BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang PKL Pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan berkualitas diselenggarakan untuk mewujudkan perubahan pertumbuhan dan pembaharuan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dan menyeluruh. Satu sarana yang menyiapkan tenaga kerja dibidang kesehatan adalah SMK Farmasi dengan menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang ahli pada bidang farmasi. Untuk menghasilkan tenaga farmasi tingkat menengah maka penyelenggaraan pendidikan terutama proses belajar mengajar perlu ditingkatkan secara terus menerus baik kwantitas maupun kwalitas. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan PKL dengan tujuan dapat memberikan pengalaman kerja kepada peserta didik dapat terjun ke lapangan kerja yang sesungguhnya. Dengan mengikuti PKL diharapkan peserta didik dapat melatih, menerima, mengetahui dan menangkap teknologi kesehatan masyarakat. PKL juga bisa dijadikan sarana informasi di dunia pendidikan kesehatan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agar hasil yang diperoleh peserta didik selama praktek kerja lapangan dapat diserap dan digunakan 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang PKL
Pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan berkualitas
diselenggarakan untuk mewujudkan perubahan pertumbuhan dan
pembaharuan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dan menyeluruh.
Satu sarana yang menyiapkan tenaga kerja dibidang kesehatan adalah
SMK Farmasi dengan menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan untuk
menghasilkan tenaga kesehatan yang ahli pada bidang farmasi. Untuk
menghasilkan tenaga farmasi tingkat menengah maka penyelenggaraan
pendidikan terutama proses belajar mengajar perlu ditingkatkan secara terus
menerus baik kwantitas maupun kwalitas. Salah satu kegiatan yang dilakukan
adalah dengan melaksanakan PKL dengan tujuan dapat memberikan
pengalaman kerja kepada peserta didik dapat terjun ke lapangan kerja yang
sesungguhnya.
Dengan mengikuti PKL diharapkan peserta didik dapat melatih,
menerima, mengetahui dan menangkap teknologi kesehatan masyarakat. PKL
juga bisa dijadikan sarana informasi di dunia pendidikan kesehatan sehingga
dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Agar hasil yang diperoleh peserta didik selama praktek kerja lapangan
dapat diserap dan digunakan sebagai bahan dokumentasi untuk mengingat
kembali apa yang telah diperoleh maka peserta didik sekolah SMK Farmasi
Nasional Surakarta diharuskan membuat laporan tertulis, laporan dibuat
sedemikian rupa sehingga merupakan hasil karya peserta didik yang
berkualitas, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.
B. Tujuan Kegiatan PKL
1. Meningkatkan, memperluas dan memantapkan proses penyerapan
teknologi baru dari lapangan kerja ke sekolah dan sebaliknya.
2. Meningkatkan, memperluas dan memantapkan keterampilan yang
membentuk kemampuan peserta didik sebagai bekal untuk memasuki
lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan program pendidikan
yang ditetapkan.
1
3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan
pengalaman kerja yang nyata dan langsung secara terpadu dalam
melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan farmasi rumah sakit,
puskesmas, PBF, gudang farmasi, apotek, dan penyuluhan obat
kepada masyarakat.
4. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memasyaratkan
diri pada suasana atau iklim lingkungan kerja yang sebenarnya.
5. Memberikan kesempatan masuk penempatan kerja.
6. Memperoleh masukan dan umpan balik guna memperbaiki dan
mengembangkan serta meningkatkan penyelenggaraan pendidikan
SMK Farmasi.
7. Mengenal kegiatan-kegiatan penyelenggaraan program kesehatan
masyarakat secara menyeluruh baik ditinjau dari aspek administrasi
maupun teknik sosial budaya.
8. Menumbuhkembangkan dan memantapkan sikap etis,
profesionalisme dan nasionalisme yang diperlukan peserta didik untuk
memasuki lapangan kerja sesuai dengan bidangnya.
C. Tujuan Penulisan Laporan PKL
1. Mengumpulkan data guna kepentingan institusi pendidikan dan
dirinya.
2. Menambah perbendaharaan perpustakaan sekolah untuk menunjang
peningkatan pengetahuan peserta didik angkatan selanjutnya.
3. Peserta didik mampu mencari alternatif pemecahan masalah
kefarmasian sesuai dengan program pendidikan yang ditetapkan
secara lebih luas dan mendalam yang terungkap dari laporan yang
disusun per kelompok.
