Maret-Juni 2015 - perbanas.org filebanknya, lain halnya dengan Indonesia. Di negeri ini, konsolidasi hingga saat ini masih sekadar wacana. Kini, di tengah persiapan menghadapi era

Raden PardedeN

o.1

17

l T

ah

un

XX

XII

l M

are

t-Ju

ni 2

01

5

Konsolidasi Bukan Basa-BasiNita Ernawati:

Mengoptimalkan Kinerja Perbankan Sumut

Agar Tak Berlarut dan Makan Biaya

Dari Redaksi

PENERBITPerhimpunan Bank Nasional (Perbanas)

PELINDUNGPengurus Pusat Perbanas

PEMIMPIN REDAKSIDanny Hartono, Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSIRita Mirasari, Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANAEri Unanto

SIRKULASIWara Sri IndrianiAdrian Burhan

KONSULTANInfobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLANCoverDepan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

Isi

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, display produk, dan suplemen pro!l perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Jalan Perbanas, Karet Kuningan

IZIN PENERBITAN KHUSUS

Wacana

konsolidasi

kembali

mencuat

beberapa waktu

belakangan ini. Sejatinya,

wacana itu telah

didengungkan pascakrisis

1997/1998. Saat itu

Indonesia tengah

disibukkan dengan

pelbagai langkah perbaikan di berbagai lini kehidupan, termasuk

perbankan. Hal yang sama juga dilakukan pemerintah Malaysia terhadap

industri perbankannya. Jika negeri jiran itu berhasil mengonsolidasikan

banknya, lain halnya dengan Indonesia. Di negeri ini, konsolidasi hingga

saat ini masih sekadar wacana.

Kini, di tengah persiapan menghadapi era pasar bebas Association of

Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA) dan era persaingan bebas, wacana tentang konsolidasi kembali

menyeruak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemangku kebijakan industri

perbankan, menyuarakan bahwa konsolidasi merupakan hal yang

mendesak sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing serta

membangun perbankan yang kuat dan sehat. Rencananya, kebijakan atau

roadmap konsolidasi perbankan akan dirampungkan pada semester kedua

2015.

Namun, jika menilik kesiapan perbankan nasional, rasanya konsolidasi

yang sebenarnya masih membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Mengingat, para pelaku usaha dan segenap stakeholders di industri

perbankan masih belum siap.

Langkah konsolidasi sejatinya bisa dimulai di bank-bank milik

pemerintah, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia

(BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri. Namun, ada

sinyalemen dari pemerintah, OJK, dan direksi bank-bank tersebut bahwa

dalam jangka pendek ini fokus yang dilakukan adalah kerja sama

strategis. Misalnya, dalam pengembangan teknologi informasi (TI),

infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM).

!"#"$$%"&' ()$*+#+' *,-)./"0#'*"$'.,)./"0#' 1$*)$,#+"' 2"(' #,3,/2+'

Singapura dan Malaysia yang notabene berhasil mengonsolidasikan

banknya. Alhasil, opsi penggabungan usaha bank-bank milik pemerintah

pun sulit direalisasikan karena mereka akan sulit melayani masyarakat

serta menghabiskan banyak waktu dan biaya.

Segala upaya perbaikan memang memerlukan waktu dan biaya. Yang

lebih utama lagi, membutuhkan komitmen dan perencanaan yang matang.

Konsolidasi merupakan hal mendesak dan tak bisa ditawar lagi demi

mewujudkan cita-cita Indonesia memiliki perbankan yang besar dan kuat.

Pertanyaannya, kapan konsolidasi terealisasi? n

Konsolidasi,Kapan Terealisasi?

No. 117 Tahun XXXII Maret-Juni 2015 PROBANK 1

Daftar Isi

Dari Redaksi.......................................................................1

Perbanas Utama

Konsolidasi Bukan Basa-Basi ........................................3Daya saing menjadi hal penting pada era globalisasi dan

persaingan yang makin ketat. Salah satu upaya yang bisa

dilakukan ialah melakukan konsolidasi.

Memilih Kerja Sama Strategis .......................................6

OJK Terus Dorong Konsolidasi .......................................8

Sekilas Berita

LAPSPI Resmi Berdiri .......................................................9

Kinerja

Menanti Energi Baru dari LTV ......................................10Melambatnya pertumbuhan kredit dan meningkatnya dana

mahal berimbas pada menyusutnya pertumbuhan laba

perbankan. Kelonggaran aturan LTV menjadi angin segar

bagi pertumbuhan kredit.

Aktualita

Menjangkau Masyarakat yang Belum Tersentuh......12Penetrasi dan jangkauan layanan perbankan terhadap

masyarakat Indonesia masih belum maksimal. Guna

mengatasi masalah itu, baru-baru ini regulator terkait

meluncurkan program Laku Pandai.

Agar Tak Berlarut dan Makan Biaya........................14Kehadiran LAPSPI diharapkan mampu menyelesaikan

sengketa antara bank dan nasabah dengan baik. Selain

itu, penyelesaian sengketa diharapkan bisa lebih cepat,

!"#$%&#'()%&'#*&+,-(+*.

Liputan Khusus

Maritim Masih Minim ................................................16/+-!#(& '+*0#*& 12*'(-(& 0+20"#,-& 3*'2*+-(#%& -+4#5(*6#&

sektor maritim memiliki potensi besar dalam

pembangunan ekonomi nasional. Namun, sayang, hingga

saat ini eksplorasi di sektor ini masih minim. Ke depan,

diharapkan perbankan nasional mampu mendorong

kemajuan sektor maritim.

Upaya Stakeholders Angkat Sektor Maritim .....18

!"#$Nita Ernawati,

Ketua Perbanas Sumatera Utara................................20

Mengoptimalkan Kinerja Perbankan Sumut Di tengah lesunya kondisi perekonomian dan jelang

era MEA, segenap stakeholders perbankan, baik di

tingkat pusat maupun daerah, harus bersinergi dan

mengoptimalkan kemampuan. Agar, kinerja dan daya

saing industri perbankan nasional terus meningkat.

Wacana

Perluasan Usaha Membawa Berkah ......................23Perluasan usaha perusahaan pembiayaan mulai

dilakukan sejak akhir tahun lalu. Seperti apa langkah dan

peluangnya?

2 PROBANK No. 117 Tahun XXXII Maret-Juni 2015

Perbanas Utama

Sebagai negara yang memiliki potensi pasar paling

besar di kawasan ASEAN, tentunya Indonesia harus

memiliki bank besar yang bisa melayani seluruh

lapisan masyarakat. Hal itu penting mengingat masih

sangat besar masyarakat Indonesia yang belum tersentuh

layanan perbankan. Selain itu, menjelang dibukanya pasar

bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

untuk sektor perbankan pada 2020, perbankan nasional

semestinya mempersiapkan diri dan meningkatkan daya saing.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah melakukan

konsolidasi.

Konsolidasi Bukan Basa-BasiDaya saing menjadi hal penting pada era globalisasi dan

persaingan yang makin ketat. Salah satu upaya yang bisa

dilakukan ialah melakukan konsolidasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

konsolidasi artinya peleburan dua perusahaan atau lebih

menjadi satu perusahaan. Jika merujuk pada Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, konsolidasi

diartikan sebagai penggabungan.

Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, menilai, Malaysia

jauh lebih siap dalam menghadapi MEA ketimbang Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan aksi merger yang dilakukan tiga

bank asal Malaysia, yakni CIMB Group, RHB Capital, dan

Malaysia Building Society dengan total aset lebih dari 614

miliar ringgit Malaysia atau lebih dari Rp2.300 triliun.


Perbanas Utama

Malaysia dinilai lebih agresif dalam

konsolidasi antarbank daripada

Indonesia yang dianggap masih

berlarut-larut dalam hal konsolidasi

perbankan. Padahal, industri perbankan

nasional harus siap bersaing dalam era

MEA.

Menurutnya, bank hasil konsolidasi

yang dilakukan oleh tiga bank Malaysia

itu akan menjadi bank terbesar di

Malaysia. ÒPadahal, kita sama-sama

menghadapi MEA. Tapi, Malaysia jauh

lebih siap ketimbang kita. Mereka dua

langkah lebih maju daripada kita dalam

konsolidasi perbankan,Ó ujar Sigit.

Walaupun memiliki struktur

permodalan yang kuat, regulator

maupun pelaku perbankan Tanah Air

perlu mempercepat kesiapan dalam

menghadapi MEA. Pasalnya, sejumlah

negara lain telah mempersiapkan diri

menghadapi MEA sejak beberapa tahun

yang lalu melalui mekanisme

konsolidasi perbankan.

Dari sisi total aset, posisi bank

Indonesia dalam pasar ASEAN belum

cukup aman. Tiga bank dengan jumlah

aset terbesar di Indonesia masih berada

di urutan 10 ke bawah. Apabila kita

tidak melakukan aksi, bukan tidak

mungkin bank-bank dari negara lain di

ASEAN akan menyerbu Indonesia dan

Indonesia hanya akan menjadi pasar.

Sigit meyakini, salah satu upaya

mengatasinya ialah dengan memperkuat

aset perbankan Indonesia melalui upaya

konsolidasi. Konsolidasi antarbank

dapat meningkatkan kapasitas aset bank

sehingga bank hasil konsolidasi akan memiliki modal dan aset

yang lebih besar untuk memudahkan ekspansi bisnis.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad,

mengaku, sejauh ini pihaknya tengah menyusun roadmap

konsolidasi perbankan. Rencananya, roadmap tersebut akan

selesai pada pertengahan 2015. Dalam roadmap, konsolidasi

tidak hanya bisa dilakukan oleh sesama bank, tapi juga dapat

dilakukan oleh bank dengan perusahaan asuransi maupun

dengan perusahaan pembiayaan ( !"#$%&'&()).

ÒKami (OJK) ingin konsolidasi diartikan dengan makna

yang lebih luas karena bank sekarang sudah ada yang punya

perusahaan asuransi, punya anak perusahaan lainnya,Ó jelas

Muliaman.

Menurut Muliaman, konsolidasi dalam konsep OJK yang

baru ini bertujuan untuk mencapai industri keuangan yang

lebih kompetitif dan memiliki daya tahan yang kuat

mengingat akan diberlakukannya MEA. ÒIni Ôkan salah satu

alatnya, yakni dengan konsolidasi, untuk dapat berdaya saing,Ó

ucapnya.

Dia mengaku, sejauh ini roadmap

konsolidasi tersebut tengah dibahas dan

belum rampung. Namun, OJK akan

mengutamakan hal ini dan akan

dirampungkan dalam pertengahan 2015.

ÒRoadmap-nya masih belum selesai,

tapi intinya konsolidasi penting dalam

rangka mewujudkan persaingan di MEA

ini,Ó tegas Muliaman.

Para pelaku usaha di sektor

perbankan mendesak agar roadmap

konsolidasi perbankan bisa segera

rampung. Pasalnya, roadmap tersebut

secara terperinci akan memberikan arah

yang lebih jelas dalam hal konsolidasi

perbankan di dalam negeri. Konsolidasi

dapat membesarkan ukuran (size) suatu

bank, baik secara alami maupun market

driven. Konsolidasi perbankan bisa

menggunakan cara merger ataupun

akuisisi.

Sementara itu, Anggota Komisi XI

DPR RI, Andreas Eddy Susetyo,

menyatakan, konsolidasi perbankan

nasional mendesak dilakukan untuk

menghadapi persaingan skala global

dan untuk mengembangkan industri

perbankan dalam negeri itu sendiri.

Selain bertujuan meningkatkan daya

saing, konsolidasi perbankan dalam

lingkup nasional bisa meningkatkan

!"# $"#% &'$()&'$(%$'"#*$'+% & ,-.'%

turunnya suku bunga kredit. Dengan

suku bunga bank yang turun, aktivitas

perekonomian nasional pun akan

meningkat dan fungsi intermediasi

berjalan. Dalam lingkup global,

keunggulan konsolidasi dapat merambah pasar yang lebih luas

secara maksimal.

