BAB I Proses Perkembangan Kolonialisme Dan Imperalisme Barat Di Indonesia A. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kolonial Serta Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Ekonomi Rakyat Di Berbagai Daerah Pada akhir abad ke-18 kejayaan VOC di Indonesia mengalami kebangkrutan. Beberapa faktor yang menyebabkan VOC mengalami kebangkrutan adalah : Faktor internal : a. Pegawai VOC banyak melakukan korupsi. b. VOC sulit melakukan pengawasan terhadap daerah kekuasaan VOC yang sangat luas. c. Pegawai VOC tidak cakap dalam mengendalikan pemerintahan VOC. d. Prajurit VOC banyak yang mati akibat perang menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Faktor eksternal : a. Meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke dalam pasukan Prancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. b. VOC banyak menanggung hutang akibat banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk menghadapi perang. 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
Proses Perkembangan Kolonialisme Dan
Imperalisme Barat Di Indonesia
A. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kolonial Serta
Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Ekonomi Rakyat Di
Berbagai Daerah
Pada akhir abad ke-18 kejayaan VOC di Indonesia
mengalami kebangkrutan. Beberapa faktor yang menyebabkan VOC
mengalami kebangkrutan adalah :
Faktor internal :
a. Pegawai VOC banyak melakukan korupsi.
b. VOC sulit melakukan pengawasan terhadap daerah
kekuasaan VOC yang sangat luas.
c. Pegawai VOC tidak cakap dalam mengendalikan pemerintahan
VOC.
d. Prajurit VOC banyak yang mati akibat perang menghadapi
perlawanan rakyat Indonesia.
Faktor eksternal :
a. Meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda
jatuh ke dalam pasukan Prancis dipimpin oleh Napoleon
Bonaparte.
b. VOC banyak menanggung hutang akibat banyaknya biaya yang
dikeluarkan untuk menghadapi perang.
1
1. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Bawah
Pemerintahan Daendels (1808-1811)
Sejak belanda dikuasai Prancis pada tahun 1795, belanda
diubah menjadi Republik Bataaf yang diperintah oleh Louis
Napoleon. Untuk mengelola pemerintahan, Louis Napoleon
mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jendral di
Hindia Belanda.
Kedatangan Daendels di Indonesia sebagai gubernur jendral
yang mempunyai tugas utama yaitu, mempertahankan Pulau Jawa
agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki keadaan
tanah jajahan di Indonesia. Untuk mempertahankan Pulau Jawa
dari serangan Inggris, Daendels melakukan beberapa tindakan
antara lain :
a. Meningkatkan jumlah tentara.
b. Membangun armada militer.
c. Memperkuat pasukan.
d. Mendirikan benteng-benteng pertahanan.
e. Membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan.
f. Membangun pangkalan laut di Merak dan Ujung Kulon.
g. Membangun pabrik senjata di Semrang dan Surabaya.
Untuk memperoleh dana guna mempertahankan Pulau Jawa,
Daendels juga melakukan beberapa tindakan, yaitu :
a. Contingenten, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan hasil
bumi kepada pemerintah sebagai pajak.
2
b. Verplichte Leverantie, yaitu kewajiban rakyat menjual
hasil panen kepada pemerintahan Belanda dengan harga
yang telah ditentukan.
c. Prianger Stelsel, yaitu kewajiban pendunduk Priangan
untuk menanam kopi.
d. Kerja Rodi, yaitu kerja paksa bagi penduduk terutama
dalam membuat jalan raya Anyer-Panarukan.
e. Landelijk Stelsel, yaitu menjual tanah-tanah luas kepada
pihak partikelir atau swasta Belanda dan Tionghoa.
Gubernur jenderal Daendels juga melakukan beberapa
tindakan dalam bidang pemerintahan selama berkuasa di
indonesia, antara lain :
a. Memperbaiki gaji para pegawai & memberantas korupsi.
b. Membagi pulau jawa menjadi 9 karesidenan.
c. Para bupati di seluruh Jawa dijadikan pegawai
pemerintahan Belanda.
d. Mendirikan badan-badan pengadilan.
e. Merombak sistem pemerintahan feodal menjadi sistem
pemerintahan barat yang modern.
f. Menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan.
g. Menyederhanakan upacara di keraton Yogyakarta &
Surakarta.
2. Pemerintahan Pada Masa Gubernur Jenderal Janssens (1811)
Pemerintahan Gubernur Jenderal Janssens sangat lemah. Pada
tanggal 3 agustus 1811 pasukan inggris yang dipimpin oleh Lord
Minto meminta agar Janssens menyerahkan pulau jawa kepada
3
Inggris, tetapi ditolak sehingga terjadi peperangan diantara
kedua belah pihak.