2
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah Surakarta
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang berlaku
secara efektif mulai tanggal 2 Januari 2002, dibentuk Perangkat Daerah yang
terdiri dari :
a. Sekretariat Daerah.
b. Dinas- dinas Daerah yang terdiri dari:
Dinas Pekerja Umum
Dinas Kesehatan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pendapatan Daerah
c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:
Kepegawaian Daerah
Keuangan Daerah
Lingkungan Hidup
d. Kecamatan- kecamatan
e. Kelurahan- kelurahan
f. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah.
Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998. Adapun tarif
dari Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:
Hasil dari pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan ini, 100%
disetorkan ke kas daerah yang digunakan sebagai pembiayaan
pembangunan daerah.
Hasil dari pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 100% dari
total penerimaan Retribusi, setiap hari disetorkan oleh Unit Pelayanan
Teknis ke Bank Pembangunan Daerah ( BPD ). Kemudian BPD
menyetorkan Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut ke Dinas
Kesehatan Sub Bagian Keuangan. Setelah menerima laporan dari
BPD, Sub Bagian Keuangan kemudian melaporkannya ke Kepala Tata
Usaha. Kemudian Kepala Tata Usaha melaporkan ke Kepala Dinas
Kesehatan untuk mengadakan evaluasi atas kinerja dari UPTD.
3
B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset
Berdasarkan keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956
tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, pada perubahan struktur
pemerintah atau dijelaskan bahwa penanganan pajak sebagai pendapatan
daerah yang sebelumnya masuk dalam Jawatan Keuangan kemudian
ditangani lebih khusus oleh Dinas Urusan Pajak. Berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 23
Februari 1970 Nomor 259/X/KP70 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan.
Dinas Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. Berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Kepala Daerah Surakarta tanggal 30 Juni 1972 Nomor
163/Kep.Kdh.IV/KP72 bagian pajak dihapuskan karena bertalian dengan
pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan
Daerah.
Menurut Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya
Surakarta Nomor 163/Kdh.IV/KP72 tersebut, Dinas Pendapatan Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan langsung dan
bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta.
Dipenda Kotamadya Dati II Surakarta mempunyai tugas pokok seperti
tercantum pada Perda Nomor 6 Tahun 1990 pasal 3 yaitu :
Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang
pendapatan daerah dan tugas- tugas lainnya yang diserahkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta kepadanya.
Dipenda Kotamadya Dati II Surakarta mempunyai fungsi sebagaimana
terdapat dalam Perda Nomor 6 Tahun 1990 pasal 4, yaitu :
Melakukan urusan Tata Usaha.
Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan
penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan daerah.
Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan
pendapatan daerah lainnya.
Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah
sebagai berikut ini :
Kepala Dinas.
Sub Bagian Tata Usaha.
Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
4
Seksi Penetapan.
Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
Seksi Penagihan.
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
Unit Penyuluhan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
C. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Surakarta
1. Gambaran Umum
Setelah otonomi daerah diberlakukan di Indonesia, terjadi perubahan
terhadap tatanan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal tersebut
menjadikan kewenangan dan urusan yang dahulu berada di tangan
pemerintah pusat maupun Propinsi sekarang menjadi hal di daerah untuk
mengelola berdasarkan potensi dan kemampuan masing- masing daerah.
Dalam penyelenggaraan kesehatan di Kota Surakarta maka Dinas
Kesehatan Kota Surakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dimana
tugas pokok dan fungsi ( TUPOKSI ) tersebut menjadi andalan dalam
pelaksanaan tugas pekerjaan bagi setiap pegawai Dinas Kesehatan serta di
bawahnya.
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian maka dibentuklah Dinas Kesehatan Kota Surakarta
yang berfungsi sebagai Lembaga Pemerintah Kota Surakarta yang
berperan sebagai regulator dalam memberikan pelayanan kesehatan yang
bermutu dan profesional.
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pokok Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang
kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah tanggung jawab Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok seperti tercantum dalam
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001, yaitu:
Menyelenggarakan pemerintahan dibidang kesehatan.
Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya, mempunyai fungsi yang
tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001, yaitu:
a. Penyelenggaraan tata usaha Dinas.
b. Penyusunan rencana program pengendalian evaluasi dan pelaporan.
