membangun sumber daya manusia serta
komunitas kreatif unggulan sekaligus memfasilitasi promosi dan
pemasaran produk.
Dalam area komplek kantor Dekranasda rencananya juga akan
dijadikan sentra kuliner yang akan diisi oleh pedagang-padagang berbagai
macam hasil olahan dari UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu ini
dimaksudkan untuk menjadikan Kantor dekranasda menjadi tempat
perputaran ekonomi yang pada akhirnya dapat mengungkit pertumbuhan
ekonomi para pelaku UMKM di Bengkulu.
34
Inkubator Bisnis Solusi Tumbuh Kembang Pembangunan UMKM
( Nurmuyasaroh, SE, MM - Fungsional Perencana Muda )
Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di
Provinsi Bengkulu terasa sangat lamban tumbuh dan berkembang.
Banyak hal yang menjadi penyebab lambatnya tumbuh kembangnya
UMKM salah satunya adalah animo masyarakat Bengkulu bahwa
keberhasilan seseorang hanya dinilai oleh selembar ijazah dan akan
dinyatakan sukses bila telah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau
sejenisnya.
Hal lain yang menyebabkan macetnya tumbuh kembang UMKM
adalah belum adanya wadah para UMKM untuk menyampaikan dan
memecahkan masalah yang sering mereka hadapi disaat berbenturan
dengan suatu masalah seperti kurangnya modal, masalah pemasaran
produk, Sistem pembukuan, izin usaha yang bagi masyarakat awam
masih sangat memusingkan kepala. Masalah-masalah ini sangat sering
dialami oleh UMKM yang baru tumbuh sehingga akan sulit untuk
berkembang, jangankan berkembang untuk bertahan hidup pun sangat
sulit hal seperti inilah yang membuat masyarakat tidak tertarik untuk
berwirausaha yaitu TAKUT GAGAL.
Pemerintah pusat menawarkan sebuah model perlindungan
terhadap tumbuh kembangnya UMKM yang ada di daerah, Sesuai
dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
35
Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015, Tentang Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator WIrausaha.
Pemerintah Pusat pada acara Sosialisasi Inkubator yang
dilaksanakan pada hari senin, 01 Oktober 2018, bertempat di Hotel
Jodipati Kota Bengkulu menyampaikan komitmennya untuk mendukung
tumbuhnya Inkubator Wirausaha di Daerah baik Provinsi maupun
Kabupaten. Di harapkan paling sedikit 5 Inkubator di Tingkat Provinsi
dan 1 di tingkat Kabupaten / Kota, hal ini sangat menuntut komitmen
Pemerintah Daerah untuk bisa mendukung tumbuhnya Inkubator
dengan menuangkannya pada RPJMD.
Para pakar ekonomi percaya bahwa Inkubator merupakan salah
satu wahana yang efektif dalam menumbuh kembangkan wirausaha
baru berbasis teknologi. Dalam penyelenggaraan kegiatannya, Inkubator
menjalankan fungsi intermediasi sekaligus melakukan penguatan
terhadap tenant / calon wirausaha baru dan produk/ jasa inovatif yang
akan dikembangkan melalui pelayanan penyediaan tempat sebagai
sarana pengembangan usaha, akses permodalan, pelatihan,
pendampingan, dan bimbingan kewirausahaan. Upaya ini diharapkan
sebagai suatu langkah keberpihakan pada para pelaku UKM/IKM/
SEINDONESIA.
Menurut SME INDONESIA Inkubator bisnis adalah perusahaan /
lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina
dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian
program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan / pembinaan
elemen bisnis lainnya dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi
perusahaan yang profitable, memiliki pengelolaan organisasi dan
keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang sustainable, hingga
akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.
Secara sederhana, inkubator bisnis dapat dikatakan sebagai suatu
tempat yang menyediakan fasilitas bagi percepatan penumbuhan
wirausaha melalui sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan
base competency-nya. Dengan memanfaatkan fasilitas dan layanan yang
disediakan oleh inkubator, para pengguna jasa (tenant) dapat
36
memperbaiki sisi-sisi lemah dari aspek-aspek wirausaha. Pengembangan
inkubator bisnis terkait sangat dengan pengembangan usaha mikro, kecil
dan menengah/ UMKM (micro, small & medium enterprises/ SME‟s),
karena penumbuh ekonomi pada umumnya dimulai oleh kehadiran
usaha mikro dan kecil. Pengusaha mikro dan kecil merupakan bagian
terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia, sehingga secara kuantitatif
kelompok ini mempunyai peran yang sangat penting dan strategis.