Namun, pemerintah harus mempunyai peta bank-bank

terlebih dahulu sebelum melakukan konsolidasi. Pola aplikatif

dalam melakukan konsolidasi bank-bank nasional juga bisa

dilakukan melalui pembentukan rekayasa holding. ÒAtau,

dengan merger sungguhan, benar-benar digabung. Atau,

kemudian bank-bank kuat mengakuisisi bank-bank kecil,Ó ujar

Andreas.

Hal senada disampaikan Telisa Aulia Falianty, pengamat

ekonomi dari Universitas Indonesia. Menurutnya, konsolidasi

memang menjadi hal yang mendesak, tapi perlu ada

persiapan. Jadi, langkah awal konsolidasi harus dilakukan

pada bank-bank yang siap, seperti bank-bank pemerintah.

Empat bank besar, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN,

menurutnya, sudah diarahkan menuju konsolidasi. ÒSudah

diarahkan, tapi ada ego instansi. Itu wajar, tapi kita

kedepankan kepentingan nasional yang lebih besar lagi,Ó kata

Telisa.

Para pelaku usaha di sektor perbankan mendesak agar roadmap konsolidasi

perbankan bisa segera rampung. Pasalnya, roadmap

tersebut secara terperinci akan memberikan arah yang

lebih jelas dalam hal konsolidasi perbankan di

dalam negeri.


Masih Belum Siap?

Bank-bank BUMN diharapkan melakukan konsolidasi agar

bisa bersaing dengan bank-bank di kawasan ASEAN. Salah

satu langkah konsolidasi, seperti diungkapkan Ketua Umum

Perbanas, Sigit Pramono, yang juga penulis buku Mimpi

Punya Bank Besar, ialah merger antarbank BUMN, yaitu

merger BNI dengan Bank Mandiri, lalu dilanjutkan dengan

mengakuisisi BTN.

Sigit mengakui, konsolidasi bank-bank BUMN tidak mudah

karena akan menghadapi tantangan dari banyak stakeholders

dari bank BUMN. Dalam buku Mimpi Punya Bank Besar ada

tujuh skenario besar dalam penataan perbankan.

Pertama ialah merger BNI dengan Bank Mandiri. Kedua,

pendirian Bank Pembangunan Indonesia dengan modal Rp100

triliun yang diikuti merger dengan seluruh bank pembangunan

daerah (BPD) di Indonesia sebagai langkah ketiga. Keempat,

BRI tetap fokus pada UMKM. Kelima, penguatan permodalan

bank swasta nasional. Keenam, penggabungan bank-bank

syariah yang dimiliki BUMN. Ketujuh, pembentukan

perusahaan induk untuk menaungi bank-bank BUMN.

Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan konsolidasi

bank-bank BUMN menjadi prioritas dalam jangka pendek ini.

Pemerintah lebih condong mendorong kerja sama strategis

atau sinergi antarbank BUMN.

Hal tersebut pernah disinggung Wakil Presiden Jusuf Kalla

(JK). Menurut JK, opsi penggabungan usaha bank-bank milik

negara sulit direalisasikan karena akan sukar melayani

masyarakat serta menghabiskan banyak biaya dan waktu. JK

menilai, konsolidasi bank pelat merah melalui merger

membutuhkan proses penyesuaian yang rumit.

/ $0'$% 1-2+'3%. $4-4-(%5'$0%& "',% 4'$%6#+'5'3%0 *0,'!"%

yang luas, katanya, pelayanan jasa perbankan tidak mungkin

dilakukan oleh satu bank pemerintah saja. Indonesia tidak bisa

menerapkan konsolidasi perbankan seperti yang dilakukan

Singapura dan Malaysia. Hal yang perlu dilakukan bank-bank

pemerintah ialah fokus menjalankan usaha sesuai dengan

segmennya, misalnya

BRI fokus pada

segmen UMKM,

BTN berkonsentrasi

pada segmen

properti dan

perumahan,

sementara Bank

Mandiri dan BNI

berbisnis di segmen

industri dan

korporasi.

Saat ini

pemerintah lebih

fokus mendorong

sinergi bank-bank

BUMN, khususnya

dalam bidang

infrastruktur

teknologi, melalui

penyatuan '!#* '#$(+

#)""),+ '(-$&) (ATM) dan )")(#,*&$(+ .'#'+ ('/#!,) (EDC).

Skema sinergi tersebut ditargetkan rampung pada Juni.

Dengan demikian, bank-bank BUMN diharapkan makin

memiliki pijakan yang kuat di pasar Tanah Air dalam

implementasi MEA.

Hal itu pun diamini oleh para direksi bank-bank BUMN.

Bank-bank BUMN lebih memilih kerja sama strategis

ketimbang penggabungan. Menurut Direktur Utama BNI,

Achmad Baiquni, pola kerja sama atau sinergi antarbank

789:%4#,'"'% + &#3% !"# $;

Baiquni mengungkapkan bahwa bentuk sinergi antarbank

BUMN tidak harus dilakukan dengan menyatukan dua atau

tiga bank. Sinergi bisa dilakukan melalui kerja sama seperti

dalam pemasaran bisnis bank, kredit maupun sharing

infrastruktur jaringan antarbank BUMN. Kerja sama atau

konsolidasi antarbank jauh lebih baik ketimbang harus

melakukan merger. ÒKarena merger ini Ôkan ada tindakan

hukumnya dan menyamakan kultur dari satu bank dengan

bank lainnya. Makanya, itu Ôkan memakan waktu lama,Ó tukas

Baiquni.

Menanggapi wacana merger antarbank BUMN, yakni Bank

BNI dan Bank Mandiri, OJK menilai, penggabungan atau

merger tidak harus dipaksakan. Deputi Komisioner Bidang

Perbankan OJK, Irwan Lubis, mengatakan, bank BUMN

tersebut ada baiknya terlebih dahulu fokus terhadap

konsolidasi strategis. ÒEnggak mesti (merger). Lebih bagus

fokus dulu konsolidasi strategis,Ó ujar Irwan.

Konsolidasi strategis, menurut Irwan, ialah bagaimana

2 $#$0('<('$%4'5'% "'#$0% <#'.%&'$(%2 +'+-#% & ,&'0'#% !"# $"#;%

Tiap bank, misalnya, bisa bekerja sama dalam pengembangan

teknologi informasi (TI), infrastruktur, SDM, penyediaan

mesin EDC, ATM, atau pengintegrasian pusat-pusat pelatihan

sehingga standar perbankan dalam negeri sama di MEA.

ÒMaping dulu saja. Sebenarnya kalau kaitannya MEA ialah

bagaimana mereka meningkatkan daya saing melalui

!"# $"#=>% <-('"% ?,6'$;%n


Perbanas Utama

Segenap stakeholders perbankan nasional tengah sibuk

menyiapkan diri dan meningkatkan daya saing guna

menghadapi pasar bebas dan era globalisasi. Salah

satu upaya yang tengah didorong ialah konsolidasi.

Upaya ini dinilai mampu meningkatkan kualitas, kapasitas,

dan daya saing perbankan nasional. Alhasil, momentum pasar

bebas bisa dimaksimalkan dan menguntungkan para pelaku

usaha di Tanah Air.

Belakangan ini para pelaku usaha perbankan nasional,

termasuk pemerintah sebagai pemilik bank pelat merah atau

badan usaha milik negara (BUMN), tengah berupaya

meningkatkan kapasitas bisnis dan permodalan. Pemerintah

berencana memperkuat permodalan bank-bank pelat merah

Memilih Kerja Sama StrategisIndustri perbankan nasional mendapatkan tantangan persaingan yang makin

tajam jelang era pasar bebas. Guna menghadapi tantangan tersebut, perbankan

nasional sudah semestinya mempersiapkan diri dengan baik.

atau bank-bank BUMN

agar bisa bersaing di

kancah Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA).

Untuk itu, pemerintah

melalui Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) terus

mendorong upaya merger

antarbank BUMN. Bank

Negara Indonesia (BNI)

dan Bank Mandiri

merupakan dua bank besar

milik pemerintah yang

sebelumnya dikabarkan

akan segera melakukan

proses merger.

Namun, Direktur Utama

BNI, Achmad Baiquni,

tidak setuju jika penguatan

permodalan bank-bank pelat

merah harus dilakukan

dengan cara merger.

Baiquni lebih setuju kalau

bank-bank BUMN

melakukan kerja sama ketimbang merger.

Sebagai pemimpin bank milik pemerintah pertama di

Indonesia sejak masa kemerdekaan, Baiquni merasa, kerja

"'2'% '$<',&'$(%789:%'('$% + &#3% !"# $%4#&'$4#$0('$%

dengan menyatukan dua atau tiga bank. ÒKonsolidasi, BNI

pro. Namun, bentuknya tidak harus merger, tapi konsolidasi

kerja sama,Ó kata Baiquni.

Dia menyarankan beberapa bentuk kerja sama yang bisa

dilakukan antarbank BUMN, antara lain kerja sama dalam

pemasaran bisnis dan kredit atau sharing infrastruktur jaringan

antarbank BUMN. ÒMisalnya saja, ATM ('!#* '#$(+ #)""),+

'(-$&)) BNI bisa di-share atau dipakai nasabah-nasabah

bank BUMN lainnya,Ó tutur Baiquni.


Menurut Baiquni, sharing infrastruktur

ATM merupakan salah satu cara efektif

untuk memaksimalkan pangsa pasar di

seluruh Indonesia dengan biaya yang lebih

murah. Bank-bank milik pemerintah bisa

saling mengisi kebutuhan infrastruktur,

terutama di daerah yang masih minim

infrastruktur perbankan.

Selain itu, Baiquni menilai, konsolidasi

'$<',&'$(% 1'-3% + &#3% !"# $%( <#2&'$0%

merger, yang membutuhkan proses dan

waktu cukup lama. Pasalnya, proses merger

membutuhkan tindakan hukum. Selain itu,

tidak mudah menyamakan kultur antara satu

bank dengan bank lainnya. ÒIni menyangkut

budaya dari satu bank dengan bank lainnya.

Ini memerlukan waktu juga,Ó ujar Baiquni.

Kendati tak setuju dengan skema merger, Baiquni

memahami pola pikir pemerintah. Menurutnya, memperkuat

permodalan perbankan melalui skema merger tidaklah salah

karena arahan pemerintah maupun regulator, yakni untuk

memperbesar pangsa pasar, sejalan dengan implementasi

MEA. ÒKonsolidasi tujuannya untuk perbesar pangsa pasar.

Namun, caranya enggak selalu dengan merger, melainkan

kerja sama bisnis saja atau kerja sama di bidang pelatihan

juga bisa dilakukan,Ó tukas Baiquni.

Hal senada juga disampaikan Direktur Utama Bank

Tabungan Negara (BTN), Maryono. Dia tidak

mempermasalahkan rencana pemerintah mengonsolidasikan

bank-bank BUMN. Menurutnya, konsolidasi adalah strategi

2 $-1-% !"# $"#;% @A-1-'$$5'% '4'+'3%-$<-(% !"# $"#% 4'$% B'0',%

bank) lebih fokus,Ó ujar Maryono.

9',5*$*%2 $0-$0('.('$=% !"# $"#% 4'.'<% 4#C'.'#% ( <#('%

bank-bank milik pemerintah saling berbagi pengalaman dan

kompetensi serta infrastruktur. Sehingga, terjadi kesamaan

standar kualitas pelayanan dan kompetensi pada bank-bank

milik pemerintah.

Dalam hal infrastruktur, misalnya, keempat bank milik

pemerintah sama-sama memiliki ATM. Sebaiknya, tambah

Maryono, nasabah keempat bank milik pemerintah itu dapat

bertransaksi di seluruh ATM keempat bank tersebut. Apalagi,

Bank Rakyat Indonesia (BRI) bakal mempunyai teknologi

informasi (TI) yang kapasitasnya luar biasa dengan

meluncurkan satelit, sehingga TI bank-bank pemerintah dapat

bergabung dengan BRI. ÒKalau kita, misalnya, beli TI,

masing-masing berapa investasinya. Namun, kalau yang beli

satu, kita sewa, mungkin sewanya tidak mahal karena sama-

sama bank pemerintah,Ó kata Maryono.