5
c. Pembinaan teknis rumah sakit dan kesehatan khusus.
d. Pengawasan dan pengendalian kefarmasian, makanan, minuman, dan
obat tradisional.
e. Penyelenggaraan registrasi dan akreditasi.
f. Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
g. Peningkatan kesehatan lingkungan.
h. Peningkatan kesehatan masyarakat dan peran serta masyarakat.
i. Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan gizi keluarga.
j. Pembinaan kesehatan reproduksi dan usia lanjut.
k. Penyelenggaraan penyuluhan.
l. Pembinaan tenaga profesional.
m. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis ( UPT ).
3. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta
Dinas Kesehatan mempunyai tujuan dalam melaksanakan tugas-
tugasnya. Tujuan tersebut tertuang dalam visi dan misi Dinas Kesehatan.
Visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah tercapainya Kecamatan
Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat, sedangkan misi Dinas
Kesehatan Kota Surakarta adalah :
Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah
kerjanya.
Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan
masyarakat di wilayah kerjanya.
Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.
Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga,
dan masyarakat.
4. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta
Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Tahun 2001 tentang Pedoman
Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Surakarta, maka susunan organisasi
Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas.
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Sub Dinas Bina Program.
4. Sub Dinas Upaya Kesehatan.
5. Sub Dinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
6
6. Sub Dinas Pergerakan Peran Serta Masyarakat.
7. Sub Dinas Kesehatan Keluarga.
8. Unit Pelayanan Teknis Dinas.
D. Puskesmas Secara Umum
1. Pengertian
Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ), adalah organisasi
fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat
menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh
masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan
hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna,
dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.
Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan
kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat
kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada
perorangan.
2. Wilayah Puskesmas
Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari
kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan
geografis, dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan
pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas. Sasaran
penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata- rata 30.000
penduduk setiap Puskesmas.
3. Visi
Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas
adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia
Sehat. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa
depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni
masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, akan
memiliki derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.
Kecamatan sehat meliputi 4 indikator utama, yaitu:
1. Lingkungan sehat.
2. Perilaku sehat.
3. Cukupan pelayanan kesehatan yang bermutu.
4. Derajat kesehatan penduduk kecamatan.
7
Visi Puskesmas harus mengacu pada visi pembangunan kesehatan
Puskesmas, yaitu :
Terwujudnya pelayanan prima dan kemandirian masyarakat di
Bidang Kesehatan.
4. Misi
Puskesmas mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan
nasional antara lain :
a. Menggerakkan pembangunan berwawasan di wilayah
kerjanya.
b. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan
masyarakat di wilayah kerjanya.
c. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
Puskesmas.
d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan,
keluarga, dan masyarakat beserta lingkungan.
5. Tujuan
a. Tujuan Umum
Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat yang bermutu dan
terjangkau untuk mencapai kemampuan serta agar terwujud
kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat.
b. Tujuan Khusus
Pengurangan kesakitan, cacat fisik akibat penyakit atau
kecelakaan, gangguan jiwa, dan penyalahgunaan narkotika
atau bahan dan pengaruh lingkungan yang tidak sehat.
Peningkatan status gizi masyarakat melalui perbaikan gizi
keluarga, perubahan perilaku dan gaya hidup.
Pengembangan keluarga sehat sejahtera dan makin
diterimanya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
( NKKBS ).
6. Fungsi Puskesmas
Puskesmas memiliki fungsi, yaitu:
Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan
kesehatan.
Sebagai pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
8
Sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.
7. Kedudukan Puskesmas
Kedudukan Puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan
sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan kabupaten atau kota dan
sistem pemerintahan daerah, antara lain :
a. Sistem Kesehatan Nasional ( SKN )
Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional ( SKN )
adalah sebagai sarana pelayanan strata pertama yang bertanggung
jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
b. Sistem Kesehatan Kabupaten atau Kota
kedudukan Puskesmas dalam sistem kesehatan kabupaten atau
kota adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Dinas
Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab
menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan
kabupaten atau wilayah kerjanya.
c. Sistem Pemerintahan Daerah
Kedudukan Puskesmas dalam sistem pemerintahan daerah adalah
sebagai Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Dinas Kesehatan
Kabupaten atau Kota yang merupakan unit struktural
pemerintahan daerah kabupaten atau kota di bidang kesehatan di
tingkat kecamatan.
d. Antar Sarana Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
Di Puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan
swasta seperti praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek bidan,
poliklinik, dan balai kesehatan masyarakat. Disamping
Puskesmas, ada pula organisasi pelayanan kesehatan yang
setingkat misalnya posyandu, pos UKK, pos obat, dan polindes.
