Manajemen Zakat di Beberapa Masyarakat Muslim
MonzerKahf Divisi Penelitian BANKPEMBANGUNANISLAM ISLAM LEMBAGA
PENELITIAN DAN PELATIHAN
Translated By : Santika Azis Farida Nur Aisyah Christina
Wijayanti Laela Isni Juda AS 2009 B (40109115) (40109042)
(40109024) (40109072)
Daftar IsiDaftar Tabel Kata Pengantar Pendahuluan
Bagian I LATAR BELAKANG SEJARAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT Bab I
Bab II Bab III Manajemen Zakat pada Masa Rasulullah SAW Manajemen
Zakat PAda Masa Khulafa Manajemen Zakat pada masa setelah
khulafa
Bagian II MANAJEMEN ZAKAT DI EMPAT NEGARA MUSLIM Bab I Manajemen
Zakat di Pakistan A) Sejarah dan Latar Belakang Hukum B)
Fitur-Fitur Penting dalam pengelolaan Zakat Di Pakistan
Bab II
Manajemen Zakat di Kuwait A) Sejarah dan Latar Belakang Hukum B)
Fitur-Fitur Penting dalam pengelolaan Zakat Di Kuwait
Bab III
Manajemen Zakat di Yordania A) Sejarah dan Latar Belakang Hukum
B) Fitur-Fitur Penting dalam pengelolaan Zakat Di Yordania
Bab IV
Manajemen Zakat di Mesir A) Sejarah dan Latar Belakang Hukum
B) Fitur-Fitur Penting dalam pengelolaan Zakat Di Mesir Bagian
III PENINJAUAN dan KESIMPULAN Bab I Kinerja Manajeman Zakat A)
Kinerja Pengumpulan Dana Zakat B) Kinerja Penyaluran Dana Zakat C)
Kinerja Dalam Menjangkau Masyarakat Bab II Biaya Manajerial Zakat
A) Biaya yang Dibayarkan Dalam MAnajeman Zakat B) Jumlah Tenaga
Kerja yang terlibat dalam Zakat DAFTAR PUSTAKA
Daftar TabelI II III IV Penerima Dana Zakat Administrasi di
Empat Negara Muslim (1985) Pengeluaran Dana Zakat di Empat Negara
Muslim (1981 - 1986) Biaya Administrasi dari Dana Zakat di Pakistan
dan Kuwait Biaya Administrasi setiap ribu dari dana Zakat yang
dikucurkan di Pakistan dan Kuwait (Dalam Mata Uang lokal) 1984 dan
1985 V VI Jumlah Pekerja Zakat di Empat Negara Muslim Jam kerja
yang terikat dalam Zakat (Perkiraan), JUmlah yang dikeluarkan dan
Jumlah penerima di Empat Negara Muslim
Kata PengantarBank Pembangunan Islam (IDB) didirikan pada tahun
1393H/1973 M sebagai lembaga Pembiayaan Islam yang mendukung
pembangunan di negara-negara Muslim, dan masyarakat Muslim sesuai
dengan ajaran agama Islam. Pasal 2 dari Persetujuan Pendiriannya
menugasi IDB dengan tanggung jawab penelitian dan studi yang
diperlukan untuk membantu dalam mengorganisir ulang aktifitas
ekonomi, keuangan dan perbankan sesuai dengan hukum Islam di
anggota negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan di
Masyarakat muslim di negarayang bukan Anggota OKI. Dalam rangka
memenuhi tanggung jawab pendiri IDB, IDB mendirikan Lembaga Riset
dan Pelatihan Islami (IRTI) pada tahun 1403H/1983 M. Sejak itu,
IRTI melakukan penelitian dan Studi internal maupun eksternal pada
teoritis dan yang diterapkan dalam aspek ekonomi Islam dalam rangka
untuk memahami dan memperjelas bidang perilaku ekonomi Islam dan
system ekonomi Islam serta cara penerapannya. Semua ini untuk
tujuan melayani pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim dan
masyarakat sesuai dengan syari'at Islam si satu sisi, dan kerjasama
ekonomi antara negara-negara anggota di sisi lain. Penelitian ini
berfokus pada manajemen zakat kontemporer di empat negara-negara
Muslim: Pakistan, Kuwait, Jordan dan Mesir, dengan bagian pengantar
pada sejarah manajemen zakat selama kehidupan Nabi Muhammad saw dan
Khulafaur Rasyidin. Ini menyimpulkan dengan peninjauan pada kinerja
manajemen zakat dan biaya manajemen zakat baik memanfaatkan tenaga
yang digaji tau tenaga sukarela.
Penelitian ini merupakan unsur dari rencana IRTI dalam
menyediakan penelitian pada aspek teoritis dan diterapkan dalam
ekonomi Islam yang membantu dalam membangun kembali. cara hidup
Islam dalam kegiatan ekonomi dan keuangan dari negara-negara dan
Masyarakat Muslim Allah adalah satu-satunya Maha Pemberi Karunia
bahwa dalam pembuatan studi ini menyadari adanya kekurangan .Kritik
dan saran yang membangun sangat diharapakan dalam keberhasilan
pembuatan jurnal ini. ProfDrAbdelHamidEl-Ghazali Direktur, IRTI
MANAJEMEN ZAKAT DI BEBERAPA MASYARAKAT MUSLIM
Kata Pengantar Bank Pembangunan Islam (IDB) didirikan pada tahun
1393H/1973 M sebagai lembaga Pembiayaan Islam yang mendukung
pembangunan di negara-negara Muslim, dan masyarakat Muslim sesuai
dengan ajaran agama Islam. Pasal 2 dari Persetujuan Pendiriannya
menugasi IDB dengan tanggung jawab penelitian dan studi yang
diperlukan untuk membantu dalam mengorganisir ulang aktifitas
ekonomi, keuangan dan perbankan sesuai dengan hukum Islam di
anggota negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan di
Masyarakat muslim di negarayang bukan Anggota OKI. Dalam rangka
memenuhi tanggung jawab pendiri IDB, IDB mendirikan Lembaga Riset
dan Pelatihan Islami (IRTI) pada tahun 1403H/1983 M. Sejak itu,
IRTI melakukan penelitian dan Studi internal maupun eksternal pada
teoritis dan yang diterapkan dalam aspek ekonomi Islam dalam rangka
untuk memahami dan memperjelas bidang perilaku ekonomi Islam dan
system ekonomi Islam serta cara penerapannya. Semua ini untuk
tujuan melayani pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim dan
masyarakat sesuai dengan syari'at Islam si satu sisi, dan kerjasama
ekonomi antara negara-negara anggota di sisi lain. Penelitian ini
berfokus pada manajemen zakat kontemporer di empat negara-negara
Muslim: Pakistan, Kuwait, Jordan dan Mesir, dengan bagian pengantar
pada sejarah manajemen zakat selama kehidupan Nabi Muhammad saw dan
Khulafaur Rasyidin. Ini menyimpulkan dengan peninjauan pada kinerja
manajemen zakat dan biaya manajemen zakat baik memanfaatkan tenaga
yang digaji tau tenaga sukarela. Penelitian ini merupakan unsur
dari rencana IRTI dalam menyediakan penelitian pada aspek teoritis
dan diterapkan dalam ekonomi Islam yang membantu dalam membangun
kembali. cara hidup Islam dalam kegiatan ekonomi dan keuangan dari
negara-negara dan Masyarakat Muslim Allah adalah satu-satunya Maha
Pemberi Karunia bahwa dalam pembuatan studi ini menyadari adanya
kekurangan .Kritik dan saran yang membangun sangat diharapakan
dalam keberhasilan pembuatan jurnal ini.
ProfDrAbdelHamidEl-Ghazali Direktur, IRTI
PendahuluanHakikat zakat sebenarnya, adalah sebagai ibadah dan
kewajiban yang harus dikeluaran, Yang menempatkannya di posisi yang
unik, manajemen Zakat modern dalam masyarakat Islam menimbulkan
beberapa pertanyaan yang tepat dan cocok untuk diperhatikan. Di
satu sisi, zakat adalah bentuk ibadah dan latihan yang penting. Ini
membutuhkan banyak perhatian dalam pelaksanaan zakat dalam rangka
mempertahankan karakter keagamaan dan sensitivitas suatu tindakan
ibadah serta kehati-hatian dalam membatasi praktek yang sebenarnya
dalam batas syariat dan peraturan . Tugas ini disusun berdasarkan
kenyataan bahwa ada perbedaan antara hukum dan bahwa ada beberapa
penemuan dalam literatur klasik yang mungkin tidak relevan untuk
ekonomi kontemporer. Di sisi lain, zakat bukanlah suatu pajak atau
pengeluaran, melainkan kombinasi dari keduanya. Zakat merupakan hak
orang miskin dan kewajiban orang kaya. Ini merupakan sistribusi
dana zakat yang dilakukan oleh seorang manajer (amil) yang hanya
sementara dan transisional. Zakat juga merupakan kewajiban individu
yang harus dipenuhi secara personal dan sebuah lembaga pengumpulan
dana tentang kinerja pemerintah yang membawa tanggung jawab. Oleh
karena itu, ada bentuk-bentuk yang berbeda dari manajemen zakat
dalam negara muslim kontemporer. Bentuk yang paling dominan di mana
orang membayar zakat mereka sendiri untuk penerima yang layak
secara langsung atau melalui teman atau organisasi amal di
lingkungan mereka. Bentuk zakat ini dibagikan secara langsung atau
melalui pengaturan informal di sektor sektor swasta. Bagaimanapun,
Saat ini ada tiga jenis pengelolaan zakat di negara-negara Muslim:
Pertama, komite sukarela khusus ditetapkan oleh individu swasta
untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tanpa campur tangan
pemerintah. Kedua, Negara membentuk departemen khusus yang
dijalankan oleh tenaga kerja full-time oleh pegawai pemerintah dan
diawasi oleh salah satu kementerian. Pengumpulan zakat oleh
badan-badan pemerintah tersebut tidak diwajibkan oleh hukum.
Individu secara sukarela membayar zakat untuk organisasi-organisasi
atas dasar penilaian dan inisiatif mereka sendiri. Organisasi zakat
hanya menerima pembayaran dan berkonsentrasi pada kegiatan
distribusi. Ketiga, pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan oleh
Pemerintah secara wajib ditegakkan oleh kekuatan hukum. Jurnal ini
menjelaskan praktek sebenarnya dari model di atas yaitu manajemen
dengan penekanan pada dua model terakhir di mana pemerintah
memainkan peran utama. Pemerintah mempelajari perbedaan dan
persamaan dari praktek aktual bentuk-bentuk pengelolaan dan upaya
untuk menjelaskan isu-isu praktis tertentu yang kemudian bisa
dikaji lebih lanjut secara toritis dalam rangka meningkatkan
penerapan zakat di negara-negara Muslim.