Program inkubasi yang diberikan pada umumnya adalah bagi start-
up company atau suatu perusahaan yang masih berada di tahap awal
(early stage), dimana di Indonesia umumnya adalah usaha baru ataupun
telah berjalan kurang dari 2 tahun. Suatu studi penelitian di Amerika,
dimana konsep ini lahir, menunjukan bahwa 87% dari usahastart-
up yang melalui program inkubasi / pembinaan dapat bertahan dan
menjalankan bisnis mereka dengan baik.
Pada umumnya jasa / bantuan yang diberikan oleh inkubator
bisnis adalah: Akses dan bantuan permodalan, Membuka jaringan yang
terkait dan dapat membantu perkembangan usaha tersebut,
Pengembangan strategi pemasaran (marketing). Membantu dalam
manajemen akuntansi / keuangan, Mentoring dan pelatihan bisnis,
Manajemen pengelolaan perusahaan dan budaya perusahaan, Memberi
pengenalan dan penekanan atas etika bisnis, Memberikan informasi
mengenai industri bisnis terkait secara umum, Membantu hal-hal terkait
dengan regulasi, Pada dasarnya yang dilakukan oleh inkubator bisnis
adalah suatu bagian dari progran kemitraan untuk mengembangkan
bisnis bersama-sama, dengan tujuan menjadikan usaha tersebut menjadi
suatu bisnis yang nyata dan berkembang sesuai dengan visi dari
perusahaan tersebut.
Secara umum inkubator di Indonesia dibentuk dengan tujuan : 1)
Mengembangkan usaha baru dan usaha kecil yang potensial menjadi
usaha mandiri, sehingga mampu sukses menghadapi persaingan lokal
mapun global. 2) Mempromosikan semangat berwirausaha dengan
menyertakan perusahaan-perusahaan swasta yang diharapkan mampu
memberikan kontribusi pada sistem ekonomi pasar. 3)Proses alih
37
teknologi dan proses komersialisasi hasil hasil penelitian pengembangan
bisnis dan teknologi dari para tenaga ahli, inventor dan peneliti di
perguruan tinggi. 4) Membuka alternatif peluang melalui pengembangan
perusahaan baru. 5) Aplikasi teknologi dibidang industri secara komersial
melalui studi dan kajian yang memakan waktu dan biaya yang relatif
murah.
38
INDONESIA BEBAS PASUNG
( Nurmuyasaroh, SE, MM - Fungsional Perencana Muda )
Contoh Pemasungan yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat
Pemasungan adalah tindakan yang menghalangi setiap orang
dengan gangguan jiwa memperoleh dan melaksanakan hak-haknya
sebagai warga negara. Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh
penghasilan, hak memperoleh pendidikan/pekerjaan, hak memperoleh
kehidupan sosial.
Masyarakat Indonesia pada umumnya memandang orang dengan
gangguan jiwa adalah sosok yang menakutkan, sulit diatur dan kerap
membahayakan orang lain sehingga banyak yang memilih mencegah
interaksi dengan mereka yang mengalami gangguan jiwa dengan
masyarakat umum melalui pasung.
Penting bagi kita membuka wawasan dan meningkatkan
pemahaman tentang begitu pentingnya penanganan orang dengan
gangguan jiwa dan membuka wawasan bahwa masih begitu banyak di
39
sekeliling kita orang dengan gangguan jiwa yang masih belum tertangani
dengan baik yaitu dengan penelantaran dan pemasungan sehingga kita
bisa lebih perduli terhadap program pemerintah yaitu program bebas
pasung. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan
Orang Dengan Gangguan Jiwa yaitu: Kurangnya pemahaman masyarakat
terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa sehingga menyebabkan
kekeliruan dalam menghadapi Orang dengan Gangguan Jiwa dan juga
masih kurangnya pelayanan kesehatan jiwa sehingga banyak pasien
gangguan jiwa yang ditelantarkan oleh keluarga menjadi Gelandangan
maupun dipasung
Pemasungan adalah tindakan yang menghalangi setiap orang
dengan gangguan jiwa memperoleh dan melaksanakan hak-haknya
sebagai warga negara. Haka-hak tersebut meliputi hak memperoleh
penghasilan, hak memperoleh pendidikan/pekerjaan, hak memperoleh
kehidupan sosial. Pemasungan dilakukan dengan cara dipasung dan
pengisolasian. Pasung merupakan semua metode manual yang
menggunakan materi atau alat mekanik yang dipasung atau ditempelkan
pada tubuh ODGJ dan membuat tidak dapat bergerak dengan mudah
atau yang membatasi kebebasan dalam mengerakan tangan, kaki atau
kepala. Pengesolasian merupakan tindakan mengurung ODGJ sendirian
tanpa persetujuan atau dengan paksa, dalam suatu ruangan atau area
yang secara fisik membatasi untuk keluar atau meninggalkan ruangan
atau area tersebut. Pemasung terjadi karena bermacam –macam alasan.
