MAKALAH TENTANG PROFESI KEPENDIDIKAN

Tugas Individu

MAKALAH TENTANG PROFESI KEPENDIDIKAN

D

I

S

U

S

U

N

Oleh :

Nama : Kintan JenisaNIM : 5113111020Jurusan : Pend. Teknik

BangunanM.Kuliah : Profesi Kependidikan

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

1

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

segala limpahan rahmat hidayah dan karuniaNya,

sehingga dengan segenap kemampuan yang ada, penulis

dapat menyelesaikan makalah yang berjudul

“Mendeskripsikan Peranan dan Tugas Guru Bidang

Studi dalam Program Bimbingan Konseling di Sekolah”

ini.Tugas yang penulis buat ini, juga sebagai salah

satu syarat untuk memenuhi nilai mata kuliah

Profesi Kependidikan.

Pada kesempatan ini juga, izinkanlah penulis

menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya

:

1. Ibu Masta Ginting,M.Pd., selaku dosen mata

kuliah Profesi Kependidikan.

2. Para pembaca dan teman – teman sekalian.

Dengan ini kami mengharapkan, karya tulis ini

dapat bermanfaat bagi para pembaca khusunya kami

pribadi. Dan dengan segala keterbatasan ilmu yang

dimiliki, penulis menyadari bahwa makalah ini masih

banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan

makalah ini.

2

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah

ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Medan, 12 Mei

2014

Kintan Jenisa

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................. i

DAFTAR ISI ...................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................... 1

B. Rumusan Masalah .............................. 2

C. Tujuan Makalah................................ 2

BAB II : PEMBAHASAN

A. Hakikat Bimbingan Konseling.................. 3

B. Asas – asas Bimbingan Konseling ............. 5

C. Fungsi Bimbingan dan Konseling .............. 8

D.Tujuan Bimbingan Konseling ................... 10

E. Peran Guru Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling

.................................................. 11

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan................................... 15

B. Saran.......................................... 15

Daftar Pustaka .................................. 16

4

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa selain sebagai pengajar

dan pendidik guru juga harus mampu membina relasi dengan

organisasi profesi. Hal ini merupakan hal yang harus

dilakukan oleh seorang guru sebagaimana tuntutan yang

telah ditentukan, dimana setiap guru wajib menjadi

anggota organisasi profesi serta mempunyai kewenangan

mengatur hal – hal yang berkaitan dengan tugas

keprofesionalan guru. Melalui organisasi profesi ini

diharapkan akan membawa dampak yaitu sebagai alat

pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya

menjalankan tugas serta dapat meningkatkan kemampuan

profesional dari anggotanya. Dari hal ini, tentu saja

membutuhkan kerjasama seluruh anggota profesi untuk

memelihara, meningkatkan mutu serta bertanggung jawab

terhadap organisasi profesi itu.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta perubahan sosio-kultural yang terkadang

sulit diprediksi, profesi pendidikan seakan-akan

dihadapkan pada dilema yang kompleks. Di satu pihak,

masyarakat pengguna jasa kependidikan menuntut akan

kualitas layanan jasa kependidikan secara lebih baik,

tetapi di pihak lain para penyandang profesi kependidikan

dihadapkan pada pelbagai keterbatasan. Bahkan secara

5

individual mereka dihadapkan pula pada suatu realitas

bahwa kesejahteraannya perlu mendapat perhatian khusus.

Imbalan jasa kependidikan yang kurang sesuai menurut

ukuran kebutuhan hidup realistis masih menjadi topik

diskusi keseharian masyarakat. Padahal masyarakat yakin

betul bahwa kelangsungan hidup bangsa ini akan sangat

ditentukan oleh keberhasilan proses sistem pendidikan.

Banyak orang yang menganggap bahwa menjadi seorang

guru itu mudah. Presepsi itu sungguh tidak benar adanya,

karena seseorang guru mempunyai tanggung jawab yang besar

dalam mendidik dan mengajar. Tanggung jawab itulah yang

menjadi professionalitas seorang guru di mata masyarakat.

Seorang guru tidak sebatas mengajar di kelas tetapi juga

harus menjadi teladan bagi muridnya. Keteladanan tersebut

akan menjadi tolak ukur keberhasilan seorang guru. Dalam

mentrasfer ilmu, seorang guru haruslah memperhatikan

murid-murid secara bijak dan cermat, karena antara murid

yang satu dan lainnya berbeda karakter. Ada murid yang

cepat dalam menangkap pelajaran, ada juga murid yang

lamban dalam memahami pelajaran. Selain itu guru juga

harus menjunjung tinggi etika dan norma dalam mendidik.

Yang masih terasa membelenggu kalangan pendidikan

antara lain gelar pahlawan tanpa tanda jasa bagi para

guru di Indonesia. Gelar ini bukan sesuatu yang tidak

baik, tetapi kalau penafsirannya tidak tepat akan

menghasilkan implilkasi yang justru menyudutkan para

6

guru. Apa artinya gelar sebagus itu jika tidak memberikan

jaminan hidup yang layak?

Itulah sekelumit permasalahan yang sesungguhnya akan

terasa amat sulit jika dihadapi secara individual.

Artinya, kalangan profesional kependidikan dipandang

perlu untuk membentuk suatu organisasi profesi dan masuk

di dalamnya sebagai anggota. Melalui fungsi pemersatu

organisasi ini, penyandang profesi kependidikan memiliki

kekuatan dan kekuasaan dalam menjalankan tugas

keprofesiannya. Bukan hanya itu, suatu organisasi

kependidikan berupaya meningkatkan dn mengembangkan

karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan

kesejahteraan tenaga kependidikan.

