Makalah Selayang Pandang Fungsi Bpk

SELAYANG PANDANG,FUNGSI DAN KEWENANGAN BPK RI

DISAMPAIKAN PADABIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI

BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2010

TANGGAL 28 JULI 2010HOTEL ARYADUTA, MAKASSAR

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

2010

Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI

BAB I

SEJARAH BPK RI

A. LATAR BELAKANG

Sejarah telah menempuh jalan yang berliku-liku. Cita-cita untuk mendirikan Badan

Pemeriksa Keuangan (BEPEKA)1 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (5) sangat dipengaruhi oleh sejarah kehidupan bangsa dan

negara Republik Indonesia yang tidak selalu berjalan mulus. Beberapa bulan setelah

berpindahnya kedudukan Ibu Kota Republik Indonesia ke Yogyakarta yang

dilakukan pada tanggal 4 Januari 1946, Kementerian Keuangan yang berkedudukan

di Magelang mulai melakukan persiapan ke arah pembentukan BPK. Hal ini

ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tertanggal, 10 Desember 1946 No.

003-21-49. Dalam surat edaran tersebut “diberitahukan bahwa tidak lama lagi,

mungkin sekali tanggal 1 Januari yang akan datang, Pemerintah akan mendirikan

BPK sebagaimana diharuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat

(5).”

Pada UUD 1945 dalam Aturan Peralihan antara lain mengatur:

Pasal II : Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama

belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Pasal IV : Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Pertimbangan

Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan

oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

Surat edaran tersebut segera disusul dengan Penetapan Pemerintah No. 11/UM

tertanggal Yogyakarta, 28 Desember 1946, tentang Pembentukan BPK. Penetapan

Pemerintah tersebut memutuskan dua hal, yaitu:

1 Dahulu singkatan Badan Pemeriksa Keuangan adalah BEPEKA, sekarang BPK.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 2 dari 37


Pertama : Mendirikan BPK mulai tanggal 1 Januari 1947 serta menetapkan

tempat kedudukan Badan itu untuk sementara waktu di Magelang;

Kedua : Menetapkan bahwa sebelum ada peraturan baru tentang kewajiban,

susunan dan cara kerja BPK, maka peraturan-peraturan yang

mengenai “Algemene Rekenkamer” untuk sementara waktu berlaku

terhadap BPK tersebut.

Kondisi masa revolusi fisik pada awal-awal masa kemerdekaan, memaksa

kedudukan kantor BPK berpindah-pindah dan terakhir bertempat di Jl. Tugu No. 2

Yogyakarta. Pada waktu terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), BPK

diberi nama Dewan Pengawas Keuangan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang

Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, Dewan Pengawas Keuangan berkedudukan

di Bogor hingga akhirnya pada tahun 1979 BPK dapat membangun sebuah gedung

yang megah di Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, BPK mulai dapat berkiprah lebih

baik dan lebih terarah. Kemajuan demi kemajuan telah dicapai, namun tuntutan

masyarakat atas fungsi dan peranan BPK dalam masa pembangunan juga semakin

meningkat. Rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat selama itu telah

memberikan perhatian penuh akan hal itu. Dalam setiap GBHN yang ditetapkan oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat selalu mengamanatkan bahwa BPK wajib

meningkatkan kegiatannya sesuai dengan wewenang dan fungsi yang ditetapkan

dalam UUD 1945.

Atas dasar tuntutan demikian, BPK dalam kiprahnya selalu berusaha agar

pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dapat mendorong agar:

1. Penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab keuangan negara dikendalikan

secara efektif, diadministrasikan secara tertib, dilaporkan secara layak serta

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dihindarkan

penyalahgunaan dan penyelewengan;

2. Penggunaan keuangan negara memenuhi prinsip efisiensi dan kehematan

(ekonomis), sehingga dapat dihindari pemborosan dan ekonomi biaya tinggi;

3. Hasil atau manfaat yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.



Segala upaya BPK seperti di atas diawali dengan menetapkan Rencana Kerja Jangka

Panjang, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Lima Tahunan (RKLT), dan

dijabarkan secara operasional dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Kepemimpinan BPK periode 1993-1998 telah mengawali tugasnya dengan

melakukan identifikasi masalah serta menentukan prioritas secara selektif, dan

berketetapan untuk membangun sistem dan institusi. Langkah-langkah yang telah

ditempuh secara bertahap antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan penataan kembali struktur organisasi dan pembenahan tata kerja

secara terus-menerus;

2. Menetapkan Rencana Kerja Jangka Panjang 25 Tahun Kedua (1994-2019) dan

Rencana Kerja Lima Tahun, serta setiap tahun menyusun Rencana Kerja

Tahunan dan Kebijaksanaan Pemeriksaan (Audit Policy);

3. Menerbitkan Standar Audit Pemerintahan (SK No. 01a/SK/K/1995 tanggal 30

Maret 1995) yang diberlakukan secara nasional untuk pedoman bagi semua

pemeriksa yang melakukan audit pemerintahan. Hal itu tertuang dalam Surat

Edaran Ketua BPK No. 04/HP/SE/III/1995 tanggal 30 Maret 1995 yang didukung

oleh Surat Menteri Sekretaris Negara (No. B.209/M.Sesneg/9/1995 tanggal 15

September 1995) kepada para Menteri Kabinet Pembangunan VI, Pimpinan

Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan para Sekretaris Jenderal Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara dan saat ini telah disempurnakan kembali menjadi

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diundangkan untuk umum

dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 17 Maret 2007 dan masuk ke

dalam Lembaran Negara.

Seiring dengan perjalanan waktu, BPK RI juga mengalami liku-liku perubahan

sebagai berikut.

1. Masa Revolusi Fisik (1947-1950). Pada masa revolusi fisik, pelaksanaan tugas,

kewajiban, susunan dan tata kerja BPK RI didasarkan pada peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku bagi Algemene Rekenkamer (BPK Hindia

Belanda) yaitu Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Indische Bedrijvenwet

(IBW). Penerapan peraturan perundangan-undangan tersebut berdasarkan Aturan

Peralihan Pasal II UUD 1945.



2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959). Pada masa demokrasi liberal, peraturan

perundangan-undangan yang mengatur tentang BPK RI adalah Pasal 115

Konstitusi RIS. Konstitusi ini mengamanatkan pembentukan Dewan Pengawas

Keuangan (DPK). DPK berkedudukan di Bogor, yang keanggotaannya terdiri

atas unsur-unsur BPK RI di Yogyakarta dan Algemene Rekenkamer di Bogor.

Pada tanggal 15 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan UUDS 1950.

