PEMBAHASAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang beraku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah (menurut United Nations / PBB dalam bukunya A Manual forgoverment accounting, dikutip dari buku akuntansi pemerintahan yang disusun oleh Sonny Loho dan Sugyanto), antara lain disebutkan bahwa : 1. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara. 2. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable (artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit). 3. Sistem akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana / program dan evaluasi plaksanaan secara fisik dan keuangan. Sistem akuntasi pemerintah pusat adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, asset, kewjiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkan manajemen oleh pemeritahan pusat. 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMBAHASAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat
bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang beraku pada negara yang
bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah
(menurut United Nations / PBB dalam bukunya A Manual forgoverment accounting,
dikutip dari buku akuntansi pemerintahan yang disusun oleh Sonny Loho dan
Sugyanto), antara lain disebutkan bahwa :
1. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara.
2. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang
akuntabel dan auditable (artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit).
3. Sistem akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang
diperlukan untuk penyusunan rencana / program dan evaluasi plaksanaan
secara fisik dan keuangan.
Sistem akuntasi pemerintah pusat adalah sistem akuntansi yang mengolah semua
transaksi keuangan, asset, kewjiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang
menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan
mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar
pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkan manajemen oleh
pemeritahan pusat.
A. AKUNTANSI PEMERINTAHAN BARU
Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sangat lamban untuk
merespon tututan perkembangan jaman. Akuntansi pemerintahan di Indonesia juga
belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode lama, output yang
dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan Indonesia sering tidak akurat, terlambat dan
tidak informaif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.
Malah, segala kekurangan yang ada dalam akuntansi pemerintahan pada periode
tersebut sering menjadi ladang yang subur untuk tumbuhnya praktek-pratek KKN.
1
Namun demikian, pada dasawarsa terakhir yang berkulminasi dengan
diundangkannya tiga paket keuangan Negara, terdapat dorongan yang sangat kuat
untuk memperbaharui akuntansi pemerintahan di Indonesia. Beberapa fakor penting
yang menjadi pendorong tumbuh pesatnya perkembangan akuntansi pemerintahan
di Indonesia akhir-akhir ini antara lain adalah:
1. Diterapknnya tiga paket UU yang mengatur keuangan Negara pasal 32 (1) UU no
17 tahun 2003 tentang kuangan Negara mengmatkan bahwa laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keungan yang
disusun dan disajikan sesuai dengan standar akkuntansi pemerintahan.
2. Diterapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang perimbangan
antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 184 ayat (1) UU No. 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa laporan keuangan disusun dan
disajikan sesuai dengan setandar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.
3. Profesi Akuntansi.
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah lama menginginkan adanya standar
akuntansi di sektor publik sebagai hal yang parallel dengan telah adanya lebih
dahulu standar akuntansi di sektor komersil. Keterlibatan IAI nampak dari
dorongan oleh IAI untuk terbentuknya suatu komite standar di sektor publik,
keikutsertaan ketua Umum DPN IAI dalam komite konsultatif komite sandar
akuntansi pemerintahan, keikutsertaan anggota IAI dalam komite kerja komite
standar akuntansi pemerintahan, dibentuknya IAI kompartemen Akuntan Sektor
Publik, dan berbagai seminar, diskusi, dan workshop yang diselenggarakan oleh
IAI kompartemen Akuntan Sektor Publik.
4. Birokrasi.
Pemerintahan merupakan penyusun dan sekaligus pemakai yang sangat
berkepentingan akan adanya suatu akuntansi yang handal. Dengan
diundangkannya tiga paket keuangan Negara maupun undang – undang yang
terkait dengan pemerintahan daerah mmendorong instansi pemerintah baik pusat
dan daerah untuk secara serius menyiapkan sumber daya dalam pengembangan
2
laporan keuangan pemerintah. Selain itu, ketua asusiasi pemerintah propinsi,
kabupaten, dan kota, masing – masing secara ex officio ikut duduk sebagai
anggota komite konsultatif komite standar akuntansi pemerintahan.
5. Masyarakat (LSM dan wakil rakyat).
Masyarakat melalui LSM dan wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD juga
menaruh perhatian terhadap praktik good governance pada pemerintaha
Indonesia. Ditetapkannya undang – undang yang menyangkut tiga paket
keuangan Negara dan pemerintahan daerah merupakan cerminan dari kontribusi
aktif para wakil rakyat di DPR. Disamping itu, pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBN/APBD memerlukan persetujuan dari DPR/DPRD.
