MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA STAF AHLI KONSEPSI PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH GUNA PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN BIDANG PERTAHANAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL Penulis : Kolonel Adm I Wayan Sunhantika, S.E. Marsda TNI Dr. Umar Sugeng H., S.I.P., S.E., M.M. Marsma TNI Emanuel Sugiharto Pendahuluan 1. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 1 Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 2 Guna mendukung kekuatan dan kemampuan komponen pertahanan negara, diperlukan pembinaan dalam pengelolaan dan pendayagunaan seluruh sumber daya nasional yang diarahkan sebagai potensi pertahanan untuk mendorong terwujudnya kekuatan dan kemampuan komponen pertahanan negara dan unsur lain kekuatan bangsa yang mampu mengantisipasi setiap bentuk ancaman. 2. Perubahan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yaitu dipisahkannya jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI sehingga secara signifikan mengubah aspek manajemen pertahanan dimana Menhan secara politik mempunyai wewenang menangani hal-hal terkait kebijakan penyelenggaraan pertahanan sedangkan Panglima TNI mempunyai wewenang sebagai penyelenggara di tingkat operasional. Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah telah dicabut kewenangan tersebut tahun 2012 dan sambil menunggu terbentuknya instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah 1 Undang-Undang RI Nomor 3 tanggal 8 Januari 2002 tentang Pertahanan Negara, hal 1. 2 Ibid
23
Embed
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA STAF AHLI · serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, ... diperlukan pembinaan dalam pengelolaan ... Komponen cadangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA STAF AHLI
KONSEPSI PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH GUNA PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN
BIDANG PERTAHANAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL
Penulis : Kolonel Adm I Wayan Sunhantika, S.E. Marsda TNI Dr. Umar Sugeng H., S.I.P., S.E., M.M.
Marsma TNI Emanuel Sugiharto
Pendahuluan
1. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang
merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai
tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.1 Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat
semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya,
serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu,
terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan
keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.2 Guna mendukung kekuatan dan
kemampuan komponen pertahanan negara, diperlukan pembinaan dalam pengelolaan
dan pendayagunaan seluruh sumber daya nasional yang diarahkan sebagai potensi
pertahanan untuk mendorong terwujudnya kekuatan dan kemampuan komponen
pertahanan negara dan unsur lain kekuatan bangsa yang mampu mengantisipasi setiap
bentuk ancaman.
2. Perubahan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
yaitu dipisahkannya jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI sehingga
secara signifikan mengubah aspek manajemen pertahanan dimana Menhan secara politik
mempunyai wewenang menangani hal-hal terkait kebijakan penyelenggaraan pertahanan
sedangkan Panglima TNI mempunyai wewenang sebagai penyelenggara di tingkat
operasional. Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai pelaksana tugas dan fungsi
Kementerian Pertahanan di daerah telah dicabut kewenangan tersebut tahun 2012 dan
sambil menunggu terbentuknya instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah
1 Undang-Undang RI Nomor 3 tanggal 8 Januari 2002 tentang Pertahanan Negara, hal 1. 2 Ibid
2
dibentuk organisasi Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali Pusat Kantor Pertahanan
(DESK PPKP) yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah
dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor 1 tahun 2017 berubah nama menjadi Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan
Kementerian Pertahanan di daerah (PTP PKP) masih bersifat sementara sampai
terbentuk atau beroperasinya Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah.
3. Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan Kementerian Pertahanan (PTP PKP) di
daerah, sampai saat ini masih bersifat penugasan dari Kementerian Pertahanan.
Pengawakan PTP PKP belum bisa dijabat oleh personel dengan jabatan struktural karena
status hukum pembentukan sebagai instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah
belum ada payung hukum yang sah dan masih diperlukan sinkronisasi serta harmonisasi
antar lembaga kementerian yang terkait. Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan
fungsi pemerintahan bidang pertahanan di daerah, maka Peraturan Presiden Nomor 58
tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan
organisasi instansi vertikal Kementerian Pertahanan atau Perwakilan Kementerian
Pertahanan di daerah yang permanen, dengan menyiapkan sumber daya manusia untuk
pengawakan organisasi, serta melengkapi sarana, fasilitas kantor dan gedung instansi
vertikal Kementerian Pertahanan di daerah.
