BAB I PENDAHULUAN 1.1. Umum PDRB sebagai salah satu alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah, diyakini merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan. Dengan memperhatikan besarnyaperanan masing-masing sektor dalam PDRB skala perioritas pembangunan dapat ditentukan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB merupakan cerminan tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu daerah. Sedangkan pendapatan perkapita per tahun merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Indikator-indikator tersebut merupakan acuan dalam melakukan evaluasi dan perencanaan program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan. Dari hasil penghitungan PDRB diharapkan dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu wilayah yang sesungguhnya. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Muaro Jambi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005– 2009 yang merupakan lanjutan dari publikasi tahun sebelumnya, diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi pihak Pemerintah sebagai perencana pembangunan ekonomi dan pihak swasta sebagai pelaku ekonomi dalam rangka peningkatan investasi di daerah ini. 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Umum
PDRB sebagai salah satu alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu
wilayah, diyakini merupakan indikator penting dalam menentukan arah
pembangunan. Dengan memperhatikan besarnyaperanan masing-masing sektor
dalam PDRB skala perioritas pembangunan dapat ditentukan.
Tingkat pertumbuhan riil PDRB merupakan cerminan tingkat keberhasilan
pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu daerah. Sedangkan pendapatan
perkapita per tahun merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan
tingkat kesejahteraan
ekonomi masyarakat.
Indikator-indikator tersebut merupakan acuan dalam melakukan evaluasi
dan perencanaan program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan. Dari
hasil penghitungan PDRB diharapkan dapat menggambarkan keadaan perekonomian
suatu wilayah yang sesungguhnya.
Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Muaro
Jambi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005–2009 yang merupakan lanjutan dari
publikasi tahun sebelumnya, diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi pihak
Pemerintah sebagai perencana pembangunan ekonomi dan pihak swasta sebagai
pelaku ekonomi dalam rangka peningkatan investasi di daerah ini.
Pada tahun 2009 ini merupakan sajian kedua awal penyajian resmi seri baru
PDRB sektoral dengan periode penghitungan tahun 2005-2009. pada perinsifnya
metode penghitungan PDB/PDRB menurut lapangan usaha tidak banyak mengalami
perubahan. Secara umum pendekatan pengukuran yang digunakan adalah
perpaduan antara metode langsung (direct method) dengan metode tidak langsung
(indirect method ).
1
Klasifikasi lapangan usaha dengan tahun dasar 2000 masih mengacu pada
pola Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) tahun dasar 1993 seperti tertuang
pada tabel sebagai berikut :
