MAKALAH WAKAF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melakukan perencanaan dan pengorganisasian wakaf agar berjalan efektif dan efisien maka diperlukan suatu manajemen yang baik, sehingga manfaat dan potensi dari harta benda wakaf dapat dirasakan oleh kesejahteraan umum. Perencanaan merupakan persiapan yang disusun dengan menggunakan segenap kemampuan penalaran bagi suatu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan mencakup hal yang luas, kompleks, serta memerlukan banyak waktu. Inti dari perencanaan berupa perumusan tujuan dan pengkoordinasian cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan memiliki dua arti penting. Pertama dan yang utama adalah sebagai pijakan (titik awal) dari keseluruhan proses manajemen. Kedua, berfungsi mengarahkan segenap aktivitas dalam organisasi.

Tahap berikutnya adalah pengorganisasian, yaitu kegiatan mengkoordinir sumberdaya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi. Dengan adanya pengorganisasian diharapkan anggota organisasi tersebut dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Oleh karena itu, pada pembahasan makalah ini akan mengemukakan Tata Perencanaan dan Pengorganisasian dalam Manajemen Wakaf.

B. Rumusan Masalah1. Apa itu lembaga wakaf?2. Seperti apa struktur kelembagaan wakaf?3. Bagaimana hak, dan kewenangan kelembagaan wakaf?4. Bagaimana strategi perencanaan, dan pengorganisasian wakaf?

C. Tujuan Pembahasan1. Mengenal lembaga wakaf.2. Menjelaskan struktur dalam kelembagaan wakaf.3. Mengetahui hak, dan kewenangan dalam kelembagaan wakaf.4. Mengetahui strategi perencanaan pada wakaf5. Mengetahui pengorganisasian wakaf.

A. LEMBAGA WAKAF INDONESIA

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

B. STRUKUR KELEMBAGAAN WAKAF

DEWAN PERTIMBANGAN

KetuaProf. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

Wakil KetuaProf. Dr. Abdul Djamil, M.A

AnggotaProf. Dr. Syibli Syarjaya

Prof. Dr. Veithzal RDrs. H. Arifin Nurdin, S.H.,

M.Kn.

DEWAN PELAKSANA

KetuaDr. H. Maftuh Basyuni, S.H.

Wakil KetuaDrs. H. Slamet Riyanto, M.Si.

Ir. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, M.Ec., Ph.D.

SekretarisDr. H. Nursamad Kamba

Wakil SekretarisDrs. H. Hamka, M.Ag.

Hj. Dra. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.

BendaharaH. M. Mardini

Wakil BendaharaH. Abdul Qodir, S.H., M.A.

.

Pembinaan NazhirDrs. Entjeng Shobirin NadjDr. Asep Saepudin JaharDr. KH. Mohamad Hidayat

DIVISI-DIVISI

Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf

Ir. Jurist Efrida RobbiyantonoIr. Iwan Agustiawan Fuad, M.Si.Dr. Muhammad Maksum, M.A.

Hubungan MasyarakatIr. H. M. Khoirul Huda

Dr. Jeje Jaenudin, M.Ag

Kelembagaan dan Bantuan HukumH. M. Sholeh Amin, S.H., M.Hum.

Drs. Zafrullah Salim, M.H.Dr. Yusuf Susilo, S.H., M.Hum.

Siti Soraya Devi Zaeni, S.H., M.Kn.

Penelitian dan PengembanganProf. Dr. Muhammad Zilal Hamzah

Dr. Amelia Fauzia

Kerjasama Luar NegeriDr. Muhamad Luthfi

H. Arif Zamhari, Ph.D.

Penjelasan:

Divisi Pembinaan Nazhir

Hal-hal yang terkait dengan tugas BWI sebagai pembina nazhir, akan diimplementasikan melalui divisi pembinaan nazhir. Pembinaan ini diarahkan untuk membentuk nazhir professional, baik perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun program dari divisi ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kurikulum dan modul untuk pelatihan nazhir.2. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop untuk nazhir.3. Menyusun standar etika dan profesionalitas nazhir.4. Mendata dan memetakan nazhir.

Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf

Sesuai dengan namanya, divisi ini berperan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ke arah produktif. program-programnya adalah sebagai berikut:

1. Memetakan tanah wakaf untuk tujuan produktif.2. Mengatur dan mengembangkan wakaf uang.3. Membangun Gedung Wakaf Centre.4. Mengembangkan program investasi harta benda wakaf.

Divisi Hubungan Masyarakat

Divisi Humas berperan sebagai pusat informasi BWI, baik dari dalam ke luar atau sebaliknya. Kebijakan-kebijakan serta program-program BWI harus dapat tersosialisasikan dengan baik melalui divisi ini. Program-programnya meliputi:

1. Sosialisasi Badan Wakaf Indonesia2. Sosialisasi Wakaf Uang3. Publikasi dan Edukasi Publik tentang perwakafan, khususnya BWI, melalui

berbagai media, antara lain: konferensi pers, seminar, talkshow, penerbitan, dan website.

