Makalah SANKRI APK kelompok

KATA PENGANTAR

                Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan

karunianya penulis telah dapat menyelesaikan makalah ini  yang

berjudul “MEKANISME KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN NASIONAL” Selawat

beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan Alam Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Dalam penyelesaian penulisa makalah  ini, penulis mendapat

bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan makalah 

ini. Namun penulis menyadari bahwa dalam makalah   ini mungkin

masih ditemukan kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan

masukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Makassar 29 Agustus

2015

Tim Penulis

Kelompk APK SANKRI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang

dijelaskan pada pembukaan undang-undang dasar 1945 alenia IV dan

berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah

negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi berdasar hal itu

dapat disimpulkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan,

sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik yang taat dan

patuh terhadap undang-undang dasar negara.

Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Selain

bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden

Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan

sekaligus kepala pemerintahan. Dengan kata lain Indonesia

menganut Sistem Pemerintahan Presidensial. Indonesia mengalami 3

kali masa pemerintahan yang berebeda, pertama masa orde lama,

orde baru dan sekarang era reformasi, pada masa yang berbeda

terdapat pula perbedaan yang terjadi pada sistem pemerintahan

presidensial yang dianut Indonesia.

Menjadi pemimpin di zaman reformasi ini sungguh sangat

berat. Di satu pihak kondisi ekonomi sosial masyarakat terpuruk,

tuntutan masyarakat sangat banyak, di pihak lain sumber daya yang

ada memenuhi tuntutan tersebut sangat terbatas. Namun anehnya,

dalam bayang-bayang beratnya tugas dan kewajiban yang di emban

oleh pemimpin, justru pemilihan pimpinan nasional baik eksekutif,

legislatif maupun yudikatif di Era Reformasi ini menampakkan

gairah yang luar biasa. Sejalan dengan paradigma pemerintahan

yang baru menuntut kegiatan nyata pemimpin yang diarahkan kepada

kegiatan-kegiatan yang kreatif, inovatif, orientasi kepentingan

masyarakat, orientasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Seorang pemimpin tidak hanya cukup mengandalkan intuisi semata,

tetapi harus didukung oleh kemampuan intelektual dan keahlian

yang memadai, ketajaman visi serta kemampuan etika dan moral yang

beradab.

Sistem politik yang selama ini di bangun di Indonesia

sangat melekat dan diidentifikasi dengan tokoh pimpinan nasional

tertentu. Sehingga kekeliruan dan kegagalan mereka dilihat

sebagai kegagalan sistem politik secara keseluruhan. Adalah

sangat naif dan membahayakan apabila suatu bangsa modern masih

mengharapkan munculnya pemimpin ideal yang dapat menyelesaikan

semua persoalan. Harapan-harapan yang berlebihan atas kemampuan

seorang pemimpin seperti yang dilakukan selama ini cenderung

melakukan kultus individu yang akhirnya mendorong pemimpin untuk

menjadi otoriter. Idealnya seorang pimpinan nasional merupakan

kombinasi dari “leader” dan “manager”. Seorang “leader” dapat

mempersatukan pengikutnya serta dapat memberikan visi, misi dan

semangat. Sedangkan “manager” mampu menyatakan dan melaksanakan

tugas-tugas yang diembankan secara efektif dan efisien. 

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepemimpinan pemerintahan nasional ?

2. Bagaimana mekanisme kepemimpinan pemerintahan nasional ?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang berarti

tuntun, bina atau bimbing. Pimpin dapat pula berarti

menunjukan jalan yang yang baik atau benar, tetapi dapat

pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan. Dalam

kepemimpinan terdapat hubungan antar manusia. Yaitu hubungan

mempengaruhi  (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan

ketaatan para pengikut atau bawahan karena dipengaruhi oleh

kewibawaan pemimpin. Kepemimpinan pada dasarnya berarti

kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk menentukan secara

benar apa yang harus dikerjakan. Sehingga, kepemimpinan

merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, yang dilakukan

melalui hubungan interpersonal dan proses komunikais untuk

mencapai tujuan dan juga merupakan suatu proses mengatur dan

membantu orang lain agar bekerja dengan benar untuk mencapai

tujuan.

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan dan

kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk

pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan

bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi

awal struktur dan pusat proses kelompok. Menurut P. Pigors

(1935) kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong

melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan-perbedaan

individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan

bersama. Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antar

manusia (komunikasi Interpersonal, yaitu hubungan saling

mempengaruhi dan hubungan kepatuhan-kepatuhan atntara

bawahan dan atasan. Dalam hakikat penciptaan manusia, bisa

dikatakan bahwa semua manusia adalah pemimpin, namun dalam

usaha-usaha pembentukannya diperlukan proses-proses yang

harus dilakukan guna membentuk mental dan sifat pemimpin.

Dr. Kartini Kartono dalam bukunya (Pemimpin dan

Kepemimpinan: 2010, hal 315) menjelaskan bahwa ada beberapa

persyaratan yang perlu dipenuhi oleh kepemimpinan

pembangunan dan para pejabat pada aparatur pemerintah, yaitu

:

a.       Kepemimpinan dalam era pembangunan nasional harus

bersumber pada filsafah negara, yaitu Pancasila.

b.      Memahami benar makna dari perencanaan, pelaksanakan,

dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Khusunya

menyadari makna pembangunan manusia Indonesia seutuhnya

dan pembangunan fisik, demi pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan pokok dan riil dari rakyat, serta peningkatan

kehidupan bangsa atas asas manfaat, usaha bersama,

kekeluargaan, demokrasi, serta prinsip adil dan merata.

c.       Diharapkan agar kepemimpinan Pancasila mampu menggali

inti sari dari nilai-nilai tradisional kuno yang tinggi

peninggalan para leluhur dan nenek moyang kita, untuk

kemudian dipadukan dengan nilai-nilai positif dari

modernisme, dalam gaya kepemimpinan Indonesia.

2.2 Pemerintahan

Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang

secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu

(eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu dalam

mengkoordinasikan, memimpin dan hubungan antara dirinya

dengan masyarakat, antara departemen serta unit dalam tubuh

pemerintahan itu sendiri. Menurut C.F. Strong (1960)

pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk

memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke

luar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan

militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang,

yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam

arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai

kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan

masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaaan negara

dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka

penyelenggaraan kepentingan negara.

Pemerintahan sebagai salah satu unsur yang penting dari

negara mempunyai posisi  yang determinan dalam kaitannya

dengan penyelenggaraan pemerintahan baik keluar maupun

kedalam karena posisinya yang demikian strategis itu maka

keberadaan negara dan khususnya pemerintahan negara menjadi

sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintahan dan

pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah dalam kerangka

mencapai tujuan negara. Atas dasar ini tanpa adanya

pemerintah maka tujuan negara tidak akan tercapai dan jika

kondisi ini terjadi maka kerugian besar akan ditanggung oleh

masyarakat negara pada umumnya, mengingat salah satu tujuan

membentuk pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Lebih penting dari itu bahwa keberadaan satu

negara dalam hubungannya dengan negara lain, pengakuan suatu

negara yang merdeka itu didasarkan atas adanya pemerintahan

yang berdaulat.

2.3 Kepemimpinan Pemerintahan Nasional Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem

pemerintahan demokrasi yang sesuai dengan pancasila, dalam

hal ini pemerintah Indonesia harus benar-benar mampu

manjalankan roda pemerintahan dengan sifat-sifat pemimpin

yang sesuai dengan sistem pemerintahannya. Sistem

pemerintahan demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana

rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara,

pemerintah hanya sebagai pelaksana sistem pemerintahan

dimana terpilihnya para tokoh di pemerintahan merupakan

hasil dari rakyat melalui pesta demokrasi yang sering

disebut Pemilu (Pemilihan Umum), dalam acara 5 tahun sekali

rakyat berbondong-bondong untuk memilih calon presiden dan

wakil presiden, yang nantinya akan memimpin negara

Indonesia. Pemerintahnya berasal dari rakyat nantinya akan

menjadi pelayan rakyat, dan berkewajiban untuk bertanggung

jawab atas berjalan atau tidaknya roda pemerintahannya. 