Sebagian masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang keliru
tentang gangguan jiwa. ODGJ diaggap sebagai orang kerasukan setan,
kena teluh atau berbahaya bagi lingkungannya. Pemasung anggap sebagai
solusi untuk mengendalikan gejala kerasukan, kena teluh atau
mengurangi keberbahayaan ODGJ. Ditempat lain, kesulitan menjangkau
fasilitas pelayanan kesehatan atau ketiadaan pelayanan kesehatan jiwa
disuatu tempat menjadikan masyarakat mencari jalan pintas untuk
mengendalikan gejala – gejala gangguan terhadap ODGJ. Advokasi
Penanggulangan Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa
adalah suatu upaya Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan
40
kesehatan oleh Institusi Pelayan Kesehatan terutama dilaksanakan oleh
para pemberi pelayanan yang langsung berhadapan dengan penerima jasa
layanan yakni orang dengan masalah kejiwaan dan keluargnya. Untuk
hal-hal yang berhubungan dengan masalah kejiwaan atau keadaan yang
mengandung resiko tinggi baik bagi orang dengan masalah kejiwaan
maupun bagi pemberi layanan. Seringkali terdapat variasi yang luas
dalam penanganan orang dengan masalah kejiwaan sehingga seyogyanya
dilakukan upaya standarisasi dengan etika profesi dan undang-undang
Rumah Sakit beserta turunannya. Upaya pemasungan dapat dikatakan
sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Dalam sejumlah peraturan
perundang-undangan bahkan dalam konstitusi negara, disebutkan
dengan jelas setiap warga negara memiliki hal yang sama untuk semua
sektor kehidupan termasuk pelayanan kesehatan dan juga hak-hak
lainnya sebagai warga negara.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 i ayat (1) menyatakan
bahwa setaip orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa…adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun.
Undang-Undang No 39 Tahun1999 tentang hak asasi manusia pasal
42 menyatakan bahwa setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik
dan atau cacat mental berhak mendapatkan perawatan, pendi- dikan
pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negarauntuk menjamin
kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya,
meningkat rasa percaya diri dan kemampuan beradaptasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Undang-Undang No 36 Tahun 2019 pasal 148 ayat 1 menyatakan
penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga
Negara semantara Pasal 149 menyatakan penderita gangguan jiwa yang
terlantar, menggelandang, mengancam ke selamatan dirinya dan/atau
orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum
wajib mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan
kesehatan. Adanya jaminan undang-undang mengharuskan setaip ODGJ
mendapat pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan
41
dan tidak dipasung karena pemasungan merupakan pelanggaran atas hak
pengobatan dan juga merupakan bentuk kekerasan terhadap ODGJ.
Pemerintah Republik Indonesia sebetulnya telah menginisiasi upaya
untuk tidak ada lagi pemasungan bagi orang yang mengalami gangguan
jiwa atau keterbelakangan mental sebagai upaya untuk memastikan
semua warga negara mendapatkan hak yang sama dalam perawatan
kesehatan. Penanggulangan pemasungan sudah dimulai sejak Menteri
Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15 tanggal 11 November 1977 yang
ditujukan kepada Seluruh Gubernur yang berisi pelarangan melakukan
pemasungan terhadap ODGJ. Namun demikian, berdasarkan laporan
masyarakat dan media massa, masih ditemukan banyak ODGJ dipasung.
