-
MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
(Studi di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso
Pati)
SKRIPSI
Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Ilmu Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam
Disusun oleh:
BIDAYATUN NIMAH NIM : 3105159
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2009
-
ii
DEPARTEMEN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS TARBIYAH Alamat: Prof. Dr. Hamka Kampus II Telp.
7601295 Fak. 7615387 Semarang
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Lamp. : 4 (empat) eksemplar Semarang, 12 Desember 2009
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Bidayatun Nimah Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Walisongo
Di Semarang.
Assalaamu alaikum Wr. Wb.
Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan sepenuhnya,
maka
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:
Nama : BIDAYATUN NIMAH
NIM : 3105159
Jurusan : Kependidikan Islam (KI)
Judul : Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan (Studi di Madrasah Ibtidaiyah Matholiul
Falah Kajen Margoyoso Pati)
Demikian dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut
dapat
segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima
kasih. Wassalaamu alaikum Wr. Wb.
Pembimbing I Pembimbing II
Drs. H. Jasuri M.Si Musthofa, M.Ag. NIP. 19671014 199403 1 005
NIP. 19710403 199603 1 002
-
iii
PENGESAHAN
Tanggal Tanda Tangan
1. Mahfud Junaedi, M.Ag ______________ ______________ Ketua
Sidang
2. Yunita Rahmawati, MA. ______________ ______________
Sekretaris Sidang
3. Ruswan, MA. ______________ ______________
Penguji I
4. Fakhrur Rozi, M.Ag ______________ ______________
Penguji II
-
iv
MOTTO
... ... ) (1
Artinya: Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung
jawab atas yang dipimpinnya. (HR. Imam Bukhari)
1 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Darul Kitabul
Ilmiyah, 1992), hlm. 173-
174
-
v
PERSEMBAHAN
Persembahan ini diberikan kepada:
1. Ayahanda dan Ibunda
2. Adik-adikku
3. Sahabat-sahabat seperjuangan.
-
vi
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis
menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah
ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain.
Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun
pikiran-pikiran
orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi
yang dijadikan sebagai bahan rujukan.
Semarang, 12 Desember 2009
Deklarator,
BIDAYATUN NIMAH NIM. 3105159
-
vii
ABSTRAK
BIDAYATUN NIMAH (NIM: 3105159). Manajemen Pembiayaan Dalam
Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Perguruan Islam Matholiul
Falah Kajen Margoyoso Pati). Skripsi. Semarang: Program Strata 1
(S.1) Jurusan Kependidikan Islam (KI) Fakultas Tarbiyah IAIN
Walisongo Semarang, 2009.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Pelaksanaan
manajemen
pembiayaan Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati
2). Implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu
pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso
Pati.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode
penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah Observasi (Pengamatan), Dokumentasi, Interview. Adapun
teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif.
Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan meliputi perencanaan
keuangan, pelaksanaan keuangan, evaluasi keuangan. Kegiatan
perencanaan keuangan yang berupa penyusunan anggaran terdiri dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM) dan pengembangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM). Kegiatan
pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi penerimaan dana dan
pengeluaran dana. Adapun kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan
yang terakhir yaitu evaluasi berupa pemeriksaan merupakan
pemeriksaan terhadap penerimaan dan pertanggung jawaban keuangan
kepada pengawas keuangan madrasah. Sedangkan sumber pembiayaan yang
ada di Perguruan Islam Matholiul Falah berasal dari siswa yang
meliputi: Uang pendaftaran, Uang kegiatan 1 tahun, Shodaqoh, Uang
khoirot (SPP) setiap bulannya, bersumber dari yayasan, bersumber
dari pemerintah, bersumber dari sumbangan sukarela berupa hibah,
waqof tanah, sumbangan material dan sumbangan bangunan.
Implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu
pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso pati
dapat dilihat melalui pengalokasian dana pada RAPBM yaitu melalui
pengalokasian dana untuk siswa berupa kegiatan ekstrakurikuler,
pengalokasian dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme
guru berupa gaji dan tunjangan, pengalokasian dana untuk sarana dan
prasarana yaitu dengan cara penambahan fasilitas, perbaikan sarana
dan pemeliharaan
-
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang telah melimpahkan segala
nikmat,
rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulisan
skripsi ini dapat
segera terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan
kepada tauladan kita
Nabi Muhammad SAW serta semua pengikutnya yang taat
menjalankan
ajarannya.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini mustahil
terselesaikan
tanpa pertolongan Allah yang dijelmakan melalui makhluk-Nya.
Oleh karena itu,
dengan tulus penulis menyampaikan banyak terima kasih yang
sedalam-dalamnya
kepada semua pihak seraya berdoa semoga Allah selalu memberikan
yang terbaik
buat mereka semua, yaitu:
1. Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN
Walisongo Semarang beserta segenap stafnya.
2. Ismail SM, M.Ag., selaku ketua Jurusan Kependidikan Islam
(KI) dan
Mustofa Rahman, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Kependidikan
Islam (KI).
3. Ikhrom, M.Ag., selaku dosen wali studi yang selalu membimbing
dan
mengarahkan selama kuliah.
4. Drs. H. Jasuri, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan
Musthofa, M.Ag. selaku
dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga
dan
pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam
penyusunan
skripsi ini di tengah kesibukannya.
5. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN
Walisongo
Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga
penulis
mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. K.H.Sahal Mahfud, selaku Direktur Madrasah Matholiul
Falah dan
Pembantu Direktur yang telah memberikan waktu guna penyusunan
skripsi
ini.
-
ix
7. Bapak (Muhtadi) dan Ibu (Nur Janah) adik-adikku (Dek Arif dan
Dek Lia),
yang dengan tulus mendoakan dan memberikan bantuan secara moril
maupun
materiil, semoga kalian menjadi anak yang menjadi kebanggaan
keluarga.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan KI 2005 Fakultas
Tarbiyah yang
memberikan motivasi kepada penulis agar menyelesaikan studi ini
segera,
Tetap semangat dan semoga cepat lulus.
9. Tim PPL SMP Islam Hidayatullah Banyumanik Semarang,
kawan-kawan
KKN Desa Purwosari Sukorejo Kendal, SahabatQ Azka dan temanku
senasib
seperjuangan Mun2lisa dan keluarga besar Bu Pur yang selalu
berbagi
pengalaman baik suka maupun duka.
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu per satu yang
telah membantu
penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
Semoga amal kebaikan dan budi mereka selalu mendapat ridho dan
rahmat
dari Allah SWT. Seiring doa dan ucapan terima kasih penulis
mengharapkan
tegur sapa, kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan
skripsi ini.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa
manfaat
bagi penulis khususnya dan bagi pembaca yang budiman. Amin Ya
Robbal
Alamin.
Semarang, 12 Desember 2009
Penulis
BIDAYATUN NIMAH NIM. 3105159
-
x
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL ..............
.........................................................................
i
PERSETUJUAN PEMBIMBING
....................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN
..........................................................................
iii
HALAMAN MOTTO
.....................................................................................
iv HALAMAN PERSEMBAHAN
......................................................................
v
HALAMAN DEKLARASI
.............................................................................
vi
HALAMAN ABSTRAK
.................................................................................
vii
KATA PENGANTAR
....................................................................................
viii
DAFTAR ISI
...................................................................................................
x
DAFTAR LAMPIRAN
...................................................................................
xiii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
............................................................ 1
B. Rumusan Masalah
.....................................................................
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
................................................. 5
D. Penegasan Istilah
.......................................................................
6
E. Kajian Pustaka
............................................................................
8
F. Metode Penelitian
......................................................................
10
BAB II : MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN.
A. Manajemen Pembiayaan
.......................................................... 16
1. Pengertian Manajemen Pembiayaan
................................... 16
2. Jenis Manajemen Pembiayaan
............................................. 22
3. Sumber Manajemen Pembiayaan
......................................... 23
4. Ruang Lingkup Pembiayaan
.............................................. 24
B. Mutu Pendidikan
.......................................................................