6. Sektor Swasta.
Perhatian dari sektor swasta mungkin tidak terlalu siknifikan karena akuntansi
pemerintahan tidak terlalu dampak secara langsung atas kegiatan dari sektor
swasta. Namun, penggunaan teknologi dan pangembangan sistem informasi
berbasis akuntansi akan mendorong sebagian pelaku bisnis si sektor swasta
untuk ikut menekuninya.
7. Akademisi.
Akademisi terutama di sector akuntansi menaruh perhatian yang cukup besat
atas perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan. Perhatian
ini sangat erat kaitannya dengan penyiapan SDM yang menguasai kemampuan
di bidang akuntansi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan tenaga
operasional dan manajer akuntansi di pemerintahan. Beberapa anggota komite
standar akuntansi pemerintahan saat ini berasal dari perguruan tinggi. Di
samping itu, jurusan akuntansi pada perguruan tinggi sudah lama memberikan
kepada Mahasiawa S1 mata kuliah akuntansi pemerintahan. Beberapa pergurua
tinggi sudah mulai menawarkan spesialisasi akuntansi sektor publik pada
program magister akuntansinya.
8. Dunia Internasional (Lender dan Investor).
World Bank, ADB, dan JBIC, merupakan lembaga internasional (leder), yang ikut
berkepentingan untuk berkembangnya akuntansi sektor publik yang baik di
3
Indonesia. Perkembangan akuntansi tadi diharapkan dapat meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dari proyek pembangunan yang di danai oleh
lembaga tersebut. Lembaga ini, baik langsung maupun secara tidak langsung,
ikut berperan ikut mendorong terwujudnya standar akuntansi pemerintahan yang
menopang perubahan akuntansi pemerintahan di Indonesia.
9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
UU No. 17 tahun 2003 dan UU No. 15 tahun 2004 menyebutkan bahwa
pertanggungjawaban pelaksanaan APBM dan APBD diperiksa oleh BPK. Untuk
dapat memberikan opininya, BPK memerlukan suatu standar akuntansi
pemerintahan yang diterima secara umum. Perhatian BPK terhadap
pengembangan akuntansi pemerintahan sangat besar antara lain di tandai
dengan parisipasi dari lembaga ini dalam pembahasan tiga paket UU dengan
DPR, keikutsertaan BPK dalam berbagai workshop dan seminar tentang
akuntansi pemerintahan, dan dibentuknya tim teknis yang di bentuk pleh ketua
BPK untuk mendiskusikan aspek peknis standar akuntansi pemerintahan dengan
komite kerja komite standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, pasal 32 (2) UU
No. 17 tahun 2003 mengamanatkan bahwa standar akuntansi pemerintahan
ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat
pertimbangan dari BPK. Untuk penyusunan draf standar akuntansi pemerintahan
yang saat ini sedang dalam proses penetapan peraturan pemerintahannya, BPK
telah memberikan pertimbangan kepada pemerintah melalui surat ketua BPK
yang ditujukan kepada Presiden pada tanggal 17 januari 2005 yang isinya
meminta presiden agar segera mengesahkan standar akuntansi pemerintah.
10.Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
APIP yang meliputi bawasda, irjen, dan BPKP merupakan auditor intern
pemerintahan yang berperan untuk membantu pimpinan untuk terwujudnya
sistem pengendalian intern yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan
kinerja instansi pemerintah skaligus mencegah praktek - praktek KKN. Akuntansi
pemerintahan sangat erat kaitan dan dampaknya terhadap sistem pengendalian
intern sehingga auditor intern mau tidak mau harus memiliki kemampuan di
bidang akuntansi pemerintahan sehingga dapat berperan untuk mendorong
penerapan akuntansi pemerintahan yang sedang di kembangkan.
