BAB IPENDAHULUAN
Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam arti membutuhkan orang lain (pihak lain). Untuk itu bekerja sama dengan orang lain merupakan keharusan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kerja sama, manusia dapat saling melengkapi, sehingga diharapkan kesejahteraannya meningkat.Agar kerja sama terjalin dengan baik, maka manusia perlu memahami pola interaksi antar manusia. Bagaimana seharusnya hubungan manusia dalam lingkunag keluarga, masyarakat , dan negara sehingga terjadi hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang yang menguntungkan semua pihak.Terjalinnya hubungan yang baik dalam kehidupan manusia dengan karakter kodrati manusia yang sangat beragam bukan hal yang mudah. Untuk itu perlu bimbingan dan pembinaan melalui program pendidikan yang terencana, sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan.`Fokus kajian utama pendidikan ilmu pengetahuan sosialadalah interaksi di dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wahab (1998:8-9), bahwa:Studi sosial atau IPS adalah tentang manusia. Tidak ada bagian dari kurikulum yang amat memperhatikan masalah hubungan manusia selain studi sosial atau IPS, yang memang dirancang untuk membantu kita semua memahami baik diri kita sendiri maupun orang laindimulai dari lingkungan keluarga, tetangga sampai pada mereka yang hidup nun jauh di sebagian dari lingkaran dunia.Permasalahan dalam tulisan ini adalah pentingnya pendidikan IPS dalam mengkaji hubungan antarmanusia dalam berbagai dimensi kehidupannya. Hal ini karena mengkaji hubungan manusia dalam berbagai ruang dan waktu merupakan karakteristik atau jati dari pendidikan IPS.
BAB IIPEMBAHASANA. Pengertian Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialSeperti halnya IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, IPS merupakan bidang studi. Dengan demikian IPS sebagai ilmu studi memiliki garapan yang dipelajari cukup luas. Bidang garapannya itu meliputi gejala-gejala dan masalah kehidupan manusia di masyarakat. Tekanan yang dipelajari IPS berkenaan dengan gejala dan maslah kehidupan masyarakat bukan pada teori dan keilmuannya, melainkan pada kenyataan kehidupankemasyarakatan. Dari gejala dan masalah social tadi ditelaah, dianalisis factor-faktornya, sehingga dapat dirumuskan jalan pemecahannya. Menurut Ischak, dkk (2005: 1.36), IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosialdi masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau suatu perpaduan. Sifat IPS sama dengan studi social yaitu praktis, interdisipliner dan dianjurkan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.Menurut Somantri (2001:79): Pendidikan IPS dalam kepustakaan asing disebutdengan berbagai istilah seperti Social Studies, Social Education, Citizenship Education dan Social Science Education. Mengenai studi sosial Banks (Sapriya, 2002:9) memberikan definisisebagai berikut:The social studies is that part of the elementary and high school curriculum which has the primary responsibility for helping students to develop the knowledge skill, attitudes, and values needed to participate in the civic life of their local communities, the nation, and the world.Sedangkan definisi studi sosial menurut NCSS (Somantri,2001:73) adalah sebagai berikut:The term social studies is used to include history, economics, anthropology, sociology, civics, geography and all modifications of subject whose content as well as aim is social. In all content definitions, the social studies is conceived as the subject matter of the academic discipline somehow simplified, adapted, modified, or selected for school instructins.Sementara Djahiri dan Mamun (1978:2) berpendapat bahwa: IPS atau studi sosial konsep-konsepnya merupakan konsep pilihan dari berbagai ilmu lalu dipadukan dan diolah secara didaktis-pedagogis sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Sedangkanmengenai IPS Somantri (2001:101) berpendapat, bahwa: Istilah IPS merupakan subprogaram pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, maka lahirlah nama Pendidikan IPS (dan Pendidikan IPA).Istilah ini adalah penegasan dan akibat dari istilah IPS-IPA saja agar bisa dibedakan dengan pendidikan pada tingkat universitas. Lebih lanjut Somantri (2001:103) mengemukakan, bahwa:Untuk tingkat pendidikan dasar dan menegah Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis-psikologis untuk kerangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Sementara untuk perguruan tinggi Pendidikan IPS adalah seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah (dan psikologis) untuk mewujudkan tujuan pendididkan FPIPS dalam kerangkapencapaian tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila.Dari pendapat di atas jelas, bahwa IPS dan Pendidikan IPS atau studi sosial tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Perbedaanya bukan pada objek kajian tetapi kedalam kajian. Dilihat dari bahan kajiannya menurut penjelasan pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (2003:86), bahwa: Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Somantri (2001:102), bahwa: Sumber bahan pelajaran ilmu-ilmu sosial untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah disiplin ilmu-ilmu sosial yang disajikan di universitas. Di sinilah perlunya penyederhanaan, seleksi, adaptasi, dan modifikasi materi pelajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan dan kematangan jiwa peserta didik.Sementara Pendidkan IPS pada tingkat perguruan tinggi mengkaji disiplin ilmu sosial dan ilmu pendidikan untuk mempersiapkan lulusannya menjadi pendidik ditigkat pendidikan dasar dan menengah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Winataputra, et al. (2004:3), bahwa: Dalam program pendidikan tenaga kependidikan PIPS merupakan program pendidikan disiplin ilmu sosial yang bertujuan menghasilkan guru IPS (terpadu maupun terpisah).Pendapat yang lebih tegas dikemukakan oleh Sumaatmadja (1980:10), bahwa: Pengertian studi sosial dengan IPS tidak ada bedanya. Jika kita katakan IPS merupakanmata pelajaran yang diajarkan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, artinya sama dengan studi sosial yang dikaji mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, apabila pada kutipan bahasa Inggris kita temukan istilah social studies itu berarti sama dengan ilmu pengetahuan sosial (IPS). Lebih lanjut Sumaatmadja (1980:11) mengemukakan, bahwa:Secara mendasar pengajar IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia menggunakan usaha memenuhi kebutuan materialnya, memenuhi kebutuhan budayanya, kebutuhan kejiwaannya, pemanfaatan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, dan lain sebagainya. Pokoknya mempelajari menelaah, mengakji sistem kehidupan manusia dipermukaan bumi ini, itulah hakikat yang dipelajari pada pengajaran IPS.Berbeda dengan IPS (studi sosial), ilmu-ilmu sosial (social sciences) mempunyai pengertian yang lebih mengacu pada bidang kajian sosial kemasyarakatan yang didasarkan pada disiplin-disiplin ilmu yang terangkum dalam ilmu-ilmu sosial. Sanusi (1971:17) mengemukakan, bahwa: Ilmu-ilmu sosial terdiri atas disiplin disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut, makin ilmiah sehingga ilmu sosial bersifat interdisipliner. Sedangkan menurut Sumaatmadja (1980:8): Studi sosial bukan merupakan bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial.Berdasarkan pendapat tersebut jelas, bahwa antara bidang kajian studi sosial dengan ilmu-ilmu sosial tidaklah berbeda, yaitu sebagai suatu studi yang bidang kajiannya sama-sama mempelajari kehidupan indiviu dalam masyarakat walaupun penekanannya berlainan. Dengan demikian, ruang lingkup IPS pada dasrnya adalah mempelajari manusia pada konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Dimana ilmu sosial lebih bersifat teoritis-akademi, sedangkan studi sosial lebih bersifat praktis-pragmatis.