Tabel 1.1. Klasifikasi Lapangan Usaha/ Sektor Ekonomi
Klasifikasi Lapangan Usaha
1. PERTANIAN
1.1. Tanaman Bahan Makanan
1.2. Tanaman Perkebunan Rakyat
1.3. Tanaman Perkebunan Besar
1.4. Peternakan
1.5. Kehutanan
1.6. Perikanan
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN
2.1. Pertambangan
2.2. Penggalian
3. INDUSTRI PENGOLAHAN
3.1. Industri Besar dan Sedang
3.2. Industri Kecil dan Kerajinan Rtg.
4. LISTRIK, GAS DAN AIR
4.1. L i s t r i k
4.2. A i r M i n u m
5. BANGUNAN
6. PERDAGANGAN, RESTORAN DAN HOTEL
6.1. Perdagangan Besar dan Eceran
6.2. R e s t o r a n
6.3. H o t e l
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI
7.1. Pengangkutan
7.1.1. Angkutan Rel
7.1.2. Angkutan Jalan raya
7.1.3. Angkutan Laut
7.1.4. Angkutan Sungai, Danau dan
Penyebranagan
7.1.5. Angkutan Udara
7.1.6. Jasa Penunjang Angkutan
7.2. K o m u n i k a s i
7.2.1. Pos dan Telekomunikasi
7.2.2.Jasa Penunjang Komunikasi
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA
PERUSAHAAN
8.1.Bank
8.2.Lembaga Keuangan Tanpa Bank
8.3.Jasa Penunjang Keuangan
8.4.Sewa Bangunan
8.5.Jasa Perusahaan
9. J A S A - J A S A
9.1. Pemerintahan dan Pertahanan.
9.1.1.Adm Pemerintahan & Pertahanan
9.1.2.Jasa Pemerintahan Lainnya
9.2. S w a s t a
9.2.1. Sosial dan Kemasyarakatan
9.2.2. Hiburan dan Rekreasi
9.2.3. Perorangan dan Rumah Tangga
2
1.2. Latar Belakang Perubahan Tahun Dasar
Tahun dasar merupakan satu konsep penting yang secara spesifik digunakan
untuk penghitungan PDB/PDRB. Konsep ini digunakan untuk menghitung PDB/PDRB
baik dari sisi produksi (sektoral) maupun dari sisi penggunaan (permintaan) dari
pendekatan ini dapat diturunkan estimasi PDB/PDRB atas dasar harga konstan
(ADHK) yang menggunakan perubahan nilai PDB/PDRB yang hanya dipengaruhi oleh
perubahan volume atau kuantum. Secara total estimasi PDB/PDRB tersebut
menggambarkan perubahan ekonomi secara nyata (riil) disuatu Negara/wilayah.
Dalam rekomendasi yang dibuat oleh PBB dijelaskan bahwa tahun dasar yang
digunakan dalam PDB/PDRB seharusnya selalu diperbaharui (Up-date) mengikuti
perkembangan ekonomi yang terjadi. Idealnya perubahan tahun dasar ini dilakukan
setiap 5(lima) atau 10 (sepuluh) tahun sekali yang dilakukan melalui proses
“Rebasing”. Secara sederhana rebasing ini diartikan sebagai suatu proses penetapan
kembali tahun dasar baru yang dipakai dalam penghitungan PDB/PDRB.
Lebih jauh dalam panduan yang disusun oleh PBB tersebut dikatakan bahwa
agar seluruh Negara selalu berupaya untuk memperbaharui tatacara serta teknik
penghitungan PDB/PDRB dengan menggunakan tahun dasar yang dianggap Up to
date dengan menggunakan kaidah-kaidah terkini, sehingga informasi yang dihasilkan
akan selalu relevan dan mampu menjelaskan perubahan atau penomena ekonomi
yang terjadi.
Dengan dasar tersebut maka dipandang perlu untuk merubah tahun dasar
dalam penghitungan PDB/PDRB yang selanjutnya digunakan sebagai tahun dasar
rujukan (reference year).
1.3. Tahun Dasar
Tahun dasar merupakan salah satu tahun yang ditetapkan sebagai dasar
waktu rujukan bagi penghitungan PDB/PDRB berawal dari titik waktu tersebut
seluruh perkembangan dan pertumbuhan kinerja ekonomi akan diukur. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa penetapan tahun dasar merupakan suatu langkah
penting dan strategi bagi terwujudnya kualitas data PDB/PDRB yang lebih baik
khususnya untuk tahun-tahun setelah tahun dasar. Ketidaktepatan dalam
penentuan tahun dasar akan berakibat buruk terhadap mutu data PDB/PDRB.
3
Tahun dasar tersebut digunakan sebagai pijakan untuk menghitung
perubahan-perubahan agregat ekonomi seperti nilai riil, struktur ekonomi, laju
pertumbuhan ekonomi dan tingkat perkembangan harga (indeks implisit), baik
untuk PDB/PDRB secara keseluruhan maupun masing-masing komponen permintaan
akhir. Selain itu tahun dasar juga dipakai sebagai waktu rujukan atau menjadi tahun
konstan (tetap) dalam pengukuran PDB/PDRB terutama jika ingin mengesampingkan
aspek harga. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah membandingkan/menilai
seluruh data pada tahun berjalan dengan data tahun dasar.
Karena tidak semua tahun kondisinya cukup refrecentatif untuk dijadikan
tahun dasar, maka diperlukan beberapa persyaratan untuk memilihnya, yakni pada
tahun tersebut :
- Kondidi ekonomi relatif stabil ( aspek riil dan moneter), tidak terjadi peristiwa -
peristiwa besar yang menyebabkan kegiat an ekonomi berjalan secara tidak
normal.
- Awal dari suatu peristiwa besar dimana semua hasil pembangunan (kinerja)
ekonomi akan dibandingkan dengan kondisi saat ini.