4
B. PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah sudah beberapa kali dilakukan
perubahan dan penyempurnaan dengan beberapa kali dikeluarkannya perauran-
peraturan pemerintah khususnya keputusan Menteri Keuangan. Pengembangan dan
implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah dapat kita telusuri sejak dikeluarkannya
keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 476/KMK.01/1991 pada tanggal 21 Mei
1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah, sampai pada tahun 2005, Menteri
Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Sistem Akuntansi Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tahun
1991 tersebut, tahap pertama telah dilaksanakan mulai tahun anggaran 1991/1992
dan selanjutnya dilaksanakan secara bertahap, serta direncanakan pada akhir tahun
anggaran 1999/2000 seluruh Departemen/Lembaga di seluruh propinsi dapat di
cakup. Sebelum Sistem Akuntansi Pemerintah di laksanakan secara penuh, sistem
yang saat ini sedang di gunakan dinyatakan masih tetap berlaku.
Sejarah teori dan praktek akuntansi di Indonesia menunjukkan bahwa sebelum
pendidikan akuntanssi di perkenalkan di Indonesia pada tahun 1950-an, pada masa
itu hanya di kenal tata buku warisan Belanda yang disebut sistem Kontinental. Akibat
perubahan hubungan politik dengan belanda, banyak guru besar berkebangsaan
Belanda kembali ke negerinya. Hal ini berakiba adanya perubahan kurikulum
pendidikan akuntansi dan sistem continental ke sistem Anglo Saxis (sistem
Amerika).
Perkembangan selanjutnya, ternyata akuntansi keuangan untuk sector awasta maju
pesat, sedangkan akuntansi di sector pemerintah masih mengikuti konsep-konsep
yang di terapkan sejak zaman belanda. Meskpun ada perbaikan dalam akuntansi
pemerintah, penyempurnaan yang bersifat mendasar belum pernah di lakukan,
sedangkan sistem tersebut mempunyai kelemahan yaitu:
1. Pada Pemerintah, sebagian aktivitasnya di biayai melalui anggaran yang
setiap tahun di tetapkan dengan undang-undang. Pencatatan pelaksanaan
anggaran tersebut terpisah-pisah dan tidak terpadu karena berdasarkan
sistem tata buku tunggal (single entry bookeping). Akuntansi yang terpisah-
pisah tersebut semakin mengakibatkan pelaporannya menjadi tidak
5
bersesuaian satu dengan yang lain Karena tidak menggunakan bagan
perkiraan yang standar.
2. Pengelompokan perkiraan yang digunakan pemerintah dirancang hanya
untuk memantau dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran saja; idak dirancang untuk menganalisis efekifitas pembiayaan
suatu program atau memberikan informasi yang cukup untuk pengendalian
pengeluaran suatu program.
3. Pada akuntansi aset tetap, kelemahannya selain tidak terintegrasi dengan
keuangannya juga dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran tidak
dibedakan secara tegas antara belanja modal dan belanja operasional.
4. Penyusunan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksnaan APBN yang
dituangkan dalam bentuk perhitungan anggaran Negara (PAN) semula
berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran / SPA dari seluruh
departemen atau lembaga.
5. Tidak ada standar dan prinsip akuntansi pemerintah untuk menjaga
kewajaran dan keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah.
6. Khusus dalam pengolahan keuangan Negara, semakin tahun jumlah APBN
yang harus dikelola semakin besar dan masalah yang harus ditangani
pemerinah semakin kompleks dan beragam, sedangkan dalam sistem
akuntansi pemerintah yang lama tersebut terdapat berbagai kelemahan. Hal
ini berakibat pada praktek akuntansi pemerintah yang belum mampu
memberikan informasi yang sesuai dengan peningkatan transaksi keuangan
Negara yang semakin kompleks. Praktek akuntansi pemerintah hanya dapat
memenuhi tujuan pertanggung jawaban, namun tidak menyediakan informasi
yang cukup untuk kepentingan manajerial.
Berdasarkan pertimbangan atas keadaan tersebut, maka dilakukan pengembangan
sistem akuntansi pemerintah pusat dengan tujuan utama untuk :
1. Merancang sistem akuntansi pemerintah yang baru,
2. Menyusun standard dan prinsip akuntansi pemerintah, dan
3. Membentuk pusat akuntansi di Departemen Keuangan
6
Dari tujuan utama di atas, penyusunan sistem akuntansi pemerintah pusat telah
dilaksanakan dan dilakukan implementasi secara bertahap. Penyusunan standar
dan prinsip telah dilakukan seiring dengan penyusunan sistem akuntansi dan
pementukan pusat akuntansi juga telah terselenggara dengan diresmikannya Badan
Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) pada Departemen Keuangan RI berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 35/1992 tanggal 7 juli 1992. Untuk mengembangkan
usaha yang telah ada, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
295/KMK.012.2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan
Keuangan pada Departemen/Lembaga dan diimplementasikan tahun 2001.