Banyak hal yang bermanfaat bagi penyandang profesi

kependidikan dari organisasi profesinya sendiri. Sebab

itu, disi dipandang penting untuk dibahas.Berikut ini

dikemikakan hakikat, fungsi, tujuan, ruang lingkup, dan

maam-macam organisasi profesi kependidikan.

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam karya tulis ini

diantaranya:

1. Bagaimana hakikat organisasi profesi kependidikan?

2. Apa sajakah jenis – jenis organisasi profesi

kependidikan di Indonesia?

7

3. Bagaimanakah sikap profesional terhadap guru

pengembangan organisasi kependidikan di Indonesia?

4. Apakah peran organisasi kependidikan di Indonesia

terhadap sikap yang menunjang keprofesionalan?

5. Bagaimana analisis peranan organisasi profesi keguruan

dewasa ini?

C. Tujuan Makalah

Adapun tujuan dalam karya tulis ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui hakikat organisasi profesi

kependidikan?

2. Untuk mengetahui jenis – jenis organisasi profesi

kependidikan di Indonesia?

3. Untuk mengetahui sikap profesional terhadap guru

pengembangan organisasi kependidikan di Indonesia?

4. Untuk mengetahui peran organisasi kependidikan di

Indonesia terhadap sikap yang menunjang

keprofesionalan.?

5. Untuk mengetahui analisis peranan organisasi profesi

keguruan dewasa ini?

8

BAB II

PEMBAHASANA. Hakikat Organisasi Profesi Kependidikan

1. Hakikat Organisasi

Ada banyak pendapat yang mengemukan pengertian dari

organisasi. Seperti berikut ini:

a. Organisasi Menurut Stoner

Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang

melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer

mengejar tujuan bersama.

b. Organisasi Menurut James D. Mooney

9

Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia

untuk mencapai tujuan bersama.

c. Organisasi Menurut Chester I. Bernard

Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Organisasi juga terbagi menjadi dua bagian yaitu

organisasi formal dan organisasi non-formal. Dimana

organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau

lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama

secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional.

Contoh : Perseroan terbatas, Sekolah, Negara, dan lain

sebagainya. Sedangkan Organisasi informal adalah kumpulan

dari dua orang atau lebih yang telibat pada suatu

aktifitas serta tujuan bersama yang tidak disadari.

Contoh : Arisan ibu-ibu sekampung, belajar bersama anak-

anak SD, kemping ke gunung pangrango rame-rame dengan

teman, dan lain-lain.

2. Hakikat Profesi

Profesi melibatkan beberapa istilah yang berkaitan,

yaitu : profesi, profesionalitas, profesional,

profesionalisasi, dan profesionalisme.Profesi menunjuk

pada suatu pelayanan atau jabatan yang menuntut keahlian,

tanggung jawab, dan kesetiaan terhadapnya.

Profesionalitas menunjuk pada kualitas atau sikap pribadi

individu terhadap suatu pekerjaan. Dalam profesi

digunakan teknik dan prosedur intelektul yng harus

10

dipelajari secara sengaja sehingga dapat diterapkan untuk

kemaslhatan orang lain. Profesional menunjuk pada

penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang

seharusnya dan menunjuk pada orangnya itu sendiri.

Profesionalisasi menunjuk pada proses menjadikan

seseorang sebagai profesional. Profesionalisme menunjuk

pada (a) derajat penampilan seseorang sebagai

profesional; tinggi, rendah sedang, dan (b) sikap dan

komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan

standar yang paling ideal dari kode etik profesinya.

Rokhman Natawidjaja mengemukakan beberapa kriteria

sebagi ciri suatu profesi :

a. Ada standar untuk kerja yang baku dan jelas

b. Ada lembga pendidikan khusus untuk pelakunya dengan

programdan jenjang pendidikan yang baku serta memiliki

standar akademik yang memadai.

c. Ada organisasi yang mewadai para pelakunya.

d. Ada etika dan kode etik yang mengatur prilaku para

pelakunya.

e. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil

dan baku

f.Ada pengakuan masyarakat terhadap pekerjaan itu sebagai

suatu profesi.

Sampai pada suatu kesimpulan bahwa hakikat profesi

adalah suatu pernyataan atau suatu janji yang

terbuka.Suatu profesi mengandung unsur pengabdian menurut

11

Oemar Hamalik, suatu profesi bukanlah dimaksudkan untuk

mencari keuntungan materi belaka, melainkan untuk

pengabdian kepada masyarakat.Pengabdian seorang

profesional menunjuk pada pengutamaan kepentingan orang

banyak daripada kepentingan diri sendiri.

Suatu jabatan profesional harus mempunyai beberapa

ciri pokok yaitu : (a) pekerjaan itu dipersiapkan melalui

proses pendidikan dan latihan secara formal; (b)

pekerjaan itu mendapat pengakuan dari masyarakat; (c)

adanya pengawasan dari suatu organisasi profesi seperti

IDI, PGRI dan IPBI; (d) mempunyai kode etik sebagai

landasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

profesi tersebut.

Ciri suatu profesi. Pertama, pekerjaan itu mempunyai

fungsi dan signifikansi sosial karena diperlukan mengabdi

kaepada masyarakat. Kedua, profesi menuntut keterampilan

tertentu yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang

“lama” dan intensif serta dilakukan dalam lembaga

tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu.

Keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku

anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap

pelanggar kode etik. Kelima, sebagai konsekuensi profesi

secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan

finansial atau materiil.

12

Sesuai dengan hakikat profesi dan ciri-cirinya,

dapatlah diterima bahwa jabatan kependidikan / keguruan

merupakan suatu profesi. Pekerjaan sebagai guru muncul

dari kepercayaan masyarakat dan mengabdikan diri pada

masyarakat. Pekerjaan itu menuntut keterampilan tertentu

yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan

yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu

yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti IKIP, FKIP di

berbagai universitas dan sekolah tinggi serta LPTK

lainnya. Profesi keguruan didukung oleh suatu disiplin

ilmu, yaitu ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Profesi

ini juga memiliki kode etik dan organisasi profesinya.