B. Tujuan Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialTujuan merupakan ukuran untuk mengetahui tercapai tidaknya program yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan walaupun ruang lingkupnya kecil pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, lebih-lebih kegiatan pendidikan. Pendidikan IPS sebagai bagian integral dari program pendidikan memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan secara umum.Banyak pendapat yang mengemukakan tentang tujuan pendidikan IPS, diantaranya oleh The Multi Consortium of Performance Based Teacher Education di AS pada tahun 1973 (Djahiri dan mamun, 1978:8-10), yaitu sebagai berikut:1. Mengetahui dan mampu menerapkan konsep-konsep ilmu sosial yang penting, (konsep dasar) dan teori teori kepada situasi dan data baru.2. Memahami dan mampu menggunakan beberapa struktur dari suatu disiplin untuk digunakan sebagai bahan analisis data baru.3. Mengetahui teknik-teknik penyelidikan dan metode-metode penjelasannya yang dipergunakan dalam studi sosial secara bervariasi serta mampu menerapkannya sebagai teknik penelitian dan evaluasi suatu informasi.4. Mampu mempergunakan cara berfiikir yang lebih tinggi sesuai dengan tujuan dan tugas yang didapatnya.5. Memiliki keterampilan dalam memecahkan permasalahan (Problem Solving).6. Memiliki self concept (konsep atau prinsip sendiri) yang postif.7. Menghargai nilai-nilai kemanusiaan.8. Kemampuan mendukung nilai-nilai demokrasi.9. Adanya keinginan untuk belajar dan berpikir secara rasional.10. Kemampuan berbuat berdasarkan sistem nilai yang rasional dan mantap.Sedangkan menurut Somantri (2001:199): Tujuan pendidikan IPS, diantaranya untuk membantu tumbuhnya berpikir ilmuwan sosial dan memahami konsep-konsepnya, serta membantu tumbuhnya warga negara yang baik. Selanjutnya Somantri (2001:75), mengemukakan bahwa: Tujuan pendidikan IPS bisa bervariasi mulai dari penekanan pada: (a) pendidikan kewarganegaraan, (b) pemahaman dan penguasaan konsep-konsep ilmu-ilmu sosial, (c) bahan dan masalah yang terjadi dalam masyarakat yang dikembangkan secara reflektif. Sementara menurut Wahab (1998:9):Tujuan pengajaran IPS di sekolah tidak lagi semata-mata untuk memberi pengetahuan dan menghapal sejumlah fakta dan informasi akan tetapi lebih dari itu. Para siswa selain diharapkan memiliki pengetahuan mereka juga dapat mengembangkan keterampilannya dalam berbagai segi kehidupan dimulai dari keterampilan akademiknya sampai pada keterampilan sosialnya.Pendapat tersebut senada dengan tujuan IPS menurut penjelasan pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (2003:86), bahwa: Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.Secara umum beberapa pendapat tentang tujuan pendidikan IPS sebagaimana diuraikan diatas dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu:Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkambang nya potensi peserta didik agar menjadimanusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga egara yang demokratis serta bertanggung jawab (2003:11).C. Pentingnya Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialPendidikan IPS memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini karena mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sebagaimana yang menjadi tujuan pendidikan nasional, juga merupakan tujuan pendidikan IPS.Perlunya Pendidikan IPS yang berkualitas internasional, seperti yang dikatakan oleh Alvin Tofler kita harus berpikir global, dan bertinak local. Globalisasi merambah ke semua penjuru dunia, dan oleh karena itu tidak dapat kita bending, dan kita harus masuk, ikut serta di dalamnya bertarung untuk menjadii pemenang (winner). Pasar bebas seperti AFTA, APEC, pasti datang karena itu kita harus mempersiapkan para peserta didik agar dapat menjadi pemenang dalam persaingan tersebut, sehingga dapat menjadi tuan di negara sendiri. Bukan menjadi penonton di negara sendiri sebagai pihak yang kalah (loser). Oleh karena itu, Pendidikan IPS juga harus mempersiapkan kompetisi sosial bagi para peserta didiknya.