Penjualan untuk mereformasi akuntansi keperintahan sebenarnya sudah dimualai
oleh Departemen Keuangan di sekkitar tahun 1975-1980 dengan rencana sebuah
studi modernisasi sistem akuntansi pemerintah. Pada saat itu, sistem administrasi
pemerintahan masih dilakukan secara manual dan sistem komputerisasi masih
utopia. Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang merupakan pertanggung jawaban
keuangan pemerintah kepada DPR pad waktu itu disajikan berdasarkan sumbangan
PAN dari Deparemen/Lembaga yang disusun secara manual dan single
entry, sehingga penyampaian laporan PAN oleh pemerintah kepada DPR
dilaksanakan dalam waktu 2-3 tahun. Studi modernisasi akuntansi pemerintah baru
terlaksana pada tahun 1982, tetapi Term of Refence (TOR) yang disetujui dan
dibiayai Bank Dunia baru terbatas pada pengembangan sistem pembukuan
berpasangan secar manual.
Desain pengembangan Sistem Akuntansi Pusat dan Sistem Akuntansi Instansi
selesai pada bulan Mei 1986 dengan mengusulkan disusunnya bagian perkiraan
standard dan standar akuntansi pemerintahan serta pembentukan unit eselon I di
lingkungan Departemen Keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan
pelaporan. Sistem yang di usulkan dan disetujui Departemen Keuangan pada saat
adalah menyusun alokasi anggaran, proses penerimaan dan pengeluaran melaui
kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN), pembuktian bukti jurnal dan
daftar transaksi sebagai dasar pembukuan dalam buku besar secara manual.
Pada 1987/1988 mulai dilakukan simulasi sistem manual tersebut pada departemen
pekerjaan umum, social, perdagangan dan pada wilayah Jakarta, Medan, dan
Surabaya. Pada saat bersamaan, timbul pemikiran pengguaan komputer untuk
7
proses akuntansi dan pada tahun 1989 usulan pengembangan sistem akuntansi
pemerintah berbasis komputer disetujui Departemen Keuangan dan Bank Dunia
dalam bentuk Proyek pengembangan sistem akuntansi pemerintah tahap 1, tetapi
sistem fungsional masih berdasar pada disain manual sebelumnya, belum sampai
proses yang menyeluruh yang dapat menghasilkan laporan keuangan.
Pada tahun 1992, pembentukan Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang
mempunyai fungsi sebagai central accounting office, yang bukan sekedar
“membuku” namun memerlukan adanya setandar akuntansi pemerintahan dan
selanjutnya melaksanakan impelmentasi sistem yang telah dirancang. Dalam tahun
1994 mulai digunakan format daftar isian proyek ( DIP) baru dan saat ini di sebut
daftar isian pelaksanaan anggaran (DIFA) dan penggunaan bagan perkiraan standar
khusus untuk pendapatan dan belanja pada APBN saja.
Meski sudah ada BAKUN, pelaksanaan implementasi sistem dimaksud bukannya
tidak mengalami hambatan. Karena tak ada kewajiban dari peraturan perundang –
undangan, maka sistem akuntasi pemerintah pusat, departemen dan non
departemen masih menggunakan sistem pembukuan yang dalam banyak hal sulit
dipertanggungjawabkan kualitasnya. Dalam dunia akuntansi, sistem yang lebih
dapat dipertanggungjawabkan adalah sistem akuntansi berpasangan yang
mewajibkan semua catatan akuntansi dimulai dengan teknologi penjualan debet
kredit selalu seimbang berpasangan.
Patut dicatat, pada kebanyakan pandangan pakar akuntansi, sistem pembukuan
tunggal belum pantas disebut sebagai suatu akuntansi. Yang disebut laporan
keuangan berfokus hanya pada laporan realisasi anggaran semata. Catatan
pemerintah pusat tentang investasi jangka panjang dan utang dilakukan secara tak
terstruktur atau informal. Di dalamnya termasuk catatan pengeluaran
yang menggunakan dana luar Negeri, seperti bantuan, hibah dan utang. Karena
standar akuntansi kepemerintahan RI saat itu belum ada, praktek akuntansi
pemerintah juga belum sesuai prinsip akuntansi kepemerintahan yang berlaku
umum, kode rekening akuntansi baku dan berlaku bagi semua departemen atau
lembaga belum ada, serta neraca tak mungkin disusun apalagi di tertipkan.
