MAKALAH PKN IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL DI BIDANG HUKUM DI

MAKALAH PKN

IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL DI BIDANG HUKUM DI

INDONESIA

MAKALAH

UNTUK MENEMPUH MATAKULIAHKewarganegaraan

Oleh :

Bimo Seno 120732436492

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN SEJARAH

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

DESEMBER 2012

KATA PENGANTAR

Syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Allah

Rabbul ‘Alamin yang tiada henti-hentinya mengalirkan segala kearifan

dalam setiap kalbu hambanya yang haus dan cinta akan ilmu yang

dengannya tiada akan pernah kering samudera pikir dan terbukalah

setiap mata hati. Begitu pula dengan segala rahmat dan hidayah-

Nya-lah sehingga makalah yang berjudul ” IMPLEMENTASI POLITIK

STRATEGI NASIONAL DI BIDANG HUKUM DI INDONESIA” dapat

terselesaikan.

Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini ialah untuk

memenuhi tugas matakuliah Indonesia Madya. Selain itu juga,

ucapan terima kasih terbesar dipersembahkan pada seorang yang

telah memberi arah dan penuntun dalam gelap dan buntu tatapan

mata kami dalam mengetuk tiap-tiap pintu khazanah budaya,

diantaranya :

1. Bapak sebagai pembina matakuliah Sejarah Indonesia Madya

2. Orangtua dirumah yang tak pernah hentinya memberikan bantuan

materil dan doa serta segala bentuk dukungannya.

Demikianlah Makalah ini dibuat dan tidak menutup kemungkinan dalam penyusunannya terdapat kekurangan dan kesalahan didalamnya.Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan komentarnya yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan laporan tugas selanjutnya.

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang 1

B.     Rumusan Masalah 2

C.     Tujuan 3

BAB II PEMBAHASAN

A.    Penyusunan Poltranas di Indonesia 4

B.     Poltranas di Bidang Hukum 6

BAB III PENUTUP

A.    Kesimpulan 8

DAFTAR RUJUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Politik secara etimologis dari bahasa yunani Politeia, yang

akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang

berdiri sendiri, yaitu Negara dan teia, berarti urusan. Dalam

bahasa Indonesia, politik arti politics mempunyai makna kepentingan

umum warga Negara suatu bangsa. (Sumarsono 137:2001). Politik

secara umum menyangkut proses penentuan tujuan Negara dan cara

melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-

kebijakan umum (publics policies) yang menyangkut pengaturan,

pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan,

pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan

kekuasaan dan wewenang (authority). Kekuasaan dan wewenang ini

memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan

penyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian

tujuan.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan

dengan Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan

(policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang diartikan

sebagai "the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya

digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah

cara untuk mendapatkan kemenangan atau mecapai tujuan. Strategi pada

dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan

kekuatan (ideologi, politik, ekonomi,sosial-budaya dan hankam) untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (www.carapedia.com)

Strategi nasional adalah cara melaksanakan politk nasional

yaitu cara mencapai tujuan nasional atau sasaran nasional atan

keadaan tertentu yang dikehendaki dan ditetapkan bersama. (Rahayu

86:2007)

Poltranas adalah politik strategi nasional yang diterapkan di

Indonesia. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan

pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan

nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas,

huluan, usaha serta kebijaksanaan Negara tentang

pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan

pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai

tujuan nasional. (Sumarsono 140:2001)

Implementasi Poltranas dibidang hukum untuk membenahi

penegakan hukum yang selama ini tidak beraturan. Dan menegakan

hukum secara adil-adilnuya dan tidak pernah berpihak kepada

siapapun, dan menegaskan kepada penegak hukum supaya menegaskan

hukum dengan kejujuran terhadap masalah apapun yang terjadi dalam

masyarakat, dan harus bisa menjauhkan dari sikap kecurangan dalam

setiap mengurus perkara.

Hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap

mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. undang-

undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, dan

kaidah (hukum agama), ketentuan menjadi patokan mengenai

peristiwa atau maslah yang terjadi didalam masyarakat. dan

keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim.

Demikian membuat makalah ini hukum di Negara Republik

Indonesia bisa diperlakukan dengan tegas, menurut undang-undang

dan pancasila yang beragama,bertoleransi antarumat beragama dalam

bermasyarakat, berbangsa, dan berhukum agama, sebagai unsure dan

sebagai sistem hukum pancasila.