Sama halnya dengan sumber daya manusia (SDM) yang

dimiliki bank-bank milik pemerintah. Kendati keempat bank

tersebut memiliki strategi dan fokus yang berbeda, pada

dasarnya bisnis bank relatif serupa. Konsolidasi dapat

dilakukan untuk menyetarakan standar kualitas pelayanan

bankir-bankir bank pemerintah. Ò(Dengan begitu), akan terjadi

kesamaan kompetensi sehingga keahlian bankir bank

pemerintah sangat mumpuni dan sama rata,Ó tukas Maryono.

BTN adalah bank yang nyaris diakuisisi Bank Mandiri

pada 2014, walau proses akuisisi tersebut

pada akhirnya batal terlaksana. Salah

satunya karena ada penolakan yang kuat

dari serikat pekerja BTN. Namun, saat ini

proses konsolidasi bank milik pemerintah

terus berjalan, yang dimulai dari

penggunaan mesin ATM secara bersama-

sama antarbank pemerintah yang sebentar

lagi akan segera terwujud.

Kendati demikian, Maryono berharap,

proses konsolidasi tak hanya sebatas

penggunaan mesin ATM secara bersama,

tapi juga pada layanan-layanan perbankan

lainnya. Misalnya, pada program e-money,

e-payment, hingga pembiayaan kredit

bersama.

Sementara itu, Budi Gunadi Sadikin,

Direktur Utama Bank Mandiri, mendukung rencana

konsolidasi bank-bank BUMN. Menurutnya, konsolidasi

dibutuhkan untuk menciptakan bank dengan kapital yang besar

sebagai persiapan menghadapi era pasar bebas keuangan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2020.

Bank dengan modal yang besar tak hanya diperlukan untuk

bersaing dengan bank-bank asing di kawasan ASEAN, tapi

juga untuk mendukung pendanaan proyek-proyek infrastruktur

yang membutuhkan dana sangat besar. Sementara, kemampuan

perbankan nasional untuk membiayai proyek jangka panjang,

seperti pembangunan infrastruktur, sangatlah terbatas.

Lihat saja, sepanjang 2014 Bank Mandiri menyalurkan

kredit infrastruktur sekitar Rp90 triliun. Sedangkan,

pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp1.000 triliun untuk

mendanai proyek infrastruktur per tahunnya.

Menurut Budi, konsolidasi menjadi jalan terakhir untuk

memperkuat permodalan bank-bank BUMN. ÒUntuk

memperoleh permodalan yang besar, bank pelat merah

memiliki tiga jalan: pengurangan dividen, rights issue, dan

konsolidasi. Melalui rights issue, bank BUMN sangat terbatas

karena kepemilikan saham pemerintah rata-rata sudah 60%,Ó

terang Budi.

Selain itu, tambah Budi, untuk bisa melakukan rights issue,

Bank Mandiri membutuhkan penyertaan modal negara (PMN)

agar pemerintah bisa mempertahankan porsi kepemilikannya

sebesar 60% di Bank Mandiri. Namun, rencana rights issue

Bank Mandiri pun kandas karena Bank Mandiri tak

mendapatkan dana PMN.

Pengurangan dividen menjadi opsi berikutnya yang dapat

ditempuh untuk memperkuat permodalan. Menurut Budi,

pemotongan dividen dapat menjadi penambah modal, selain

dari dana PMN. Pemerintah pun telah memangkas setoran

dividen bank-bank BUMN, dari 30% menjadi 20%.

Kendati demikian, bank-bank BUMN masih belum bisa

menyusul ketertinggalannya dari bank-bank lain di kawasan

ASEAN dalam hal permodalan. Lihat saja Bank Mandiri,

bank terbesar di Indonesia. Di kawasan ASEAN, Bank

Mandiri hanya menempati peringkat ketujuh dari sisi

permodalan. ÒKalau cara itu sudah tidak mungkin atau tidak

cukup, konsolidasi harus dilakukan,Ó tegas Budi. n


Perbanas Utama

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

sebagai regulator industri

perbankan di Tanah Air terus

menyuarakan agar perbankan

$'"#*$'+% &#"'%2 +'(-('$% !"# $"#% 4#% " 0'+'%

sisi dan meningkatkan daya saingnya.

Mengingat, persaingan bisnis akan makin

ketat menjelang dibukanya pasar bebas

ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA) untuk perbankan pada 2020. Guna

mewujudkan hal itu, segenap stakeholders

industri perbankan nasional, termasuk OJK,

tengah gencar mendorong konsolidasi.

Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan

Komisioner OJK, mengatakan, rencana

konsolidasi perbankan memang harus terus

dilanjutkan, tapi mesti dilakukan dengan

hati-hati. Menurutnya, melalui konsolidasi,

permodalan bank yang sebelumnya rendah

akan jadi lebih baik dan meningkat.

Terutama, untuk bank-bank yang masih berada di kelompok

bank umum kegiatan usaha (BUKU) 1 yang notabene

kesulitan naik kelas. Bank yang masuk dalam kategori ini

akan dipaksa meningkatkan permodalannya dengan cara

konsolidasi, baik melalui merger maupun akuisisi, selain

dengan penambahan modal sendiri oleh pemegang sahamnya.

ÒKalau lembaga keuangan kami lihat lebih baik

konsolidasi, maka kami akan dorong mereka untuk

konsolidasi,Ó kata Muliaman. Dorongan konsolidasi tak hanya

untuk lembaga keuangan bank, tapi juga lembaga keuangan

nonbank.

Melalui konsolidasi, jumlah perbankan nasional diharapkan

bisa jauh berkurang. Pihak OJK berharap, dengan mendorong

perbankan melakukan konsolidasi, jumlah maksimal

perbankan yang beroperasi di Tanah Air hanya sebanyak 60

bank dalam tempo 10 tahun ke depan. Sementara, saat ini

jumlah perbankan di Indonesia mencapai 119 bank, yang

dinilai otoritas masih terlalu banyak.

Konsolidasi yang akan dilakukan tak hanya menyasar bank

umum. Bank-bank syariah pun akan mengalami hal sama.

OJK Terus Dorong KonsolidasiRendahnya tingkat permodalan menjadi salah satu permasalahan krusial yang membayangi industri

perbankan nasional. Salah satu upaya yang tengah digencarkan otoritas terkait ialah mendorong

konsolidasi. Ke depan, perbankan nasional diharapkan memiliki daya saing yang lebih mumpuni.

Setidaknya, OJK sudah menyarankan agar

bank-bank syariah pelat merah melakukan

konsolidasi terlebih dahulu sebelum

akhirnya melakukan penggabungan usaha

atau merger. Konsolidasi yang dimaksud

antara lain untuk menyamakan strategi

perusahaan, terutama untuk menghadapi

era MEA. Selain itu, untuk meningkatkan

kemampuan teknologi informasi (TI) dan

sumber daya manusia (SDM) setiap bank.

Sementara itu, menurut Deputi

Komisioner Bidang Pengawasan

Perbankan OJK, Mulya E. Siregar,

dengan melakukan konsolidasi,

kemampuan setiap perbankan, khususnya

perbankan syariah, yang digabungkan

akan menjadi setara. Sebaliknya, jika tak

ada konsolidasi sebelum penggabungan,

pangsa pasar perbankan syariah yang

telah ada bisa jadi justru direbut

perbankan konvensional.

Sebelumnya, wacana penggabungan bank umum syariah

sudah didengungkan. Namun, hal itu belum dapat

direalisasikan tahun ini. Menurut Mulya, penundaan ini

diperlukan karena bank-bank tersebut membutuhkan waktu

yang tak sebentar untuk melakukan sinkronisasi.

Sebelum melakukan penggabungan, tambah Mulya,

perbankan harus menyamakan level strategis, baik nilai

maupun visi mereka ke depan dalam menghadapi MEA.

Setelah itu, penyamaan berikutnya dilakukan ke tingkat

/"'0$&1+%)"., SDM, dan TI.

ÒKalau (merger dilakukan) sekarang, agak timpang. ItÕs take

time, makan waktu sampai dua-tiga tahun. Makanya, dilakukan

bertahap. Setelah itu, business plan-nya. Kalau langsung

digabung dan sinergi dilakukan setelahnya, akan repot dan

lama,Ó ungkapnya kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Mulya sepakat bahwa merger bank syariah

juga sangat penting sehingga pengawasan OJK terhadap

industri tersebut lebih mudah. Namun, ia mengingatkan, proses

merger mesti dilakukan dengan hati-hati. n


Sekilas Berita

LAPSPI Resmi Berdiri

Pada 28 April 2015 dilakukan penandatanganan dan

penyerahan akta pendirian Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

untuk sektor perbankan, penjaminan, pembiayaan dan

pergadaian serta modal ventura di Gedung Radius

Prawiro, lantai 25, Bank Indonesia, Jakarta. Lembagai ini

didirikan atas inisiatif enam asosiasi sektor perbankan,

yakni Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Perhimpunan

Bank-Bank Internasional Indonesia (Perbina), Asosiasi Bank

Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia

(Asbisindo), dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat

Indonesia (Perbarindo).

Hadir dalam acara tersebut Kusumaningtuti

Sandriharmy Soetiono, Anggota Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Irwan Lubis, Deputi

Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan OJK; Firdaus

Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan

Nonbank OJK; serta pengurus enam asosiasi perbankan.

Dalam sambutannya, Kusumaningtuti menandaskan

bahwa lembaga ini harus mampu melayani penyelesaian

sengketa konsumen dan harus bertindak profesional

dalam menjalankan tugasnya. Lembaga yang akan

beroperasi pada awal Januari 2016 ini menyediakan

mediator, ajudikator, dan arbiter dalam penyelesaian

sengketa. n


Kinerja

Medio Mei lalu Bank Indonesia (BI) memutuskan

untuk menahan BI Rate di level 7,5%.

Keputusan tersebut diambil untuk mencapai

!"#$ % &'(!)&% *!'#% +&,!)!'#% ,$-$"&' !.% )$/$)!"%

4% plus minus 1% pada 2015. Langkah yang diambil BI itu

sebetulnya sudah dapat diprediksi, mengingat aneka

$0),$0 !)&% &'(!)&% ,$'*1-/!'#% &'(!)&% /&)!% +&0$232!% +$'#!'%

baik.

Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI, mengatakan, selain

memutuskan untuk menahan BI Rate di level 7,5%, BI

menahan suku bunga !"#$%&' ()*%+%&, (Fasbi) di level 5,5% dan

+!- %-.' ()*%+%&, di level 8%. Penetapan BI Rate tentu

berimplikasi pada sektor perbankan. Sebelumnya, ketika BI

menurunkan BI Rate dari level 7,75%, suku bunga simpanan

pun bergerak turun. Pada Januari 2015 suku bunga kredit

modal kerja dan kredit investasi menurun masing-masing

menjadi 12,29% dan 12,78%.

Perbankan kemudian mengalihkan beban bunganya ke

kredit konsumsi yang permintaannya cenderung masih lebih

baik dibandingkan dengan kredit produktif. Terbukti, tingkat

suku bunga kredit konsumsi pada Januari 2015 justru

meningkat menjadi 13,40%.

Menanti Energi Baru dari LTVMelambatnya pertumbuhan kredit dan meningkatnya dana mahal berimbas

pada menyusutnya pertumbuhan laba perbankan. Kelonggaran aturan LTV

menjadi angin segar bagi pertumbuhan kredit.

Melambatnya ekonomi domestik pada

awal 2015 memang telah mengoreksi

kinerja perbankan. Hingga Februari 2015,

aset perbankan secara year on year (yoy)

hanya tumbuh 16,25% menjadi

Rp5.683,17 triliun. Kredit pun tumbuh di

bawah pencapaian 2014, yakni sebesar

12,18% menjadi Rp3.665,69 triliun.

Sementara, dana pihak ketiga (DPK),

meski tumbuh 15,20% menjadi

Rp4.151,45 triliun, banyak bergeser ke

dana-dana mahal, seperti deposito atau

tabungan ÒrasaÓ deposito yang menekan

net interest margin (NIM). Laba setelah

pajak perbankan pun hanya tumbuh

tipis, yakni 4,20% menjadi Rp18,07

triliun.