Beberapa negara-negara Muslim memiliki organisasi zakat yang
cukup besar yang dikelola pemerintah . Ini termasuk Arab Saudi,
Pakistan, Sudan, Libya, Yaman, Malaysia, Kuwait, Yordania dan
Mesir. Manajemen zakat di Pakistan, Kuwait, Yordania dan Mesir
telah dipilih untuk tujuan penelitian ini. Metodologi studi
memperhatikan hubungan pribadi dan kondisi responden untuk beberapa
informasi yang ditulis terutama di bidang hukum dan peraturan zakat
di negara-negara terkait. Penelitian ini terdiri dari tiga bagian.
Bagian Satu review sejarah bentuk-bentuk manajemen zakat sejak
zaman Nabi (saw). Tinjauan ini mencakup periode awal dari Negara
Islam selama kehidupan Nabi dan khulafaur Rasyidin dengan upaya
untuk mengetahui karakteristik utama dari pengelolaan zakat dan
perubahan yang mempengaruhi dalam periode itu. hal ini juga
menyediakan ringkasan dari pandangan fiqhi utama pada pengelolaan
zakat setelah periode itu. Bagian Dua mencakup bentuk-bentuk
pengelolaan zakat yang diterapkan dalam empat negara Muslim:
Pakistan, Kuwait, Yordania dan Mesir. Hal ini juga memberikan info
karakteristik penting dalam pengelolaan zakat di negara-negara.
Bagian Ketiga berisi peninjauan dan kesimpulan tentang jenis
manajemen zakat di empat negara-negara Muslim. Terakhir, perlu
dicatat bahwa jurnal ini adalah sebagian didasarkan pada temuan
studi lain manajemen zakat di Pakistan dilakukan oleh penulis yang
sama yang merupakan permintaan dari Pemerintah Republik Islam
Pakistan.
SEJARAH LATAR BELAKANG PENGELOLAAN ZAKATBagian ini terdiri dari
tiga bagian. Bagian I memberikan ringkasan singkat dari fitur utama
manajemen zakat selama hidup Nabi Muhammad (SAW), Bagian II
melakukan hal yang sama untuk periode khulafaurrasyidin dan Bagian
III melihat fitur-fitur utama dari pengelolaan zakat setelah
periode khulafaurrasyidin.
BAGIAN I MANAJEMEN ZAKAT SELAMA Kehidupan Nabi Muhammad SAWAda
bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting
dalam pengumpulan dan distribusi zakat selama kehidupan Nabi
Muhamma di Madinah. Sejak awal zakat pada tahun kedua hijrah, Nabi
Mhammad SAW, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, ditunjuk
petugas zakat yang bertanggung jawab atas iuran dan penerimaan
aktual mereka, identifikasi orang yang layak menerima dan penilaian
kebutuhan mereka, pencairan fisik zakat yang diterima dan pelaporan
dari semua kegiatan penilaian untuk pemerintah di Madinah. Ada
laporan bahwa Nabi (saw) yang ditugaskan petugas zakat untuk hampir
setiap sudut negeri. Al Qaradhawi (1973, hlm 749-752) memberikan
nama-nama lebih dari dua puluh lima sahabat sebagai petugas zakat
pada periode Nabi Muhammad SAW dalam berbagai daerah di semenanjung
arab. Pada saat, Nabi memberikan instruksi tertulis untuk para
perwira berkaitan dengan kriteria semua hal yang berkaitan dengan
zakat, yaitu,nisab, tingkat zakat dan jenis barang yang dizakatkan.
Para dokumen tertulis yang terkenal diriwayatkan oleh Anas, adalah
'Abdullah bin' Umar dan 'Amr bin Hazm beberapa contoh (Ibid., hlm
177-182 dan al Kattani, V. 1, hlm 396-397). Dia juga menunjuk
akuntan dan penjaga merekam (al Kattani, V. 1, hlm 398-399 dan 15al
Qaradhawi, hal 751) dan mengeluarkan instruksi publik tentang
bagaimana masyarakat harus menerima dan memperlakukan petugas zakat
(Ibid., pp. 753-754 and Abu "Ubaid, pp. 406-407). Ada beberapa
bukti yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengarahkan petugas
untuk mendistribusikan semua zakat dikumpulkan sebelum mereka
datang kembali dari tempat mereka bertugas dan hanya membawa
sebagianyang mereka tidak bisa mendistribusikan. Antara buktibukti
ini adalah petunjuk yang diberikan kepada Mu'adz, setelah dikirim
ke Yaman bahwa ia harus mengumpulkan zakat dari orang kaya dan
mendistribusikannya kepada orang miskin tanpa mengirimkannya ke
ibukota (Ibid., hal 748). Ada juga laporan bahwa Nabi Muhammad SAW
yang digunakan untuk menginstruksikan petugas zakat untuk
mendistribusikan semua penerimaan mereka dan untuk datang kembali
dengan tangan kosong .(Ibid., hlm 811-812: kutip dari Sahabat
'Imran bin Husain). Hal ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad
SAW yang ditugaskan bekerja untuk menjaga dan penggembalaan ternak
yang diterima sebagai zakat (Al Tirmidzi, V.1, hal 242).
Bentuk manajemen utama terkait yang dapat diturunkan dari teks
disebutkan di atas dan dari banyak lainnya adalah sebagai
berikut:
1) Pemerintah Nabi Muhammad SAW mengambil alih dari pelaksanaan
zakat.Beliau bertanggung 2)jawab untuk menunjuk kolektor dan
distributor dan untuk instruksi mengeluarkan yang diperlukan dan
peraturan untuk mengamankan eksekusi yang tepat. Dana zakat itu
merupakan entitas yang terpisah dari dana pemerintah dan
pendapatan. Ini termasuk catatan secara terpisah dalam pembukuan
yang berbeda beda yang biasanya disusun olh karyawan. Tidak ada
pencampuran dana diizinkan khususnya pada sisi pencairan dan bahkan
tanggal hasil zakat tidak boleh digunakan untuk tujuan non zakat
seperti yang disebutkan dalam ungkapan al Hasan, cucu Nabi Muhammad
SAW ketika dia meletakkan satu tanggal zakat dan Nabi Muhammad SAW
pun menyetujuinya. Pengumpulan dan distribusi zakat itu, pada
prinsipnya,lokal, yaitu, apa yang dikumpulkan di suatu daerah juga
didistribusikan di daerah yang sama dan tidak dibawa ke pusat.
Penilaian jumlah yang jatuh tempo pada umumnya diserahkan kepada
pembayar yang setuju pada persetujuan dari petugas zakat, meskipun
ada laporan tertentu yang menunjukkan penilaian yang kadang-kadang
diprakarsai oleh petugas.Namun, penilai zakat yang diperintahkan
oleh Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang bersikap adil dan lunak
dalam melakukan pekerjaan mereka. Dalam menilai tanaman pertanian,
mereka diminta untuk membuat kesimpulan sebagai penyisihan pribadi
dan keluarga digunakan, amal, tamu, dan apa yang dimakan oleh
burung-burung dan hewan (Abu "Ubaid, hal 485). Masyarakat umum
diberitahu tentang tugas mengenai pembayaran zakat dan sikap yang
benar terhadap pemimpinnya. Orang-orang diperintahkan untuk
memenuhi semua tuntutan yang tepat dari petugas tetapi, juga
menolak pembayaran yang lebih dari apa yang jatuh tempo. Meskipun
ada laporan tentang pengumpulan zakat jatuh tempo pada ternak dan
pertanian oleh pegawai pemerintah, tidak ada bukti otentik
melaporkan bahwa zakat pada perdagangan, emas, perak, utang dan
perhiasan dikumpulkan oleh pemerintah atas inisiatif sendiri dan
dengan cara wajib, meskipun petugas zakat menerima ini jenis zakat
apakah itu diberikan kepada mereka. (al Qaradhawi, hal 771). Tidak
ada indikasi bahwa zakat yang digunakan harus dikumpulkan pada
sumber selama periode ini. Dalam hal ini, koleksi pada sumber
berarti pengurangan dari jumlah iuran yang dinilai oleh lembaga
yang yang mengontrol pendapatan zakat ke pembayar zakat atau
kepemilikan atau kontrol atas penghasilan penerima dimana zakat
dapat dikurangkan. Nabi Muhammad SAW pada kesempatan ini sambil
membagikan saham ghanimah, membayar gaji, dll Petugas zakat yang
sama digunakan untuk diberikan tugas penilai,kolektor pekerja,
sosial menentukan besarnya kebutuhan penerima zakat, distributor
dan kasir dana zakat. Namun, ketika ada jeda waktu antara
pengumpulan dan distribusi, tugas-tugas ini mungkin telah diberikan
kepada yang berbeda orang (al Kattani, V. 1, hlm 411-412). Sangat
sedikit informasi yang tersedia tentang metode yang digunakan oleh
petugas zakat dalam memperkirakan kebutuhan-kebutuhan orang layak.
Pada sisi lain, ada beberapa pendapat yang menentukan kategori
layak terutama yang miskin dan membutuhkan. Namun, kami memiliki
satu bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menolak orang
yang minta diberi zakat karena ia tampak kaya dan ada beberapa
kasus di mana orangorang tertentu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW
untuk bantuan dari zakatdan mereka menerapkan system seperti itu.
(al Qaradhawi, hlm 542-543 dan 696-701)
3) 4)
5)
6)
7)
8)
9)
BAGIAN II PERIODE WAKTU MANAJEMEN ZAKAT DARI
KHULAFAURRASYIDINPerluasan wilayah Negara Islam dan penaklukan dari
dua kerajaan tua di Timur Tengah selama periode khulafaurrasyidin
mengakibatkan dalam masuknya kekayaan yang cukup besar dalam negeri
dan pengurangan kontrol langsung dari pemerintah pusat. Kedua
faktor menyerukan peningkatan dalam lingkup sudah dilembagakan
sistem pemeriksaan dan audit. Khalifah Kedua, Umar bin Khattab
diketahui telah memperkenalkan sistem yang komprehensif pencatatan,
al dawawin, untuk seluruh negara. Dalam era 'Umar, tiga langkah
penting yang diperkenalkan di 18 pengelolaan zakat. Pertama,
'diperkenalkan Umar Al dawawin yang pemerintah catatan untuk
berbagai tujuan. Ada catatan tentara penerimaan negara, dan
distribusi kharaj dan fay '(Abu' Ubaid, hal 223 -224). meskipun
tidak ada bukti yang tersedia bahwa Umar membuat catatan zakat
penerima, kemungkinan dia memesan seperti merekam terutama saat ia
digunakan untuk mendistribusikan jumlah yang berbeda untuk penerima
sesuai dengan kebutuhan mereka, ukuran keluarga, dll, dan audit
rekening tentaranya. Kedua, sistem pemotongan pada sumbernya
dimulai. 'Abdullah bin Mas'ud, yang adalah gubernur 'Umar di Kufah,
digunakan untuk mengurangkan zakat dari pembayaran karena kepada
pemerintah (Abu "Ubaid, p.412 dan al Qaradhawi, p.500). Hal ini
bahkan melaporkan bahwa praktek pemotongan di sumber dimulai, pada
penilaian diri dasar, sejak era Khalifah Pertama, Abu Bakr (al
Qaradhawi, hal 768). Ketiga, 'Umar memperkenalkan sebuah sistem
pengumpulan wajib zakat pada perdagangan barang, emas, perak dan
aset perdagangan lainnya oleh pejabat publik menginstal di jalan
dan jembatan untuk mengumpulkan zakat atas aset perdagangan Muslim
'. mereka juga mengumpulkan pajak pada orang-orang dari janji dan
iuran non-muslim asing pedagang membawa barang dagangan untuk
dijual di negara muslim (Abu "Ubaid, hal 533). Perwira ini
bertanggung jawab untuk memverifikasi deklarasi penilaian diri
disampaikan oleh pembayar (Ibid., hal 539). Pada masa 'Utsman,
kelimpahan kekayaan di tangan orang serta dalam kas pemerintah
meningkat sedemikian rupa bahwa Utsman merasa bahwa negara bisa
memenuhi semua kebutuhan zakat layak orang tanpa harus mengumpulkan
semua zakat tersebut. Dia, oleh karena itu, memutuskan untuk
mempercayakan individu pembayar zakat dengan distribusi bagian dari
zakat wajib sehingga bahwa mereka bisa menerapkan penilaian mereka
sendiri dan kebijaksanaan dan memberikan zakat untuk layak kerabat,
tetangga dan kenalan (Al Qaradhawi, hlm 772-773). Akibatnya, itu
kembali lagi kepada individu untuk mendistribusikan sendiri zakat
jatuh tempo pada perdagangan barang, emas, perak, utang, perhiasan
dan yang sejenis item. Ini dikenal sebagai nonjelas item, yaitu
item yang biasanya tidak terlihat baik untuk orang miskin atau
kepada petugas zakat. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa keputusan
'Utsman juga mungkin telah dimotivasi oleh keinginannya untuk
meminimalkan biaya pengumpulan karena jelas bahwa barang-barang ini
sulit untuk mendeteksi, memeriksa dan memverifikasi (Ibid.,
p.771).
BAGIAN III PERIODE WAKTU MANAJEMEN ZAKAT SETELAH MASA
KHULAFAURRASYIDINPerluasan wilayah Negara Islam dan penaklukan dua
kerajaan tua di Timur Tengah selama periode tabiin mengakibatkan
keuntungan kekayaan dalam negeri dan pengurangan kontrol langsung
dari pemerintah pusat. Kedua faktor menyerukan peningkatan dalam
lingkup sistem pemeriksaan dan audit. Khalifah Kedua,'Umar.
diketahui telah memperkenalkan sistem yang komprehensif tentang
pencatatan, al dawawin, untuk seluruh negara. Dalam era 'Umar, ada
tiga langkah penting yang diperkenalkan dalam pengelolaan zakat.
Pertama, Umar memperkenalkan Al dawawin, dimana pemerintah dapat
mencatat untuk berbagai tujuan. Ada catatan tentara untuk
penerimaan negara, dan distribusi kharaj dan fay '(Abu' Ubaid, hal
223 -2,24). Kedua, sistem pemotongan pada sumbernya dimulai oleh
'Abdullah bin Mas'ud, Gubenur Kufaah pada saat itu adalah Umar,
digunakan untuk mengurangkan zakat dari pembayaran kepada
pemerintah (Abu "Ubaid, p.412 dan al Qaradhawi, p.500). Bahkan
dilaporkan bahwa praktek pemotongan di sumbernya sudah dilakukan,
penilaian diri dasar, sejak era Khalifah Pertama, Abu Bakr (al
Qaradhawi, hal 768). Ketiga, 'Umar memperkenalkan sebuah sistem
pengumpulan wajib zakat pada perdagangan barang, emas, perak dan
aset perdagangan lainnya, pembayaran ini dilakukan pada saat
melintasi jalan dan jembatan, ini dilakukan untuk mengumpulkan
zakat atas aset perdagangan Muslim. Mereka juga mengumpulkan dari
iuran non-muslim yang berdagang, barang dagangan untuk dijual di
negara muslim (Abu "Ubaid, hal 533). Pembendaharaan kekayaan yang
melimpah pada orang-orang, lebih baik diserahkan kepada
pemererintah untuk ditingkatkan, Umar mengatakan bahwa Negara harus
memenuhi segala kebutuhan orang yang menerima zakat. Oleh karena
itu dia mempercayakan kepada individu yang akan membayar zakat
untuk mendistribusikan nya sendiri kepada orang sekitar seperti
tetangga, kerabat. Dengan konsekuensi, individu itu harus
mendistribusikan atas kepemilikan barang mewah seperti emans,
perak, deposito, perhiasan dan barang mewah lainnya. Itu harus
menjadi catatan. Bagaimanapun keputusan Utsman bisa juga menjadi
motivasi kita untuk mengurangi hasrat mengkoleksi barang mewah.
ZAKAH MANAGEMENT SETELAH Empat KHULAFA' Keadaan yang memuncak
karena ada kerenggangan antara penduduk muslim dan pemerintah,
setalah kerusuhan internal dan krisis di era Utsman berakhir. Said
Jubair mendapatkan pertanyaan dari publik Apakah zakat harus
diberikan kepada pemerintah dan ada seseorang yang mengajukan
pertanyaan yang sama. Said menjawab : Allah yang mengeluarkan itu
melalui kamu,
The rise of the four schools of jurisprudence gave the
management of zakah a new dimension because it became more
intrinsic to fiqh. The views ofthese schools can be summarized in
the following (al Qaradawi, pp. 758-765): i) zakat manajemen
merupakan salah satu otoritas wilayah, yaitu, dari
Muslim-pemerintah (al Mawardi, p.113 dst). Negara harus memelihara
rekening terpisah untuk. Hal Ini yang biasanya dimaksud dengan bait
al maal of zakah (Ibnu Abidin dan al Mawardi). Hal ini dibolehkan
bagi pemerintah untuk mengumpulkan zakat pada semua jenis item
zakat. Dalam kasus ini individu harus menyerahkan zakat kepada
pihak berwenang . Sedangkan Hambali memberikan pendapat bahwa lebih
baik penyaluran oleh individu hanya pada zakat perdagangan, emas,
perak, barang perdagangan. Selebihnya oleh pemerintah. Dan
pemerintahpun berkewajiban untuk memberikan pengamanan pada
pelaksanaan zakat. (Al Qaradhawi, pp.765-773). Kegagalan pemerintah
Muslim untuk mengatur kewajiban zakat tidak membebaskan pembayar
zakat individu. Orang kaya yang memiliki nisab diharuskan untuk
menilai sendiri zakatnya dan menemukan cara dan sarana untuk
mendistribusikannya sebagaimana ditetapkan oleh Allah (Al
Qaradhawi, pp.773-778). Tidak ada buku referensi fikih klasik
tentang organisasi zakat dan pendistribusian zakat. Maklum saja
pada zaman itu belum ada asosiasi resmi atau badan hukum yang
mengelola penulisan fiqh klasik. Ini hanya penulis kontemporer
diantaranya adalah Al Qardawi(p.608)
ii)
iii)
iv)
v)
BAGIAN 2 MENEJEMEN ZAKAT DI EMPAT NEGARA DI bagian ini, empat
bagian ini meliputi empat Negara muslim: Pakistan, Yordania, Kuwait
dan Mesir. Setiap bagian mencakup pegenalan singkat yang berkaitan
dengan sejarah terkini aplikasi zakat di Negara yang bersangkutan
dan survey singkat manajemen zakatnya. Pengamatan dan perbandingan
ada pada Bagian Tiga
BAGIAN I Manajemen Zakat di Pakistan Sejarah dan Latar Belakang
Hukum Referensi pertama Organisasi Zakat oleh negara datang dari
Konstitsi Pakistan tahun 1965 yang dibebankan Negara agar berupaya
untuk mengatur zakat (artikel 31). Pada tahun 1979 peraturan zakat
dan Ushr ditetapkan secara Resmi. Namun, peraturan tersebut segera
digantikan dengan peraturan zakat dan ushr pada tahun 1980 yang
dilestarikan oleh fitur organisasi utama dari peraturan 1979.
Semenjak peraturan 1980 diresmikan, beberapa prubahan peraturan
kecil telah dikenalkan, terutama yang mencerminkan erubahan
prosedur Hukum menciptakan badan pemerintah yang dirancang untuk
administras zakat dan menafilisiasikan dengan mentri keuangan.
Ketentuan penting dari peraturan dan perubahannya adalah sebagai
berikut : i) Dalam pembukaannya, peraturan yang dinyatakan dengan
jelas membuat referansi ke kwajiban zakat dan ushr dalam shariah
dan mengakui aturan pemerintahan dalam hal pengumpulan dan
pendistribusiannya Wajib Zakat dibagi kedalam beberapa kategori : -
Yang pertama mencangkup item yang dapat dizakati yang dikumpulkan
oleh pemerintah, ini termasuk simpanan di Bank, kantor pos, dan hal
yang serupa seperti surat berharga, saham, obligasi, polis
asuransi, dan produk pertanian - Yang kedua mencakup hewan ternak,
emas dan perak, uang tunai, saham perdagangan dan lainnya yang
tidak disebutkan dalam cakupan pertama. Pencairan zakat pada
cakupan kedua ini tergantung pada nisab pemilik. Sementara individu
diwajibkan secaar hokum untuk sukarela melepaskan kewajiban zakat
mereka. Negara tidak mengambil tindakan untuk mengumpulkan zakat
pada cakupan pertama atau untuk memeriksa nisab pemilik yang
seharusnya membayar Orang Non Muslim dan Non Pakistan dikecualikan
dari kewajiban pembayaran zakat, dan orang-orang yang percaya di
bidang fiqh yang tidak setuju dengan hokum yang mengizinkan
pembebasan pembayaran zakat. Selain itu pemerintah dan lembaga
keuangan juga dikecualikan dari pembayaran zakat. Kecuali untuk
pajak Tanah, Tindakan ini tidak menyediakan biaya apapun untuk
tanggung jawab financial kepada orang-orang yang
ii)
iii)
iv. v. vi.
vii.
viii.
ix.
mengklaim diri mereka bebas zakat. Oleh karena itu menempatkan
mereka yang tidak menngklaim pengecualilan zakat berada dalam
posisi kurang beruntung dalam Perbandingan dengan orang-orang yang
dibebaskan dalam membentuk sudut pandang tugas keuangan yang
dibayarkan kepada pemerintah. Administrasi sukareala menerima
pembayaran zakat pada item dari jadwal kedua serta sumbangan dan
amal lainnya Pembayaran zakat dan ushr hanya dapat diterima secara
tunai. Dalam hal ini, tidak ada ketentuan yang dibuat dalam
pembayaran iuran ushr. ushr dikenakan pada tingkat 5% terlepas dari
modus irigasi. 5% lainnya yang jatuh pada tanaman yang disirami
oleh hujan, sungai dan kanal permanen yang tersisa untuk petani
individu untuk mengaturnya secara sukarela. Konsesi pajak tertentu
diberikan, yaitu, pendapatan kena pajak dan kekayaan yang dikurangi
dengan jumlah zakat yang dibayarkan dan pajak tanah dibebaskan
untuk mereka yang membayar ushr. Namun orang-orang yang mengklaim
pengecualian dari ushr tidak berhak atas pengabaian tanah
penerimaan pajak. Informasi yang diperoleh sehubungan dengan
pelaksanaan ini adalah hukum rahasia. Semua cabang pemerintah akan
dicegah dari penggunaan informasi untuk tujuan lain termasuk yang
berkaitan dengan zakat. Pelaksanaan pengumpilan zakat wajib dimulai
pada tahun fiscal 1980/81 sedangkan ushr dimulai 1982/83.
B. FITUR PENTING PENGELOLAAN ZAKAT DI PAKISTAN Tata cara zakat
dan ushr menyediakan untuk pembentukan unik dan belum pernah
terjadi sebelumnya jenis pengelolaan zakat yang terdiri dari
kombinasi dari instansi pemerintah dan relawan yang terpilih dan
dipilih. Berikut adalah aspek utama manajemen ini: i. Pemerintah
pusat zakat, dengan cabang provinsi, adalah otonom namun
administrative berafiliasi dengan pelayanan keuangan. Ini memiliki
kebijakan membuat tubuh yang disebut dewan zakat di pusat dan
provinsi. Semua dewan dipimpin oleh hakim dan memiliki beberapa
fuqoha dalam keanggotaan mereka. ii. Tiga tingkatan manajemen ada
ditingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat local dimana ada komite
zakat sukarela. Pimpinan dan anggota kabupaten dan ketua komite
kecamatan dipilih berdasarkan criteria tertentu sedangkan anggota
yang terakhir dan ketua komite local dipilih sesuai dengan prosedur
dan kualifikasi yang ditetapkan dalam bertindak. Selanjutnya,
sekitar 36000 komite, dengan sekitar seperempat dari satu juta
relawan, didirikan mencakup hampir setiap desa dan wilayah Negara.
iii. Pengumpulan zakat dilakukan pada sumbernya. Karena item jadwal
pertama semuanya dikontrol oleh public tertentu atau lembaga
swasta, selain pemilik, hukum dibebankan badan-badan dengan
tanggungjawab menilai dan dikurangi zakat dan mentransfer secara
teratur kerekening administrasi zakat di bank sentral. Sebenarnya,
dari pandangan syariah, item-item ini baik pelaku dalam kemitraan
dan mudharabah atau hutang pada agen-agen pengendalian yaitu,
berdasarkan klasifikasi fikih klasik mereka jatuh dibawah
barang-barang yang tidak jelas dan hukum tampaknya
iv. v.
telah mengambil langkah berani dengan menetapkan koleksi wajib
zakat pada item ini (Hasanuzzaman pp. 71-75) Penilaian dan koleksi
ushr yang tersisa untuk komite zakat local ( relawan dengan
dukungan pemerintah dalam kasus tunggakan koleksi). Penanganan dana
zakat dibatasi untuk tiga tingkat: pusat, provinsi dan local.
Tingkatan kabupaten dan kecamatan dari manajemen tidak menangani
dana. Pemerintah pusat menerima zakat yang dikumpulkan oleh agen
seluruh negeri. Sejumlah tertentu disalurkan langsung kesekolah,
rumah sakit dan organisasi amal, di keluarkan untuk orang yang
layak sesuai dengan instruksi yang spesifik. Sisa zakat
didistribusikan diantara empat provinsi dipakistan dan ibukota
federal sesuai dengan criteria tertentu, terutama dar ukuran
poulasi dan jumlah kemiskinan. Para lokalitas dari mana zakat
dikumpulkan tidak dibawa kepertimbangan karena zakat yang paling
utama dikumpulkan di Karachi dan pusat-pusat keuangan besar
lainnya. Sumber penerimaan dana zakat provinsi merupakan pusat
dana. Provinsi mendistribusikan dana satu setengah dari penerimaan
mereka antara komite-komite local dan setengah lainnya untuk
instansi propinsi seperti rumah sakit, sekolah panti asuhan dan
organisasi kesejahteraan social. Disini skali lagi ukuran populasi
adalah criteria utama yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk
membagi dana zakat antara komite-komite local. Komite zakat local
mengumpulkan ushr selain mereka menerima saham dari hasil zakat
dari pemerintah provinsi. Para komite local mencairkan pembayaran
kepada orang-orang yang layak dengan kebijakan mereka dalam
batas-batas syariat dan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang
disediakan oleh manajemen pusat dan provinsi. Semua dana zakat,
pada tingkat pusat, provinsi dan daerah menerima pembayaran
sukarela pada item zakat tempo dari jadwal kedua sebagai sumbangan
dan kontribusi lainnya. Pemerintah menanggung biaya administrasi
manajemen zakat di empat tingkat atas. Komite local dikenakan biaya
yang sangat rendah sebagai anggota kerja sukarela sepenuhnya.
Pengeluaran administrasi zakat local tidak diizinkan melebihi 10%
dari dana yang diterima untuk pencairan. Pengeluaran ini mencakup
pembukuan, alat tulis dan biaya lain-lain.
vi.
vii.
Pemerintah juga menyediakan dana tambahan dari sumber sendiri
untuk membangun infrastrktur, yang diperlukan untuk pencairan zakat
seperti pembangunan panti asuhan, rumah bagi orang miskin, rumah
sakit bagi orang miskin dan lain-lain. Hal ini karena penerapan
prinsip tamlik yang ketat. Prinsip ini mensyaratkan bahwa zakat
diberikan sedemikian rupa sehingga menjadi milik pribadi orang
miskin. Oleh karena itu batas penggunaan dana zakat untuk
konstruksi semacam ini. Akibatnya pemerintah mendirikan lembaga
lain, yaitu lembaga zakat. Untuk tujuan utamanya diperlukan
membangun infrastruktur zakat. Yayasan zakat didirikan dengan
anggaran awal 100 M RPS yang dibiayai sepenuhnya oleh Negara.
Pemerintah mengeluarkan petunjuk rinci tentang penilaian dan
prosedur pengumpulan zakat dan ushr, yang menentukan kebutuhan
orang banyak, yang penyaluran zakatnya melalui lembaga amal,
viii. ix.
x.
xi.
pencairan oleh komite-komite local zakat, yang mengelola dananya
disemua tingkatan, akuntansi dan audit dan lain-lain. Aksebilitas
terhadap informasi syariah oleh manajemen setinggi dewan pusat dan
propinsi memiliki ahli syariat dalam keanggotaan mereka. Prosedur
pencairan bergantung pada aplikasi yang diserahkan oleh orang yang
layak. Kecuali, untuk kasus yang sangat sedikit, yang anggota
komite zakat tidak berdasarkan inisiatif mereka sendiri mencari
orang yang miskin dan membutuhkan. Sedikit pertimbangan diberikan
kepada aspek manusia penerima zakat oleh lembaga amal dan komite
zakat local begitu banyak sehingga menerima zakat menjadi sebuah
penghinaan. Beberapa upaya dilakukan untuk menginformasikan
masyarakat tentang zakat dan kinerja pemerintah oleh sebuah majalah
zakat yang diterbitkan secara terpusat dan terkadang program radio
local dan televise serta artikel disurat kabar. Pengelolaan zakat
dipakistan tidak mengadopsi prinsip perencanaan dalam pekerjaannya.
Pengamatan ini berlaku untuk semua tingkat administrasi, pemerintah
serta suka rela. Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang
tidak dilakukan oleh administrasi zakat mereka juga tidak
disebutkan dalam peraturan. Ini tidak memungkinkan manajemen yang
akan menjelang peristiwa dan cara bertindak dalam orientasi target.
Memang, mengurangi efesiensi dan mempengaruhi kinerjanya. Terdapat
kebutuhan perencanaan dan penganggaran yang memberikan panduan
pedoman yang rinci dan pendek, menengah dan rencana jangka panjang
berbasis pada target pengaturan seperti menaikan tingkat penapatan
termiskin strata populasi ddengan jumlah tertentu atau pembrntasan
mengemis, dan lain-lain, dan kemudian menyediakan sarana dan dana
untuk mencapai target tersebut dalam jangka waktu tertentu bersama
dengan tindakan rencana memberikan rincian langkah yang diperlkan,
dan lain-lain. Meskipun tata cara zakat berisi audit dan
pengendalian kinerja dari tingkatan yang berbeda dari manajmen dan
akun mereka, pemerintah belum melakukan ini dengan sepenuhnya.
Bagan organisasi dari pusat dan administrasi provinsi tidak
memberikan perhatian yang cukup untuk aspek ini, misalnya, tidak
ada departemen untuk audit dan control, tidak ada personel untuk
melaksanakan tugas ini terutama dengan besarnya jumlah komite zakat
local yang sangat membutuhkan bimbingan, supervise, control dan
audit. Sejak berdirinya, administrasi zakat dalam beberapa tahun
ini telah mampu mengucurkan seluruh dana zakat yang dikumpulkan.
Jumlah yang terkumpul di komite ditingkat pusat, provinsi dan local
sangat besar dan mewakili lebih dari 40% dari total zakat yang
diterima (Khaf, 1407 H).
xii.
xiii.
BAGIAN 2 MANAJEMEN ZAKAT DI KUWAIT A. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG
HUKUM Jika seseorang pergi cukup jauh kebelakang dalam sejarah,
orang akan selalu menemukan beberapa aplikasi tradisional zakat
disetiap Negara muslim. Hal ini berlaku untuk Kuwait dan juga bagi
semua Negara-negara lain yang tercakup dalam studi ini. Dalam
sebuah makalah yang disajikan pada seminar tentang pengelolaan
zakat di masyarakat islam modern, Fuad alUmar A. (1985) menyebutkan
bahwa Kuwait melaksanakan zakat dengan cara diwajibkan diawal abad
ke 20. Pemilik ternak dan petani dibebankan zakat sesuai dengan
syariat. Selain itu, pajak juga dikenakan pada produk-produk
perikanan pada tingkat zakat yang sama. Namun, hukum zakat ini
adalah paket sistematis pertama di sejarah modern Negara itu. Hal
itu dikeluarkan dalam Rabi Al Thani, 1403 H (Januari, 1982). Fitur
utama dari tindakan ini adalah: i. Peran pemerintah terbatas untuk
mengatur upaya pengumpulan dan distribusi zakat. Untuk tujuan ini
lembaga otonom pemerintah, telah membentuk afiliasi dengan
pelayanan wakaf, lembaga ini disebut Rumah Zakat. Tidak ada
pengumpulan wajib yang diatur alam hukum zakat. Rumah Zakat
menerima secara sukarela yang ditawarkan oleh individu maupun
sebagai donasi, kontribusi dan hibah dari individu dan swasta serta
badan-badan public. Tentu tidak muncul pertanyaan dari pembayar
agama, warga Negara dan sekolah hukum mengenai tidak wajibnya
pembayaran ke Rumah Zakat. Oleh karena itu Rumah Zakat
diperbolehkan menerima sumbangan dari pihak manapun. Tindakan dan
aturan yang terkait dan batas peraturan DPR tidak memaksakan baik
menerima zakat dan sumbangan, Rumah Zakat telah menetapkan bagian
untuk menerima dan menyalurkan zakat dalam bentuk lain. Disisi
lain, DPR dapat menerima ushr serta zakat pada setiap jenis aktiva
tetap selama itu diberikan kepada dewan atas dasar sukarela. Karena
Kuwait tidak memiliki pajak penghasilan atau kekayaan, tindakan
tersebut tidak membuat referensi apapun untuk konsesi pajak juga
tidak menyebutkan kerahasiaan catatan dan informasi zakat DPR. B.
FITUR PENTING DARI PENGELOLAAN ZAKAT DI KUWAIT Aksi zakat di Kuwait
menyediakan tipe manajemen inovatif yang menciptakan sebuah
organisasi untuk mengelola zakat yang memiliki sisi gratis di
penyesuaian aturan-aturan yng diperlukan dan peraturan yang
merumuskan organisasi yang terstuktur, cara melakukan kegiatan dan
sejauh mana ia pergi memberikan pelayanan kepada penerima dan
pemberi zakat potensial. Sebagai hasilnya, Rumah zakat di Kuwait
telah membentuk sebuah organisasi yang dilengkapi dengan baik dan
memiliki teknik ilmiah untuk menangani pekerjaan yang terbuka.
Aspek utama dari jenis manajemen ini adalah sebagai berikut:
i.
ii.
iii.
iv. v.
vi.
vii.
viii.
Di Negara kecil seperti Kuwait, satu tingkat struktur organisasi
sudah cukup. Rumah Zakat telah menempatkan penekanan khusus pada
perencanaan dan memperkenalkan ide-ide baru dengan menciptakan
sebuah departemen untuk penelitian dan perencanaan. Kini juga
dibentuk departemen untuk pelayanan social, hubungan masyarakat dan
kegiatan luar negeri. Dewan mempekerjakan pekerja social laki-laki
dan perempuan untuk dapat mencapai keluarga miskin yang biasanya
sulit dijangkau karena kerendahan hati mereka dan keinginan untuk
menghindari perhatian public. Beberapa ide-ide dan proyek baru
telah diperkenalkan oleh Rumah Zakat. Ini termasuk: proyek keamanan
social anak yatim, dana siswa miskin Afrika, dana amal permanen,
proyek pelatihan rehabilitasi, tunjangan dana mahasiswa, unit posel
untuk yang digunakan menyediakan layanan dari pintu ke pintu,
proyek pinjaman, proyek untuk mempublikasikan Quran, proyek
distribusi daging qurban dan lain-lain. Sumber pendapatan Rumah
zakat termasuk zakat, bantuan dari pemerintah, donasi umum, amal,
dan pengembalian atas dana investasi. Rumah memelihara akun yang
terpisah untuk setiap jenis sumber daya dan kemudian menggunakanya
sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dalam syariat dan oleh
pendonor. Berbagai sumber daya keuangan telah memungkinkan
organisasi zakat untuk mendiversifikasi tujan-tujuannya dengan
memasukan layanan tersebut, seperti pinjaman dan pembangunan
bangunan amal, yang pembiayaannya dengan zakat controversial.
Seperti halnya di Pakistan, pemerintah Kuwait menanggung semua
beban administrasi organisasi zakat. Rumah telah akses langsung ke
ahli dalam syariah dalam melalui badan konsultatif yang dibentuk
oleh Rumah. Dengan bantuan badan ini, Rumah telah mampu melakukan
beberapa informasi kegiatan yang bertujuan menciptakan kesadaran
diantara pembayar zakat dan penerima. Untuk tujuan ini beberapa
booklet informasi telah dipublikasikan. Kendati upaya untuk
menjangkau orang-orang yang membutuhkan dan miskin, pendekatan
utama masih bergantung pada aplikasi yang disampaikan oleh individu
yang potensial. Rumah Zakat Kuwait belum mampu untuk meninggalkan
metode ini untuk pendekatan humanistic bukan berdasarkan
rekomendasi aplikasi. Selain Rumah Zakat ada beberapa komite
sukarela untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat di negeri ini.
Pengelola zakat berupaya untuk mengorganisir para komite dan untuk
bekerja saman dengan mereka dalam memberikan pelayanan pada pemberi
dan penerima zakat. Sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh
pelayanan wakaf untuk mengatur pembentukan dan pelaksanaan komite
tersebut dan untuk memberi mereka dukungan, bantuan dan control
melaui Rumah zakat. Laporan tahunan menunjukan Rumah Zakat belum
mendistribusikan semua penerimaan selama satu tahun fiscal sejak
pendirian.
BAGIAN 3 MANAJEMEN ZAKAT DI JORDAN A. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG
HUKUM Sebuah hukum zakat disahkan pada tahun 1944 setelah
berdirinya kerajaan. Hukum ini membuat zakat wajib pada semua umat
Islam di Yordania, tapi yang dibatasi aplikasi untuk ternak, tanah
dan barang-barang impor. Menurut hukum ini yang tetap dalam
aplikasi sampai tahun 1953, nisab itu tidak di lihat dan tariff
yang ditetapkan oleh hukum itu jauh dibawah tingkat wajib zakat
yang ditentukan oleh syariat. Tindakan tersebut menyediakan untuk
organisasi set-up yang terdiri dari dana independent untuk zakat
dan sebuah dewan administrative diangkat oleh pemerintah. Mengenai
distribusi zakat yang dikumpulkan dibawah hukum, dewan diberi
kewenangan total, dibawah pengawasan dewan menteri Negara, untuk
menentukan miskin dan miskin yang layak mendapatkan zakat. No. tax
konsesi kepada wajib zakat atau setara zakat pada non-muslim muncul
dalam tindakan 1944. Hukum zakat dihapuskan pada tahun 1953 dengan
berlakunya undang-undang pembentukan pajak pelayanan social, dan
sampai 1978 hukum zakat baru telah dikeluarkan. Hukum 1953
memberlakukan pajak pelayanan social sebagai presntase dari
pendapatan pajak. Penerimaan dari pajak ini ditujukan untuk
membantu masyarakat miskin dalam hal pencairan uang tunai dan
membantu badan-badan amal seperti pantai asuhan, kamp-kamp
pengungsi dan lain-lain. Undang-undang Dana zakat tahun 1978
menyediakan pembentukan sebuah otonom dana zakat dalam domain dalam
pelayann wakaf. Zakat yang dibayarkan untuk dana ini atas dasar
sukarela dan dana tersebut diijinkan untuk menerima sumbangan
selain zakat. Dana tersebut mengeluarkan lebih pada katagori layak
penerimaan zakat. Akhirnya tindakan memberikan konsesi pajak
sebagai insentif untuk pembayarn zakat dengan memungkinkan untuk
dikurangi jumlah yang dibayarkan sebagai zakat dari penghasilan
kena pajak. Tindakan ini berjalan melalui dua amandemen yang
memungkinkan pemerintah untuk menerima donasi dan meningkatkan
insentif pajak untuk pembayaran dana zakat dengan menaikan jumlah
dikurangkan bentuk satu-empat untuk jumlah zakat penuh yang
dibayar, berbeda dengan tindakan 1944, tindakan 1978 adalah
eksplisit tentang pencairan dana untuk orang miskin dan yang layak
didefinisikan individu miskin dalam syariat. Dana bantuan nasional
didirikan pada tahun1986 dengan menyatakan tujuan menyediakan
bantuan darurat untuk berulang dan orang-orang dan keluarga yang
membutuhkan. Dana ini berafiliasi dengan pelayanan pembangunan
social dan dibiayai oleh anggaran tahunan dan penjatahan pendapatan
pajak. Selain itu, dana ini dibandingkan dengan dana zakat, diberi
kewenangan yang lebih luas dan akses ke pelayanan-pelayanan yang
memberikan pelayanan social kepada masyarakat. Dana ini dikelola
pada tingkat nasional terlepas dari agama calon penerima dan
karyawan.
B. FITUR PENTING PENGELOLAAN ZAKAT DI YORDANIA Pengelolaan zakat
di Yordania memiliki fitur berikut: i. Dana zakat yang otonom
tetapi dikelola oleh direktorat kecil dalam pelayanan wakaf. ii.
Direktorat memilik struktur organisasi yang sama sebagai pelayan
wakaf, yaitu memiliki pusat manajemen di ibukota dan bagian di
provinsi-provinsi. Para pengumpul dan distribusi zakat dilakukan di
pusat dan provinsi. iii. Selain direktorat zakat ada 43 komite
zakat sukarela yang meliputi berbagai bagian Negara. Setiap komite
memiliki dana sendiri yang independen dari pusat dana. Direktorat
pengawasan dari tingkatan praktek zakat tertentu lebih didasarkan
pada niat baik dari pada keterkaitan setiap organisasi. iv. Ide
inovatif yang penting dimasukan kedalam tindakan oleh direktorat
zakat yaitu pembayaran zakat yang ditetapkan untuk dana tersebut.
Sebuah pembayar potensi menunjuk penerima tertentu untuk
direktorat, dan setelah mengevaluasi untuk kebutuhan penerima,
direktorat dapat memutuskan untuk menerima dana atau mentransfernya
ke penerima yang ditunjuk. Dalam cara ini pembayar mendapatkan
konsesi pajak dan direktorat menanggapi kebutuhan khusus dari
masyarakat dengan mendistribusikan ke tetangga orang miskin dan
kerabat dari pembayar. v. Sebuah dana cadangan yang dibentuk
sekitar 10% ditransfer setiap tahun untuk tujuan pembangunan
infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan layanan rawat inap
dan rehabilitasi kepada anggota katagori layak. Ini berarti bahwa
dana zakat yordania tidak ketat memenuhi prinsip tamlik. vi. para
ahli syariat membuat Integrasi dana zakat dengan pelayanan wakaf.
Diakses oleh direktorat zakat. Ini memungkinkan pemerintah untuk
mendapatkan keuntungan dari leverage dari pelayanan dan ulama. Hal
yang sama juga mewajibkan dana untuk mengikuti prosedur dan
peraturan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. vii. Penerima
zakat diminta untuk mengisi aplikasi dan menghadiri wawancara dan
kadangkadang seorang petugas dikirim ke kediaman pemohon untuk
verifikasi. Sebelum keputusan dibuat, pencarian biasanya dibuat
untuk sumber-sumber lain yang tersedia bantuan terutama dari dana
bantun baru yang dibentuk nasional. viii. Direktorat zakat
mempersiapkan rencana tahunan untuk kegiatan. Tetap ukuran kecil
dari direktorat dan sumber daya yang terbatas tidak menjamin
pembentukan target yang ambisius. ix. Untuk alasan praktis dan
menghindari iay transportasi dan penyimpanan, direktorat tidak
menerima dalam bentuk pembayaran, meskipun tidak secara khusus
dicegah oleh tindakan 1978.
BAGIAN 4 MANAJEMEN ZAKAT DI MESIR A. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG
HUKUM Ada beberapa upaya untuk menerapkan suatu hukum zakat di
Mesir selama tiga decade terakhir, namun tidak satupun dari mereka
telah berhasil. Mesir, bagaimanapun telah dipilih untuk penelitian
ini karena merupakan Negara yang memliki jaringan pengumpulan dan
distribusi zakat yang besar oleh pekerja sukarela dan komite,
jaringan yang sudah imulai kembali sejak pertengahan
1940-an(Risalah pertama konferensi zakat, Kuwait, Bait al
Zakat,1404H, pp.429430). Jaringan zakat di Mesir terdiri dari empat
elemen utama: komite sukarela yang tidak terafiliasi dengan komite
badan public, komite wakaf dan perusahaan berafiliasi dengan komite
sukarela, Nasir Social Bank dan komite sukarela, Mesir Faisal Bank
dan komite sukarela. Akibatnya zakat dibayarkan sukareala untuk
komite ini dan didistribusikan kepada orang layak dan keluarga
sesuai dengan kebijakan penuh dan pengambilan keputusan dari
relawan. Namun, sebuah preseden yang unik muncul dalam UU No 48
taun 1977 yang mendirikan Mesir Faisal Islamic Bank. Undang-undang
ini mewajibkan bank untuk meotongi zakat pada modal dan keuntungan
pemegang saham dan menetapkan dana otonom untuk zakat dalam bank.
Undangundang tidak memberikan insentif pajak atau konsesi untuk
para pembayar zakat Faisal Bank atau lembaga pengumpul zakat
lainnya.
Namun, karna kurangnay informasi, hanaya pengelolaan zakat yang
Bank Sosial NAsir yang akan dibahas dalam makalah ini : B. Fitur
penting Pengelolaan Zakat yang dilakukan Bank Sosial Nasir
Pembentukan Bank Sosial Nasir pada tahun 1971 adalah peristiwa
penting yang menandai pengelolaan zakat di Mesir. Bank yang
sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah ini diberi tanggung jawab untuk
mempunyai proyek-proyek kesejahteraan social. Sejak pendiriannya
Bank Nasir telah mengambil langkah-langkah konkrit dalam
mengorganisir pengumpulan dan distribusi zakat di seluruh negri.
Bank mendirikan pusat direktorat zakat di kantor pusatnya.
Direktorat ini memiliki aksesibilitas untuk semua cabang bank.
Melalui kegiatan di berbagai wilayah negara, Direktorat ini telah
mampu membentuk dan mengafiliasi ribuan komite zakat lokal.
Fitur utama. Pengelolaan zakat Bank Nasir dapat diringkas
sebagai berikut: i) struktur administrasi menyediakan direktorat
pusat di kantor pusat bank dengan bagian dalam cabang-cabangnya
yang mencakup daerah perkotaan dan sebagian besar pusat-pusat
pedesaan di negara ini. Direktorat zakat mempertahankan hubungan
dengan komite bantuan sukarela yang menyediakan mereka dukungan
manajerial, termasuk bantuan akuntansi, dukungan organisasi,
bimbingan dan bahan informasi, bantuan keuangan bila dipandang
perlu, dll ii) Bank bertanggung jawab atas semua pengeluaran
administratif direktorat zakat dan bagian dalam cabang-cabang
bank.
iii) Setiap komite zakat memiliki rekening bank sendiri untuk
penerimaan dan penyaluran zakat. Selain itu, bank memelihara
rekening zakat terpisah di pusat dan cabang untuk zakat yang
dibayar langsung ke bank.
iv) Bank menjaga kerjasama erat dengan kementerian wakaf yang
menyediakan keahlian syari'at. v) Aturan dan peraturan yang
diadopsi oleh bank dalam pengelolaan zakat sangat fleksibel
sehingga memungkinkan direktorat dan komite zakat bebas dalam
merancang proyek dan menerapkan ide-ide sesuai dengan keinginan
pembayar dan penerima. Sebagai contoh, organisasi zakat (Direktorat
dan komite) menerima pembayaran dalam bentuk tunai dan dalam bentuk
natura dan pembayaran yang umum atau yang didisain khusus untuk
golongan penerima tertentu atau ke fungsi atau target khusus.
Organisasi zakat menerima zakat, sumbangan, amal, dan dana social
yang dipercayakan, dll Selain itu, pembentukan komite zakat
sangatlah fleksibel. Sebuah komite dapat dibentuk di tempat
manapun, baik itu masjid, sekolah, pabrik, kantor pemerintah, desa,
di beberapa bagian kota, atau daerah manapun di mana beberapa orang
merasa perlu dan memiliki waktu serta relawan. vi) Seluruh
organisasi zakat menunjukkan kemampuannya untuk diversifikasi
layanan dan menciptakan ide-ide dan proyek yang merespon berbagai
kebutuhan dari kategori layak. Dalam hal ini, berbagai sumber daya
yang tidak terbatas pada zakat saja sangat membantu. Akibatnya,
selain melayani kebutuhan orang miskin dan melarat, organisasi
zakat menyediakan pelatihan, pelayanan medis di klinik dan rumah
sakit yang disponsori oleh zakat, tunjangan bagi penghafal Al-
Quran, kelas privat untuk meningkatkan kemajuan akademik siswa
miskin, penitipan anak untuk anak-anak kecil yang ibunya bekerja,
pembangunan masjid, pengajaran bahasa asing, jasa pemakaman,
berkemah dan fasilitas olahraga untuk anak-anak dan remaja miskin,
dll
Selanjutnya, organisasi zakat yang ditawarkan oleh Bank Nasir
Buka puasa bersama di bulan Ramadhan untuk orang miskin dan untuk
para musafir, sebuah mobil caravan untuk peduli zakat dan
penyaluran, sebuah pameran tahunan untuk produk yang disponsori
oleh pusat pelatihan zakat,dan perjalanan haji. Organisasi zakat
juga mensponsori serangkaian kuliah informasi dan budaya. Hal ini
terlihat, bagaimanapun, bahwa distribusi zakat di Bank Nasir tidak
terlalu ketat pada penerapan prinsip tamlik. vii) komite Zakat
telah mengembangkan kemampuan untuk menjangkau orang-orang yang
layak menerima zakat. Oleh karena itu, aplikasi penerima zakat
potensial bukanlah satu-satunya metode penyaluran zakat yang
dilakukan manajemen Bank Nasir. Komite lokal biasanya mensurvei
lingkungan mereka dan mencari orang yang membutuhkan. Anggota
Komite merekomendasikan calon penerima dan proyek penerima zakat
kepada Direktorat zakat di Bank. Selain Bank Sosial Nasir, Bank
Islam Mesir Faisal telah membentuk dana zakat sendiri. Sumber daya
ini terdiri dari dana zakat yang dinilai dari modal dan keuntungan
pemegang saham sebagaimana disyaratkan oleh peraturan Bank, zakat
yang dibayarkan secara sukarela oleh pemilik deposito investasi dan
setiap sumbangan lainnya dan zakat yang diberikan oleh pihak
manapun. Dana zakat dari Bank Faisal telah tumbuh melampaui batas
dana individu yang berafiliasi dengan perusahaan karena
aksesibilitas Bank untuk sejumlah besar investor dan karena
cabang-cabangnya di banyak daerah yang lebih banyak penduduknya
Mesir.
BAGIAN KETIGA PENINJAUAN DAN KESIMPULAN Peninjauan pada bagian
dari penelitian ini dibagi menjadi dua bidang utama: 1) kinerja
manajemen zakat, dan 2) biaya operasi untuk pengumpulan dan
distribusi zakat dan jumlah orang yang terlibat dalam pengelolaan
zakat pada tingkat yang berbeda. Pengelolaan zakat di empat
negara-negara Muslim akan diperiksa dari sudut pandang dari kedua
daerah.ini.
BAGIAN I KINERJA MANAJEMEN Zakat Kinerja manajemen zakat dapat
diperiksa dari sudut yang berbeda dengan yang paling penting adalah
berapa banyak manajemen zakat mengumpulkan dan mendistribusikan
dana zakat, serta berapa banyak orang yang mampu dijangkau. A)
Kinerja pengumpulan dana Jumlah zakat dan sumbangan amal lain yang
diterima oleh manajemen zakat di empat negara muslim yang tercakup
dalam studi ini diberikan dalam Tabel I di bawah:
Tabel I Penerimaan Zakat Administrasi di Empat Negara muslim
1(1985) (Dalam Jutaan Mata Uang Lokal)Negara Mesir Yordania Kuwait
Pakistan jumlah Penerimaan 6.3 0.3 4.6 1,462.3 % of GDP 0.02 0.02
0.08 0.30
Sumber: Laporan Tahunan zakat administrasi dan Data Bank
Dunia.
Tabel I menunjukkan bahwa jumlah sumber daya yang dikumpulkan
oleh administrasi zakat umumnya relatif kecil jika dibandingkan
terhadap PDB. Dalam persentase, ini diabaikan di Yordania, Kuwait
dan Mesir, sedangkan dalam kasus Pakistan adalah 0,30%.1
Termasuk kontribusi sukarela tetapi tidak termasuk bantuan dan
subsidi dari pemerintah
Dalam studi sebelumnya, Kahfi (1407H, hal.43) mengindikasikan
bahwa penerimaan zakat di Pakistan dapat tiga kali lipat dengan
hanya sedikit perubahan dalam susunan yang sekarang, yaitu, dengan
meningkatkan mekanisme penilaian dan koleksi 'ushr2 dan zakat pada
item tertentu. Selanjutnya, zakat yang sesungguhnya/ Rasio PDB di
Pakistan kurang dari seperlima dari potensi sebenarnya sebesar 1,6%
seperti yang diperkirakan oleh Kahfi tanpa zakat dikenakan pada
gaji, pendapatan profesional dan aset tetap (Kahf 1986, hlm 20-31
dari Lampiran).
Sepanjang zakat di Mesir sangat diperhatikan, Kahf memperkirakan
potensinya sebesar 2% dari PDB (1981 / 2). Ini 25 kali jumlah yang
sebenarnya dikumpulkan oleh Bank Nasir (Kahf 1986, hlm 1-10 dari
Lampiran). Namun, persentase penerimaan zakat di Pakistan terhadap
PDB negara adalah 4 sampai 15 kali persentase penerimaan zakat
terhadap PDB di tiga negara lainnya. Hal ini menunjukkan efek
tinggi kewajiban hukum pada penerimaan zakat. Selain itu,
pengelolaan zakat Kuwait menerima subsidi besar dari pemerintah
yang membantu manajemen mencapai donatur zakat dan menyebarkan
zakat lebih banyak daripada manajemen Pakistan dapat lakukan dengan
sumber daya terbatas. Tanpa bantuan negara seperti keuangan,
penerimaan zakat di Kuwait mungkin tidak mencapai tingkat mereka
saat ini yang menempatkan mereka pada seperempat dari tingkat di
Pakistan (sebagai persentase dari PDB). Di sisi lain, harus diingat
bahwa pengumpulan zakat di Pakistan dilakukan oleh instansi
pengumpulan zakat yang ditentukan dalam hukum dengan suatu metode
deduksi pada sumber dengan sedikit gangguan di bagian administrasi
zakat, sedangkan pengumpulan zakat di tiga negara lainnya adalah
tugas dari manajemen itu sendiri. Selain itu, perbandingan di atas
tidak mencakup semua zakat yang dibayarkan masyarakat karena banyak
orang yang memiliki jalur mereka sendiri dan tidak memilih untuk
membayar zakat mereka kepada lembaga pemerintah di Kuwait dan
Yordania atau Direktorat zakat Bank Nasir di Mesir. Tetapi untuk
ini kontra pendapat harus ditambahkan yang merupakan kenyataan
bahwa hukum di Pakistan tidak mewajibkan pengumpulan zakat pada
semua item yang dapat dizakati dan banyak orang juga membayar
sebagian zakat mereka melalui cara mereka sendiri, tidak
membayarkanny ke administrasi. Oleh karena itu, data di atas tidak
mencerminkan total yang dibayarkan zakat di Pakistan.
2
Termasuk ushr yang dikumpulkan oleh komite zakat lokal
B) Kinerja Penyaluran Dana Tabel II menunjukkan bahwa
pengelolaan zakat di Yordania memiliki tingkat pendistribusian
tertinggi di antara empat negara. Hal ini dapat dijelaskan oleh
pendapatan yang kecil (secara absolut) yang tidak memungkinkan
untuk akumulasi cadangan yang besar. Bahkan, peraturan direktorat
zakat di Yordania mengharuskan 10% dari penerimaan akan disimpan
sebagai cadangan dengan tujuan akumulasi modal yang cukup untuk
pembangunan infrastruktur yang yang dianggap perlu untuk penyaluran
zakat di masa depan.
Table II Penyaluran Zakat di Empat Negara Muslim 19814986 (dalam
jutaan Mata Uang Lokal) Negara PEnyaluran Dana Saldo Akhir Periode
% Dari % Dari Jumlah % Dari Penerimaan Penerimaan Penerimaan 12.93
57.4 N/A N/A Mesir 0.9 81.9 0.2 18.1 Yordania 7.24 34.3 8.2 38.6
Kuwait 3,820 46.3 4,428 53.7 Pakistan Sumber: laporan manajemen
tahunan organisasi zakat masing-masing.
Perlu dicatat bahwa bait al zakat Kuwait diberikan suntikan
besar bantuan keuangan oleh pemerintah pada tahun 1984 dimana
manajemen tidak bisa sepenuhnya menyerap dana zakat pada waktu itu.
Namun, bantuan ini membantu manajemen menghasilkan ide-ide baru
beberapa proyek dalam dua tahun berikut: Ada beberapa alasan untuk
akumulasi saldo dana zakat yang banyak tidak dibagikan di Pakistan
dan Mesir. Saya telah membahas beberapa alasan ini dalam laporan
manajemen zakat di Pakistan. Dan termasuk keinginan manajemen untuk
menahan cadangan darurat, kapasitas yang terbatas untuk mengucurkan
dana terutama di tingkat manajemen menengah dan rendah, inisiatif
yang mencukupi pada bagian pekerja zakat dan tidak memadainya
kontrol yang efektif, bimbingan dan pengawasan oleh manajemen pusat
pada mereka yang berhubungan langsung dengan operasi
pendistribusian, dll
3 4
SAmpai dengan tahun 1985 Tahun 1984 dan 1985 saja
C) Performa dalam Menjangkau Masyarakat Dalam hal ini, sistem
yang diadopsi di Pakistan selain belum pernah terjadi sebelumnya
dan tak dapat dibandingkan dengan negara lain. Pengelolaan zakat di
Pakistan telah mampu merekrut sekitar seperempat dari satu juta
relawan untuk mendistribusikan zakat untuk orang yang layak dan
mengumpulkan ushr 'di daerah pedesaan. Upaya pada sisi distribusi
oleh tingkatan manajemen yang lebih tinggi dan oleh komite zakat
lokal telah mampu mencapai sekitar satu juta penerima individu dan
keluarga setiap tahunnya dengan cakupan besar dari penduduk miskin
di negara ini. Seperti untuk pengumpulan, hukum menyediakan untuk
cakupan jutaan pembayar potensial sementara pemotongan dilakukan
oleh ratusan lembaga dan cabang mereka. Singkatnya, sistem zakat di
Pakistan dibangun dengan cara yang menyediakan kontak dan relasi
dengan sekelompok besar populasi. Pengelolaan zakat oleh Bank Nasir
di Mesir juga membentuk hubungan skala besar dengan orang-orang.
Dimulai pada tahun 1972, yaitu 7 tahun sebelum Peraturan zakat di
Pakistan, Direktorat Zakat Bank telah mampu mencapai lebih dari
setengah juta pembayar zakat sukarela dan sekitar 700.000 penerima.
Dan telah memiliki sekitar 15.000 pekerja sukarela dalam 3.000
komitenya. Adapun manajemen zakat di Yordania dan Kuwait, hubungan
mereka jauh lebih terbatas meskipun dalam hal manajemen Kuwait
menunjukkan tingkat energi dan inovasi yang tinggi dalam upayanya
untuk menjangkau orang. Tapi keterbatasan alami dari sebuah negara
kecil dan kaya, yang negara menyediakan berbagai bentuk bantuan
kepada orang miskin dan jaminan mereka pada tingkat pendapatan
minimum tertentu dan layanan tidak mengizinkan Bait al zakat untuk
menjangkau banyak penerima di Kuwait dan telah memaksa untuk
memperluas distribusi di luar negeri. Terlepas dari keterbatasan
ini, Bait al zakat telah mencapai dari 1% dari total populasi dan
telah mempelajari kebutuhan mereka untuk bantuan zakat. Terakhir,
perlu dicatat bahwa mempertahankan kontak dan hubungan dekat yang
bermanfaat dengan pembayar dan penerima zakat potensial hampir
satu-satunya aset yang manajemen dapat manfaatkan ketika hukum
tidak menyediakan untuk pengumpulan zakat wajib. Oleh karena itu,
kontak dan hubungan tersebut adalah jalur kehidupan pengelolaan
zakat di Mesir, Kuwait dan Yordania. Karena itu, penting untuk
manajemen tipe seperti ini untuk menawarkan berbagai pilihan kepada
pembayar dan layanan untuk penerima jika mereka tertarik untuk
mempertahankan raison d'etre keberadaan mereka
BAGIAN II BIAYA MANAJERIAL Zakat
Dalam bagian ini, biaya pengelolaan akan diperiksa dari segi
biaya operasi dan biaya yang dibayarkan terkait dalam hal jumlah
orang yang terlibat, yaitu, biaya sumber daya manusia. A) Biaya
yang Dibayarkan dalam Pengelolaan Zakat Biaya yang dibayarkan
didefinisikan di sini sebagai total pengeluaran yang harus
manajemen bayar untuk mengalihkan tugasnya berkaitan dengan
pengumpulan dan distribusi zakat. Hal ini berbeda dengan biaya yang
tidak-dibayarkan yang mewakili nilai dari semua jam sukarela yang
dihabiskan di usaha yang sama. Yang terakhir akan dipertimbangkan
kemudian dalam bagian B. Dalam empat kasus pelaksanaan zakat yang
dipelajari dalam tulisan ini, sebagian besar biaya yang dibayar
manajemen tidak dibebankan ke rekening zakat meskipun syari'at
mengizinkan menggunakan beberapa dari hasil zakat untuk tujuan
manajerial yang dinilai sebagai pekerja zakat yang merupakan salah
satu dari delapan kategori penerima. Namun pemerintah Yordania,
Pakistan dan Kuwait telah memutuskan untuk menanggung pengeluaran
manajeman administrasi dari anggaran reguler mereka dan
administrasi Bank Nasir di Mesir juga telah melakukan sesuatu yang
sama dengan membayar untuk biaya manajerial Direktorat zakat dari
sumber daya Bank sendiri.
Dalam kasus Pakistan, sebagian sangat kecil dari biaya
administrasi dibayar dari hasil zakat. Ini mewakili beberapa
pencetakan di tingkat pusat dan biaya mempekerjakan akuntan paruh
waktu di tingkat komite Zakat lokal. Sebenarnya, kebanyakan komite
zakat lokal tidak mempekerjakan akuntan dan jumlah dari kedua item
tidak melebihi 1% dari hasil zakat. Oleh karena itu, unsur biaya
tidak dibahas dalam bagian ini, terutama karena saya telah
memperhatikan bahwa banyak komite zakat lokal di Pakistan membayar
biaya insidentil dari kantong anggota mereka daripada mengenakan
biaya tersebut ke dalam Zakat
Tabel III di bawah ini menunjukkan administrasi manajemen zakat
di Pakistan dan Kuwait. Mesir dan Yordania dikecualikan karena
informasi yang tidak tersedia. Tabel III Beban Administrasi Dana
Zakat Di Pakistan dan Kuwait (dalam 000) Negara Beban Administrasi
1984/5 Beban Administrasi 1984/5 Mata Uang Lokal US $ Mata Uang
Lokal US $ 40,729 3,022.3 43,279 2,854.8 Pakistan 489.4 1,653.4
740.4 2,459.8 Kuwait * Nilai tukar rata-rata dari data Bank Dunia
untuk tahun 1984 dan 1985 yang digunakan.
Sumber: 1. Ditulis informasi dari Bait al zakat di Kuwait dan 2
- Kahf, Monzer, "Laporan tentang Pengelolaan zakat di Pakistan
1407W. Perlu dicatat bahwa angka-angka untuk biaya administrasi
yang dinyatakan dalam anggaran pemerintah Pakistan mengabaikan
biaya riil dari operasi zakat sebagai lembaga pengumpulan yang
dibebankan dengan pemotongan pada sumber zakat tidak menerima
kompensasi untuk biaya yang mereka keluarkan dalam pemotongan zakat
dan memindahkannya ke dana zakat pusat. meskipun biaya pemotongan
yang dilakukan lembaga mungkin tidak signifikan saat ini, tetapi
unsur ini harus dipertimbangkan jika pengumpulan zakat menjadi
lebih agresif. Tabel III menunjukkan bahwa biaya pengelolaan di
Kuwait kurang dari yang terjadi di Pakistan, tetapi biaya Kuwait
meningkat dalam USD sedangkan Pakistan menurun. Hal ini dapat
dijelaskan oleh ekspansi berkelanjutan dari aparat administrasi di
Rumah Zakat Kuwait sedangkan administrasi zakat di Pakistan
mencapai tingkat yang stabil. Selain itu, telah terjadi kemunduran
terhadap rasio Rupee terhadap Dolar sementara rasio Dinar terhadap
Dolar tetap stabil.
Tabel IV menunjukkan tingkat biaya administratif untuk dana yang
disalurkan kepada penerima zakat yang mungkin lebih masuk akal
untuk perbandingan dari dua manajemen daripada jumlah biaya yang
absolut
Tabel IV Beban Administratif dari Setiap Ribu dana Zakat yang
didistribusikan di Pakistan Dan Kuwait (dalam mata uang lokal),
1984 dan 1985 Negara Pakistan Kuwait 1984/5 47.3 161. 1985/6 78.5
185.8
Tabel IV menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran administrasi pada
zakat sebagai persentase biaya untuk pencairan adalah 2,3-3,4 kali
lebih tinggi di Kuwait daripada di Pakistan. Tapi harus dicatat
bahwa Bait al zakat di Kuwait juga bertanggung jawab untuk
pengumpulan zakat sebagai pembayaran kepada bait tidak wajib di
Kuwait. Hal ini di samping perbedaan-perbedaan lain yang dikenal
dalam biaya tenaga kerja dan material antara kedua negara. B)
Jumlah Tenaga Kerja Terlibat dalam Zakat Keterlibatan Buruh dalam
pengumpulan dan distribusi zakat di empat negara-negara Muslim yang
dicakup oleh penelitian ini terdiri dari dua jenis: dibayar
penuh-waktu dan sukarela paruhwaktu. Pekerja penuh waktu terlibat
dalam tingkatan yang berbeda dari manajemen dan pekerja sukarela
menyumbangkan sebagian waktu mereka untuk melayani di komite dan
dewan tanpa kompensasi materi. Tabel V memberikan perkiraan jumlah
orang yang terlibat dengan zakat di empat negara-negara Muslim.
Jenis Pekerja Pekerja Penuh Waktu 15,000 265 50 Sukarelawan
Sumber: Administrasi zakat di negara-negara yang bersangkutan.
Tabel V Jumlah pekerja Zakat di Empat Negara Muslim Mesir
Yordania Kuwait N/A 18 161
Pakistan 2,000 250,000
Tabel V menunjukkan bahwa sejumlah besar orang sangat terlibat
dengan operasi zakat terutama di Pakistan. Sepanjang sebagai
relawan yang bekerja untuk zakat sangat disadari, kita menemukan
bahwa dari setiap 20.000 orang Pakistan, 50 telah memberikan
kontribusi secara sukarela bekerja untuk zakat. Angka ini turun ke
6 di Mesir, 2 di Yordania dan 1 di Kuwait. Hal ini mungkin
menunjukkan bahwa popularitas zakat dan antusiasme masyarakat untuk
Zakat lebih tinggi di Pakistan daripada di tiga negara lain di
dalam studi ini. Di sisi lain, yang berhubungan terhadap populasi5,
Kuwait memiliki jumlah tertinggi populasi dalam anggaran gaji.
Untuk setiap 500.000 populasi yang saling berhubungan, Kuwait
mempekerjakan 80 orang untuk zakat, Jordan mempekerjakan 3 dan
Pakistan hanya satu. Ini mungkin menunjukkan kemauan di pihak
Kuwait untuk memperluas operasi zakat dengan cara penganggaran.
Beberapa jenis pekerjaan yang digunakan dalam proses pengumpulan
dan distribusi zakat. Dan termasuk pekerjaan sosial, administrasi
dan manajerial. Di Pakistan, lebih dari 90% dari pekerja
penuh-waktu yang dibayar adalah jenis klerikal yang biasanya dengan
tingkat pendidikan yang rendah. Ini membuat hampir semua karyawan
di tingkat kabupaten dan kecamatan dan staf manual di tingkat
provinsi dan pusat. 10% sisanya adalah untuk kategori manajerial
dan submanagerial. Seperti komite zakat lokal yang dipercayakan
dengan tugas distribusi kepada individu dan keluarga, manajemen di
Pakistan mempekerjakan baik pekerja sosial atau peneliti
5
Data tersebut untuk tahun 1985 di MEsir dan Kuwait dan Tahun
1986 untuk Pakistan dan Yordania. Angka tersebut dibulatkan dan
komite terdiri dari 7 anggota di Pakistan dan 5 di negara-negara
lain.
Di Kuwait, sekitar 30% dari karyawan penuh-waktu adalah peneliti
sosial dengan gelar universitas yang relevan. Mereka melakukan
pekerjaan sosial mereka dengan mengunjungi calon penerima pada
rumah tinggal mereka dan dengan pertemuan rahasia dengan mereka di
lokasi bait al zakat. Sejumlah kecil pekerja penuh waktu di
Yordania terbagi di antara peneliti sosial,pekerja manual dan
pekerja kantor dan manajemen Sehubungan dengan relawan, mungkin
benar diasumsikan bahwa di Mesir, Kuwait dan Yordania sangat aktif
dan dinamis karena mereka bertanggung jawab atas pengumpulan dan
distribusi zakat, sedangkan relawan di Pakistan menerima jatah
untuk distribusi dari dana provinsi dan mereka yang berada di
daerah pedesaan mengumpulkan dan mendistribusikan 'ushr juga.
Selain itu, dengan mengubah angka-angka di atas ke dalam jam
kerja berdasarkan 35 jam kerja seminggu di Pakistan dan 36 di
Yordania dan Kuwait dan 45 minggu bekerja dalam hitungan tahun
(yaitu, tidak termasuk liburan dan hari libur) dan dengan
mengasumsikan bahwa pekerja sukarela dimasukkan ke dalam rata-rata
40 jam setiap tahun, kami mendapatkan Tabel VI yang membandingkan
jam kerja yang digunakan di empat negara Muslim dan hubungan mereka
dengan jumlah yang dicairkan dan jumlah orang yang dilayani.
Tabel VI Jam Kerja yang terikat dengan Zakat (Perkiraan), Jumlah
Dana Yang dikeluarkan | dan jumlah penerima di Empat Negara Muslim
Jam Kerja Mesir (1985) Jam kerja pekerja yang digaji (000) N/A
Yordania (1986) 29.2 Kuwait (1985) 260.8 Pakistan (1986) 3,150
Jam Kerja Sukarelawan (000) Total Jam Kerja (000) Biaya yang
dikeluarkan (M.US $) Jumlah Penerima (000) Jam Kerja pekerja yang
Digaji/ dana yang dikeluarkan (M. US$) Jam Kerja Sukarelawan/ dana
yang dikeluarkan (M. US$) Jam Kerja pekerja yang Digaji/ Penerima
(000) Jam Kerja sukarelawan/ Penerima (000) N/A
600
10.6
2.0
10,000
600
39.8
262.8
13,150
8.96
0.71
9.97
33.97
690.0
N/A
2.1**
931.4
N/A
41
26
92
67
***
***
294
N/A
124
3
1
***
***
14
* Jumlah yang dicairkan dikonversi menjadi US $ dengan
menggunakan kurs rata-rata asing dari data Bank Dunia untuk tahun
yang relevan. Jumlah dalam mata uang lokal masing-masing 6,272,
0,248, 3,0 dan 548 juta masingmasing dan nilai tukar asing
masing-masing 0,7, 0,350, 0,301 dan 16,13 ** Angka ini merupakan
jumlah penerima yang menerima bantuan langsung dari Bait al zakat
di Kuwait. Tidak termasuk proyek yatim yang melayani 3.028 anak
yatim piatu atau kegiatan di luar Kuwait, luar negeri lainnya. * *
* Karena jumlah dikumpulkan dan didistribusikan dan jumlah penerima
oleh komite sukarela tidak dilaporkan kepada administrasi angka ini
tidak dapat dihitung.
Empat baris terakhir dari Tabel VI menunjukkan jumlah jam kerja
dibayar dan sukarela digunakan untuk mendistribusikan seribu dolar
dana zakat dan untuk menghubungi seribu penerima. Tampaknya jumlah
jam kerja yang digunakan dalam operasi zakat lebih tinggi di
Pakistan daripada di Kuwait dan Yordania. Jumlah dari kedua pekerja
penuh yang dibayar dan sukarela paruh waktu lebih tinggi di
Pakistan daripada di tiga negara lainnya. Hal ini juga berlaku
untuk pekerja yang digaji dan sukarela yang dihabiskan untuk
mencairkan seribu dolar AS. Di sisi lain, jumlah yang dibayar
pekerja yang digaji untuk menghubungi seribu penerima zakat jauh
lebih tinggi di Kuwait (41 kali) daripada di Pakistan. Hal ini
dapat dijelaskan oleh tingginya biaya tenaga kerja sebelumnya
dibandingkan dengan yang sesudahnya. Namun, jumlah orangjam
sukarela yang digunakan untuk menghubungi satu, seribu penerima di
Pakistan lebih tinggi dibandingkan di Mesir (14 kali). Hal ini
mungkin disebabkan oleh ketersediaan pekerja sukarela lebih banyak
di Pakistan daripada di Mesir.
MASALAH
Judul : Studi Perbandingan Implementasi Undang-Undang Zakat di
Indonesia di Bandingkan dengan Negara yang sudah Memiliki UU
Zakat
Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Penerapan UU Zakat di Indonesia
dan Negara Lain yang sudah Menerapakan UU Zakat ? 2. Apakah Ada
pengaruh jika UU Zakat diterapkan di Indonesia ? 3. Sejauh manakah
Campur Tangan Pemerintah dalam Manajemen Zakat di Negara-Negaar
yang menerapkan UU Zakat ? 4. Apakah ada perbedaan antara Kinerja
organisasi zakat oleh Negara yang memiliki UU zakat dan Negara yang
mengelola zakatnya secara Sukarela ?