- Kelengkapan data dasar yang digunakan sebagai input dalam penyusunan
PDB/PDRB, baik yang berupa data produk (kuantum) / indikator harga, struktur
input, data pelengkap (mark up), indeks harga, destinasi produk dan sebaginya
cukup memadai.
Mengingat besarnya peranan tahun dasar dalam penghitungan PDB/PDRB,
maka penetapannya harus didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati dan
bijaksana. Berdasarkan pengalaman menunjukan bahwa adanya perubahan tahun
dasar akan menyebabkan perubahan-perubahan terhadap besaran data PDB/PDRB
dan berbagai data turunannya. Kondisi ini tentunya akan membawa dampak
terhadap berbagai pihak yang menggunakan data PDB/PDRB
Untuk itu dalam penetapan tahun dasar perlu dilibatkan berbagai pihak atau
instansi yang berkepentingan terhadap data PDB/PDRB.
4
1.4. Alasan diperlakuakannya Rebasing
Pada hakekatnya rebasing atau dalam istilah lain disebut pula sebagai re-
reference merupakan suatu perubahan tahun dasar yang telah dugunakan selama
ini dalam penghitungan PDB/PDRB dengan suatu tahun yang dianggap representatif.
Penetapan tahun dasar baru tersebut didasarkan pada pernyataan yang
tertuang dalam buku System of National Accounts (SNA’93) sbb. :
” In general constant price series should not be allowed to run for more than 5, or
all the most, 10 years without rebasing. It is therefore recommended that
disaggregated constant price data should the publishedfor as many of the flows of
goods and services the system as possible, with a change of base year about every
5 years ( par 16 : 76 ).
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya tahun dasar
dirubah sesering mungkin atau minimal setiap 5 tahun sekali. Untuk Indonesia,
tahun dasar baru yang ditetapkan adalah tahun dasar 2000 alasan yang melatar
belakangi penentuan tahun tersebut adalah sebagai berikut :
1. Karena seri data PDB/PDRB yang menggunakan tahun dasar sebelumnya (1993)
dianggap sudah terlalu tua(lama), selain itu seri tahun dasar tersebut sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi yang terjadi.
2. Merupakan kesepakatan bersama bahwa yang dideklarasi oleh Negara-negara di
Wilayah Asia Pasifik (UN-ESCAP), agar hasil pengukuran PDRB yang diperoleh
dapat dibandingkan secara langsung.
3. Tahun 2000 merupakan awal berlangsungnya proses pemulihan ekonomi
Indonesia setelah dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997.
4. Kondisi ekonomi Indonesia tahun 2000 relatif stabil
5. Tersedianya perangkat data yang lengkap, yang disajikan dalam table I-O tahun
2000 (tingkat pusat) dan table I-O Propinsi tahun 2007 . Melalui Tabel I-O
keseimbangan antara transaksi supply dan demand atas berbagai produk barang
dan jasa di Wilayah domestik dapat dikontrol dengan lebih baik.
6. Tersedianya perangkat data SNA tahun 2000, yang menyajikan informasi
mengenai keseimbangan antara penerimaan dan konsumsi nasional. Perangkat
ini khususnya digunakan sebagai control dalam pengukuran PDRB menurut
penggunaan.
5
7. Adanya pembaharuan konsep-konsep yang berbasis pada SNA’93, meski belum
seluruh konsep dapat diaplikasikan.
Dengan alasan-alasan tersebut maka pertimbangan untuk mengganti tahun dasar
merupakan suatu kebutuhan utama bagi penyempurnaan estimasi data PDB baik
ditingkat Nasional maupun PDRB regional( Daerah).
Proses perubahan atau penetapan tahun dasar baru yang disebut sebagai “ Re –
basing “ ini didasarkan pada beberapa prinsip utama sebagai berikut :
- Re-basing dibangun untuk penghitungan PDB/PDRB menurut runtun waktu (time
series) baik secara keseluruhan (total) maupun menurut masing-masing
komponen penggunaan akhir.
- Re-basing sebaiknya dilakukan hanya untuk waktu terbatas, karena semakin
panjang selang waktu yang dipakai maka kemungkinan semakin besar hasilnya
menjadi bias atau kurang merefleksikan keadaan sebenarnya.
- Re-basing dianjurkan untuk tidak disusun pada tahun-tahun sebelum tahun
dasar 2000, kecuali untuk keperluan penyusunan model-model ekonomi.