Berdasarkan hasil perundingan antara DPK di Bogor dan BPK RI di Yogyakarta

disepakati bahwa kedua institusi tersebut digabung dengan nama DPK RI yang

berkedudukan di Bogor, dan BPK RI di Yogyakarta menjadi perwakilan DPK RI.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Dekrit Presiden 5 Juli 1959

menyatakan bahwa UUD 1945 berlaku kembali. Dengan demikian, BPK RI yang

dibentuk berdasarkan UUDS 1950 dikembalikan menjadi BPK RI. Pada masa ini

pengaturan tugas, kewajiban, wewenang, susunan dan tata kerja BPK RI

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Nomor 7 Tahun 1963. Pada tanggal 2 Mei 1964 dikeluarkan PERPU Nomor 6

Tahun 1964, kemudian tanggal 23 Agustus 1965 ditetapkan menjadi UU No. 17

Tahun 1965. Berdasarkan UU tersebut sebutan BPK RI menjadi BPK RI Gaya

Baru.

4. Masa Orde Baru (1966-1998). Dengan ditetapkannya Tap MPRS Nomor

X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua lembaga negara tingkat pusat dan

daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945 dan Tap MPRS

Nomor XIX/MPRS/1996 tentang peninjauan kembali produk negara di luar

produk MPRS yang tidak sesuai lagi dengan UUD 1945, maka UUD Nomor 17

Tahun 1965 tentang BPK Gaya Baru ditinjau kembali.

a. Berdasarkan Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan

Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara dengan atau antar Lembaga-

lembaga Tinggi Negara, maka ditetapkan UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK

RI yang meliputi:

1) Pasal 1:



Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam

pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah,

akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.

2) Pasal 2:

a) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung

jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara.

b) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan

(2) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-

undang.

d) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Susunan Keanggotaan BPK RI menurut UU No. 5 Tahun 1973

1) Pasal 6:

BPK RI berbentuk Dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap

Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 5 (lima) orang

Anggota.

2) Pasal 7:

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI diangkat oleh Presiden atas

usul DPR RI.

3) Pasal 9(1):

Anggota BPK RI diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

4) Pasal 9 (2):

Apabila karena berakhirnya masa jabatan anggota-anggotanya akan

terjadi kekosongan dalam keanggotaan BPK RI maka masa jabatan

keanggotaan BPK RI diperpanjang atas sekurang-kurangnya 3 (tiga)

orang Anggota sampai terselenggaranya pengangkatan.



5 ) Pasal 12 (1):

Sebelum memangku jabatannya Anggota BPK RI diambil sumpah atau

janjinya yang sungguh-sungguh menurut agama atau kepercayaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa oleh Ketua Mahkamah Agung di hadapan

Presiden.

5. Masa Reformasi (1998-sekarang). Pada masa reformasi, BPK mengambil

langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan. Secara

internal, BPK telah menetapkan visi dan misi BPK (yang dimuat dalam Rencana

Strategis (Renstra) dan telah ditetapkan oleh BPK dengan Surat Keputusan No.

10/SK/I-VII.3/8/2005 tanggal 15 Agustus 2005), Panduan Manajemen

Pemeriksaan, Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Petunjuk Teknis

Pemeriksaan (yang sesuai dengan praktik-praktik internasional terbaik

(international best practice) di bidang pemeriksaan keuangan negara), Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan meredefinisi kantor perwakilan

BPK RI. Secara eksternal telah dilakukan perubahan atas UUD 1945 yang

dituangkan dalam perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Bab VIII A, Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G, telah

diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang BPK RI,

penyempurnaan organisasi dan tata kerja pelaksanaan BPK RI telah dilakukan

terakhir dengan Surat Keputusan Ketua BPK RI No. 23/SK/I-VIII.3/6/2006 yang

terdiri atas Sekretariat Jenderal; Inspektorat Utama Perencanaan Analisa,

Evaluasi dan Pelaporan; Inspektorat Utama Pengawasan Intern dan Khusus,

Auditama Keuangan Negara I s.d V, dan 21 Perwakilan di daerah.

Ringkasan perbandingan antara BPK di masa lalu dengan BPK di masa sekarang

dijabarkan dalam Tabel 1.



Tabel 1Perbandingan BPK pada Masa Orde Baru

dengan Orde Reformasi

UraianMenurut UU No. 5 Tahun

1973 dan Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru

Sejak Tahun 2005 dan Menurut UU No. 15 Tahun 2004 dan UU

No. 15 Tahun 2006

1. Kantor Perwakilan di daerah Tidak diatur Ada di setiap Ibukota Provinsi

2. Jumlah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

7 Orang 9 orang

3. Pemilihan PimpinanDiangkat oleh Presiden atas usul DPR

Dipilih dari dan oleh Anggota BPK sendiri

4. Independensi

4.1. Organisasi Diatur oleh Menpan Ada Fleksibilitas

4.2. Keuangan Bersumber dari APBN Anggaran tersendiri dalam APBN

4.3. Kepegawaian PNS PNS tapi lebih fleksibel

4.4. Laporan PemeriksaanDikonsultasikan dengan Pe-merintah agar tidak meng-ganggu stabilitas nasional.

Diumumkan dalam website BPK segera setelah diserahkan kepada DPR/DPRD.

5. Akuntabilitas

5.1 Kode Etik Tidak jelas Mengikat dan pelaksanaannya diawasi oleh Majelis Kode Etik yang anggotanya termasuk unsur profesi dan akademik dari luar BPK.

5.2 Pemeriksaan Anggaran BPK

Diperiksa sendiri oleh peme-riksa BPK yang membidangi Lembaga Tinggi Negara (Lettina) dan hasilnya tidak diumum-kan secara luas.

Dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan diumumkan secara luas.

5.3 Penilaian mutu kerja BPK

Tidak ada Dilakukan oleh BPK negara lain anggota INTOSAI.

5.4 Laporan Pemeriksaan Tidak terbuka untuk umum Terbuka untuk umum sehingga dapat dinilai oleh masyarakat luas.

6. Objek Pemeriksaan

6.1. Penerimaan Negara Hampir tidak ada Mulai memeriksa kontrak per-tambangan, termasuk migas, dan






No. 15 Tahun 2006

PNBP. Namun, UU Pajak tetap menutup akses BPK pada pemeriksaan penerimaan pajak

6.2. Penyimpanan Uang Negara

Hampir tidak ada Mulai melakukan pemeriksaan dan pada Tahun 2005 BPK melaporkan sebanyak 957 rekening pribadi pejabat negara yang menyimpan uang negara dan tahun 2006 sebanyak 1.303 rekening

6.3 Pengeluaran Negara Terbatas pada Peme-rintah Pusat saja dan dari sumber APBN dan beberapa provinsi yang dapat dijangkau oleh kantor perwakilan BPK

Meliputi seluruh tingkat Peme-rintahan Pusat, Provinsi dan Kabu-paten/Kota dan termasuk dari ang-garan non-bujeter

6.4 Bank Indonesia, Pertamina dan BUMN lainnya

BI, Pertamina dan sebagian BUMN lainnya adalah bukan merupakan objek pemeriksa-an BPK

Merupakan objek pemeriksaan BPK

7. Jadwal waktu penyusunan dan pemeriksaan serta per-tanggungjawaban anggaran belanja negara

Tidak diatur Diatur dengan jelas dalam Bab IV UU No. 15 Tahun 2004

8. Laporan Pemeriksaan a. Disampaikan kepada DPR;

b. Dugaan kriminal dilaporkan kepada Pemerintah;

c. Tidak dipublikasikan untuk kepentingan umum.

a. Disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD;

b. Seluruh laporan yang disam-paikan kepada DPR/DPRD/ DPD dimuat dalam website BPK agar diketahui oleh masyarakat luas;

c. Dugaan kriminal dilaporkan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

9. Tindak Lanjut Temuan Tidak diatur Dilakukan oleh pejabat Negara dan pelaksanaannya dipantau dan dilaporkan kepada BPK serta adanya sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan tindak lanjut.