4. Daftar Pengertian. Untuk menyamakan pemahaman isi dalam naskah ini, maka
perlu dibuat daftar pengertian sebagai berikut:
a. Desentralisasi.3 Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan
oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
b. Dekonsentrasi.4 Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,
dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab
urusan pemerintahan umum.
3 Undang-Undang RI Nomor 23 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum hal. 3
4 Ibid
3
c. DESK PPKP.5 Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali Pusat Kantor
Pertahanan adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh Kementerian
Pertahanan di daerah dalam rangka melaksanakan program kementerian yang
dilaksanakan di daerah.
d. Forkopimda.6 Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya
disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
e. Instansi Vertikal.7 Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/
atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan
yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka
dekonsentrasi.
f. Komponen Utama.8 Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia
yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
g. Komponen Cadangan. Komponen cadangan adalah sumber daya
nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna
memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
h. Komponen pendukung. Komponen pendukung adalah sumber daya
nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan
komponen utama dan komponen cadangan.
i. Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk
menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan melindungi keselamatan segenap
bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,
disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara
kepulauan.
5 Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : KEP/216/M/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan DESK PPKP
6 Undang-Undang RI Nomor 23 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah hal 4.
7 Ibid 8 Undang-Undang RI Nomor 3 tanggal 8 Januari 2002 tentang Pertahanan Negara hal 2.
4
j. Perwakilan Kementerian Pertahanan. Perwakilan Kementerian
Pertahanan di daerah adalah organisasi sementara sebagai pelaksana tugas
pokok Kementerian Pertahanan di daerah yang berkedudukan dan berlokasi di
daerah tingkat satu (Provinsi).9
k. Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah.
Pelaksana Tugas Pokok Kemhan di daerah yang selanjutnya disebut PTP Kemhan
di daerah adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas pokok Kemhan di
daerah.
l. PTP Kemhan di daerah Tipe A.10 PTP Kemhan di daerah Tipe A dijabat
oleh Perwira Tinggi atau Pegawai Negeri Sipil setingkat non struktural yang berasal
dari lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar
Angkatan, atau Kemhan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
m. PTP Kemhan di daerah Tipe B.11 PTP Kemhan di daerah Tipe B dijabat
oleh Kolonel atau Pegawai Negeri Sipil setingkat yang non struktural berasal dari
lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Angkatan,
atau Kemhan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
n. Sumber Daya Nasional. Sumber daya nasional adalah sumber daya
manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
o. Sistem Pertahanan Negara. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem
pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah,
dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah
dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan
berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan
wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
9 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah hal. 2 10 Ibid 11 Ibid
5
p. Urusan Pemerintahan Absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah
Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional
serta agama.
Landasan dan Dasar Pemikiran
5. Landasan dan dasar pemikiran yang dipakai sebagai pedoman dalam penulisan
naskah tentang konsepsi pembentukan instansi vertikal Kemenhan di daerah adalah
sebagai berikut:
a. Landasan Pemikiran
1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor VI/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Pemisahan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.12 Pasal 1
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-
masing, dimana dalam pasal 2, TNI adalah alat negara yang berperan
dalam pertahanan negara, sehingga tidak lagi mempunyai fungsi sebagai
penyelenggara pemerintahan yang sekaligus mengemban tugas sebagai
kekuatan sosial politik.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara. Bab III Pasal 6, Penyelenggaraan Pertahanan Negara
diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan,
daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.
Pasal 7 menyatakan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh
pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan. Pasal
10 TNI berperan sebagai alat pertahanan NKRI.
12 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 dan pasal 2 hal 2.
6
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia.13 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 8 Departemen
Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan
negara. Ayat 9 Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggung
jawab di bidang pertahanan negara. Pasal 5 TNI berperan sebagai alat
negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal 6 TNI sebagai
alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih
terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar
dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan
bangsa.