B.     Rumusan Masalah

1.      Bagaimana Penyusunan Poltranas di Indonesia?

2.      Bagaimana Implementasi Poltranas dibidang Hukum di Indonesia?

C.    Tujuan

1.      Menjelaskan Penyusunan Poltranas di Indonesia.

2.      Menjelaskan Implementasi Poltranas dibidang Hukum di

Indonesia.

BAB IIPEMBAHASAN

A.    Penyusunan Poltranas di Indonesia Politik strategi nasional sebagai kebijakan umum dan

pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan

nasional. dengan demikian definisi politik nasional adalah asas,

haluan, usaha serta kebijaksanaa Negara tentang pembinaan

(perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta

penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politk nasional,

misalnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi

strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik

nasional.

Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional

mempunyai beberapa hal pokok yang harus diterapkan. Beberapa hal

pokok yang harus diterapkan dalam poltranas yang ada di Indonesia

ialah beberapa dasar pemikiran yang tekandung dalam sistem

manajemen nasional yang berlandaskan ideologi pancasila, UUD

1945, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Landasan yang terkandung dalam pemikiran ini juga sebagai

kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena

didalamnya terkandung dasar Negara, cita-cita nasional, dan

konsep strategis bangsa Indonesia. Semua itu ditujukan untuk

mewujudkan kepentingan dan tujuan bersama untuk menjaga ketahanan

nasional.

Penyusunan Politik dan strategi nasional yang telah berlanjut

selama ini telah diatur berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD

1945, sejak tahun 1985 yang sudah berkembang dan pendapat

dikatakan oleh jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang berada

didalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik” lembaga-

lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), presiden, Dewan Pertimbangan Agung

(DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan MA. Sedangkan badan-

badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur

politik” yang mencakup pranata politik yang ada dalam

masyarakat, seperti partai politik, organisasi

kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interenst

group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan

infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dalam mencapai

tujuan nasional dan harus mempunyai kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat

suprastruktur politik oleh presiden/mandataris MPR. Dalam

melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga

tinggi Negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan

kordinasi, seperti dewan stabilitas ekonomi nasional, dewan

pertahanan dan antariksa nasional RI, Dewan Maritim, Dewan

Otonomi Daerah, dan Dewan stabilitas Politik dan Keamanan.

Politik dan strategi nasional adalah cara pemerintah untuk

sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan

kebijakan politik nasional, penyelenggara Negara harus mengambil

langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat

dengan mencantumkan sasaran sektoralnya.

Penyusunan poltranas ini sangat berguna untuk membagi-bagi

pekerjaan agar lebih efektif dan lebih efisien. Dan penyusunan

poltranas ini dilakukan untuk masyarakat paham, mengerti dan bisa

ikut berpatisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era

reformasi saat ini masyarakat mempunyai peran yang sangat penting

dan sangat berpengaruh besar pada politik dan strategi nasional,

karena tanpa masyarakat semua visi dan misi politik dan strategi

nasional tidak akan berguna sama sekali, karena masyarakatlah

yang mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah

ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden.

Pandangan masyarakat terhadap politik dan strategi nasional

sangat berpengaruh terhadap semua bidang yang menyangkut atau

yang berkaitan dengan poltranas. Beberapa dari pandangan

masyarakat dalam bidang-bidang tertentu yang berkembang seperti

terhadap kehidupan politik, ekonomi, social budaya, maupun bidang

hankam akan selalu berkembang karena

a.       Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

b.      Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan

haknya.

c.       Semakin singkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam

pemenuhan kebutuhan hidup.

d.      Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan

seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang

ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e.       Semakin kritis dan terbukannya masyarakat: terhadap ide baru.

B.  Implementasi Poltranas dibidang Hukum

Hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap

mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. undang-

undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, dan

kaidah, ketentuan menjadi patokan mengenai peristiwa atau maslah

yang terjadi didalam masyarakat. dan keputusan (pertimbangan) yg

ditetapkan oleh hakim.

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum

yang modern. Dalam Negara berdasar atas hukum yang demokrati,

kegiatan eksekutif dan yudikatif tunduk dan mengikuti hukum dan

perudang-undangan. Hukum-hukum di Indonesia berwujud tertulis dan

tidak tertulis dalam (Penjelasan Umum UUD 1945) (ahmad 177: 1996)

Politik hukum Negara Republik Indonesia yang berdasarkan

pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum

agama dalam kehidupan nasional. Pancasila adalah sumber hukum

dari hukum nasional Indonesia. Dalam hukum nasional Indonesia

yang berdasar pancasila, berlaku hukum agama dan toleransi

antarumat beragama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan berhukum

agama, sebagai unsure dan sebagai sistem hukum pancasila, dapat

bersama-sama dengan hukum adat.