Kepemimpinan harus dimiliki oleh aparatur negara.

Selain itu perlu juga adanya pemahaman secara dalam mengenai

nilai-nilai dari pancasila yang merupakan asas negara

Indonesia. Untuk memahami hal tersebut marilah kita

renungkan pemikiran Dr. Ruslan Abdulgani mengenai moral

Pancasila dalam kaitannya dengan kepemimpinan nasional

antara lain sebgai berikut:

a.   Yang dimaksud dengan Pancasila ialah Pancasila yang

tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

Ketuhanan YME, Kemanusiaan Adil dan Beradab, Persatuan

Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, dan

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

b.   Nilai-nilai tersebut harus dihayati, yaitu diresapi dan

diendapkan dalam hati dan kalbu, sehingga memunculkan

sikap dan tingkah laku yang utama/terpuji dalam kehidupan

sehari-hari. Untuk kemudian diterapkan/diamalkan

dengankesungguhan hati dalam kehidupan bermasyarakat,

karena orang menyadari sedalam-dalamnya Pancsila sebagai

pandangan hidup bangsa dan sumber kejiwaan masyarakat,

(sekaligus menjadi dasar negara Republik Indonesia) untuk

hidup rukun-damai bersama-sama.

c.   Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap

penduduk utuk memeluk agama masing-masingdang beribat

meurut agama dan kepercayaannya. Kebebasn beragama adalah

salah satu hak paling asasi di antara hak-hak asasi

manusia, karena kebebasan itu langsung bersumber pada

martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kebebasan

beragam itu bukan pemberian negara, dan bukan pemberian

golongan, akan tetapi merupakan anugerah Ilahi.

Kepemimpinan nasional memiliki peran penting

mengimplementasikan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mengembangkan

wawasan kebangsaan dan upaya- upaya peningkatan kualitas SDM

dalam pembangunan nasional. Kepemimpinan nasional di

berbagai tingkatan wajib berpartisipasi dan mendorong

berfungsinya manajemen dan kelembagaan pemerintahan dalam

rangka terciptanya good governance untuk mengantisipasi

perkembangan lingkungan strategis untuk menghasilkan manfaat

dalam pembangunan nasional.

Kepemimpinanan nasional yang ideal dapat dilakukan

dengan mengidentifikasi; Pertama, melakukan seleksi

kompetitif partai, antar partai dan di luar partai bahkan

dengan memanfaatkan kecanggihan tehnologi informasi serta

iklan di media massa dan memperkuat kontrol sosial

masyarakat (civil society) terhadap kepemimpinan yang akan

muncul. Hal ini dapat dicapai dengan membangun pers yang

kuat, sebagai the fourth eastate, adalah salah satu cara lain

untuk mewujudkannya; Kedua, menyeimbangkan kekuatan kekuatan

politik yang ada agar dapat melakukan mekanisme oposisi yang

sehat sehingga dengan kultur akuntabilitas yang kuat dapat

menekan siapapun yang terpilih sebagai pemimpin

bertanggungjawab pada publik.

Kondisi kepemimpinan nasional saat ini mengalami penurunan

kualitas.  Hal ini terlihat dari berbagai kasus penyimpangan

yang dilakukan oleh pejabat publik telah merata di seluruh

lembaga negara, baik di legislatif, eksekutif, maupun

yudikatif. Itu membuktikan bahwa penurunan kualitas

kepemimpinan nasional telah terjadi. Pejabat publik, yang

seharusnya memberi contoh kepada masyarakat untuk keluar

dari krisis nasional, telah keluar dari nurani

kebangsaannya. Kepekaan terhadap pertanggungjawaban publik

sudah hilang. Para pejabat tinggi pada instansi-instansi

strategis bukannya memberi keteladanan, melainkan

mempertontonkan perilaku buruk dalam mengelola otoritas

publik. Adanya kecenderungan kepemimpinan nasional mengalami

disfungsi dikhawatirkan akan meruntuhkan seluruh sistem

penegakan hukum, tidak berfungsinya sistem ketatanegaraan

dan hilangnya kepercayaan publik kepada para pemimpinnya.

Meskipun tampak di permukaan, mayoritas masyarakat cenderung

apatis, bukan berarti tidak ada keresahan sosial yang

berpotensi memicu ledakan sosial. Kesenjangan yang makin

lebar antara rakyat kebanyakan yang sangat menderita akibat

krisis ekonomi yang belum pulih, dengan perilaku

kepemimpinan yang korup dan bermewah-mewah secara tidak sah,

dapat memicu munculnya keresahan dan anarki sosial.  Bahkan,

dalam banyak kasus, pemerintah cenderung mereduksi

keberadaan masyarakat.

2.4 Mekanisme Kepemimpinan Pemerintahan Nasional

1. Sistem Presidensial

Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga

dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan

negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui

pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Menurut Rod

Hague, pemerintahan presidensil terdiri dari tiga unsur

yaitu: Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan

dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang

tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Tidak ada status yang

tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang

relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah

subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih

ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden

melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap

negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa

dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-

pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan

menggantikan posisinya. Model ini dianut oleh Amerika

Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-

negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

2.5 Susunan Kelembagaan Di Indonesia di masa Sekarang yang

Menganut Sistem Demokrasi

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan

teori trias politika. Trias politika adalah pembagian

kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki

kedudukan sejajar. Ketiga bidang tersebut yaitu : 

1. Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang legislatif

adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-

undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden

beserta menteri-menteri yang membantunya.

3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang.

Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung(MA) dan

Mahkamah Konstitusi (MK).

Lembaga-lembaga negara Indonesia diposisikan sesuai dengan

ketiga unsur di depan. Selain lembaga tersebut masih ada lembaga

yang lain. Lembaga tersebut antara lain Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi

(MK). 

Lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah

Konstitusi merupakan lembaga baru. Selain itu amandemen UUD 1945

juga menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Sebagai penggantinya, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan

yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan pada Presiden. 

Berikut adalah nama lembaga-lembaga negara hasil amandemen

UUD'45, fungsi, tugas dan wewenangnya. 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang

dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama lima

tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung

dalam sidang paripurna MPR. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR

berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD

1945 istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya

lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang

telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga negara. 

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 MPR amandemen mempunyai

tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;

2. melantik presiden dan wakil presiden;

3. memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa

jabatannya menurut undang-undang dasar.

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota

negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR

mempunyai hak berikut ini:

1. mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar;

2. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;

3. memilih dan dipilih;

4. membela diri;

5. imunitas;

6. protokoler;

7. keuangan dan administratif.

Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. mengamalkan Pancasila;

b. melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;

c. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

kerukunan nasional;

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,

kelompok, dan golongan;

e. melaksanakan peranan sebagi wakil rakyat dan wakil daerah.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan

sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai

politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR

berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat

provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota

disebut DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai

berikut:

a. jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;

b. jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan

sebanyak- banyak 100 orang;

c. jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan

sebanyak- banyaknya 50 orang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota

DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR

adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung

dalam sidang paripurna DPR.

Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini :

1. Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga

pembuat undang-undang.

2. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang

berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN).

3. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang

melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan

undang-undang.

DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai

berikut.

1. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan

kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting

dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan

masyarakat.

2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan

terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan

pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian

yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai

dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak

lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk

memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi

yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

3. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru

yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan

daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas

wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi

ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota

DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD

diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di

daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di

ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima

tahun.

Sesuai dengan Pasal 22 D UUD 1945 maka kewenangan DPD,

antara lain sebagai berikut:

a. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan

daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan

pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan

keuangan pusat dan daerah.

c. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan

rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan

agama.

d. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan

undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak,

pendidikan, dan agama.

4. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan

eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan

pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala

pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya

amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR,

tetapi setelah amandemen UUD1945 presiden dan wakil presiden

dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun

dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa

jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya

bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR

dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden

menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah

ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan

wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden

dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan

negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang

sebagai berikut:

1. membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat.

2. mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara

Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar

yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan

konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota

tertentu di bawah kedutaan besar kita.

3. menerima duta dari negara lain

4. memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya

kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang

telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.

Sebagai seorang  kepala pemerintahan, presiden mempunyai

kekuasaan tertinggi untukmenyelenggarakan pemerintahan negara

Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala

pemerintahan, diantaranya:

1. memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar

2. berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR

3. menetapkan peraturan pemerintah

4. memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala

Undang- Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya

serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa

5. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan

pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang

diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi

hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik

atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak

sah atau dilanggar kehormatannya.

6. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau

pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada

tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi

adalah pembatalan tuntutan pidana.

Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang

presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam

kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai

berikut:

1. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain dengan persetujuan DPR

2. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan

DPR

3. menyatakan keadaan bahaya 

5. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang

kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di

negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat

dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan

peradilan tata usaha negara (PTUN).

Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai

berikut:

1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh

undang-undang; 

2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi; 

3. memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan

rehabilitasi.

6. Mahkamah Konstitusi

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Mahkamah

Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden.

7. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang

berikut ini:

1. mengusulkan pengangkatan hakim agung;

2. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan

pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat

dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota

Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,

seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota.

Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan

satu Badan Pemeriksan Keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi,

tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil

pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai

dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka

anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan

DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan di ibu kota

negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kepemimpinan dalam pemerintahan yang merupakan salah satu

jenis kepemimpinan, ternyata mempunyai kedudukan yang

strategis dalam pelaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah

dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan cita-cita nasional.

Kepemimpinan merupakan gejala kelompok dalam kepustakaan ilmu

administrasi dianggap sebagai inti dari management,

berdasarkan alasan bahwa management terutama berhubungan

dengan manusia, padahal kepemimpinan berhubungan dengan

kemampuan dan kesanggupan menggerkan dan mengarahkan orang-

orang/pengikut.

Kepemimpinan nasional memiliki peran penting

mengimplementasikan falsafah pancasila ke dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengembangkan wawasan

kebangsaan dan upaya- upaya peningkatan kualitas SDM dalam

pembangunan nasional. Kondisi kepemimpinan nasional saat ini

mengalami penurunan kualitas.  Hal ini terlihat dari berbagai

kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik telah

merata di seluruh lembaga negara, baik di legislatif,

eksekutif, maupun yudikatif.

Daftar Pustaka

Dr. Kartini Kartono Pemimpin dan Kepemimpinan: 2010, hal 315

kepemimpinan pemerintah indonesia _ intanchiechielita.htm

http://sistempemerintahanindonesia.com/

http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/04/lembaga-lembaga-negara-

fungsi-dan.html

/SANKRI/makalah kepemimpinan pemerintah indonesia _

intanchiechielita.htm

/Lulu Siti Lugoyah Makalah Kepemimpinan Pemerintahan

Indonesia.htm

kbandung.kemenag.go.id/jurnal/261-kepemimpinan-nasional-

indonesia-kini-dan-di-masa-mendatang-harapan-atas-pemerintahan-

terpilih

/naskah-kongres-pancasila-iwan.pdf

Executive Summary Seminar Nasional tentang Kepemimpinan.pdf