Pada tahun 2010 Direktorat Bina Kesehatan Jiwa (Dit. Bina Keswa),
Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Program Indonesia Bebas
Pasung. Tujuan Program Indonesia Bebas Pasung adalah terselenggaranya
perlindungan Hak azasi bagi ODGJ, tercapainya peningkatan
pengetahuan dari seluruh pemangku kepentingan di bidang Kesehatan
Jiwa dan meningkatkan pemahaman masyarakat serta menghapus stigma
yang buruk tentang masalah-masalah gangguan kese- hatan jiwa
khususnya penelantaran dan pemasungan ODGJ.
Beberapa hal penting yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam
menangani orang dengan ganguan jiwa antara lain: Lebih intensif dalam
melaksanakan koordinasi antar lembaga terkait dan pelaku dalam upaya
menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa. Melakukan Advokasi terhadap
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten agar lebih berkomitmen dalam
menyukseskan Indonesia bebas Pasung. Mendorong pemerintah untuk
menerbitkan peraturan yang melindungi ODGJ, mengupayakan
penemuan dan penanganan medik ODGJ serta melakukan upaya
rehabilitasi ODGJ kembali ke masyarakat. Menambah Jumlah Fasilitas
Kesehatan ( Puskesmas ) yang memberi pelayanan kesehatan jiwa baik
rawat jalan dan atau rawat inap. Perlu ditingkatkan upaya promotif magi
masyarakat dalam hal kesehatan jiwa agar masyarakat mengetahui
masalah kesehatan jiwa.
42
PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
( Nurmuyasaroh, SE, MM - Fungsional Perencana Muda )
Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program dan
penyusunan anggaran yang responsif gender adalah karakteristik
beberapa kelompok masyarakat bahkan pemerintah yang masih kurang
faham dengan arti dan makna Gender oleh sebab itu perubahan pola pikir
para perencana program dan anggaran sangatlah diharapkan, sehingga
dapat mewujudkan pembangunan dari semua sisi yang responsif gender.
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menjadi
salah satu poin penting dalam strategi pengarusutamaan gender di level
pemerintahan. Dengan perencanaan dan Penganggaran yang Responsig
Gender diharapkan penggunaan anggaran akan lebih tepat sasaran dan
dapat dinikmati secara setara baik oleh laki-laki, perempuan, maupun
masyarakat marginal lainnya. Dengan demikian maka kesenjangan gender
yang ada selama ini akan menyempit dan berimbas langsung pada
pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.
Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam akses,
partisipasi, kontrol, dan manfaat harus sangat difikirkan oleh para
perencana pembanguan karena dalam Pembangunan yang Responsif
pencarian keadilan atas hak azasi manusia tanpa mengotak-ngotakkan
upaya gender (laki-laki dan perempuan), usia, kebiasaan, dan lainnya,
maka ini menjadi tugas dan tanggung jawab bagi para perencana berbagai
kegiatan yang responsif gender, mulai dari perencanaan, penyusunan
program, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan. Akan tetapi ini semua harus dibarengi dengan peningkatan
kwalitas SDM para perencana yang masih belum faham arti dan makna
Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG).
Pengembangan pembangunan yang di tujukan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat di Indonesia memiliki karakteristk yang cenderung
netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran pemanfaatnya. Akan
tetapi dalam serangkaian input, proses dan outputnya seringkali terdapat
kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender.
43
Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan
instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol,
partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan
yang selama ini masih ada, untuk mewujudkan keadilan dalam
penerimaan manfaat pembangunan. Proses perencanaan dan
penganggaran yang responsif gender sejalan dengan sistem yang sudah
ada, dan tidak membutuhkan penyusunan rencana dan anggaran khusus
untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.
Tepat, ketika adanya Strategi Nasional PUG melalui Perencanaan
Penganggaran Responsif Gender oleh 4 kementerian (Bappenas,
Kemenkeu, Kemendagri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak), sehingga akan sangat berguna bagi masyarakat
sipil untuk melakukan pengawalan perencanaan penganggaran daerah
yang berprespektif gender dalam sebuah perubahan sosial.
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menjadi
salah satu poin penting dalam strategi pengarusutamaan gender di level
pemerintahan. Dengan perencanaan dan Penganggaran yang Responsig
Gender diharapkan penggunaan anggaran akan lebih tepat sasaran dan
dapat dinikmati secara setara baik oleh laki-laki, perempuan, maupun
masyarakat marginal lainnya. Dengan demikian maka kesenjangan
gender yang ada selama ini akan menyempit dan berimbas langsung
pada pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.