Pengalaman pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan

nasional, didapat gambaran behwa ajaran agama dan ketentuan-

ketentuan hukum agama dapat dimanfaatkan untuk memperkaya

khasanah hukum nasional Indonesia.

Mengembangkan budaya hukum disemua kalangan masyarakat demi

terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum supremasi dan tegaknya

Negara hukum. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya agar

terhindarnya konflik antar individu satu dengan individu yang

lainnya, dan hukum tidak boleh memihak kepada siapapun, oleh

karena hukum harus konsisten untuk lebih menjamin kepastian

hukum, keadilan, kebenaran, dan supremasi hukum serta menghargai

hak asasi manusia.

Pengesahan hukum juga dilakukan dalam bentuk undang-undang,

terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sesuai dengan

kebutuhan dan kepentingan bangsa. Dan mewujudkan lembaga yang

mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Norma-norma penegak hukum yang harus ditetapkan agar

terciptanya hukum yang adil dan tidak memihak siapapun. Ada

beberapa perbuata yag pada hakikatnya mempunyai ciri khas dan

mengandung moralitas ekstrinsik karena telah diperintahkan atau

dilarang oleh sebuah kekusaan yang sah.

Yang dimaksudkan di sini adalah norma-norma atau kaidah-

kaidah yang wajib ditaati oleh para penegak atau pemelihara

hukum. Norma-norma tersebut peru ditaati terutama dalam

mengendalikan hukum, menyusun serta memelihara hukum. Menurut

(Sumaryono 115: 1995) ada empat norma yang pentinda dalam

penegakan hukum yaitu

a.       Kemanusian

Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum manusia

senantiasa diperlukan sebagai manusia, sebab ia memeliki

keluhuran pribadi.

b.      Keadilan

Keadilan adalah kehendak yang sesuai dan kekal untuk memberikan

kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.

c.       Kepatutan

Kepatutan atau equity adalah hal yang wajib dipelihara dalam

pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan

ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperharikan terutama dalam

pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.

d.      Kejujuran

Pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam

mengurus atau mengenai hukum, serta dalam melayani dan berupaya

untuk mencari hukum dan keadilan. Dan dalam setiap dalam

penegakan hukum sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam

dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang

dalam mengurus perkara.

Dalam menyelenggarakan proses pengadilan secara cepat, mudah,

murah dan terbuka, serta bebas kurupsi, kolusi dan nepotisme

dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan

perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam

seluruh aspek kehidupan.

BAB III

PENUTUPA.    Kesimpulan

a.       Penyusunan poltranas di Indonesia harap diberitahukan secara

umum supaya masyarakat paham dan mengerti dengan penyusunan

poltranas di Indonesia. Dan masyarakat bisa ikut berpatisipasi

dalam poltranas yang ada di Indonesia ini, karena tanpa

masyarakat poltranas tidak akan berjalan dan berfungsi dengan

baik.

b.      Implementasi poltranas dibidang hukum itu sangat diperlukan

untuk menegakan hukum secara adil-adilnya dan kejujuran dalam

menyelesaikan perkara.

B.     Saran

Politik dan strategi nasional di bidang politik harus

diperkuat demi keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan.

Serta untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya

rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang. Selain

itu polstranas dibidang Hukum juga harus dimantapkan fungsi,

peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan

etika dalam penyelenggaraan negara serta diupayakan agar segala

peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral

agama-agama.

C.      

DAFTAR PUSAKA

Ahmad, amrullah. DKK. 1996. Dimensi Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.

Jakarta: Gema Insani Press

Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama

Iskandar, pronoto. & Yudi Junadi. 2011. Memahami Hukum di Indonesia

(Sebuat Korelasi Politik, Filsafat, dan Globalisasi). Jakarta: IMRpress

Sumarsono. S. DKK. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama.

Sumaryono, E. 1995. Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum).

Yogyakarta: Kanisius

Rahayu, minto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan (Perjuangan Menghidupi Jati Diri

Bangsa) Depok: Grasindo

www.carapedia.com. 2012. Pengertian dan Defini Strategi. (online).

(file:///C:/Documents%20and%20Settings/Toshiba%20NB200/Desktop/ma

kalah%20kewarganegaraan/

pengertian_definisi_strategi_info2036.html ) di akses pada

tanggal 8 Desember 2011. (Pukul 11.33)