Materi pendidikan IPS yang berwawasan global tersebut, diantaranya adalah:a. Tentang Kesadaran diri; sebagai makhluk Tuhan, eksistensi, potensi dan jati diri sebagai warga dari sebuah bangsa yang bebudaya dan bermartabat sederajat dengan bangsa lain di dunia (tidak lebih rendah dari bangsa lain).b. Tentang kecakapan berpikir seperti kecakapan; berpikir kritis, menggali informasi, mengolah informasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah.c. Tentang kecakapan akademik tentang ilmu-ilmu sosial, seperti kemampuan memahami fakta, konsep dan generalisasi tentang sistem sosial budaya, lingkunag hidup, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, serta tentang waktu dan keberlanjutan perubahan yang terjadi di dunia.d. Mengembangkan social skills, dengan maksud supaya pada mas datang kita tidak hanya menjadi objek penguasaan globalisasi belaka. Keterampilan sosial yang perlu dimiliki oleh peserta didik menurut Marsh Colin dalam Nana Supriatna (2002:15) adalah; keterampilan memperoleh informasi, berkomunikasi, pengendalian diri, bekerja sama, menggunakan angka, memecahkan masalah, serta keterampilan dalam membuat keputusan.D. Jati Diri Pendidikan Ilmu Pendidikan SosialMenurut Sumaatmadja (1998:119), bahwa: Kesadaran diri, merupakan salah satu ciri jati diri manusia yang tidak ada pada makhluk hidup lain. Artinya merupakan hal mendasar yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Berdasarkan pendapat tersebut jelas, bahwa jati diri merupakan karakteristik atau cirri khas yang membedakan sesuatu dengan yang lainnya.Pendidikan IPS merupakan program pendidikan yang banyak mengandung muatan nilai sebagai salah satu karakteristik nya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana (2004:189), bahwa:Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Humaniora merupakan dua bidang kajian yang potensial bagi pengembangan tugas-tugas pembelajaran yang kaya nilai. Karakteristik ilmu yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan banyak membahas tentang bagaimana manusia dapat menjalin hubungan harmonis dengan sesama, lingkungan dan Tuhan, membuat dua bidang kajian ini sangat kaya dengan sikap, nilai moral, etika, dan perilaku.Dengan demikian, perhatian IPS terhadap nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, toleransi, moral dan etika, merupakan salah satu karakteristik penting dari pendidikan IPS. Artinya kajian IPS tentang manusia dan berbagai dimensi kehidupannya terintegrasi dengan berbagai nilai yangmewarnai kehidupannya, baik dalam keluarga, dalam berbangsa dan bernegara, maupun dalam hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta dan lingkungan alam sekitarnya.Sedangkan dari sudut keilmuan menurut Somantri (2001:80): Salah satu cirri utama dari jati diri Pendidikan IPS adalah kerja sama dari didiplin ilmu pendidikan dengan ilmu-ilmu sosial untuk tujuan pendidikan. Kerja sama tersebut dalam bentuk penyajian ilmu-ilmu sosial dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan prinsip-prinsip ilmu pendidikan untuk keperluan pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan.Secara terperinci Somantri (2001:207) mengemukakan jati diri Pendidkan IPS sebagai berikut :1. Adanya hubungan interdisipliner dan/atau transdisipliner antara disiplin ilmu-ilmu pendidkan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, bahkan dengan ilmu, teknologi, seni, dan agama;2. Hubungan antara disiplin itu disebabkan adanya kebutuhan dan kegunaan yaitu untuk kepentingan pendidkan sebagai advance knowledge;3. Proses pendekatan antar disipliner merupakan seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan;4. Bahan pendidikan diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.Dari pendapat tersebut, cukup jelas dan gamblang tentang jati diri pendidkan IPS, mulai dari adanya hubungan interdisipliner atau transdisipliner, proses seleksi, pengorganisasian, sampai kepada cara penyajian. Lebih lanjut Somantri (2001:85) menggambarkan jati diri Pendidikan IPS sebagai berikut:Jati diri Pendidkan IPS digambarkan sebagai program pendidikan yang memilih bahan pendidikan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humanities (ilmu pendidikan dan sejarah) yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan kebudayaan bangsa Indonesia.Dari pendapat di atas menunjukkan, bahwa jati diri pendidikan IPS merupakan karakteristik pendidikan IPS yang ditandai dengan adanya hubungan interdisipliner dan/atau transdisipliner antara disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, bahkan dengan ilmu (sains), teknologi, seni, dan agama; hubungan tersebut melalui proses seleksi, adaptasi, dan modifikasi; diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.Menurut Somantri (2001:191): Pada tahun 1994 jati diri Pendidikan IPS itu telah diadopsi oleh Konsorsium Ilmu Pendidikan yang dicantumkan dalam programmatic assumptions penegmbangan program pascasarjana Pendidikan IPS.E. Kesadaran Politik Warga NegaraTerbentuknya kesadaran politik warga negara tidak langsung begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang. Di antaranya adalah melalui