No. 15 Tahun 2006

10. Pengenaan Ganti Kerugian Negara

Tidak diatur Ditetapkan oleh BPK dengan tatacara yang ditentukan sendiri.

11. Standar pemeriksaan keu-angan negara

Ditetapkan oleh BPK secara sepihak tanpa konsultasi de-ngan Pemerintah, akademisi dan praktisi.

Ditetapkan oleh BPK setelah kon-sultasi dengan Pemerintah, akade-misi dan praktisi.

12. Penggunaan Kantor Akun-tan Publik untuk meme-riksa sektor publik: Peme-rintah, BUMN dan BUMD

Dilakukan dengan menerbit-kan “Cover letter”

Diatur menurut ketentuan BPK. Akuntan publik dilatih tentang standar pemeriksaan maupun peraturan mengenai keuangan Negara dan memberikan sertifikat dan surat ijin bagi yang telah lulus ujian.

13. Peraturan yang menyang-kut pemeriksaan keuangan negara

Tidak ada kewenangan Sebagai otorita, BPK dapat me-nerbitkan peraturan yang me-nyangkut pemeriksaan keuangan negara

14. Kekebalan, perlindungan dan bantuan hukum serta jaminan keamanan

Tidak diatur a. Anggota BPK tidak dapat dituntut dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya;

b. Anggota BPK, Pemeriksa dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi berwenang;

c. BPK berhak atas bantuan hukum dengan biaya Negara apabila terjadi gugatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;

Dengan adanya perubahan-perubahan di atas antara lain peraturan tentang keuangan

negara, perbendaharaan negara, dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara maka peraturan lama yang merupakan warisan masa penjajahan

tidak berlaku lagi. Dengan terbitnya berbagai peraturan tersebut maka peraturan yang

melandasi operasional pemeriksaan BPK menggunakan peraturan yang dibuat oleh

pemerintah Indonesia sendiri.



B. LAMBANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

“TRI DHARMA ARTHASANTOSHA”

Mengandung pengertian bahwa dengan menjujung tinggi Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip penuntun, berupaya mencapai 3 (tiga)

keberhasilan pemeriksaan (keuangan, manajemen dan pengelolaan), menuju

terwujudnya kesempurnaan tanggung jawab Keuangan Negara.

C. BENTUK, MAKNA, DAN WARNA LAMBANG BADAN PEMERIKSA

KEUANGAN

1. Bentuk

Lambang Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk bulat dan terdiri dari:

a. Garuda Pancasila terletak di tengah-tengah lingkaran Cakra;

b. Cakra dengan tiga buah mata tombak dan empat puluh tujuh buah

lengkungan-lengkungan kecil pada garis lingkaran bagian luar Cakra;

c. Bunga teratai berkelopak tujuh lembar menopang Cakra.

Dalam gelang sebelah bawah (antara garis lingkaran bagian luar dan dalam

Cakra) terdapat tulisan “Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”

2. Makna dari Bagian Lambang

a. Garuda Pancasila berarti bahwa Badan Pemeriksa Keuangan sebagai

lembaga tinggi negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai satu-satunya azas



Negara Republik Indonesia serta berkewajiban melestarikan Pancasila dan

UUD 1945;

b. Motif Cakra melambangkan senjata yang dimiliki Batara Wisnu yang

berfungsi sebagai senjata untuk menjaga ketenteraman dunia dari angkara

murka;

Cakra merupakan bentuk utama Lambang Badan Pemeriksa Keuangan,

karena hakekatnya Badan Pemeriksa Keuangan adalah alat dari bangsa

Indonesia untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara yang dilakukan

oleh Pemerintah selalu tertib, berdaya guna, dan berhasil guna.

c. Tiga buah mata tombak melambangkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:

1. Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta ketaatan

terhadap peraturan perundangan-undangan;

2. Pemeriksaan atas dayaguna (efisiensi) dan kehematan (ekonomi);

3. Pemeriksaan atas hasil program (efektfitas).

d. Empat puluh tujuh buah lengkung-lengkung pada sisi bagian luar Cakra

melambangkan tahun kelahiran Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu tahun

1947;

1. Bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang menompang Cakra

merupakan “padmasana” yang berarti tahta bunga teratai melambangkan

kesucian dan kebersihan serta melambangkan kesuburan lahir-batin;

2. Makna Cakra ditopang oleh bunga teratai berarti bahwa Badan

Pemeriksa keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara dalam pelaksanaan

tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan

lembaga-lembaga tinggi lainnya, sehingga memberikan jaminan terhadap

independensi dalam setiap kegiatan pemeriksaannya;

3. Tujuh lembar kelopak bunga teratai juga melambangkan bahwa Badan

Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya senantiasa berlandaskan

pada kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-

masing berjumlah tujuh lembar.



3. Warna Lambang

Garuda Pancasila dan Cakra berwarna kuning emas, mempunyai makna

keluhuran dan keagungan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi

negara, sedangkan warna putih pada kelompok bunga teratai mempunyai makna

kesucian, kebersihan, dan kejujuran.

D. KEPEMIMPINAN BPK RI

Sejak BPK RI berdiri pada tanggal 1 Januari 1947 sampai sekarang ini telah terjadi

11 (sebelas) kali pergantian pimpinan BPK RI. Sekilas mengenai Pimpinan BPK RI

dari masa ke masa adalah sebagai berikut.