Hal itu menggambarkan tekanan yang

dihadapi industri pada awal 2015. Bank-

bank jumbo, seperti Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia

(BRI), pun menghadapi tekanan NIM yang memangkas laba

mereka. Hingga Maret 2015, Bank Mandiri mencatatkan laba

bersih sebesar Rp5,1 triliun atau tumbuh tipis 4,3% bila

dibandingkan dengan perolehan laba bersih pada periode yang

sama 2014. Hal sama dialami BRI yang labanya hanya

tumbuh 3,38%, dari Rp5,9 triliun pada Maret 2014 menjadi

Rp6,1 triliun pada Maret 2015. Pada periode tersebut margin

bunga bersih (NIM) BRI turun dari 9,06% menjadi 7,57%.

Menurut Asmawi Syam, Direktur Utama BRI, tertekannya

NIM BRI disebabkan oleh upaya BRI dalam menjaring

likuiditas. Dana mahal yang dijaring BRI telah menggerus

NIM dan berimbas pada labanya. Senada dengan Asmawi,

Budi G. Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, pun

mengakui bahwa Bank Mandiri bertahan di ruang sempit

untuk mencetak pertumbuhan. ÒTahun ini masih tahun yang

cukup challenging untuk perbankan. Kami akan lakukan

langkah-langkah konservatif. Namun, kami juga harus bisa

memastikan pertumbuhan kredit bisa tetap terjaga,Ó ujar Budi.

Tidak demikian halnya dengan Bank Negara Indonesia

(BNI). Meski mengaku dihadapkan pada tantangan yang sulit

di tengah perlambatan ekonomi, BNI masih berhasil


KINERJA PERBANKAN 2013 - 2015 *) (Dalam Rp Miliar)

(%) Maret Maret (%)

Dalam persen Capital Adequacy Ratio (CARReturn on Asset (ROA

Pendapatan Operasional (BO/PO) Net Interest Margin (NIMLoan to Deposit Ratio (LDR

membukukan pertumbuhan laba double digit, yakni sebesar

17,7% pada Maret 2015.

Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI, mengatakan,

kenaikan laba BNI didorong oleh pertumbuhan kredit yang

mencapai 9,1%. Selain itu, BNI berhasil mengantongi

pertumbuhan pendapatan nonbunga sebesar 23,8%. Kedua hal

itu menjadi penyumbang perolehan laba BNI pada triwulan

pertama 2015.

Hal serupa dialami Bank Central Asia (BCA), yang labanya

juga tumbuh double digit. Hingga triwulan pertama 2015,

/!'0%*!'#%/$"!42&!)&% +$'#!'%5"1,%67!"1-% &'&%-$-/1010!'%

laba bersih Rp4,1 triliun atau tumbuh 10,7% dibandingkan

dengan periode yang sama 2014. Pertumbuhan laba BCA

didorong oleh pendapatan operasionalnya yang naik 13,2%.

ÒPertumbuhan yang kami raih berkat keunggulan (kami)

dalam transaksi perbankan dan posisi likuiditas yang sangat

kuat,Ó terang Jahja Setiaatmadja, Direktur Utama BCA.

8$'1"1''*!%,"34 !/&2& !)% ,$"/!'0!'%-$'7!+&% 9$"-&'%/$ !,!%

perbankan sangat terpengaruh perlambatan ekonomi yang

terjadi. Sebab, melambatnya ekonomi disertai dengan

meningkatnya risiko pada beberapa skala bisnis yang dibiayai

bank. Tingginya suku bunga akibat tekanan likuiditas

berakibat pada menurunnya permintaan kredit dan

meningkatnya risiko. Kedua hal itu praktis mengoreksi laba

perbankan.

Di tengah kerentanan ekonomi yang terjadi, perbankan

dituntut untuk lebih selektif dalam mengucurkan kredit.

Berdasarkan data BI per Januari 2015, ada tiga sektor

lapangan usaha yang menjadi primadona perbankan, yakni

perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta

pertanian, perburuan, dan kehutanan.

Program pemerintah untuk mendorong penyaluran kredit ke

sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun terus

berjalan. Berdasarkan data BI, untuk penyaluran kredit ke

segmen tersebut, Pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi

57%, diikuti Sumatera dan Kalimantan.

Ryan Kiryanto, pengamat perbankan, mengatakan, ke depan

perbankan masih akan dihadapkan pada kondisi yang

menantang di tengah perlambatan ekonomi, ketidakpastian

politik, dan lambatnya pemulihan ekonomi global. Namun,

masih ada peluang yang dapat dimanfaatkan sektor perbankan

bila program-program yang dicanangkan pemerintah benar-

benar berjalan. Pembangunan infrastruktur, mega proyek

sektor energi (kelistrikan) 35.000 megawatt, dan

pemberdayaan ekonomi maritim diharapkan dapat kembali

menggerakkan sektor riil dan berkontribusi pada pertumbuhan

ekonomi nasional.

Sektor maritim, misalnya. Sektor ini memiliki potensi yang

sangat besar dengan luas laut mencapai 5,9 juta kilometer

persegi dan panjang pantai 95.000 kilometer persegi. Agus

D.W. Martowardojo mengatakan bahwa ekonomi maritim

memiliki potensi sebesar US$1,2 triliun per tahun. Sektor itu,

lanjutnya, lebih besar daripada produk domestik bruto (PDB)

Indonesia. ÒNamun, sektor kelautan sendiri baru menyumbang

2,3% dari PDB,Ó imbuh Agus.

Untuk mendorong kredit perbankan, BI berencana untuk

melonggarkan aturan loan to value (LTV), dari 70% menjadi

80%. Dengan begitu, uang muka atau down payment (DP)

yang harus dikeluarkan turun menjadi 20% dari sebelumnya

30%. ÒAturan ini akan selesai pada Juni mendatang, dan ini

akan memengaruhi pertumbuhan kredit sekitar 1%,Ó tambah

Agus.

:*!'%-$-,"$+&0)&;% +$'#!'% &'(!)&% *!'#%+&,"3*$0)&0!'%

berada di kisaran 4,0%-5,0% dan pertumbuhan ekonomi

sekitar 5,0%-5,4% pada 2015, maka pertumbuhan kredit

diperkirakan berada di kisaran 15%-17% pada 2015.

Sementara, pertumbuhan dana diprediksi berada di kisaran

14%-16%. n


Aktualita

Masyarakat Indonesia yang belum tersentuh

layanan perbankan dan keuangan lainnya masih

sangat banyak. Hal tersebut tentunya akan

berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi

nasional ke depan. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

pun meluncurkan sebuah program untuk memperluas

jangkauan perbankan terhadap masyarakat yang masih belum

mengenal dan tersentuh layanan serta produk perbankan.

Program yang dimaksud ialah Layanan Keuangan Tanpa

Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau dikenal dengan

sebutan Laku Pandai.

Melalui program yang dimulai sejak akhir Maret lalu itu,

nantinya nasabah perbankan tidak hanya terpusat di kota-kota

Menjangkau Masyarakat yang Belum TersentuhPenetrasi dan jangkauan layanan perbankan terhadap masyarakat

Indonesia masih belum maksimal. Guna mengatasi masalah itu, baru-baru

ini regulator terkait meluncurkan program Laku Pandai.

besar, tapi juga mencakup semua

yang ada di pelosok Nusantara.

Saat ini atau pada tahap awal baru

ada empat bank yang sudah

mendapat persetujuan untuk bisa

menjalankan program tersebut.

Keempat bank tersebut ialah Bank

Rakyat Indonesia (BRI), Bank

Mandiri, Bank Tabungan Pensiunan

Nasional (BTPN), dan Bank

Central Asia (BCA). Nantinya akan

ada lagi 13 bank yang siap

menyusul untuk menjalankan

program tersebut sehingga totalnya

mencapai 17 bank sampai dengan

akhir tahun ini.

Dengan layanan tersebut, pihak

perbankan dalam memasarkan

produknya tidak lagi melalui kantor

cabang, tapi bisa melalui agen-agen

yang sudah ditunjuk. Agen Laku

Pandai bisa berupa pedagang warung

dan toko kelontong ataupun individu.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad,

mengatakan, dari keempat bank yang sudah siap menjalankan

program tersebut, setidaknya akan direkrut 128.309 agen. Jika

ke-13 bank lainnya juga menjalankan program Laku Pandai

pada tahun ini, diperkirakan jumlahnya akan mencapai

350.000 agen sepanjang tahun ini dengan cakupan 75%

wilayah Indonesia.

ÒDalam tiga tahun ke depan, saya perkirakan agen-agen

Laku Pandai akan ada di semua wilayah Indonesia. Laku

Pandai akan menyediakan produk-produk keuangan yang

sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat yang belum dapat terjangkau layanan keuangan

saat ini,Ó ujarnya.


Diluncurkannya program Laku

Pandai ini diharapkan dapat mendukung

program keuangan inklusif sesuai

dengan tujuan pemerintah Indonesia

yang dicanangkan dalam Strategi

Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

pada 2012 lalu. Diberlakukannya

program ini dikarenakan banyaknya

anggota masyarakat yang belum

mengenal, menggunakan, atau

mendapatkan layanan perbankan dan

layanan keuangan lainnya karena

terhambat lokasi yang jauh atau adanya

biaya dan persyaratan yang

memberatkan.

Awalnya, pada program Laku Pandai

ini masyarakat akan diberikan layanan

perbankan dalam bentuk simpanan.

Jadi, masyarakat bisa menyimpan dan

memanfaatkan uang yang dimilikinya

dengan lebih mudah, aman, dan cepat.

Setelah menabung secara berkala dan

dinilai baik oleh pihak perbankan,

nasabah bisa mengajukan kredit atau pembiayaan mikro untuk

tujuan produktif dan mendukung keuangan inklusif tadi.

Produk awal yang disediakan melalui program Laku Pandai

ini ialah tabungan dengan karakteristik /)$%*' $)0%-.')**#1-&

(BSA), kredit/pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk

keuangan lainnya seperti asuransi mikro.

Tabungan berkarakteristik BSA merupakan produk yang pas

untuk dikenalkan melalui program ini karena memiliki

beberapa kelebihan. Kelebihan yang dimaksud di antaranya

tidak adanya minimum saldo maupun transaksi setor tunai,

batas maksimum saldo tiap saat ialah Rp20 juta dan batas

penarikan kumulatif selama sebulan Rp5 juta, dan tidak

adanya administrasi bulanan yang dikenakan untuk pembukaan

dan penutupan rekening serta transaksi pengkreditan rekening.

Dengan beberapa keuntungan tersebut, masyarakat

diharapkan dapat menyimpan uangnya tanpa khawatir

saldonya berkurang karena biaya administrasi, bahkan tetap

terus bertambah karena memperoleh bunga yang dijamin oleh

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, nasabah tidak

perlu pergi ke kantor cabang untuk melakukan transaksi,

cukup mengunjungi agen yang lebih dekat dengan rumah saja.

Targetkan 500.000 Nasabah

Bank Mandiri sebagai salah satu bank yang memulai

program Laku Pandai menetapkan target yang tinggi untuk

menarik nasabah baru. Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri,

Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, setidaknya Bank Mandiri

akan memiliki 500.000 nasabah baru dari program ini

sepanjang 2015. ÒSecara nasional kami target 500.000 nasabah

baru tahun ini, tapi dari OJK targetnya 50 juta dalam empat

sampai dengan lima tahun,Ó katanya kepada wartawan,

beberapa waktu lalu.

Program yang lebih menyasar wilayah timur Indonesia ini

akan merekrut banyak agen untuk bisa mencapai target

nasabah tadi. Menurut Budi, sepanjang

tahun ini Bank Mandiri akan memiliki

9.000 agen Laku Pandai.