Dari pekerjaan ini seorang guru memperoleh imbalan

finansial dari masyarakat sebagai konsekuensi dari

layanan yang diberikannya.

Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan

orang – orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang

merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu.

Dikatakan ciri khas oleh karena bidang tersebut diperoleh

bukan secara kebetulan oleh sembarang orang, tetapi

diperoleh melalui suatu jalur khusus. Dalam prakteknya

sebagai pekerjaan profesional yang melayani masyarakat

tentunya memerlukan satu wadah organisasi yang anggotanya

adalah orang–orang yang memiliki pekerjaan atau keahlian

yang sejenis.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa

organisasi profesi kependidikan adalah sebuah wadah

13

perkumpulan orang – orang yang memiliki suatu keahlian

dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui

proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta

dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat

dipertanggungjawabkan.

14

3. Tujuan Organsasi Profesi Pendidikan

Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi

kesadaran sikap, mutu dan kegiatan profesi guru serta

meningkatkan kesejahteraan guru.

Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 38 tahun 1992,

pasal 61, ada lima misi dan tujuan organisasi

kependidikan, yaitu: meningkatkan dan/atau mengembangkan

(a) karier, (b) kemampuan, (c) kewenangan profesional,

(d) martabat, dan (e) kesejahteraan seluruh tenaga

kependidikan. Sedangkan visinya secara umum ialah

terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional.

Organissi profesi sebagaimana telah disebutkan dalam

UU RI pasal 40 ayat 1 mempunyai tujuan untuk memajukan

profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan

pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteran, dan

pengabdian dalam masyarakat.Sebagaimana dijelaskan dalam

PP No. 38 tahun 1992, pasal 61, ada lima misi dan tujuan

organisasi kependidikan, yaitu : meningkatkan dan/atau

mengembangkan. Sedangkan visinya secara umum ialah

terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional.

a. Meningkatkan dan/atau mengembangkan karier anggota, merupakan

upaya dalam mengembangkan karier anggota sesuai dengan

bidang pekerjaan yang diembannya. Karier yang dimaksud

adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara

bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain

(lingkungannya) melalui serangkaian aktivitas. Organisasi

profesi berperan sebagai fasilitator dan motifator

15

terjadinya peningkatan karier setiap anggota. Adalah

kewajiban organisasi profesi kependidikan untuk mampu

memfasilitasi dan memotifasi anggotanya mencapai karier

yang diharapkan sesuai dengan tugas yang diembannya.

b. Meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan anggota,

merupkan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang

handal. Dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi, para

pengemban profsi akan memiliki mkekuatan moral untuk

senantiasa meningkatkan kemampuannya.

c. Meningkatkan dan/atau mengembangkan kewenangan

profesional anggota, merupakan upaya para profsional

untuk menmpatkan anggota suatu profesi sesuai dengan

kemampuannya. Organisasi profesi keendidikan bertujuan

untuk megembangkan dan meningkatkan kemampuan kepada

anggotanya melaluai pendidikan atau latihan terprogram.

d. Meningkatkan dan/atau mengembangkan martabat anggota,

merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar

anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari

pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-

nilai kemanusiaan. Dengan memasuki organisasi profesi

keendidikan anggota sekaligus terlindungi dari perlakuan

masyarakat yang tidak mengindahkan martabat kemanusiaan

dan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

sesuai dengan standar etis yang disepakati.

e. Meningkatkan dan/atau mengembangkan kesejahteraa,

merupakan upaya organisasi profesi keendidikan untuk

meningkatkan kesejahteraanlahir batin anggotanya. Dalam

16

teori Maslow, kesejahteraan ini mungkin menempati urutan

pertama berupa kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi.

Banyak kiprah organisasi profesi keendidikan dalam

meningkatkan kesejahteraan anggota. Asprasi anggota

melalui organisasi terhadap pemerintah akan lebih

terindahkan dibandingkan individu.

Selain itu organisasi profesi guru juga mempunyai

kewenangan:

a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.

b. Memberikan bantuan hukum kepada guru.

c. Memberikan perlindungn profesi guru.

d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

e. Memajukn pendidikan nasional.

B. Jenis-jenis Organisasi Profesi Kependidikan

Secara kuantitas, tidak berlebihan jika banyak

kalangan pendidik menyatakan bahwa organisasi profesi

kependidikan di indonesia berkembang pesat bagaikan

tumbuhan di musim penghujan. Sampai sampai ada sebagian

pengemban profesi pendidikan yang tidak tahu menahu

tentang organisasi kependidikan itu. Yang lebih dikenal

kalangan umum adalah PGRI.

Disamping PGRI yang salah satu organisasi yang

diakui oleh pemerintah juga terdapat organisasi lain yang

disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang

didirikan atas anjuran Departeman Pendidikan dan

17

Kebudayaan. Sayangnya, organisasi ini tidak ada kaitan

yang formal dengan PGRI. Selain itu ada juga organisasi

profesional guru yang lain yaitu ikatan serjana

pendidikan indonesia (ISPI), yang sekarang suda mempunyai

nanyak devisi yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Belajar

(IPBI), Himpunan Serjana Administrasi Pendidikan

Indonesia (HSPBI), Himpunan Sarjana adminustrasi

Pendidikan Indonesia (HISAPIN) dan lain-lain, hubungannya

secara formal dengan PGRI juga belum tampak secara nyata,

sehingga belum didapatkan kerjasama yang saling menunjang

dalam meningkatkan mutu anggotanya.

Berikut ini jenis-jenis organisasi profesi

kependidikan yang ada di Indonesia:

1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari

proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi

PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia

Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi

Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932.

