1 Nomor : LAP-205/PW14/1/2015 30 Mei 2015 Lampiran Hal : : 10 (sepuluh) Lampiran Laporan Hasil Mapping Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 sebagai Dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015. Yth. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan Laporan Hasil Mapping Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 antara Penetapan Kinerja Tahun 2015, RKA/KL dan analisa kinerja berdasarkan Aplikasi New IPMS yang juga merupakan dokumen Rencana Kinerja (Renja) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut : A. Dasar Penugasan 1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 3. Dokumen anggaran tahun 2015 yaitu DIPA Nomor SP DIPA-089.01.2.450598/2015 tanggal 14 Nopember 2014 beserta RKA/KL. 4. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015. 5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor S-130/PW14/ 1/2015 tanggal 23 Februari 2015. B. Tujuan Penugasan Tujuan penugasan adalah untuk melakukan Mapping antara Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dengan RKA/KL dan analisa kinerja berdasarkan Aplikasi New IPMS yang nantinya menjadi dokumen Rencana Kinerja (Renja) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015.
15
Embed
Mapping New IPMS - bpkp.go.id Kinerja 2015... · Dokumen anggaran tahun 2015 yaitu DIPA Nomor SP DIPA -089.01 ... kajian pengawasan, sosialisasi anti ... strategis dengan target setelah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Nomor : LAP-205/PW14/1/2015 30 Mei 2015
Lampiran Hal
:
:
10 (sepuluh) Lampiran
Laporan Hasil Mapping Perjanjian
Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2015 sebagai
Dokumen Rencana Kinerja (Renja)
Tahun 2015.
Yth. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta
Bersama ini, kami sampaikan Laporan Hasil Mapping Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 antara Penetapan Kinerja Tahun 2015, RKA/KL
dan analisa kinerja berdasarkan Aplikasi New IPMS yang juga merupakan dokumen
Rencana Kinerja (Renja) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dengan
uraian sebagai berikut :
A. Dasar Penugasan
1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Dokumen anggaran tahun 2015 yaitu DIPA Nomor SP DIPA-089.01.2.450598/2015
tanggal 14 Nopember 2014 beserta RKA/KL.
4. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015.
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor S-130/PW14/
1/2015 tanggal 23 Februari 2015.
B. Tujuan Penugasan
Tujuan penugasan adalah untuk melakukan Mapping antara Perjanjian Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dengan RKA/KL dan analisa
kinerja berdasarkan Aplikasi New IPMS yang nantinya menjadi dokumen Rencana
Kinerja (Renja) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015.
2
C. Sasaran Penugasan
Sasaran penugasan adalah mapping keselarasan antara target kinerja yang tercantum
dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015
dengan target dalam RKA/KL tahun 2015 serta analisis target kinerja berdasarkan
Aplikasi New IPMS.
Selain itu, juga dilakukan mapping keselarasan atas Penugasan Pengawasan (PP)
yang tertera di dalam PKP2T dengan target kinerja yang tertera di dalam RKA/KL serta
Perjanjian Kinerja.
D. Hasil Penugasan
Hasil yang diharapkan dari penugasan ini adalah keselarasan dan kesesuaian antara
target kinerja yang tertera di dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2015 dengan target dalam RKA/KL tahun 2015 serta analisis
target kinerja berdasarkan Aplikasi New IPMS dengan uraian sebagai berikut :
1. Target Sasaran Kinerja
Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan menu analisis target kinerja dalam aplikasi New
IPMS terlihat bahwa sasaran kinerja terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, namun
dijumpai adanya perbedaan besarnya target dengan uraian sebagai berikut :
No SASARAN KINERJA
TARGET
BERDASARKAN
APLIKASI NEW
IPMS
TARGET
BERDASARKAN
PERJANJIAN
KINERJA
TARGET
BERDASARKAN
RKA/KL REVISI
1 Rekomendasi Hasil
Pengawasan
88 121 122
2 Rekomendasi Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP/SPI
34 2 2
3 Rekomendasi Pembinaan
Kapabilitas APIP
3 2 2
125 125 126TOTAL
Terlihat bahwa jumlah target-target berdasarkan aplikasi New IPMS berbeda dengan
jumlah target berdasarkan RKA/KL Revisi namun sama dengan target yang
ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian yang menjadi target kinerja
sebagai Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 adalah menggunakan Perjanjian
Kinerja yang disesuaikan dengan target yang tertera di dalam revisi RKA/KL.
Jumlah target rencana kinerja, target per bidang pengawasan serta anggaran yang
tersedia tahun anggaran 2015 disajikan dalam Lampiran 1.
3
2. Target Rekomendasi Strategis Per Bidang Pengawasan
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 memuat target rekomendasi strategis sebanyak 125
sebelum revisi RKA/KL dan bertambah menjadi sebanyak 126 rekomendasi strategis
setelah adanya revisi RKA/KL. Rincian rekomendasi strategis per bidang
pengawasan adalah sebagai berikut :
a. Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP)
Berdasarkan RKA/KL Bidang IPP ditarget dalam tahun 2015 sebanyak 16
rekomendasi strategis yang seluruhnya merupakan rekomendasi strategis hasil
pengawasan yaitu rekomendasi strategis bidang Perekonomian sebanyak 8 dan
Polsoskam sebanyak 8 yang didukung dengan penugasan pengawasan sebanyak
85 PP (setelah adanya revisi PP sesuai surat Deputi Kepala BPKP Bidang
Polhukam dan PMK nomor S-198/D2/03/2015 tanggal 11 Maret 2015).
Secara grafik uraian rekomendasi strategis, target dan jumlah penugasan
pengawasan disajikan sebagai berikut :
b. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)
Berdasarkan RKA/KL Bidang APD ditarget dalam tahun 2015 sebanyak 16
rekomendasi strategis dengan rincian sebagai berikut :
SPIP regional Pemda sebanyak 2 rekomendasi strategis yang merupakan
rekomendasi strategis pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Pembinaan Tata Kelola APIP sebanyak 2 rekomendasi strategis yang
merupakan rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP.
4
Hasil Pengawasan regional Pemda sebanyak 2 rekomendasi strategis dan
hasil pengawasan keuangan daerah sebanyak 10 rekomendasi strategis yang
keseluruhannya merupakan rekomendasi strategis hasil pengawasan.
Untuk mendukung rekomendasi strategis tersebut dilaksanakan sebanyak 151
PP.
Secara grafik uraian rekomendasi strategis, target dan jumlah penugasan
pengawasan disajikan sebagai berikut :
c. Bidang Akuntan Negara (AN)
Berdasarkan RKA/KL Bidang AN ditarget dalam tahun 2015 sebanyak 34
rekomendasi Strategis yang seluruhnya merupakan rekomendasi strategis hasil
pengawasan yaitu rekomendasi strategis hasil pengawasan korporasi sebanyak
14 dan hasil pembinaan korporasi sebanyak 20 yang didukung dengan
penugasan pengawasan sebanyak 49 PP.
Secara grafik uraian rekomendasi strategis, target dan jumlah penugasan
pengawasan disajikan sebagai berikut :
5
d. Bidang Investigasi
Berdasarkan RKA/KL Bidang Investigasi ditarget dalam tahun 2015 sebanyak 59
rekomendasi Strategis yang yang seluruhnya merupakan rekomendasi strategis
hasil pengawasan berasal dari audit investigasi, PKKN, keterangan ahli, HKP,
Klaim, penyesuaian harga, kajian pengawasan, sosialisasi anti korupsi, FCP dan
koordinasi pengawasan dengan penugasan pengawasan sebanyak 59 PP.
Secara grafik uraian rekomendasi strategis, target dan jumlah penugasan
pengawasan disajikan sebagai berikut :
Target rekomendasi strategis secara rinci dijelaskan dalam lampiran 2 dan rincian
pengugasan pengawasan disajikan dalam lampiran 3, 4 dan lampiran 5.
3. Target Rekomendasi Strategis dan Penugasan Pengawasan
Berdasarkan aplikasi New IPMS, 3 kelompok rekomendasi strategis dipecah lebih
lanjut menjadi 19 uraian rekomendasi strategis yaitu :
6
a. Rekomendasi strategis hasil pengawasan terbagi menjadi 12 uraian rekomendasi
strategis.
b. Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI terbagi menjadi 6 uraian
rekomendasi strategis.
c. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP hanya terdiri 1 uraian rekomendasi
strategis.
Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan 11
uraian rekomendasi strategis dari 3 kelompok besar rekomendasi strategis yaitu :
a. Rekomendasi strategis hasil pengawasan terbagi menjadi 9 uraian rekomendasi
strategis, diantaranya terdapat 3 uraian rekomendasi strategis yang sama
dilaksanakan oleh bidang yang berbeda yaitu :
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum
Negara yang dilaksanakan oleh bidang AN, IPP dan APD.
Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan yang dilaksanakan
oleh bidang AN, IPP dan APD.
Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan yang dilaksanakan oleh
bidang IPP dan APD.
b. Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP dengan 1 uraian rekomendasi
strategis yaitu rekomendasi perbaikan penyelenggaraan SPIP Pemda.
c. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP dengan 1 uraian rekomendasi
strategis yaitu rekomendasi pembinaan kapabilitas pengawasan intern Pemda.
Rekomendasi strategis hasil pengawasan yang terdiri dari 9 uraian rekomendasi
strategis dengan target setelah revisi DIPA dan RKA/KL sebanyak 122 rekomendasi
strategis yang didukung dengan jumlah penugasan pengawasan sebanyak 344,
secara grafik disajikan sebagai berikut:
7
Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP dengan 1 uraian rekomendasi
strategis dengan target sebanyak 2 rekomendasi strategis yang didukung dengan
jumlah penugasan pengawasan sebanyak 8, secara grafik disajikan sebagai
berikut :
8
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP dengan 1 uraian rekomendasi strategis
dengan target sebanyak 2 rekomendasi strategis yang didukung dengan jumlah
penugasan pengawasan sebanyak 4, secara grafik disajikan sebagai berikut :
Secara lengkap target uraian rekomendasi strategis dan penugasan pengawasan
disajikan dalam lampiran 6 dan lampiran 7.
4. Distribusi Target Rekomendasi Strategis Per Triwulan.
Berdasarkan Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) tahun
2015 terlihat adanya Rencana Penerbitan Laporan (RPL) keseluruhan penugasan
pemeriksaan yang menjadi dasar target penerbitan rekomendasi strategis per
triwulan yaitu sebagai berikut :
No Bidwas Indikator Kinerja Triwulan
1 2 3 4
I. Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan
1 AN Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara
- - 1 -
APD Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara
- - - 1
IPP Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara
- 4 - -
2 AN Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi - 1 - 21
3 AN Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Korporasi
- 7 2 2
APD Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Daerah
- - - 4
IPP Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat