MAKALAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangWilayah pesisir dan lautan memiliki arti
strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat
dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa
lingkungan yang sangat kaya. Namun, karakteristik laut tersebut
belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara terpadu.
Kebijakan pemerintah yang sektoral dan bias daratan, akhirnya
menjadikan lautan sebagai kolam sampah raksasa. Dari sisi social
ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok
pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah
terbesar merupakan kelompok profesi paling miskin di Indonesia.
Kekayaan sumber daya laut tersebut menimbulkan daya tarik dari
berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai
instansi untuk meregulasi pemanfaatannya.Bila dibandingkan dengan
kelompok pelaku ekonomi lainnya, kelompok ekonomi yang mengalami
kondisi keterasingan dari dinamika perekonomian nasiaonal lebih
parah terjadi pada kelompok nelayan. Hal ini banyak bersumber dari
sifat dasar arena aktifitas yang dimiliki yang tidak memiliki
dukungan perangkat hokum yang memadai, seperti tidak
dimungkinkannya pemilikan laut atau kawasan pantai sebagai asset
produksi, kebutuhan investasi yang relatif besar dan beresiko
tinggi, serta luas pemasaran yang cenderung hanya untuk memenuhi
kebutuhan local. Kondisi seperti ini mengakibatkan kelompok
masyarakat nelayan cenderung tertinggaljauh dibandingkan dengan
kelompok lain yang bekerja didaratan.Hal ini yang muncul di
permukaan dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas hidup
nelayan adalah keterdesakkan kelompokm masyarakat ini akibat
semakin intensifnya penetrasi nelayan asing terhadap sumber daya
dan pasar domestic. Pengusaha dalam bidang marine-bisnis nasional
dengan modal besar dengan jaringan pasar yang luas dan pemanfaatan
teknologi yang hmpir mustahil tersaingi oleh kelompok masyarakat
nelayan nasional. Upaya perlindungan melalui peraturan daerah dan
peningkata kemandirian kelompok masyarakat ini merupakan agenda
yang mendesak untuk segera dise;esaikan sebagai bagian integral
pengembangan masyarakat nelayan.Keseluruhan kecenderungan
pembangunan tersebut melahirkan ketersaingan kelompok yang tidak
hanya nampak pada tingkat pendapatan yang dimiliki, melainkam juga
pada kualitas hidup, pola aktifitas ekonomi, skala dan jenis output
yang dihasilkan. Tentu saja pergantian generasi pada kelompok
masyarakat ini juga berlangsung secara marjinal dengan segala
konsekwensi social yang terbawa serta. Bila kieadaan seperti ini
berlanjut, maka investasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sumber
daya kelautan, dan upaya pengembangan sumberdaya manusia makin
bertambah mahal.B.Pembangunan Kualitas Manusia Menurut Brian dan
White dalam Widodo, menyatakan ada 4aspek yang terkandung dalam
pembangunan kualitas manusia sebagai sebagai upaya peningkatan
kapasitas mereka :1. Pembangunan harus memberikan penekanan pada
kapasitas kepada apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan tersebut serta energi yang diperlukan.2. Pembangunan
harus menekankanpada pemerataan (equity) perhatian yang tidak
merata pada masyarakat, akan memecahkan masyarakat dan akan
menghancurkan kapasitas mereka.3. Pembangunan mengandung arti
pemberian kuasa dan wewenang yang lebih besar pada rakyat. Hal
pembangunan baru cukup bermanfaat bagi masyarakat bila mereka
memiliki wewenang yang sepadan. Pembangunan harus mengandung upaya
peningkatan wewenang pada kelompok masyarakat lemah. Koreksi
terhadap keputusan-keputusan yang tidak adil tentang alokasi hanya
dapat dilakukan bila kelompok lemah ini mempunyai wewenang yang
sangat besar.4. Pembangunan mengandung kelangsungan perkembangan
(sustainable) dan interdependensi di antara Negara-negara dunia.
Karena konsep kelangsungan dan kelestarian pembangunan, kendala
sumber daya yang bterbatas dan langka akan menjadi pertimbangan
pertama dalam upaya peningkatan kapasitas.Pemberdayaan pada
hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidak berdayaan
individu dan masyarakat, mengatasi adanya perasaan inpotensial
emosional dan sosial dalam menhadapai masalah dan meningkatkan
kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan
memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. pemberdayaan
adalah peningkatan potensi atau daya individu dan masyarakat atas
dasar aspirasi dan kebutuhannya dan bertumpuh pada kemampuan dan
perkembangan individu dan masyarakat yang bersngkutan.C. Paradigma
Pembangunan Kualitas ManusiaMenurut Widodo, untuk dapat
memberdayakan sumberdaya manusia dapat digunakan salah satu
paradigma yang disebut dengan paradigma pembanguna yang bertumpuh
pada manusia.Paradigma yang bertumpuh pada manusia ini, memberikan
peran individu bukan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai
subjek (pelaku) yang menentukan tujuan, menguasai sumber-sumber,
mengarahkan proses menentukan hidup mereka. Karenanya paradigma
pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan rakyat sebagai lawan
bagi pembangunan yang berpihak pada produksi dan akumulasi.Pokok
pikiran dari paradigma pembangunan yang bertumpuh pada manusia,
dijadikan tumpuan dari pengelolaan sumber daya local yang disebut
dengan community based resources management (CBRM). CBRM merupakan
sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan yaitu
kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi
masyarakat didalam proses pembangunan yang menyangkut dirinya. CBRM
merupakan mekanisme perencanaan people centered development yang
menekankan pada teknologi social learning, dan strategi perumusan
program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
untuk mengaktualisasikan diri (empowerment).
BAB II PEMBAHASAN
A. Potensi Sumber Daya Pesisir dan LautanSektor kelautan mulai
diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan sejak
Repelita VI rezim Orde Baru. Sejak kemerdekaan sampai awal Repelita
VI tersebut, pemerintah lebih memperhatikan eksploitas sumber daya
daratan, karena pada masa tersebut daratan mempunyai potensi yang
sangat besar, baik sumber daya mineral maupun sumber daya hayati,
seperti hutan. Namun setelah hutan ditebang habis sumber minyak dan
gas baru sulit ditemukan didaratan, maka pemerintah berpaling ke
sektor kelautan.Potensi kelautan Indonesia sangat besar dan
beragam, yakni memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang
81.000 Km dan 5,8 juta kilometer laut atau sebesar 70% dari luas
total wilayah Indonesia. Potensii tersebut tercermin dengan
besarnya keanekaragaman hayati. Potensi budidaya perikanan pantai
dan laut sentral pariwisata bahari.Namun potensi kelautan yang
besar tersebut baru dimanfaatkan sebagian kecilnya saja. Sebagai
contoh, potensi perikanan laut baru dimanfaatkan sebersar 62% saja.
Potensi perikanan pantai dan lautan juga baru dimanfaatkan sebagian
kecil saja. Demikian juga pariwisata bahari baru dimanfaatkan pada
pulau-pulau tertentu saja. Biota laut untuk pengembangan industri
pangan, kosmetik, dan farmasi baru sebagian kecil dimanfaatkan.
Jasa perhubungan laut antara pulau di tanah air maupun dengan
negara-negara lain sebagian besar masih didominasi oleh pelayaran
asing. Sumber minyak dan gas buni dilaut sudah banyak dimanfaatkan,
namun baru sebagian kecil dari potensi yang ada.
B.Masalah dan Isu Strategi1. Masalah Ada beberapa masalah yang
dilihat dari beberapa aspek yang dihadapi dalam pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya pesisir, yaitu :a. Aspek sosial1. Masih
lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan pesisir.2.
Masih kurangnya keterlibatan dan kemampuan masyarakat lokal untuk
berpartisipasi secara aktif dan diberdayakan dalam upaya berbagai
pelestarian lingkungan serta dalam proses pengambilan keputusan
untuk pengelolaan sumber daya pesisir.b. Aspek ekonomia. Belum
dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir karena keterbatasan
modal, sarana produksi, pengetahuan dan keterampilan, serta faktor
eksternal seperti keterbatasan pelayanan dan penyediaan fasilitas
oleh pemerintah.b. Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dalam
penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan oleh
instansi-instansipemerintah daerah yang berkaitan dengan
pembangunan pesisir.c. Aspek ekologisMasih rendahnya pengertian dan
kesadaran masyarakat untuk melindungi, menjaga keseimbangan dan
memantapkan ekosistem pesisir, sehingga terjadi banyak pengrusakan
hutan bakau (magrove), tumbuh karang dalam jangka waktu pendek.d.
Aspek administratif Masih perlunya ditingkatkan koordinasi dan
mekanisme administrasi dan penyusunan perencanaan dan pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan
perairan karena selama ini masih terdapat banyak tumpang tindih
wewenang dan tanggung jawab diantara lembaga-lembaga pemerintah dan
nono pemerintah yang terkait.2. Isu StrategiDisamping
permasalahan-permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategi dalam
pengelolaan sumber daya pesisir dan laut untuk kedepan, yaitu :a.
Rendahnya sumber daya manusia terutama pada masyarakat bahari.b.
Lemahnya kemampuan kelembangaan pada sektor pemerintah dan
masyarakat.c. Belum dikelolahnya potensi sumber daya pesisir
khususnya perikanan secara optimal sebagai suatu usaha yang dapat
memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan
daerah dan masyarakatd. Belum dikembangkan secara optimal potensi
pariwisata sebagai salah satu sektor andalan dalam pembangunan
daerah.e. Kurang memadainya pembangunan diwilayah kepulauan baik
pembangunan prasarana sosial maupun prasarana fisik.
3. Studi Kasus-Kerusakan fisik habitat ekosistem wilayah pesisir
dan lautan IndonesiaPada umumnya, kerusakan tumbuh karang yang ada
pada wilayah Indonesia disebabkan oleh kegiatan-kegiatan perikanan
yang bersifat deskruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan peledak,
bahan beracun dan juga aktifitas penambangan karang untuk bahan
bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang
bertanggung jawab, dan sedimentasi akibat meningkatnya erosi dan
lahan atas. -Pencemaran dan sedimentasiTingkat pencemaran di
beberapa kawasan pesisir dan lautan di Indonesia pada saat ini
telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Kawasan yang
termasuk kategori tingkat pencemaran yang tinggi adalah Provinsi
Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kalimatan Timur, Riau, Lampung, dan sulawesi
Selatan. Kawasan dengan kategori pencemaran sedang adalah Provinsi
Kalimatntan Barat, Kalimantan Selatan, DI Aceh, Jambi, Maluku,
Sulawesi Utara. Sedangkan kawasan yang tingkat pencemarannya rendah
adalah Sulawesi Tenggara, Irian Jaya, Bengkulu.Dari seluruh
perairan di Indonesia, wilayah yang rentan terhadap pencemaran yang
diakibatkan oleh tumpahan minyak adalah selat malaka, selat
makassar, dan jalur-jalur yang dilalui kapal tangker. Posisi
strategi tersebut disamping memberikan manfaat secara ekonomi,
dilain pihak juga mengundang resiko terhadap bahaya kerugian dari
segi ekologis. Kerugian secara ekologis tersebut berdampak cukup
luas baik secara ekonomis maupun sumber daya alam.C.Skenario
Pengembangan kelompok NelayanPengembangan kelompok nelayan tidak
dapat hanya didekati dari sudut yang sempit atau secara sektoral.
Pengembangan suatu sistem yang didasari oleh pendekatan pembangunan
masyarakat, merupakan cara yang terbaik. Dalam hubunga ini,
pengembangan kualitas kelembangaan, kualitas sumber daya manusia,
dan infrastruktur penunjang dan atau pemanfaatan infrastruktur yang
telah ada kedalam skenario pengembangan, merupakan suatu pola
pembangunan masyarakat yang memerlukan perumusan permasalahan
secara terintegrasi. Interaksi fungsional keseluruhan variabel
strategis tersebut diharapkan sanggup menciptakan proses
pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan yang dapat mempertahankan
diri dan terlindungi dari pola interaksi yang sehat dengan
kelembagaan lain yang sejenisnyadan atau yang terkait dalam
menjalankan usahanya.
D.Strategi PengembanganTerdapat beberapa langkah yang perlu
dilakukan dalam strategi pengembangan, yaitu :a. Penentuan kelompok
sasaran yakni keluarga nelayan dengan melakukan pemetaan kulitas
hidup, potensi dan kendala pengembangan yang mereka hadapib.
Selanjutnya ditentukan sasaran wilayah pengembangan yang merupakan
pemetaan sumber daya biota laut yang paling layak untuk
dikembangkan baik dari sudut daya dukung yang dimiliki maupun
terhadap daya saing pada pasar regional, nasional, dan global.c.
Kemudian dirumuskan kendala kelembagaan yang dimiliki, baik yang
telah melekat secara historis maupun karena adanya perkembangan
eksternal yang menyebabkan terciptanya kendala kelembagaan.d.
Langkah penting lainnya adalah penentu mitra usaha bagi para
kelompok nelayan, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta
nasional atau asing. Dalam hubungan ini dilakukan evaluasi peluang
dan hambatan pengembangan kemitraan terhadap lembag-lembaga yang
terkait dan pemecahan yang paling memungkinkan untuk
mengatasinya.e. Perumusan model monitoring dan evaluasi dan
lembaga-lembaga terkait.1.Pengembangan Koperasi Nelayan dan Unit
Usaha NelayanTerdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian
dan dirumuskan, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, maupun
aturan main koperasi nelayan dan atau unit usaha nelayan yang
terbentuk sebagai tindak lanjut pembentukan kelompok nelayan yang
telah dilakukan sebelumnya. Adapun aspek-aspek tersebut, paling
tidak menyangkut beberapa hal utama :a. Rumusan bentuk profit
shering antara anggota kelompok nelayan, koperasi dan pelaku
ekonomi swasta (nasional atau asing)b. Hak dan kewajiban anggota
dan pola manajemen kelompok / koperasi / unit usaha.c. Sebagai
lembaga yang menjembatani pihak nelayan dengan lembaga financial /
perbankkan dan kelompok nelayand. Perluasan pelayan koperasi atau
kelompok nelayan yang bersifat non ekonomis, seperti pelayanan jasa
financial, bantuan teknis baik terhadap usaha ekonomi ekonomi yang
dilakukan maupun terhadap pemeriharaan asset produksi yang
dimiliki, maupun terhadap bantuan aktifitas social yang berkaitan
dengan budaya setempat.
2.Pengembangan Model Adaptasi Teknologi MarikulturaPengembangan
model adaptasi teknologi, khususnya pembudidayaan hasil laut,
merupakan tahapan yang paling strategis. Adaptasi teknologi yang
dimaksud disini bukan hanya yang berhubungan dengan aspek
keterampilan teknis, melainkan mencakup pengorganisasian dan
peningkatan kemampuan manejerial. Adapun tahapan dari materi yang
akan ditawarkan kepada kelompok masyarakat nelayan secara garis
besarnya meliputi :a. Pelatihan dan percontohan dalam bidang
budidaya hasil laut. Aktifitas ini dilakukan secara bertahap dan
bergilir terhadap kelompok masyarakat nelayan pada wilayah
sasaran.b. Pemagangan bagi kelompok nelayan yang merupakan target
pada tahap lebih lanjut pada kelompok yang telah terlatih
sebelumnya atas pengawasan kelompok penyuluhan, akan akan
dilaksanakan agar proses adaptasi teknologi dapat menyebar.c. Studi
banding di daerah yang lebih maju, kelompok nelayan yang kemudian
hari dianggapsanggup sebagai pengerak kelompok akan dipilh untuk
berkunjung pada daerah yang lebih maju.d. Materi dasar yang akan
merupakan titik bertkan proses adaptasi teknologi adalah :
Peningkatan keterampilan dalam proses produksi Peningkatan
kemampuan manajerial usaha Peningkatan kemampuan kualiti control
Keterkaitan fungsional antara kegiatan budidaya hasil laut dan
lingkungan hidup.
BAB IIIPENUTUP
A. KesimpulanDari hasil pembahasan yang telah dilakukan, ada
beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam makalah ini, sebagai
berikut : Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk
mengatasi untuk mengatasi ketidakberdayaan individu dan masyarakat
dalam menghadapi masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil
keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan memberi kesempatan
untuk mengaktualisasikan diri. Bila dilihat dari studi kasus, maka
dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya masyarakat pesisir terhadap
ancaman kerusakan pesisir dan laut, seperti kegiatan-kegiatan
perikanan yang bersifat desktruktif, yaitu penggunaan bahan-bahan
peledak, bahan beracun, dan lain-lain Bila dibandingkan dengan
kelompok ekonomi lainnya, kelompok pelaku ekonomi yang mengalami
keterasingan dari dinamika perekonomian nasional lebih parah
terjadi pada kelompok nelayan. Rendahnya pemanfaatan potensi sumber
daya pesisir dan lautan yang sedemikian besar terutama disebabkan
karena berbagai macam Kendala yang dihadapi terutama pada
masyarakat pesisir misalnya : rendahnya kualitas SDM, keterbatasan
akses pasar, sumberdaya financial, teknologi dan lain-lain.
B. SaranMakalah ini masih memiliki kekurangan olehnya itu kritik
yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. DAFTAR PUSTAKA
1. Anonim, 2003. Pedoman Umum Perberdayaan Masyarakat di Dalam
dan Di Sekitar Hutan, Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Jakarta.2. Anonim, 2003.
Petunjuk Pelaksanaan GN RHL/Gerhan, Departemen Kehutanan. Jakarta3.
Dewi Mayavanie Susanti, TT. Peranan Perempuan Dalam Upaya
Penanggulangan Kemiskinan.4. Faturochman, dkk. 2007. Membangun
Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat,
Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas
Gadjah Mada.5. Gregorius Sahdan, 2008. Menanggulangi Kemiskinan
Desa. Jurnal Ekonomi Rakyat.MAKALAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
MISKIN
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakanga. Konsepsi Pemberdayaan MasyarakatPemberdayaan
pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan
keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya
untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam
segala aspek pembangunan. Kemandirian buka berarti mampu hidup
sendiri tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki
kemampuan untuk memilih dan keberanian menolak segala bentuk
bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan. Dengan
pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses
terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari obyek yang
diberdayakan. Karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya
untuk terus menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan
masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap
kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pengertian sehari-hari,
pemberdayaan masyarakat selalu dikonotasikan sebagai pemberdayaan
masyarakat kelas bawah (grassroots) yang umumnya dinilai tidak
berdaya. b. Konsepsi KemiskinanPengangguran dan kemiskinan
merupakan masalah pembangunan di Negara Republik Indonesia
tercinta. Kedua permasalahan ini memiliki keterkaitan satu sama
lain. Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan
karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tak dapat
dihindari dengan kekuatan yang ada. Kemiskinan didefinisikan
sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat
kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis,
kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumberdaya yang
dapat digunakan untuk meningkatkan kesejehtaraan sekelompok orang.
Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti
terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan
keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan,
lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya
kesempatan berperan serta dalam pembangunanKemiskinan antara lain
ditandai oleh:1. Sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang
seakan tak dapat diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan
untuk maju,2. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia, 3. Lemahnya
nilai tukar hasil produksi, 4. Rendahnya produktivitas, 5.
Terbatasnya modal yang dimiliki, 6. Rendahnya pendapatan, 7.
Terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.Kemiskinan
diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia,
hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak
berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan
(Faturochman, dkk., 2007)
Faktor-Faktor Penyebab KemiskinanBeberapa penyebab kemiskinan
antara lain :1. Sebab-sebab yang berhubungan dengan kondisi awal
yang meliputi lapisan miskin sehingga menyulitkan mereka
menanggulangi kemiskinan yang dialaminya;2. Sebab yang berkait
dengan gejala kemiskinan baru yang bisa diakibatkan oleh realisasi
pembangunan proyek-proyek mega, seperti waduk, pabrik, lapanga
golf, kompleks pemukiman mewah, dan sebagainya. (Nico L. Kana.
1994. Percik: Dampak Progran Penanggulangan Kemiskinan)3. Secara
makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola
kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi yang timpang. 4.
Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.5. Di daerah
perkotaan, derasnya arus migran masuk juga memberi dampak terhadap
semakin banyaknya penduduk dalam katagori miskin. Para migran
memanfaatkan hanya sebagian kecil pendapatannya mereka untuk
pengeluaran di daerah tujuan, disamping memang sebagian besar dari
mereka berpendapatan rendah karena kualitas sumberdaya manusianya
juga rendah. Munculnya permukiman kumuh adalah salah satu ciri
kemiskinan perkotaan.6. Masih banyak faktor lain penyebab
kemiskinan, baik eksternal maupun internal, seperti kenaikan harga
BBM dab lain-lain.b.Maksud dan Tujuan Pemberdayaan MasyarakatMaksud
Pemberdayaan Masyarakat adalah :a. Meningkatkan kemampuan
masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan b. Meningkatkan
partisipasi masyarakat dengan mengembangkan kelembagaan masyarakat
agar diperoleh perbaikan tatanan kelembagaan.c. Meningkatkan
kemandirian masyarakat dalam sumberdaya sumbedaya yang ada sesuai
dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang seimbang dari
aspek ekologis dan ekonomis.
Sedangkan tujuannya adalah :Terwujudnya kemandirian masyarakat
dalam berusaha dengan kelembagaan yang tangguh sehingga masyarakat
sejahtera.
BAB IIPEMBAHASAN
2.1. Program Pengentasan Kemiskinan dan
PermasalahannyaKemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang
dihadapi oleh masyarakat berakar pada faktor-faktor kompleks yang
saling terkait. Ketidakmudahan dalam mengatasi faktor-faktor yang
kompleks tersebut telah mempersulit untuk mengatasi secara efektif
dan efisien persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi
masyarakat.Masyarakat yang didera oleh tekanan-tekanan sosial
ekonomi yang terus menerus, sekurang-kurangnya telah menumbuhkan
sejumlah potensi kreatif untuk menghadapi kesulitan hidup. Namun
strategi adaptasi seperti ini belum memberikan solusi terbaik untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Pilihan rasional dan
kontekstual yang bisa dikembangkan untuk kepentingan jangka panjang
adalah melakukan diversifikasi pekerjaan.Berbagai program
pembangunan pemerintah untuk membantu mengatasi kesulitan kehidupan
masyarakat telah digulirkan, namun hasil yang dicapai belum sepadan
dengan biaya yang telah dikorbankan dan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya serta belum membawa hasil yang memuaskan,
terlihat dari semakin banyaknya penduduk miskin. Beberapa contoh
kegiatan pemberdayaan antara lain :1. Pola pengentasan kemiskinan
yang cenderung kurang mendidik seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai)
diduga memberi andil terhadap banyaknya masyarakat terutama
kelompok abu-abu (hampir miskin) yang ingin tetap miskin agar
mendapat bantuan.2. Motorisasi armada nelayan skala kecil untuk
menghapuskan pukat harimau pada awal tahun 1980-an, ternyata tidak
berhasil karena pelaksanaannya tidak tepat sasaran.3. Program
pengembangan nilai tambah melalui penerapan system rantai dingin
(cold chain system) pada tahun 1980-an, kurang berhasil karena
sosialisasi system ini kurang bagus dan sarana prasarana pabrik es
yang tidak tersedia dengan baik.4. Program pembangunan prasarana
perikanan khususnya pelabuhan perikanan berbagai tipe dan ukuran,
tetapi ternyata prasrana tersebut masih belum dimanfaatkan secara
optimalbahkan banyak fasilitas yang rusak dimakan usia.5. Gerakan
Peningkatan Ekspor Perikanan pada tahun 2003, namun program ini
berakhir dengan berakhirnya kepemimpinan Habibie.6. Pengembangan
kelambagaan seperti, koperasi perikanan, KUD Mina, Kelompok
Nelayan, Kelompok Wanita Nelayan dan lain-lain, namun hanya sedikit
yang mampu bertahan.2.2. Pemberdayaan MasyarakatPartisipasi
masyarakat terutama grass root dalam pembangunan selama 50 tahun
terakhir ini adalah adalah sesuatu yang artificial, sebatas slogan,
direkayasakan dan dipaksakan. Dengan pola sentralistik maka
partisipasi masyarakat kurang mendapatkan tempat. Pada akhir tahun
1990-an, program pemberdayaan masyarakat sebagai ganti program
pembinaan masyarakat mulai mendapat tempat karena bukti dan
pengalaman empiris di banyak Negara. Program pemberdayaan menjadi
new mainstream dalam pembangunan, dikembangkan dan diproosikan oleh
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Program pemberdayaan masyarakat
adalah program pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat,
yang berpangkal dan berbasis masyarakat karena sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi mereka, program yang berasal dari bawah
(bottom up planning) yang berarti masyarakatlah yang
mengusulkannya, serta program yang bersifat advokasi karena peran
orang luar hanya sebatas mendampingi dan memberikan alternatif
pemecahan masalah kepada masyarakat. Program pemberdayaan
masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan serta
pengentasan kemiskinan. Dengan pemberdayaan masyarakat maka
pembangunan tidak mulai dari titik nadir, tetapi berawal dari
sesuatu yang sudah ada pada msyarakat. Pemberdayaan berari apa yang
telah dimiliki masyarakat adalah sumberdaya pembangunan yang perlu
dikembangkan sehingga makin nyata kegunaannya bagi masyarakat
sendiri. Dengan Pemberdayaan Masyarakat diharapkan :1. Tersedianya
dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang,
pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.2. Tersedianya prasarana
dan sarana produksi secara lockal yang memungkinkan masyarakat
dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas yang baik.3.
Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi
kolektif (collective action) untuk mencapai tujuan-tujuan
individu.4. Terciptanya hubungan kegiatan-kegiatan ekonomi
produktif di daerah yang memiliki cirri-ciri berbasis sumberdaya
local (resource based), memiliki pasar yang jelas (market-based),
dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas
sumberdaya (environmental-based), dimiliki dan dilaksanakan serta
berdampak bagi masyarakat local (local society-based), dan dengan
menggunakan teknologi maju tepatguna yang berasal dari proses
pengkajian dan penelitian (scientific-based).5. Terciptanya
hubungan transportasi dan komunikasi atau dasar hubungan ekonomi
antar daerah.6. Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang
berbasis pada kegiatan ekonomi dengan wujud pemanfaatan dan
pendayagunaan sumberdaya yang ada.
2.2.1. Prinsip Dasar Pemberdayaana. Prinsip pendekatan kelompok
masyarakatb. Prinsip keserasianc. Prinsip kepemimpinan dari mereka
sendirid. Prinsip pendekatan kemitraane. Prinsip swadayaf. Prinsip
belajar sambil bekerjag. Prinsip pendekatan keluarga
2.2.2. Arah Pemberdayaan MasyarakatPemberdayaan pada dasarnya
mempunyai tiga arah :1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam
arti bahwa pemberdayaan diutamakan untuk meningkatkan kemampuan,
daya saing, dan partisipasi masyarakat kelas bawah.2. Pemantapan
otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan
yang mengembangkan peranserta masyarakat, dalam arti semakin
memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap masyarakat kelas
bawah yang selama ini terpinggirkan dan tidak pernah dilibatkan
dalam pengambil keputusan pembanguan.3. Modernisasi melalui
penajaman arah perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan
politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat dalam arti
semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam
pelaksanaan pembangunan
2.2.3 Bentuk Pemberdayaan MasyarakatSejalan dengan pengertian
pemberdayaan di atas, kegiatan pemberdayaan mencakup dua kegiatan
utama, yaitu :a. Penumbuhkembangan kesempatan, kemauan, dan
kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi di sini
tidak terbatas pada keterlibatan dalam memberikan korbanan dan atau
pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara
sukarela sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan
kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil
pembangunan.b.Pengembangan kapasitas individu, organisasi, dan
jejaring kelembagaan. Yang dimaksud dengan kapasitas adalah
kemampuan individu dan atau organisasi untuk menunjukkan
efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi-fungsinya sesuai
dengan status dan peran masing-masing. Kapasitas bukan sesuatu yang
pasif, melainkan merupakan bagian dari sustu proses yang
berkelanjutan. Kapasitas menyangkut mutu SDM dan pemanfaatannya.
