8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
1/37
MAKALAH
SIKLUS BELANJA UP, GU, TU, DAN LS PEMERINTAH DAERAH
MATA KULIAH :
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH TERAPANDosen Pengasuh : Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak., CSRS., CA
DISUSUN OLEH :
SANDY MAHENDRA JAYA (NIM. 156020304111021)
LUSIANA (NIM. 156020304111023)
MAGISTER AKUNTANSI
KELAS A STAR BPKP
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2016
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
2/37
1
SIKLUS BELANJA UP, GU, TU, DAN LS PEMERINTAH DAERAH
A. PENDAHULUAN
Salah satu tugas dan tanggung jawab yang utama yang diemban oleh pemerintah
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban tersebut secara jelas tertullis
dalam salah satu alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, pemerintah diamanatkan
untuk mengelola masyarakat, pemerintahan dan pembangunan, dengan menggunakan
sumber daya yang ada. Dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut, pemerintah
membutuhkan sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung tugas dan fungsinya serta
pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang telah
dilaksanakan.
Sumber-sumber pembiayaan pemerintah berasal dari pendapatan negara, baik dari
penerimaan pajak maupun penerimaan non pajak atau biasa disebut Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah dari berbagai tingkatan, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengelola pendapatan
negara. Pengelolaan pendapatan tersebut salah satunya dengan pelaksanaan belanja
negara, dimana proses penatausahaan belanja maupun pertanggungawaban belanja telah
diatur sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Belanja negara/daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih. Bagi negara yang masih berkembang seperti Indonesia, belanja pemerintah
mempunyai peranan yang cukup krusial sebagai stimulus pembangunan ekonomi. Untuk
mendapatkan efek positif yang optimal bagi perekonomian, maka diperlukan suatu sistem
perencanaan belanja pemerintah yang baik dan tepat sasaran.
Makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman atas siklus belanja pada
pemerintah daerah.
B. DASAR HUKUM
Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, antara lain :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
3/37
2
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
5. Peraturan Kepala Daerah untuk pedoman pelaksanaannya..
C. BELANJA DAERAH
Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat
berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran,
serta tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Belanja daerah tersebut yang
dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek belanja.
1. Klasifikasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan
wajib dan belanja urusan pilihan dimana dalam urusan wajib mencakup :
a. pendidikan,
b. kesehatan,
c. pekerjaan umum,
d. perumahan rakyat,
e. penataan ruang,
f. perencanaan pembangunan, perhubungan,
g. lingkungan hidup,
h. pertanahan,
i. kependudukan dan catatan sipil,
j. pemberdayan perempuan, keluarga berencana dan sejahtera, sosial,
k. ketenagakerjaan,
l. koperasi dan usaha kecil menengah,
m. penanaman modal,
n. kebudayaan, pemudaan dan olah raga,
o. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
p. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah kepegawaian, dan persandian
q. ketahanan pangan
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
4/37
3
r. pemberdayaan masyarakat dan desa,
s. statistik, arsip,
t. komunikasi dan informatika, dan
u. perpustakaan
Sedangkan dalam urusan pilihan mencakup :
a. pertanian,
b. kehutanan,
c. energi dan sumberdaya mineral,
d. pariwisata,
e. kelautan dan perikanan,
f. perdagangan,
g. industri, dan
h. ketransmigrasian.
2. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi
Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan
keterpaduan pengelolaan keuangan negara, terdiri dari: pelayanan umum, ketertiban
dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum,
kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, perlindungan sosial.
3. Klasifikasi Berdasarkan Organisasi
Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada
masing-masing pemerintah daerah.
4. Klasifikasi Berdasarkan Program dan Kegiatan
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Klasifikasi Berdasarkan Kelompok Belanja
Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga dapat diartikan bahwa
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
5/37
4
belanja ini tidak terpengaruh oleh ada atau tidak adanya program dan kegiatan
secara periodik. Adapun jenis belanja tidak langsung terdiri dari:
1) Belanja pegawai
Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji
dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan
penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
2) Belanja bunga
Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung
atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka
pendek, menengah dan panjang.