1. R. Soerasno (Periode 1947 – 1957);

2. Oey Tien Tion (Periode 1957 – 1957);

3. A. Karim Pringgodigdo (Periode 1957 – 1961);

4. I Gusti Ketut Pudja (Periode 1961 – 1964);

5. Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Periode 1964 – 1966);

6. Dadang Suprayogi (Periode 1966 – 1973);

7. Umar Wirahadikusumah (Periode 1973 – 1983);

8. M. Yusuf (Periode 1983 – 1993);

9. J.B. Sumarlin (Periode 1993 – 1998);

10. Satrio Boedihardjo Joedono (Periode 1998 – 2004);

11. Anwar Nasution (Periode 2004 – 2009).

12. Hadi Purnomo (Periode 2009 – sekarang)



BAB II

KEDUDUKAN BPK DALAM ORGANISASI

KETATANEGARAAN

A. KEDUDUKAN BPK DALAM ORGANISASI KETATANEGARAAN

SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945

Sebelum amandemen UUD 1945, BPK sebagai salah satu lembaga tinggi negara,

dapat dikatakan kurang mendapat perhatian umum dalam penataan sistem

ketatanegaraan kita, yaitu berhubung kinerjanya selama ini cenderung kurang

terdengar secara luas. Dalam rumusan UUD 1945 sendiri, juga tidak ditemukan pasal

tersendiri yang mengatur mengenai BPK ini. Tidak seperti ketentuan mengenai DPR,

MA, dan DPA yang tercantum dalam bab tersendiri atau sekurang-kurangnya dalam

pasal tersendiri. Pengaturan mengenai BPK hanya disinggung dalam Pasal 23 Ayat

(5) UUD 1945 yang menyatakan ”Untuk memeriksa tentang tanggung jawab

keuangan negara, diadakan Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya

ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat.”

Sebelum proses amandemen atas UUD 1945, struktur lembaga negara dalam

ketatanegaraan adalah sebagai berikut.


UUD 1945

DPR DPA PRESIDEN MA BPK

MPR


B. KEDUDUKAN BPK DALAM ORGANISASI KETATANEGARAAN

SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

Secara keseluruhan, UUD 1945 pasca amandemen mengenal delapan lembaga tinggi

negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Pertimbangan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Badan

Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Dari kedelapan lembaga tinggi negara tersebut, empat lembaga yang dirumuskan

dalam UUD 1945 berasal dari lembaga-lembaga tinggi yang memang sudah ada

sejak zaman Hindia Belanda. Presiden dapat disepadankan dengan Governor

General, DPR dengan Volksraad, Mahkamah Agung berasal dari Hogeraad atau

Hogerechtschof, dan BPK berasal dari Algemene Rekenkamer.

Menyadari akan betapa pentingnya pertanggungjawaban keuangan negara maka

dalam amandemen ketiga UUD 1945, peraturan mengenai BPK semakin diperkuat

dengan ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa

Keuangan. Isinya juga dilengkapi sehingga menjadi tiga pasal dan tujuh ayat, yaitu

Pasal 23 E (tiga ayat), Pasal 23 F (dua ayat), dan Pasal 23 G (dua ayat).

Selengkapnya adalah sebagai berikut.

Pasal 23 E:

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara

diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;


UUD 1945

MPR DPR DPD PRESIDEN MK MA KY BPK


2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sesuai dengan kewenangannya;

3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau

badan sesuai dengan undang-undang;

Pasal 23 F:

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan

diresmikan oleh Presiden;

2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23 G:

1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan mewakili

perwakilan di setiap provinsi;

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan

undang-undang.

Sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen maka disusunlah

peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara yang terdiri dari 3 (tiga)

buah peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ketiga peraturan di atas disebut juga sebagai Paket Undang-Undang Bidang

Keuangan Negara dan menjadi pegangan atau dasar hukum bagi BPK dalam

melakukan pemeriksaan.

Seiring dengan amandemen terhadap UUD 1945, dan terbitnya Paket Undang-

Undang Bidang Keuangan Negara, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973

tentang Badan Pemeriksa Keuangan pun mengalami penyempurnaan. Pada tahun

2006 telah disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan



Pemeriksa Keuangan, yang semakin mempertegas eksistensi BPK sebagai satu

lembaga negara yang bebas dan mandiri.



BAB IV

TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPK

A. TUGAS BPK

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

dijelaskan mengenai tugas BPK dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 6 Ayat (1):

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang

dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,

Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha

Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pasal 7 Ayat (1):

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8 Ayat (1):

Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 Ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada

Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8 ayat (3):

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut

kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

Pasal 8 Ayat (5):

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh

pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara



tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terbagi dalam 3 (tiga) jenis pemeriksaan,

yaitu:

1. Pemeriksaan Keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas

laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan

keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini

tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

pemerintah;

2. Pemeriksaan Kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas

pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan

efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas;

3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan

pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan dengan tujuan khusus. Termasuk dalam

pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang

berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

B. FUNGSI BPK

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BPK melakukan empat fungsi utama, yaitu

fungsi operasi, fungsi rekomendasi, fungsi quasi yudisial, dan fungsi legislasi. Dari

segi fungsi operasi, BPK melakukan pemeriksaan untuk menilai berbagai aspek dari

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Aspek utama yang dinilai adalah

kewajaran laporan keuangan entitas yang diperiksa (auditee). BPK juga harus

menilai kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Keandalan sistem

pengendalian intern serta ketertiban administrasi dan ketaatan entitas pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku juga mesti dinilai BPK. BPK juga harus menilai

apakah penggunaan uang negara dilakukan dengan cara-cara yang dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi rekomendasi dilaksanakan BPK dengan memberikan masukan dan saran

kepada pemerintah mengenai hal-hal yang bersifat penyempurnaan mendasar,

strategis dan berskala nasional di bidang kinerja dan tanggung jawab keuangan



negara, termasuk di dalamnya perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara dan

Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Dalam fungsi quasi yudisial, sesuai dengan kewenangannya BPK melaksanakan

proses Tuntutan Perbendaharaan (TP) terhadap Bendaharawan yang merugikan

negara karena lalai atau alpa atau bersalah dalam melaksanakan tugasnya, dan

memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas proses Tuntutan Ganti Rugi

(TGR) terhadap pegawai negeri bukan Bendaharawan yang merugikan negara. Selain

itu BPK dapat memberikan putusan ganti rugi atas kasus kekurangan/kerugian

keuangan negara terhadap pegawai negeri yang berkedudukan sebagai bendahara. Di

samping itu, BPK juga memiliki fungsi legislasi di mana BPK dapat menetapkan

peraturan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara yang berkekuatan hukum mengikat.

C. KEWAJIBAN BPK

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, BPK wajib menyerahkan hasil pemeriksaan

keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, BPK

juga menyampaikan hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan atas laporan

keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja, maupun hasil pemeriksaan dengan tujuan

tertentu kepada pemerintah, d.h.i. Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK

wajib segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Tahun 2006 s.d. 2010 yang termuat dalam Surat Keputusan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia No.10/SK/I-VIII.3/8/2005 ditetapkan Visi dan Misi

BPK RI, yaitu sebagai berikut.

Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional



serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel

dan transparan.

Misi

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka

mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta

berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.