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara. Pasal 4 ayat (1) Setiap Menteri membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan. Ayat (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan pemerintahan
yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pasal 5 yaitu Luar
Negeri, Dalam Negeri dan Pertahanan. Pada pasal 9 Susunan Organisasi
terdapt dalam ayat 1 point f yaitu pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau
perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Pasal 9 (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas
urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum. (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pasal 10 (1) Urusan pemerintahan
absolut sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) meliputi : Politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama (2)
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana
13 Undang_Undang RI Nomor 34 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat
8 dan ayat 9 serta pasal 5 dan 6 hal 4.
7
dimaksud ayat (1) pemerintah pusat : a. melaksanakan sendiri; atau b.
melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di Daerah atau
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekosentrasi.
6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tanggal 8 Mei
2015 tentang Kementerian Pertahanan14. Pasal 48 ayat (1) Untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah,
apabila dipandang perlu dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan
fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Instansi Vertikal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat
persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015
tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019. Pembentukan
instansi vertikal di daerah merupakan upaya dalam membangun sumber
daya nasional secara lebih konfrehensif dan tertata untuk kepentingan
Pertahanan Keamanan Negara.
8) Keputusan Menhankam Nomor Kep/012/VII/1988 tanggal 31 Agustus
1988 tentang Penetapan Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai
pelaksana Tugas dan Fungsi Departemen Pertahanan dan Keamanan (PTF
Dephankam).
9) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang
pencabutan wewenang Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai
Pelaksana Tugas dan Fungsi Kementerian Pertahanan di daerah.
14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tanggal 8 Mei 2015 tentang Kementerian Pertahanan Bab III Bagian Kesatu
Pasal 48 hal 22.
8
10) Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor KEP/216/M/III/2012 tanggal
26 Maret 2012 tentang Pembentukan DESK PPKP. Sambil menunggu
terbentuknya perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah maka tugas
sementara dilaksanakan oleh DESK PPKP.
11) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun
2016 tentang Pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali
Pusat Kantor Pertahanan (DESK PPKP)
12) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan
Kementerian Pertahanan di daerah (PTP PKP).
b. Dasar Pemikiran. Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah
keberadaannya sampai saat ini bersifat sementara, berdasarkan undang-undang
nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa
Kemenhan dapat membentuk instansi vertikal di daerah. Sesuai Peraturan
Presiden nomor 58 tahun 2015 Kemenhan dapat membentuk instansi vertikal di
daerah, hal ini karena kewenangan bidang pertahanan merupakan kewenangan
pemerintah pusat yang absolut15 dan tidak didelegasikan ke pemerintah daerah
seperti kewenangan yang dimiliki oleh 5 institusi lainnya yaitu bidang politik luar
negeri, bidang keamanan, bidang yustisi, bidang moneter dan fiskal serta bidang
agama yang telah mempunyai kantor perwakilan/wilayah di daerah atau perwakilan
di luar negeri yang bersifat tetap atau permanen.
6. Latar Belakang.
a. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Pertahanan
dan Keamanan Negara setelah reformasi berubah menjadi Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perubahan yang mendasar
pada undang-undang Pertahanan Negara adalah dimana fungsi dan kedudukan
15 Undang-Undang RI Nomor 23 tanggal 30 September 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 dan Pasal 10 hal 10.
9
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara yang mempunyai tugas
sebagai pelaksana operasi militer perang dan pelaksana operasi militer selain
perang sedangkan kewenangan melaksanakan kebijakan pemerintahan di bidang
Pertahanan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan.
b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang pencabutan
Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi
Kementerian Pertahanan di daerah, mengakibatkan terjadinya kekosongan
pelaksana fungsi pemerintah bidang pertahanan di daerah. Sambil menunggu
terbentuknya organisasi perwakilan kementerian pertahanan di daerah maka tugas
sementara dilaksanakan oleh Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali Pusat
Kantor Pertahanan (DESK PPKP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri
Pertahanan RI Nomor Kep/216/M/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, organisasi DESK
PPKP ini berlanjut sampai tahun 2016. Selanjutnya berdasarkan Peraturan
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 terbentuklah
Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan Kementerian Pertahanan (PTP PKP) namun
masih bersifat sementara sambil menunggu terbentuknya instansi vertikal
Kemenhan di daerah.