Karena itu fungsi-fungsi individu dalam organisasi menajdi kata
kunci yang harus diperhatikan.
2.2..4 Penguatan Kapasitasa. Pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM)Merupakan pembinaan manusia/kelompok tani sehingga terwujud
SDM yang berkualitas melalui peningkatan kesadaran dan percaya
diri, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan,
peningkatan sosial, politik, dan budaya agar mampu dan dapat
menjangkau akses sumber daya alam, permodalan, teknologi, dan pasar
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan,
pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan, dan sosial
politik.b.Pengembangan kemampuan dalam permodalanKegiatan
pemberdayaan dalam bidang permodalan diharapkan masyarakat mampu
menghilangkan ketergantungan dan tumbuh keswadayaan serta berusaha
dalam sistem pasar. Penguatan modal usaha dapat diberikan dalam
bentuk dana cuma-cuma atau pinjaman tergantung kemampuan kelompok.
Dana ini dikelola secara langsung oleh kelompok untuk dipergunakan
secara bersama.c.Pengembangan kelembagaan ekonomi
rakyatPengembangan kelembagaan ekonomi rakyat tumbuh dari, oleh,
dan untuk kepentingan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan yang
dapat dilakukan melalui pembinaan kepada petani di bidang ekonomi
secara berkelompok yang diharapkan mereka saling mengenal, percaya,
dan mempunyai kepentingan yang sama akan tumbuh kerjasama yang baik
dan serasi sehingga mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian.
Di samping itu pembinaan diarahkan agar kelompok mampu mengelola
usaha bersama melalui kursus-kursus, pelatihan teknis, manajemen,
kewirausahaan, dan magang sehingga mampu mengembangkan usahanya
melalui kegiatan temu usaha, pameran dalam rangka memasarkan hasil
usahanya.
2.2.5.Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat1. Penciptaan lapangan
pekerjaan alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi
keluarga.2. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan
penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (self
financing mechanism).3. Mendekatkan masyarakat dengan sumber
teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna,4. Mendekatkan
masyarakat dengan pasar,5. Membangun solidaritas serta aksi
kolektif di tengah masyarakat.
2.2.6.Tanggung Jawab Stakeholders dalam PemberdayaanKeberhasilan
pembangunan atau pemberdayaan masyarakat adalah resultante dari
semua upaya pembangunan yang dilaksanakan atau diprogramkan setiap
instansi, sehingga menuntut adanya sinegitas dan koordinasi yang
benar-benar terjalin antara berbagai instansi pemerintah. Hal ini
harus diwujudkan secara lebih komprehensif, terpadu, menyangkut
berbagai aspek pembangunan, bukan saja teknis tetapi juga sosial
budaya. Tanggung jawab pembangunan masyarakat lebih banyak berada
pada pundak pemerintah daerah, dan bukan didominasi oleh pemerintah
pusat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerahlah yang lebih
mengenal masyarakatnya, memahami masalah-masalah yang dihadapi
mereka. Dengan desentralisasi kegiatan pembangunan, selayaknyalah
pemerintah daerah lebih banyak memberikan prioritas pada
pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Tanggung jawab
pemberdayaan masyarakat bukan hanya pada tangan pemerintah tetapi
juga pihak-pihak non pemerintah yaitu, masyarakat sendiri,
pengusaha swasta, usaha milik Negara dan lembaga swadaya
masyarakat. Tanggung jawab membangun masyarakat pada hakekatnya
merupakan tanggung jawab utama masyarakat itu sendiri. Supaya
pembangunan masyarakat berlangsung dengan tepat maka pemerintah
hanya mempersiapkan dan memfasilitasi lingkungan yang sehat bagi
peningkatan, perluasan serta pendalaman kegiatan-kegiatan yang
telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Hal ini merupakan makna
perberdayaan, yaitu mengembangkan apa yang telah ada pada
masyarakat menjadu lebih besar skalanya, lebih ekonomis dan lebih
berdaya guna dan berhasil guna.2.2.7. Contoh Program Pemberdayaan
Masyarakata.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
(Program PEMP)Tujuan PEMP adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui penciptaan system produksi serta pengelolaan
sumberdaya perikanan yang menjamin kelangsungan usaha perikanan
yang berbasis masyarakat melalui usaha sebagai berikut :1.
Mereduksi kenaikan harga BBM dan inflasi melalui peningkatan dan
penciptaan usaha produktif secara berkesinambungan.2. Meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dan pengembangan kegiatan ekonomi pesisir.3. Memperkuat kelembagaan
ekonomi masyarakat 4. Memicu usaha ekonomi produktif di desa
pesisir 5. Mendorong terlaksananya mekanisme manajemen pembangunan
masyarakat yang partisipatif dan transparan.6. Meningkatkan
kemampuan aparat dan masyarakat pesisir dalam mengelola pembangunan
di wilayahnya.7. Adapun lingkup kegiatan PEMP adalah :8.