D. WEWENANG BPK

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yaitu:

Pasal 9 Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan,

menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan

laporan pemeriksaan;

2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang,

unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,

Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan

Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan

negara;

3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara,

di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara,

serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti,

rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan negara;

4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;



5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara;

7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja

untuk dan atas nama BPK;

8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;

9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah

Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah

Daerah.

Pasal 10 Ayat (1)

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh

bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Pasal 10 Ayat (3)

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang

memantau:

1. Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah

terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;

2. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara,

pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola

keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan

3. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Pasal 11

BPK dapat memberikan:

1. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah,

Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan

Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan

lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

2. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan atau

3. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.



BAB III

HUBUNGAN DAN KERJA SAMA BPK DENGAN

LEMBAGA INSTANSI PEMERINTAH LAIN

A. HUBUNGAN ANTARA BPK DENGAN DPR, DPD, DAN DPRD

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya BPK senantiasa berhubungan dengan

pemerintah dan DPR. Hubungan BPK dengan pemerintah dilakukan dalam hal

pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara dengan memberikan saran dan atau

rekomendasi guna meningkatkan kesempurnaan tanggung jawab keuangan negara.

Hubungan dengan pemerintah ini mencakup pula (Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah) APIP, perencana dan pelaksana pengelola keuangan negara, kejaksaan

dan atau kepolisian.

Hubungan BPK dengan DPR dilakukan dalam hal pemberitahuan hasil pemeriksaan

BPK untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan umum DPR terhadap

pemerintah. Hubungan antara BPK dan DPR terjadi karena kewajiban BPK

memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada DPR sebagai bahan dalam

pelaksanaan tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk

pengelolaan keuangan negara.

Sebelum tahun 1993, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah

dilakukannya kepada DPR sekali dalam setahun melalui buku Hasil Pemeriksaan

Tahunan (HAPTAH). Kemudian mulai 1993, BPK meningkatkan frekuensi

penyampaian hasil pemeriksaan yaitu sebanyak dua kali dalam setahun dalam bentuk

buku Hasil Pemeriksaan Semesteran (HAPSEM). Perubahan ini dimaksudkan

sebagai upaya BPK untuk dapat menyajikan informasi yang lebih mutakhir untuk

kepentingan DPR yang memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah.

DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan,

mengadakan rapat konsultasi dengan BPK, meminta BPK melakukan pemeriksaan

lanjutan yang dapat berupa pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan,



pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Mekanisme koordinasi

dan konsultasi dengan BPK diatur dengan Kesepakatan Bersama dan Tata Tertib

DPR. Selain dalam hal penyampaian dan pembahasan hasil pemeriksaan, dalam

perencanaan pemeriksaan, BPK juga dapat memperhatikan permintaan, saran, dan

pendapat lembaga perwakilan melalui pertemuan konsultasi antara DPR dengan

BPK.

Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan antara BPK dengan DPRD. DPRD

sebagai representasi rakyat di tingkat daerah juga menerima hasil pemeriksaan BPK.

DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan,

mengadakan rapat konsultasi dengan BPK, menjadikannya sebagai bahan

pertimbangan dalam menilai pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membuat rumusan usulan

tertentu kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Mekanisme koordinasi dan konsultasi dengan BPK diatur dengan Kesepakatan

Bersama dan Tata Tertib DPRD.

Demikian pula halnya dalam hubungan antara BPK dengan DPD. DPD menerima

hasil pemeriksaan BPK dan membahasnya. Hasilnya menjadi masukan bagi DPR

untuk dijadikan bahan pertimbangan DPR dalam membuat RUU yang berkaitan

dengan APBN. Mekanisme koordinasi dan konsultasi dengan BPK diatur dengan

Kesepakatan Bersama dan Tata Tertib DPD.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, laporan hasil

pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan

terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan

untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web

BPK.

B. HUBUNGAN ANTARA BPK DENGAN PEMERINTAH

Hubungan antara BPK dengan Pemerintah dapat dilihat dalam perspektif

pemeriksaan, di mana BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini BPK dapat



meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan pemeriksaan. Selain itu, hasil

pemeriksaan BPK juga disampaikan kepada Pemerintah d.h.i

Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota, yaitu untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil

pemeriksaan sesuai dengan saran atau rekomendasi BPK. Apabila ditemukan adanya

kerugian negara maka pimpinan lembaga tersebut melaporkan penyelesaian kerugian

negara kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui

terjadinya kerugian negara dimaksud.

C. HUBUNGAN ANTARA BPK DENGAN APARAT PENGAWASAN

INTERN PEMERINTAH (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal di lingkungan instansi

Pemerintah tingkat pusat, serta Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di tingkat

daerah, baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu terdapat pula

Satuan Pengawas Intern (SPI) pada BUMN dan BUMD yang juga melaksanakan

tugas dan fungsi mengawasi tanggung jawab keuangan negara di bidang atau wilayah

tugasnya masing-masing.

Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan aparat pengawasan intern

pemerintah. Untuk keperluan tersebut, maka laporan hasil pemeriksaan APIP wajib

disampaikan kepada BPK.

D. HUBUNGAN ANTARA BPK DENGAN INSTANSI YANG BERWENANG

Hubungan antara BPK dengan instansi yang berwenang dilakukan dalam hal hasil

pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan dugaan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hasil pemeriksaan

tersebut diberitahukan kepada instansi yang berwenang. Pada awalnya instansi yang

berwenang hanyalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung,

namun saat ini dapat ditambahkan dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (KPK) sebagai lembaga baru pemberantasan tindak pidana korupsi.



Sampai saat ini BPK telah memiliki kesepakatan bersama yang memuat mengenai

koordinasi antar lembaga, tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan, dan

kerja sama lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan masing-masing

lembaga. Kesepakatan bersama yang telah dilakukan BPK antara lain dengan pihak

Kejaksaan Agung pada tahun 2000, KPK dan PPATK pada tahun 2006. Adapun

kesepakatan bersama antara BPK dengan Kepolisian saat ini masih dalam tahap

pembahasan. Selain itu, BPK sering pula diminta oleh instansi berwenang untuk

melakukan penghitungan kerugian negara sesuai dengan kewenangannya, dan untuk

memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses peradilan.



BAB V

HUBUNGAN DAN KERJA SAMA BPK DENGAN

LEMBAGA INTERNASIONAL

Dalam penyelenggaraan negara, pemeriksaan keuangan negara memegang peran

yang sangat penting. Program-program dan aktivitas pemerintah yang semakin

berkembang menuntut terselenggaranya akuntabilitas atau tanggung jawab

pemerintah mengenai keuangan negara yang semakin besar. Oleh karena itu,

tersedianya lembaga pemeriksa independen yang dapat membantu menjamin

pertanggungjawaban Pemerintah mengenai keuangan negara atau sering disebut

dengan akuntabilitas publik melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara menjadi suatu kebutuhan.