Tujuan utama pendirian PGRI adalah:

a. Membela dan mempertahankan Republik Indonesia

(organisasi perjuangan)

b. Memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar

kerakyatan (organisasi profesi) Pendirian PGRI sama

dengan EI: “education as public service, not commodity”

c. Membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya

18

Makna Visi PGRI adalah:

a. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Perjuangan :

1. Wahana mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945.

2. Wahana untuk membela, mempertahankan, dan melestarikan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Wahana untuk meningkatkan integritas bangsa dalam

menjamin terpeliharanya keutuhan, kesatuan, dan persatuan

bangsa.

4. Berperan aktif memperjuangkan tercapainya tujuan

nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Wadah bagi para guru dalam memperoleh, mempertahankan,

meningkatkan, dan membela hak asasinya baik sebagai

pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan pemangku

profesi kependidikan.

6. Wahana untuk memberikan perlindungan dan membela

kepentingan guru dan tenaga kependidikan yang berhubungan

dengan persoalan-persoalan hukum.

b. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Profesi :

1. Wahana memperjuangkan peningkatan kualifikasi dan

kompetensi bagi guru.

2. Wahana mempertinggi kesadaran dan sikap guru dan

tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu profesi dan

pelayanan kepada masyarakat.

3. Wahana menegakkan dan melaksanakan kode etik dan ikrar

guru Indonesia.

19

4. Wahana untuk melakukan evaluasi pelaksanaan

sertifikasi, lisensi, dan akreditasi bagi pengukuhan

kompetensi profesi guru.

5. Wahana pembinaan bagi Himpunan Profesi dan Keahlian

Sejenis di bidang pendidikan yang menyatakan diri

bergabung atau bermitra dengan PGRI.

6. Wahana untuk mempersatukan semua guru dan tenaga

kependidikan di semua jenis, jenjang, dan satuan

pendidikan guna mneningkatkan pengabdian dan peran serta

dalam pembangunan nasional.

7. Wahana untuk mewujudkan pengabidan secara nyata

melalui anak lembaga dan badan khusus.

8. Wahana untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan

lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak

dalam bidang pendidikan, dan atau organisasi

kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu

pendidikan dan kebudayaan.

c. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Ketenagakerjaan :

1. Wahana untuk memperjuangkan terwujudnya hak-hak guru

dan tenaga kependidikan

2. Wahana untuk memperjuangkan kesejahteraan guru yang

berupa: imbal jasa, rasa aman, hubungan pribadi, kondisi

kerja dan kepastian karier.

3. Wahana untuk mewujudkan prinsip dan pendekatan

ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan harkat dan

martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota.

20

4. Wahana untuk memperkuat kedudukan, wibawa dan martabat

guru serta kesetiakawanan organisasi.

5. Wahana untuk membela dan melindungi guru sebagai

pekerja.

6. Wahana untuk membina dan meningkatkan hubungan

kerjasama dengan organisasi ketenagakerjaan baik lokal,

regional maupun global.

d. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi yang Mandiri :

1. Menjalin kerjasama dengan semua pihak atas dasar

kemitrasejajaran, saling menghormati dan berdiri di atas

semua golongan.

2. Menggali dan mengembangkan potensi baik sumber daya

manusia maupun sumber daya keuangan dan sumber daya

organisasi lainnya yang tidak tergantung dari pihak

manapun.

3. Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan organisasi dengan menempatkan iuran

anggota sebagai sumber utama pembiayaan organisasi.

e. Makna dari terwujudnya PGRI sebagai Organisasi yang Non Partisan :

1. PGRI tidak menjadi bagian dari partai politik manapun

dan tidak berafiliasi dengan partai manapun.

2. PGRI memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk

menentukan pilihan politiknya secara merdeka.

3. PGRI selalu menjalin hubungan baik dengan seluruh

partai dan komponen masyarakat dalam memajukan pendidikan

nasional.

Misi PGRI adalah:

21

a. Menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan

dan kesatuan bangsa, membela dan mempertahankan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mewujudkan

cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

b. Berperan aktif dalam pembangunan nasional di bidang

pendidikan dan kebudayaan yang berlandaskan asas

demokrasi, keterbukaan, pengakuan terhadap hak asasi

manusia, keberpihakan pada rakyat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa.

c. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi,

profesionalisme dan kesejahteraan anggota.

d. Melaksanakan, mengamalkan, mempertahankan dan

menjunjung tinggi kode etik profesi guru Indonesia.

e. Membangun sikap kritis terhadap kebijakan pendidikan

yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat.

f. Melaksanakan dan mengelola organisasi berdasarkan

tata kelola yang baik (good govermance).

g. Memperjuangkan perlindungan hukum, profesi, dan

kesejahteraan anggota PGRI.

h. Mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi yang

mempunyai kewenangan akreditasi, sertifikasi, dan lisensi

pendidik dan tenaga kependidikan.

i. Memperkuat solidaritas, soliditas, demokratisasi,

dan kemandirian organisasi di semua level/tingkatan.

22

j. Menyamakan persepsi, visi, dan misi para

guru/pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pilar utama

pembangunan pendidikan nasional.

k. Mewujudkan PGRI sebagai organisasi yang memiliki

kekuatan penekan (pressure group), pemikir (thinker), dan

pengendali (control).

2. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan

bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu

sanggar/kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana

untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran

dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru

sebagai praktisi/perilaku perubahan reorientasi

pembelajaran di kelas (Depdiknas,2004: 1).

Menurut Mangkoesapoetra (2004:1) MGMP merupakan

forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang

berada pada suatu wilayah

kebupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah.

Tujuan MGMP adalah:

Tujuan diselenggarakannya MGMP menurut pedoman MGMP

(2004: 2) adalah:

a. Tujuan umum.

Tujuan MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan

inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru.

b. Tujuan khusus.

23

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran

dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan

efisien.

2. Mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai

tempat proses pembelajaran yang menyenangkan,

mengasyikkan dan mencerdaskan siswa.

3. Membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. (Depdiknas,

2004: 2)

Menurut Mangkoesapoetra (2004: 2) tujuan

diselenggarakannya MGMP adalah untuk:

a. Memotivasi guru, meningkatkan kemampuan dan

keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat

evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan

keyakinan diri sebagai guru profesional.

b. Meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam

melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha

peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

c. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami

oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan

mencari solusi alternative pemecahan sesuai dengan

kaarakteristik mata pelajaran masingmasing, guru, sekolah

dan lingkungannya.

Peranan MGMP adalah

Menurut pedoman MGMP (Depdiknas. 2004: 4) MGMP berperan

untuk:

a. Mengakomodir aspirasi dari,oleh dan untuk anggota.

24

b. Mengakomodasi aspirasi masyarakat/stokeholder dan

siswa

c. Melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif

dalam proses pembelajaran.

d. Mitra kerja Dinas Pendidikan dalam menyebarkan

informasi kebijakan pendidikan.

Sedangkan menurut Mangkoesapoetra (2004: 3) peranan MGMP

adalah:

a. Reformator dalam classroom reform, terutama dalam

reorientasi pembelajaran efektif.

b. Mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi

guru terutama dalam pengembangan kurikulum dan sistem

pengujian

c. Supporting agency dalam inivasi manajemen kelas dan

manajemen sekolah.

d. Collaborator terhadap unit terkait dan organisasi

profesi yang relevan.

e. Evaluator dan developer school reform dalam konteks

MPMBS.

f. Clinical dan academic supervisor dengan pendekatan

penilaian appraisal.

Fungsi MGMP adalah

Adapun fungsi MGMP menurut Mangkoesapoetra (2004: 3)

adalah:

a. Menyusun pogram jangka panjang, jangka menengah dan

jangka pendek serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan

secara rutin.

25

b. Memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP

secara rutin, baik di tingkat sekolah, wilayah, maupun

kota.

c. Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme guru

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian/evaluasi

pembelajaran di kelas sehingga mampu mengupayakan

peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di sekolah.

3.Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) lahir

pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi

profesi kependidikan ini bersifat regional karena

berbagai hal menyangkut komunikasi antaranggotanya.

Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai

kongresnya yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984.

Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan

ISPI, yaitu: (a) Menghimpun para sarjana pendidikan dari

berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia; (b)

meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para

angotanya; (c) membina serta mengembangkan ilmu, seni dan

teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah

mensukseskan pembangunan bangsa dan negara; (d)

mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan

dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pndidikan; (e)

meindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para

anggota; (f) meningkatkan komunikasi antaranggota dari

berbagai spesialisasi pendidikan; dan (g)

menyelenggarakan komunikasi antarorganisasi yang relevan.

26

Pada perjalanannya ISPI tergabung dalam Forum

Organisasi Profesi Ilmiah (FOPI) yang terlealisasikan

dalam bentuk himpunan-himpunan. Yang tlah ada himpunannya

adalah Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia

(HISPIPSI), Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam, dan

lain sebagainya.

4. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI)

Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) didirikan

di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi

profesi kependidikan yang bersifat keilmuan dan

profesioal ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut

serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan

kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing.

Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan

se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan

bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka

peningkatan mutu layanannya.

Secara rinci tujuan didirikannya Ikatan Petugas

Bimbingan Indonesia (IPBI) adalah sebagai berikut ini.

a. Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam

wadah organisasi.

b. Mengidentifikasi dan mengiventarisasi tenaga ahli,

keahlian dan keterampilan, teknik, alat dan fasilitas

yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan,

dengan demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan

keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya.

27

c. Meningatkan mutu profesi bimbingan, dalam hal ini

meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga

pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin, maupun

program layanan bimbingan (Anggaran Rumah Tangga IPBI,

1975).

Untuk menopang pencapaian tujuan tersebut

dicanangkan empat kegiatan, yaitu:

a. Pengembangan ilmu dalam bimbingan dan konseling;

b. Peningkatan layanan bimbingan dan konseling;

c. Pembinaan hubungan dengan organisasi profesi dan

lembaga-lembaga, baik dalam maupun luar negeri; dan

Pembinaan sarana (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).

Kegiatan pertama dijabarkan kembali dalam anggaran

rumah tangga (ART IPBI, 1975) sebagai berikut ini.

a. Penerbitan, mencakup: buletin Ikatan Petugas Bmbingan

Indoesia dan brosur atau penerbitan lain.

b. Pengembangan alat-alat bimbingan dan penyebarannya.

c. Pengembangan teknik-teknik bimbingan dan

penyebarannya.

d. Penelitian di bidang bimbingan.

e. Penataran, seminar, lokakarya, simposium, dan

kegiatan-kegiatan lain yang sejenis.

f. Kegiatan-kegiatan lain untuk memajukan dan

mengembangkan bimbingan.

28

5. HISAPIN (Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan

Indonesia)

HISAPIN lahir pada tahun 1991 di Bukit Tinggi,

Sumatera Barat, dengan Ketua Dr. Sutjipto yang ketika itu

menjabat sebagai Pembantu Rektor II IKIP Padang; beberapa

tahun kemudian beliau menjadi Rektor IKIP Jakarta (1997-

2005). Ketika itu IKIP Padang melaksanakan Seminar

Nasional di bidang Pendidikan dengan mengundang seluruh

pimpinan jurusan dan dosen Administrasi Pendidikan di

lingkungan FIP dan FKIP. Seminar tersebut didukung oleh

Prof. H. A. R. Tilaar (Deputi Bappenas).