Divisi Kelembagaan

Divisi ini memliki wilayah kerja dalam penyusunan peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan perwakafan sebagai tindak lanjut pengaturan baik yang diperintahkan secara langsung oleh UU Nomor 41 tahun 2004 maupun PP Nomor 42 tahun 2006. Program-programnya yaitu:

1. Menyiapkan berbagai peraturan perwakafan2. Menyiapkan dan menyusun Pedoman Penyelesaian Sengketa Mengenai

Perwakafan baik Musyawarah, Mediasi, Arbitrase atau Pengadilan3. Menyiapkan dan menyusun pedoman perubahan status dan penukaran harta

benda wakaf4. Pengembangan Lembaga (Capacity Building), pembentukan perwakilan BWI

di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan bersama Departeman Agama dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.

Divisi Penelitian dan Pengembangan

Divisi ini berperan penting sebagai sentral riset BWI yang diharapkan dapat meningkatkan keupayaan divisi-divisi lain. Riset ini juga dilakukan dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan divisi-divisi yang berkaitan dengan bidang yang diteliti, dan program-program yang dikembangkan. Adapun program kerja Divisi Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan pemetaan asset-aset wakaf di seluruh Indonesia2. Pemetaan dan analisis potensi ekonomi asset-aset wakaf3. Publikasi ilmiah dan populer terkait dengan perwakafan4. Studi banding

Divisi Kerjasama Luar Negeri

Divisi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga wakaf di dunia Islam dalam bidang pembinaan nazhir, pengelolaan harta benda wakaf, dan pengembangan informasi perwakafan.

2. Memperkenalkan BWI dan perwakafan di Indonesia kepada lembaga-lembaga wakaf di luar negeri.

3. Sosialisasi program-program BWI ke luar negeri.4. Menjembatani hubungan lembaga-lembaga wakaf di Indonesia dengan

lembaga-lembaga wakaf internasional dan sebaliknya.5. Berpartisipasi dalam pengembangan wakaf produktif di dunia Islam

C. HAK dan WEWENANG LEMBAGA WAKAF.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam me-ngelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan

kebijakan di bidang perwakafan.

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

1.Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

2.Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.3.Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala

nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.4.Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan

peruntukan dan status harta benda wakaf.5.Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda

wakaf.6.Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan

kebijakan di bidang perwakafan.7.Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir,

dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.8.Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.9.Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).10.Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang

dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pemberdayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Islamic Development Bank, dan berbagai lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan pengusaha/ investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif.

D. STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN WAKAF.

Penghimpunan :

1. Menginfentarisis masalah untuk mengetahui kesenjangan dan mengevaluasi

2. Menginfentarisir penyadaran penghimpunan wakaf

3. Eksplorasi potensi yang di gali untuk prioritas

Memobilisasi agar Terealisasi (SDM) :

1. Rekruitment SDM professional, kompeten

2. Adanya Instrumen hukum yang mengikat

3. sarana dan prasarana wakaf.

Strategi

Strategi, mensosialisasikan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf, mempromosikan lembaganya beserta kegiatan-kegiatan, produk-produk yang sudah dihasilkan melalui media, sehingga dapat menggugah hati masyarakat untuk membayar wakaf, dan perlu adanya koordinasi dengan lembaga untuk menjalin kerjasama dan Meningkatkan kinerja antara kedua lembaga tersebut.

Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia sebagai perencanaan ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.

2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan

pengembangan harta wakaf.5. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang

berskala nasional dan internasional.9. Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5

divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Peneltian dan Pengembangan Wakaf.

Strategi Lain Perencanaan dan Pengorganisasian Wakaf ,terdiri :

1. Kuantitas SDM pegawai memadai Pembagian tugas jelas

Fungsi Visi dan misi dijalankan, mengkomunikasikan dan membangun rasa memiliki visi, mengevaluasi & memodifikasi visi)

optimalnya kualitas SDM Melaksanakan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan aparatur untuk

meningkatkan kapasitas SDM

2. Manajemen data dan informasi optimal Optimalnya koordinasi lembaga wakaf dengan masyarakat(optimalisasi

edukasi dan sosialisasi wakaf). Seluruh komponen umat perlu untuk terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat wakaf pada seluruh lapisan masyarakat.

Adanya aturan yang mengatur pewakafan Partisipasi dan dukungan masyarakat terdapat perencanaan belum optimal Transparan, dan terbuka secara umum memahami tentang tata laksana perencanaan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

PENGORGANISASIAN WAKAF.

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.

Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

Syarat-syarat calon anggota Badan Wakaf Indonesia :

1. Warga Negara Indonesia2. Beragama Islam3. Dewasa4. Amanah5. Mampu secara jasmani dan rohani6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum7. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman di bidang perwakafan

dan ekonomi, khususnya bidang ekonomi syariah8. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan

nasional.selain syarat-syarat tersebut, Badan Wakaf Indonesia juga diberi kewenangan untuk menentukan.

PENGORGANISASIAN LEMBAGA WAKAF

(Menurut UU Nomor 41 tahun 2004 maupun PP Nomor 42 tahun 2006) :

Pasal 51(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota. Bagian Ketiga Anggota.

Pasal 53Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh)

orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :a. warga negara Indonesia;b. beragama Islam;c. dewasa; 13UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakafd. amanah;e. mampu secara jasmani dan rohani;f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; danh. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian.

Pasal 55(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa

jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.14 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Bagian KelimaPembiayaan

Pasal 59Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, pemerintah wajib membantu pembiayaan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

www.bwikotamalang.com

www.iainsalatiga.ac.id

www.blogspot.com

www.kemenag.go.id

www.bwi.or.id