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tanggal 8 Mei 2015
tentang Kementerian Pertahanan. Pasal 48 ayat (1) Untuk menyelenggarakan
tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah, apabila dipandang perlu
dapat dibentuk Instansi Vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ayat (2) Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
Permasalahan yang Dihadapi 7. Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah mempunyai tugas dan fungsi
sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pertahanan, merupakan kewenangan
absolut pemerintah pusat yang tidak didelegasikan ke pemerintah daerah dan sampai
saat ini masih bersifat sementara. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun
10
2015 tentang Kementerian Pertahanan, dapat membentuk instansi vertikal di daerah,
namun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:
a. Organisasi. Organisasi Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali Pusat
Kantor Pertahanan (DESK PPKP) dibentuk sejak tahun 2012 sampai dengan 2016
merupakan organisasi yang bersifat sementara sebagai pengganti Pelaksana
Tugas dan Fungsi Kemenhan di Kodam yang telah dicabut sejak tahun 2012,
sambil menunggu terbentuknya organisasi instansi vertikal yang permanen.
Selanjutnya berdasarkan Permenhan nomor 1 tahun 2017 berubah nama menjadi
Perwakilan Kementerian Pertahanan namun masih juga bersifat sementara
sehingga organisasi belum dapat melaksanakan tugas bidang pertahanan di
daerah dengan optimal
b. Sumber Daya Manusia. Pengawakan organisasi Pelaksana Tugas Pokok
Perwakilan Kementerian Pertahanan (PTP PKP) sebagai perwakilan sementara
Kementerian Pertahanan di Daerah yang teridiri dari PTP PKP tipe A dijabat oleh
perwira tinggi bintang satu dengan staff dua orang pamen (Kolonel dan Letkol)
serta satu orang Pama dan satu orang bintara/tamtama. Sementara untuk PTP
PKP tipe B dijabat oleh perwira menengah yang berpangkat Kolonel dengan
maksimum 3 orang staf yang berpangkat (Pama, Bintara dan atau Tamtama)
sehingga untuk pengawakan organisasisi PTP PKP belum dapat menjalankan
tugas Kementerian Pertahanan di daerah dengan optimal.
c. Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana DESK PPKP di
daerah dari tahun 2012 sampai dengan organisasi Perwakilan Kementerian
Pertahanan tahun 2017 secara bertahap dilengkapi mulai dari sarana untuk
bekerja yaitu komputer, printer, laptop, faksimile, alat tulis kantor, meja, kursi
kantor, maupun sarana akomodasi seperti kazenering tempat tidur, sofa ruang
tamu, almari pakaian masih bersifat terbatas untuk 3 atau maksimum 5 orang serta
sarana sosial dan transportasi yang masih bersifat sewa atau pinjam pakai
sehingga kelengkapan sarana dan fasilitas gedung dan kantor Pelaksana Tugas
Pokok Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah masih terbatas dan belum
memadai.
11
Konsepsi Pembentukan Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan
8. Pembentukan Instansi Vertikal Kemenhan di daerah diharapkan segera terwujud,
oleh sebab itu perlu adanya konsepsi pembentukan instansi vertikal kementerian
pertahanan di daerah yang dituangkan melalui kebijakan, strategi dan upaya-upaya
sebagai berikut:
a. Kebijakan. Terwujudnya Pembentukan Organisasi Instansi Vertikal
Kemenhan di daerah melalui pembuatan peranti lunak Peraturan Menteri
Pertahanan tentang pembentukan organisasi instansi vertikal Kementerian
Pertahanan yang permanen, pengawakan struktur organisasi dari sumber daya
manusia TNI ketiga matra dan PNS serta kelengkapan sarana dan prasarana yang
memadai.
b. Strategi. Berdasarkan rumusan kebijakan di atas, untuk mewujudkan
terbentuknya instansi vertikal Kemenhan di daerah perlu disusun strategi-strategi
sebagai berikut:
1) Strategi pertama. Mewujudkan pembentukan organisasi Instansi
Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah dengan menindaklanjuti Perpres
nomor 58 tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan melalui pembuatan
peraturan Menteri Pertahanan tentang pembentukan instansi vertikal yang
permanen.