Dalam Permendagri No. 67 tahun 2011 yang merupakan
perubahan Permendagri No. 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, ditegaskan bahwa
setiap perencanaan di daerah harus responsif gender. Ini ditandai
dengan adanya Analisa Gender yang dinyatakan dengan Gender Budget
Statement (GBS) untuk tiap-tiap Rencana Kerja Anggaran (RKA) maupun
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Mengingat PPRG merupakan hal baru bagi para perencana SKPD
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, maka secara teknis
operasional dibutuhkan sebuah koordinasi dan pendampingan teknis
mengenai tata cara penyusunan dokumen dan tools analisa perencanaan
44
dan penganggaran responsif gender yaitu berupa GAP (Gender Analysis
Pathway) dan GBS (Gender Budge Statement). Untuk memastikan
apakah laki-laki atau perempuan memperoleh akses terhadap sumber
daya, partisipasi dan manfaat yang sama dari semua bidang
pembangunan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui
Bappeda Provinsi Bengkulu ini diharapkan mampu menyusun tools dan
dokumen PPRG dan mengimplementasikan PPRG tersebut dalam upaya
memberikan jawaban untuk mengatasi kesenjangan gender dan
mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Selalu melakukan
advokasi untuk menyamakan persepsi dalam Rangka Percepatan
Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG kepada semua pelaku
pembangunan pembangunan serta malakukan Evaluasi Percepatan
Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG di setiap tahapan
pembangunan baik dari awal perencanaan sampai pelaksanaan dan
meninjau kembali hasil dan manfaatnya.
45
Bencoolen Internasionational Marine Festival (BIM Fest)
( Nilawati, SP - PFP Muda )
Bencoolen Internasionational Marine Festival (BIM Fest), merupakan
salah satu bentuk dari pelaksanaan Program Prioritas RPJMD 2016 –
2021 yaitu Visit 2020 : Wonderful Bengkulu. BIM Fest dirancang sebagai
kegiatan multi event yang bertemakan kelautan, pesisir dan kawasan
perairan dan disekitar disekitar Pantai Bengkulu. Lokasi kegiatan
mencakup seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dengan karakteristik
masing-masing daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Pantai
Barat Pulau Sumatera.
Peran utama dalam pelaksanaan BIM Fest berada pada Pemerintah
Provinsi Bengkulu dengan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah
kabupaten / kota, dunia usaha dan elemen-elemen masyarakat; termasuk
komunitas, organisasi masyaratat sipil (CSO_ dan pemerintah daerah
sekitar yang berkepentingan. Kegiatan Bencoolen International Marine
Festival 2020 dibatasi dengan kualifikasi sebagai berikut :
(a) Merupakan bagian dari kegiatan yang lebih besar, yaitu : Wonderful
Bengkulu 2020
(b) Berfokus pada kegiatan di wilayah laut dan perairan sekitar pantai
Provinsi Bengkulu
46
(c) Anggaran Utama berasal dari APBD Provinsi Bengkulu, dan dapat
didukung oleh anggaran APBN dan Anggaran Bantuan dari pihak
lain / sponsorsif.
(d) Dapat disinergikan dengan kegiatan-kegiatan Wonderful Bengkulu
2020 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota di
provinsi Bengkulu.
(e) Dapat disinergikan dengan kegiatan nasional, sejauh jadwal dan
tempat memungkinkan.
(f) Waktu pelaksanaan kegiatan utama menyesuaikan dengan jadwal
dan agenda dari kegiatan Naval Exercise Komodo 2020.
Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam “Bencoolen
International Marine Festival 2020” pada prinsipnya dapat
dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu :
1) Prosesi, adalah kegiatan yang berbentuk seremonial resmi yang
memiliki tata cara dan prosedur tertentu secara khusus. Kelompok
acara ini terdiri dari : upacara penyambutan, upacara pembukaan,
prosesi latihan, jamuan makan, tukar menukar cindera mata, dan
sebagainya.
2) Performance, adalah kegiatan untuk menampilkan pagelaran
atau pertunjukan tertentu yang mengandung unsur seni,
ketangkasan, keahlian, dan sebagainya. Performance dalam
Bencoolen International Marine Festival 2020 dapat berupa
pertunjukan tari kolosal, pertunjukan seni memukul alat musik dol,
pertunjukan band, devile sukan dan marching band, dan sebagainya.
3) Exhibition, adalah kegiatan memamerkan berbagai hal yang patut
untuk diketahui khalayak. Dalam Bencoolen International Marine
Festival 2020, direncanakan akan dilaksanakan pameran yang
berkaitan dengan kelengkapan angkatan laut, kemaritiman, dan
komponen-komponen penunjangnya. Pameran direncanakan
dilakukan di area khusus dengan membentuk booth/ stand yang
dapat dikunjungi oleh seluruh masyarakat pengunjung.
47
4) Perlombaan, adalah kegiatan yang menghadirkan peserta-peserta
untuk saling berlomba/ bertanding agar didapatkan pemenang /
juaranya. Perlombaan yang akan dilaksanakan berbentuk
pertandingan, perlombaan, dan kontest. Adapun perlombaan yang
akan dilaksanakan antara lain seperti : Pemilihan Puteri Maritim,
Lomba Memasak, Lomba Band, Lomba Fun Run, Lomba Renang,
Lomba Dayung dan sebagainya.
Dalam rangka mewujudkan BIM Fest Tahun 2020, diperlukan
beberapa persiapan yang sejak tahun 2018 dan 2019. Beberapa persiapan
tersebut menyangkut :
a. Identifikasi kepastian waktu dan jadwal pelaksanaan MNEK 2020
b. Identifikasi kebutuhan BBM Kapal
c. Identifikasi kebutuhan air bersih untuk kapal
d. Identifikasi prosedur dan kemampuan daerah dalam menangani
limbah kapal
e. Identifikasi Jalur Kapal Masuk ke Pelabuhan dan Spot Penurunan
Jangkar Kapal di Perairan Bengkulu
f. Identifikasi Armada Perahu untuk di dalam dan luar Pelabuhan
g. Identifikasi kendaraan dan bus pengangkut delegasi dan awak kapal
h. Identifikasi kemampuan hotel dan penginapan
i. Identifikasi Model Cindera Mata dan Hadiah untuk Perlombaan dan
Kontes
j. Identifikasi kebutuhan perlengkapan untuk mendukung lomba dan
kontes
k. Identifikasi potensi jasa penerjemah dan guide
l. Identifikasi hal-hal yang berkaitan dengan Public Relation,
Sosialisasi, Publikasi
m. Identifikasi Kebutuhan Anggaran untuk Kegiatan Utama dan
Kegiatan-kegiatan mendukung
n. Identifikasi Komunitas Masyarakat, NGO, CSO dan Perusahaan yang
dapat dijadikan mitra dalam mendukung pelaksanaan BIM Fest.
48
o. Kepastian Pembukaan Jalur Penerbangan dari Bandara Kualanamu –
Fatmawati PP Koordinasi dengan Pangkalan Angkatan Laut
Bengkulu, Korem Bengkulu dan Polda Bengkulu
p. Pembelajaran dari daerah-daerah yang pernah melaksanakan MNEK
seperti Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat.
Kegiatan dalam Bencoolen International Marine Festival 2020,
norma dan prinsip itu adalah :
1) Measurable, atau terukur Input dan Output-nya, sehingga
dapat dievaluasi. Pembuatan kegiatan-kegiatan dalam Bencoolen
International Marine Festival 2020, harus memberikan manfaat
yang jelas dan terukur pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJM.
2) Sustainable, dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan memiliki
potensi untuk diselenggarakan secara berkesinambungan, sehingga
dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu secara
berkelanjutan.
3) Iconic, atau mampu mendorong terbentuknya branding, ikon dan
citra positif tentang keunikan kompetitif daerah.
4) Funable, yaitu berorientasi pada kegiatan dapat diikuti secara
bersama- sama oleh setiap masyarakat secara menyenangkan,
menghibur dan merakyat, sehingga memiliki skala impact yang
jelas bagi perkembangan pariwisata daerah.
5) Impressable, dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mampu
memberikan kesan yang dapat menarik kehadiran wisatawan lokal,
regional dan internasional di Provinsi Bengkulu.
6) Record Praiseable, yaitu berorientasi pada pencapaian catatan
penghargaan (Rekor) tertentu (seperti MURI, Guiness Record, World
Record, dan sebagainya).
Sebagai kegiatan yang multievent, BIM Fest terdiri dari satu kegiatan
utama yang didukung oleh berbagai kegiatan penunjang.
49
1) Kegiatan Utama
Kegiatan Utama dalam BIMFEST adalah Multilateral Naval
Exercise Komodo (MNEK) Tahun 2020. Kegiatan MNEK adalah aktifitas
latihan tempur non perang yang secara berkala dilakukan oleh Western
Pacific Naval Symposium (WPNS), Indian Ocean Naval Sympusium (IONS)
dan negara-negara sahabat. Pelaksanaan MNEK terdiri dari aktivitas
Parade (Sailing Pass) kapal-kapal perang, bersandar, atau „melempar
sauh‟ di wilayah laut Bengkulu. Pada saat bersandar atau „melempar
sauh‟ para awak kapal perang akan berkunjung ke wilayah daratan
Provinsi Bengkulu dan melakukan berbagai kegiatan. Sehubungan
dengan itu, maka BIM Fest mempersiapkan kegiatan-kegiatan
pendukung.
2) Kegiatan Pendukung
Kegiatan Pendukung dibagi dalam tiga kelompok, yaitu Kegiatan
Pendukung untuk Prosesi dan Performance, Kegiatan Lomba untuk
Para Delegasi dan Awak Kapal, dan Kegiatan Lomba untuk Masyarakat.
50
Masuk Nominasi Atractiveness Award, Provinsi
Bengkulu Menonjolkan Potensialnya Pulau Baai
(Oki Sumbogo, ST Fungsional Perencana Bappeda)
Provinsi Bengkulu masuk nominasi Indonesia'n Attractiveness Index
2018, kategori potensial dalam infrastruktur. Pelakasana tugas Gubernur
Bengkulu Rohidin Mersyah dalam presentasinya di kantor Tempo
memaparkan, Bengkulu miliki potensi yang mampu memberikan dampak
signifikan untuk daerah.
Adalah Pelabuhan Pulau Baai, pelabuhan yang berada di Kota Bengkulu
tersebut diyakini bakal menjadi daya ungkit ekonomi. Dengan konsep
terintegrasi Kawasan Ekonomi Khusus serta infrastruktur strategis,
melalui Pulau Baai diyakini Bengkulu menjadi jalur andalan kawasan
tengah Pulau Sumatera, sekaligus menjadi sentral pengolahan komoditas
wilayah Bengkulu dan sekitarnya.
51
"Strategi yang kita tawarkan adalah pengembangan Pelabuhan Pulau
Baai. Jalur Selat Malaka semakin crowded, Bengkulu yang berada di
hadapan Samudera Indonesia bisa menjadi alternatif. Ini pun akan
terhubung dengan jalur tol laut, tol trans Sumatera juga rel kereta api
serta kawasan ekonomi khusus," jelas Rohidin usai pemaparan di
Jakarta, Kamis (19/7).
Dirinya menjelaskan, infrastruktur dan konektivitas masih menjadi
prioritas provinsi yang terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota itu. Selain
pembangunan akses jalan sentra produksi, konektivitas antar daerah,
dan akses dengan provinsi tetangga, Bengkulu terus meyakinkan potensi
investasi yang menjanjikan.
"Pulau Baai ini bisa mengangkat martabat sekaligus kesejahteraan
masyarakat. Provinsi tetangga juga akan membutuhkan jalur ini.
Begitupun dengan investor, Pulau Baai adalah akses keluar masuk
logistik yang potensial dan dekat dengan jalur pelayaran," ucap Rohidin
meyakinkan.
52
Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai dengan mendorong menjadi
kawasan ekonomi khusus, menurut Rohidin juga akan mendorong
hilirisasi industri komoditas unggulan Bengkulu. Dengan begitu, jika
akses konektivitas dan hilirisasi terwujud maka produktivitas masyarakat
akan meningkat.
Untuk diketahui, Indonesian Attractiveness Index merupakan
penghargaan kepada daerah yang memiliki daya tarik sektor Investasi,
Infrastruktur, Layanan Publik dan Parisiwata. Tahun ini merupakan ke-4
kalinya diselenggarakan oleh Tempo Media Group bersama Frontier
Counsulting Group. Provinsi Bengkulu pada 2016 silam, pernah
mendapatkan Indonesian Attractiveness Award sebagai provinsi terbaik
kategori investasi
(sumber: https://www.bengkulutoday.com/masuk-nominasi-atractiveness-award-rohidin-
paparkan-potensialnya-pulau-baai)
53
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU SIAPKAN AJANG
“BENCOOLEN INTERNATIONAL MARINE FESTIVAL‟
(Oki Sumbogo, ST Fungsional Perencana Bappeda)
Plt. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah telah menginstruksikan
kepada Plt. Kepala Bappeda, Noni Yuliesti, serta OPD terkait lainnya
untuk mempersiapkan pelaksanaan ajang „Bencoolen International
Marine Festival‟.
Diketahui dalam waktu dekat pihak TNI AL akan meninjau lokasi utuk
pergelaran Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang dicanangkan
sebagai bagian dari rangkaian acara “Bencoolen International Marine
Festival‟.
Perlu dipahami, MNEK sendiri merupakan latihan bersama dengan
Angkatan Laut negara-negara sahabat dalam operasi militer selain
perang. Ini digelar setiap dua tahun sekali, dengan tujuan untuk
meningkatkan kerjasama dalam menanggulangi bencana dan
54
permasalahan kemanusiaan di suatu kawasan yang perlu mendapat
perhatian semua negara.
“Kasal menyambut baik dan dalam waktu dekat beliau akan mengutus
stafnya untuk datang ke Bengkulu dalam rangka survey lokasi dan
meninjau,” tutur Rohidin usai pertemuan, Jumat (27 Juli 2018).
Untuk diketahui, sebelumnya Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah
telah menemui Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya TNI
Siwi Sukma Adji untuk meminta dukungan agar MNEK dielaborasi
dengan Bencoolen International Marine Festival‟.
55
Pada pertemuan yang berlangsung Kamis (26/7) di Mabes Hankam AL,
Cilangkap Jakarta Timur, Rohidin didampingi Plt. Kepala Bappeda
Provinsi Bengkulu, Plt. Kepala Dinas DKP, Kepala Biro Adm.
Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala
Badan Penghubung di Jakarta
(Sumber:http://reportaserakyat.com/umum/pemprov-siapkan-ajang-bencoolen-international-marine-
festival/)
56
TEMUI STAF KEPRESIDENAN, GUBERNUR BENGKULU
INISIASI PULAU BAAI JADI KEK
(Oki Sumbogo, ST Fungsional Perencana Bappeda)
Plt. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menemui Kepala Staf Kepresidenan
Jendral (Purn) Moeldoko di Jakarta dalam rangka menggalang dukungan
untuk menjadikan daerah Pulau Baai sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).
Menurut keterangan Rohidin, dari pertemuan itu dia memperoleh tanggapan
positif yang diyakini usulan itu akan bergulir ke Presiden.
“Beliau (Moeldoko) akan menyampaikan langsung ke bapak Presiden terkait
hal ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat terwujud mengingat
saat ini kesiapan Pulau Baai untuk ditetapkan sebagai kawasan ekonomi
khusus sudah siap hampir 100 persen,” kata dia secara tertulis, Selasa (31/7).
57
Lebih jauh Rohidin memaparkan, kawasan itu akan dikembangkan dengan
menonjolkan dari aspek agroindustri, agrobisnis dan logistik.
Sedangkan pelabuhan/Indonesia Port Corporation (IPC) Bengkulu dapat
dimaksimalkan fungsinya menjadi pusat bagi karantina hewan wilayah
kawasan barat yang masuk ke Indonesia, terutama sapi dari Australia dan
India.
“Pengembangan pelabuhan ini sebagai KEK akan mampu menopang ekonomi
Bengkulu,” ujar Rohidin.
Kemudian kata Rohidin, kawasan itu juga akan dibangun rel kereta serta jalan
tol yang akan menghubungkan daerah hinterland Provinsi Bengkulu.
Kehidupan akses nantinya juga dapat terbangun terminal khusus komoditas
yang berkembang di Provinsi Bengkulu.
58
“Dengan adanya terminal tersebut, komoditas kelapa sawit Bengkulu dapat
langsung dikirim melalui pelabuhan itu sehingga memiliki nilai tambah.
Demikian pula halnya dengan produk kopi Bengkulu,” pungkas dia
(sumber: http://reportaserakyat.com/umum/temui-staf-kepresidenan-rohidin-inisiasi-
pulau-baai-jadi-kek)
Related Documents
