MUATAN TEKNIS SUBSTANSI KELEMBAGAAN BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI Disampaikan pada Diklat Prajabatan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2015
MUATAN TEKNIS SUBSTANSI KELEMBAGAAN
BIRO KEPEGAWAIAN SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Disampaikan padaDiklat Prajabatan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2015
2DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
NDASAR HUKUM
UU NO.8 TAHUN 1974 YANG TELAH DI UBAH DENGAN UU NO. 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
3DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
NAPARATUR SIPIL NEGARA
(UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA)
1. TELAH BERLAKU TANGGAL 15 JANUARI 2014.
2. UU NO 8 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.
3. SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MERUPAKAN PERATURAN PELAKSANAAN DARI UU NO 8 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO 43 TAHUN 1999 DINYATAKAN MASIH TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DAN BELUM DIGANTI BERDASARKAN UU INI.
WNI YANG MEMENUHI SYARAT TERTENTU, DIANGKAT
SEBAGAI PEGAWAI ASN SECARA TETAP OLEH PEJABAT
PEMBINA KEPEGAWAIAN UNTUK MENDUDUKI JABATAN
PEMERINTAHAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
ASN PROFESI
WNI YANG MEMENUHI SYARAT TERTENTU, YANG DIANGKAT
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JANGKA WAKTU
TERTENTU DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS
PEMERINTAHAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN ASN YANG BERDASARKAN PADA KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN KINERJA SECARA ADIL DAN WAJAR DENGAN TANPA MEMBEDAKAN LATAR BELAKANG POLITIK, RAS, WARNA KULIT, AGAMA, ASAL USUL, JENIS KELAMIN, STATUS PERNIKAHAN, UMUR, ATAU KONDISI KECACATAN
MANAJEMEN ASN ADALAH PENGELOLAAN ASN UNTUK MENGHASILKAN PEGAWAI ASN YANG PROFESIONAL, MEMILIKI NILAI DASAR, ETIKA PROFESI, BEBAS DARI INTERVENSI POLITIK, BERSIH DARI PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
MANAJEMEN ASN
SISTEM MERIT
PEGAWAI DAN JABATAN ASN
JENIS
PNSPasal 1
butir 3 & Pasal 7
PPPKPasal 1
butir 4 & Pasal 7
STATUS
1. Berstatus pegawai tetap
2. Memiliki NIP secara nasional
3. Sebagai pembuat kebijakan
4. Dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi pemerintahan
1. Diangkat dengan Perjanjian Kerja
2. Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja
3. Melaksanakan Tugas Pemerintahan
4. Menduduki Jabatan Fungsional
JABATAN ASN
JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)a. Jab. Pimpinan Tinggi Utama (Setara Eselon I)
b. Jab. Pimpinan Tinggi Madya (Setara Eselon I)
c. Jab. Pimpinan Tinggi Pratama (Setara Eselon II)
JABATAN ADMINISTRASI (JA)a. Jabatan Administrator (Setara Eselon III)
b. Jabatan Pengawas (Setara Eselon IV)
c. Jabatan Pelaksana (Setara Eselon V atau JF Umum)
JABATAN FUNGSIONAL (JF)
a. Keahlian (Utama, Madya, Muda dan Pertama)
b. Keterampilan (Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula)
UNDANG-UNDANGAPARATUR SIPIL NEGARA
STRUKTUR:• 15 Bab• 141 Pasal
PEGAWAI:• Pegawai Negeri Sipil• Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN
UNDANG UNDANGPOKOK KEPEGAWAIAN
STRUKTUR:• 6 Bab• 41 Pasal
PEGAWAI:• Pegawai Negeri Sipil• Tentara Nasional Indonesia• Kepolisian Negara RI
JABATAN:• Jabatan Administrasi• Jabatan Fungsional• Jabatan Pimpinan Tinggi
JABATAN:• Jabatan Struktural• Jabatan Fungsional
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
NO MANAJEMEN PNS MANAJEMEN PPPK
1 penyusunan dan penetapan kebutuhan
penetapan kebutuhan
2 pengadaan pengadaan
3 pangkat dan jabatan
4 pengembangan karier pengembangan kompetensi
5 pola karier
6 promosi
7 mutasi
8 penilaian kinerja penilaian kinerja
9 penggajian dan tunjangan penggajian dan tunjangan
10 penghargaan pemberian penghargaan
11 disiplin disiplin
12 pemberhentian pemutusan hubungan perjanjian kerja
13 pensiun dan tabungan hari tua
14 perlindungan perlindungan
MANAJEMEN ASN
PENETAPAN KEBUTUHAN
PENGADAAN
PENGEMBANGAN
PENILAIAN KINERJA
DISIPLIN
PENGHARGAAN
PEMBERHENTIAN
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
JAMINAN PENSIUN & JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
123456789
10
ANJAB dan ABK dengan e-formation
Sistem registrasi on-line dan seleksi menggunakan CATBerdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi; open recruitment; serta diklat merupakan hak pegawai ASNBerdasarkan SKP dan penilaian 3600
Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai
Berdasarkan kinerja
Tidak mencapai kinerja
Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan; tunjangan berbasis kinerja; tingkat kemahalan sesuai indeks wilayahSemangat fully funded
Sistem jaminan sosial nasional dan bantuan hukum
REFORMASI MANAJEMEN ASN
Efektivitas peraturan perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain
Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)
Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel
Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah
Pelayanan Publik Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk
SDM Aparatur Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi
10
PERMASALAHAN BIROKRASI
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
Kondisi Birokrasi (IMPIAN) Yang Diinginkan
MAKNA REFORMASI BIROKRASI
Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit
Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit
Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa
Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa
Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru
Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru
REFORMASI BIROKRASI HARUS DIRENCANAKAN DENGAN BAIK
GRAND DESIGN
ROAD MAP
Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan
menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih,
efisien, efektif, dan produktif).
(Sumber: Roadmap RB Kemenkes)
AREA PERUBAHANAREA
1. Organisasi
2. Tatalaksana
3. Peraturan Perundang-undangan
4. Sumber Daya Manusia Aparatur
5. Pengawasan
6. Akuntabilitas
7. Pelayanan Publik
8. Mind set dan Culture set Aparatur
HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi
dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
1 • Penataan Jumlah dan distribusi PNS.
2 • Sistem Seleksi CPNS.
3 • Promosi PNS secara Terbuka.
4 • Profesionalisasi PNS.
5• Penguatan sistem disiplin dan Etika
SDM Aparatur.
6• Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Negeri.
7 • Penyempurnaan Sistem Pensiun.
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG SDM APARATUR
VISI KEMENTERIAN KESEHATAN
MISI KEMENTERIAN KESEHATAN
“MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”
• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.
• Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
• Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.
• Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
PRIORITAS DAN AREA PERUBAHAN REFORMASI KESEHATAN
17
1.Jamkesmas
5. Yankes DTPK
3. Obat/ Alkes dan Jamu
4. Reformasi Birokrasi
2. BOK
6. PDBK
7. World Class Hospital
Prioritas I. Pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan
dasar pelayanan medik dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar promotif dan preventif
II. Ketersediaan obat/alkes esensial KIA/KB, Penanggulangan Penyakit, pengembangan obat tradisional (jamu)
III. Kelembagaan, budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi, SDM Kesehatan
IV. Penanganan wilayah bermasalah kesehatan
V. Pengembangan pelayanan medik unggulan
Area Perubahan
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PILAR REFORMASI KESEHATAN
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kelas Dunia
“MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”
Reformasi Kesehatan
1. Manajemen Perubahan2. Penataan Peraturan Perundang-
undangan3. Penataan dan Penguatan Organisasi4. Penataan Tata laksana5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur6. Penguatan Pengawasan7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
PROGRAM RB 2010-2014 KEMENKES
20
HAK PNS GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS
CUTI
JAMINAN PENSIUN DAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
HAK CPNS MEMPEROLEH GAJI SEBESAR 80% DARI GAJI POKOK PNS (KEP
KEPALA BKN NO 11 TAHUN 2002) MENERIMA TUNJANGAN KINERJA SEBESAR 80% DARI JUMLAH
TUNJANGAN KINERJA SESUAI JABATAN YANG AKAN DIDUDUKI (PERMENKES NO 40 TAHUN 2014) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKES NO 83 TAHUN 2013
MEMPEROLEH CUTI TAHUNAN BAGI CPNS YANG TELAH BEKERJA SECARA TERUS MENERUS SELAMA 1 TAHUN (PP NO 24 TAHUN 1976).
21
CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN
1. WAJIB MENJALANI MASA PERCOBAAN
3. WAJIB UNTUK MENJALANI ORIENTASI CPNS PADA UNIT KERJA DIMANA YANG BERSANGKUTAN DITEMPATKAN
2. MASA PERCOBAAN DILAKSANAKAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN
4. CPNS YANG AKAN DIANGKAT MENJADI PNS HARUS MEMENUHI PERSYARATAN: a. LULUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN b. SEHAT JASMANI DAN ROHANI
5. CPNS YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD ANGKA (4) DIANGKAT MENJADI PNS OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.
6. CPNS YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD ANGKA (4) DIBERHENTIKAN SEBAGAI CPNS.
7. SETIAP CPNS PADA SAAT DIANGKAT MENJADI PNS WAJIB MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI.
PENILAIAN PRESTASI KERJA
merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan
atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai.
Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil dikenal dengan DP-3 yang diatur dalam PP 10 Th. 1979.