2) Strategi kedua. Mewujudkan pengawakan organisasi Instansi
Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah sesuai dengan kualifikasi yang
dipersyaratkan dengan riwayat penugasan atau latar belakang personel
yang pernah menjabat sebagai komandan satuan di wilayah, atau pernah
menjabat bidang penugasan di bidang intelijen dan bidang teritorial.
3) Strategi ketiga. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, sarana dan
prasarana serta fasilitas gedung beserta kazenering kantor instansi vertikal
Kementerian Pertahanan di daerah.
12
c. Upaya. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi
instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah, dilakukan dengan upaya dan
strategi sebagai berikut:
1) Strategi pertama. Mewujudkan pembentukan organisasi instansi
vertikal Kemenhan tentang Tugas, Fungsi dan Kedudukan Instansi Vertikal
Kemenhan dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden nomor 58
tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan Negara melalui pembuatan
Peraturan Menteri Pertahanan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut:
a) Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan selaku
penanggung jawab kementerian membuat Peraturan Menteri
Pertahanan tentang pembentukan organisasi Instansi Vertikal
Kementerian Pertahanan di daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
(1) Membentuk kelompok kerja dan melaksanakan rapat
koordinasi internal kementerian pertahanan tentang susunan
kepanitian kelompok kerja pembuatan peraturan menteri
pertahanan tentang Organisasi Tata Laksana Kementerian
Pertahanan khususnya organisasi Instansi Vertikal
kementerian Pertahanan di daerah.
(2) Melaksanakan rapat koordinasi gabungan bersama
Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan di bawah
koordinasi Kementerian Pertahanan.
(3) Melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi antar
kementerian dan lembaga terutama keterlibatan Kemenpan
RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Nasional
serta Kementerian Hukum dan HAM.
13
(4) Membuat Peraturan Menteri atau peranti lunak turunan
berikutnya sebagai pedoman dalam penjabaran pelaksanaan
tugas dan fungsi Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan
seperti Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pokok Organisasi,
Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran serta
aturan lainnya terkait dengan instansi vertikal Kemenhan.
b) Panglima TNI. Panglima TNI membantu dan mendukung
pembentukan organisasi instansi vertikal Kementerian Pertahanan di
daerah dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
(1) Memberikan saran dan masukan tentang Peraturan
Menteri Pertahanan tentang tugas pokok organisasi instansi
vertikal Kementerian Pertahanan di daerah.
(2) Mendukung pembuatan Peraturan Menteri atau peranti
lunak turunan lainnya sebagai pedoman dalam penjabaran
pelaksanaan tugas dan kegiatan instansi vertikal Kementerian
Pertahanan di daerah.
c) Kepala Staf Angkatan. Kepala Staf Angkatan membantu dan
mendukung pembentukan organisasi Instansi Vertikal Kementerian
Pertahanan di daerah dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
(1) Memberikan saran dan masukan tentang Peraturan
Menteri Pertahanan tentang pembentukan dan tugas pokok
organisasi instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah.
(2) Mendukung pembuatan Peraturan Menteri atau peranti
lunak turunan lainnya sebagai pedoman dalam penjabaran
pelaksanaan tugas dan kegiatan Instansi Vertikal Kementerian
Pertahanan di daerah.
14
d) Kedudukan instansi vertikal Kemenhan di daerah. Kedudukan
instansi vertikal Kemenhan di daerah di bawah Menteri Pertahanan
dan langsung bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan melalui
koordinator Sekretaris Jenderal Kemenhan.
e) Tugas Instansi Vertikal Kemenhan di Daerah. Instansi
Vertikal Kemenhan di daerah bertugas melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan di bidang pertahanan di daerah.
f) Fungsi organisasi Instansi Vertikal Kemenhan di daerah.