Pasukan AL Inggris yang dipimpin oleh Lord Minto dengan
mudah mengalahkan pasukan Janssens. Beberapa faktor yang
menyebabkan kekalahan Janssens adalah :
a. Angkatan perang warisan gubernur jenderal Daendels
kurang kuat.
b. Janssens kurang cakap dalam memimpin pemerintahan.
c. Tidak adanya hubungan kerja sama Janssens dengan Raja-
Raja di Indonesia.
Pasukan Janssens menyerah di Tuntang tanggal 17 September
1811 yang ditandai dengan penandatanganan Kapitulasi Tuntang.
Isi Kapitulasi Tuntang adalah :
a. Seluruh kekuatan militer belanda yang ada di Asia
Tenggara harus diserahkan kepada Inggris.
b. Hutang pemerintahan Belanda tidak diakui oleh Inggris.
c. Pulau Jawa, Madura, & semua pangkalan belanda di luar
Jawa menjadi kekuasaan Inggris.
3. Pemerintahan Pada Masa Gubernur Jenderal Raffles (1811-
1816)
Pemerintahan transisi Inggris yang dipimpin oleh Raffles
menerapkan beberapa kebijakan baru yaitu :
Bidang ekonomi
1) Raffles menghapus segala bentuk kebijakan Daendels dan
mengganti dengan sisitem pajak sewa tanah (land rent)4
dan menjual tanah antara lain di Karawang, Priangan,
Semarang, dan Surabaya pada pihak swasta.
2) Semua tanah dianggap milik negara senhingga petani harus
membayar pajak sebagai uang sewa.
Bidang politik/pemerintahan
1) Raffles membagi Pulau Jawa dan Madura menjadi 16
karesidenan.
2) Melarang adanya perdagangan budak.
Bidang ilmu pengetahuan
1) Menyusun buku sejarah berjudul History of Java.
2) Mengundang ahli-ahli negeri untuk mengadakan
penyelidikan-penyelidikan ilmiah di Indonesia.
3) Raffles bersama Arnoldi telah menemukan bunga bangkai
raksasa yang diberi nama Rafflesia Arnoldi.
Gubernur Jendral Raffles pada masa pemerintahannya
menerapkan sistem pajak sewa tanah. Tujuan penerapan sistem
pajak sewa tanah adalah untuk menciptakan suatu sistem ekonomi
yang bebas dari segala unsur paksaan. Sistem pajak sewa tanah
yang diterapkan Raffles ini hanya berlaku di Pulau Jawa.
Beberapa pokok kebijakan dalam sistem pajak sewa tanah adalah :
a. Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa
dihapuskan.
b. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan.
c. Pemerintah Inggris adalah pemilik tanah dan petani yang
menggarap tanah hanya dianggap sebagai penyewa yang
harus membayar pajak tanah.
5
Pelaksanaan sistem pajak sewa tanah yang diberlakukan
Raffles ternyata mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan
pelaksanaan sistem pajak sewa tanah, antara lain :
a. Sulit menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh
setiap pemilik tanah.
b. Pajak tanah harus dibayar dengan uang, padahal
masyarakat pedesaan pada saat itu belum mengenal
peredaran uang.
c. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan
tanah petani.
d. Tidak adanya hubungan dari para bupati yang telah
dihapuskan hak-haknya sebagai pemungut pajak.
e. Keterbatasan pegai Raffles.
Pemerintaha Raffles di Indonesia tidak berlangsung lama
karena di Eropa terjadi perubahan politik baru. Dalam perang
koalisi tahun 1813-1814, Prancis menderita kekalahan dari
Inggris dan sekutunya dan selanjutnya hubungan Inggris dan
Belanda menjadi membaik. Pada tahun 1814 Inggris
menyelenggarakan perundingan dengan Belanda yang berhasil
menandatangani Perjanjian London. Isi Perjanjian London adalah :
a. Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu
direbut oleh Inggris.
b. Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlang
sung tahun 1816.
c. John Fendall ditugaskan pemerin tahan inggris untuk
menyerahkan kembali indonesia kepada Belanda.
6
Penyerahan wilayah Hindia Belanda dari Inggris kepada
Belanda berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1816. Dalam
penyerahan tersebut, inggris diwakili oleh John Fendall,
sedangkan belanda ddiwakili oleh Buyskes, Elout, dan Van der
Capellen.
4. Pemerintahan Kolonial Belanda pada Masa Gubernur
Janderal Van den Bosch (1830-1870)
a. Latar Belakang Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa
Pada tahun 1830 pemerintahan Belanda mengangkat Van den
Bosch sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda yang baru dan
bertugas menyelamatkan keuangan belanda dengan cara menarik
pemasukan keuangan sebanyak mungkin dari rakyat. Van den Bosch
kemudian mengeluarkan gagasan pemberlakuan sitem tanam paksa
(Cultuur Stelsel) yang diharapkan dapat menggairahkan kembali
situasi keuangan Belandayang mengalami defisit.
b. Aturan-Aturan Dalam Sistem Tanam Paksa
1) Petani harus menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami
tanaman ekspor.
2) Tanah yang diserahkan kepada pemerintahan tersebut bebas
pajak.
3) Hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah dengan
harga yang telah yang di tentukan oleh pemerintah.
4) Tanaga dan waktu untuk mengerjakan tanah tersebut tidak
boleh melebihi tenaga dan waktu untuk menanam padi.
5) Kegagalan panen bukan kesalahan petani menjadi tanggung
jawab pemerintah.
7
6) Penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja di
perkebunan pemerintah tanpa upah selama 66 hari
c. Akibat Sistem Pelaksanaan Tanam Paksa
Bagi rakyat Indonesia, pelaksaan sistem tanam tanam paksa
mengakibatkan :
1) Banyak rakyat yang mengalami kelaparan, kemiskinan, dan
penderitaan.
2) Penduduk Indonesia mulai mengenal berbagai jenis tanaman
ekspor.
Sebaliknya, pelaksanaan sistem tanam paksa menimbulkan akibat
yang berbeda bagi Belanda, antara lain :
1) Pemerintah Belanda mendapat surplus keuangan sehingga
dapat digunakan untuk membangun pemerintahan Hindia
Belanda.
2) Badan usaha dagang Belanda (Nederlansch Hadel
Maatschappij) mendapat keuntungan besar setelah mendapat
hak monopoli pengamgkutan hasil tanam paksa.
Penyimpangan pelaksanaan sistem tanam paksa yang
menimbulkan penderitaan bagi penduduk Indonesia menimbulkan
reaksi keras terhadap golongan liberal dan humanis Belanda,
kecaman terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia,
antara lain dilakukan oleh :
1) Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatulli mengkritik
pemerintahan Hindia Belanda melalui buku berjudul Max
Havelaar.
8
2) Frans van der Putte yang mengkritik pemerintah Hindia
Belanda melalui karyanya yang berjudul Suiker Contracten.
3) Baron van Hoevel seorang pendeta Belanda yang berupaya
memperjuangkan nasib rakyat jajahan yang menderita dan
menuntut pemerintah agar memperhatikan nasib dan
kepentingan rakyat.
5. Pelaksanaan Sistem Politik Kolonial Liberal atau Politik
Pintu Terbuka di Indonesia
Menurut kaum liberal, kehidupan perekonomian akan berjalan
lancar jika mematuhi berbagai ketentuan berikut :
a) Anggota masyarakat bebas melakukan kegiatan ekoomi dan
pihak swasta berhak memiliki alat-alat produksi.
b) Pemerintah tidak campur tangan dalam urusan
perekonomian.
Pelaksanaan politik pintu terbuka ditandai dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) tahun 1870.
Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria adalah :
a) Memberikan kesempatan kepada penguasa swasta asing Eropa
untuk menyewa tanah penduduk dan menanamkan modalnya di
Indonesia dengan mendirikan perkebunan di Indonesia.
b) Melindungi para petani di Indonesia agar tidak
kehilangan tanahnya dari penguasa para pemilik modal
asing.
c) Membuka lapangan kerja bagi peduduk yang tidak mempunyai
tanah dengan menjadi pekerja atau buruh di perkebunan.
9
Pokok-pokok aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria
adalah :
a) Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah dan dapat
menyewakan tanah menurut ketentuan yang diatur dengan
undang-undang.
b) Pihak pengusaha swasta dapat menyewa tanah dengan
ketentuan tidak lebih dari 75 tahun.
c) Gubernur jenderal tidak boleh mengambil tanah yang
dibuka oleh rakyat.
Pelaksanaan politik pintu terbuka di Indonesia memberikan
pengaruh atau akibat sebagai berikut :
a) Tanah perkebunan semakin bertambah luas.
b) Penduduk kota semakin bertambah padat.
c) Timbulnya kaum buruh.
d) Rakyat pedesaan mulai mengenal arti pentingnya uang
dalam kehidupan ekonomi.
e) Usaha kerajinan rakyat terdesak oleh barang-barang
impor.
f) Rakyat Indonesia diperas oleh pengusaha swasta asing.