C. Mengetahui Sikap Profesional Guru Terhadap

Pengembangan Organisasi Kependidikan Di Indonesia

Kalau kita ikuti perkembangan profesi keguruan di

Indonesia, jelas pada mulanya guru-guru Indonesia

diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan khusus

untuk memangku jabatan guru. Dalam bukunya Sejarah

Pendidikan Indonesia, Nasution (1987) secara jelas

melukiskan sejarah pendidikan di Indonesia terutama dalam

zaman colonial Belanda, termasuk juga sejarah profesi

keguruan. Guru-guru yang pada mulanya diangkat dari

orang-orang yang tidak dididik menjadi guru, secara

berangsur-angsur dilengkapi dan ditambah dengan guru-guru

yang lulus dari sekolah guru (kweekschool) yang pertama

kali didirikan di Solo tahun 1852. Karena kebutuhan guru

29

yang mendesak maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat

lima macam guru, yakni :

1. Guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru

yang berwenang penuh.

2. Guru yang bukan lulusan sekolah guru, tetapi lulus

ujian yang diadakan untuk menjadi guru.

3. Guru bantu yakni yang lulus ujian guru bantu.

4. Guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior,

yang merupakan calon guru.

5. Guru yang diangkat karena keadaan yang amat mendesak

yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan.

Tentu saja yang terakhir ini sangat beragam dari

satu daerah dengan daerah lainnya. Walaupun sekolah guru

telah dimulai dan kemudian juga didirikan sekolah normal,

namun pada mulanya bila dilihat dari kurikulumnya dapat

kita katakanhanya mementingkan pengetahuan yang akan

diajarkan saja. Kedalamnya belum dimasukan secar khusus

kurikulum ilmu mendidik dan psikologi. Sejalan dengan

pendirian sekolah-sekolah yang lebih tinggi tingkatnya

dari sekolah umum seperti Hollands Inslandse School

(HIS), Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO), Hogere

Burger School (HBS), dan Algemene Middlebare School (AMS)

maka secara berangsur-angsur didirikan pula lembaga

pendidikan guru atau kursus-kursus untuk mempersiapkan

guru-gurunya seperti Hogere Kweekschool (HKS)untuk guru

HIS dan kursus Hoofdacte (HA) untuk calon kepala sekolah

(Nasution,1987).

30

Keadaan yang demikian berlanjut sampai zaman

pendudukan jepang dan awal perang kemerdekaan, walaupun

dengan nama dan bentuk lembaga pendidikan guru yang

disesuaikan dengan keadaan waktu itu. Selangkah demi

selangkah pendidikan guru meningkatkan jenjang

kualifikasi dan mutunya, sehingga saat ini kita hanya

mempunyai lembaga pendidikan guru yang tunggal, yakni

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Walaupun jabatan guru tidak harus disebut sebagai

jabatan profesional penuh, statusnya mulai membaik. Di

Imdonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia

(PGRI) yang mewadahi persatuan guru, dan juga mempunyai

perwakilan di DPR / MPR. Apakah para wakil dan organisasi

ini telah mewakili semua keinginan para guru, baik dari

segi profesional ataupun kesejahteraan? Apakah guru

betul-betul jabatan profesional, sehingga jabatan guru

terlindungi, mempunyai otoritas tinggi dalam bidangnya,

dihargai dan mempunyai status yang tinggi dalam

masyarakat, semuanya akan tergantung kepada guru itu

sendiri dan unjuk kerjanya, serta masyarakat dan

pemerintah yang memakai atau mendapatkan layanan guru

itu.

Dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, guru

pernah mempunyai status yang sangat tinggi dalam

masyarakat, mempunayi wibawa yang sangat tinggi, dan

dianggapsebagai orang yang serba tahu. Peranan guru saat

itu tidak hanya mendidik anak di depan kelas, tapi

31

mendidik masyarakat, tempat bagi masyarakat untuk

bertanya, baik untuk memecahkan masalah pribadi ataupun

masalah sosial. Namun, kewibawaan guru mulai memudar

sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu dan

teknologi, dan kepedulian guru yang meningkat tentang

imbalan atau balas jasa. Dalam era teknologi yang maju

sekarang, guru bukan lagi satu-satunya tempat bertanya

bagi masyarakat. Pendidikan masyarakat mungkin lebih

tinggi dari guru, dan kewibawaan guru berkurang antara

lain karena status guru dianggap kalah gengsi dari

jabatan lainnya yang mempunyai pendapatan yang lebih

baik.

D. Peran Organisasi Profesi Kependidikan Terhadap Sikap

yang Menunjang Keprofesionalan

Jabatan professional harus memiliki wadah untuk

menyatakan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan

profesi yaitu organisasi profesi guru di negara kita

wadah ini telah ada dan dikenal dengan Persatuan Guru

Republik Indonesia (PGRI). Organisasai ini didirikan

sebagai wujud aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan

cita-cita perjuangan bangsa. Salah satu tujuan organisasi

ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu dan

kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan

guru. Organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri

suatu profesi kependidikan, sekaligus juga memiliki

32

fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya.

Organisasi profesi kependidikan Organisasi profesi

kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi

kependidikan berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota

profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya,

dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional

profesi ini. Kedua fungsi tersebut dapat diuraikan

seperti berikut ini :

1. Fungsi Pemersatu

Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas

dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang

menggerakkan para profesional untuk membeantuk suatu

organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi,

ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan

falsafah tentang sistem nilai. Namun, umumnya dilatar

belakangi oleh dua motif, yaitu motif intrinsik dan

ekstrinsik.[ Abin Syamsudin, 1999. hlm. 95 ] Secara

intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya

medapatkan kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas

profesi yang diembannya, bahkan mungkin mereka terdorong

oleh semangat menunaikan tugasnya sebaik dan seikhlas

mengkin. Secara ekstrinsik mereka terdorong oleh tmntutan

masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari

semakin klompleks.