Pengembangan dan partisipasi masyarakat melalui pembentukan dan
penguatan kelompok sasaran.9. Pelatihan teknis dan manajemen bagi
kelompok sasaran.10. Pemberian bantuan modal usaha (investasi dan
modal kerja)11. Pembentukan lembaga keuangan mikro sebagai
pengelola bantuan.12. Sosialisasi, pemantauan, evaluasi dampak
sebagai umpan balik, persipan pembinaan pasca proyek.13. Pembinaan
pasca proyek14. Prinsip-prinsip pengelolaan PEMP15. Pilihan
kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan
masyarakat (acceptability).16. Pengelolaan kegiatan dilakukan
secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat (transparency.)17.
Pengelolaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
(accountability)18. Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat
kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainability)19. Kegiatan
dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian atas beban penduduk miskin
(responsiveness)20. Penyampaian bantuan kepada masyarakat secara
cepat (quick Distribursment)21. Proses pemilihan peserta dan
kegiatan PEMP dilakukan secara musyawarah (Democracy)22. Pemberian
kesempatan kepada kelompok lain yang belum memperoleh kesempatan,
agar semua masyarakat merasakan manfaat langsung (Equality)23.
Setiap ketentuan dalam pemanfaatan Dana Ekonomi Produktif
masyarakat diharapkan dapat mendorong terciptanya kompetisi yang
sehat dan jujur dalam mengajukan usulan kegiatan yang layak
(Competitiveness)
b. Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN
RHL/Gerhan)Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN
RHL/Gerhan) pada dasarnya merupakan gerakan moral yang bersifat
missal dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk memulihkan
kerusakan hutan dan lahan termasuk di dalamnya hutan mangrove di
Indonesia.Pergeseran paradigma pembangunan di sector kehutanan
telah mendorong kepada upaya pencarian bentuk pengelolaan dan
pemanfaatan hutan yang berkeadilan. Masyarakat desa di dalam dan
sekitar hutan yang secara turun temurun menjadi bagian dari
ekosistem hutan sudah saatnya memperoleh peranan dan manfaat secara
wajar dalam pengelolaan hutan di lingkungannya. Dengan demikian
orientasi ekonomi jangka pendek yang ditandai oleh eksploitasi
hutan alam secara besar-besaran tanpa usaha pelestarian hutan yang
memadai sudah saatnya dihentikan.Untuk mewujudkan upaya tersebut di
atas perlu diupayakan reorientasi kebijakan pengelolaan hutan yang
mengacu pada prinsip keadilan dan pemerataan dalam memperoleh
manfaat sumberdaya hutan, prinsip demokrasi dalam proses
pengelolaan hutan, serta prinsip kelestarian sumberdaya hutan.
Dalam kerangka reorientasi kebijakan pengelolan hutan tersebut,
perlu disimak lebih mendalam bahwa community based development
dapat menjadi titik tolak dalam memperbaharui system pengelolaan
hutan yang lebih mendukung bagi pemberdayaan ekonomi
masyarakat.Pembangunan kehutanan baik bangunan civil teknis maupun
pembuatan hutan rakyat serta hutan mangrove ini meliputi di dalam
kawasan (milik pemerintah/Perum Perhutani) maupun di luar kawasan
(lahan milik rakyat). Bisa dibayangkan betapa masyarakat akan
makmur bila program ini berhasil. Di samping kekayaan hasil hutan
yang mereka miliki yang memiliki nilai jual tinggi juga adanya
pemberdayaan masyarakat yang begitu gencar disosialisaikan adalah
merupakan sarana pengentasan masyarakat dari kemiskinan menuju
kesejahteraan.BAB IIIPENUTUPA. KESIMPULAN Kemiskinan telah membuat
jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas,
kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan untuk membiayai
investasi, kurangnya akses ke pelayanan public, kurangnya lapangan
pekerjaan, kurangnya jaminan social dan perlindungan terhadap
keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan menyebabkan
jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara
terbatas.Kemiskinan diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya
martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat
madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi
lingkungan.Program kemiskinan selama ini kurang berhasil disebabkan
antara lain :1. Bersifat Top-down2. Sentralistik3. Rendah
partisipatif masyarakat4. Berorientasi proyek5. Peran pemerintah
terlalu besar6. Masyarakat hanya menerimaMelalui pemberdayaan
masyarakat diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan melalui program
yang besifat :a. Bottom-up planningb. Desentralistikc. Partisipasi
masyarakat yang tinggid. Berorientasi tujuane. Peran LSM besarf.
Masyarakat sangat aktifB. SARAN Makalah ini masih memiliki berbagai
jenis kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya membangun sangat
kami harapkan.
PEMBANGUNAN KELAUTAN DALAM KONTEKS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PESISIR
PendahuluanSudah menjadi suatu mitos yang berkembang
ditengah-tengah masyarakat bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut
yang berlimpah, baik sumber hayatinya maupun non hayatinya,
walaupun mitos seperti itu perlu dibuktikan dengan penelitian yang
lebih mendalam dan komprehensif. Terlepas dari mitos tersebut,
kenyataannya Indonesia adalah negara maritim dengan 70% wilayahnya
adalah laut, namun sangatlah ironis sejak 32 tahun yang lalu
kebijakan pembangunan perikanan tidak pernah mendapat perhatian
yang serius dari pemerintah.Implikasi dari tidak adanya prioritas
kebijakan pembangunan perikanan tersebut, mengakibatkan sangat
minimnya prasarana perikanan di wilayah pesisir, terjadinya abrasi
wilayah pesisir dan pantai, pengrusakan ekosistim laut dan terumbuh
karang, serta belum teroptimalkannya pemanfaatan sumber daya
perikanan dan kelautan.