PENGERTIAN
untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem
prestasi kerja.TUJUAN
DASAR HUKUMPP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
23
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP NO. 46 TH 2011
TUJUAN :
MENJAMIN OBJEKTIVITAS PEMBINAAN PNS YANG DILAKUKAN BERDASARKAN SISTEM PRESTASI KERJA DAN SISTEM KARIER YANG DITITIKBERATKAN PADA SISTEM PRESTASI KERJA
UNSUR :
a. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)b. PERILAKU KERJA
PERATURAN PEMERINTAH INI MULAI DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 2014
SETIAP PNS (TERMASUK CPNS) WAJIB MEMBUAT SKP BERDASARKAN RENCANA KERJA TAHUNAN INSTANSI
SETIAP PNS WAJIB MENCAPAI SASARAN KERJA PEGAWAI YANG DITETAPKAN (PP NO. 53 TAHUN 2010 PASAL 3 TTG DISIPLIN PNS (KEWAJIBAN NO 12) ANTARA 25 % - 50 % : HUKUMAN DISIPLIN SEDANG KURANG DARI 25 % : HUKUMAN DISIPLIN BERAT
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL, YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG:1. PEKERJAAN: PERENCANAAN SDM DAN PERENCANAAN
PERANCANGAN PEKERJAAN DLM ORGANSASI;2. PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN: REKRUTMEN, SELEKSI,
PENEMPATAAN DALAM JABATAN;3. PENGEMBANGAN: POLA KARIR DAN DIKLAT;4. PENGHARGAAN: KENAIKAN PANGKAT, GAJI, TUNJANGAN
PRESTASI KERJA, PROMOSI DAN KOMPENSASI;5. DISIPLIN: PENINGKATAN KINERJA DAN KEWAJIBAN PEGAWAI
MEMATUHI PERATURAN TTG DISIPLIN PEGAWAI.
MANFAATD
IKLA
T P
RA
JAB
ATA
N
PRINSIP PENILAIAN :
a. OBJEKTIF
b. TERUKUR
c. AKUNTABEL
d. PARTISIPATIF
e. TRANSPARAN.
UNSUR PENILAIAN :
f. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) = 60%
g. PERILAKU KERJA = 40%
PRINSIP DAN UNSUR PENILAIAN
SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA
27
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENILAIAN PRESTASI KERJA DILAKUKAN DENGAN CARA MENGGABUNGKAN PENILAIAN SKP DENGAN PENILAIAN PERILAKU KERJA SKP; BOBOT 60%, MELIPUTI ASPEK-ASPEK:
a. KUANTITASb. KUALITAS c. WAKTU DANd. BIAYA
PERILAKU KERJA; 40%, MELIPUTI ASPEK-ASPEK: a. ORIENTASI PELAYANAN b. INTEGRITAS c. KOMITMEN d. DISIPLIN e. KERJASAMA f. KEPEMIMPINAN
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ADALAH TUGAS POKOK JABATAN:
1. DITETAPKAN TARGET SASARAN KERJA YG HARUS DICAPAI DALAM KURUN WAKTU PENILAIAN SBG INDIKATOR KEBERHASILAN KERJA (sbg KONTRAK KERJA);
2. BERSIFAT NYATA DAN TERUKUR;3. MELIPUTI ASPEK KUANTITAS, KUALITAS, WAKTU,
DAN BIAYA;4. HARUS DISETUJUI PEJABAT PENILAI, BILA SKP YG
DISUSUN PNS TDK DISETUJUI PEJABAT PENILAI, DISERAHKAN KE ATASAN PEJABAT PENILAI DAN BERSIFAT FINAL;
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
29
5. SKP DITETAPKAN SETIAP BULAN JANUARI;6. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIFITAS YG
BERMANFAAT BAGI ORGANISASI, HASILNYA DINILAI SEBAGAI BAGIAN DARI CAPAIAN SKP;
7. SETIAP INSTANSI WAJIB MENYUSUN DAN MENETAPKAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN BERDASARKAN PEDOMAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
a. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATANTUGAS POKOK YANG DILAKUKAN HARUS DIDASARKAN PADA RINCIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG JABATAN SESUAI YANG DITETAPKAN DALAM STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI.
B. SASARAN KERJA YANG AKAN DICAPAISETIAP PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN DITETAPKAN SESUAI DENGAN SASARAN KERJA YANG AKAN DICAPAI SEBAGAI PENETAPAN BIDANG TUGAS PRESTASI KUNCI UNTUK INDIKATOR KEBERHASILAN KERJA.
UNSUR-UNSUR SKPD
IKLA
T P
RA
JAB
ATA
N
C. TARGET
SETIAP PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN YANG TELAH DITETAPKAN SASARAN YANG AKAN DICAPAI HARUS DITETAPKAN TARGET YANG DIWUJUDKAN DENGAN JELAS SEBAGAI UKURAN PRESTASI KERJA, BAIK DARI ASPEK KUANTITAS, KUALITAS, WAKTU DAN/ATAU BIAYA.
D. TUGAS TAMBAHAN DAN/ATAU KREATIVITAS
SELAIN MELAKUKAN KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN APABILA ADA TUGAS TAMBAHAN TERKAIT DENGAN JABATAN DAPAT DITETAPKAN MENJADI TUGAS TAMBAHAN DAN/ATAU KREATIFITAS DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN.
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI
1. PENILAIAN PRESTASI KERJA DILAKSANAKAN OLEH PEJABAT PENILAI SEKALI DALAM 1 (SATU) TAHUN PADA AKHIR DESEMBER, MAKSIMAL AKHIR JANUARI TAHUN BERIKUTNYA.
2. DALAM HAL REALISASI KERJA MELEBIHI DARI TARGET MAKA PENILAIAN SKP CAPAIANNYA DAPAT LEBIH DARI 100 (SERATUS).
3. SKP YANG TIDAK TERCAPAI YANG DIAKIBATKAN OLEH FAKTOR-FAKTOR DILUAR KEMAMPUAN INDIVIDU PNS, PENILAIAN DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN KONDISI PENYEBABNYA.
4. NILAI PRESTASI KERJA PNS DINYATAKAN DENGAN ANGKA DAN SEBUTAN.
91 – KEATAS : SANGAT BAIK 76 – 90 : BAIK 61 – 75 : CUKUP 51 – 60 : KURANG 50 KEBAWAH : BURUK
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
1. ASPEK KUANTITAS
MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI SASARAN KERJA DENGAN TARGET KUANTITAS
PENILAIAN TARGET D
IKLA
T P
RA
JAB
ATA
N
Nilai Keterangan
91-100 Hasil kerja sempurna,dan pelayanan di atas Standar yang ditentukan tidak ada kesalahan, tidak ada revisi.
76-90 Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil,tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai Standar
61-75 Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan
51-60 Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan
<=50 Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan
2. ASPEK KUALITASD
IKLA
T P
RA
JAB
ATA
N
3. ASPEK WAKTU :
TINGKAT EFISIENSI ASPEK WAKTU YANG DAPAT DITOLERANSI ADALAH <= 24%
ARTINYA BILA REALISASI WAKTU SESUAI TARGET NILAI BAIK = 76
BILA REALISASI WAKTU LEBIH CEPAT ANTARA 1 S.D 24% NILAI AMAT BAIK = 91 S.D 100
BILA WAKTU MELEBIHI TARGET ATAU LEBIH CEPAT DARI 24%, NILAI SEDANG S.D BURUK
ASPEK BIAYA PERHITUNGAN PENILAIANNYA SAMA DENGAN ASPEK WAKTU.
4. ASPEK BIAYA :
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIFITAS
TUGAS TAMBAHAN:
NoTugas Tambahan Dalam Satu Tahun Nilai
1. 1 s.d. 3 kegiatan 1
2. 4 s.d. 6 kegiatan 2
3. 7 kegiatan atau lebih
3
KREATIFITAS :No Kreatifitas Nilai
1.Penemuan Baru, bermanfaat bagi Unit Kerja
3
2.Penemuan Baru, bermanfaat bagi instansi
6
3.Penemuan Baru, bermanfaat bagi Negara
12
1. PENILAIAN PERILAKU KERJA MELIPUTI ASPEK:
1) ORIENTASI PELAYANAN2) INTEGRITAS3) KOMITMEN4) DISIPLIN5) KERJASAMA6) KEPEMIMPINAN (BAGI PEJABAT STRUKTURAL ATAU YANG DITUNJUK)
2. PENILAIAN PERILAKU DILAKUKAN MELALUI PENGAMATAN OLEH PEJABAT PENILAI TERHADAP PNS SESUAI KRITERIA YANG DITENTUKAN (PEJABAT PENILAI WAJIB MEMPUNYAI LOG BOOK HASIL PENGAMATAN);
3. PEJABAT PENILAI DALAM MELAKUKAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS DAPAT MEMPERTIMBANGKAN MASUKAN DARI PEJABAT PENILAI LAIN YANG SETINGKAT DI LINGKUNGAN UNIT KERJA MASING-MASING;
4. NILAI PERILAKU KERJA DAPAT DIBERIKAN PALING TINGGI 100 (SERATUS).
PERILAKU KERJAD
IKLA
T P
RA
JAB
ATA
N
Contoh: Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. Bobot nilai unsur SKP 60% dan perilaku kerja 40% .