Instansi Vertikal Kemenhan di daerah mempunyai fungsi sebagai
berikut:
(1) Pelaksana tugas teknis di bidang Strategi Pertahanan
(Strahan), Potensi Pertahanan (Pothan), Kekuatan Pertahanan
(Kuathan) dan Analisa Informasi.
(2) Pelaksana Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
(Bindalwas) tugas teknis serta Koordinator Pelaksana
Penataan Wilayah Pertahanan di daerah.
(3) Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Survey dan
Pemetaan Wilayah Pertahanan di daerah.
(4) Pelaksanaan Pendataan dan Pembinaan Potensi
Pertahanan di daerah.
(5) Pelaksanaan Pengumpulan Analisis dan Penyusunan
laporan informasi di daerah.
(6) Pengelolaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
Kantor Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah.
15
2) Strategi kedua. Mewujudkan pengawakan organisasi Instansi
Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah dengan komposisi personel dari
TNI AD, TNI AL, TNI AU dan PNS sesuai dengan kualifikasi dan spesialisasi
yang diperlukan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a) Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan meminta personel
dari tiga angkatan (TNI AD, TNI AL, TNI AU) kepada Mabes TNI
dengan tembusan Kepala Staf Angkatan untuk mengisi organisasi
instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah.
b) Panglima TNI. Panglima TNI meneruskan permintaan
personel dari Menteri Pertahanan kepada Kepala Staf Angkatan
untuk ditindaklanjuti dengan meminta personel yang mempunyai
kualifikasi dan jumlah personel sesuai permintaan Kementerian
Pertahanan.
c) Kepala Staf Angkatan. Kepala Staf Angkatan menyiapkan
dan mengirimkan permintaan personel yang mempunyai kualifikasi
dan spesialisasi serta jumlah personel sesuai permintaan dari
Kementerian Pertahanan melalui Panglima TNI.
d) Susunan Organisasi Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan
di daerah adalah sebagai berikut:
(1) Pengarah
(2) Penanggungjawab
(3) Ketua dan Wakil Ketua
(4) Nara Sumber
(5) Sekretariat terdiri atas:
(a) Pejabat Sekretaris
(b) Pejabat Koordinator Bidang Program & Anggaran
(c) Pejabat Bidang Program
(d) Pejabat Bidang Anggaran
16
e) Pelaksana Tugas Pokok Kemhan di daerah, terdiri dari Pejabat
Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan Kemenhan (PTP PKP) Tipe A
dan Pejabat PTP Perwakilan Kemenhan Tipe B dengan uraian dan
susunan sebagai berikut:
(1) Unsur Pimpinan. Pejabat Pelaksana Tugas Pokok
Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah.
(2) Unsur Pembantu Pimpinan:
(a) Kepala Bidang Strategi Pertahanan mempunyai 3
sub bidang yaitu :
i. Subbidang Kebijakan Pertahanan
ii. Subbidang Wilayah Pertahanan
iii. Subbidang Pengerahan Komponen
Pertahanan
(b) Kepala Bidang Potensi Pertahanan mempunyai 3
sub bidang yaitu:
i. Subbidang Sumberdaya Pertahanan
ii. Subbidang SDM Dukungan Pertahanan
iii. Subbidang Teknologi Informasi dan
komunikasi Pertahanan.
(c) Kepala Bidang Kekuatan Pertahanan mempunyai
3 sub bidang yaitu :
i. Subbidang SDM Kekuatan Pertahanan
ii. Subbidang Materiil.
iii. Subbidang Kesehatan.
17
(d) Kepala Bidang Analisa dan Informasi mempunyai
3 sub bidang yaitu :
i. Subbidang Geografi, Demografi dan SDA.
ii. Subbidang Ideologi, Politik, dan Ekonomi.
iii. Subbidang Sosial, Budaya dan Hankam.
(3) Unsur Pendukung. Kepala Bagian Tata Usaha
mempunyai 3 sub bagian yaitu:
(a) Subbagian Program dan Laporan.
(b) Subbagian Data dan Informasi.
(c) Subbagian Umum.
(4) Jabatan Fungsional. Jabatan Perwira Menengah yang
diperlukan sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
18
STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH
PENGARAH
KETUA ANGGOTA
PENANGGUNG JAWAB
NARA SUMBER
KETUA WAKIL KETUA
SEKRETARIS
KOORD BID PROGAR BIDANG PROGRAM
BIDANG ANGGARAN
PTP KEMHAN
DI DAERAH TIPE A
PTP KEMHAN DI DAERAH TIPE B
1. ACEH
2. KALBAR
3. KALTIM
4. KALTARA
5. KEPRI
6. DKI JAKARTA
7. JABAR
8. JATENG
9. JATIM
10. NTT
11. SULSEL
12. PAPUA
1. SUMUT
2. SUMBAR
3. RIAU
4. JAMBI
5. SUMSEL
6. BENGKULU
7. LAMPUNG
8. BABEL
9. KALTENG
10. BANTEN
11. DIY
12. BALI
13. NTB
14. KALSEL
15. SULUT
16. SULTENG
17. SULTRA
18. SULBAR
19. GORONTALO
20. MALUKU
21. MALUT
22. PAPUA BARAT
ESELON PIMPINAN
ESELON PEMBANTU PIMPINAN
ESELON PELAKSANA
ESELON PENDUKUNG
ESELON PELAKSANA DI DAERAH
19
STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL KEMENHAN DI DAERAH
3) Strategi ketiga. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, sarana dan
prasarana serta fasilitas kantor Instansi Vertikal Kemenhan di daerah,
dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a) Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan merencanakan
pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana gedung Instansi
Vertikal Kemenhan di daerah dan sarana penunjang lainnya seperti:
INSTANSI VERTIKAL KEMENHAN DI DAERAH
BIDANG
STRATEGI PERTAHANAN
SUBBIDANG KEBIJAKAN
PERTAHANAN
SUBBIDANG WILAYAH
PERTAHANAN
SUBBIDANG PENGERAHAN
KOMPONEN PERTAHANAN
BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN UMUM
SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI
SUBBAGIAN PROGRAM DAN
LAPORAN
BIDANG
POTENSI PERTAHANAN
SUBBIDANG SUMBERDAYA PERTAHANAN
SUBBIDANG SUMBERDAYA MANUSIA
PENDUKUNG PERTAHANAN
SUBBIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PERTAHANAN
BIDANG
KEKUATAN PERTAHANAN
SUBBIDANG SUMBERDAYA MANUSIA
KEKUATAN PERTAHANAN
SUBBIDANG MATERIIL
SUBBIDANG KESEHATAN
BIDANG
ANALISA INFORMASI
SUBBIDANG GEOGRAFI,DEMOOGRAFI DAN SUMBERDAYA ALAM
SUBBIDANG IDEOLOGI POLTIK DAN
EKONOMI
SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA DAN
HANKAM
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
20
(1) Kantor Instansi Vertikal Kemenhan di daerah.
(2) Rumah Jabatan, rumah dinas staf dan anggota instansi
vertikal Kemenhan di daerah.
(3) Fasilitas dan sarana dan prasarana olahraga Kantor
instansi vertikal Kemenhan di daerah.
(4) Gedung pertemuan serba guna untuk anggota
(5) Gedung fasilitas dan sarana penunjang lainnya.
b) Gubernur Kepala Daerah. Gubernur Kepala Daerah
bekerjasama dalam rangka mendukung dan membantu keberadaan
instansi vertikal Kemenhan di daerah dengan memberikan hak pinjam
pakai sarana dan prasarana serta fasilitas milik Pemerintah Daerah
sambil menunggu pembangunan selesai yang dilaksanakan oleh
Kementerian Pertahanan seperti sarana, prasarana dan fasilitas
sebagai berikut:
(1) Pinjam pakai lahan atau lokasi pembangunan kantor.
(2) Kantor Sementara Instansi Vertikal Kemenhan.
(3) Rumah Jabatan/Dinas Staf dan Anggota.
(4) Sarana dan Fasilitas olahraga.