Pada tahun 1995, sebagai lanjutan dari pinjaman bank dunia dikembangkan lagi
sistem akuntansi pemerintah berbasis komputer yang open sistem melalui proyek
8
pengembangan sistem akuntansi pemerintah tahap 2 dan implementasinya
dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 1999 telah dilakuakan implementasi
sistem akuntansi instansi untuk seluruh departemen atau lembaga yang dapat
menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. Namun demikian masih
menghadapi masalah inforcement-nya, karena pada saa itu belum ada ketentuan
perundangan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan yang lengkap.
Paket bantuan IMF tahun 1997/1998 berisi persaratan good governance umumnya,
reformasi manajemen keuangan kususnya, lebih kusus lagi tentang reformasi
pemerintahan. Reformasi akuntansi pemerintahan mendapat momentumnya dengan
terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan
adanya suatu standar akuntansi pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan
keuangan instansi pemerintah, lalu diperkuat dengan UU Pemeriksaan Keuangan
Negara. UU tersebut menyebabkan kebutuhan terdesak akan standar akuntansi
sebagia basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah oleh
BPK. Tanpa standar, BPK tidak dapat menerbitkan opini audit.
UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004 mempunyai implikasi jadwal kerja
amat ketat dan bersanksi. Bentuk pertanggungjawaban APBN/APBD adalah laporan
keuangan yang harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Agar dalam
penyusunan standar akuntansi pemerintahan objektif, maka dalam tahun 2002
(sebelum disahkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menteri
keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
Hasil dari komite tersebut setelah dimintakan pertimbangan kepada BPK dan
disarankan untuk disempurnakan penetapan keanggotaannya dengan keputusan
Presiden dan hasilnya harus ditetapkan dengan PP. Melalui proses panjang,
ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan yang tugasnya me-review dan menyempurnakan draf
publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dihasilkan oleh
komite lama yang dibentuk Menteri Keuangan dan setelah dimintakan pertimbangan
dari BPK diusulkan kembali melalui Menkundang dan disetujui oleh Presiden dengan
PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005.
9
Menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, Menteri atau
pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran wajib menyusun laporan keuangan
dan disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menteri
Keuangan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan
kepada Presiden dalam 3 bulan setelah tahun anggaran yang lalu berkhir.
Presiden/Gubernur/Bupati/Wali kota harus menyampaikan laporan keuangan
kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran lalu
berakhir. Jadwal audit BPK amat ketat, yakni hanya 2 bulan dan laporan keuangan
yang telah diperiksa BPK diajukan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota kepada
DPR/DPRD dalam 6 bulan setelah tahun anggaran yang lalu berakhir, setidak-
tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas dan catatan atas
laporan keuangan yang dilampiri laporan keuangan perusahaan Negara/daerah dan
badan lain. Selanjutnya, BPK membuat laporan hasil pemeriksaan atas alporan
keuangan dilengkapi dengan opinni seperti umumnya dilakukan audito eksternal.
C. DASAR HUKUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat yang berbasis double
entry memiliki dasar hukum sebagai berikut:
1. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000, khususnya Bab VI tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.01/1991 tanggal 24 Mei 1991
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1135/KMK.01/1992 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
4. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-984/KMK.018/1992 perihal Pengesahan
Daftar Perkiraan Sistem Akuntansi Pemerintah
D. TUJUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
(Modul Sistem Akuntansi Instansi : Hal. 2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat
(SAPP) bertujuan untuk :
10
Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan,
pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan
standar dan praktek akuntansi yan diterima secara umum;
Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan
kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi
yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan
terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;
Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu
instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;
Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara
efisien.
Disamping itu, SAPP juga di rancang untuk mendukung transparansi laporan
Keuangan Pemerintahan dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah dalam mencapai
pemerintahan yang baik, yang meliputi Akuntabilitas, Manajerial dan Transparansi.
Akuntabilitas yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas
(pertanggungjawaban) pemerintah atas pelaksanaan anggaran. Dalam hal
Manajerial adalah menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk