MANAGEMEN EKSPLORASI
TUJUAN
MENGATUR DAN MENGELOLA SETIAP TAHAPAN KEGIATAN DALAM EXPLORASI MINERAL DAN BATUBARA MELIPUTI:
PERENCANAAN NON TEKNISTEKNISKEUANGAN
PELAKSANAAN EVALUASI
KOMODITAS
PEMBAGIAN GOLONGAN BAHAN GALIANDasar hukum pembagian golongan:• 1. Sifat dan Karakteristik• 2. Kegunaan• 3. Keterdapatan• 4. Pertimbangan ekonomi / teknologi• 5. Kepentingan Nasional/negara
Dasar penggolongan bahan-bahan galian:
a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap Negara
b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (genesa)
c. Penggunaan bahan galian bagi industrid. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat
banyake. Pemberian kesempatan pengembangan
pengusaha
Penggolongan bahan galian berdasarkanpemanfaatan ada 3 jenis :
- Bahan galian logam/bijih , (timah, besi, tembaga, emas dan perak)
- Bahan galian energi (batubara dan minyak bumi)
- Bahan galian industri (diatome, gipsum, talk, kaolin, zeolit dan tras)
Dalam Undang Undang No. 11 Tahun 1967, Klasifikasi bahan galian:
1) Golongan A, yaitu golongan bahan galian yang strategis. Artinya bahan galian tersebut penting untuk pertahanan/keamanan Negara atau untuk menjamin perekonomian negara.
2) Golongan B, yaitu golongan galian yang vital, Artinya bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
3) Golongan C, yaitu bahan galian non strategis dan non vital.
Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis,
terdiri dari: Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas
alam; Bitumen padat, aspal; Antrasit, batu bara, batu bara muda; Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan
radio aktif lainnya; Nikel, kobalt; Timah.
Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:
Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;
Bauksit, tembaga, timbal, seng; Emas, platina, perak, air raksa, intan; Arsen, antimon, bismut; Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka
lainnya; Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; Kriolit, flouspar, barit; Yodium, brom, khlor, belerang.
Bahan galian golongan C atau bahan galian industri,
terdiri dari: Nitrat, phosphate, garam batu; Asbes, talk, mike, grafit, magnesit; Yarosit, leusit, tawas (alam), oker; Batu permata, batu setengah permata; Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite; Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome; Marmer, batu tulis; Batu kapor, dolomit, kalsit; Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir.
2. BERDASARKAN JENIS
MINERAL RADIOAKTIF (Radium,Thorium, Uranium, Monasit dan bahan galian radioaktif lainnya)
Mineral logam antara lain:Litium, Berilium, Magnesium, Kalium, kalsium, Emas, Tembaga, Perak, Timbal, Seng, Timah, Nikel, Mangaan, Platina, Bismuth, Molibdenum, Bauksit, Air Raksa, Wolfram, Titanium, Barit, Vanadium, Kromit, Antimoni, Kobalt, Tantalum, Cadmium, Galium, Indium, Yitrium, Magnetit, Besi, Galena, Allumina, Niobium, zirkonium, Ilmenit, Khrom, erbium, Ytterbium, Dysproium, Thorium, Cesium, Lanthanum, Niobium, Neodymium, Hafnium, Scandium, Aluminium, Palladium, Rhodium, Osmium, Ruthenium, Iridium, Selenium, Telluride, Stronium, Germanium, Berrylium, dan Zenotin.