8. Struktur Organisasi
Pola struktur organisasi Puskesmas adalah sebagai berikut :
1. Kepala Puskesmas
2. Kepala sub bidang tata usaha yang bertanggung jawab membantu
Kepala Puskesmas dalam pengelolaan :
Data dan informasi
9
Perencanan dan penilaian
Umum dan kepegawaian
Keuangan
3. Unit pelaksana teknis fungsional Puskesmas
Upaya kesehatan masyarakat, termasuk pembinaan
terhadap UKBM
Upaya kesehatan perorangan
4. Jaringan pelayanan Puskesmas
Unit Puskesmas Pembantu ( Pustu )
Unit Puskesmas Keliling ( Pusling )
Unit bidan desa atau komunitas
9. Tata Kerja
Tata kerja Puskesmas dapat dilakukan dengan :
a. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota
Puskesmas merupakan Unit Pelayanan Teknis ( UPT ) Dinas
Kesehatan Kabupeten atau Kota yang harus bertanggung jawab
kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan sebaliknya,
dinas harus membina serta memberikan bantuan administratif dan
teknis kepada Puskesmas.
b. Kantor Kecamatan
Puskesmas berkoordinasi dengan kantor kecamatan melalui
pertemuan berkala yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pengadilan serta penilaian.
c. Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Puskesmas menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai sarana
pelayanan kesehatan masyarakat rujukan, seperti dinas kesehatan
kabupaten atau kota, balai laboratorium kesehatan, balai teknis
kesehatan lingkungan, serta berbagai kesehatan masyarakat.
d. Lintas Sektor
Tanggung jawab Puskesmas adalah menyelenggarakan
pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan
kabupaten atau kota, untuk hasil yang optimal, Puskesmas dapat
mengkoordinasi kegiatan tersebut dengan berbagai lintas sektor
terkait dengan yang ada di tingkat kecamatan dan kegiatan
tersebut harus berdampak positif terhadap kesehatan.
10
e. Jaringan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Sebagai mitra pelayanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas
menjalin kerjasama dalam menyelenggarakan rujukan dan
memantau kegiatan yang diselenggarakan. Disamping itu
Puskesmas juga melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan,
dan rujukan sesuai dengan kebutuhan.
f. Masyarakat
Puskesmas dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan
memerlukan dukungan aktif dari berbagai objek pembangunan.
10. Pelayanan Kesehatan Integrasi ( terpadu )
Rencana kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian serta
evaluasi kegiatan dilaksanakan bersama di bawah satu administrasi
dan program kesehatan berdasarkan atas bantuan.
Agar jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dapat merata dan
mudah dinikmati, maka perlu ditunjang dengan adanya Puskesmas
Pembantu dan Puskesmas Keliling, serta penempatan bidan- bidan
desa.
11. Pelayanan Kesehatan Menyeluruh
Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi :
a. Preventif ( pencegahan )
Hal- hal yang dapat dilakukan dalam upaya preventif adalah
memberikan penyuluhan- penyuluhan kesehatan kepada
masyarakat.
b. Kuratif ( pengobatan )
Pengobatan secara medis dengan tenaga ahli kesehatan.
c. Promotif ( peningkatan kesehatan )
Bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan keadaan
lingkungan, misalnya perbaikan sanitasi lingkungan.
d. Rehabilitasi ( pemulihan kesehatan )
Berguna untuk memulihkan kembali fungsi alat tubuh yang sakit.
Rehabilitasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi kasus yang
membutuhkan pemulihan atau rujukan ke rumah sakit atau pusat
rehabilitasi untuk mendapatkan petunjuk teknis.
12. Lokakarya Mini Puskesmas
1. Pengertian
11
Dalam kerangka Puskesmas yang terdiri dari P1 ( perencanaan ),
P2 ( penggerakan, pelaksanaan ), dan P3 ( pengawasan,
pengendalian, penilaian ) lokakarya mini Puskesmas merupakan
P2 dari managemen Puskesmas.
2. Tujuan
Meningkatkan fungsi Puskesmas dengan meningkatkan
kemampuan tenaga Puskesmas untuk bekerja sama dengan
tim dan lintas program juga lintas sektoral.
Terlaksananya penggalangan kerja tim, lintas sektoral