33
1. Pengertian Mutu Pendidikan
................................................ 33
2. Langkah-langkah Mutu Pendidikan
..................................... 35
-
xi
C. Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan
Mutu Pendidikan
.........................................................................
39
BAB III: MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN ISLAM
MATHOLIUL FALAH KAJEN MARGOYOSO PATI.
A. Gambaran Umum Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen
Margoyoso Pati
..........................................................................
44
1. Sejarah Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen
Margoyoso Pati
.....................................................................
44
2. Struktur Organisasi Madrasah
............................................... 45
3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah
........................................... 46
B. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan
Madrasah......................... 47
1. Perencanaan Pembiayaan Madrasah
..................................... 49
a. penyusunan anggaran belanja madrasah
............................ 50
b. pengembangan anggaran belanja madrasah
....................... 51
2. Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah
...................................... 52
a. Penerimaan Pembiayaan Madrasah
.................................... 52
b. Pengeluaran Pembiayaan Madrasah
................................... 54
3. Evaluasi Pembiayaan dan Pertanggung jawaban
Pembiayaan Madrasah
......................................................... 55
C. Implikasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan
...................................................................................
56
BAB IV : ANALISA MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN
ISLAM MATHOLIUL FALAH KAJEN MARGOYOSO PATI.
A. Analisa Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Dalam
Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Islam
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati
.................................... 63
1. Analisa Perencanaan Pembiayaan Madrasah
........................ 64
2. Analisa Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah
........................ 66
-
xii
3. Analisa Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pembiayaan
Madrasah
...............................................................................
68
B. Analisa Implikasi Manajemen Pembiayaan Dalam
Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Islam
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati
.................................... 70
BAB V : PENUTUP
A. Simpulan
....................................................................................
75
B. Saran-saran
................................................................................
76
C. Penutup
......................................................................................
77
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
-
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I : Riwayat Pendidikan Penulis
Lampiran II : Daftar Interview
Lampiran III : Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran IV : Mohon Izin Riset
Lampiran V : Surat Keterangan Penelitian
Lampiran VI : Format RAPBM Perguruan Islam Matholiul Falah
Lampiran VII : Format Berita Acara Penerimaan Dana
Lampiran VIII : Format Berita Acara Pengeluaran Dana
Lampiran IX : Stuktur Organisasi
Lampiran XI : Surat Keterangan Ko Kurikuler
Lampiran XII : Transkip Ko Kurikuler
Lampiran XII : Piagam KKN
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan
mempengaruhi
secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam
meningkatkan
kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu
sistem yang
lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak
terpisahkan
dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu
pendidikan.1
Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapi kepada
masalah
antara lain peningkatan kualitas, pemerataaan kesempatan,
keterbatasan
anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari
masyarakat
secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai
tanggung jawab
bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.2
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya
yang
secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan
pendidikan.
Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang
menuntut
kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi
serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan
kepada
masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka
MBS,
yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan
memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan
masing-masing
sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan
pada
keterbatasan dana.3
1 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung:
Remaja Rosdakarya,
2000), hlm. 77 2 Ibid, hlm 78 3 E Mulyasa, Manajemen Berbasis
Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),
hlm. 48
-
2
Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh
secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan
dengan sarana
dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan
reformasi
adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan
yang
berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.
Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan
masalah
pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah
keuangan
pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam
pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah
memiliki
tanggung jawab keuangan sekolah. Maka perlu dilakukan berbagai
upaya
untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi
kepala
sekolah yang profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan
sekolah.4
Besar kecilnya biaya pendidikan terutama pada tingkat satuan
pendidikan berhubugan dengan berbagai indikator mutu pendidikan
seperti
angka partisipasi, angka putus sekolah, tinggal kelas dan
prestasi belajar
siswa. (Ditjen PUOD,1993, Triaswati dkk, 2005, Supriadi, 2002 ).
Oleh sebab
itu dalam konteks pembiayaan pendidikan sangat penting.
Pemahaman
dimaksud menentang dari hal-hal yang sifatnya mikro (satuan
pendidikan)
hingga yang makro (nasional) antara lain meliputi
sumber-sumber
pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya,
efektivitas
dan efisiensi dalam penggunaannya dan akuntabilitas hasilnya
yang diukur
dari perubahan-perubahan kuantitatif dan kualitatif yang terjadi
pada semua
tataran, khususnya di tingkat sekolah5. Berkaitan dengan biaya
pendidikan,
menurut Ace Suryadi (2004: 181) terdapat agenda kebijakan yang
perlu
mendapat perhatian serius, yaitu:
1. Besarnya anggaran pendidikan yang di alokasikan
(revenue).
2. Aspek keadilan dalam alokasi anggaran.
4 E Mulayasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks
Menyukseskan MBS
dan KBK (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 193 5 Dedi
Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Mengenah (Bandung: PT
Remaja
Rosdakarya, 2003), hlm. 7
-
3
3. Aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran, dan
4. Anggaran pendidikan dan desentralisasi penggelolaan6.
Madrasah merupakan lembaga kependidikan islam yang menjadi
cermin sebagai umat Islam. Fungsi dan tugasnya adalah
merealisasikan cita-
cita umat islam yang menginginkan anak-anaknya dididik menjadi
manusia
yang beriman dan berilmu pengetahuan.
Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah sudah ada sejak
agama
Islam berkembang di Indonesia. Madrasah sudah tumbuh dan
berkembang di
bawah dalam arti masyarakat (umum) yang didasari oleh rasa
tanggung jawab
untuk menyampaikan ajaran islam kepada generasi penerus
penyempurnaan
dan peningkatan mutu pendidikan madrasah sejalan dengan laju
perkembangan dan aspirasi madrasah.7
Madrasah pada umumnya swasta, berasal dari lingkungan
masyarakat
yang belum beruntung . Strategi pemberdayaan madrasah tingkat
dasar juga di
maksudkan sebagian bagian dari progam penuntasan wajar, yakni
untuk
memberikan tempat bagi anak-anak usia pendidikan dasar untuk
dapat
bersekolah. Program-program dalam upaya memberdayakan
madrasah
tersebut terutama berupa fisik, pelatihan, biaya operasional,
beasiswa dan
lain-lain.
Dari strategi pembangunan madrasah di atas, secara fisik barang
kali
keberhasilannya lebih ditentukan kepada peran birokrat atau
aparat
pemerintah, namun keberhasilan pendidikan secara berkualitas
akan lebih
banyak tergantung pada peran guru-guru dan penyelenggara
madrasah itu
sendiri, karena bagaimanapun bagusnya sekolah, canggihnya
peralatan
penunjang pembelajaran yang tersedia, jika guru atau tenaga
pengajarnya
tidak mampu, maka resiko kegagalan pun akan sangat tinggi.8
6 Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi-otonomi
Implikasinya Terhadap
Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2006), hlm. 27 7 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003),
hlm. 159-160 8 Abdul Rohman Sheleh, Madarasah dan Pendidikan
Anak Bangsa (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), hlm. 43
-
4
Untuk meningkatkan kualitas madrasah agar semua proses dan
kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi harapan
para
stakeholdernya membutuhkan pengelolaan biaya yang profesional
baik dalam
penggalian sumber dana maupun pendistribusian dananya. Untuk
itu
madrasah hendaknya memenuhi standar pembiayaan minimal.
Pembiayaan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan
biaya
personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan
prasarana,
pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Adapun biaya
personal
mencakup biaya-biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh
peserta didik
untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara teratur dan
berkelajutan
biaya operasi madrasah mencakup:
1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan
yang melekat
pada gaji
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air,
jasa,
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur,
transportasi, komunikasi, pajak, asurasi dan lain-lain.9
Manajemen keuangan sekolah atau madrasah merupakan bagian
dari
kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan
menuntut
kemampuan sekolah atau madrasah untuk merencanakan, melaksanakan
dan
mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara transparan.
Dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan
merupakan
potensi yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen
pendidikan.
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk
menunjang
penyediaan sarana dan prasarana, dalam rangka mengefektifkan
kegiatan
belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta
didik.10
9 Khaeruddin dan Mahfrud Junaedi dkk, Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan: Konsep
dan Implementasinya di Madrasah (Yogyakarta: Nuansa aksara,
2007), hlm. 67 10 E Mulyasa, Op. Cit., hlm. 194
-
5
Menurut Yudi Hartono, kebanyakan madrasah terutama swasta
mengalami kesulitan dalam sarana dan prasarana, keterbatasan
jumlah tenaga
kependidikan dan kemampuan yang kurang memadai dalam
memberikan
imbalan kepada tenaga kependidikannya.
Banyak tenaga pendidikan yang menjalankan tugas tidak sesuai
dengan bidang keahlian dan pengalamannya di dunia pendidikan
akibat lebih
jauh mutu pendidikan madrasah makin tertinggal. Dalam kondisi
demikian,
kesiapan dan kelayakan madrasah dalam meningkatkan mutu
pendidikan
melalui manajemen berbasis madrasah tampaknya patut
dipertanyakan.11
Salah satu yang menjadi indikasi ialah masalah pembiayaan di
madrasah.
B. Rumusan Masalah
Beberapa pokok permasalahan yang terjadi antara lain:
1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan di Perguruan
Islam
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati?
2. Bagaimana implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan
mutu
pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso
Pati?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Setelah melihat rumusan masalah di atas peneliti akan
menjelaskan tujuan yang ingin di capai adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan
di
Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati.
b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pembiayaan dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul
Falah
Kajen Margoyoso Pati.
11 Choirul Fuad Yusuf dkk, Potret Madrasah Dalam Media Massa
(Jakarta: Puslitbang
Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama RI, 2006), hlm. 122
-
6
2. Manfaat Penelitian.
Manfaat penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan secara
teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:
a. Dapat memberikan kontribusi berupa informasi tambahan
mengenai
manajemen pembiayaan dan juga untuk memperkaya khasanah ilmu
bagi para pengelola madrasah.
b. Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan
sebagai
perbandingan penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya
tentang
manajemen pembiayaan di madrasah.
c. Untuk menambah pengalaman, wawasan serta ilmu
pengetahuaan
untuk memenuhi syarat akademik bagi peneliti untuk mencapai
gelar
sarjana.
D. Penegasan Istilah
1. Manajemen Pembiayaan
Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses sosial, yang
direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi
dan
keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu atau
yang telah
ditetapkan dengan efektif.
Manajemen sebagai suatu proses sosial meletakkan bobotnya
pada
interaksi orang-orang baik orang-orang yang berada di dalam
maupun di
luar lembaga atau yang berada di atas maupun di bawah posisi
operasional
seseorang.12 Sedangkan proses manajemen terdiri dari 4 unsur
yaitu
pertama, perencanaan meliputi penciptaan, penyusunan program
dan
penyusunan proyek. Kedua, pengorganisasian meliputi perakitan
sumber
dan pengstafan. Ketiga, pengarahan meliputi motivasi, supervise
dan
12 Iwa Sukiswa, Dasar-dasar Umum Manajemen Pendidikan (Bandung:
Tarsito, 1986),
hlm. 13
-
7
koordinasi. Keempat, pengawasan meliputi penganggaran, pelaporan
dan
evaluasi.13
Dalam pengertian sehari-hari istilah pembiayaan yang berasal
dari
kata finance dikaitkan dengan usaha memperoleh atau
mengumpulkan
modal untuk membiayai aktivitas yang akan dilakukan.14
Dalam penyelenggaraan pendidikan keuangan dan pembiayaan
merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian
yang
tak terpisahkan dalam manajemen pendidikan. Komponen keuangan
dan
pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi
yang
menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di
sekolah
bersama komponen lain.15 Sedangkan yang dimaksud dengan
manajemen
pembiayaan adalah pengelolaan semua bentuk keuangan baik
pemasukan
dan pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung
untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik yang dikeluarkan
oleh
sekolah maupun siswa.
2. Mutu Pendidikan
Pengertian mutu pendidikan yang diambil dari buku berjudul
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah disebutkan bahwa
secara
umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari
barang
dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan
kebutuhan
yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan,
pengertian
mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.16
Mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara kesuksesan
dan kegagalan. Sehingga mutu jelas sekali merupakan masalah
pokok
yang akan menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status
di
tengah-tengah persaingan dunia pendidikan yang kian keras.
13 Ibid, hlm. 15 14 Harbangan Siagian, Administrasi Pendidikan
Suatu Pendekatan Sistematik (Semarang:
Satya Wacana, 1989), hlm. 130 15 E Mulyasa, Op. Cit, hlm. 47
16http://www.lpmpkalteng.net/modules.php?name=News&file=article&sid=20.Didownlo
ad tanggal 10 September 2009
-
8
Mutu pendidikan adalah pencapaian tujuan dan kompetensi
lulusan
yang telah ditetapkan oleh instansi pendidikan tinggi di dalam
rencana
strategisnya, atau kesesuaian dengan standard yang telah
ditentukan.
Secara luas pengertian mutu pendidikan dapat mencakup aspek
sarana/prasarana, organisasi, manajemen, masukan, proses,
keluaran yang
dapat memuaskan pelanggan internal (pengajar, staf
administrasi,
pengelola lembaga pendidikan) serta pelanggan eksternal (peserta
didik,
orang tua, masyarakat pengguna serta masyarakat yang lebih
luas).17
Yang dimaksud sumber mutu dalam pendidikan misalnya: sarana
gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi,
hasil
ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang
tua,
bisnis dan komunikasi lokal, sumber daya yang melimpah,
aplikasi
teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif,
perhatian
terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai atau
juga
kombinasi faktor-faktor tersebut.18
E. Kajian Pustaka
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi
di MI
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati. Sedangkan obyek kajian
penelitian
ini adalah tentang manajemen pembiayaan dalam meningkatkan
mutu
pendidikan yang sedang penulis teliti. Oleh karna itu, selain
berdasarkan pada
survai dan data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada
kajian serta
penelitian yang telah di lakukan sebelumnya.
1. Skripsi Fatur Rohman, tahun 2008 yang berjudul Studi
tentang
Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Se-Kecamatan
17 http://iwayan.staff.gunadarma.ac.id. Di download tanggal 10
september 2009 18 Edward Sallies, Total Quality Management In
Education: Manajemen Mutu
Pendidikan (Yogyakarta: Ircisod, 2007), hlm. 30-31
-
9
Tahunan Kabupaten Jepara19. Skripsi ini menjelaskan bahwa
pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di internal
madrasah
atau yayasan menjadi sangat terbantu dengan adanya program
BOS.
2. Skripsi Muhlisin, tahun 2007 yang berjudul Studi tentang
Manajemen
Keuangan Madarasah di Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 Mranggen
Demak
Tahun Pelajaran 2005/2006. Skripsi ini menjelaskan tentang
pelaksanaan manajemen keuangan madrasah di Madrasah Aliyah
Futuhiyah 2 sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat
melalui
perencanaan keuangan madrasah, pelaksanaan keuangan
madrasah,
evaluasi keuangan madrasah.20
3. Skripsi Siti Faikoh, tahun 2006 yang berjudul Pelaksanaan
Manajemen
Pendidikan di MI Al-Khoiriyah 2 Semarang. Skripsi ini
menjelaskan
pelaksanaan manajemen pendidikan sudah sangat baik, namun
konsep
manajemen pendidikan belum dilaksanakan secara utuh, untuk
itu
diperlukan peningkatan mutu pada madrasah yang meliputi
manajemen
kesiswaan, kurikulum, tata usaha, sarana prasarana,
kepegawaian,
keuangan dan hubungan masyarakat, serta adanya kerjasama dan
koordinasi yang baik antara madrasah, masyarakat dan yayasan.
21
Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya
yang
telah ada. Penelitian ini difokuskan pada manajemen pembiayaan
dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul Falah
Kajen
Margoyoso Pati.
19 Fatur Rahman (NIM: 3104360) Studi Tentang Manajemen
Pembiayaan Pendidikan
Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah
Ibtidaiyah (MI) Se Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Skripsi
Sarjana Pendidikan Islam, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008)
20 Muhlisin (NIM: 3101109) Studi Tentang Manajemen Keuangan
Madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak Tahun
Pelajaran 2005/2006 Skripsi Sarjana Pendidikan Islam (Semarang:
IAIN Walisongo, 2007)
21 Siti Faikoh (NIM: 3101139) Pelaksanaan Manajemen Pendidikan
di MI Al Khoiriyyah 2 Semarang Skripsi Sarjana Pendidikan Islam
(Semarang: IAIN Walisongo, 2006)
-
10
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Sesuai dengan judul skripsinya maka jenis penelitian ini
digolongkan ke dalam bentuk penelitian lapangan (field
research). Field
research adalah penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala
atau
peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Adapun
materi
kajian dalam penelitian ini adalah manajemen pembiayaan
dalam
meningkatkan mutu pendidikan yang diterapkan di Perguruan
Islam
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati.
Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah data
tentang
perencanaan pembiayaan madrasah yang berupa penyusunan
anggaran
pembiayaan madrasah dan pengembangan rencana anggaran
belanja
madrasah. Pelaksanaan pembiayaan madrasah berupa penerimaan
dan
pengeluaran, evaluasi pembiayaan madrasah, serta aspek-aspek
mengenai
peningkatan mutu pendidikan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Ciri
khas
pendekatan ini terletak pada tujuan untuk mendiskripsikan
keutuhan kasus
dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain, pendekatan
ini
memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang
mendasarkan
pada perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan
manusia.
Oleh karena itu sasaran penelitian ini adalah pola-pola yang
berlaku dan
mencolok berdasarkan perwujudan gejala-gejala yang ada pada
kehidupan
manusia. Jadi Pendekatan ini sebagai prosedur penelitian
yang
menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari
orang-orang dan perilaku yang diamati.22
22 Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Remaja Rosdakarya,
2000), cet 21, hlm. 4
-
11
Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan
untuk
menerangkan gambaran-gambaran atas dasar kenyataan-kenyataan
empirik
sebagaimana dapat dipahami dari permasalahan yang
dirumuskan.23
2. Sumber Data dan Data Penelitian
Menurut Lofland (sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J
Moleong)
sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata
dan
tindakan, selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen
dan lain-
lain. Berkaitan dengan hal itu maka jenis data dibagi dalam
kata-kata dan
tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.24
Menurut Suharsimi Arikunto mengklarifikasikan sumber menjadi
3
(tiga) yaitu:
a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa
jawaban
lisan, melalui wawancara tertulis berupa angket.25 Adapun
yang
berkaitan dalam penelitian ini meliputi direktur dan pembantu
direktur
untuk mendapatkan data tentang manajemen pembiayaan dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Islam Matholiul
Falah,
bendahara untuk mendapatkan data mengenai RAPBM, tata usaha
untuk mendapatkan data tentang arsip dan dukumentasi
madrasah.
b. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa
keadaan
diam dan bergerak. Sumber data ini berasal pada tempat observasi
di
Perguruan Islam Matholiul Falah.
c. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa
huruf,
angka, gambar, simbol-simbol lain.26 Sumber data ini berupa
dokumen, arsip sekolah tentang manajemen pembiayaan dalam
meningkatkan mutu pendidikan.
23 Imam Burnadib, Pendidikan Perbandingan: Buku I Dasar-dasar
(Yogyakarta: And
Offset, 1998), hlm. 52 24 Lexy J Maleong, Op.Cit, hlm. 157 25
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek
(Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2002), cet. 12, hlm. 107 26 Ibid, hlm. 107
-
12
Dalam penelitian ini menggunakan sumber data seperti person
dan
paper untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini.
Sedangkan data penelitian adalah sebagai berikut:
a. Data primer
Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur
dan teknik pengambilan data yang didapat berupa interview,
observasi,
maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang
sesuai dengan tujuannya. Data ini meliputi manajemen
pembiayaan
dan data penunjang lainnya yang diperoleh melalui observasi,
wawancara di Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Margoyoso
Pati.
b. Data sekunder
Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang
biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.27
Dokumen
ini dapat berupa buku-buku, majalah, artikel atau karya ilmiah
yang
dapat melengkapi data dalam penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan
yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu obyek yang
menggunakan keseluruhan alat indra.28 Metode observasi ini
digunakan pada saat mengikuti rapat guru untuk mengetahui
bagaimana kepala madrasah memberikan pengarahan kepada para
guru
atau karyawan perihal kebijakan yang terkait dengan
pembiayaan
sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Observasi ini untuk
menggali informasi bagaimana pembiayaan madrasah, sarana dan
27 Saipuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998), hlm. 36 28 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, hlm. 133
-
13
prasarana dan kegiatan ekstrakulikuler dalam peningkatan
mutu
pendidikan. Observasi ini meliputi sarana dan prasarana.
b. Wawancara
Wawancara adalah metode yang dilakukan melalui dialog
secara langsung antara pewawancara (interviewer) untuk
memperoleh
data atau informasi yang dibutuhkan.29 Metode wawancara ini
dipakai
untuk mengumpulkan data tentang kegiatan pelaksanaan
manajemen
pembiayaan madrasah, pengelolaan biaya, penugasan,
pemeriksaan,
dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan
obyek
yang akan diwawancarai antara lain: wawancara dengan direktur
dan
pembantu direktur, bendahara serta pihak yang terlibat dalam
proses
pembiayaan. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui
pelaksanaan
manajemen pembiayaan secara umum dan untuk mengetahui
manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk
mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu
berupa
catatan harian, memori atau catatan lainnya.30 Adapun yang
dimaksud
dengan dokumen ini ialah data atau dokumen yang tertulis.31
Dokumentasi ini berupa surat keputusan, arsip sekolah,
RAPBM.
Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang
perencanaan
anggaran, penggunaan dana, laporan biaya dan data lain yang
berhubungan dengan penelitian ini, untuk mengetahui
arsip-arsip
tentang pembiayaan dan peningkatan mutu pendidikan dan untuk
mengetahui daftar anggaran pendapatan dan pengeluaran.
29 Ibid, hlm. 134 30 Ibid, hlm. 135 31 Ibid., hlm. 73
-
14
4. Teknik Analisis Data
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa jenis penelitian ini
adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Oleh karena
itu
penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu pendekatan
yang
bertujuan untuk mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya,
menganalisis data menggunakan metode deskriptif.
Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata,
gambar bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya
penerapan
metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan
berkemungkinan
menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.32
Ketika masih berada di lapangan dalam proses pendataan usaha
penghalusan data yang diusahakan melalui:
a. Meringkas data kontak langsung dengan orang kejadian dan
situasi di
lokasi penelitian. Dimaksudkan agar data yang sudah didapat
agar
lebih mudah untuk difahami dan mengkaji lebih lanjut
permasalahan
yang diteliti.
b. Memberi kode pada data yang diperoleh dimaksudkan untuk
pengklasifikasian data sesuai dengan permasalahan.
c. Membuat catatan obyektif yang berisi catatan dari rekaman,
membuat
klasifikasi dan pengeditan jawaban. Dimaksudkan untuk
mempermudah pendataan sesuai permasalahan yang diteliti.
d. Menyimpan data-data.33 Dimaksudkan untuk penentuan data
akhir
sehingga semua permasalahan dapat dijawab sesuai dengan
klasifikasi data.
32 Lexy J Moleong, Op.Cit., hlm. 11 33 Noeng Muhajir, Metodologi
Penelitian Kualititif (Yogyakarta: Rakesarasin, 1998),
hlm. 30
-
15
Ketika tahap pendataan selesai, kemudian membuat analisis
data
secara keseluruhan dan membuat klasifikasi data yang telah
terhimpun.