Mineral bukan logam antara lain: Intan, Korundum, Grafit, Arsen, Pasir kuarsa, Fluorspar, Kriolit, Yodium, Brom, Klor, Belerang, Fosfat, halit, Asbes, Halit, Talk, Mika, Magnesit, Yarosit, Oker, Fluorit, Ball Clay, Fire Clay, Zeolit, Kaolin, Feldspar, Bentonit, Gipsum, Dolomit, Kalsit, Rijang, Pirofilit, Kuarsit, Zirkon, Wolastonit, Dolomit, Yarosit, Tawas, Batukuarsa, Perlit, Garam batu, Clay, dan Batu gamping untuk semen
Batuan , antara lain: Pumice, Tras, Toseki, Obsidian, Perlit, Tanah diatomae, Tanah serap (fullers earth), Slate, Granit dan granodiorit, Andesit, Gabro dan peridotit, Basalt,Trakhit, Leusit, Tanah liat, Tanah Urug, Opal, Kalsedon, Batukapur, Pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan
Batubara antara lain: bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
Endapan bahan galian memiliki tipe-tipe yang berbeda menurut genesa dan bentuknya :
1) Tipe Magmatik ; tipe endapan pegmatik, tipe endapan greisen2) Tipe hidrothermal3) Vulkanogenik4) Endapan tipe metamorfik dan metasomatik kontak5) Tipe sedimenter6) Endapan residual7) Endapan placer
Soenarya dkk (1996) mengelompokkan keterdapatanendapan bijih berdasarkan batuan induknya kedalam limakelompok yakni : a) Intrusive-hosted deposits b) Volcanic-hosted deposits c) Sediment-hosted deposits d) Metamorphic-hosted deposits e) Ultramafic-hosted deposits
UU No. 4 Tahun 2009, penggolongan bahan galian lebih rnenitikberatkan pada aspek teknis, yaitu berdasarkan pada kelompok atau jenis bahan galian, yang penggolongannya terbagi dalam empat golongan.
UU No, 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur secara khusus tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 1967.
Penggolongan bahan galian diatur bedasarkan padakelompok usaha pertambangan, sesuai Pasal 4, yaitu: Usaha Pertambangan dikelompokkan atas:
a. Pertambangan mineral; b. Pertambangan batubara.
Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas: a. Pertambangan mineral radio aktif; b. Pertambangan mineral logam; c. Pertambangan mineral bukan logam; d. Pertambangan batuan.
Lebih lanjut, detail pengaturan tentang tata cara pengusahaan masing-masing kelompok dimaksud, dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:
Pasal 50, khusus mengatur mengenai, pengusahaan mineral radioaktif;
Pasal 51, 52, dan 53, mengatur mengenai pengusahaan mineral logam;
Pasal 54, 55, dan 56, mengatur mengenai pengusahaan mineral bukan logam;
Pasal 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan 63, mengatur mengenai pengusahaan batu bara.
REGULASI
REGULASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERBA
SEBELUM TAHUN 2009 SETELAH TAHUN 2009
1. UU Nomor 11 Tahun 19672. PP Nomor 32 Tahun 19693. PP Nomor 75 Tahun 20014. Kepmen MESDM No
1453k/mem/20005. Dan lain-lain
1. UU Nomor 4 Tahun 20092. PP Nomor 22 Tahun 20103. PP Nomor 23 Tahun 20104. PP Nomor 55 Tahun 20105. PP Nomor 78 Tahun 20106. Permen 28 Tahun 20097. Permen 34 Tahun 20098. Permen 17 Tahun 20109. Permen 12 Tahun 2011
PenyelenggaraanPenguasaan Pertambangan(Mining Right)
BANGSA INDONESIA
NEGARA
PEMERINTAH PROVINSITanggungjawab pengelolaan lintas
Kabupaten dan/atau berdampak regionalPerda
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTATanggungjawab pengelolaan di
Wilayah Kabupaten/KotaPerda
PELAKU USAHA BUMN / BUMD
Badan Usaha Lain Koperasi
Perorangan
PEMERINTAH • Penetapan Kebijakan dan Pengaturan• Penetapan Standar dan Pedoman• Penetapan Kriteria pembagian Urusan Pusat dan Daerah• Tanggungjawab pengelolaan minerba berdampak nasional dan lintas provinsi
Hak Pengusahaan(Economic Right)
Kepemilikan(Mineral Right)
Penguasaan
+ “D
esen
tral
isas
i”
+ “D
ekon
sent
rasi
”
Undang-U
ndang
Mineral Right (Dasar Konstitusi) “Hak Milik” atas kekayaan alam berupa mineral dan batubara yang terkandung di
dalam bumi dan air di wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah hak milik bangsa Indonesia [Pasal 33 ayat (3)] UUD 1945.
Authority Right (Azas Horizontal) Negara diberikan “Hak Penguasaan” atas kekayaan alam milik bangsa
Indonesia, agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria).
Mining Right (Dasar Operasional) Badan Usaha / perorangan sebagai pelaksana ”Pengusahaan” pertambangan
Minerba (UU 4/2009).
CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, Kab/Kota)
- Hankam- Moneter- Yustisi- Politik Luar Negeri- Agama
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar)
SPM(Standar Pelayanan Minimal)
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
Contoh: pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb
Contoh: lingkungan hidup kesehatan, pendidikan,, pekerjaan umum dan perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN
ASAS (Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2009)
Manfaat, keadilan dan keseimbangan; Keberpihakan kepada kepentingan bangsa; Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas; Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
• TUJUAN (Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2009) Efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha
pertambangan; Menjamin manfaat pertambangan mineral dan
batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
Penyediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku industri dan/atau sumber energi dalam negeri;
Mendukung dan menumbuhkembangkan daya saing kemampuan nasional;
Peningkatan pendapatan masyarakat dan negara, serta menciptakan lapangan kerja;
Kepastian hukum atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
ARAH KEBIJAKAN
Klarifikasi wewenang dan ruang lingkup urusan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Ditetapkan Wilayah Pertambangan (WP) sebagai bagian dari Tata Ruang Penyederhanaan sistem perizinan: IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Penetapan sistem lelang untuk mineral logam dan batubara Pembatasan luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mekanisme sanksi bagi pejabat yang menerbitkan izin diluar ketentuan
undang-undang Kewajiban pengolahan pemurnian di dalam negeri Penetapan DMO untuk mineral dan batubara Kewajiban Divestasi bagi modal asing pemegang IUP Kontrak/Perjanjian Pertambangan tetap dihormati
BUTIR-BUTIR PENTING UU 4/2009
28
HARUS DAPAT DIMANFAATKANSERACA OPTIMAL
EKSPLOITASI M & BB:
• DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP LINGKUNGAN• KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN
MINERAL DAN BATUBARA
PERLU DIBUATWILAYAH PERTAMBANGANMINERAL DAN BATUBARA
YANG MEMPERTIMBANGKANKESEIMBANGAN DAN
DAYA DUKUNG LINGKUNGAN
DIUSULKAN UNTUK DIJADIKANWILAYAH PERTAMBANGAN
DALAM RTRW
DEPOSITSUMBER DAYA MINERAL
DAN BATUBARA
POLA PIKIR WILAYAH PERTAMBANGAN
Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemda dan berkonsultasi dengan DPR RI
Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota (sesuai kewenangan) dalam rangka penyiapan WP
WP terdiri atas:a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), b. Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan c. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
WUP, WPR, dan WPN berada dalam Kawasan Peruntukan Pertambangan yang sesuai dengan RTRW
Pelimpahan kewenangan (dekonsentrasi) untuk penetapan WUP Mineral non logam dan batuan kepada Gubernur
Pasal 9 s.d 13 UU Minerba dan PP 22 Tahun 2010
WILAYAH PERTAMBANGAN
30
WP
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya
Kawsn Peruntukkan Pertambangan
Peruntukkan lain
WUP WPR WPN
WPN
WILAYAH PERTAMBANGAN
RTRWN
WUP (dalam hutan lindung dengan
pola penambangan tertutupsesuai UU 41/1999
dan PP 15 Tahun 2010)
KEDUDUKAN WP/WUP/WPR/WPN DALAM RTRWN
WP
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya
Kawsn Peruntukkan Pertambangan
Peruntukkan lain
WUP WPR WPN
WPN
WILAYAH PERTAMBANGAN
WUP (dalam hutan lindung dengan
pola penambangan tertutupsesuai UU 41/1999
dan PP 15 Tahun 2010)
WP
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya
Kawsn Peruntukkan Pertambangan
Peruntukkan lain
WUP WPR WPN
WPN
WILAYAH PERTAMBANGAN
WUP (dalam hutan lindung dengan
pola penambangan tertutupsesuai UU 41/1999
dan PP 15 Tahun 2010)
WP
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya
Kawsn Peruntukkan Pertambangan
Peruntukkan lain
WUP WPR WPN
WPN
WILAYAH PERTAMBANGAN
WUP (dalam hutan lindung dengan
pola penambangan tertutupsesuai UU 41/1999
dan PP 15 Tahun 2010)
WP
Kawasan Peruntukkan Pertambangan
WUP WPR WPN
(Pasal 13 s.d Pasal 33 UU Minerba jo Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, BAB III Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, PP No. 22 Tahun 2010)
WILAYAH PERTAMBANGAN
31
WUP
WIUP/IUP
WIUP/IUP
WIUP/IUP
1.Penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah setelah koordinasi dgn pemda
2.Pemerintah dpt melimpahkan kewenangan penetapan kpd gubernur
3.WUP yang diusahakan disebut dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
4.Satu WUP terdiri dari satu atau lebih WIUP5.Luas dan batas WIUP ditetapkan oleh pemerintah
berkoordnasi dengan pemda6.Kriteria penetapan WIUP adalah, letak geografis,
kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sumberdaya mineral/batubara dan tingkat kepadatan penduduk
7.Izin pengusahaannya adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP)
32
IPR
WPR
IPR
IPR
1.Penetapan WPR dilakukan oleh bupati/walikota setelah berkoordiansi dengan DPRD
2.Dalam penetapan WPR terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat
3.Sebagai wadah kegiatan tambang rakyat4.Izin pengusahaannya adalah Izin Pertambangan
Rakyat (IPR)5.Kriteria WPR adalah :
a) Mempunyai cadangan sekunder yg terdapat di sungai, tepi sungai dan antara tepi sungai
b) Mempunyai cadangan primer dgn kedalaman maks 25 m
c) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba
d) luas maks 25 hektare) Merupakan wilayah kegiatan tambang rakyat yang
sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 25 tahun
WPN
WIUPK/IUPK
WIUPK/IUK
WIUPK/IUPK
1. Penetapan WPN dilakukan oleh Pemerintah (untuk kepentingan nasional) dgn memperhatikan aspirasi daerah dan persetujuan DPR
2. WPN yang diusahakan disebut dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)
3. WIUPK ditetapka oleh pemerintah setelah berkoordiansi dengan pemerintah daerah
4. Penetapan WIUPK dengan mempertimbangkan :a) Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negerib)Sumber devisa negarac) Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan
prasaranad)Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat
pertumbuhan ekonomie)Daya dukung lingkunganf) Penggunaan teknologi tinggi dan modal yang besar
34
PEMILIHAN DAERAH
GEOLOGI KESAMPAIAN DAERAH DAN
ASESSIBILITAS MORFOLOGI DEMOGRAFI STABILITAS POLITIK LOKAL DAN
KEAMANAN
GEOLOGI
DATA GEOLOGI REGIONAL SKALA 1 : 250.000 ATAU 1 : 100.000
DATA GEOLOGI LOKAL SKALA 1 : 50.000 ATAU 1 : 25.000
DATA PENUNJANG LAINNYA INFORMASI LAIN SEPERTI LAPORAN-LAPORAN
KESAMPAIAN DAERAH DAN ASESSIBILITAS
DARI IBUKOTA PROPINSI SAMPAI KE LOKASI PENCAPAIAN WILAYAH DALAM LOKASI KONDISI INFRASTRUKTUR