Kedua motif tersebut sekaligus merupakan tantangan

bagi pengemban suatu profesi, yang secara teoritis sangat

sulit dihadapi dan diselesaikan secara individual.

33

Kesadaran atas realitas ini menyebabkan para profesional

membentuk organisasi profesi. Demikian pula organisasi

profesi kependidikan , merupakan organisasi profesi

sebagai wadah pemersatu pelbagai potensi profesi

kependidikan dalam menghadapi kopleksitas tantangan dan

harapan masyarakat pengguna pengguna jasa kependidikan.

Dengan mempersatukan potensi tersebut diharapkan

organisasi profesi kependidikan memiliki kewibawaan dan

kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan

tindakan bersama, yaitu upaya untuk melindungi dan

memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi

kependidikan itu sendiri dan kepentingan masyarakat

pengguna jasa profesi ini.

2. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional

Fungsi kedua dari organisasi profesi adalah

meningkatkan kemampuan profesional para pengemban profesi

kependidikan. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP

No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi : Tenaga

kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah

untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan,

kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan

tenaga kependidikan. PP tersebut menunjukkan adanya

legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan para

anggota profesi kependidikan untuk selalu meningkatkan

kemampuan profesionalnya melalui organisaasi atau ikatan

profesi kependidikan. Bahkan dalam UUSPN Tahun 1989,

Pasal 31; ayat 4 dinyatakan bahwa : Tenaga kependidikan

34

berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan

profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu

pengetahuan dan tekhnologi serta pembangunan bangsa.

Kemampuan yang dimaksud dalam konteks ini adalah apa

yang disebut dengan istilah kompetensi , yang oleh Abin

Syamsuddin dijelaskan bahwa kopetensi merupakan kecakapan

atau kemampuan mengerjakan pekerjaan kependidikan. Guru

yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mengerjakan

pekerjaan kependidikan disebut dengan guru yang kompeten.

Peningkatan kemampuan profesional tenaga

kependidikan berdasarkan Kurikulum 1994 dapat dilakukan

melalui dua program, yaitu program terstruktur dan tidak

terstruktur. Program terstruktur adalah program yang

dibuat dan dilaksanakan sedemikian rupa, mempunyai bahan

dan produk kegiatan belajar yang dapat diakreditasikan

secara akademik dalam jumlah SKS tertentu. Dengan

demikian , Pada akhir program para peserta akan

memperoleh sejumlah SKS yang pada gilirannya dapat

disertakan dengan kualifikasi tetrtentu tenaga

kependidikan. Program tidak terstruktur adalah program

pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan yang

dibuka berdasarkan kebutuhan tertentu sesuai dengan

tuntutan waktu dan lingkungan yang ada. Terlingkup dalam

program tidak terstruktur ini adalah:

· Penataran tingkat nasional dan wilayah;

35

· Supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas atau pejabat

yang terkait seperti Kepala Sekolah, Kepala Bidang,

Kakandep;

· Pembinaan dan pengembangan sejawat, yaitu dengan sesama

tenaga kependidikan sejenis melalui forum konunikasi,

seperti MGI.

· Pembinaan dan pengembangan individual, yaitu upaya atas

inisiatif sendiri dengan partisipasi dalam seminar, loka

karya, dan yang lainnya.

E. Analisis Peranan Organisasi Profesi Keguruan Dewasa

Ini

1. Keadaan yang Ditemui

Suatu perkembangan yang menggembirakan muncul

menyusul keluarnya Undang-undang Rep. Indonesia No. 20

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam UU

tersebut, tenaga kependidikan mendapat perhatian yang

amat besar, melebihi bidang-bidang lain. Ada 6 pasal

(pasal 39 s/d 44) terdiri atas 17 ayat, yang secara

khusus menyangkut tenaga kependidikan. Ini menunjukan

bahwa kedudukan tenaga kependidikan begitu penting dalam

rangka upaya memajukan pendidikan secara keseluruhan.

Bagi profesi kependidikan, UU tentang SPN mempunyai

arti yang sangat penting, karena dalam undang-undang ini

profesi kependidikan telah jelas dasar hukumnya, bahkan

pekerjaan guru secara tegas telah dilindungi

keberadaannya. Gagasan yang mendasar yang terkandung UU

36

tentang SPN dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan

ialah perlindungan dan pengakuan yang lebih pasti

terhadap jabatan guru khususnya dan tenaga kependidikan

umumnya. Profesi-profesi ini secara tegas akan

dilindungi, dihargai, diakui, dan dijamin keberadaannya

secara hukum. Perlindungan itu secara eksplisit

dikemukakan dalam pasal 42 yang menyatakan bahwa

pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan

sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.

2. Permasalahan yang Ada

Permasalahan pokok yang dihadapi profesi guru dan juga

organisasi profesi guru masa sekarang ini adalah sebagai

berikut :

a. Penjabaran yang operasional tentang ketentuan-

ketentuan yang tersurat dalam peraturan yang berlaku yang

berkenaan dengan profesi guru beserta kesejahteraannya,

seperti keputusan MENPAN No.26 tahun 1989 tentang Angka

Kredit bagi Jabatan Guru dalam Lingkungan Departemen

pendidikan dan Kebudayaan.

b. Peningkatan unjuk kerja guru melalui perbaikan program

pendidikan guru yang lebih terara, yang memelihara

keterpaduan antara pengembangan profesional dengan

pembentukan kemampuan akademik guru, dengan memberikan

peluang kepada setiap calon guru untuk melatih unjuk

kinerjanya sebagai calon guru yang profesional.