Budi juga menegaskan, program

Laku Pandai ini akan memberikan

berbagai manfaat dan kemudahan

bagi masyarakat. Salah satu

kemudahannya, nasabah tidak perlu

pergi ke bank untuk melakukan

transaksi tabungan, tapi cukup ke

warung atau toko yang sudah

menjadi agen yang lokasinya dekat

dari rumah. ÒSelain itu, kita tidak

perlu mengisi form seperti jika

bertransaksi di bank, cukup dengan

handphone, transaksi bisa dilakukan

semudah mengirim SMS (short

2!$$).!' $!30%*!),Ó jelas Budi.

Program Laku Pandai dari Bank

Mandiri dengan layanan dasar

tabungan ini memang berbasis layanan

bergerak untuk melakukan transfer dan

pembayaran. Selain lebih mudah secara

operasional, belum ada yang menggunakan layanan setor dan

tarik tunai menggunakan handphone.

Bank Mandiri sangat mendukung program Laku Pandai ini

karena diyakini dapat mendorong akses perbankan yang

merata di seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya akses

perbankan, nantinya melalui Laku Pandai ini, seluruh akses ke

layanan keuangan juga akan terbuka bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Data riset Mandiri Institute menyebutkan, baru sekitar 52%

penduduk Indonesia yang memiliki akses ke layanan

keuangan, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia

yang telah mencapai 66% dan Thailand yang tercatat sebanyak

73%. Rendahnya akses terhadap layanan keuangan ini dapat

/$"&-/!)%,!+!%03' "&/1)&% )$0 3"%4'!')&!2% ,!+!%,$" 1-/1.!'%

ekonomi Indonesia yang juga rendah.

Sementara itu, bagi BRI, program Laku Pandai

memberikan nilai tambah yang menguntungkan perusahaan.

Bagaimana tidak, sampai dengan saat ini, agen Laku Pandai

yang dimiliki BRI mencapai 24.713 orang yang sudah

bekerja sama dalam program BRILink. Dirut BRI, Asmawi

Syam, mengatakan, dengan total agen sebanyak itu, pihaknya

mengakui sudah ada 21 juta transaksi dengan nilai mencapai

Rp7,8 triliun.

Menurut Asmawi, penambahan agen masih akan terus

dilakukan agar total transaksi dan volume transaksi dapat

meningkat lebih banyak lagi sepanjang tahun ini. Setidaknya

perseroan sudah menargetkan penambahan agen menjadi

50.000 agen. Selain itu, total transaksi ditargetkan mencapai

84 juta transaksi dengan nominal mencapai Rp22,4 triliun.

ÒSaya (mengucapkan) terima kasih karena perbankan

Indonesia, termasuk BRI, diberi peluang baru yang sangat

$4)&$';% &+!0%,$"21% &'<$) !)&% 0!' 3"% 2!#&=% >!+&;% .!2?.!2% & 1%

menguntungkan buat kami,Ó ujar Asmawi kepada Infobank,

beberapa waktu lalu. n


Aktualita

Lengkap sudah Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) pada tujuh

sektor keuangan. Enam asosiasi perbankan, yaitu

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Perhimpunan Bank-

Bank Internasional Indonesia (Perbina), Asosiasi Bank Daerah

(Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo),

telah menandatangani akta pendirian Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) di

hadapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa, 28 April

2015.

Pendirian LAPSPI merupakan amanat dari Peraturan OJK

Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Pembentukan LAPS di sektor

perbankan sebelum 2016, sebagai infrastruktur penyelesaian

sengketa di sektor jasa keuangan, yang mampu menyelesaikan

)$'#0$ !% )$9!"!% 9$,! ;%-1"!.;% !+&2;% +!'% $4)&$'=%

Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, menyambut baik

kehadiran LAPSPI. Menurut Sigit, kehadiran LAPSPI

merupakan bentuk kemajuan bagi industri karena sesuai

Agar Tak Berlarut dan Makan BiayaKehadiran LAPSPI diharapkan mampu menyelesaikan sengketa antara

bank dan nasabah dengan baik. Selain itu, penyelesaian sengketa

!"#$#%&#'()!*#(+,)!"(-,%#./(01$#"/(# !+/( #'(,2*!,'3

dengan /!$&' %-&!3-)&%#-)+' "3)*&%*!$4 penyelesaian

sengketa dilakukan oleh lembaga independen, bukan

oleh regulator.

Sementara itu, menurut Anggota Dewan

Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan

Konsumen OJK, Kusumaningtuti S. Setiono, dengan

!+!'*!% 2$-/!#!% $")$/1 ;% ,$'*$2$)!&!'%03'(&0%

perbankan akan mudah diakses, lebih terjangkau, dan

$4)&$'%0!"$'!%-!)*!"!0! % &+!0%,$"21% 2!#&%

mengajukan gugatan kepada pengadilan. ÒWadah ini

juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi

03')1-$'%!#!"%-$"!)!% !-!'%0$ &0!% )$+!'#%/$"03'(&0%

dengan perbankan, di mana nanti lembaga

independen juga akan mempertimbangkan kerugian

yang dikeluhkan konsumen,Ó jelas Kusumaningtuti.

Proses pelimpahan penyelesaian sengketa kepada

LAPSPI nantinya akan melalui seleksi oleh OJK

terlebih dahulu. Pengurus bidang hukum Perbanas,

Arief Tjahjono, menjelaskan bahwa pengaduan yang

dilakukan oleh konsumen atau nasabah akan masuk

ke OJK untuk kemudian diseleksi apakah pengaduan tersebut

merupakan sengketa atau bukan. Jika pengaduan tersebut

merupakan sengketa yang harus diselesaikan, selanjutnya OJK

akan menyerahkan sengketa tersebut untuk ditangani secara

internal antara bank dan nasabah terlebih dahulu.

LAPSPI akan menyediakan mediator profesional

/$")$" &40! % )$)1!&% +$'#!'% )$'#0$ !% ,$"/!'0!'%*!'#%+&.!+!,&=%

Kasus terkait dengan bank syariah akan ditangani oleh

mediator yang menguasai perbankan syariah, kasus mengenai

BPR akan ditangani oleh mediator yang menguasai BPR, dan

seterusnya.

Sebelum ada LAPSPI, lebih dari 90% pengaduan yang

berujung sengketa dapat diselesaikan secara internal antara

pihak bank dan nasabah. Menurut data OJK, sepanjang 2014

jumlah pengaduan mencapai 2.197. Sebagian besar ialah

pengaduan terkait dengan perbankan. Hingga Maret 2015,

jumlah pengaduan telah mencapai 308 kasus.

Kendati demikian, LAPSPI tidak menjamin sengketa yang

ditanganinya pasti akan mencapai kata sepakat antara nasabah

dan bank. Masih ada potensi sengketa tersebut tidak


terselesaikan melalui proses mediasi. Karena itu, ada dua proses

penyelesaian sengketa lanjutan, yakni ajudikasi dan arbitrase.

Putusan ajudikasi dan arbitrase tidak berdasarkan pada

kesepakatan bersama. Jadi, ada potensi pihak yang merasa

dirugikan tidak mau melaksanakan keputusan yang telah

ditetapkan dan membawa sengketa tersebut ke pengadilan.

Namun, OJK telah menetapkan kebijakan bahwa LAPSPI

harus memiliki peraturan yang mengatur tentang jangka waktu

pelaksanaan putusan serta memonitor pelaksanaan putusan

tersebut. LAPSPI akan melaporkan lembaga jasa keuangan

yang tidak melaksanakan putusan LAPSPI kepada OJK.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) diharapkan bisa menjadi wadah penyelesaian sengketa yang efektif dan e�sien. Selain itu, lembaga tersebut bisa dijadikan sebagai upaya/langkah dalam menciptakan market conduct terkait dengan hubungan antara bank dan nasabah. Seperti apa dan bagaimana LAPSPI itu bekerja? Berikut petikan wawancara dengan Anika Faisal, Sekretaris Jenderal Perbanas.

Apa pentingnya keberadaan LAPSPI bagi industri perbankan?

LAPSPI ini diutamakan untuk yang kecil-kecil. Bayangkan kalau orang sengketa urusan yang kecil-kecil harus ke pengadilan: biaya mahal, prosesnya relatif lebih lama.

Sengketa itu ada tahapannya. Tapi, kadang kalau udah namanya marah, ketemu muka juga tidak mau, nah di sini ada alternatifnya. Mediasinya oleh orang-orang yang independen, profesional, dan mengerti, dengan biaya yang sangat terjangkau.

Kalau dibawa ke pengadilan, belum tentu mereka paham sekali produk bank. Kalau LAPSPI, kita bisa menunjuk mediator yang sudah berserti�kasi. Jadi, memang mengerti bank, tapi juga bisa independen. Maka, (itu) penting buat industri keuangan dan konsumen.

Kenapa tidak dimediasi oleh OJK atau BI saja?Ini masalah ownership. Regulator seharusnya tidak ikut

campur dalam penyelesaian kon!ik. Tapi, mereka tetap mendampingi. LAPSPI merupakan bagian dari tanggung jawab industri untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa bagi konsumen di mana biayanya dari industri. Untuk menciptakan market conduct hubungan antara produsen dan konsumen yang baik. Ini juga mendisiplinkan

Berdasarkan laporan tersebut, OJK dapat mengenakan sanksi

administratif kepada lembaga jasa keuangan tersebut.

Setelah terbentuk, fokus berikutnya ialah melengkapi struktur

organisasi LAPSPI yang baru saja terbentuk beserta aturan-

aturan pendukungnya. Kepengurusan LAPSPI nantinya akan

independen, tidak diisi oleh pelaku industri perbankan. Dewan

pengawas akan terdiri atas ketua-ketua asosiasi perbankan.

Namun, Arief menekankan, yang terpenting ialah sosialisasi

kepada konsumen atau nasabah bahwa di sektor perbankan

telah ada LAPSPI sehingga konsumen dapat menyelesaikan

sengketa yang terjadi melalui proses mediasi. n

Anika Faisal, Sekretaris Jenderal Perbanas

Lebih Efektif dan Efisienpenyedia jasa keuangan agar semakin baik dalam pelayanannya kepada konsumen. Naungannya adalah perlindungan nasabah.

Mekanisme penyelesaian mulai dari pengaduan hingga LAPSPI?

Pengaduan tetap melalui OJK. Ada proses penyaringan di OJK. Cuma yang benar-benar butuh mediasi nanti baru masuk LAPSPI. Semua pengaduan konsumen langkah pertama OJK ialah pasti suruh banknya menyelesaikan dulu. Bank diberi batasan waktu 20 hari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau memang akhirnya tidak terselesaikan, baru mediasi. Kalau dari statistik tahun lalu yang akhirnya sampai proses mediasi hanya sekitar 10-15 kasus.

Bagaimana mekanismenya jika tidak selesai di LAPSPI?

Karena itu, saya bilang harus ada iktikad baik. Di mana pun kalau penyelesaian di luar pengadilan, kalau para pihak sudah sepakat, itu jadi mengikat kepada semua pihak. Tapi, kalau pihak yang bersengketa tidak punya iktikad baik, ya bisa saja dibawa ke pengadilan lagi. Kalau mediasi, lalu tidak sepakat juga, ya silakan mencari jalur hukum.

Dari mana biaya operasional LAPSPI?Dari industri. Terlepas apakah nanti ada sumbangsih dari

regulator atau tidak. Sekarang ini memang harus kita pikirkan bagaimana mekanismenya. Bisa saja bank yang kasusnya dibawa ke LAPSPI, dia yang harus membayar biayanya. Ini juga melatih bank untuk menyelesaikan sengketanya dengan baik.

Di awalnya memang menjadi beban bagi industri. Tapi, bukan bank yang bayar iuran, melainkan asosiasi. Ini untuk menjaga independensinya. Karena, orang mesti lihat ini memang independen, bukan karena ada bank yang iuran paling besar jadi seolah dia yang paling memengaruhi, bisa menguasai, atau menentukan keputusan.

Setelah terbentuk, apa fokus LAPSPI berikutnya?Sekarang kita sedang melengkapi organ-organnya dan

menyiapkan infrastruktur. Kita akan melakukannya step by step. Kemudian, mengarah pada bisnis ke depannya. Karena, ini tidak bisa direncanakan bisnisnya, tergantung pada yang datang. Tapi, tetap yang paling penting mengembangkan

infrastruktur, proses kerja, dan lain lain. n


Liputan Khusus

ÒIndonesia bukan pulau-pulau yang dikelilingi

laut, melainkan laut yang ditaburi pulau-

pulau,Ó begitulah konsepsi dari sejarawan

ternama, A.B. Lapian, mengungkapkan

!"#$%$& '(!')*+%& ,"#!"(%$*-&.*/& 0()%(120& %*"'*0& )(/(3*"&

dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lampau.

Laut menjadi kehidupan dan merupakan salah satu sumber

utama perekonomian bagi masyarakat kita. Begitu pentingnya

laut telah dibuktikan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit

yang tersohor karena menguasai laut atau sektor maritim

dengan baik.

Atas dasar itu, pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla

kembali mendengungkan sektor maritim dalam program-

program pembangunan nasional. Guna mengejawantahkan

program tersebut, segenap stakeholders negeri ini pun

mencoba membangun sinergi. Mulai dari kementerian terkait,

Maritim Masih Minim !"#$%&'!()$(&*+('%"%&)!+),$-"&.('+(!"%$/&"!0$1%(2$&"!*1+,&3$,%1%3&3!3%4%*%&5+1!("%&6!"$,&'$4$3&

pembangunan ekonomi nasional. Namun, sayang, hingga saat ini eksplorasi di sektor ini masih minim.

Ke depan, diharapkan perbankan nasional mampu mendorong kemajuan sektor maritim.

para pelaku usaha melalui Kamar

Dagang dan Industri (Kadin),

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

sebagai pemangku kebijakan

industri perbankan, hingga

industri perbankan.

Beberapa waktu lalu disepakati

bahwa perbankan nasional akan

menyalurkan kredit baru sebesar

Rp43 triliun untuk sektor maritim.

Dalam kesepakatan tersebut,

Kadin akan melakukan

pengawalan. Kadin akan

melakukan evaluasi berkala guna

memastikan bahwa penyaluran

kredit perbankan tidak

menemukan kendala.

ÒKami akan kawal

disbursement-nya (penyalurannya).

Kalau sambil jalan ditemukan

kesulitan, kami akan lihat apa

yang perlu diubah lagi,Ó ujar

Wakil Ketua Umum Bidang

Kelautan dan Perikanan Kadin,

Yugi Prayanto, dalam acara dialog

Kadin dengan Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman, di Jakarta, Senin, 6 April 2015.

Selain itu, Kadin tengah mendorong Kementerian Koperasi,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,

Kementerian Keuangan, OJK, dan para pelaku jasa perikanan

untuk merevitalisasi sektor perikanan dari hulu ke hilir. Untuk

melakukan revitalisasi itu dibutuhkan dukungan pembiayaan

dari sektor perbankan.

Namun, sergah Yugi, hingga saat ini kepercayaan pihak

perbankan pada sektor maritim memang masih relatif rendah

karena secara historis terdapat kredit bermasalah yang tinggi.

Hal itu disebabkan legalitas usaha dan besarnya faktor alam

pada bisnis perikanan.

Kendati demikian, menurut Yugi, tidak semua sektor

maritim memiliki risiko tinggi dan menyebabkan kredit macet,


misalnya saja subsektor perikanan yang

memiliki potensi sangat bagus. Pada 2014

lalu nilai ekspor komoditas perikanan

mencapai US$4,63 miliar dan 2019 nanti

ditargetkan mencapai US$9,54 miliar.

ÒMasih banyak industri kelautan dan

perikanan yang prospektif dan

disayangkan bisa tidak dikembangkan

tanpa bantuan kredit perbankan,Ó

ungkapnya.

Karena itu, Yugi berharap OJK

mengeluarkan regulasi khusus yang dapat

mengatur kemudahan syarat kredit,

lengkap dengan porsi kredit yang harus

disalurkan ke sektor perikanan serta

kemudahan lainnya terkait dengan waktu

pembayaran kredit. Dengan begitu, pelaku

usaha kelautan dan perikanan dapat lebih

mudah menikmati kucuran pembiayaan

dari bank.

Selain mendorong akses perbankan bagi nelayan dan

pengusaha, Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan,

menurutnya, tengah mendorong penguatan organisasi koperasi

nelayan dan pembudi daya ikan untuk optimalisasi produksi

perikanan budi daya nasional dan produksi perikanan tangkap.

Kadin juga akan memfasilitasi 10 proposal usaha perikanan

dari berbagai provinsi yang lolos seleksi untuk mendapatkan

pinjaman dari BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

Tentu saja kerja sama dan sinergi antarsektor akan lebih

memudahkan pengembangan. Hal ini disambut baik pelaku

industri perbankan. Menurut Kepala Divisi Bisnis Program

dan Kemitraan BRI, Teten Djaka Triana, evaluasi berkala akan

dilakukan Kadin untuk memastikan penyaluran kredit

perbankan di sektor kemaritiman itu. ÒEvaluasi setiap tiga

bulan ini kami rasa sangat baik dan belum banyak dilakukan,Ó

ujar Teten dalam kesempatan yang sama.

Teten juga mengatakan, perbankan bersama dengan OJK

telah membangun forum komunikasi, yaitu tim jaring maritim

untuk mengembangkan pembiayaan perbankan di sektor

tersebut. Dia berharap keberadaan tim itu akan direspons

kementerian terkait agar memudahkan penyaluran kredit

perbankan. Tim gabungan tersebut terdiri atas perbankan,

perusahaan pembiayaan, asuransi, penjaminan, dan modal

ventura. Dengan adanya tim gabungan tersebut, diharapkan

industri keuangan dapat berkontribusi dalam meningkatkan

kinerja industri kemaritiman.

ÒDi kementerian ada lembaga yang mengurusi bisnis tapi

eselon dua. Kalau ada eselon satunya, itu akan cepat karena

banyak subsektor di sana dan kami kebingungan. Kalau

ditangani satu direktorat, tentu akan memudahkan,Ó

tambahnya.

Dorongan OJK

OJK mengakui, bank enggan mengucurkan kredit ke sektor

maritim, selain karena kurangnya pemahaman bank terhadap

bisnis kemaritiman, kredit bermasalah atau non performing loan

(NPL) di sektor maritim cukup tinggi, meski sudah membaik.

Selama ini kebanyakan bank membiayai

sektor maritim untuk kredit modal kerja

(KMK). Pada 2010 NPL sektor tersebut

bahkan melebihi 5%, meski saat ini sudah

turun di level 3%-3,5%.

Sementara itu, Deputi Komisioner

Bidang Pengawasan Perbankan OJK,

Irwan Lubis, mengatakan, OJK telah

menginisiasi akselerasi pertumbuhan kredit

perbankan untuk sektor maritim dan

kelautan. Hasilnya, perbankan sepakat

untuk memberikan kredit ke sektor

tersebut hingga Rp43 triliun atau tumbuh

50% dibandingkan dengan tahun lalu.

ÒJadi, kami menginisiasi, makanya kami

buat database dan tahun ini melalui rencana

bisnis bank (RBB) disepakati tumbuh 50%

dan ini luar biasa. Sebelumnya pertumbuhan

hanya satu digit,Ó ujarnya pada acara dialog

Kadin dengan Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Irwan, selama ini pembiayaan perbankan pada

sektor maritim dan kelautan serta perikanan memang masih

sangat kecil. Akhir tahun lalu outstanding kredit untuk sektor

tersebut hanya Rp85 triliun atau 2,83% dari total kredit

perbankan. Penyebabnya ialah pengetahuan serta pemahaman

pihak perbankan terhadap sektor tersebut masih minim.

Karena itu, OJK telah membuat database pemetaan untuk

enam subsektor kemaritiman. Untuk tahap awal, OJK baru akan

mendorong bank-bank BUKU 3 dan BUKU 4 untuk terlibat

dalam pembiayaan sektor kemaritiman. ÒPotensi Rp43 triliun,

yang ingin dikucurkan, itu angka kecil, karena kredit perbankan

rencana pertumbuhannya tahun ini Rp600 triliun,Ó tambah Irwan.

Selain itu, OJK berharap pelaku perbankan meningkatkan

kuantitas dan kualitas !!"#$% "&'!() (AO) untuk menggarap

sektor maritim dan pangan. Untuk bank di kelompok BUKU

1 dan BUKU 2 akan dibuatkan buku panduan. ÒBUKU

1-BUKU 2 masih kecil. Kalau mau masuk, kami kasih

guideline dengan buku kami,Ó tandas Irwan.

Memang dorongan dan sinergi yang tengah dilakukan

segenap stakeholders disambut baik oleh para pelaku usaha

perbankan nasional. Kendati demikian, para pelaku usaha

perbankan harus terlebih dulu mempersiapkan infrastruktur

dan sumber daya manusia (SDM) yang ahli di sektor maritim.

Presiden Direktur BII, Taswin Zakaria, mengungkapkan,

pihaknya bakal ikut berkontribusi dalam meningkatkan kinerja

industri kemaritiman, khususnya untuk pemberian kredit.

Dalam hal pemberian kredit, BII terlebih dahulu melihat

kemampuan perusahaan dalam membiayai sektor maritim.

ÒKami tentu sesuaikan dengan kemampuan kami. Maritim itu

Ôkan besar, ada subsektornya. Jadi, nanti kami lihat di mana

yang kami dapat masuk,Ó ujar Taswin.

Taswin menambahkan, keterbatasan infrastruktur menjadi

kendala BII dalam membiayai sektor maritim. Karena itu, BII

akan sesuaikan terlebih dahulu sektor maritim mana saja yang

dapat dibiayai BII. ÒAda keterbatasan )(*"#)!(*. Jadi, kami

sesuaikan. Tetapi, sebagian subsektor ada,Ó tukasnya. n


Liputan khusus

Sektor maritim memiliki risiko yang relatif tinggi. Itulah salah satu penyebab industri perbankan nasional enggan

mengucurkan kreditnya ke sektor maritim. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio kredit bermasalah atau

non performing loan (NPL) di sektor maritim mencapai 11%.

Kredit yang disalurkan perbankan ke sektor maritim memang tak sebesar sektor-sektor lainnya. Dari total kredit

perbankan di Indonesia pada 2014 yang mencapai Rp3.600 triliun, kredit yang disalurkan perbankan ke sektor maritim hanya

2,36% atau senilai Rp85 triliun. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) perbankan yang memahami sektor maritim juga

menjadi kendala.

Kini OJK mendorong industri perbankan nasional untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor maritim. Sebab, sektor tersebut

ternyata memiliki potensi besar. Sejumlah bank pun bersiap untuk memperbesar guyuran kreditnya ke sektor maritim. Seperti

apa peluang dan tantangan pemberian kredit ke sektor maritim? Berikut pandangan para bankir dan pelaku usaha sektor maritim.

Achmad Baiquni,

Direktur Utama BNI

Besar di Pengangkutan dan Pelayaran

Bank Negara Indonesia (BNI) mempersiapkan sejumlah rencana untuk mendukung program

pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya, dengan

meningkatkan kredit ke sektor maritim. Tahun ini BNI menargetkan kredit ke sektor maritim

sebesar Rp1,6 triliun atau tumbuh 18% dari tahun lalu.

Menurut Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI, sektor maritim memiliki potensi sangat besar.

Beberapa subsektor kemaritiman yang selama ini sudah mendapat kredit BNI, antara lain sektor

koperasi perikanan, industri balok es dan pembekuan ikan, industri perkapalan, serta infrastruktur

dan perhubungan laut.

ÒPenyaluran kredit ke sektor maritim mencakup sektor pengangkutan dan pelayaran dengan

kredit terbesar, yakni Rp5,4 triliun. Disusul terbesar kedua, kredit untuk sektor industri pengolahan

perikanan dan galangan kapal sebesar Rp2,2 triliun,Ó kata Baiquni, April lalu.

Untuk menyiasati tingginya risiko penyaluran kredit ke sektor maritim, BNI menggandeng

perusahaan penjaminan kredit. Dalam hal ini, BNI menjalin kerja sama dengan perusahaan

penjaminan kredit milik negara, yakni Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum

Jamkrindo).

Menurut Baiquni, kerja sama tersebut dilakukan untuk memperluas penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM), khususnya sektor kemaritiman yang dinilai memiliki potensi besar. ÒDengan kerja sama ini, BNI dapat

menyalurkan kredit ke debitor yang berpotensi, tapi belum tersentuh industri perbankan,Ó tandas Baiquni.

Upaya Stakeholders Angkat Sektor Maritim


Budi G. Sadikin,

Direktur Utama Bank Mandiri

Kembangkan Pola Kemitraan

Penyaluran pembiayaan ke sektor maritim dengan pola kemitraan dinilai Budi G. Sadikin,

Direktur Utama Bank Mandiri, sangat tepat untuk meningkatkan akses nelayan terhadap

pembiayaan perbankan. Sehingga, nelayan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan hasil

tangkapan. Budi mengatakan, dengan pola kemitraan, perusahaan mitra dapat menjadi

penanggung jawab atau penjamin bagi nelayan binaannya.

Budi menambahkan, Bank Mandiri terus berkomitmen untuk menyalurkan kredit ke sektor

maritim. Sejauh ini pembiayaan telah diberikan kepada pelaku usaha penangkapan ikan,

pembudidayaan ikan, dan pengolahan ikan. ÒKomitmen ini akan senantiasa kami perkuat

sejalan dengan keinginan Bank Mandiri untuk dapat terus berperan aktif dalam

mengembangkan sektor kemaritiman nasional,Ó tutur Budi, April lalu.

Bank Mandiri terus meningkatkan pembiayaan bagi nelayan, baik melalui skema Kredit

Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit Ketahanan Pangan-Energi (KKP-E). Hingga akhir 2014,

Bank Mandiri telah memberikan kredit kepada para nelayan sebesar Rp1,76 triliun atau tumbuh

15% dari tahun sebelumnya.

Budi menegaskan, penerapan pola kemitraan juga terbukti berhasil menjaga rasio kredit

bermasalah Bank Mandiri di sektor perikanan pada level yang rendah, yakni sebesar 0,58%.

Sementara, jumlah nasabah Bank Mandiri tercatat sebanyak 462 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang

didominasi usaha pengolahan ikan.

Menurut Budi, salah satu tantangan terbesar perbankan dalam memperkuat pembiayaan kepada UMKM nelayan selama ini

adalah kesulitan calon debitor untuk memenuhi persyaratan kredit umum, antara lain agunan, perizinan, kemampuan arus kas,

dan pendapatan usaha yang bersifat musiman. ÒUntuk itu, kami juga mencoba memberikan edukasi agar mereka dapat

memenuhi kriteria bankable,Ó tukas Budi.

Carmelita Hartoto,

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia (INSA)

Butuh Kredit Rp57 Triliun

Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association

(INSA) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan agar mau memberikan

pembiayaan kepada industri pelayaran. Hal itu dilakukan agar industri pelayaran di Tanah Air

dapat berkembang sehingga sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan

Indonesia sebagai poros maritim.

Menurut Carmelita Hartoto, Ketua INSA, industri pelayaran sangat sulit mendapatkan

pembiayaan. Ini terjadi lantaran masih ada anggapan bahwa kredit di sektor maritim memiliki

risiko tinggi.

ÒKatanya pemerintah mau menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, tapi kami para

pengusaha pelayaran tidak dikasih pembiayaan. OJK harus mendorong,Ó ujar wanita yang juga

menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Logistik

dan Bendahara ini, beberapa waktu lalu.

Carmelita menambahkan, industri pelayaran setidaknya membutuhkan kredit sebesar Rp57

triliun. Itu dibutuhkan untuk pengadaan 26 unit kapal perintis berbobot 260 TEUs, pengadaan

46 kapal peti kemas 1.000 TEUs, pengadaan 37 kapal peti kemas 3.000 TEUs, dan pengadaan

500 unit kapal pelayaran rakyat.

Peningkatan jumlah kapal dibutuhkan agar kapal-kapal nasional bisa bersaing dengan kapal asing. Menurut Carmelita,

pelayaran di perairan Indonesia masih dikuasai kapal asing. ÒSalah satu buktinya adalah muatan ekspor-impor hampir 90%

dilakukan oleh kapal asing,Ó pungkas Carmelita. n


Profil

Kinerja industri perbankan sepanjang 2014 menurun

jika dibandingkan dengan kinerja tahun

sebelumnya. Tak terkecuali, perbankan di daerah

Sumatera Utara (Sumut). Lihat saja, pada triwulan

keempat 2014 kredit perbankan di Sumut hanya Rp159,3

triliun atau hanya tumbuh 7,26%. Padahal, tahun sebelumnya

pertumbuhan kredit perbankan di daerah tersebut mencapai

9,09%. Dana pihak ketiga (DPK)-nya juga hanya tumbuh

15,11% pada 2014.

Kondisi tersebut tentu harus ditangani secara tepat. Salah

satunya, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

(SDM). SDM yang mumpuni dan berkualitas bisa menjadi

salah satu kunci sukses bisnis perusahaan ke depan.

Peningkatan SDM menjadi salah satu program kerja

Pengurus Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Sumut.

Menurut Nita Ernawati, Ketua Perbanas Sumut, sejauh ini

kualitas SDM perbankan Sumut cukup kompetitif. ÒUntuk

kegiatan pendidikan, dilakukan seminar-seminar leadership,

motivasi, dan seminar pendidikan lainnya yang bermanfaat

untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan seluruh

anggota Perbanas Sumut,Ó terangnya.

Tak hanya kegiatan pendidikan, Perbanas Sumut pun

memiliki program kerja lainnya. Lantas, seperti apa program

kerja Perbanas Sumut? Bagaimana pula potensi perbankan di

daerah tersebut? Berikut ini wawancara Nita Ernawati dengan

Majalah Probank. Petikannya:

Bagaimana peran Perbanas Sumut dalam meningkatkan

kualitas SDM perbankan di Sumut?

Kualitas SDM perbankan Sumut sudah kompetitif, di mana

Nita Ernawati,

Ketua Perbanas Sumatera Utara

Mengoptimalkan Kinerja Perbankan SumutDi tengah lesunya kondisi perekonomian dan jelang era MEA, segenap

stakeholders perbankan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus

bersinergi dan mengoptimalkan kemampuan. Agar, kinerja dan daya saing

industri perbankan nasional terus meningkat.

terlihat setiap tahunnya perkembangan aset perbankan

mengalami pertumbuhan. Peran Perbanas Sumut untuk

meningkatkan kualitas SDM, yaitu mengadakan seminar/talk

show dengan narasumber atau motivator yang terbaik.

Bagaimana kinerja industri perbankan Provinsi Sumut

pada 2014 dan prediksinya pada 2015?

Kinerja industri perbankan Sumut mengalami perlambatan

dari 6,08% pada 2013 menjadi 5,23% pada 2014, terutama

disebabkan oleh tertahannya aktivitas investasi seiring dengan

sikap wait and see investor terkait dengan pelaksanaan

pemilihan umum (pemilu) serta tertekannya harga komoditas.

Pada 2015 kinerja industri perbankan Sumut diprediksi

tumbuh stabil dibandingkan dengan triwulan keempat 2014

seiring dengan meningkatnya kinerja kategori pertanian,

industri pengolahan pada sisi penawaran.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada

2014 DPK industri perbankan Sumut tumbuh 15,11%.

Bagaimana persaingan dalam meningkatkan DPK? Berapa

target pertumbuhan DPK tahun ini?

Persaingan sangat ketat untuk menaikkan DPK karena

fungsi intermediasi yang tercermin dari LDR (loan to deposit

ratio) mengalami peningkatan dari 90,33% menjadi 92,5%.

Target pertumbuhan DPK pada 2015 diperkirakan sekitar 17%.

Dari sisi kredit, berapa persen pertumbuhan kredit

perbankan Sumut pada 2014 dan berapa target

pertumbuhan pada 2015?

Hingga akhir triwulan keempat 2014, posisi kredit perbankan

tercatat Rp159,3 triliun, tumbuh melambat dari 9,09% secara year

on year (yoy) pada posisi yang sama tahun lalu menjadi 7,26%.

Diperkirakan 9,50% target pertumbuhan (kredit) pada 2015.


Di Sumut, sektor potensial apa saja yang layak

dibiayai?

Perekonomian Sumut tumbuh sepanjang triwulan keempat

2014Ñlaju pertumbuhan ekonomi masih ditopang kuat oleh

konsumsi. Dari sisi neraca perdagangan, Sumut belum dapat

berharap banyak dari pertumbuhan nilai ekspor. Terlebih lagi,

harga komoditas !)#+(,- ./,"0. (CPO) dan karet yang

terkoreksi menyebabkan ekspor Sumut mengalami tekanan,

baik dari sisi volume maupun nilai atau harga satuannya. Dari

sisi penawaran, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Sumut

yang potensial lebih banyak ditopang sektor perdagangan,

hotel, dan restoran.

Jumlah anggota Perbanas Sumut cukup besar. Lalu,

bagaimana Perbanas Sumut mengoptimalkan keanggotaan

ini untuk meningkatkan kinerja industri perbankan

Sumut?

Mengoptimalkan anggota untuk meningkatkan kinerja

industri perbankan Sumut, di mana setiap anggota berpedoman

pada rencana bisnis masing-masing bank. Berdasarkan data

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Utara, aset

perbankan mengalami peningkatan.

Perbanas Sumut tentu sudah memiliki program kerja

2015. Apa saja prioritas dalam program kerja Perbanas

Sumut tahun ini?

Program kerja 2015 Perbanas Sumut di dalam setiap bidang

ada persentasenya. Untuk itu, kami banyak memfokuskan pada

kegiatan atau aktivitas sosial dan bidang pendidikan. Untuk

kegiatan aktivitas sosial, komunikasi, gathering, kami banyak

melakukan kegiatan, seperti dalam bentuk bantuan operasi

mata katarak gratis, pemberian paket bantuan kepada keluarga

prasejahtera, panti jompo, panti asuhan dan anak-anak telantar,

donor darah, dan sebagainya yang secara rutin ada di dalam

agenda kerja. Untuk kegiatan pendidikan, dilakukan seminar-

seminar leadership, motivasi, dan seminar pendidikan lainnya

yang bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan

pengetahuan seluruh anggota Perbanas Sumut.

Bagaimana Perbanas Sumut meningkatkan perannya

dalam kehidupan sosial masyarakat Sumut?

Perbanas Sumut meningkatkan perannya untuk kehidupan

sosial masyarakat dengan aktif memberikan bantuan dan

peduli terhadap bencana meletusnya Gunung Sinabung yang

menimpa masyarakat di sekitarnya. (Perbanas Sumut juga)

bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI)

melakukan donor darah, di mana peserta donor adalah anggota

Perbanas Sumut beserta staf masing-masing bank. (Selain itu),

memberikan bantuan berupa operasi katarak mata secara gratis

bagi masyarakat Medan dan sekitarnya yang kurang mampu.

Bagaimana sinergi Perbanas Sumut dengan Perbanas

Pusat?

Selama ini sinergi antara Perbanas Sumut dengan Perbanas

Pusat terjalin komunikasi dua arah yang sangat baik dan

berkoordinasi dalam menjalankan program kerja daerah.

Bagaimana Perbanas Sumut menyikapi implementasi

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 dan pada

2020 untuk sektor keuangan?

Industri keuangan dinilai masih memerlukan banyak tenaga

*4/$& 5*"'&1()%()0$+ *0& #*/*6&6("'4*#*7$& ()*&89:-&;*/*6&


Profil

kurun waktu lima tahun ke depan, industri keuangan,

khususnya di bidang perbankan, masih membutuhkan tenaga

!"#$% &!'($'% !$)*+$'%,$'(%-!-+*+ +% .!"/+0 $/% .! +/$"% 12*2)$'%

ribu karena meningkatnya perkembangan aset perbankan.

3!'$($% $)*+% /!".!"/+0 $.+% &+42/2) $'% 2'/2 %-!'+'( $/ $'%

daya saing dengan tenaga asing yang akan masuk ke Tanah

Air. Daya saing ini dinilai sangat penting agar posisi

penting di industri perbankan tidak banyak diisi oleh

/!'$($5/!'$($% $.+'(6%7'/2 % +/2*$)8% .!"/+0 $.+% 9-1!/!'.+%

kerja merupakan salah satu pilar penting dalam

meningkatkan kualitas SDM.

Pada era MEA nanti, tenaga kerja dari masing-masing 10

negara Asia Tenggara tidak akan dihambat untuk bekerja di

negara anggota ASEAN karena masing-masing negara memiliki

kesepakatan standar atau saling pengakuan kesetaraan. Dalam

pengakuan kesetaraan ini, seorang tenaga kerja yang telah

/!".!"/+0 $.+%&+%'!($"$%$.$*% $ $'%-!'&$1$/%1!"*$ 2$'%,$'(% .$-$%

bila dia bekerja di salah satu negara ASEAN. n

Integritas Itu Penting

Perjalanan karier Nita Ernawati, Ketua Perbanas

Sumut di industri perbankan cukup panjang. Ibu

tiga anak dan istri Martinus Tjipto, SH, MKn, Notaris

/PPAT ini memulai kariernya di industri tersebut

pada 1991. Ketika itu ia bekerja di Overseas Express

Bank Cabang Medan. Setelah itu, Nita pindah ke

Bank Danamon Cabang Medan pada 1993. Kariernya

makin moncer saat pindah ke Bank Dharmala

Cabang Medan dan dipercaya sebagai wakil

pemimpin cabang bidang marketing pada 1997-

1999. Nita sempat kembali lagi ke Bank Danamon

pada 2001.

Dari Business Manager Bank Danamon Cabang

Medan, pada 2007 Nita pindah ke Bank Tabungan

Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Medan. Di bank

ini jabatan terakhirnya adalah area business leader,

dipercaya untuk membawahi area Sumatera Utara

(Sumut). Sejak 2011 sampai dengan saat ini Nita

berkarier di Bank Pundi Cabang Medan sebagai

Regional Funding Head Sumatera.

Selama menjalani karier di industri perbankan,

Nita selalu berusaha terus menimba ilmu dan

membangun kompetensi. Nita menilai, itu penting

untuk menghadapi setiap tantangan zaman—

sepanjang kariernya Nita dihadapkan dengan

beberapa krisis, seperti krisis 1997/1998 dan 2008.

“Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi saat

ini, saya berharap, para profesional muda perbankan

tetap selalu menjaga semangat, optimistis, fokus,

dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam

berkarya,” tutur perempuan yang hobi memasak

dan travelling ini.

Nita juga mengaku, ia menjalani hidup seperti air

mengalir. Itulah yang membuatnya selalu ikhlas dan

bersyukur. Dengan begitu, Nita bisa menjalani hidup

tanpa beban dan stres.


Wacana

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

yang terbit pada kuartal/triwulan keempat tahun

lalu. Peraturan baru yang dikeluarkan regulator kali ini untuk

menggantikan peraturan sebelumnya yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006

tentang Perusahaan Pembiayaan. Disebutkan pada POJK yang

baru ini, perusahaan pembiayaan ( !"#$%&'&()) bisa lebih

leluasa dari sebelumnya dalam menyalurkan pembiayaan.

Dalam peraturan baru ini diterangkan bahwa pembiayaan yang

dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan terbagi menjadi

empat jenis, yakni pembiayaan investasi, pembiayaan modal

kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan berbasis fee atau

jasa.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank

(IKNB) OJK, Dumoly F. Pardede, mengatakan, regulator

bersama dengan para pelaku industri sudah menyiapkan

peraturan ini sejak dua tahun lalu. Menurutnya, hal itu

dilakukan sebagai bentuk antisipasi perlambatan usaha

Perluasan Usaha Membawa BerkahPerluasan usaha perusahaan pembiayaan dilakukan sejak akhir tahun lalu.

Seperti apa langkah dan peluangnya?

perusahaan pembiayaan yang diperkirakan

akan terjadi dalam beberapa tahun ke

depan. Dengan adanya peraturan baru ini,

para pelaku usaha harus bisa mencermati

perkembangan usaha yang sedang terjadi.

Portofolio yang selama ini banyak terjadi

di pembiayaan otomotif mulai mendapat

pukulan berat akibat melambatnya

penjualan kendaraan sejak tahun lalu.

ÒSaya tahu betul, perubahan portofolio

2.$)$% +'+% $ $'%4!"&$-1$ % .+('+0 $'%

terhadap perusahaan pembiayaan. Tahun

ini merupakan tahun konsolidasi menurut

hemat saya. Adanya POJK ini merupakan

momentum untuk perbaikan internal, baik

dari sisi skill, infrastruktur, manajerial, tata

kelola, maupun permodalan,Ó jelasnya

pada acara seminar yang diselenggarakan

Infobank.

Dumoly menambahkan, kegiatan

pembiayaan yang dilakukan pelaku

perusahaan pembiayaan sudah menyamai

kegiatan pembiayaan yang dilakukan perbankan. Menurutnya,

pelaku industri pembiayaan harus jeli melihat hal itu sebagai

peluang/kesempatan untuk membuktikan diri dan

mempersiapkan bisnis yang lebih besar ke depannya.

Selain itu, salah satu alasan regulator menerapkan peraturan

tersebut ialah untuk mendukung perkembangan keuangan

inklusif di Tanah Air. Melalui peraturan tersebut, perusahaan

pembiayaan bisa melakukan kerja sama dengan perbankan,

perusahaan asuransi, dan manajer investasi. Pasalnya, selain

menjual produk-produk pembiayaan, produk dari perbankan,

asuransi, dan pasar modal bisa dijual melalui perusahaan

pembiayaan.

ÒOJK sudah melakukan sosialisasi di beberapa kota bekerja

sama dengan perbankan, asuransi, manajer investasi, dan

perusahaan pembiayaan untuk bisa masuk ke semua sektor

pembiayaan. Jangan khawatir dengan kondisi yang terjadi saat

ini karena tahun depan pasti kita akan bisa lebih maju lagi,Ó

ungkap Dumoly.

Perubahan peraturan tersebut ternyata mendapat tanggapan

positif dari para pelaku industri. Pasalnya, perusahaan


pembiayaan yang biasanya menyalurkan pembiayaan ke sektor

otomotif sudah makin tertekan dengan perlambatan penjualan

produk otomotif yang terjadi belakangan ini.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

memberikan respons positif terhadap perluasan bisnis ini. Hal

itu diyakini akan makin menguatkan setiap bisnis yang

dilakukan perusahaan pembiayaan ke depannya.

Ketua APPI, Suwandi Wiratno, mengatakan, perluasan

usaha ini memang sudah pantas dilakukan karena banyaknya

sektor yang bertumbuh berkat peran perusahaan pembiayaan.

Bisa dikatakan, pembiayaan yang diberikan perusahaan

pembiayaan banyak didominasi oleh pembiayaan produktif,

bukan konsumtif.

ÒKita mendukung. Apalagi !"#$%&'&() ini benar-benar

membantu sektor-sektor yang mampu mendukung

pertumbuhan perekonomian. Industri melalui asosiasi selalu

mendukung kebijakan yang dikeluarkan regulator. Kita harus

mendukung secara positif,Ó jelasnya ketika ditemui Infobank,

beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI, Eko

Budiwiyono, mengatakan, adanya peraturan baru tersebut akan

makin membesarkan penetrasi perusahaan pembiayaan.

Menurutnya, pihak perbankan tidak perlu merasa tersaingi

dengan hal ini, pasalnya pendanaan yang didapatkan dari

perusahaan pembiayaan masih didominasi dari pinjaman

perbankan.

Dia melanjutkan, hal itu justru ikut mengembangkan bisnis

perbankan melalui penyaluran pinjaman makin besar karena

perusahaan pembiayaan bisa mendistribusikannya dengan

merata. Ini juga yang membuat perbankan ingin memperluas

usahanya dengan memiliki anak perusahaan di sektor

pembiayaan seperti yang sudah dilakukan Bank Danamon

melalui Adira dan Bank Mandiri melalui Mandiri Tunas

Finance.

ÒAdanya peraturan baru tersebut, saya kira malah lebih

bagus. Perbankan justru ingin punya anak perusahaan

!"#$%&'&(), jadi perbankan tinggal memformulasikan apa

yang sudah ada Ôkan. Saya kira, perubahan mendasar yang

ada di industri keuangan ialah bukan hanya bank dan

!"#$%&'&(), melainkan ke arah %&'&($'" industri. Di luar

sana, semuanya sudah mengarah ke %&'&($'"* +),-$()+,Ó

ungkapnya ketika ditemui di kantor OJK, di Jakarta. n

Sekjen APPI, Efrinal Sinaga, menyambut baik Peraturan OJK

akan memberi dampak baik bagi industri pembiayaan

maupun industri lainnya. Berikut ini petikan pernyataannya.

Seperti apa dampak dari peraturan baru yang diter-

bitkan OJK?

Akan lebih menguntungkan, khususnya untuk perusahaan

pembiayaan yang segmennya menengah ke bawah dan kecil-

kecil. Penyaluran pembiayaan lebih terasa pada modal kerja

dan konsumtif (multiguna).

Untuk pembiayaan investasi, akan lebih banyak dirasakan

oleh perusahaan pembiayaan yang besar-besar atau justru

lari ke perbankan. Tapi, kalau ada perbankan yang tidak bisa

dan ini masuk ke kredit investasi dengan akad sewa guna

usaha, bisa masuk ke perusahaan pembiayaan syariah atau ke

perbankan syariah.

Sektor mana yang lebih menguntungkan?

Ya tetap dari yang menengah karena bisa lebih tebal

untungnya. Dilihat dari risikonya, ini tidak terlalu besar

risikonya, kemungkinan macetnya juga kecil. Makanya, untuk

bisa mencegah hal yang macam-macam, harus punya sistem

yang mumpuni, cabang yang banyak, supaya tidak terasa.

Seperti apa persiapan dan langkah yang dilakukan?

Konsolidasi ke internal dulu. Sepanjang jualan tidak naik,

yuk beres-beres dulu di dapur. Kalau ada yang batuk-batuk, ya

diobatin. Kalau ada masalah, coba lebih cepat lagi diberesinnya.

Jaringan coba ditata ulang,

SDM disiapkan dengan

melakukan training supaya

begitu waktunya tiba, semuanya

siap untuk take o!.

Konsolidasi internal ini tidak

perlu waktu yang lama. Satu

semester juga selesai. Semester

depan, kita juga sudah siap

masuk ke maritim. Toh, per-

siapannya juga sudah dilakukan

dari semester lalu. Bukan baru-

baru ini dilakukan.

Kapan dampak peraturan

ini bisa dira sakan?

Paling cepat kelihatan pro!tnya itu baru semester kedua

tahun ini. Karena, dengan adanya peraturan baru ini,

semuanya berbeda dengan sebelumnya. Multi"nance harus

konsolidasi dengan mengubah semua akadnya, kontraknya.

Dulu namanya lain, sekarang juga namanya lain. Ini tidak

sebentar.

Semuanya harus dibuat, diubah, dimintakan legal opinion,

harus minta persetujuan dari OJK. Kalau ini semua selesai,

harus setting ulang lagi di sistem dan ini perlu waktu.

Pengelompokan laporannya juga perlu penyesuaian. Jadi,

transisinya masih banyak. Jadi, tahun ini memang tahun kon-

solidasi, baik di multi"nance maupun di regulator. n

Efrinal Sinaga, Sekjen APPI

Bersiap Diri dan Konsolidasi

Wacana


Segenap Pengurus dan Anggota PERBANAS

Mengucapkang pg p

MohonÊMaafÊLahirÊdanÊBatinSELAMAT IDUL FITRI

1 SYAWAL 1436 H

Maret-Juni 2015 - perbanas.org filebanknya, lain halnya dengan Indonesia. Di negeri ini, konsolidasi hingga saat ini masih sekadar wacana. Kini, di tengah persiapan menghadapi era

Documents