Masalah Korupsi Di Indonesia-revisi 1

Masalah Korupsi di Indonesia

Dewi Sartika – Florency M – Freddy S - Maulia

Masalah Korupsi di Indonesia

Agenda

Myths and Realities of Governance and Corruption

GPG dan UU Tindak Pidana Korupsi

HBR - why dont we try to be india’s most respected company?

PT Duta Graha Indah - Kasus Korupsi Wisma Atlet

11

22

33

44

Myths and Realities of Governance and Corruption

Myths and Realities of Governance and Corruption

1. Definisi : Tata Kelola Pemerintahan dan anti-korupsi adalah satu dan sama

• Tata kelola pemerintahan lembaga yang berwenang dalam sebuah negara yang dijalankan untuk kepentingan umum

• korupsi secara tradisional didefinisikan lebih sempit sebagai "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi”

• ruang lingkup konsep pemerintahan jauh lebih luas dibandingkan dengan korupsi. Pemerintahan dan korupsi mungkin terkait, tetapi berbeda.

• Dalam beberapa tahun terakhir berbagai lembaga dunia telah berusaha untuk melawan persepsi bahwa tata kelola pemerintahan dan korupsi tidak dapat diukur meluas, oleh karena itu dibentuklah Governance Indicator.

• Governance Indicator ini mencakup enam dimensi utama kualitas kelembagaan atau tata kelola pemerintahan, yaitu Hak suara & akuntabilitas, Ketidakstabilan politik dan kekerasan, Efektivitas Pemerintah, Peraturan Beban, Peraturan Hukum, Kontrol Korupsi

2. Tata kelola pemerintahan dan korupsi tidak dapat diukur

Myths and Realities of Governance and Corruption

3. Urgensi tata kelola pemerintahan dan upaya anti-korupsi berlebihan

• sangat sulit untuk mendapatkan bahkan perkiraan kasar seberapa besar ukuran korupsi di dunia sifat korupsi yang tersembunyi dan beroperasi dalam “kegelapan”.

• Cara yang paling langsung untuk memastikan pentingnya pemerintahan adalah dengan menanyakan ke perusahaan - perusahaan dan rumah tangga itu sendiri.

• Hasil survey : perusahaan di negara-negara OECD memeringkat peraturan ketenagakerjaan, birokrasi, dan pajak sebagai yang paling bermasalah untuk bisnis mereka. perusahaan-perusahaan di negara berkembang menganggap bahwa sejauh ini kendala terbesar adalah birokrasi dan korupsi.

• Jawaban untuk mitos bahwa pentingnya tata kelola pemerintahan dan anti-korupsi berlebihan akan tidak lengkap tanpa menunjukkan hal yang sudah jelas : tata kelola pemerintahan bukan satu-satunya pemicu yang penting dalam pembangunan. Ekonomi makro, perdagangan, dan kebijakan sektoral juga penting. Tetapi ketika tata kelola pemerintahan buruk, penyusunan kebijakan di area lain juga sering dikompromikan.

Myths and Realities of Governance and Corruption

Myths and Realities of Governance and Corruption

4. Tata pemerintahan yang baik dan pengendalian korupsi adalah sesuatu yang mewah dan hanya negara-negara kaya yang mampu•Tata kelola pemerintahan yang lebih baik tidak selalu berarti akan meningkatkan pendapatan, namun sebaliknya, bahwa pendapatan yang lebih tinggi secara otomatis diterjemahkan ke dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik. •Bukti-bukti menunjukkan pemerintahan yang lebih baik sebagai penyebab pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sejumlah negara berkembang telah menunjukkan bahwa mungkin untuk mencapai standar tata kelola pemerintahan yang tinggi, walaupun belum bergabung dengan jajaran negara-negara kaya.

5. Dibutuhkan generasi untuk dapat meningkatkan pemerintahan• pemerintahan sebagai kunci untuk pengembangan, dan untuk meningkatkan iklim

investasi. • Gambar 3: transisi negara yang pada pertengahan 1990-an dijanjikan secara

potensial masuk ke Serikat Uni Eropa menunjukkan peningkatan tren dalam pemerintahan, sedangkan negara-negara pasca-sosialis yang tidak menawarkan jendela kesempatan, mengalami stagnasi atau memburuk.

Jadi, meskipun benar bahwa lembaga cenderung berubah hanya secara bertahap, dan bahwa di banyak negara telah ada sedikit perbaikan dalam jangka pendek, kita juga dapat melihat bahwa di beberapa negara telah terjadi peningkatan tajam selama periode waktu yang singkat. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan bahwa sementara tata kelola pemerintahan dapat memburuk dengan cepat, perbaikan selalu lambat dan bertahap.

Jadi, meskipun benar bahwa lembaga cenderung berubah hanya secara bertahap, dan bahwa di banyak negara telah ada sedikit perbaikan dalam jangka pendek, kita juga dapat melihat bahwa di beberapa negara telah terjadi peningkatan tajam selama periode waktu yang singkat. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan bahwa sementara tata kelola pemerintahan dapat memburuk dengan cepat, perbaikan selalu lambat dan bertahap.

Myths and Realities of Governance and Corruption

6. Melawan korupsi dengan memerangi korupsi

• Sebuah kesalahan yang dipromosikan adalah bahwa cara terbaik untuk melawan korupsi adalah dengan memerangi korupsi, dengan cara Kampanye anti-korupsi, penciptaan lebih banyak komisi anti-korupsi ,lembaga etika, dan gencarnya penyusunan hukum baru, dan kode etik.

• dalam beberapa peraturan, penekanan yang tidak proporsional mengorbankan fokus pada pencegahan dan insentif bagi integritas, telah mengurangi efektivitas upaya antikorupsi.