3) Belanja subsidi
Belanja subsidi digunakan untuk memberikan bantuan biaya produksi
kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau
jasa pelayanan umum masyarakat agar supaya harga jualnya yang
dihasilkan terjangkau masyarakat banyak.
4) Belanja hibah
Belanja hibah digunakan untuk pemberian uang, barang dan/atau jasa
kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat,
organisasi kemasyarakatan.
5) Bantuan sosial
Bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan
atau barang kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat
serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah.
Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat
diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran.
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
6/37
5
6) Belanja Bagi Hasil
Belanja bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan propinsi kepada kabupaten / kota atau pendapatan kabupaten /
kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lain sesuai
dengan perundang-undangan.
7) Bantuan Keuangan
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan
yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah
lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
keuangan dan kepada partai politik
8) Belanja tidak terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak
biasa, bencana alam, kegiatan sosial
b. Belanja langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh
program dan kegiatan. Adapun jenis belanja langsung terdiri dari:
1) Belanja pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran HR atau upah dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah
2) Belanja barang dan jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau
pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam
rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
3) Belanja modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan
dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, dalam
bentuk: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi,
jaringan, dan aset lainnya.
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
7/37
6
D. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA
Untuk mendukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD maka
ditunjuk dan ditetapkan :
1. Bendahara Umum Daerah
Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) yaitu
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah. BUD dapat memberikan kuasa kepada pejabat untuk
melaksanakan sebagaian tugas BUD yang kemudian disebut sebagai Kuasa BUD dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Kuasa BUD tersebut mempunyai tugas :
Menyiapkan anggaran kas;
Menyiapkan SPD;
Menerbitkan SP2D;
Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;
Menyimpan uang daerah; Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi daerah;
Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum daerah;
Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
Melakukan penagihan piutang daerah.
2. Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kepala SKPD
selaku Pengguna Anggaran dalam penggunaan APBD mempunyai tugas :
• Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja;
• Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
8/37
7
• Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
• Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
• Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;
• Menandatangani SPM;
• Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
• Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna
anggara dengan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD berdasarkan
pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola,
beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif
lainnya.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan-PPK SKPD
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
PPK-SKPD mempunyai tugas:
• Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
• Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
• Melakukan verifikasi SPP;
• Menyiapkan SPM;
• Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
• Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
• Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
4. Bendahara Pengeluaran SKPD
Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
9/37
8
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Dalam
melaksanakan tugasnya, bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-
LS;
b) Menerima dan menyimpan uang persediaan;
c) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
d) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
e) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
f) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,
apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa
pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk
melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD. Untuk
melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwewenang :
a) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
b) Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang
dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran
c) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
d) Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan;
e) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
f) Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,
apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
E. Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, dalam proses
belanja dapat menggunakan uang persediaan melalui 2 (dua) cara bagi bendahara
pengeluaran dalam melakukan pembayaran yaitu :
1. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tanpa melalui panjar
Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang yang ada di kas tunai
maupun uang yang ada di rekening bank bendahara pengeluaran. Berdasarkan bukti-
bukti belanja yang disiapkan oleh PPTK, bendahara melakukan pembayaran.
Adapun Mekanisme tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut :
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
10/37
9
A. Mekanisme pembayaran dengan menggunakan uang yang ada di
rekening bank bendahara pengeluaran
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
11/37
10
B. Mekanisme pembayaran dengan menggunakan uang yang ada di Kas
Tunai
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
12/37
11
2. Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran melalui panjar terlebih
dahulu kepada PPTK
Mekanisme pembayaran dengan uang panjar dimana ke PPTK termasuk didalamnya
pencatatan atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh PPTK untuk uang panjar
yang diterimanya. Proses pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran
memberikan uang panjar kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), memo persetujuan
PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah.