4. UNSUR YANG DINILAI JUMLAH
a. Sasaran Kerja PNS (SKP) 86 x 60 % 51,60
b. Perilaku Kerja
1. Orientasi Pelayanan 90 Baik
2. Integritas 90 Baik
3. Komitmen 90 Baik
4. Disiplin 90 Baik
5. Kerjasama 90 Baik
6. Kepemimpinan - -
Jumlah 450 -
Nilai rata – rata 90 -
Nilai Perilaku Kerja 90 x 40 % 36,00
Nilai Prestasi Kerja 87,60 (Baik)
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)
1. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN SEBAGAI PEJABAT PENILAI DAN/ATAU ATASAN PEJABAT PENILAI YANG TERTINGGI.
2. PEJABAT PENILAI WAJIB MELAKUKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA TERHADAP SETIAP PNS DILINGKUNGANNYA (MINIMAL SUDAH MEMBAWAHKAN 6 BULAN)
3. PEJABAT PENILAI DALAM MELAKUKAN PENILAIAN PERILAKU PNS DAPAT MEMPERTIMBANGKAN MASUKAN DARI PEJABAT PENILAI LAIN YANG SETINGKAT DILINGKUNGANNYA.
4. HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA DIBERIKAN KEPADA PNS, WAJIB DI TANDATANGANI DAN DIKEMBALIKAN 14 HARI. BILA TIDAK DIANGGAP SAH, WALAU TIDAK ADA TANDATANGAN PNS YBS.
5. PEJABAT PENILAI WAJIB MENYAMPAIKAN HASIL PENILAIAN KEPADA ATASANNYA PALING LAMA 14 HARI.
6. ATASAN PEJABAT PENILAI WAJIB MEMERIKSA HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA.
7. HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA BERLAKU SETELAH ADA PENGESAHAN DARI ATASAN PEJABAT PENILAI.
PEJABAT PENILAI, ATASAN PENILAI DAN PELAKSANAAN PENILAIAN
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
1. PNS DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN SECARA HIRARKI PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI SEJAK DITERIMA HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA.
2. ATASAN PEJABAT PENILAI WAJIB MEMERIKSA DENGAN SEKSAMA HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA YANG DISAMPAIKAN KEPADANYA MEMINTA PENJELASAN KEPADA PEJABAT PENILAI DAN PNS YANG DINILAI.
3. ATASAN PEJABAT PENILAI WAJIB MENETAPKAN HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN BERSIFAT FINAL.
4. DALAM HAL TERDAPAT ALASAN-ALASAN YANG CUKUP, ATASAN PEJABAT PENILAI DAPAT MELAKUKAN PERUBAHAN NILAI PRESTASI KERJA PNS
KEBERATAN ATAS PENILAIAND
IKLA
T P
RA
JAB
ATA
N
1. PENILAIAN BAGI PNS YANG BEKERJA DILUAR INSTANSI INDUKNYA:
a. PNS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA ATAU PIMPINAN/ANGGOTA LEMBAGA NON STRUKTURAL DAN TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN ORGANIKNYA DILAKUKAN OLEH PIMPINAN INSTANSI YANG BERSANGKUTAN.
b. PNS YANG DIPERBANTUKAN/DIPEKERJAKAN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA DILAKUKAN OLEH PEJABAT PENILAI DIMANA YANG BERSANGKUTAN BEKERJA.
c. PNS YANG DIPERBANTUKAN/ DIPEKERJAKAN PADA NEGARA SAHABAT, LEMBAGA INTERNASIONAL, ORGANISASI PROFESI, DAN BADAN-BADAN SWASTA YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH DILAKUKAN OLEH PIMPINAN INSTANSI INDUKNYA ATAU PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK
2. PENILAIAN BAGI PNS YANG TUGAS BELAJAR
a. PNS YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DI DALAM NEGERI DILAKUKAN OLEH PEJABAT PENILAI DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN-BAHAN PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG DIBERIKAN OLEH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI ATAU SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN.
b. PNS YANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI DILAKUKAN OLEH PEJABAT PENILAI DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN-BAHAN PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG DIBERIKAN OLEH PIMPINAN PERGURUAN TINGGI ATAU SEKOLAH MELALUI KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI NEGARA YANG BERSANGKUTAN.
KETENTUAN LAIND
IKLA
T P
RA
JAB
ATA
N
3. PNS YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBANa. PNS YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA ATAU
PIMPINAN/ANGGOTA LEMBAGA NONSTRUKTURAL DAN DIBERHENTI-KAN DARI JABATAN ORGANIKNYA;
b. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA;c. MASA PERSIAPAN PENSIUN;d. DIBERHENTIKAN SEMENTARA, DIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN.e. BAGI PNS YANG MELAKUKAN TUGAS BELAJAR DAN
DIPERBANTU-KAN/ DIPEKERJAKAN PADA NEGARA SAHABAT, LEMBAGA INTERNASIONAL, ORGANISASI PROFESI, DAN BADAN-BADAN SWASTA YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH.
4. PENILAIAN PRESTASI KERJA BAGI PNS DIATUR TERSENDIRI DALAM PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
TUNJANGAN KINERJA DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI SETIAP BULAN BERDASARKAN KEHADIRAN DAN PRESTASI KERJA;
TUNJANGAN KINERJA TIDAK DIBERIKAN KEPADA:
1. PEGAWAI YANG TIDAK MEMPUNYAI TUGAS/JABATAN/PEKERJAAN;2. PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN UNTUK SEMENTARA WAKTU
ATAU DINONAKTIFKAN; 3. PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT ATAU TIDAK
DENGAN HORMAT; 4. PEGAWAI YANG DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN PADA INSTANSI
LAIN DI LUAR KEMENTERIAN KESEHATAN; 5. PEGAWAI YANG DIBERIKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN
NEGARA;6. PEGAWAI YANG MENJABAT FUNGSIONAL DOSEN YANG TELAH
MENDAPAT SERTIFIKASI DOSEN; ATAU 7. PEGAWAI YANG BEBAS TUGAS UNTUK MENJALANI MASA
PERSIAPAN PENSIUN.
PENERIMA TUNJANGAN KINERJA
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATANPERMENKES NO 83 TH 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
TUNJANGAN KINERJA DIHITUNG
BERDASARKAN
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
KEHADIRAN
PRESTASI KERJA
(SKP & PERILAKU KERJA)
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
1. Kehadiran dihitung berdasarkan hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi dan/atau hari penugasan di luar satuan organisasi.
2. Hari kerja ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
3. Jam kerja ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu terhitung: Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 - 16.00 Waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00 Hari Jumat : Pukul 07.30 - 16.30 Waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA: a. Tidak berlaku untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang
ditetapkan oleh pemerintah.b. Untuk satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
yang tugasnya bersifat khusus diatur dengan Peraturan Menteri.c. Bagi Pegawai yang menjalani:
pendidikan dan pelatihan, atau tugas belajar
disesuaikan dengan hari dan jam pelaksanaan kegiatan tersebut serta dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
Setiap Pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas ditempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
Pegawai yang terlambat hadir di tempat kerja dalam batas waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit diwajibkan mengganti sebanyak jumlah menit waktu keterlambatan pada hari yang sama.
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
Rekam kehadiran dilakukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
Rekam kehadiran secara manual dapat dilakukan jika:1. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami
kerusakan/tidak berfungsi;2. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara
elektronik;3. terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam
dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan; dan/atau
4. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik.
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
Setiap Pegawai yang mendapatkan penugasan di luar satuan organisasi masing-masing wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan.
Kehadiran tersebut harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung atau pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.
Surat tugas harus mencantumkan keterangan wajib atau tidaknya Pegawai yang bersangkutan untuk melakukan rekam kehadiran pada satuan organisasi asal Pegawai yang bersangkutan sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas.
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenai bagi Pegawai yang:a. tanpa alasan yang sah:
1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari.2. terlambat masuk kerja tanpa mengganti waktu keterlambatan, sebesar
persentase tertentu Lampiran I.3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu Lampiran II.4. tidak berada di tempat tugas, sebesar 1% (satu persen) untuk setiap 1 (satu)
hari.5. tidak melakukan rekam kehadiran, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk
setiap 1 (satu) kali kejadian.
b. dikenai hukuman disiplin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
c. dikenai pemberhentian sementara dari jabatan negeri, dengan ketentuan:
1. bagi Pegawai diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara;
2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
Pengurangan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
Pengurangan Tunjangan Kinerja tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah:a. alasan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit
dari dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. alasan karena cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung.
POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
LAMPIRAN I: PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT TERLAMBAT MASUK KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TINGKAT KETERLAMBATAN
(TL)LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE
PENGURANGAN (%)
TL 1 1 menit s.d < 31 menit 0,5
TL 2 31 menit s.d < 61 menit 1
TL 3 61 menit s.d < 91 menit 1,25
TL 4≥ 91 menit dan/atau tidak
mengisi daftar hadir masuk kerja
1,5
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
LAMPIRAN II: PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA AKIBAT PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA
(PSW)
LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM
WAKTUNYA
PERSENTASEPENGURANGAN (%)
PSW 1 1 menit s.d < 31 menit 0,5
PSW 2 31 menit s.d < 61 menit 1
PSW 3 61 menit s.d < 91 menit 1,5
PSW 4≥ 91 menit dan / atau
tidak mengisi daftar hadir pulang kerja
2
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan berdasarkan: a. kelas jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan;b. penetapan daftar penerima tunjangan kinerja; danc. sesuai pola perhitungan Tunjangan Kinerja dengan
ketentuan yang ada dalam Permenkes. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang
merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan, Tunjangan Kinerjanya dibayarkan jabatan struktural.
Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
58
PENGADAAN PEGAWAI
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
59PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
REKRUITMEN PNS
1. FORMASI : PP 97 TAHUN 2000 YANG TELAH DI UBAH DENGAN PP 34 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI PNS
2. PENGADAAN : PP 98 TAHUN 2000 YANG TELAH DI UBAH DENGAN PP 78 TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN PNS DAN PP 48/2005 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PP 56/2012 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS.
1. FORMASI : PP 97 TAHUN 2000 YANG TELAH DI UBAH DENGAN PP 34 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI PNS
2. PENGADAAN : PP 98 TAHUN 2000 YANG TELAH DI UBAH DENGAN PP 78 TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN PNS DAN PP 48/2005 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PP 56/2012 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS.
60PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
61PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
FORMASI PNS
JUMLAH DAN SUSUNAN PANGKAT PNS YG DI PERLUKAN DLM SUATU SATUAN ORGANISASI NEGARA UNTUK MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN JANGKA WAKTU TERTENTU.
FORMASI PNS TERDIRI DARI : - PUSAT - DAERAH
PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
62
MEKANISME PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI (PUSAT/UPT):
ANALISAKEBUTUHAN
KEBUTUHANPER JABATAN
RENCANAKEBUTUHAN
PEGAWAI
SESUAI KEBUTUHAN& TUPOKSI
UNIT ORGANISASI
TOOLS (MENPAN & BKN)• DATA KEBERADAAN (BEZETTING)• DATA MUTASI (PENSIUN & PINDAH)• DATA PENGEMBANGAN PEGAWAI (IJIN BELAJAR/TUBEL)• JENIS PEKERJAAN • SIFAT PEKERJAAN • KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA
A L O K A S I F O R M A S I
STANDAR KEBUTUHAN MISAL : RUMAH SAKIT KUSTA KELAS A UNTUK DOKTER UMUM = 10 (TENAGA TETAPNYA 5), DLL(SUMBER PERMENKES NOMOR 340 TAHUN 2010)
PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
63
ALUR PENETAPAN FORMASI
SE BKN No. K26
Tgl 18 Jan 2010
Desk Formasi 29 UPT didampingi dengan Unit
UtamaTgl 12 s/d 14 Agst 2010
Rapat Alokasi Formasi para Ses Unit Utama
Tgl 06 Agst 2010
PERSETUJUAN PRINSIPSurat MENPAN-RB
No. 545.F/M.PAN-RB/07/2010 Tgl 22 Juli 2010
4.180
Penyampaian Formasi - MENPAN-RB - BKN No. Kp.01.02.1.2.A.0673 Tgl 29 Maret 2010
Penyusunan Bezetting
Feb s/d Maret 2010
SE ROPEG No.KP.01.02.1.3.0012
Tgl 10 Feb 2010
Penyampaian Rincian Alokasi Formasi
No. Kp.01.02.1.3.A.0974Tgl 30 Agst 2010
Penyusunan Rincian Alokasi Formasi
Tgl 14 s/d 30 Agst 2010
Penetapan MenPAN-RBKeputusan MENPAN-RB
No. 239 Tahun 2010Tgl 20 September 2010
A
ALUR PENYUSUNAN FORMASI CPNS PELAMAR UMUM KEMENTERIAN KESEHATAN TH 2010
PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI ASN
THN 2014 DIMULAI BERBASIS IT
SISTEM INFORMASI ASN PALING LAMA THN 2015 DILAKSANAKAN SCR NASIONAL (Ps 133 UU ASN)
65
ANALISIS JABATAN
PETA JABAT
AN
ANALISIS BEBAN KERJA
KEBUTUHAN ASN
ya
Jam Kerja Efektif Pegawai: 1250 Jam/tahun
PERMENPAN NO. 33 TAHUN 2011
PERMENPAN NO. 26 TAHUN 2011
5 Tahun
KEKURANGAN
FORMASI PNS & PPPK
PERHITUNGAN KEBUTUHANPEGAWAI ASN
KRITERIA PENENTUAN FORMASI
ANJAB DAN ABK
RASIO BELANJA PEGAWAI
BEZZETING
RASIO ASN THD PENDUDUK
RASIO ASN THD LUAS WILAYAH
BUP
RASIO JFT
BERDASARKAN PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEPAT UNTUK DAERAH
67PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
PENGADAAN PNS
KEGIATAN UNTUK MENGISI FORMASI YG LOWONG
MULAI DARI :A. PERENCANAANB. PENGUMUMANC. PELAMARAND. PENYARINGANE. PENGANGKATAN CPNSF. PENGANGKATAN MENJADI PNS
68PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
PRINSIP PENGADAAN CPNS
NETRAL, OBJEKTIF, AKUNTABEL, BEBAS KKNTRANSPARAN, DIUMUMKAN SECARA LUAS
KEPADA MASYARAKATTIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUNHASIL UJIAN DIOLAH SECARA KOMPUTER
69PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
PENGUMUMAN FORMASI
LOWONGAN FORMASI PNS DIUMUMKAN SELUAS-LUASNYA 15 HARI SEBELUM TGL PENERIMAAN LAMARANDALAM PENGUMUMAN DICANTUMKAN :
JUMLAH DAN JENIS JABATAN YG LOWONGSYARAT YG HARUS DIPENUHIALAMAT DAN TEMPAT LAMARAN DITUJUKANBATAS WAKTU PENGAJUAN LAMARAN
70PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
SYARAT YANG HARUS DIPENUHI PELAMAR
1.WARGA NEGARA INDONESIA2.BERUSIA SERENDAH-RENDAHNYA 18 TAHUN DAN SETINGGI-TINGGINYA 35 TAHUN3.TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, KARENA MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA KEJAHATAN4.TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA5.TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON/PEGAWAI NEGERI6.MEMPUNYAI PENDIDIKAN, KECAKAPAN, KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN7.BERKELAKUAN BAIK8.SEHAT JASMANI DAN ROHANI9.BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH10.SYARAT LAIN YANG DITENTUKAN DALAM PERSYARATAN JABATAN.
71PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
ALUR DAN MEKANISME SELEKSI CPNS PELAMAR UMUM
SUB TIM PANITIA
PROVINSI
TIM PENGADAAN
PUSAT
REGISTRASI ON-LINE
KIRIM BERKAS
VERIFIKASI BERKAS
VALIDASI
KARTU UJIAN
SELEKSI MENGGUNAKAN
CAT
PROSES KELULUSAN
PENGUMUMAN KELULUSAN
PELAMAR
PENGUMUMAN LULUS ADM
72PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
PENINGKATAN STATUS CPNS MENJADI PNS (PASAL 64 UU NO 5 TAHUN 2014)
CPNS YG TELAH MENJALANKAN MASA PERCOBAAN SELAMA 1 TAHUN.
73PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
PENINGKATAN STATUS KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN
PERSYARATAN UMUM1. TELAH MENJALANKAN MASA PERCOBAAN SELAMA 1
(SATU) TAHUN.2. LULUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN3. SEHAT JASMANI DAN ROHANI
PERSYARATAN BERKAS1. PRINT OUT USUL ONLINE YANG TELAH DITANDATANGANI
DAN DISTEMPEL DINAS 2. FOTOCOPY SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN (STPPL) YANG TELAH DILEGALISIR 3. SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI DARI
DOKTER PENGUJI TERSENDIRI ATAU TIM PENGUJI KESEHATAN (TPK)
4. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN TUGAS (SPMT) 5. HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
ALUR PROSES
74
PENINGKATAN STATUS KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN
PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
PENINGKATAN STATUS LEBIH DARI 2 (DUA) TAHUN PERSYARATAN UMUM
1. MENJALANKAN MASA PERCOBAAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN.2. LULUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN3. SEHAT JASMANI DAN ROHANI
75
PERSYARATAN BERKAS1. PRINT OUT USUL ONLINE YANG TELAH DITANDATANGANI DAN
DISTEMPEL DINAS 2. FOTOCOPY SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(STPPL) YANG TELAH DILEGALISIR 3. SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI DARI DOKTER
PENGUJI TERSENDIRI ATAU TIM PENGUJI KESEHATAN (TPK) 4. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN TUGAS (SPMT) 5. HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS6. ALASAN KETERLAMBATAN PENGUSULAN SEHINGGA LEBIH DARI 2
(DUA) TAHUN
PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
MEKANISME USUL ONLINE PENINGKATAN STATUS CPNS MENJADI PNS
76
1. UPT MELAKUKAN USUL ONLINE PENINGKATAN STATUS CPNS MENJADI PNS MELALUI WEBSITE BIRO KEPEGAWAIAN
2. MENCETAK PRINT OUT USUL ONLINE DAN DISERTAKAN DALAM KELENGKAPAN BERKAS USUL SESUAI PERSYARATAN YANG TELAH DITENTUKAN
3. MENGIRIM BERKAS USUL PENINGKATAN STATUS CPNS MENJADI PNS TERSEBUT KE BIRO KEPEGAWAIAN/UNIT UTAMA
77PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
PEMBERHENTIAN CPNS
MENGAJUKAN BERHENTI TIDAK MEMENUHI SYARAT SEHAT JASMANI DAN ROHANI TIDAK LULUS DIKLAT PRAJABATANTIDAK MENUNJUKKAN KECAKAPAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASSIKAP DAN BUDI PEKERTI YG TIDAK BAIK DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG PADA WAKTU MELAMAR SENGAJA MEMBERIKAN BUKTI YANG TIDAK BENARDIHUKUM PENJARA/KURUNGAN MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK
PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
PERSYARATAN BERKAS
1. PRINT OUT USUL ONLINE YANG TELAH DITANDATANGANI DAN DISTEMPEL DINAS
2. FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PNS (DILEGALISIR)
3. FOTO HITAM PUTIH TERBARU BERUKURAN 2 X 3 CM SEBANYAK 2 (DUA) LEMBAR
78
USUL PEMBUATAN KARTU PEGAWAI (KARPEG) ALUR PROSES
PEN
GA
DA
AN
P
EG
AW
AI
PERSYARATAN BERKAS1. PRINT OUT USUL ONLINE
YANG TELAH DITANDATANGANI DAN DISTEMPEL DINAS
2. FOTOCOPY SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PNS (DILEGALISIR)
3. LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA DIKETAHUI DIKETAHUI OLEH ATASAN LANGSUNG (SESUAI FORM BKN)
4. DAFTAR KELUARGA DIKETAHUI OLEH ATASAN LANGSUNG (SESUAI FORM BKN)
5. FOTO HITAM PUTIH TERBARU SUAMI/ISTRI DARI PNS YANG BERUKURAN 2 X 3 CM SEBANYAK 2 (DUA) LEMBAR
6. FOTOCOPY AKTA NIKAH YANG DILEGALISIR
79
USUL PEMBUATAN KARTU ISTRI/SUAMI (KARIS/KARSU)
ALUR PROSES
80
MUTASI PEGAWAI
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
81
MU
TA
SI
PEG
AW
AI KENAIKAN PANGKAT
SISTEM KENAIKAN PANGKAT1. REGULER 2. PILIHAN :
¨ STRUKTURAL¨ FUNGSIONAL¨ TUBEL¨ PENYESUAIAN IJASAH¨ PRESTASI KERJA LUAR BIASA BAIKNYA¨ PENEMUAN BARU YG BERMANFAAT BG NEGARA¨ DPK / DPB SECARA PENUH DILUAR INS. INDUK YG
DLM KEDUDUKAN SEBAGAI PIMPINAN (PENYETARAAN ESELON) / FUNGSIONAL
¨ PEJABAT NEGARA3. KP ANUMERTA (TEWAS DALAM TUGAS)4. KP PENGABDIAN (MENINGGAL ATAU MENCAPAI BUP)5. KP PENGABDIAN KARENA CACAT DINAS
PP NO. 99 TAHUN 2000 Jo. PP NO. 12 TAHUN 2002
82
SYARAT KENAIKAN PANGKAT REGULER
UMUM : SURAT PENGANTAR / USUL KENAIKAN PANGKAT TIDAK MENDUDUKI JAB STRUK / FUNGSIONAL TIDAK MELAMPAUI PANGKAT ATASAN SESUAI JENJANG PENDIDIKAN MEMILIKI MK KEPANGKATAN TERAKHIR 4 TH HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS 2 TH
TERAKHIR KELENGKAPAN ADM ( COPY SK CPNS, COPY SK PNS,
COPY SK KP TERAKHIR, COPY KARPEG, COPY SK JABATAN STRUKTURAL)
KHUSUS :PINDAH GOL II III IV UJIAN DINAS
MU
TA
SI
PEG
AW
AI
83
JENJANG PANGKAT PNS (REGULER)BERDASARKAN PENDIDIKAN( PP 12 TH. 2002 )
PENDIDIKAN AWAL MAKSIMUM
Z SD I / a II / a
Z SLTP I / c II / c
Z SLTP KEJURUAN I / c II / d
ZSLTA, SLTA KEJ. (3 & 4 TH), DIPL I & II II / a III / b
Z SGPLB, DIPL III, SARMUD, AKADEMI II / c III / c
Z S.1, DIPLOMA IV III / a III / d
Z DOKTER, APOTEKER, S.2 & SETARA III / b IV / a
Z S.3 III / c IV / bMU
TA
SI
PEG
AW
AI
KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
BERDASARKAN PP No. 12/2002SYARAT :
MASA KERJA PENSIUN 30 TAHUN ATAU LEBIH (1 BLN DALAM
PANGKAT TERAKHIR) 20 TAHUN ATAU LEBIH (1 THN DALAM
PANGKAT TERAKHIR) 10 TAHUN ATAU LEBIH (2 THN DALAM
PANGKAT TERAKHIR) SELAMA MENJADI PNS TIDAK PERNAH
DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN TINGKAT BERAT DALAM 1(SATU) TAHUN TERAKHIR.
DP3 BAIK MASA KERJA TAMBAHAN TIDAK DAPAT
DIHITUNG UNTUK KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN.
KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN TERKAIT MUTASI KEPEGAWAIAN
1. Jadwal Entry Online untuk KP Reguler : 1 s/d 31 Desember
dan KP Fungsional : 1 Desember s/d 15 Januari
2. Batas Waktu Penerimaan Berkas
TMT 01 April• KP Reguler : 15 Januari tahun bersangkutan• KP Fungsional : 31 Januari tahun bersangkutan
TMT 01 Oktober• KP Reguler : 15 Juni tahun bersangkutan• KP Fungsional : 31 Juli tahun bersangkutan
KENAIKAN PANGKAT
ALUR PEMINDAHAN (PELIMPAHAN DARI KEMENKES KE PEMDA / INSTANSI LAIN)
3
1
2
4
5
7
6
8KET :
1, 2, 3 = Usul permohonan pindah
4 = meminta persetujan pindah
5 = surat pernyataan persetujuan pindah
6 = usul ke BKN/ Reginal BKN
7 = SK Pindah
8 = SK penempatan/penugasanPNS YBS
DINKES (UNIT KERJA ASAL)
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
INST. LAIN/PEMDA
B K N/REGIONAL
UPT INST LAIN/PEMDA
MENKES
SESJEN
ROPEG
SYARAT PNS PUSAT KEMENKES MELIMPAH UMUM :
1. SURAT USUL DARI INSTANSI ASAL / TUJUAN2. SURAT PERSETUJUAN / PERMINTAAN DARI MENTERI / GUBERNUR / BUPATI INSTANSI ASAL3. SURAT PERSETUJUAN DARI UNIT UTAMA / UNIT
KERJA PNS4. SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR
KHUSUS :BAGI PNS KEMENKES DPK PADA PEMDA
1. PENGANGKATAN / FORMASI 2001 TELAH MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN SK
PENEMPATAN MINIMAL 3 TAHUN DI JAWA, BALI DAN 2 TAHUN DILUAR JAWA DAN BALI.
2. PENGANGKATAN / FORMASI 2002 TELAH MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN SK
PENEMPATAN MINIMAL 4 TAHUN DI JAWA, BALI DAN 3 TAHUN DILUAR JAWA DAN BALI.
Melakukan pelanggaran/Tindak Pidana/
Penyelewengan.
PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat , apabila :
Melanggar sumpah / janji PNS, sumpah / janji Jabatan Negeri, atau peraturan disiplin PNS.
Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dg pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau pidana yang lebih berat.
PEMBERHENTIAN / PENSIUN
PNS DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT APABILA DIPIDANA PENJARA/KURUNGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, KARENA : A. MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN/YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN. B. MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 104 S/D 161 K.U.H.P.
PNS DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT APABILA TERNYATA MELAKUKAN USAHA/ KEGIATAN YANG BERTUJUAN MENGUBAH PANCASILA DAN ATAU UUD 1945 ATAU TERLIBAT DALAM GERAKAN ATAU MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENENTANG NEGARA/ PEMERINTAH.
PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI
PNS DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT APABILA BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TIM PENGUJI KESEHATAN DINYATAKAN :
A. TIDAK DAPAT BEKERJA LAGI DALAM SEMUA JABATAN NEGERI KARENA KESEHATANNYA;
B. MENDERITA PENYAKIT / KELAINAN YANG BERBAHAYA BAGI DIRI SENDIRI/LINGKUNGAN KERJA;
C. BERAKHIRNYA CUTI SAKIT BELUM MAMPU BEKERJA KEMBALI.
PNS DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DENGAN HAK PENSIUN, APABILA BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TIM PENGUJI KESEHATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT BEKERJA LAGI DALAM SEMUA JABATAN NEGERI KARENA KESEHATANNYA.D. KARENA DINAS :
TIDAK MEMPERSYARATKAN USIA DAN MASA KERJA.B. BUKAN KARENA DINAS :
MASA KERJA SEKURANG-KURANGNYA 4 TAHUN.
PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA/HILANG
1. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA DENGAN SENDIRINYA DIANGGAP DIBERHENTIKAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
2. PNS YANG HILANG DIANGGAP TELAH MENINGGAL DUNIA PADA AKHIR BULAN KE 12 SEJAK IA DINYATAKAN HILANG.
PEMBERHENTIAN KARENA HAL-HAL LAIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT APABILA :1. TIDAK MELAPORKAN DIRI SETELAH CUTI DILUAR
TANGGUNGAN NEGARA ;2. PNS SETELAH CUTI DILUAR TANGGUNGAN
NEGARA MELAPOR, TETAPI TIDAK DAPAT DIPEKERJAKAN KARENA TIDAK ADA LOWONGAN DIBERHENTIKAN DENGAN MENDAPAT HAK-HAK KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
BATAS USIA PENSIUN (PP 12 TH. 2002)
BUP 65 TAHUN AHLI PENELITI DAN PENELITI LEKTOR KEPALA DAN LEKTOR WI UTAMA DAN WI – UTAMA MADYA PUSTAKAWAN UTAMA DAN PUSTAKAWAN
UTAMA MADYA
BUP 60 TAHUN DOKTER DITUGASKAN DI NEGERI GURU DI SLA ESELON I DAN ESELON II WI-UTAMA MUDA,WI –UTAMA PRATAMA, WI
MADYA, WI MUDA, WI PRATAMA PUSTAKAWAN ( JAB. SAMA WI )
BUP 58 TAHUN PNS PADA UMUMNYA
SISTEM INFOMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
SIMKA: Aplikasi untuk Pengelolaan Database Kepegawaian Kementerian Kesehatan
SIMPEG: Aplikasi untuk Pengelolaan Database Kepegawaian Daerah
SILK: Aplikasi untuk membuat produk-produk administrasi kepegawaian
95
BAGAN MEKANISME USUL ON-LINE
96
PENGEMBANGAN PEGAWAI
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
JABATAN
97
• DUK
• FORMASI
• PENDIDIKAN FORMAL
• DIKLAT KEPEMIMPINAN
• DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL
• PENGALAMAN
• PRESTASI KERJA
• ASSESMEN KOMPETENSI INDIVIDU
• DISIPLIN
• KESEHATAN
• USIA
• DSB.