Untuk menghadapi kebutuhan dan tuntutan pemeriksaan yang semakin meningkat

dan kompleks, BPK harus bisa mengembangkan konsep dan praktik pemeriksaannya

sesuai dengan praktik-praktik pemeriksaan yang baik (best practice). Hal ini telah

ditempuh BPK dengan cara menjalin hubungan dengan lembaga internasional

maupun dengan hubungan bilateral.

A. INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTION

(INTOSAI)

INTOSAI adalah induk organisasi profesi di bidang pemeriksaan yang

mempersatukan semua lembaga pemeriksa tertinggi (Supreme Audit Institution –

SAI) di seluruh dunia, didirikan tahun 1953 atas prakarsa Ketua SAI Kuba, Dr.

Emilio Fernandez Camus, dengan tujuan untuk mengembangkan dan mempererat

hubungan kerja antara semua SAI di dunia di bidang government auditing.

Sementara itu, BPK RI baru menjadi anggota INTOSAI pada tahun 1956 dengan

mengikuti konggresnya di Brussel, Belgia dan sempat berhenti sebagai anggota

INTOSAI karena NKRI keluar dari anggota PBB. Sejak Orde Baru, Indonesia tidak



pernah absen dalam kegiatan INTOSAI, terutama dalam pertemuan sekali tiga tahun

dalam bentuk Kongres INTOSAI yang disebut “INCOSAI” (International Congress

Supreme Audit Institution).

B. ASIAN ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS (ASOSAI)

ASOSAI merupakan salah satu dari 7 asosiasi regional perhimpunan INTOSAI, yang

berdiri pada bulan November 1979, yaitu pada sidang pertama di New Delhi, India.

Salah satu tujuannya adalah untuk saling tukar menukar pengetahuan dan

pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan Negara, yang ditempuh melalui

seminar, kunjungan kerja, workshop, dan pelatihan. Mulai tahun 1982

penyelenggaraan sidang ASOSAI dilakukan setiap tiga tahun dan dikaitkan dengan

penyelenggaraan seminar internasional dengan pilihan tema yang sedang aktual.

Indonesia telah menduduki jabatan sebagai Ketua ASOSAI sebanyak dua kali, yaitu

pada periode 1988 s.d. 1991 dan 1997 s.d. 2000.

Salah satu kegiatan utama ASOSAI adalah menyusun dan melakukan program

training regional. BPK senantiasa terlibat aktif dalam program training tersebut,

antara lain dengan menjadi tuan rumah pertemuan instruktur ASOSAI dan

mengirimkan training specialist-nya untuk menyusun dan melaksanakan program

training bagi peserta dari negara-negara ASOSAI. Pada triwulan IV tahun 2006,

BPK mendapat kepercayaan dari ASOSAI untuk menyelenggarakan workshop bagi

peserta dari negara-negara anggota ASOSAI dengan menggunakan fasilitas training

di Pusdiklat BPK RI, Kalibata, Jakarta.

C. KERJA SAMA BILATERAL BPK DENGAN BPK NEGARA LAIN

Selain berperan aktif dalam INTOSAI dan ASOSAI, BPK juga berupaya menjalin

kerja sama yang lebih erat dengan BPK negara lain, antara lain:

1. Kerja sama dengan ANAO (Australia National Audit Office – BPK Australia).

BPK menjalin kerja sama dengan ANAO, didukung oleh AIPRD-GPF

(Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development –

Government Partnership Fund). Khususnya kerja sama pada pertukaran

informasi dan pengetahuan yang terkait dengan performance audit, financial



audit, dan contract management. Sebagai implementasi dari kerja sama ini,

pada September 2006 dilaksanakan workshop tentang performance audit

dengan instruktur dari ANAO. Selain itu, pada tanggal 25 s.d. 29 September

2006, delegasi BPK melaksanakan Contracting Pilot Study di ANAO,

Australia.

2. Kerja sama dengan BPK Perancis. Sebagai salah satu kelanjutan dari

International Conference on Promoting Financial Accountability in Managing

Funds Related To Tsunami, Conflict and Other Dissasters pada bulan April

2005, BPK RI telah menjalin kerja sama dengan BPK Perancis, selaku salah

satu United Nation External Auditor, untuk meningkatkan kapabilitas

pemeriksa BPK dalam melakukan pemeriksaan atas dana bencana alam dan

daerah konflik. Selain mengirimkan pemeriksanya untuk mengikuti program

training multinasional di Filipina dan Perancis, BPK juga mengirimkan

pemeriksanya untuk bergabung dengan tim pemeriksa BPK Perancis (UN

Auditor) untuk melakukan pemeriksaan di Kongo, Kosovo dan Eritrea. Pada

tahun 2006, para pemeriksa tersebut bergabung dengan tim pemeriksa BPK

Perancis untuk melakukan pemeriksaan atas dana bantuan tsunami dari

pemerintah Perancis yang disalurkan bagi negara-negara terkena tsunami.

MOU BPK dan BPK Perancis berakhir pada 31 Desember 2006.

3. Kerja sama dengan US GAO (Government Accountability Office – BPK

Amerika Serikat). Kerja sama dengan GAO secara khusus dilakukan dengan

diberikannya bantuan kepada pegawai BPK untuk mengikuti GAO Fellowship

Program. Sejak tahun 1983, US GAO memberikan kesempatan kepada

pegawai BPK untuk mengikuti GAO Fellowship Program, yaitu program

pelatihan yang diselenggarakan oleh GAO dan beberapa negara INTOSAI.

Program pelatihan ini diberikan di Kantor Pusat GAO di Washington,

dilanjutkan dengan program magang di beberapa kantor GAO negara bagian di

Amerika Serikat.

BPK juga mendapatkan bantuan teknis berupa penyediaan tenaga ahli yang

membantu BPK dalam menelaah konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

(SPKN)



4. Kerja sama dengan BPK New Zealand. Salah satu program pelatihan audit

dengan Office of The Controller and Auditor General, New Zealand adalah

memberikan kesempatan kepada para pegawai BPK di lingkungan ASOSAI

untuk melakukan Job Attachement, yang terdiri dari program 4 bulanan dan

program satu tahunan. Setiap tahun BPK mengirimkan pemeriksanya untuk

melakukan secondment di BPK New Zealand. Mereka bergabung dengan tim

pemeriksa BPK New Zealand untuk melakukan pemeriksaan atas laporan

keuangan para klien BPK New Zealand.

5. Kerja sama dengan BPK Rusia. BPK juga menjajaki kerja sama bilateral

dengan BPK Rusia untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan

sektor publik. Draft persetujuan kerja sama antara BPK dengan BPK Rusia

telah disetujui kedua belah pihak, dan penandatanganan dilakukan pada

INCOSAI Meeting, 2007.