A. Mekanisme Pemberian Uang Panjar
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
13/37
12
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
14/37
13
B. Mekanisme Pertanggungjawaban Uang Panjar
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
15/37
14
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
16/37
15
F. Mekanisme Pencairan Dana melalui pengajuan Uang Persediaan, Ganti Uang dan
Tambahan Uang
Adapun mekanisme dalam pencairan dana bagi suatu SKPD melalui Uang Persediaan
(UP), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU) sebagaimana terlihat pada bagan di
bawah ini:
1. Pengajuan SPP
Setelah penetapan anggaran kas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam
rangka manajemen kas menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang merupakan
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan SPP.
Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPD, berdasarkan SPD bendahara pengeluaran mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran melalui PPK-SKPD, SPP dimaksud terdiri dari :
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
SPP Uang Persediaan (SPP- UP) adalah adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
Tata cara pengajuan SPP dan pembayaran dijelaskan sebagai berikut :
1. Mengisi UP pada awal tahun
Untuk mengisi UP, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada PAmelalui PPK-SKPD;
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
17/37
16
SPP-UP tersebut diajukan sekali dalam satu tahun;
Jumlah yang diajukan dalam SPP-UP harus dibatasi. Batas maksimal SPP-UP
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Penggunaan UP• Pada saat UP diterima ( SP2D-UP), anggaran belanja belum terbebani;
• Anggaran belanja baru terbebani/berkurang bila UP telah digunakan dan
SPJ-nya telah diterima oleh PA;
• Penggunaan UP bersifat fleksibel, artinya dapat digunakan untuk belanja
kegiatan apa saja yang sedang dilaksanakan dan jumlahnya tidak harus sama
persis dengan yang dicantumkan dalam rincian SPP/SPM;
• Penggunaan UP (seharusnya) dibatasi dengan Peraturan Kepala Daerah;
• UP tidak boleh digunakan untuk membayar belanja yang seharusnya dibayar
secara LS. Contoh untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai, membayar
belanja lainnya yang jumlahnya sangat besar.
3. Pengisian kembali UP
Apabila UP sudah habis / mendekati habis, Bendahara Pengeluaran dapat
mengisi UP kembali dengan mengajukan SPP-GU kepada Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD, disertai dengan peng-SPJ-an penggunaan UP tersebut.
Pengajuan SPP-GU bisa diajukan lebih dari satu kali dalam satu bulan.
Pengajuan ganti uang persediaan (GU) adalah sebesar UP yang terpakai.
Dalam pengajuan SPP-UP, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi,
yaitu :
1) Dokumen SPP-UP:
Surat Pengantar SPP-UP
Ringkasan SPP-UP
Rincian SPP-UP
2) Lampiran Dokumen SPP-UP:
Salinan SPD
Draft Surat Pernyataan yg akan ditandatangani oleh PA yang menyatakan
bahwa uang yg diminta tidak akan digunakan untuk keperluan selain UP.
Lampiran lain yg diperlukan.
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
18/37
17
Untuk lebih memahami proses pengajuan SPP-UP dapat dilihat pada bagan alir
pengajuan SPP-UP pada lampiran 1.
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU)
SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) adalah dokumen yang diajukan oleh
bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung. GU diajukan sebesar uang persediaan
yang telah digunakan pada kurun waktu tertentu, untuk membiayai satu atau lebih
kegiatan di SKPD dan didukung oleh SPJ atas penggunaan uang persediaan yang
diajukan penggantiannya disertai bukti-bukti yang sah dan lengkap.SPP GU dapat
diajukan ketika UP telah terpakai pada tingkat penggunaan minimal yang telah
ditentukan pada peraturan kepala daerah. Misalnya, bila UP telah terpakai minimal
75%.
Contoh :
Suatu SKPD mendapatkan alokasi UP pada tanggal 4 Januari sebesar Rp 10.000.000.