pendidikan politik yang merupakan bagian dari pendidikan IPS. Untuk itu dalam suatu negara pendidikan politik memegang peranan yang sangat penting, apalagi dalam negara yang menganut sistem demokrasi, dimana pendidikan politik merupakan keharusan dan kebutuhan bagi warga negara.Dalam konteks pendidikan politik, antara pendidikan dan politik merupakan satu kesatuan pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Brownhill dan Smart dalam bukunya Political Education (1989:9), mengemukakan bahwa: Pendidikan politik adalah sebagai suatu cara untuk mempertahankan keadaan yang tetap stabil pada suatu saat tertentu, serta diharapkan dapat memberikan dasar bagi proses demokrasi yang lebih maju.Dari definisi di atas jelas, bahwa pendidikan politik erat kaitannya dengan mempertahankan keadaan agar tetap stabil pada periode kekuasaan tertentu. Disini terlihat kentalnya kepentingan kekuasaan melalui pendidikan politik. Tetapi dipihak lain pendidikan politik diharapkan dapat memberikan dasar, iklim serta pengaruh yang baik bagi proses demokrasi yang lebih maju. Jadi tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pendidikan politik itu juga merupakan pendidikan demokrasi. Hampir senada dengan definisi di atas, Alfian (1981:235) mengemukakan, bahwa: Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak diangun. Dengan demikian pendidikan politik menurut Alfian sama dengan sosialisasi politik, yaitu proses menyampaikan atau menyebarkan program-program pemerintah (penguasa) kepada masyarakat dalam suatu sistem politik.Sementara menurut Hajer (Kartono, 1989:14), bahwa: Pendidikan politik ialah usaha membentuk partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Lebih lanjut Kartono (1989:20) mengemukakan, bahwa:Pendidikan politik di Indonesia ialah merupakan rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensional untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara, dalam menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusional bangsa Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik yang demokratis, sehat dan dinamis.Dari beberapa pendapat para ahli sebagaimana dikemukakan di atas, dapat penulis tarik kesimpulan, bahwa pendidikan politik adalah upaya pendidikan yang disadari, disengaja, terencana dan sistematis serta dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan dalam rangka membentuk/memantapkan kesadaran politik warga negara. Kesadaran politik warga negara merupakan salah satu keterampilan sosial yang menjadi target pendidikan IPS. Dengan demikian, pendidikan IPS memegang peranan penting dalam pembentukan kesadaan politik warga negara.
F. Kesadaran Hukum Warga NegaraMenurut Soekanto (1982:207), bahwa: Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang seharusnya ada. Jadi, kesadaran hukum merupakan penilaian seseorang terhadap hukum, apakah hukum itu baik atau tidak baik; atau apakah hukum itu adil atau tidak adil. Sementara menurut Sanusi (1991:229), bahwa:Makin tinggi kesadaran hukum seseorang, maka makin tinggi pula ketaatan hukumnya. Dengan begitu diharapkan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat, dan negara akan terjamin menurut hukum. Sebaliknya, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya. Makin rendah kesadaran hukum, makin banyak pelanggaran dan makin besar juga jumlah korbannya.Dari dua pendapat di atas jelas, bahwa kesadaran hukum merupakan upaya seseorang untuk memahami dan melaksanakan hukum atas kemapuan sendiri atau tanpa dipaksa sebagai wujud tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu upaya meningkatkan kesadaran hukum warga negara merupakan hal yang urgen dilakukan dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi keadilan.Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya, di antaranya penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan bantuan hukum. Dalam membina kesadran hukum masyarakat, peranan praktisi dari lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan, terutama dari para penegak hukum dan para pendidik. Para penegak hukum tidak hanya bertugas melaksanakan hukum/peraturan yang ditetapkan oleh legislatif dan pemerintah, melainkan juga harus mengusahakan agar setiap anggota masyarakat menjadi sadar dan taat/patuh terhadap hukum yang berlaku.Demikian pula dengan para pendidik, peranan mereka juga sangat penting, terutama melalui pembelajaran hukum dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum peserta didiknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto (1999:123), bahwa: Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui program pendidikan tertentu, yang memberikan suatu bimbingan ke arah kemampuan untuk dapat memberikan penilaian pada hukum. Pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi.Dalam bidang pendidikan, pembinaan/pembentukan kesadaran hukum peserta didik sebagai warga negara di antaranya dilakukan melalui pendidikan IPS. Kesadaran hukum warga negara merupakan salah satu keterampilan sosial yang menjadi target pendidikan IPS. Dengan demikian, pendidikan IPS memegang peranan penting dalam pembentukan kesadaan hukum warga negara.