6. Kerja sama dengan OAG (Office of the Auditor General, Canada – BPK

Kanada). Pada Juni 2006, pejabat BPK melaksanakan studi banding ke OAG

Canada. Dalam kesempatan tersebut, BPK mengajukan permohonan partisipasi

dalam program CCAF (Climate Change Action Fund) dengan CIDA/Canada

Government International Assistance Program for Improved Governance and

accountability.

7. Kerja sama dengan Jabatan Audit Negara Malaysia – BPK Malaysia. Dalam

kesempatan mendatang, akan dilakukan kerja sama joint audit dalam bidang

lingkungan, keamanan, dan lain-lain. Selain itu akan disusun proposal untuk

inisiatif pembentukan SAI ASEAN.

8. Kerja sama dengan Algemene Rekenkamer (ARK) - BPK Belanda. Hubungan

BPK dengan ARK telah terselenggara cukup erat di masa kepemimpinan

Bapak Suprayogi (1966-1973) dengan saling berkunjung antara para pejabat

ARK dengan BPK. Hubungan tersebut dilanjutkan pada periode 1998-2004,

diawali dengan pengiriman delegasi BPK atas undangan resmi Ketua ARK

pada April 1999. Sebagai hasil kunjungannya, delegasi BPK mengajukan usul

perbaikan kepada Sidang Badan, baik bersifat ekstern maupun intern, yaitu

antara lain bahwa mengingat belum terjaminnya pelaksanaan tugas terutama



yang disebabkan karena dibatasinya kewenangan pemeriksaan di bidang pajak,

bank atau BUMN lainnya serta memperoleh semua informasi yang diperlukan,

agar pembatasan itu ditampung dan dihilangkan atau diakomodasi dalam

wadah RUU Pemeriksaan BPK. Sebagai wujud hasil peningkatan kerja sama

BPK dan ARK Belanda, pada 5 Juli 2000, Ny. Drs. Saskia J. Stuiveling,

Presiden ARK Belanda, menyampaikan contoh Laporan Tahunan ARK

Belanda Tahun 1999 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2000, kepada Ketua

BPK, yang untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai salah satu bahan acuan.

Kerja sama BPK dan ARK Belanda, secara khusus dilakukan dalam penyusunan

Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP). Kerja sama tersebut dilanjutkan

dengan pelatihan yang diberikan pihak ARK kepada para pegawai BPK dalam

Performance Audit Training. Pada saat penyusunan SPKN, BPK RI juga

mendapatkan bantuan teknis dari ARK Belanda untuk menelaah konsep SPKN

yang telah disusun oleh BPK.

D. KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA DONOR

Selain meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan BPK negara lain, BPK juga

memandang penting hubungan dan kerja sama yang baik dengan lembaga donor

internasional dalam menyediakan sumber daya (dana, infrastruktur, dan bantuan

teknis) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan. Berkaitan dengan

hal ini, BPK RI menjalin kerja sama antara lain dengan:

1. Asian Development Bank (ADB). Kerja sama dengan ADB secara khusus diawali

dengan proyek nasional untuk mereformasi bidang audit, yaitu State Audit

Reform (STAR) Project. Proyek tersebut merupakan pemberian technical

assistance dari konsultan ADB untuk mengetahui sektor-sektor mana saja dalam

bidang pemeriksaan secara nasional yang memerlukan pembenahan. Proyek ini

selain melibatkan BPK, juga akan melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian,

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal

Departemen, dan Bawasda.

Sejak 2006 sampai 2009, ADB memberikan bantuan kepada BPK melalui STAR-

SDP (State Audit Reform-Sectors Development Program). ADB juga membantu



melalui Earthquake, Tsunami and Emergency Support Project mulai 2006

sampai 2008.

2. World Bank. Dalam rangka meningkatkan kualitas BPK RI, Bank Dunia

memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia yang secara khusus

ditujukan untuk BPK RI. Loan Agreement No. Loan-4194 IND (BPK Audit

Modernization Project/PMA) ditandatangani pada tanggal 4 Agustus 1997

dengan nilai pinjaman sebesar US$16,400,000.00. Sebagaimana ditetapkan di

dalam Loan Agreement, komponen proyek terdiri dari dua bagian besar, yaitu: (1)

perencanaan strategis BPK berupa penyediaan jasa konsultan dalam rangka

meningkatkan kapabilitas BPK untuk membangun dan menerapkan strategi

jangka panjang, dan (2) pembangunan kelembagaan BPK, yang terdiri dari

peningkatan kapasitas audit melalui pelatihan di dalam dan di luar negeri bagi

para pegawai BPK dan para staf yang bertangggung jawab atas implementasi

temuan-temuan BPK, dan melalui program magang bagi staf teknis, termasuk

formulasi kurikulum dan materi pelatihan; meningkatkan sistem pemeriksaan

BPK dengan cara meningkatkan sistem informasi manajemen pemeriksaan,

memutakhirkan dan mengembangkan manual dan petunjuk teknis pemeriksaan

untuk performance dan financial audit, dan memformulasikan dan menerapkan

beberapa performance dan financial audit untuk menguji meningkatnya kualitas

pemeriksaan pemerintah. Selain itu, World Bank juga memberi hibah kepada

BPK untuk melakukan Strengthening Investigative Audit Capacity (SIAC) yang

didukung oleh Technical Assistance dari USAID. World Bank juga telah

menyetujui proposal BPK dalam rangka INTOSAI Task Force on the

Accountability and Audit of Desaster-Related Aid.

3. The Australian Agency for International Development (AUSAID). Pemerintah

Australia melalui AUSAID telah banyak sekali memberikan dukungan kepada

BPK RI khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia berupa

pemberian beasiswa program S2 kepada para pemeriksa BPK. Secara khusus

AUSAID sejak tahun 2001 melalui TAMF (Technical Assistance Management

Facility) memberikan dukungan pelatihan jangka pendek, khususnya dalam

bidang pemeriksaan investigasi kepada para pemeriksa BPK. Beberapa orang di

antaranya mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di Australia.



AUSAID, dalam hal ini Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and

Development – Government Partnership Fund (AIPRD-GPF) juga telah

menyetujui proposal kerja sama antara BPK dengan Australian National Audit

Office (ANAO) terkait dengan pertukaran informasi dan pengetahuan yang terkait

dengan performance audit, financial audit, dan contract management. Selain hal

tersebut, khusus dalam hal pemeriksaan investigative, BPK pernah mendapatkan

bantuan dari Financial Crime Prevention Project (FCPP).

4. The Swedish National Audit Office/Swedish International Development

Cooperation Agency (SNAO/SIDA). Pada Oktober 2006, SNAO mengirimkan

proposal untuk memberikan Technical Assistant untuk Central Bank Audit di

mana SNAO berencana untuk melakukan 1st Mission Visit pada awal 2007.