Persoalan Pembangunan PerikananImplikasi langsung terhadap
peningkatan pertumbuhan penduduk adalah makin meningkatnya tuntutan
kebutuhan hidup, sementara potensi sumber daya alam di darat yang
kita miliki sangatlah terbatas. Hal tersebut mendorong kita untuk
mengalihkan alternatif potensi sumber daya alam lain yang kita
miliki yaitu potensi kelautan. Ada lima potensi kelautan yang dapat
kita andalkan, yaitu: potensi perikanan, potensi wilayah pesisir,
potensi sumber daya mineral, minyak dan gas bumi bawah laut,
potensi pariwisata, dan potensi transportasi laut.Kebijakan
pembangunan kelautan, selama ini, cendrung lebih mengarah kepada
kebijakan produktivitas dengan memaksimalkan hasil eksploitasi
sumber daya laut tanpa ada kebijakan memadai yang mengendalikannya.
Akibat dari kebijakan tersebut telah mengakibatkan beberapa
kecendrungan yang tidak menguntungkan dalam aspek kehidupan,
seperti:1. Aspek Ekologi, overfishing penggunaan sarana dan
prasarana penangkapan ikan telah cendrung merusak ekologi laut dan
pantai (trawl, bom, potas, pukat harimau, dll) akibatnya
menyempitnya wilayah dan sumber daya tangkapan, sehingga sering
menimbulkan konflik secara terbuka baik bersifat vertikal dan
horisontal (antara sesama nelayan, nelayan dengan masyarakat
sekitar dan antara nelayan dengan pemerintah).1. Aspek Sosial
Ekonomi, akibat kesenjangan penggunaan teknologi antara pengusaha
besar dan nelayan tradisional telah menimbulkan kesenjangan dan
kemiskinan bagi nelayan tradisional. Akibat dari kesenjangan
tersebut menyebabkan sebagian besar nelayan tradisional mengubah
profesinya menjadi buruh nelayan pada pengusaha perikanan besar.1.
Aspek Sosio Kultural, dengan adanya kesenjangan dan kemiskinan
tersebut menyebabkan ketergantungan antara masyarakat nelayan
kecil/ tradisional terhadap pemodal besar/modern, antara nelayan
dan pedagang, antara pherphery terdapat center, antara masyarakat
dengan pemerintah. Hal ini menimbulkan penguatan terhadap adanya
komunitas juragan dan buruh nelayan
Arah modernisasi di sektor perikanan yang dilakukan selama ini,
hanya memberi keuntungan kepada sekelompok kecil yang punya
kemampuan ekonomi dan politis, sehingga diperlukan alternatif
paradigma dan strategis pembangunan yang holistik dan terintegrasi
serta dapat menjaga keseimbangan antara kegiatan produksi,
pengelolahan dan distribusi.
Konsep Pembangunan AlternatifParadigma pembangunan holistik,
yaitu pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi
yang sangat memperhatikan aspek spasial, yaitu pembangunan
berwawasan lingkungan, pembangunan berbasis komunitas, pembangunan
berpusat pada rakyat, pembangunan berkelanjutan dan pembangunan
berbasis kelembagaan.Untuk mewujudkan pembangunan yang holistik
tersebut diperlukan alternatif srategi, yaitu strategi yang
berorientasi pada sumber daya atau Resource Base Strategy (RBS),
yang meliputi ketersedian sumber daya, faktor keberhasilan serta
proses belajar.Pendekatan dalam RBS adalah strategi pengelolaan
sumber daya lokal/pesisir dan kelautan yang berorientasi pada:
kualitas, proses, kinerja, pengembangan, budaya, lingkungan
(management by process) yang berdasarkan pada pembelajaran,
kompetensi, keunggulan, berpikir sistematik, dan pengetahuan
(knowledge based management).
Memberdayakan Masyarakat PesisirSaat ini banyak program
pemberdayaan yang menklaim sebagai program yang berdasar kepada
keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi ironisnya
masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program
tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa
proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.
Pertanyaan kemudian muncul apakah konsep pemberdayaan yang salah
atau pemberdayaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu
dari segolongan orang?Memberdayakan masyarakat pesisir berarti
menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan
kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang
akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan
masyarakat itu sendiri.Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah
seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena
didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan
masayarakat diantaranya: 1. Masyarakat nelayan tangkap, adalah
kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah
menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok
besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap
tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis
kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah
tangkapannya.1. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok
masyarakt pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan
pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan
baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang
yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke
pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah
kelompok masyarakat pesisir perempuan.1. Masayarakat nelayan buruh,
adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai
dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat
dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka
tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha
produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal
(ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.1.
Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan
kelompok masyarakat nelayan buruh.
Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan
dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas
ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap minsalnya, mereka
membutukan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap.
Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan
adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok
masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang
berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang
akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.Dengan demikian
program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang
dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu
kelompk dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan
daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah
bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah
pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok
masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin harus dijawab adalah:
Bagaimana memberdayakannya?Banyak sudah program pemberdayaan yang
dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan
melalui tiga pendekatan, yaitu: 1. Kelembagaan. Bahwa untuk
memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam
suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan
mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat
menjadi penghubung (intermediate) antara pemerintah dan swasta.
Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk
menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok
lainnya. 1. Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan
sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat
belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat
penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya
tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya
diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu.
Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama
mendapingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang
terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang
tepat pada kelompok yang tepat pula. 1. Dana Usaha Produktif
Bergulir. Pada program PEMP juga disediakan dana untuk
mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari
masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut
berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan
kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan
pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah
setempat dan tenaga pendamping
DAFTAR PUSTAKA
Bappenas, Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah. Laporan
Pilot Project Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir,
1999.Bappenas, Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah. Laporan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, 2000.Departemen
Kelautan dan Perikanan, Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir. 2001