BAB IIIPENUTUPKesimpulan Pendidikan IPS dalam kepustakaan asing disebutdengan berbagai istilah seperti Social Studies, Social Education, Citizenship Education dan Social Science Education. Pengertian studi sosial dengan IPS tidak ada bedanya. Istilah IPS merupakan subprogram pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, maka lahirlah nama Pendidikan IPS (dan Pendidikan IPA). Istilah ini adalah penegasan dan akibat dari istilah IPS-IPA saja agar bisa dibedakan dengan pendidikan di tingkat universitas.Untuk tingkat pendidikan dasar dan menegah Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis-psikologis untuk kerangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Sementara untuk perguruan tinggi Pendidikan IPS adalah seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah (dan psikologis) untuk mewujudkan tujuan pendididkan FPIPS dalam kerangkapencapaian tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila.Tujuan pendidikan IPS, diantaranya untuk membantu tumbuhnya pola berpikir ilmuwan sosial, mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat dalam rangka serta membantu tumbuhnya warga negara yang baik. Untuk itu pendidikan IPS memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini karena mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sebagaimana yang menjadi tujuan pendidikan nasional, juga merupakan tujuan Pendidikan IPS.Jati diri pendidikan IPS merupakan karakteristik pendidikan IPS yang ditandai dengan adanya hubungan interdisipliner dan/atau transdisipliner antara disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, bahkan dengan ilmu (sains), teknologi, seni, dan agama; hubungan tersebut melalui proses seleksi, adaptasi, dan modifikasi; diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
DAFTAR PUSTAKAAl Muchtar, S. (2004). Pengembangan Berpikir dan Nilai dalam Pendidikan IPS. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.Brownhill, R. and Smart, P. (1989). Political Education. London: Routledge.Djahiri, A.K. dan Mamun, F. (1978). Pengajaran Studi Sosial/IPS. Bandung: LPPP-IPS;FKIS IKIP Bandung.Kartono, K. (1989). Pendidikan Politik. Bandung: Mandar Maju.Republik Indonesia. (2003). UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.Soekanto, S. (1982). Kesadaran dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.Soekanto, S. (1999). Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Somantri, M.N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Remaja Rosdakarya.Sumaatmadja, N. (1981). Studi Geografi. Bandung: Alumni.Sanusi, A. (1991). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Bandung: Tarsito.Wahab, A.A. (1998). Reorientasi dan Revitalisasi Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.Wiriaatmadja, R. (2002). Pendidikan Sejarah di Indonesia. Bandung: Historia Utama Press.
KATA PENGANTARSegala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan limpahan rahmatnya lah kami dapat menyelesaikan sebuah makalah ini. Berikut kami mempersembahkan sebuah makalah dengan judul Jati Diri Pendidikan IPS di Indonesia yang menurut kami dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk mempelajari arti dari Pendidikan IPS, tujuan mempelajari Pendidikan IPS, pentingnya mempelajari Pendidikan IPS, Kesadaran hukum warga negara, dan kesadaran politik warga negara. Melalui kata pengantar ini kami terlebih dahulu meminta maaf dan memohon permakhluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang kami buat kurang tepat atau menyinggung perasaan.Dengan ini kami mempersembahkan makalah dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Banjarmasin, September 2013 Penulis
MAKALAH PENDIDIKAN IPSJATI DIRI PENDIDIKAN IPS DI INDONESIA
DOSEN PEMBIMBING:MAHMUDAH HASANAH S.Pd., M.Pd
Disusun Oleh:1. M. HASBI (A1A31202. WINDYANOR (A1A312037)3. M. SURYA K.W. (A1A312025)4. HALWA (A1A312002)5. RATNASARI (A1A312009)6. HIMMATUN M. (A1A312022)
7. GINA FAIZAH (A1A312016)8. NURUL IZATI (A1A312028)9. MAZDINA (A1A312034)10. YENNY MONICA (A1A312041)11. NINA P. (A1A3
PENDIDIKAN EKONOMIFAKULTAS PENDIDIKAN DAN ILMU KEGURUANUNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURATBANJARMASIN2013