Pada tanggal 20 Januari UP tersebut telah terpakai sebesar Rp 9.750.000, maka SPP-
GU yang diajukan adalah sebesar Rp 9.750.000 untuk mengembalikan saldo UP ke
jumlah semula.
Dalam pengajuan SPP-GU, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu :
1) Dokumen SPP-GU:
Surat Pengantar SPP-GU
Ringkasan SPP-GU
Rincian Penggunaan UP/GU yang lalu
2) Lampiran Dokumen SPP-GU:
Bukti Transaksi yang Sah dan Lengkap
Salinan SPD
Draft Surat Pernyataan yg akan ditandatangani oleh PA yang menyatakan
bahwa uang yg diminta tidak akan digunakan untuk keperluan selain GU.
Lampiran lain yg diperlukan.
Untuk lebih memahami proses pengajuan SPP-GU dapat dilihat pada bagan alir
pengajuan SPP-UP pada lampiran 2.
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
19/37
18
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan. TU dipertanggungjawabkan
sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban UP/GU dan bila kegiatan telah
dilaksanakan dan masih ada sisa uang, maka harus disetorkan kembali.
Tata cara pengajuan SPP dan pembayaran dijelaskan sebagai berikut :
1) Apabila UP dianggap tidak cukup untuk membayar belanja-belanja dalam suatu
bulan, makaBendaharaPengeluaran dapat mengajukan dana TU dengan
mengajukan SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.
2) Penggunaan dana TU pada dasarnya sama dengan penggunan UP yaitu tidak
dipergunakan untuk belanja yang seharusnya dibayar dengan LS.
3) Peng-SPJ-an dana TU dilakukan dalam 1 bulan setelah dana TU (SP2D TU)
diterima, kecuali:
Bila digunakan untuk kegiatan yang membutuhkan waktu lebih dari satu bulan
(SPJ-nya setelah kegiatan selesai).
Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang
diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.
Pengajuan dana TU harus berdasarkan pada program dan kegiatan tertentu,
Contoh :
Sebuah SKPD mempunyai alokasi UP Rp 10.000.000,-. Pada periode tersebut
direncanakan adanya kegiatan swakelola senilai Rp 74.000.000,- (di luar belanja
yang harus dibayarkan secara LS) yang jika dibayarkan dari UP diperkirakan tidak
akan cukup. Dengan demikian, atas kegiatan tersebut diajukan SPP-TU
tersendiri.Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus
dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis, harus disetorkan kembali.
Dalam pengajuan SPP-TU, ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu :
1) Dokumen SPP-TU:
Surat Pengantar SPP-TU
Ringkasan SPP-TU
Rincian Rencana Penggunaan TU
2) Lampiran Dokumen SPP-TU:
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
20/37
19
Salinan SPD
Draft Surat Pernyataan yang akan ditandatangani oleh PA yang menyatakan
bahwa uang yg diminta tidak akan digunakan untuk keperluan selain TU
Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahanuang persediaan
Lampiran lain yg diperlukan.
Untuk lebih memahami proses pengajuan SPP-TU dapat dilihat pada bagan alir
pengajuan SPP-UP pada lampiran 3.
d. SPP Langsung (SPP-LS)
SPP Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh PPTK.
Dalam pengajuan SPP-LS khusus untuk pembayaran gaji dan tunjangan, ada
beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu :
1) Dokumen SPP-LS:
Surat Pengantar SPP-LS
Ringkasan SPP-LS
Rincian SPP-LS
2) Lampiran Dokumen SPP-LS Gaji & Tunjangan:
Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji
SK CPNS/SK PNS/SK kenaikan pangkat/SK jabatan
Daftar keluarga (KP4)/surat nikah/akte kelahiran
Surat pindah/Surat kematian
SSP PPh Pasal 21
Dokumen lain yang diperlukan.