Setelah semua data dan informasi selesai dihimpun, langkah
terakhir
adalah penarikan kesimpulan.
Penerapan analisis ini di gunakan untuk menjawab
permasalahan
mengenai pelaksanaan manajemen pembiayaan di Perguruan Islam
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati dan implikasi manajemen
pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan
Islam
Matholiul Falah Kajen Margoyoso Pati.
-
16
BAB II
MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU
PENDIDIKAN
A. Manajemen Pembiayaan
1. Pengertian Manajemen Pembiayaan
Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari kata asal
kata
manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan.
Kata-kata
itu digabungkan menjadi kata kerja managere yang artinya
menangani.
Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata
kerja
to manage, dengan kata benda management, dan manager untuk
orang
melakukan manajemen. Akhirnya, management diterjemahkan ke
dalam
bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.1
Menurut Marry Parker Follet mengemukakan definisi manajemen
sebagai berikut: the art of getting things done through people
artinya
manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui
orang-
orang.2
Sedangkan pengertian manajemen menurut Henry L. Sisk pada
buku Principles of Management mengemukakan definisi
manajemen
sebagai berikut: Management is the coordination of all resources
through
the processes of planning, organizing, directing, and
controlling in order
to attain stated objectives.3 Manajemen berupa mengkoordinasikan
semua
sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan,
dan kontrol guna mencapai tujuan secara obyektif.
Menurut Sergiovanni, Barlingome, Coonbs dan Thurton
mendefinisikan manajemen sebagai process of working with and
through
1 Husaini Usman, Manajemen: teori praktik dan riset pendidikan,
(Jakarta: Bumi Aksara,
2008), cet 2, hlm. 4 2 Ibid, hlm. 3 3 Henry L. Sisk, Principles
of Management (Brighton England: South-Western Publishing
Company, 1969), hlm. 10.
-
17
others to accomplish organizational goals efficiently. Yaitu
proses kerja
dengan dan melalui (memberdayakan) orang lain untuk mencapai
tujuan
organisasi secara efisien. Oleh karena itu, definisinya
merupakan proses
terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan
kerjasama
(administrasi) secara efisien pengertian tersebut sesuai dengan
pendapat
Gorton yang menegaskan bahwa manajemen merupakan metode yang
digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu
atau
mencapai tujuan tertentu.4
Manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan
keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta
sumber-
sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif
untuk
mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Manajemen adalah
suatu
istilah yang sulit didefinisikan dan pekerjaan manajer sulit
untuk
didefinisikan secara tepat (persis) ada sejumlah teori yang
dimajukan
bersama dengan sangat banyak deskripsi berdasarkan observasi
karena
sulitnya maka batas-batas manajemen pendidikan tidak jelas.5
Sedangkan menurut beberapa pakar manajemen diberikan batasan
mengenai pengertian manajemen:
1. Menurut Robert Kresther, manajemen adalah proses kerja
dengan
melalui orang lain untuk mencapai tujuan
2. George Terry menggemukakan bahwa kemampuan menyuruh orang
lain bekerja guna mencapai tujuan
3. Menurut James A.F. Stonner manajemen adalah proses
perencanaan,
penggorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua
sumber
daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
4Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: dari
Sentralisasi
Menuju Desentralisasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), cet 2,
hlm. 39. 5 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum,
(Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2006), hlm. 16-17.
-
18
4. Sondang Sangian mengemukakan bahwa manajemen adalah
kemampuan atau ketrampilan seseorang untuk memperoleh
sesuatu
hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang
lain.
5. Menurut Ricard M. Hodgetts dan Steven Ultman manajemen
adalah
suatu proses untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.
6. Menurut Donnelly manajemen adalah proses koordinasi upaya
terhadap tujuan kelompok.
7. Menurut J.L. Massie, manajemen adalah proses satu
kelompok
kooperatif menggerakkan tindakan untuk tujuan umum.
Dalam definisi di atas mengandung unsur-unsur di bawah ini:
1. Kemampuan mempengaruhi 2. Orang, bawahan 3. Melakukan
pekerjaan 4. Tujuan organisasi 5. Kerja sama antara bawahan dengan
pimpinan 6. Terbatasnya sumber daya.6
Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu harus dilakukan
secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus
diikuti dengan
baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini
merupakan
prinsip utama dalam ajaran Islam yang sesuai dengan
unsur-unsur
manajemen.
Berikut ini dapat kita lihat mengenai manajemen dan
kewajiban
untuk bertanggung jawab. Firman Allah SWT.
)38(
Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatnya. (QS. Al-Mudasir: 38)7
Selain ayat di atas juga terdapat dalam hadits Nabi:
6 Soebagio Atmodiwiryo, Manajemen Pendidikan Indonesia,
(Jakarta: Ardadizya Jaya,
2000), hlm. 5-6. 7 Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Quran,
Al-Quran dan Terjemahnya,
(Semarang: Al-Waah, 1989), hlm. 1087
-
19
: : ) (8
Dari Abdillah bin Umar ra, bahwasanya: Saya telah mendengar
Rasulullah SAW bersabda: Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu
bertanggung jawab atas yang dipimpinnya (Muttafaqun Alaih)
Dalam pengertian sehari-hari istilah keuangan atau
pembiayaan
yang berasal dari kata finance dikaitkan dengan usaha memperoleh
atau
mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas yang akan
dilakukan.
Namun akhir-akhir ini pengertian keuangan atau permodalan itu
diperluas,
dalam arti bukan hanya sebagai usaha pengumpulan modal,
melainkan
mencakup dimensi penggunaan modal tersebut. Perluasan pengertian
itu
sebagai akibat kesadaran bahwa modal merupakan faktor produksi
yang
langka sehingga perlu dipakai sebaik mungkin.9
Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Standar
Nasional Pendidikan: PP RI No.19 Tahun 2005 terdiri atas 3
bagian besar
yaitu:
1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan
prasarana,
pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang harus
dikeluarkan
oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran
secara
teratur dan berkelanjutan.
3. Biaya personal yang meliputi:
a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan
yang
melekat pada gaji.
b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
8 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 3, (Beirut: Darul Kitabul
Ilmiyah, 1992), hlm. 173-
174 9 Harbangan Siagian, Administrasi Pendidikan, (Semarang:
Satya Wacana, 1989), hlm.
130
-
20
c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air,
jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur,
transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya.
Sekolah seharusnya memiliki dana yang cukup untuk
penyelenggaraan pendidikan. Sekolah menggunakan dana yang
tersedia
untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang bermutu.
Sekolah harus
menyediakan dana pendidikan secara terus menerus sesuai
dengan
kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban
menghimpun,
mengelola, dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan
sekolah.
Dalam menghimpun dana sekolah memperhatikan semua potensi
sumber
dana yang seperti subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat dan
orang-
tua peserta didik, hibah, dan sumbangan lainnya. Pengelolaan
dana
pendidikan di sekolah harus dilakukan secara transparan,
efisien, dan
akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan yaitu
tidak
diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk
masing-
masing kegiatan sekolah.10
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya
yang secara langsung menunjang keefektifitasan dan efisiensi
pengelolaan
pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi
MBS yang
menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan,
dan
mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana
secara
transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan
merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian
yang
tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen
keuangan
dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen
produksi
konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan
proses
belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain.
Dengan
kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan
biaya, baik
10 Redaksi Sinar Grafika, Standar Nasional Pendidikan: PP RI
No.19 Tahun 2005, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 35-36
-
21
disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan
ini
perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya
tujuan
pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS yang
memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan
memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan
masing-masing
sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan
pada
masalah keterbatasan dana.11
Masalah keuangan/Pembiayaan merupakan masalah yang cukup
mendasar di sekolah karena seluruh komponen pendidikan di
sekolah erat
kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak
sepenuhnya masalah keuangan berpengaruh secara langsung
terhadap
kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana, prasarana
dan sumber
belajar. Banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan
kegiatan
belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan,
baik
untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan
prasarana
pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi
adalah
pendidikan yang murah dan berkualitas senantiasa memerlukan dana
yang
cukup banyak.
Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan
masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka
masalah
keuangan pun menjadi kewenangan diberikan secara Sejalan
dengan
kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan
ke
daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun
menjadi
kewenangan diberikan secara langsung dalam pengelolaannya
kepada
sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab
penuh
terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pertanggungjawaban
keuangan sekolah. Agar keuangan sekolah dapat menunjang
kegiatan
11 Ibid, hlm. 171-172.
-
22
pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah, maka perlu di
lakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut.
Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan
pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut
kemampuan
sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
serta
mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan.
Dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan
merupakan
bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen
pendidikan.12
Jadi, manajemen pembiayaan yaitu pengelolaan semua bentuk
keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk
membiayai aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun
tidak
langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik
yang
dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa.
2. Jenis Pembiayaan
Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci
keberhasilan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang
dikelola
secara konvensional maupun berbasis MBS. Pemikiran paling
optimis
mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu pendidikan
menggariskan
bahwa biaya merupakan fungsi mutu. Kata lainnya, hubungan
antara
pertambahan biaya pendidikan dengan peningkatan mutu
pendidikan
bersifat linier. Pendapat semacam ini tentu masih harus
dibuktikan
kebenarannya secara empiris. Bukan tidak mungkin dan memang
hampir
dipastikan masih banyak faktor dominan lain yang dapat
mempengaruhi
mutu kinerja sekolah, seperti kompetensi guru, lingkungan
belajar, tingkat
social ekonomi orang tua, dan lain-lain. Biaya pendidikan dapat
dibedakan
menjadi dua kategori, yaitu biaya langsung dan biaya tidak
langsung.
Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung
menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang
dimaksud
12 E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 193-194
-
23
pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya
rutin dan
biaya pembangunan.13
Sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara
tidak langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan
proses
pendidikan tersebut terjadi, misalnya biaya untuk hidup
siswa,
transportasi, jajan dan kesehatan.
3. Sumber Pembiayaan Madrasah Pada tingkat sekolah (satuan
pendidikan), biaya pendidikan
diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah,
iuran siswa,
dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam rencana
anggaran
pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya
pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat,
sedangkan
sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.14
Dalam dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi
dalam 4 kategori besar, yaitu:
a. Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang
terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya
adalah semua penerimaan pemerintah di semua tingkat
pemerintahan,
baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman pemerintah.
Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat
atau
daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.
b. Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau
pinjaman
luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti
UNICEF,
Unesco, pajak khusus yang hasilnya seluruhnya atau sebagian
diberikan untuk pendidikan.
c. Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran orang tua
murid
secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan
tertentu.
13 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2003). hlm.
48 14 Dedi Supriadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah,
(Bandung: PT Rosda
Karya, 2003), hlm. 5-6
-
24
d. Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan,
sumbangan
masyarakat, dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta
segala
usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang sifatnya
sukarela.
Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan,
dapat
dalam bentuk (a) penempatan guru negeri yang dipekerjakan, (b)
bantuan
khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta (c) uang
rutin
untuk kebutuhan rutin, bantuan ini mungkin berbentuk
sumbangan,
bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan secara
incidental guna
menutup sebagian kecil kebutuhan rutin sedang bantuan dapat
diberikan
berdasarkan jumlah murid, serta subsidi diberikan untuk menutup
semua
pengeluaran rutin sekolah.15
Jadi pendapatan madrasah selain bersumber berasal dari orang
tua
siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri dan
sumbangan
sukarela.
4. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan Madrasah Manajemen
pembiayaan pendidikan berbasis madrasah merupakan
bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara
keseluruhan
menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan
dan
mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif
dan
transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah,
manajemen
pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan
merupakan
bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen
pendidikan.
Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan
menjadi
bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah
mencakup
tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
dan
pertanggungjawaban.
1. Perencanaan
15 Harbangan Siagian, ibid, hlm. 133.
-
25
Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan
namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka
terlebih
dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga
sangat
esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang
peranan
yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Tanpa
ada
perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan.
Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki
kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah
rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan
proses
pendidikan selanjutnya.16
Ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan, yaitu:
Pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa
rumusan
tujan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber
daya-
sumber daya yang secara tidak efektif.
Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi
sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena
tujuan
dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.
Ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan, kekuatan,
kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasikan untuk
mengukur
kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu
dipahami
faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat
membantu
mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah.
Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan
untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan
meliputi
pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.
17
Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah
sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran
dan
16 Udin Syaefudin Saud, Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan
Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2005), hlm. 46.
17 T. Hani Handoko, MBA., Manajemen, (Yogyakarta, 2003), edisi
2, hlm. 167.
-
26
pengembangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Madrasah
(RAPBM). Kedua kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:
a. Penyusunan anggaran pembiayaan berbasis madrasah atau
sering
disebut Anggaran Belanja Madrasah (ABM)
Anggaran (budget) merupakan rencana operasional yang
dinyatakan ecara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan
lembaga pada kurun waktu tertentu.18 Penyusunan anggaran
merupakan visualisasi atau gambaran terhadap
kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat
diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap
kegiatannya.
Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan
pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk
mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya.
Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi
yang
dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:
a) Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya
pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan
dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan
pendidikan di lembaga.
b) Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan
untuk pengeluaran dana, sehingga melalui anggaran dapat
diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan
untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggran
sebelumnya.
c) Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi
sebuah
kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan
perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya
pemborosan atau bahkan adanya penghematan anggaran.
18 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 47.
-
27
Hal yang paling penting pada penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah
(RAPBS/M) yaitu bagaimana memanfaatkan dana secara efisien
dan efisien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai
kebutuhan. Melalui RAPBS/M ini dapat diketahui satuan biaya
pendidikan19 yang diperlukan oleh lembaga pendidikan.
Format-format penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) yang meliputi:
(1)
sumber pendapatan terdiri dari Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan (UYHD), Dana Pembangunan Pendidikan
(DPP), Operasi Perawatan Fasilitas (OPF) dan lain-lain. (2)
pengeluaran untuk kegiatan untuk kegiatan belajar mengajar,
pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan-bahan dan
alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan.
Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah
dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh
beberapa
sumber esensial seperti:
a) Sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai
wawasan luas tentang dinamika sosial masyarakat
b) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu untuk
menunjang pembuatan keputusan
c) Menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam
perencanaan
d) Tersedianya dana yang memadai untuk menunjang
pelaksanaan.
b. Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RAPBM)
Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh
langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:
19 Satuan biaya pendidikan atau biaya satuan (unit cost)
merupakan rata-rata biaya per
siswa per satu tahun dalam satu tahun ajaran di lembaga
pendidikan. Lihat Dedi Supriadi, Op. Cit., hlm. 4.
-
28
a) Pada tingkat kelompok kerja
Kelompok kerja yang dibentuk madrasah yang terdiri dari para
pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain
melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus
dikeluarkan selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan
perhitungan sesuai dengan kebutuhan.
Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan
seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak
bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu
kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran
maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana
yang tersedia.
b) Pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah
Kerjasama antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang
telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat
pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan
yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan
RAPBM.
c) Sosialisasi dan legalitas
Setelah RAPBM dibicarakan dengan komite madrasah
selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada
tahap
sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai
pihak.
pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja
melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta
mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen
Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.20
20 Departemen Agama, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah,
(Bandung: Direktorat
Jendral Kelembagaan Agama Sekolah, 2003), hlm.116-119
-
29
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dalam
garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan
yakni
penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan.
a. Penerimaan
Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana
perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang
selaras
dengan ketepatan yang disepakati, baik berupa konsep
teoritis
maupun peraturan pemerintah. Secara konsep banyak pendekatan
yang dapat digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan,
namun secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan
pendidikan di sekolah ada beberapa karakteristik yang
identik.
Prosedur pembukuan penerimaan keuangan sekolah di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tampaknya
menganut pola panduan antara pengaturan pemerintah pusat dan
sekolah. Artinya terdapat beberapa anggaran yang telah
ditetapkan
oleh peraturan pemerintah yang intinya pihak sekolah tidak
boleh
menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya, dan
sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat makro
kelembagaan. Dengan demikian, pola manajemen keuangan
sekolah terbatas pengelolaan dana tingkat operasional. Salah
satu
kebijakan keuangan sekolah adalah adanya pencarian tambahan
dana dari partisipasi masyarakat, selanjutnya cara
pengelolaannya
dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim yang sesuai
dengan
peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai dengan
semangat
otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan dengan
pengembangan konsep manajemen berbasis sekolah, maka sekolah
memiliki kewenangan dan keleluasaan yang cukup lebar dalam
kaitannya dengan manajemen keuangan untuk mencapai
efektifitas
pencapaian tujuan sekolah.
-
30
Pada umumnya disetiap sekolah telah ditetapkan bendahara
sesuai dengan peran dan fungsinya. Untuk uang yang harus
dipertanggungjawabkan (UYHD), ditunjuk bendahara oleh pihak
berwenang dan sebagai atasan langsungnya adalah kepala
sekolah.
Uang yang dibukukan merupakan aliran masuk dan keluar
setelah
mendapat perintah dari atasan langsung.
Sedangkan uang yang diterima dari masyarakat, ditunjuk
bendahara lain dengan sepengetahuan dan kesepakatan pihak
komite sekolah ditunjuk dari anggota sesuai dengan
persetujuan
musyawarah. Berkaitan dengan aliran keuangan yang berasal
dari
masyarakat, sekolah dalam hal ini pengguna harus mendapat
persetujuan komite sekolah.
b. Pengeluaran
Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran
keuangan sekolah untuk pembelian sumber atau input dari
proses
sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan,
perlengkapan dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh
sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah
digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos
dari sumber sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara
akurat.
Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran
keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah
ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan
patokan bendahara dalam pertanggungjawaban pembukuan,
meliputi format buku kas harian, buku tabelaris, dan format
laporan
daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran
pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta
peruntukannya.
Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan
sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai
pelaksana
-
31
adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu
mengembangkan sejumlah dimensi pembuatan administratif.
Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan ke dalam
ekuivalen keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan
anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan
pekerjaan rutin atau mekanis, melibatkan pertimbangan
tentang
maksud-maksud dasar dari pendidikan dan program. Berdasarkan
perspektif tersebut perencanaan keuangan sekolah harus dapat
membuka jalan bagi pengembangan dan penjelasan konsep-konsep
tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan
merancang
cara-cara pencapaiannya.
Dalam manajemen keuangan sekolah penyusunan anggaran
belanja sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah dibantu
para
wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, serta
komite
sekolah di bawah pengawasan pemerintah dan lembaga swadaya
masyarakat (LSM).21
3. Evaluasi dan Pertanggungjawaban
a. Evaluasi
Langkah terakhir adalah evaluasi bagaimana anggaran
dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektifitas
sekolah. Evaluasi sering menunjukkan kemungkinan adanya
perbedaan di dalam: tujuan, prioritas, dan kemungkinan
berbagai
sumber daya yang tersedia22 Pengawasan keuangan sekolah
harus
dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang
dibutuhkan
oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses
keputusan
pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan
penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara
administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan
setiap
21 E Mulyasa, op. cit., hlm. 201-204 22 Wahyosumidjo,
Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),
hlm.
321
-
32
pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditangani sebagai
berita
acara. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggung
jawab
penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak
berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh
instansi
vertical, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan BAWASDA.
Pengawasan tersebut relatif dilihat dari tugas rutinitas atas
dasar
kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di
sekolah.
Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran
sifatnya sangat normatif administratif artinya pemenuhan
pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang
terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistis
penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut
sering
terjadi disetiap sekolah. Hal tersebut disebabkan belum
berjalannya
fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang dan barang
teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi.
b. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan
keuangan sekolah di laksanakan dalam bentuk laporan bulanan
dan
triwulan kepada:
a. Kepala Dinas Pendidikan
b. Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)
c. Kantor Dinas pendidikan .
Pertanggungjawaban yang dikenal dengan Uang Yang
Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), dilaporkan setiap bulan
kepada pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan
ketepatan
waktu. Khusus untuk keuangan komite sekolah, bentuk
pertanggungjawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan
tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.23
23 E. Mulyasa, op. cit., hlm. 205-206.
-
33
Jadi dalam kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggung
jawaban
perlu dikelola secara efektif dan efisien mungkin agar
proses
pelaksanaan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk
itu
perlu adanya keterpaduan antara penerimaan keuangan dan
pengeluaran keuangan.
B. Mutu Pendidikan 1. Pengertian Mutu Pendidikan
Pengertian mutu pendidikan yang diambil dari buku berjudul
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (buku I konsep
dan
pelaksanaan) terbitan Departemen Pendidikan Nasional tahun
2001
disebutkan bahwa secara umum, mutu adalah Gambaran dan
karakteristik
menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan
kemampuannya
dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.
Dalam
konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan
output
pendidikan.
Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia
karena
dibutuhkan untuk berlangsungnya proses yang berupa sumber daya
dan
perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi
berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya
manusia
(kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan dan siswa) dan
sumber
daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb)
Input
perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan
perundang-
undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input
harapan-harapan
berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin
dicapai oleh
sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat
berlangsung
dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat
diukur
dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan
input, makin
tinggi pula mutu input tersebut.
-
34
Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi
sesuatu
yang lain. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah),
proses yang
dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses
pengelolaan
kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar
mengajar, dan
monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar
mengajar
memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan
proses-proses
lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila
pengkoordinasian dan
penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa,
kurikulum, uang,
peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu
menciptakan
situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong
motivasi
dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta
didik.
Memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak
sekedar
menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh guru, akan tetapi
pengetahuan
tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik,
dihayati,
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting
peserta
didik mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan
dirinya).
Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja
sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari
proses/perilaku
sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya,
efektifitasnya,
produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan
kerjanya,
dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output
sekolah
dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah,
khususnya
prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam
prestasi
akademik, berupa nilai ulangan umum, UN, karya ilmiah,
lomba-lomba
akademik; dan prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ,
kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, ketrampilan kejujuran,
dan
kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler lainnya.24
Mutu pendidikan dalam konteks manajemen pendidikan berbasis
sekolah, telah menjadi isu di masyarakat. Untuk itu semua
sekolah
24
http://guruw.wordpress.com/2007/04/30/ktsp-kurikulum-tingkat-satuan-pendidikan-
whats-up/ didownload hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009
-
35
sebaiknya menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah.
Bukanlah
suatu hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu
tujuan
diterapkannya manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah
untuk
peningkatan mutu manajemen persekolahan, dan dengan
meningkatnya
mutu manajemen persekolahan, berimplikasi luas kepada
meningkatnya
mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
Mutu itu dapat dilihat bagaimana sekolah melalui
guru-gurunya
dapat melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, pembimbing
dan
pelatih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah ditetapkan
secara
baku dalam konteks lokal maupun nasional.25 Mutu juga di
tentukan
bagaimana input, proses, output yang ada di madrasah
tersebut.
2. Langkah-langkah Mutu Pendidikan
Bagi sekolah atau madrasah yang sudah beroperasi paling tidak
ada
6 (enam) langkah pokok:
1. Evaluasi diri (Self Assessment)
Kegiatan ini bertujuan:
a. Mengetahui kondisi sekolah dalam segala aspeknya (seluruh
komponen sekolah), kemajuan yang ingin dicapai, maupun
masalah-masalah yang dihadapi ataupun kelemahan.
b. Refleksi/mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran atau
keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan bermutu,
sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu.
c. Merumuskan titik tolak (point of departure)
Evaluasi diri atau perbaikan diri (self assessment) dalam
buku
lain sering disebut school review atau penilaian keadaan
sekolah
secara menyeluruh sebagai tindakan awal sebelum melakukan
perencanaan pengembangan sekolah. Dalam kegiatan evaluasi
diri,
meskipun dilakukan secara bebas dan demokratis yang diawali
dengan
25 Amiruddin Siahaan, dkk, Manajemen Pendidikan Berbasis
Sekolah, (Jakarta: Quantum
teaching, 2006), hlm. 121
-
36
curah pendapat, akhirnya harus menghasilkan rumusan tentang
profil
sekolah atau pemetaan keadaan sekolah dalam segala aspeknya,
dari
komponen ketenagaan, sarana dan prasarana, pendanaan,
program-
program sekolah dan proses pembelajaran, prestasi siswa dan
guru
yang dicapai di dalam program dan proses pembelajaran serta
ketertinggalan serta persoalan yang belum/tidak teratasi yang
dialami
madrasah.26
2. Perumusan visi dan misi dan tujuan
Pendidikan menurut versi ini dengan demikian harus
mengembangkan calon-calon pemimpin dalam berbagai bidang,
agar
mampu mengelola bumi dan isinya (termasuk manusia), agar
manusia
hidup sejahtera. Sehubungan dengan visi tersebut, maka
pendidikan
akan memfokuskan pada aspek:
a. Pengembangan berpikir kritis
b. Pengembangan kreativitas dan seni
c. Pengembangan ketrampilan sosial dan budi pekerti luhur
(akhlak
mulia), serta nilai-nilai spiritual berdasarkan agama
d. Pengembangan cara hidup sehat, sikap dan kebiasaan
mandiri
e. Pengembangan kepemimpinan yang dilandasi oleh falsafah
bangsa.
Perumusan visi dan misi yang dibuat sendiri oleh sekolah/
madrasah akan meningkatkan kesadaran, komitmen, dan motivasi
untuk merealisasikannya, karena mereka merasa terlibat secara
baik
secara intelektual maupun emosional tentang gambaran dan
cita-cita
yang mereka inginkan.27
3. Perencanaan
Perencanaan yang rinci lengkap dengan perhitungan
anggarannya dibuat untuk satu tahun dan setiap tahun, biasa
disebut
RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah).
Rencana
26 Umaedi, op. cit., hlm. 197 27 Ibid., hlm. 198
-
37
tahunan mempunyai target dan sasaran yang jelas baik secara
kuantitatif maupun kualitatif, sebagai bagian dari tujuan
jangka
menengah 3-5 tahunan.
Dalam menyusun rencana tahunan, perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Pertimbangkan prioritas.
b. Pertimbangkan kondisi awal yang telah dirumuskan melalui
langkah evaluasi diri untuk mempertimbangkan prioritas yang
akan
ditetapkan dan sebagai langkah awal ditetapkan dan sebagai
titik
berangkat.
c. Perencanaan sekolah/madrasah (RAPBS) tahunan harus ada
kaitannya dengan kemajuan mutu yang ingin dicapai pada tahun
yang bersangkutan
d. Penyusunan draf rencana tahunan sekolah/madrasah dibuat
bersama staf pengajar lainnya
e. Pertimbangkan konteks lingkungan dan aspirasi masyarakat,
utamanya orang tua siswa
f. Finalisasi (pembahasan akhir) harus melibatkan komite
sekolah/madrasah untuk memperoleh dukungan.28
4. Pelaksanaan
Apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen
yang
umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan/penggerakan atau pemimpinan dan
kontrol/pengawasan
serta evaluasi, maka langkah pertama sampai dengan ketiga
dapat
digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan
(untuk
sekolah) sudah dibahas. Di dalam pelaksanaan tentu masih ada
kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih mikro (kecil) baik
yang
berkaitan dengan penggalan waktu (bulanan, semesteran,
bahkan
28 Ibid, hlm. 205-206.
-
38
mingguan) atau yang berkaitan dengan kegiatan khusus,
misalnya
menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya.
Di dalam proses merealisasikan kegiatan yang telah
direncanakan setidak-tidaknya ada tiga pihak yang memiliki
peran
masing-masing yang sangat penting untuk keberhasilan program
sekolah yang telah direncanakan ketiga pihak tersebut adalah
kepala
sekolah, guru, dan staf sekolah lainnya, serta orang
tua/masyarakat
yang direpresentasikan sebagai komite sekolah/madrasah.29
5. Evaluasi
Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam MMBS/M
merupakan untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang ingin
dicapai oleh sekolah/madrasah didalam melaksanakan fungsinya
sesuai
rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing
sekolah/madrasah. Evaluasi tahap ini adalah evaluasi
menyeluruh,
menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan,
yaitu
bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum/proses
pembelajaran
dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan,
bidang
sarana prasarana, dan administrasi ketatalaksanaan sekolah.
Walaupun
demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama
dengan
fokus pada pencapaian hasil (prestasi belajar siswa).
Evaluasi prestasi siswa secara menyeluruh adalah evaluasi
terhadap pengembangan siswa baik yang bersifat kurikuler
maupun
ekstra kurikuler, semua ranah kemampuan (kognitif, afektif,
psikomotor), baik untuk bidang-bidang yang sifatnya akademik
maupun non akademik.
29 Ibid, hlm. 208-209
-
39
6. Pelaporan
Kegiatan pelaporan30 sebenarnya merupakan kelanjutan
kegiatan evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan hasil
evaluasi
secara resmi kepada berbagai pihak sebagai
pertanggungjawaban
mengenai apa-apa yang telah dikerjakan oleh sekolah/madrasah
beserta
hasil-hasilnya. Ada hasil evaluasi tertentu yang
pemanfaatannya
bersifat internal (untuk kalangan dalam sekolah sendiri), ada
yang
untuk kepentingan eksternal (pihak luar), bahkan masing-masing
stake
holder mungkin memerlukan laporan yang berbeda fokusnya. Di
samping itu, sebagai dokumen tertulis resmi, yang menyangkut
pertanggungjawaban serta reputasi lembaga pendidikan,
sungguhpun
isinya harus berdasarkan data dan informasi yang benar
laporan
memiliki tujuan tertentu sesuai dengan peran institusi yang
dikirimi
atau pembacanya.31
Dari pembahasan di atas untuk dapat meningkatkan mutu
madrasah
harus melalui langkah-langkah dalam meningkatkan mutu
pendidikan.
Langkah-langkah mutu pendidikan ini dilaksanakan untuk dapat
memonitoring semua kegiatan yang ada di madrasah guna
perbaikan
kualitas madrasah pada tahapan berikutnya.
C. Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Upaya
peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar
merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
Pendidikan dituntut agar dapat mengembangkan setiap warga yang
siap
memasuki era globalisasi yang penuh tantangan menghasilkan
manusia dan
masyarakat indonesia yang maju dan mandiri dan tanggap
terhadap
perkembangan zaman. Dalam hubungan ini berbagai program
pendidikan
30 Pelaporan diartikan sebagai pemberian atau penyampaian
informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang
berkepentingan (stake holder), mengenai aktivitas manajemen satuan
pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu
berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk
pertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan
pendidikan tersebut.
31 Ibid, hlm. 229-231
-
40
yang mengacu kepada tema pemerataan dan peningkatan mutu
pendidikan
terus dilakukan, meskipun sampai saat ini masih banyak
permasalahan dan
tantangan yang perlu mendapat perhatian. 32
Keinginan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu
merupakan
tantangan bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan yang
bermutu.
Mutu tidak akan habis-habisnya dibicarakan dan dituntut oleh
masyarakat.
Keberhasilan sekolah membentuk opini yang positif masyarakat
bahwa proses
dan hasil pembel