37

c. Proses profesionalisme guru melalui sistem pengadaan

guru terpadu sejak pendidikan prajabatan, pengangkatan,

penempatan, dan pembinaannya dalam jabatan.

d. Penataan organisasi profesi guru yang diarahkan kepada

bentuk wahana untuk pelaksanaan prows profesionalisasi

guru, dan dapat memberikan batasan yang jelas mengenai

profesi guru dan profesi lainnya.

e. Penataan kembali kode etik guru, terutama yang

berkenaan dengan rambu-rambu prilaku profesional yang

tegas, jelas, dan operasional, serta perumusan sanksi-

sanksi terhadap penyimpangannya.

f. Pemasyarakatan kode etik guru ditetapkan oleh setiap

guru dan diindahkan oleh masyarakat rekanan, sehingga

tumbuh penghargaan dan pengakuan yang wajar terhadap

profesi guru itu.

3. Pengembangan Organisasi Keguruan

PGRI sebagai organisasi profesi perlu penekanan

upaya penataan dan peningkatan dalam bidang misi profesi

dari PGRI. Dalam hal ini perlu dikembangkan kerangka

konseptual yang memadai dan terarah untuk melandasi

program kerja mengenai pengembangan profesi itu. Kerangka

konsep itu seyogyanya diselaraskan dengan patokan-patokan

profesional dan akademik yang digunakan sebagai dasar

pengembangan standar unjuk kerja, pengembangan progran

kependidikan guru, dan penataan proses profesionalisasi

guru berdasarkan pendekatan pengadaan guru terpadu.

38

Kekolegaan profesional guru sebagai suatu kesadaran

profesional merpakan keharusan bagi setiap guru sebagai

konsekuensi kesediaan untuk menerima tanggung jawab

individual dan kolektif. Kekolegaan ini hanya dapat

terwujud jika dituangkan dalam kode etik yang operasional

dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat yang tertuang

dalam peraturan atau undang-undang seperti dalam UU

tentang SPN.

39

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dijabarkan, penulis dapat

menyampaikan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Organisasi profesi keguruan adalah suatu wadah

perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian

khusus dalam mendidik yang dipersiapkan melalui proses

pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan

dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Fungsi organisasi profesi keguruan yaitu sebagai

pemersatu dan peningkatan kemampuan professional.

3. Lima misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu:

meningkatkan dan/atau mengembangkan (1) karier, (2)

kemampuan, (3) kewenangan profesional, (4) martabat, dan

(5) kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan.

4. Jenis-jenis organisasi profesi kependidikan yang ada

di Indonesia: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Sarjana

Pendidikan Indonesia (ISPI), Ikatan Petugas Bimbingan

Indonesia (IPBI), Himpunan Sarjana Administrasi

Pendidikan Indonesia ( HISAPIN ).

40

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya:

1. Setiap orang yang berprofesi dalam bidang

kependidikan hendaknya lebih mengenal dan memahami

tentang organisasi profesi kependidikan itu sendiri

karena banyak hal yang bermanfaat bagi penyandang profesi

kependidikan dari organisasi profesinya sendiri.

2. Organisasi profesi kependidikan hendaknya lebih

aktif lagi dalam menjalankan perannya sebagai pemersatu

dan melakukan kegiatan-kagiatan yang meningkatkan

kemampuan profesional anggotanya.

3. Hubungan antar organisasi profesi kependidikan yang

satu dengan yang lainnya hendaknya lebih ditingkatkan

secara nyata.

4. Kepada struktural organisasi yang menaungi aktifitas

guru, baik itu PGRI, MGMP, maupum KKG bisa lebih berperan

dalam pembinaan, pengawasan kepada guru sehingga nantinya

guru bisa maksimal dalam menjalankan tugas serta

aktifitasnyapun terjaga dari segala bentuk asusila.

5. Kepada siswa yang menjadi objek pengaran guru, juga

bisa memberi masukan jika dalam pelaksanaannya ada guru

yang bertindak menyimpang dari kode etik guru yang sedang

berlaku.

6. Untuk siswa selalu belajar dengan tekun dan rajin

sehingga nantinya bisa menjadi manusia yang mampu

memahami organisasi profesi, dalam hal ini organisasi

41

profesi guru, serta mampu mengaplikasikannya dalam

kehidupan sehari-hari.

7. Untuk orang tua, serta pihak yang terkaik dengan

organisasi profesi guru, maupun pelaksanaan guru dalam

kesehariannya yang kurang sesuai dengan kode etik guru,

bisa ikut andil dalam memecahkan masalahnya.

42

DAFTAR PUSTAKA

Fauzi, Haris. 2009. Organisasi Profesi Keguruan. Jakarta:

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Hadi, Sopwan. 2010. Makalah Profesi Keguruan.

(http://sopwanhadi.wordpress.com/2010/02/28/makalah-

organisasi-keguruan.html, diakses tanggal 31 Maret 2013)

Hamalik, Oemar. 2008. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan

Kompetensi. Jakarta: Bumi Aksara

Syamsuddin, M. Abin. 1999. Pengembangan Profesi dan Kinerja

Tenaga Kependidikan. Bandung: Universitas Pendidikan

Indonesia

Tim Pengampu. 2012. Profesi Kependidikan. Medan: Universitas

Negeri Medan.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005. Tentang Guru dan Dosen.

Jakarta : Depdiknas.

(http://repository.upi.edu/operator/upload/

s_adp_0704694_chapter_1.pdf, diakses tanggal 31 Maret

2013)

http://ruangguru.blogspot.com/2009/05/profesi-keguruan-

dalam-mengembangkan.html , diakses tanggal 31 Maret 2013)

https://www.academia.edu/4480767/

Implementasi_Sikap_Profesional_Guru_Terhadap_Organisasi_P

rofesi_di_Sekolah

43