B.Pengaruh yang Ditimbulkan oleh Kebijakan-Kebijakan
Pemerintah Kolonial di Berbagai Daerah
Kebijakan pemerintah Kolonial Belanda dalam mengeluarkan
Undang-Undang Agraria telah berpengaruh dengan hadirnya para
pemodal asing untuk menyewa perkebunan dengan menekan harga
sewa dan upah buruh. Akibatnya, rakyat yang mengalami
10
penderitaan. Di luar Pulau Jawa, Belanda mengurus
pemerintahannya dengan membebankan semua biayanya kepada Pulau
Jawa.
Penerapan kebijakan pemerintahan kolonial tidak sama
diberbagai daerah, tetapi ada persamaan akibat pelaksanaan
kebijakan yang diberlakukan tersebut. Kebijakan yang
diberlakukan pemerintah kolonial telah mengakibatkan
penderitaan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
BAB II
Pengaruh Kolonialisme dan Imperialisme Barat di
Berbagai Daerah Indonesia A. Bentuk-bentuk perlawanan kerajaan-kerajaan dan
rakyat menentang konialisme barat di Indonesia
1. Reaksi Rakyat Terhadap Upaya MonopoliPerdagangan Portugis & Belanda
Perlawanan Terhadap Portugis
1) Perlawanan Kerajaan Aceh
Kerajaan aceh merupakan saingan terberat portugis dalam
dunia perdagangan sejak portugis menguasai malaka. Jatuhnya
malaka ketangan portugis pada tahun 1511 mengakibatkan
perdagangan di kerajaan aceh berkembang pesat karena para
pedagang muslim memindahkan kegiatannya ke aceh.
Dalam usaha menghadapi portugis , sultan ali mughayat syah
melakukan beberapa tindakan berikut11
a. mengadakan kerjasama dengan kerajaan demak untuk
menghancurkan porutgis
b. Menjalin hubungan & meminta bantuan senjata kepada turki
gunjarat inggris dan goa
c. Melengkapi kapal –kapal dagangnya dengan prajurit dan
senjata
Raja aceh selajutnya yang terkenal Gigih adalah sultan
Iskandar muda. Pertentangan antara aceh dengan portugis
berakhir setelah malaka direbut belanda tahun 1641.
2) Perlawanan Kerajaan Ternate
Ketangan portugis di wilayah ternate sejak 1512 akhirnya
menimbulakan perlawanan karena
a. Portugis melakukan monopoli perdagangan
b. Adanya campur tangan portugis di pemerintahan kerajaan
ternate
c. Penyeberan agama katolik di ternate dilakukan oleh
misionaris portugis
d. Portugis bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat
ternate
e. Keserakahan & kesombongan portugis yang memandang rendah
rakyat ternate
Pada tahun 1533 rakyat ternate yang dipimpin oleh sultan
dajalo mulai melakukan perlawanan terhadap portugis & sultan
ternate menyerukan agar rakyat ternate tidore irian dan jawa
bersatu melawan portugis.
Dalam pertempuran , rakyat Maluku berhasi membakar benteng
portugis dan mendesaknya akan tetapi portugis mendatangkan
12
bantuan dari malaka yang dipimpin Antonia galvao rakyat Maluku
menjadi terdesak
Pelawanan ternate terjadi lagi pada tahun 1565 yang
dipimpin sultan hairun namun sultan hairun dibunuh saat
melakukan perundingan dengan portugis akibatnya timbul
perlawanan rakyat ternate yang dipimpin sultan baabullah putra
sultan hairun pada tahun 1574 rakyat ternate berhasil merebut
benteng portugis & pada tanggal 28 desember 1577 rakyat ternate
yang dipimpin sultan baabulah berhasil mengusir portugis dari
Maluku
Perlawanan Terhadap VOC
1) Perlawanan Kerajaan Mataram
Pada masa pemerintahan sultan agung kerajaan mataram
mencapai puncak kejayaan, sultan agung memiliki cita-cita
mempersatukan seluruh jawa maka untuk itu sultan agung berusaha
mengusir VOC. Beberapa faktor yang menyebabkan mataram
menyerang VOC adalah :
a. VOC berusaha memonopoli dan menguasai mataram
b. VOC tidak mau mengakui kedaulatan kerajaan mataram &
tidak mendukung politik pulau jawa pada umumnya
c. VOC sering merintangi perdagangan mataram dengan malaka
Serangan pasukan mataram terhadap VOC dilakukan 2 kali yaitu :
a. Serangan I dilancarkan tahun1628 yang dipimpin oleh