(5) Sarana Transportasi.
c) Kepala Staf Angkatan. Kepala Staf Angkatan dapat
menghibahkan atau pinjam pakai infrastruktur, sarana dan prasarana
yang dimiliki satuan TNI di daerah sampai pembangunan yang
dilaksanakan oleh Kemenhan selesai seperti:
(1) Kantor sementara Perwakilan Kementerian.
(2) Rumah jabatan/dinas staf dan anggota.
(3) Sarana dan fasilitas olahraga.
(4) Sarana transportasi.
21
Penutup
9. Kesimpulan. Hasil pembahasan tentang konsepsi pembentukan organisasi
instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah guna penyelenggaraan fungsi
pemerintahan bidang pertahanan dalam rangka mencapai tujuan nasional, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Pembentukan Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah perlu
segera dilaksanakan melalui pembuatan Peraturan Menteri Pertahanan tentang
pembentukan Instansi Vertikal Kemenhan. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk
Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan
khususnya pasal tentang pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di
daerah.
b. Keberadaan Instansi Vertikal Kemenhan sebagai pengganti Pelaksana
Tugas dan Fungsi Kementerian Pertahanan di daerah yang pada saat ordebaru
dipegang oleh Komando Daerah Militer. Adanya perubahan manajemen tentang
tugas dan wewenang Kementerian Pertahanan sebagai pemegang kebijakan
bidang pertahanan sedangkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di
tingkat operasional. Oleh karena itu keberadaan instansi vertikal kemenhan di
daerah menjadi suatu keniscayaan.
c. Pembentukan Instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah perlu
mendapat dukungan dari semua pihak yaitu dukungan Panglima TNI, Kepala Staf
Ketiga Angkatan, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Hukum dan Ham, Pemerintah Daerah serta tidak ketinggalan
dukungan masyarakat luas.
10. Saran. Berdasarkan pembahasan di atas tentang organisasi Instansi Vertikal
Kemenhan di daerah disarankan beberapa hal sebagai berikut:
a. Pengawakan organisasi instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah
diharapkan sesuai dengan spesialisasi dan kualifikasi personel yang diperlukan
dengan komposisi (5 : 3 : 2) yang berimbang dari ketiga angkatan.
22
b Kementerian Pertahanan disarankan mengajukan permohonan kepada
Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan Instansi Vertikal Kemenhan di
daerah sebagai anggota Forkopimda sebagai perwakilan Kementerian Pertahanan,
mengingat dalam undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014
instansi vertikal Kementerian Pertahanan belum menjadi anggota Forkopimda.
c. Mabes TNI/Angkatan Mendukung dan membantu percepatan pembentukan
instansi vertikal Kementerian Pertahanan di Daerah karena hal tersebut akan
membuka peluang penempatan jabatan bagi Perwira Tinggi dan Perwira
Menengah TNI AU diluar struktur organisasi TNI AU.
11. Wusana Kata. Demikian pembahasan tentang Konsepsi Pembentukan Instansi
Vertikal Kementerian Pertahanan di daerah Guna Mendukung Penyelenggaraan Fungsi
Pemerintahan Bidang Pertahanan Dalam Rangka mencapai Tujuan Nasional, semoga
dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan
selanjutnya.
Jakarta, September 2018
23
UU, PERMEN, KEPPRES
MPR. 2000. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta:
Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015
tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tanggal 8 Mei
2015 tentang Kementerian Pertahanan. Jakarta: Sekretariat Negara. Menhan. Keputusan Menhankam Nomor Kep/012/VII/1988 tanggal 31 Agustus 1988
tentang Penetapan Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai pelaksana Tugas dan Fungsi Departemen Pertahanan dan Keamanan (PTF Dephankam). Jakarta:
Menhan. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang pencabutan
Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Kementerian Pertahanan di daerah. Jakarta:
Menhan. Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : KEP/216/M/III/2012 tanggal 26 Maret
2012 tentang pembentukan DESK PPKP. Jakarta: Menhan. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang
pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (DESK PPKP). Jakarta:
Menhan. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal
30 Januari 2017 tentang Pelaksana Tugas Pokok Perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah (PTP PKP). Jakarta: