MANIFESTO MASYARAKAT MADANI PARTAI POLITIK DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA RAYA ABU KHAER WEBINAR INTERNASIONAL UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON JAWA TIMUR 27 DESEMBER 2020
MANIFESTO MASYARAKAT MADANI PARTAI
POLITIK DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA RAYA
ABU KHAER
WEBINAR INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON
JAWA TIMUR
27 DESEMBER 2020
LATAR BELAKANG• Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi hampir sepenuhnya
disepakati oleh cendekiawan politik. Namun, partai politik sebagaisalah satu pilar masyarakat madani, masih diperdebatkankiprahnya.
• Paradigma politik masyarakat madani kaum Hegelian dan Marxis,seperti de Tocqueville dan Gramsci menolak pandangan bahwalembaga politik akan mampu membangun demokrasi bersama-sama dengan unsur masyarakat madani yang lain.
• Paradigma masyarakat madani Max Weber, EE. Schattscheider, JohnKeane, AR. Norton dan cendekiawan masyarakat madani Indonesiaberbeda pandangan dengan yang disebut pertama. Menurutparadigma yang disebut terakhir, menyatakan bahwa apapunbentuk dari suatu perkumpulan masyarakat yang berkembang, takterkecuali partai politik, bisa bekerja sama dengan Negara untukmembentuk suatu masyarakat masyarakat madani yang demokratis.
• Dengan memfokuskan kajian pada manifesto perjuangan partaipolitik di Indonesia, penulis mendukung pendapat cendekiawanmasyarakat madani kedua dan berupaya untuk menemukanrancang-bangun demokrasi untuk membentuk masyarakat madanioleh suatu partai politik.
Latar belakang• Martin L. Gross, penulis kritis Amerika Serikat (AS) yang terkenal dengan karyanya “A Call for
Revolution, 1993”, pernah mengatakan, “Kita hidup di sebuah dunia di mana politik telahmengganti filsafat.” Filsafat yang “telah tergantikan oleh politik,” biasanya akan melahirkangenerasi-generasi yang instan, serba ingin jalur cepat, dan politik tidak memiliki spiritkebaikan dan kebajikan. Padahal kebaikan dan kebajikan adalah landasan moralitas politik,dan menjadi tumpuan dalam membangun cita-cita politik kebangsaan yang lebih baik.
• Gagasan ideal bahwa partai sebagai tempat pendidikan, tempat untuk mendidik orang(kaderisasi), dan bukan hanya suatu wadah yang semata-mata untuk mencari kekuasaanpatut menjadi contoh bagi kita semua dalam membangun sebuah partai politik yang ideal.
• Kebutuhan agar partai menjadi proses belajar, belajar cara memerintah, belajar caramemimpin, dan belajar cara melayani orang, meniscayakan sebuah inovasi bagi setiap orangyang mendedikasikan hidupnya pada jalur politik untuk mengelola partai dengan cara-carayang baik.
• Perkembangan tata kelola partai politik di Indonesia SAMPAI AKHIR PENGHUJUNG TAHUN2020, khususnya sepanjang pemilu era reformasi, organisasi partai masih belum ditatasecara moderen, bahkan cenderung dikelola secara tradisional dan personal. Rekrutmendidominasi oleh orang-orang kuat partai, keluarga, dinasti atau model AMPI (anak, menantu,paman, dan istri). Pengisian jabatan-jabatan strategis di partai politik juga tak lepas daripengaruh personifikasi, dinasti (keluarga), dan orang-orang yang berduit (para pengusaha).Tidak heran apabila proses kandidasi politik kental dengan transaksi politik, mahar politik,dan mengesampingkan faktor integritas serta kapasitas politik calon. Pada derajat tertentu,proses kandidasi terkungkung oleh oligarki partai yang semakin tersentralisasi dan tidakterdesentralisasi. Partai politik di Indonesia juga menunjukkan minimnya visi kebangsaan,lingkungan, HAM, kesehatan, kemiskinan dan sejumlah isu sosial-budaya, politik danekonomi lainnya. Kesadaran dan komitmen terhadap isu-isu pemerintahan yang bersih,transparan, dan persoalan korupsi juga masih rendah, karena politisi dan kader-kader partaipolitik masih banyak yang terjerat kasus korupsi.
PETA KAJIAN
• Penelitian ini mendukung pendapat politik EE. Schattscheider(1942), John Keane (1988), dan AR. Norton (1995) yang menyatakanbahwa kaum intelektual dan organisasi massa, termasuk parpol,merupakan sumber utama bagi pengembangan masyarakat madanidi Indonesia dengan bersinergi atau beroposisi terhadap negara.
• Penelitian ini menyanggah pendapat cendekiawan Hegelian danMarxsis seperti Ernest Gellner, Hannah Arendt, Jurgen Habermas,David Ost, Andre Arato, Fernando Cardoso, Antonio Gramsci danAlexis de Tocqueville. Di Indonesia, pandangan ini diwakili olehMuhammad Hikam AS, mantan Menristek era PresidenAbdurrahman Wahid (Azra, 2002). yang beropini bahwa masyarakatmadani dengan pengertian civil society tidak mungkin diterapkan diNKRI. Sebab, masyarakat madani itu hanya mungkin dilakukan olehwarga negara, bukan negara itu sendiri. Oleh karenanya, LSM atauparpol harus dilihat sebagai gerakan masyarakat sipil an sich yangmenentang etatisme atau hegemoni kekuasaan negara.
MANIFESTO
• Pengertian manifesto menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia onlinemerupakan suatu pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandanganseseorang atau suatu kelompok. Lihat http://www.kbbi.web.id/manifesto.
• Lebih jelas lagi Kamus Oxford Dictionary menjelaskan bahwa katamanifesto berasal dari kata Italia, manifestare, turunan dari bahasa Latin,manifestus 'obvious,' yang bermakna 'make public,' pernyataan terbuka.Secara istilah ia bermakna a public declaration of policy and aims,especially one issued before an election by a political party or candidate.Lihathttp://oxforddictionaries.com/definition/english/manifesto?q=manifesto..
• Engel memperjelas makna itu dengan menyatakan “...The Manifestoaddressed itself to a mass movement with historical significance, not apolitical sect....” Manifesto berbeda dengan catechism (buku panduantanya jawab agama). Lihat, Karl Marx and Frederick Engels, Manifesto ofthe Communist Party February 1848 (terj.) Samuel Moore (Moscow:Marxists Internet Archive (marxists.org), 2010), 3
CIVIL SOCIETY• Sejarah politik Eropa sebelum abad ke-18 mencatat terdapat berbagai macam istilah yang berpadanan
dengan civil society. Menurut World Health Organization (WHO), kata civil society berakar pada kata
'civics', yang berasal dari kata Latin 'civis', yang berarti warga negara. Peradaban ketatabahasaan Romawi
dan Yunani mengenalnya dengan kalimat political society, masyarakat politik. Selain itu, tradisi politik
Yunani juga mengenal istilah “politike koinona” yang dipopulerkan oleh Aristoteles (384 SM–322 SM).
Turunannya, dalam bahasa Latin disebut ‘societas civilis,’ yang mula-mula dipakai oleh Cicero (106 SM-43
SM), seorang orator, politisi, dan filosof Roma. Kebudayaan Prancis mengistilahkannya dengan societe
civile, dan burgerliche Gesellchaft dalam bahasa Jerman. Bahkan di Nusantara-pun, menurut Antropolog
Indonesia Bambang Pranowo, embrio dari masyarakat madani telah ada dengan istilah manunggaling
kawula ing gusti.
• Britannica Online Encyclopedia mendefinisikan civil society dengan, “dense network of groups,
communities, networks, and ties that stand between the individual and the modern state,” suatu jaringan yang erat antar kelompok, komunitas, jejaring, dan hubungan yang berdiri antara individu dan negara
modern.” • Cohen dan Arato lebih rinci mendefinisikannya sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat modern yang
berlandaskan di atas prinsip-prinsip egaliterisme dan inklusivisme universal. Ia merupakan sebuah bentuk
pengalaman dalam mengartikulasikan kepentingan politik dan dalam pengambilan keputusan kolektif. Hal
tersebut sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan demokrasi, “modern civil-society is
based on egalitarian principles and universal inclution, experience in articulating the political will and in
collective decision making is crucial to the reproduction of democracy.“ • Lembaga aliansi internasional untuk partisipasi masyarakat sipil, Civicus, mewakili mayoritas pakar dalam
bidang ini lebih spesifik mendefinisikan masyarakat madani sebagai, “the arena, outside of the family, the
state, and the market, which is created by individual and collective actions, organisations and institutions
to advance shared interests,” arena di luar keluarga, negara, dan pasar yang dibuat oleh aksi individu dan kolektif, berbagai organisasi atau institusi untuk menyalurkan kepentingannya. Definisi terakhir inilah yang
menghadapkan masyarakat madani merupakan oposisi dari negara, bahkan harus berhadap-hadapan
dengan negara.
MASYARAKAT MADANI• Masyarakat madani dalam perkembangannya dikenal dengan istilah al-mujtama al-
madanī ( المدنىالمجتمع ). Sementara itu, secara konseptual, menurut DawamRahardjo, yang membawa pertama kali istilah masyarakat madani di Indonesiaadalah Anwar Ibrahim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan danAsisten Perdana Menteri Malaysia, menyampaikan pidatonya pada SimposiumNasional pada Festival Istiqlal 1995.
• Masyarakat madani adalah masyarakat yang bermoral, masyarakat yang menjaminkeseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat,masyarakat yang mampu mendorong daya usaha dan inisiatif individu. Lebihlanjut, menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani harus berlandaskan kepadamasyarakat yang berilmu, yang mendorong pembangunan dan kemajuanberlandaskan akhlak dan nilai etika. Pencapaiannya adalah dengan pelaksanaanekonomi kerakyatan dan budaya masyarakat.
• Ungkapan al-mujtama’ madanī, dipopulerkan oleh ulama dan reformis MesirSheikh Muhammad Abduh dan kemudian Naquib al-Attas.
• Nurcholish Madjid menjelaskan pada hakikatnya masyarakat madani adalahreformasi total terhadap masyarakat tak kenal hukum (lawless), dan terhadapsupremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang selama ini menjadipengertian umum tentang negara.
• Oleh karena itu, menurutnya Bahtiar Effendy, civil society dengan enak dicarikanpadanannya dalam kosa-kata Melayu masyarakat madani. Bahkan Effendymenambahkan, justru salah-kaprah jika menterjemahkan civil society denganmasyarakat sipil meski secara verbatin semata hal itu dibenarkan. Landasan inilahyang oleh penulis dalam kajian ini untuk lebih memakai istilah masyarakat madanidi bandingkan degan memakai istilah civil society.
PARTAI POLITIK• Beberapa ahli memberikan konsep tentang partai politik secara berbeda-beda,
namun memiliki elemen-elemen yang hampir sama. MacIver menyatakan “Wemay define a political party as an association organized in support of someprinciple or policy which by constitutional means it endavour to make thedeterminant of government.”
• Sedangkan Miriam Budiardjo mendefinisikannya sebagai “Suatu kelompok yangterorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-citayang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik danmerebut kekuasaan politik dengan cara konstutisional untuk melaksanakankebijaksanaan-kebijaksanan mereka. Definisi tersebut senada dengan pendapatR.H Soltau yang mendedahkan bahwa partai politik adalah, “A group of citizensmore or les organized, who act as a political unit and who, by the use of theirvoting power, aim to control the goverment and carry out their general policies,”sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagaisuatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih,bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umummereka.
• Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang PartaiPolitik menjaskan bahwa “partai politik adalah organisasi yang bersifat nasionaldan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasarkesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membelakepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memeliharakeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
RELASI MM DAN PARPOL
KESIMPULAN
• Temuan sementara, Paradigma dan aksi masyarakat madani SuatuPartai Politik tergambarkan dari Manifesto politiknya, dasar-dasardan prinsip juga aksi perjuangan Politik.
• Dengan jargon Sosial-Demokratis Plus Religius, manifestomasyarakat madani Parpol telah terejawantahkan dalam ranahpublik, private, market dan state. Manifesto civil society Parpol diIndonesia dilandaskan melalui sistem demokrasi untukmelaksanakan kebijakan politik, sosial, dan ekonomi. Tujuannyamengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia dengan tetapmemelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia yangreligius.
• Temuan penulis lainnya, manifesto masyarakat madani Parpol,meminjam istilah Azra, bercorak “partai politik yang berbasiskanmasyarakat madani (political party based civil society).”
SUMBER KAJIAN
• Sumber utama yang dipakai dalam disertasi ini
adalah dokumen resmi tentang Parpol, baik
berupa Buku-buku, jurnal, visi-misi, Manifesto
Politik, AD/ART, majalah, dll, juga aksi-aksi
Politik Parpol. Semua itu diperkuat dengan
wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh
politik Parpol dan tokoh-tokoh politik di luar
Parpol.
Masyarakat Civil dan Partai Politik
Singapura dalam Perpekstif Islam
Oleh: Mohammed Bin Abdullah
Politik Singapura mengambil
bentuk republik demokratis
perwakilan parlementer di mana
Presiden Singapura adalah kepala
negara, Perdana Menteri
Singapura adalah kepala
pemerintahan, dan sistem multi
partai. Ada tiga cabang
pemerintahan yang terpisah:
legislatif, eksekutif dan yudikatif
yang mematuhi sistem
Westminster.
Peran presiden sebagai kepala negara, secara historis,
sebagian besar bersifat seremonial meskipun konstitusi
diubah pada tahun 1991 untuk memberi presiden beberapa
kekuatan veto dalam beberapa keputusan penting seperti
penggunaan cadangan nasional dan penunjukan peradilan
utama, Pos Dinas Sipil dan Angkatan Bersenjata Singapura
Politik Singapura telah didominasi
oleh People's Action Party (PAP)
sejak pemilihan umum 1959
ketika Lee Kuan Yew menjadi
perdana menteri pertama
Singapura (Singapura pada saat
itu adalah negara dengan
pemerintahan sendiri di dalam
Kerajaan Inggris). PAP menjadi
satu-satunya partai yang
berkuasa yang membentuk
pemerintahan sejak saat itu.
Singapura secara konsisten dinilai sebagai negara
paling tidak korup di Asia dan di antara sepuluh
terbersih di dunia oleh Transparency International.
Indikator tata kelola Bank Dunia juga menilai tinggi
Singapura dalam hal supremasi hukum, pengendalian
korupsi, dan efektivitas pemerintah.
Namun, secara luas dianggap bahwa beberapa aspek
dari proses politik, kebebasan sipil, dan politik serta
hak asasi manusia masih kurang. The Economist
Intelligence Unit menilai Singapura sebagai
"demokrasi yang cacat" pada tahun 2019. Freedom
House menganggap pers "tidak bebas" pada tahun
2015.
Lima Faktor Keberhasilan
Singapura:
- Kepemimpinan Pragmatis
- Birokrasi Publik yang
Efektif
- Pengendalian Korupsi yang
Efektif
- Ketergantungan pada
warga negara baik dan
cerdas
- Belajar dari Negara lain
Betapapun baiknya sistem
pemerintahan, pemimpin yang
buruk akan merugikan rakyatnya.
Singapura telah mengadopsi
pendekatan pragmatis terhadap
perumusan kebijakan yang
memerlukan "kesediaan untuk
memperkenalkan kebijakan baru
atau mengubah kebijakan yang
sudah ada sesuai dengan keadaan,
terlepas dari prinsip ideologis".
Kepemimpinan Pragmatis
Konsep Kepemimpinan dalam
QS. an-Nahl 90
Birokrasi Efektif
Rahasia kedua dari kesuksesan
Singapura adalah memiliki birokrasi
publik yang efektif. Birokrasi publik di
Singapura terdiri dari 16 kementerian
dan 64 badan hukum (Republik
Singapura, 2018) dan telah berkembang
dari 127.279 menjadi 144.980 karyawan
selama 2010-2016. Tidak
mengherankan jika Singapura
menempati peringkat pertama untuk
efektivitas pemerintahan antara negara
sejak 2016.
Konsep Amanah dalam Islam
و .ه ها الذين امنوا ل تخونوا اي ا امنتكم و ي مون الرسول وتخونو انتم تWahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu
mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahui. (QS. al-Anfal 27)
Pengendalian Korupsi
Setelah menjabat pada bulan Juni 1959, Lee Kuan Yew menjelaskan dalam
memoarnya mengapa dia dan rekan-rekannya bertekad untuk menjaga
Singapura bebas dari korupsi: Kami muak dengan keserakahan, korupsi dan
dekadensi dari banyak pemimpin Asia. Kami memiliki misi yang dalam
untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Saat kami
mengambil sumpah jabatan pada bulan Juni 1959, kami semua
mengenakan kemeja putih dan celana panjang putih untuk melambangkan
kesucian dan kejujuran dalam perilaku pribadi dan kehidupan publik kami.
Kami memastikan sejak hari kami menjabat pada bulan Juni 1959 bahwa
setiap dolar pendapatan akan diperhitungkan dengan benar dan akan
mencapai penerima manfaat di akar rumput sebagai satu dolar, tanpa
disedot selama proses berlangsung.
Larangan Korupsi dalam Islam
هدتم اذا عا هد الله ها ول تنقضوا اليمان ب واوفوا ب د توكيد
عيكم كفي تم الله م ما ت وقد ج ي ون لا اان الله ف
Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji
dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah
diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah
sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya
Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
(QS. an-Nahl 91)
Korupsi = Riba
ل كما يقوم ا مون ا ون الر بوا ل يقو ه الشيطن من المس ا ذ الذين يأك ما البيع ل لذي يتخبط ا ان هم قالو ك بان
من م الر بواا ف البيع وحر ه مثل الر بوا واحل الله هى ف ه فانت ن رب ة م ا م جاءه موعظ فا وامره الى الله ا س
دون ها خ هم في ار ك اصحب الن ومن عاد فاولىOrang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu
karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa
mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada
Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka
kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah 275)
Ketergantungan Pada
Warga Negara Baik
Pendidikan adalah kunci masa depan jangka panjang
penduduk Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam.
Singapura telah mengkompensasi ketiadaan sumber daya
alamnya dengan berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan
untuk meningkatkan keterampilan penduduknya dan untuk
menarik orang Singapura yang "terbaik dan terpintar" untuk
bergabung dan tetap berada dalam birokrasi publik dan
pemerintahan dengan kebijakan meritokrasi. Pemerintah PAP
memandang pendidikan sebagai "investasi nasional" dan telah
meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan
sekitar 200 kali lipat dari S $ 63,39 juta pada tahun 1959
menjadi S $ 12.660 juta pada tahun 2016. Pendaftaran
pendidikan di semua institusi pendidikan di Singapura telah
meningkat dari 352.952 siswa pada tahun 1960 menjadi
651.655 siswa pada tahun 2016, dan angka melek huruf juga
telah meningkat dari 72,2 persen pada tahun 1970 menjadi
97,0 persen pada tahun 2016.
(Departemen Statistik, 1983)
Keutamaan Orang Cerdas
Belajar dari Negara Lain
Kekuatan penting dari pemerintah PAP
adalah kesediaannya untuk belajar dari
pengalaman negara lain dengan tidak
mengulangi kesalahan yang telah
mereka lakukan dalam menyelesaikan
masalah mereka. Jadi, alih-alih
“menemukan kembali roda”, yang tidak
perlu dan mahal, para pemimpin PAP
dan pegawai negeri sipil senior akan
mempertimbangkan apa yang telah
dilakukan di negara lain dan sektor
swasta untuk mengidentifikasi solusi
yang sesuai untuk menyelesaikan
masalah kebijakan di Singapura.
Kebesaran Allah
PARTAI POLITIK DAN
MASYARAKAT MADANI DI
MALAYSIA
Ahmad Sahidah
Peneliti Tamu
(Associate Researcher)
Universiti Utara Malaysia
DAN
DI
MALAYSIA
LATAR
SEKILAS MALAYSIA
Secara geografis, negeri bekas jajahan Inggeris ini mempunyai dua wilayah yang terbentang di Semenanjung dan daratan yang berbatasan dengan Kalimantan, yang dikenal dengan Malaysia Barat dan Malaysia Timur.
Sementara secara sosiologis dan antropologis, ia mempunyai keanekaragaman etnik, yang sangat rentan terhadap perpecahan dan konflik sosial.
Namun demikian, ketiga etnik besar tersebut bisa hidup berdampingan secara damai. Melayu merupakan komunitas terbesar dengan mendekati 60 persen. Berdasarkan konstitusi, semua orang Melayu dengan sendirinya adalah Muslim dan mereka mengikuti mazhab Syafi’ie
PETA MALAYSIA
Malaysia terbagi ke dalam 13 negara bagian dan 3 federasi, yang didiami oleh tiga etnik besar, yaitu Melayu, China dan India. Sementara di Malaysia Timur, suku pribumi, seperti Kadazan, Iban, Murut, dan Melanau merupakan penduduk asal yang tetap mempertahankan tradisi lokal.
Dari semua suku di atas, China yang merupakan seperempat penduduk adalah pemain penting dalam kegiatan perekonomian.
Kebanyakan mereka menganut tiga agama besar dari Daratan China, Buddha, Taoisme dan Confusionisme. Sebagian besar dari mereka menggunakan bahasa Hokkien dan Kanton.
Sementara kaum India, yang menggunakan bahasa asal seperti Tamil, Telegu, Malayalam dan Hindi beragama Hindu
Sebelum kemerdekaan, negeri-negeri (daerah, propinsi) di Semenanjung merupakan daerah-daerah yang mandiri yang dipimpin oleh sultan. Untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum yang dijadikan pedoman adalah syari’ah.
Setelah negara ini merdeka, dasar-dasar negara pun mengalami perubahan, yaitu undang-undang sipil dan sistem pemerintahan buatan Inggeris menjadi acuan utama, yang merupakan hasil dari komisi Reid.
Aturan syari’ah tetap diberlakukan, namun hanya terbatas pada hukum pribadi dan keluarga. Dari sini, perdebatan tentang status Malaysia menyeruak ke permukaan.
Dalam praktik pemerintahan, Malaysia menerapkan sistem federal, yang sejalan dengan keperluan masyarakat majemuk.
Ada dua pemerintahan, federal dan negara bagian. Yang pertama secara nominal dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong. Sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dibantu oleh kabinet yang dilantik oleh Raja atas nasehat perdana menteri.
Kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang secara bersama-sama bertanggungjawab pada parlemen bikameral, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dua yang terakhir ini dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan lima tahun sekali dan ditunjuk oleh perdana menteri.
POLITIK MALAYSIA
Malaysia adalah negara yang menganut sistem konstitusi-monarki, atau disebut raja berpelembagaan.
Dalam konstitusi, pemimpin tertinggi adalah Raja Agong. Raja tidak hanya mengatur negara berdasarkan nasehat perdana menteri, tetapi juga menjadi pelindung agama.
Sementara, Sistem Westminster adalah sebuah system parlementer pemerintah yang dimodelkan setelah berkembang di Pemerintahan Federal Britania Raya dan Irlandia Utara.
Kini, partai politik Malaysia dalam sistem dwipartai diterajui oleh Perikatan Nasional (Pemerintah) dan Pakatan Harapan (Oposisi).
PEMERINTAH DAN OPOSISI
TIGA POLITIKUS HANDAL
KUBUAN POLITIK KONTEMPORER
PARTAI SOSIALIS MALAYSIA
Meski sambutan masyarakat tak begitu besar, kehadiran PSM jelasmenggambarkan keteguhan ideologi dan garis pemikirannya.
Dengan logo tangan kiri terkepal ke atas, PSM hendak menunjukkankesatuan rakyat untuk memperjuangkan masyarakat yang adil, setara, dan demokratis.
Seperti diterakan dalam web resminya, PSM menganut Marxisme, yang terlarang di negeri itu.
Namun partai ini mempunyai kebijakan terbuka sejauh berkaitan dengankecenderungan kiri dan menentang sektarianisme. Penegasan yang terakhir merupakan kritik keras terhadap partai-partai besar yang berdasarkan kelompok etnis dan agama. Ini bukan retorika di ataskertas, melainkan ditunjukkan PSM lewat struktur kepengurusan yang menggambarkan komposisi yang merata antara suku Melayu, Tionghoa, dan India.
Meskipun Partai Aksi Demokratik (DAP) sebagai anggota koalisi PakatanHarapan punya sayap Pemuda Sosialis DAP (DAPSY), organisasi ini takmengambil sikap tegas terhadap banyak isu mengenai nasib buruh dankaum miskin kota.
Sayap kiri yang bergabung dengan Pakatan Keadilan Rakyat pun takmenonjolkan masalah upah minimum regional, yang tak mengalamikenaikan berarti setelah reformasi.
Untuk itulah PSM menegaskan mengapa rakyat bekas jajahan Inggris iniperlu partai yang beraliran sosialisme.
Sistem ekonomi kapitalis gagal menaikkan taraf hidup mayoritas. Model ini hanya memperkaya segelintir orang melalui eksploitasi, perampasantanah, kroni, korupsi, dan penghancuran lingkungan. Tentu ini bukanomong kosong. Isu terakhir itu terkait dengan polusi bauksit yang pelakunya tak diseret ke pengadilan.
MASYARAKAT SIPIL
Gagasan masyarakat sipil (civil society) bermula dari kehendak untuk adanya jaminan bebas bergerak, berkumpul dan menyuarakan aspirasi.
Kehadirannya didorong oleh pemahaman pluralisme bahwa selain dari pemerintah, kelompok atau orang bisa membantu masyarakat untuk mencapai kehidupan harmonis.
Pengaruh globalisasi dan evolusi gerakan sipil menyebabkan semakin banyak organisasi LSM yang berjuang untuk menjalankan kegiatan yang lintas identitas.
Kedudukan masyarakat sipil penting karena ia turut menyuburkan demokrasi.
Apabila keberadaannya tidak ditujukan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Hanya saja, ia bisa melobi, mendekati, dan mempengaruhi pemerintah yang berkuasa.
Banyak gerakan sipil didorong oleh identitas kaum dan agama. Hal ini disebabkan peruntukan konsitutisi, dasar ekonomi dan sistem pendidikan.
Namun demikian, ada organisasi sipil yang berpedoman pada identitas universal dan pengakuan terhadap pluralism, seperti Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
UNJUK RASA PERKASA
GERAKAN HINDRAF
SISTEN IN ISLAM
KRITIK POLITIK MALAYSIA
Apapun, politik yang lebih luas di Malaysia bisa dilihat dalam perspektif Habermas.
Tulisan yang disumbang oleh Aqil Fitri ini mengkritik krisis legitimasi negaranya.
Konstitusi Malaysia hakikatnya disusun berdasarkan rumusan Komisi Reid, pemerintah Inggeris.
Padahal, dalam perspektif Habermas, sebuah perlembagaan (sebutan konstitusi di Malaysia) seharusnya menjadi titik temu antara semua warga yang ada di dalam sebuah negara dan harus dirumuskan bersama.
Gugatan ini wajar, karena penulis masih meragukan konstitusi tersebut mampu menjawab tantangan terkait konflik antarwarga. Untuk itu, dengan berjalannya waktu dan perubahan, konstitusi ini dituntut untuk dinilai kembali sesuai dengan kehendak warganegara.
KESIMPULAN
√ Partai politik di Malaysia merupakan organisasi untuk menjadi ruangbagi warga untuk menyalurkan aspirasi politik.
√ Pascar Reformasi, bandul politik makin seimbang antara pemerintahdan oposisi, sehingga makin bergerak dinamis.
√ Simak dan imbang (checks and balances) berjalan dengan efektifdengan semakin menguatnya oposisi di parlemen
√ Evolusi masyarakat sipil di Malaysia memperlihatkan kematangansesuai dengan evolusi dan pengaruh globalisasi, meskipun gerakanprimordial masih aktif dan sering menyuarakan kepentingankelompokanya
√ Penguatan partisipasi politik dan masyarakat sipil sejatinya telahmenguatkan dasar-dasar demokrasi.
DAFTAR RUJUKAN
Lane, Melissa. 2014. Greek and Roman Political ideas. London: Penguin Books.
Zuan, Haris & Rizal Hamdan. 2012. Wacana Baru Politik Malaysia: Perspektif Ruang Awam Budaya dan Institusi. Petaling Jaya: SIRD.