Sedangkan untuk pengajuan SPP-LS khusus untuk pengadaan barang dan jasa,
beberapa dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu :
1) Dokumen SPP-LS:
Surat Pengantar SPP-LS
Ringkasan SPP-LS
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
21/37
20
Rincian SPP-LS
2) Lampiran Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa:
Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Terkait
SSP disertai Faktur Pajak (PPN dn PPh) Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima
Kwitansi Bermeterai/Nota/Faktur
Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan
Berita Acara Pemeriksaan
Photo/Buku/Dokumentasi Kemajuan/Penyelesaian Pekerjaan
Dokumen lain yang diperlukan.Untuk lebih memahami proses pengajuan SPP-LS baik SPP-LS Gaji & Tunjangan
dan SPP-LS pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada bagan alir pengajuan SPP-
LS serta Bagan Alur pengajuan SPP-LS Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil
dan Pembiayaan pada lampiran 4 sampai 6.
2. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, yang terdiri dari :
a. SPM - Uang Persediaan (SPM-UP), adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk
mendanai kegiatan.
b. SPM - Ganti Uang (SPM-GU), adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang
telah dibelanjakan.
c. SPM - Tambahan Uang (SPM-TU), adalah dokumen yang diterbitkanoleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
bataspagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
d. SPM - Langsung (SPM-LS), adalahdokumen yang diterbitkan oleh pengguna
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
22/37
21
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
Penerbitan SPM paling lama 2 (Dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen
SPP, penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan SPP, SPM yang telah diterbitkan selanjutnya diajukan kepada
kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Penatausahaan pengeluaran perintah membayar
sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh PPK-SKPD, Setelah tahun anggaran
berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM
yang membebani tahun anggaran berkenaan.
Untuk pencairan dana, BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak
melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan
tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, sedangkan untuk
dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :
Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran
Surat pernyataan pertanggungjawabanbendahara pengeluaran periode sebelumnya.
Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap
Bukti atas penyetoran PPN/PPh
Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan
tanggungjawab pengga anggaran/kuasa pengguna anggaran, yang terdiri atas :
Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan
persaratan yang ditetapkan.
3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Dalam hal dokumen
SPM dinyatakan lengkap dan tidak melampaui pagu anggaran, kuasa BUD
menerbitkan SP2D. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau
tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
23/37
22
menolak menerbitkan SP2D. SP2D diterbitkan paling lambat 2 hari sejak diterima
SPM dan jika SPM ditolak, SPM dikembalikan paling lambat 1 hari sejak SPM
tersebut diterima.Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
Untuk lebih memahami proses penerbitan SP2D dapat dilihat pada bagan alir
penerbitan SP2D pada lampiran 7 sampai dengan 10.
4. Pembukuan
Bendahara pengeluaran membukukan penerimaan (termasuk penerimaan SP2D) dan
pengeluaran kas (termasuk pembayaran LS) yang menjadi tanggungjawabnya
berdasarkan bukti-bukti yang sah dan lengkap.
Buku yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Buku Kas Umum (BKU)
2. Buku Pembantu BKU yang terdiri dari :
a) Buku Buku Pembantu Kas Tunai
b) Buku Pembantu Simpanan/Bank
c) Buku Pembantu Pajak
d) Buku Pembantu Panjar
e) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
Adapun dokumen yang menjadi dasar pembukuan, adalah :
1. SP2D
2. Bukti transaksi yang sah
3. Dokumen-dokumen pendukung lainnya
G. PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang
yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas:
1. Pertanggungjawaban penggunaan UP
Pertanggungjawaban disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada saat laporan
pengajuan GU. Prosedur pertanggungjawaban dijelaskan sebagai berikut :
Menyusun
LPJ- UP
Bukti-bukti yang sah
Belanja UP
Mengumpulkan
Bukti-bukti yang sah
belanja UP
LPJ-UP
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
24/37
23
2. Pertanggungjawaban penggunaan TU
Pertanggungjawaban disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada saat laporan
penggunaan TU.Prosedur pertanggungjawaban dijelaskan sebagai berikut :
3. Pertanggungjawaban administratif
Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bendahara secara administrarif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan
/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun dokumen laporan pertanggungjawaban yang
disampaikan mencakup:
a. buku kas umum
b. ringkasan pengeluaran per rincian proyek yang disertai dengan bukti-bukti
pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek .
c. bukti atas penyetoran PPN/PPh
d. register pentutupan kas
Bila laporan pertanggunganjawaban bendahara sudah sesuai, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan
pertanggungjawaban. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun
anggaran pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling
lambat tanggal 31 Desember.
Adapun prosedur pertanggungjawaban administratif dan penyampaiannya dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Menyusun
LPJ- TU
Bukti-bukti yang
sah Belanja TU
STS (Apabila ada
kelebihan TU)
Verifikasi oleh
PPK danPengesahan oleh
PA
SPJ-TU
Draft LPJ -TU
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
25/37
24
4. Pertanggungjawaban fungsional.
Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD secara fungsional
atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.
Pertanggungjawaban fungsional menggunakan format SPJ yang sama dengan
pertanggungjawaban administratif, dimana SPJ dilampiri dengan BKU dan Laporan
Penutupan Kas. Pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari
kerja terakhir bulan tersebut dengan dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.
Adapun prosedur pertanggungjawaban administratif dan penyampaiannya dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan,
PPK-SKPD berkewajiban untuk :
Menyusun
SPJ Administratif
Laporan Penutupan
Kas
Buku dan BP-nya
SPJ Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
Verifikasi oleh
PPK danPengesahan oleh
PA
SPJ Administratif
Draft SPJ
Administratif
Menyusun
SPJ Fungsional
Laporan Penutupan Kas
BKU dan BP-nyaSPJ Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
SPJ
FungsionalProses verifikasi,
evaluasi dan
analisa oleh BUD
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/Format%20Laporan%20Penutupan%20Kas.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/Format%20Laporan%20Penutupan%20Kas.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/Format%20Laporan%20Penutupan%20Kas.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/Format%20Laporan%20Penutupan%20Kas.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/Format%20Laporan%20Penutupan%20Kas.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/Format%20Laporan%20Penutupan%20Kas.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/Format%20Laporan%20Penutupan%20Kas.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/Format%20Laporan%20Penutupan%20Kas.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_2/Format%20Laporan%20Penutupan%20Kas.pdf
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
26/37
25
a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan
bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan.
b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek .
c. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran.
d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode
sebelumnya.
Proses pertanggungjawaban Bendahara secara keseluruhan dapat dilihat pada bagan
alir pembuatan SPJ yang terdapat pada lampiran 11.
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
27/37
26
Lampiran 1
Bagan Alir Pengajuan SPP-UP
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
28/37
27
Lampiran 2
Bagan Alir Pengajuan SPP-GU
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
29/37
28
Lampiran 3
Bagan Alir Pengajuan SPP-TU
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
30/37
29
Lampiran 4
Bagan Alir Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
31/37
30
Lampiran 5
Bagan Alir Pengajuan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
32/37
31
Lampiran 6
Bagan Alur pengajuan SPP-LS Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil
dan Pembiayaan
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
33/37
32
Lampiran 7
Bagan Alir penerbitan SP2D – LS Gaji dan Tunjangan
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
34/37
33
Lampiran 8
Bagan Alir penerbitan SP2D – LS Gaji dan Tunjangan
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
35/37
34
Lampiran 9
Bagan Alir Penerbitan SP2D LS – Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan,
Bagi Hasil dan Pembiayaan
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
36/37
35
Lampiran 10
Bagan Alir Pembelanjaan Dana Bunga, Subsidi, Hibah dan Pembiayaan
8/17/2019 Makalah Siklus Belanja Up, Gu, Tu Pemda
37/37
Lampiran 11
Bagan Alir Pembuatan SPJ