KOMPETENSI, PRESTASI KERJA
• MUTASI
• PROMOSI
• ROTASI
• PEMBERHENTIAN
• REMUNERASI
• DSB.
PENILAIAN R & P
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
INPASSINGALIH
JABATANPENGANGKATA
N PERTAMA
SK JABFUNG
MEKANISME PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
SK KENAIKA
N PANGKAT
PAK
Bertugas sebelum dan masih bertugas pada terbit
Permenpan
Bertugas setelah terbit Permenpan dan sesuai formasi
CPNS
Sebelumnya Struktural/Jabfung
lain
Kenaikan Jabfung Min. 1 tahun dalam Jabatan
Min. 2 tahun dalam Pangkat terakhir
FORMASI
99
JABATAN STRUKTURAL
ES I.A : SESJEN, IRJEN, KA BADAN, SESMA, DEPUTI DAN KOORDINATOR STAF AHLI
ES I.B : STAF AHLI MENTERI (SAM)ES II.A : DIREKTUR, KARO, KAPUS, SES
DITJEN/ITJEN/ BADAN, INSPEKTURES II.B : WADIR RSU KELAS A/RS SETARAES III.A : KABAG, KABID, KASUBDIT, DIREKTUR
POLTEKKESES III.B : KEPALA BALAI KELAS BES IV.A : KASUBBAG, KASUBBID, KASIES IV.B : KASUBBAG, KASUBBID, KASI RS
PEN
GEM
BA
NG
AN
P
EG
AW
AI
100
PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL
PNSSERENDAH-RENDAHNYA MENDUDUKI PERINGKAT SATU TINGKAT DIBAWAH JENJANG PANGKAT YG DITENTUKAN.MEMILIKI KUALIFIKASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN YG DITENTUKAN.SEMUA UNSUR PENILAIAN BAIK DALAM 2 (DUA) TH TERAKHIR.MEMILIKI KOMPETENSI JABATAN YG DIPERLUKAN.SEHAT JASMANI DAN ROHANI.
PEN
GEM
BA
NG
AN
P
EG
AW
AI
101
ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL (PP 13 TH 2002 )
ESELON GOL TERENDAH GOL TERTINGGI
I.A IV/d IV/e
I.B IV/c IV/e
II.A IV/c IV/d
II.B IV/b IV/c
III.A IV/a IV/b
III.B III/d IV/a
IV.A III/c III/d
IV.B III/b III/c
V.A III/a III/b
PEN
GEM
BA
NG
AN
P
EG
AW
AI
102
PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL
MENGUNDURKAN DIRIBATAS USIA PENSIUN (BUP)BERHENTI SEBAGAI PNSDIANGKAT JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONALCUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARATUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULANPERAMPINGAN ORGANISASITIDAK SEHAT JASMANI DAN ROHANI
PEN
GEM
BA
NG
AN
P
EG
AW
AI
103
JABATAN FUNGSIONAL
DASAR HUKUM PP NO. 16 TAHUN 1994 TENTANG JABFUNG
PNS PP NO. 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA
KESEHATAN KEPRES NO. 87 TAHUN 1999 TENTANG
RUMPUN JABFUNG KEPMENPAN TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA
KEPMENPAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL NON KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA
PEN
GEM
BA
NG
AN
P
EG
AW
AI
104
JENIS TENAGA KESEHATAN (PP 32 TAHUN 1992)
1. TENAGA MEDIS2. TENAGA KEFARMASIAN3. TENAGA KEPERAWATAN4. TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT5. TENAGA GIZI6. TENAGA TERAPI FISIK7. TENAGA KETEKNISAN MEDIS
PEN
GEM
BA
NG
AN
P
EG
AW
AI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
1. DOKTER2. DOKTER GIGI3. PERAWAT4. BIDAN5. APOTEKER6. ASISTEN APOTEKER7. PRANATA LAB KESEHATAN8. SANITARIAN9. PERAWAT GIGI10. NUTRISIONIS11. RADIOGRAFER12. PEREKAM MEDIS
13. TEKNISI ELEKTROMEDIS14. FISIOTERAPIS15. REFRAKSIONIS OPTISIEN16. TERAPIS WICARA17. OKUPASI TERAPIS18. ORTOTHIS PROSTETIS19. TEKNISI GIGI20. TEKNISI TRANFUSI DARAH21. FISIKAWAN MEDIK22. PSIKOLOG KLINIK23. DOKTER PENDIDIK KLINIS24. PEMBIMBING KES KERJA
25. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT26. ADMINISTRATOR KESEHATAN27. ENTOMOLOG KESEHATAN28. EPIDEMIOLOG KESEHATAN
TANPA MELALUI DIKLAT
MELALUI DIKLAT
1. ARSIPARIS
2. PRANATA KOMPUTER
3. PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN
4. PEKERJA SOSIAL
5. DOSEN
6. STATISTISI
7. PENGADAAN BARANG DAN JASA
8. AUDITOR KEPEGAWAIAN
9. ANALIS KEBIJAKAN
106
JABATAN FUNGSIONAL NON KESEHATAN
10. PENELITI
11. ANALIS KEPEGAWAIAN
12. PERENCANA
13. PUSTAKAWAN
14. PRANATA HUMAS
15. AUDITOR
16. WIDYAISWARA
TANPA MELALUI DIKLAT
MELALUI DIKLAT
107
PEMBINA JABFUNG JABFUNG KESEHATAN
1. DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN:
DR, DRG, , DR SPES, DRG SPES, DR PENDIDIK KLINIS, PRANATA LABKES, PERAWAT GIGI, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, FISIOTERAPIS, OKUPASI TERAPIS, ORTETIK PROSTETIS, TERAPIS WICARA, TEKNISI GIGI, REFRAKSI OPTICIAN, TEKNISI TRANFUSI DARAH, TEKNISI ELEKTROMEDIS
2. DITJEN P2PL:
SANITARIAN, EPIDEMOLOG KES, ENTOMOLOG KES
3. DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK :
NUTRISIONIS, PEMBIMBING KES KERJA4. DITJEN BINFAR DAN ALKES:
APOTEKER, ASS APOTEKER
5. BIRO HUKOR:
ADMINISTRATOR KESEHATAN
6. PUSAT PROMKES:
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT
PEN
GEM
BA
NG
AN
P
EG
AW
AI
108
JABFUNG NON KESEHATANP
EN
GEM
BA
NG
AN
P
EG
AW
AI
1. BPKP : AUDITOR (ITJEN KEMENKES)2. BKN : ANALIS KEPEGAWAIAN (BIRO KEPEGAWAIAN)
AUDITOR KEPEGAWAIAN (ITJEN KEMENKES)3. KUM HAM : PERANCANG PER-UU-AN (BIRO HUKOR)4. KOM INFO : PRANATA HUMAS (PUSKOMBLIK)5. DIKBUD : DOSEN (BADAN PPSDM KES)6. LIPI : PENELITI (BADAN LITBANG KEMENKES)7. BPS : PRANATA KOMPUTER, STATISTISI (PUSDATIN)8. LAN : WIDYAISWARA (BADAN PPSDM KES)9. ANRI : ARSIPARIS (BIRO UMUM)10.LKPP : PENGADAAN BARANG DAN JASA (BIRO KEUANGAN
DAN BMN)11.ANRI : ARSIPARIS (BIRO UMUM)12.LAN : ANALIS KEBIJAKAN
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABFUNG
• PENDIDIKAN SESUAI DENGAN KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN
• DIKLAT JABFUNG • USIA MAKSIMAL 51
TAHUN • DP3 2 TAHUN
TERAKHIR• TERSEDIA FORMASI
JABFUNG
PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL
ALIH JABATAN FUNGSIONAL
DARI STRUKTURAL KE FUNGSIONAL BILA BELUM PERNAH MEMANGKU JABFUNG
TERTENTU, PERSYARATANNYA SEBAGAIMANA PENGANGKATAN PERTAMA
BILA SUDAH PERNAH MEMANGKU JABFUNG TERTENTU MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN
KEMBALI BESARNYA ANGKA KREDIT SEBAGAIMANA
PADA PAK TERAKHIR YANG DIMILIKI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABFUNG
APABILA TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT DALAM WAKTU 5 TAHUN
(BAGI PNS YANG PANGKATNYA BELUM MAKSIMAL) APABILA TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA
KREDIT DALAM WAKTU 2 TAHUN (BAGI PNS YANG PANGKATNYA SUDAH MAKSIMAL)
PENYELIA : 10MADYA : 20UTAMA : 25
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL
PEMBERHENTIAN DARI JABFUNG
DIANGKAT DALAM JABATAN LAIN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL LAINNYA ) TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERAT/RINGAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
Persyaratan Ijin Belajar Melanjutkan Pendidikan bagi PNS(Permenkes No. 43 TH 2012)
Surat persetujuan dari atasan langsung Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja Pendidikan diselenggarakan setelah diterbitkan Surat Ijin
Belajar dari Biro Kepegawaian atas usul pejabat setingkat eselon II unit kerja ybs.
Penyelenggaraan pendidikan bukan model kelas jauh dan kelas Sabtu-Minggu
Institusi Pendidikan yang dituju terakreditasi Unit kerja dan Institusi Pendidikan berada dalam wilayah
propinsi yang sama Jika dinas memerlukan, ybs bersedia menunda
pendidikan Biaya tidak ditanggung Kemenkes Selesai pendidikan melapor ke Biro Kepegawaian Selesai pendidikan tidak menuntut Penyesuaian Ijazah
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR
1. Mengikuti Pendidikan sesuai Kurikulum di Institusi Pendidikan2. Memperoleh bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan
sesuai kurikulum pada jenjang & peminatan yang ditetapkan.
HAK
KEWAJIBAN
1. Menyelesaikan pendidikan sesuai kurikulum 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yg berlaku3. Kembali ke tempat tugas sesuai dengan rencana pendayagunaan
yang ditetapkan oleh unit pengusul
KETENTUAN DAN PERSYARATAN(Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor
DM.01.03/V.3/03631/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Surat Edaran Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2014).
1. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah
2. Mendapatkan Izin tertulis/surat tugas dari atasan langsung
3. Masa Kerja minimal 1 tahun sejak diangkat sebagai PNS
4. Program studi/Peminatan yang akan ditempuh harus mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi
5. Usia maksimal dihitung pada saat seleksi administrasi. Program Strata I = harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45
tahun Program Strata II & III = harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada
usia 50 tahun
6. Bagi Dosen, Peneliti dan Widyaiswara, Usia maksimal dihitung pada saat seleksi administrasi.
Program Strata I = harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 55 tahun
Program Strata II & III = harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 56 tahun
KETENTUAN DAN PERSYARATAN
7. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebastugaskan sementara dari jabatan fungsionalnya.
8. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya.
9. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
11. Tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan
12. Latar belakang pendidikan:- S.1 = Memiliki ijazah D.III- S.2 = Memiliki ijazah D.IV atau S.1- S.3 = Memiliki ijazah S.2
13. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
14. Memenuhi persyaratan/ketentuan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan.
15. Tidak memperoleh tunjangan struktural/fungsional dan penghasilan lainnya.
KETENTUAN TAMBAHAN
1.TIDAK DIPERKENANKAN pindah peminatan/ institusi pendidikan setelah SK DITETAPKAN.
2. Dalam hal tertentu, Tim Pengelola & Pelaksana Tubel SDM Kes dapat menentukan kebijakan khusus bagi calon peserta tubel dari Unit Utama dan UPTnya sesuai dengan kebutuhan program
3. Bagi pejabat Struktural yang mengikuti Tubel DN tanpa meningggalkan tugas jabatannya dan tidak sepenuhnya meninggalkan tupoksinya, maka ybs tdk di berhentikan dari Jabatannya (SK BKN no 13 th 2002)
DASAR :PP 99 TAHUN 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
Pasal 30 → Ujian Dinas Tk. I : Utk Kenaikan Pangkat dari Pengatur Tk. I, Gol II/d menjadi Penata Muda, Gol III/a Tk. II : Utk Kenaikan Pangkat dari
Penata Tk. I, Gol III/d menjadi Pembina, Gol IV/a
UJIAN DINAS DAN
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH
Pasal 18 → Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
1. STTB SLTP /setingkat : Gol. I/b kebawah → Gol. I/c2. STTB SLTA, D-I /setingkat : Gol. I/d kebawah → Gol
II/a3. STTB SGPLB/D-II : Gol. II/a kebawah → Gol. II/b4. Ijazah D-III/setingkat : Gol. II/b kebawah → Gol. II/c5. Ijazah S-1/D-IV : Gol. II/d kebawah → Gol. III/a 6. Ijazah Dokter/ Apoteker/ Magister (S2)/ setingkat :
III/a kebawah → III/b
7. Ijazah Doktor (S3) : III/b kebawah → III/c
1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun memiliki pangkat :a. Pengatur Tingkat I II/d untuk Ujian Dinas
Tingkat Ib. Penata Tingkat I III/d untuk Ujian Dinas
Tingkat II2. Tidak sedang dalam keadaan
a. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri/ PNS
b. Menerima uang tungguc. Cuti diluar tanggungan negara
3. Dokumen pendukung :a. Fotocopy SK Pangkat terakhirb. DP3 tahun terakhirc. 2 lbr Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6
PERSYARATAN
A. Ujian Dinas
B.Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah1)Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam
pangkat terakhir sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2)Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
3)Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
4)Bagi Pejabat Fungsional yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) di luar bidang profesinya dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah dibebaskan dari Jabatan Fungsionalnya.
5) Dokumen pendukung
a.Foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir
b.Foto copy ijazah terakhir yang diperoleh dari (PTN) dan/ atau (PTS) yang terakreditasi
c.Surat ijin belajar untuk melanjutkan pendidikan, ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas usul pejabat setingkat Eselon II unit kerja ybs
d. Surat Keterangan pengganti Surat Ijin Belajar yang ditanda tangani oleh pejabat Eselon II bagi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang memiliki ijazah Sarjana (D-IV, S1dan S2) sebelum diangkat menjadi CPNS
e. Uraian tugas sesuai ijazah yang diperoleh, ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pejabat Eselon II.
f. Surat pernyataan kebutuhan tenaga dengan pengetahuan/ keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pejabat Eselon II
g. DP3 tahun terakhir
h. 2 lbr pas foto berwarna ukuran 4X6
C. Pegawai Negeri yang dibebaskan / dikecualikan menempuh Ujian Dinas adalah mereka :
1. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya.
2. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
3. Telah mengikuti dan lulus dari Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :a. Sepadya/Adum/Diklatpim Tk IV untuk ujian dinas
Tk Ib. Sepadya/Spama/Diklatpim Tk III untuk ujian dinas
Tk II
4. Telah memperoleh :a) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk
ujian dinas tingkat I
b) Ijazah Dokter / Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3) untuk ujian dinas Tk I atau ujian dinas Tk II
5. Menduduki jabatan fungsional tertentu PNS Kementerian Kesehatan tidak
diperkenankan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada Instansi lain.
126
KESEJAHTERAAN PEGAWAI
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
PENGHARGAAN PENGHARGAAN DAPAT DI BERIKAN KEPADA PNS APABILA TELAH MEWUJUDKAN KESETIAAN ATAU BERJASA TERHADAP NEGARA ATAU TELAH MENUNJUKAN PRESTASI KERJA LUAR BIASA BAIKNYA.
PENGHARGAAN
Presiden
Satyalancana Karya Satya
• 10 th• 20 th • 30 th
Menteri Kesehatan
Bakti Karya Husada
• Ksatria Bakti Husada• Manggala Karya Bakti Husada
CUTI PNS(BERDASARKAN PP NO.24/1976 DAN SE KEPALA BKN NO. 01/SE/1977 TENTANG PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PNS)
PENGERTIAN :ADALAH KEADAAN TIDAK MASUK KERJA YANG DIIJINKAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU.
KES
EJA
HTER
AA
N
PEG
AW
AI
CUTI TAHUNAN
→ DIPERUNTUKKAN BAGI PNS YANG TELAH BEKERJA SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN TERUS MENERUS.
→ LAMANYA CUTI ADALAH 12 HARI KERJA.→ TIDAK DAPAT DIPECAH-PECAH HINGGA JANGKA WAKTU
YANG KURANG DARI 3 HARI KERJA.
→ CUTI TAHUNAN YANG TIDAK DIAMBIL DALAM TAHUN YANG BERSANGKUTAN DAPAT DIAMBIL DALAM TAHUN BERIKUTNYA UNTUK PALING LAMA 18 HARI KERJA TERMASUK CUTI TAHUNAN DALAM TAHUN YANG SEDANG BERJALAN.
→ CUTI TAHUNAN YANG TIDAK DIAMBIL LEBIH DARI 2 TAHUN BERTURUT-TURUT, DAPAT DIAMBIL DALAM TAHUN BERIKUTNYA UNTUK PALING LAMA 24 HARI KERJA TERMASUK CUTI TAHUNAN DALAM TAHUN YANG SEDANG BERJALAN.K
ES
EJA
HTER
AA
N
PEG
AW
AI
CUTI SAKIT→ DIPERUNTUKKAN BAGI :
• PNS YANG SAKIT SELAMA 1 ATAU 2 HARI, DENGAN KETENTUAN MEMBERITAHUKAN KEPADA ATASANNYA.
• PNS YANG SAKIT LEBIH DARI 2 HARI S/D 14 HARI, DENGAN KETENTUAN MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI DENGAN MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN DOKTER.
• PNS YANG SAKIT LEBIH DARI 14 HARI, DENGAN KETENTUAN MENGAJUKAN PERMINTAAN SECARA TERTULIS KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI DENGAN MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN DOKTER YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KESEHATAN.
→ CUTI SAKIT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIBERIKAN UNTUK WAKTU PALING LAMA 1 TAHUN DAN DAPAT DITAMBAH PALING LAMA 6 BULAN.