Myths and Realities of Governance and Corruption

7. Pelaku korupsi di negara-negara berkembang adalah sektor publik, yang seharusnya bertanggung jawab untuk membentuk lingkungan bisnis yang memadai

Peran sektor swasta sering diabaikan kepentingan swasta yang kuat juga sering memberikan pengaruh dalam membentuk kebijakan publik

8. Negara, IFI dan komunitas donor tidak dapat melakukan banyak hal untuk meningkatkan tata kelola

faktor sejarah dan budaya bukanlah faktor utama yang menentukan tata kelola.

terdapat strategi yang dapat membantu memperbaiki tata kelola, seperti kebebasan bersuara , reformasi terkait TRANSPARANSI

Why don’t we try to be India’s most respected company?

HARVARD BUSINESS REVIEW, NOVEMBER 2011

Infosys Ltd  adalah perusahaan multinasional India yang bergerak di bidang IT services dan IT consulting. Infosys berdiri atas ide Narayan Murthy dan 6 temannya pada tahun 1981. Dengan modal awal sekitar $250 kini Infosys memiliki market capitalisation $31.11 miliar yang membuat Infosys menjadi perusahaan Tbk no. 5 terbesar di India.

Visi Infosys:“To be a globally respected corporation that provides best-of-breed solutions, leveraging technology, delivered by best-in-class people”

Why don’t we try to be India’s most respected company?

HARVARD BUSINESS REVIEW, NOVEMBER 2011

tetap berpegang pada nilai – nilai perusahaan dan zero tolerance

Kunci Keberhasilan

Menjadi perusahaan yang berbasis nilai dan beretika di saat sebagian perusahaan melakukan suap

Tantangan Infosys

Biaya produksi menjadi lebih besar dan bahkan harus menutup salah satu lini bisnis

Membagikan nilai –nilai pada setiap karyawan perusahaan dan pemimpin menjadi teladan

Good Public Governance

• Definisi GPG

Good Public Governance (GPG) atau Tata Kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani.

Good Public Governance

Good Public Governance

Good Public Governance

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

CPI Indonesia Tahun 1995-2003

Undang-Undang Tindak Pidana KorupsiSejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia :

1. Orde Lama (s.d. 1966)

Peraturan yang dikeluarkan :• Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang Tata Kerja Menerobos Kemacetan

Memberantas Korupsi• Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda• Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang Penyitaan Harta Benda Hasil Korupsi,

Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi• Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No. PRT/PEPERPU/031/1958;• Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No. PRT/z.1/I/7/1958• UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana

Korupsi

lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk :• Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran)• Operasi Budhi• Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar)• Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967)• Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970)• Komite Anti Korupsi/KAK (1967)

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

2. Orde Baru (1966 s.d. 1998)

Peraturan yang dikeluarkan :• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk : • Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)• Komisi Empat• Komisi Anti Korupsi (KAK)• Operasi Penertiban (OPSTIB)

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

3. Orde Reformasi (1998 s.d. sekarang)

Peraturan yang dikeluarkan :

• Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Lembaga pemberantasan korupsi yang telah dibentuk :

• Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

• Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor)

• Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi

“Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan baik yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”

Ketentuan pembuktian gratifikasi tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pemberian, penerima gratifikasi melaporkan pemberian tersebut ke KPK

Pengertian GratifikasiMenurut UU No.31/1999 jo.UU No.20 tahun 2001

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang :

“mengumpulkan keterangan dan alat bukti yang berhubungan dengan kasus dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

termasuk :1.kewenangan meminta keterangan kepada bank melalui Gubernur Bank Indonesia tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.2.kewenangan meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi3.kewenangan membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

• Pembuktian Terbalik berdasarkan UU No.31 tahun 1999

“pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak

melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”

Peran Serta Masyarakat

Hak-hak masyarakat untuk membantu pemberantasan tindak pidana korupsi :

1.hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

2.hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

3.hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

4.hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

5.hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :•melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;•diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: acch.kpk.go.id

PT Duta Graha Indah Tbk-Kasus Korupsi Wisma Atlet

Profil Singkat : Didirikan 11 Januari 1982 Visi : menjadi perusahaan engineering dan konstruksi yang

kuat dan terpercaya, serta memiliki profesionalisme yang tinggi dengan sumber daya manusia yang kompeten

Memiliki 13 kantor cabang di Indonesia, perusahaan asosiasi di Saudi Arabia dan kantor perwakilan di Timor Leste dan Brunei Darussalam

Mengerjakan proyek-proyek prestisius meliputi, stadion, jalan, irigasi, jembatan, bandara, pabrik, gedung perkantoran, hotel, dan rumah sakit.

Struktur Organisasi PT Duta Graha Indah Tbk

Kronologis…

Kronologis…

Kronologis…

Pembahasan :

PT Duta Graha Indah Tbk-Kasus Korupsi Wisma Atlet

Kasus Wisma Atlit korupsi terstruktur yg melibatkan kerja sama korporasi dan penyelenggaran negara

Merupakan kejahatan white-colar crime pelaku berasal dari sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran hukum

Termasuk dalam kategori kejahatan korporasi penanganan (pemberian sanksi) tidak cukup pada individu, tetapi juga pada perusahaan sbg kontrol pemerintah thd korporasi

Merupakan extra-ordinary crime pemberantasannya bkn hanya dengan menghukum koruptor tetapi bongkar modus operandi dan sindikasinya, sehingga ditemukan formula pencegahannya

Melibatkan penyelenggara negara keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dipertanyakan. Pemerintah dan masyarakat utk lbh serius memberantas korupsi.

THANK YOU!