E. MANFAAT PENINGKATAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Aktivitas hubungan kerja sama internasional telah memberikan hasil dan manfaat

pengetahuan dan pengalaman bagi BPK mengenai pemeriksaan keuangan negara dari

lembaga pemeriksa tinggi negara-negara lain. Keikutsertaan BPK dalam aktivitas

hubungan internasional bahkan dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk mencapai

kemajuan dan kemampuan yang dimiliki oleh lembaga pemeriksa tinggi negara-

negara lain terutama dari negara-negara maju. Teknik-teknik dan metode-metode

auditing yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa tinggi negara-negara lain dapat

dipertimbangkan untuk dikuasai oleh para pemeriksa BPK. Sebagai contoh,

pemeriksaan sistem informasi atau pemeriksaan EDP, dan masih banyak lagi contoh

yang lain.

BPK terus-menerus mengirimkan para pemeriksanya untuk mengikuti seminar,

lokakarya (workshop) dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Lembaga

Pemeriksa Tinggi Internasional maupun regional di berbagai negara anggota asosiasi.

Pengiriman para pemeriksa untuk melakukan studi banding di beberapa negara juga

banyak dilakukan, bahkan sebagian pemeriksa BPK telah menyelesaikan studi strata

satu dan pasca sarjana di negara lain.

Suatu hal yang paling membanggakan dalam kiprah BPK di dunia internasional,

adalah keterlibatannya dalam mengaudit Sekretariat Jenderal PBB di New York,



Amerika Serikat. Peristiwa itu pertama kali terjadi pada tahun 1992 oleh empat orang

pemeriksa BPK bersama-sama dengan pemeriksa Philipina dan Malaysia. Audit di

tempat yang sama dilakukan pada tahun 1993 oleh dua orang pemeriksa BPK dengan

obyek Sekretariat Jenderal dan Proyek Pembangunan Sistem Informasi. BPK juga

memiliki beberapa pemeriksa sistim informasi bersertifikat (Certified Information

System Auditor - CISA) yang dikeluarkan oleh Information System Auditor dan

Control Association (ISACA), Amerika Serikat. Hal-hal yang perlu mendapat

perhatian antara lain adalah BPK masih jarang menyelenggarakan even-even

internasional tentang pemeriksaan keuangan negara di Indonesia. Hal itu tergantung

kepada kesiapan dan kesanggupan BPK, terutama para pemeriksanya untuk

memanfaatkan dan memenuhi kesempatan dan peluang tersebut.

BPK di masa depan harus secara terus-menerus aktif dan intensif meningkatkan

hubungan internasional, dengan INTOSAI, ASOSAI, dan lembaga atau asosiasi

lainnya. Kesempatan dan peluang internasional di bidang pemeriksaan keuangan

negara harus dimanfaatkan secara maksimal. Selain untuk meningkatkan kualitas dan

profesionalisme para pemeriksa, hal tersebut juga akan mensejajarkan posisi BPK

dengan lembaga pemeriksa tinggi negara-negara maju. Hubungan yang harmonis dan

saling menguntungkan dengan lembaga pemeriksa tinggi negara-negara lainnya

dipelihara, dibina, ditingkatkan, dan diarahkan untuk meningkatkan kegiatan BPK

sebagaimana diamanatkan oleh GBHN dan memenuhi tugas konstitusional menurut

UUD 1945.



BAB VI

SIMPULAN

1. Sejak berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 1

Januari 1947 di Magelang, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11/UM/1946 tentang pembentukan BPK, banyak sekali liku-liku dan perubahan-

perubahan yang terjadi seperti berubahnya nama dan kedudukan Badan Pemeriksa

Keuangan menjadi Dewan Pengawas Keuangan (UUDS Tahun 1950) yang

berkedudukan di Bogor, dan berubah lagi menjadi Badan Pemeriksa Keuangan

Gaya Baru (UU No.17 Tahun 1965) yang bertempat di Bogor dengan Perwakilan di

Yogyakarta dan terakhir kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan (UU No. 5

Tahun 1973), yang akhirnya mempunyai gedung yang megah di Jakarta (tahun

1979). Apapun perubahan nama dan tempat BPK, tugas pokoknya adalah

memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang pengelolaan keuangan Negara dan

memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BPK berbentuk dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang

Wakil Ketua merangkap Anggota dan lima orang Anggota. Sejak BPK berdiri

sampai sekarang ini telah terjadi 11 (sebelas) kali pergantian pimpinan BPK.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 185/m/2004 maka untuk periode

kepemimpinan BPK RI dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, jumlah anggota

dewan bertambah dua orang.

2. Sebelum amandemen UUD 1945, struktur lembaga negara dalam ketatanegaraan

terdiri dari 1 lembaga tertinggi negara (MPR) dan 5 lembaga tinggi negara (DPR,

DPA, Presiden, MA, dan BPK). Namun sesudah amandemen UUD 1945, struktur

lembaga negara dalam ketatanegaraan terdiri dari 8 lembaga tinggi negara (MPR,

DPR, DPD, Presiden, MK, MA, KY dan BPK). Amandemen tersebut membuat

kedudukan BPK dalam organisasi ketatanegaraan menjadi sejajar dengan

lembaga Negara lainnya.



3. Tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang BPK di dalam mata ajar ini hanya garis

besar saja. Penjelasan lebih lengkap akan dibahas pada mata ajar yang lain.

4. Hubungan dan kerja sama BPK dengan lembaga lain baik nasional maupun

internasional di masa depan harus terus-menerus ditingkatkan. Kesempatan dan

peluang di bidang pemeriksaan keuangan negara harus dimanfaatkan secara

maksimal, selain untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme para

pemeriksa juga akan membuat posisi BPK sejajar dengan lembaga pemeriksa

tinggi negara-negara maju.



DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2005. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan

Dalam UUD 1945. Cetakan II, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Press, Yogyakarta;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1996. BPK Selayang Pandang (The

Supreme Audit Board) at a Glance;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1997. Setengah Abad BPK

Mengabdi Bangsa;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal., 2000.

Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan, Cetakan III, Setjen BPK,

Jakarta;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2004. Naskah Memorandum BPK

RI Periode 1998 – 2004;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2006. Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia Menegakkan Tata Kelola yang Baik dengan Kemandirian,

Integritas dan Profesionalisme untuk Menyejahterakan Kehidupan Bangsa, BPK

RI, Jakarta;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2006. Buku BPK dan INTOSAI;

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007. Pidato Ketua BPK RI pada

Hari Ulang Tahun BPK ke 60;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Tutik, Titik Triwulan.,2006. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan I,

Pustaka Pertama, Jakarta;

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Edisi Kedua;



BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Makalah Selayang Pandang Fungsi Bpk

Documents