→ DIPERUNTUKKAN PULA BAGI PNS WANITA YANG KEGUGURAN UNTUK PALING LAMA 1 1/2 BULAN.
→ DIPERUNTUKKAN PULA BAGI PNS YANG MENGALAMI KECELAKAAN DALAM DAN KARENA MENJALANKAN TUGAS KEWAJIBANNYA SEHINGGA IA MEMERLUKAN PERAWATAN BERHAK ATAS CUTI SAKIT SAMPAI SEMBUH DARI PENYAKITNYA.K
ES
EJA
HTER
AA
N
PEG
AW
AI
CUTI BESAR
→DIPERUNTUKKAN BAGI PNS YANG TELAH BEKERJA SEKURANG-KURANGNYA 6 TAHUN TERUS MENERUS.
→LAMANYA CUTI ADALAH 3 BULAN.→PNS YANG MENJALANI CUTI BESAR TIDAK BERHAK
LAGI ATAS CUTI TAHUNAN DALAM TAHUN YANG BERSANGKUTAN.
→CUTI BESAR DAPAT DIGUNAKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN AGAMA.
→CUTI BESAR DAPAT DITANGGUHKAN PELAKSANAANYA OLEH PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK PALING LAMA 2 TAHUN, APABILA KEPENTINGAN DINAS MENDESAK.
KES
EJA
HTER
AA
N
PEG
AW
AI
CUTI BERSALIN
→DIPERUNTUKKAN BAGI PNS WANITA UNTUK PERSALINAN ANAK PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA
→UNTUK PERSALINAN ANAKNYA YANG KEEMPAT DAN SETERUSNYA, KEPADA PNS WANITA DIBERIKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA.
→LAMANYA CUTI ADALAH 1 BULAN SEBELUM DAN 2 BULAN SESUDAH PERSALINAN.
KES
EJA
HTER
AA
N
PEG
AW
AI
CUTI ALASAN PENTING
→PNS BERHAK ATAS CUTI KARENA ALASAN PENTING, YANG DISEBABKAN :• IBU, BAPAK, ISTERI/SUAMI, ANAK, ADIK, KAKAK,
MERTUA, ATAU MENANTU SAKIT KERAS ATAU MENINGGAL DUNIA.
• SALAH SEORANG ANGGOTA KELUARGA SEBAGAIMANA DIMAKSUD MENINGGAL DUNIA DAN MENURUT KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU PNS YANG BERSANGKUTAN HARUS MENGURUS HAK-HAK DARI ANGGOTA KELUARGANYA YANG MENINGGAL DUNIA ITU.
• MELANGSUNGKAN PERKAWINAN YANG PERTAMA.→ALASAN PENTING LAINNYA DITETAPKAN
KEMUDIAN OLEH PRESIDEN.→LAMANYA CUTI PALING LAMA 2 BULAN.
KES
EJA
HTER
AA
N
PEG
AW
AI
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CLTN)→ CLTN BUKAN HAK, OLEH SEBAB ITU PERMINTAAN CLTN
DAPAT DIKABULKAN ATAU DITOLAK YANG DIDASARKAN PADA KEPENTINGAN DINAS.
→ DIPERUNTUKKAN BAGI PNS YANG BEKERJA SEKURANG-KURANGNYA 5 TAHUN TERUS MENERUS, DIKARENAKAN ADANYA ALASAN PRIBADI YANG PENTING DAN MENDESAK.
→ LAMANYA CUTI PALING LAMA 3 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG 1 TAHUN.
→ CLTN HANYA DAPAT DIBERIKAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI KEPALA BKN.
→ PNS YANG MENJALANKAN CLTN DIBEBASKAN DARI JABATANNYA DAN JABATAN YANG LOWONG ITU DENGAN SEGERA DAPAT DIISI.
→ SELAMA MENJALANKAN CLTN TIDAK BERHAK MENERIMA PENGHASILAN DARI NEGARA DAN TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI MASA KERJA PNS.
→ PNS YANG TELAH SELESAI MENJALAKAN CLTN WAJIB MELAPORKAN DIRI SECARA TERTULIS KEPADA PIMPINAN INSTANSI INDUKNYA.
KES
EJA
HTER
AA
N
PEG
AW
AI
..LANJUTAN CLTN
→KHUSUS BAGI CLTN UNTUK PERSALINAN, BERLAKU KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :• PERMINTAAN CLTN TIDAK DAPAT DITOLAK.• PNS YANG MENJALANKAN CLTN TIDAK
DIBEBASKAN DARI JABATANNYA (JABATANNYA TIDAK DAPAT DIISI OLEH ORANG LAIN).
• TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN KEPALA BKN.• LAMANYA CUTI SAMA DENGAN LAMANYA CUTI
BERSALIN.
KES
EJA
HTER
AA
N
PEG
AW
AI
PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
KES
EJA
HTER
AA
N
PEG
AW
AI
1. MENJAMIN TERPELIHARANYA TATA TERTIB DAN KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS.
2. UNTUK MEMPERBAIKI DAN MENDIDIK PNS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN.
TUJUAN
PELANGGARAN DISIPLINSETIAP UCAPAN, TULISAN, ATAU PERBUATAN PNS YANG TIDAK MENAATI
KEWAJIBAN DAN/ATAU MELANGGAR LARANGAN KETENTUAN DISIPLIN PNS, BAIK YANG DILAKUKAN DI DALAM MAUPUN DI LUAR JAM KERJA.
1. UCAPANSETIAP KATA-KATA YANG DIUCAPKAN DIHADAPAN ATAU DAPAT DIDENGAR ORANG LAIN; DALAM RAPAT, CERAMAH, DISKUSI, MELALUI TELEPON, TV, REKAMAN ATAU ALAT KOMUNIKASI, DLL.
2. TULISANPERNYATAAN PIKIRAN DAN/ATAU PERASAAN SECARA TERTULIS BAIK DALAM BENTUK TULISAN, GAMBAR KARIKATUR, CORETAN YANG SERUPA ITU.
3. PERBUATAN SETIAP TINGKAH LAKU, SIKAP ATAU TINDAKAN.
1. MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI PNS
2. MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI JABATAN
3. SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA, UUD 1945, NKRI DAN PEMERINTAH
4. MENAATI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
5. MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN YANG DIPERCAYAKAN
6. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAN MARTABAT PNS
7. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA
8. MEMEGANG RAHASIA JABATAN
9. BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT, BERSEMANGAT
KEWAJIBAN PNS
10. MELAPORKAN KEPADA ATASANNYA APABILA MENGETAHUI ADA HAL YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN ATAU MERUGIKAN NEGARA;
11. MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA
12. MENCAPAI SASARAN KERJA PEGAWAI YANG DITETAPKAN
13. MEMELIHARA BARANG-BARANG MILIK NEGARA
14. MEMBERIKAN PELAYANAN SEBAIK-BAIKNYA
15. MEMBIMBING BAWAHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
16. MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA BAWAHAN UNTUK MENGEMBANGKAN KARIER
17. MENAATI PERATURAN KEDINASAN YANG DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
LANJUTAN..
1. MENYALAHGUNAKAN WEWENANG
2. MENJADI PERANTARA UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI
3. TANPA IZIN MENJADI PEGAWAI ATAU BEKERJA UNTUK NEGARA LAIN/LEMBAGA/ ORGANISASI INTERNASIONAL
4. BEKERJA PADA PERUSAHAAN ASING, KONSULTAN ASING, ATAU LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ASING
5. MEMINDAHTANGANKAN BARANG-BARANG BERGERAK ATAU TIDAK BERGERAK/ DOKUMEN/SURAT BERHARGA SECARA TIDAK SAH
6. MELAKUKAN KEGIATAN BERSAMA UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI/GOLONGAN
7. MEMBERI ATAU MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU BAIK SECARA LANGSUNG/TIDAK UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN
8. MENERIMA HADIAH/PEMBERIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN/PEKERJAANNYA
LARANGAN PNS
9. BERTINDAK SEWENANG-WENANG TERHADAP BAWAHANNYA
10. MELAKUKAN SUATU TINDAKAN MENGHALANGI PELAYANAN SEHINGGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN
11. MENGHALANGI BERJALANNYA TUGAS KEDINASAN
12. MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA CAPRES, CAWAPRES, DPR, DPD ATAU DPRD
13. MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA CAPRES, CAWAPRES
14. MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA CALON ANGGOTA DPR, DPD ATAU DPRD
15. MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
LANJUTAN..
1. TINGKAT RINGAN a. TEGURAN LISAN
b. TEGURAN TERTULIS
c. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
2. TINGKAT SEDANGd. TUNDA KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 TH
e. TUNDA KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 TH
f. TURUN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TH3. TINGKAT BERAT
a. TURUN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 TH
b. PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH
c. PEMBEBASAN DARI JABATAN
d. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS
e. PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
HD RINGAN BERDAMPAK NEGATIF PADA UNIT KERJA
HD SEDANG BERDAMPAK NEGATIF PADA INSTANSINYA
HD BERAT BERDAMPAK NEGATIF PADA PEMERINTAH/NEGARA
PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
HASIL YANG DIINGINKAN
PELAYANAN BAIK
SISTEM MANAJEMEN SDM
YANG BAIK
PENDAPATAN BAIK
PNS YANG SEJAHTERA
SISTEM ADMINISTRASI YANG
BAIK
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N
146
TERIMA KASIH
DIK
LA
T P
RA
JAB
ATA
N