- Dalam proses rebasing tahun yang dipilih sebagai tahun dasar baru harus
merupakan tahun dimana kondisi ekonomi relative stabil.
- Selain itu pada tahun dasar tersebut data dasar yang digunakan sebagai dasar
penyusunan PDB/PDRB harus lengkap.
1.5. Aplikasi atas Rebasing
Penyeragaman tahun dasar ini penting untuk alasan keterbandingan,
harmonisasi (penyelarasan) serta konsistensi perangkat data PDB/PDRB tersebeut.
Dengan tersedianya data PDB/PDRB yang menggunakan tahun dasar yang
sama akan memudahkan pemakai data dalam melakukan analisis keterbandingan
bahkan dalam membangun modelmodel ekonomi (pembangunan) . selain itu
penyamaan tahun dasar ini diharapkan juga dapat memperkecil perbedaan hasil
pengukuran PDB yang disusun secara nasional dengan PDRB yang disusun pada
hirarkhi yang lebih rendah.
6
Dengan adanya perubahan tahun dasar ini diyakini akan memberikan
dampak terhadap perbedaan hasil pengukuran PDB yang telah dihitung dengan
menggunakan tahun dasar sebelumnya. Perbedaan-perbedaan penting ini ditandai
dengan perbedaan pada: nlai normal (ADHB) jika ada perbaikan lingkup, nilai nyata
(ADHK), struktur komposisi ekonomi, pertumbuhan riil, serta indeks implicit
PDB/PDRB pada masing-masing komponen penggunaan. Meskipun perbedaan ini
dapat dijelaskan secara ilmiah tetapi akan dirasakan adalah dampak politisnya.
1.6. Konsep dan Definisi
Konsep-konsep yang digunakan dalam penghitungan Pendapatan Regional
ini adalah sbb:
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar
Angka PDRB atas dasar harga pasar diperoleh dari penjumlahan nilai
tambah bruto (NTB), yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan,
yaitu upah dan gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak
tak langsung dari seluruh sector perekonomian yang ada di wilayah
Kabupaten Muaro Jambi.
2. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar
Pada PDRN atas dasar harga pasar ini sudah dikeluarkan nilai
penyusutan. Penyusutan adalah susutnya nilai barang modal yang terjadi
selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi.
Penyusutan disini adalah nilai susut seluruh barang di sector perekonomian
dalam Kabupaten Muaro Jambi.
3. PDRN Atas Dasar Biaya Faktor Produksi
Diperoleh dari PDRN Atas Dasar Harga Pasar dikurangi pajak tak
langsung neto. Pajak Tak Langsung Netto adalah pajak tak langsung dikurangi
subsidi.
Pajak tak langsung meliputi pajak penjualan, pajak tontonan, bea
ekspor dan impor, cukai dan lain lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak
perseroan.
7
4. Pendapatan Regional
Berdasarkan konsep - konsep di atas dapat diketahui bahwa PDRN
Atas Dasar Biaya Faktor sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-
faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di Kabupaten Muaro
Jambi. Balas jasa faktor produksi meliputi : upah dan gaji; bunga sewa tanah
dan laba/keuntungan, atau merupakan pendapatan yang berasal dari
wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Selain itu ada juga pendapatan yang
mengalir keluar dari Kabupaten Muaro Jambi.
Pendapatan Regional Kabupaten Muaro Jambi adalah PDRN Atas
Dasar Biaya Faktor ditambah dengan pendapatan dan penerimaan dari luar
Kabupaten Muaro Jambi dikurangi dengan pendapatan/penerimaan yang
mengalir keluar Kabupaten Muaro Jambi. Dalam penghitungan ini
pendapatan keluar dan masuk diasumsikan saling meniadakan. Sehingga
PDRN Atas Dasar Biaya Faktor sama dengan Pendapatan Regional.
5. PDRB per Kapita
Merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun.
6. Pendapatan Regional per Kapita
Nilai PDRN atas dasar biaya faktor dibagi dgn jumlah penduduk
pertengahan tahun.
7. Sektor Primer
Sektor Primer terdiri dari Sektor Pertanian serta Sektor
Pertambangan dan Penggalian.
8. Sektor Sekunder
Sektor Sekunder terdiri dari Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik,
Gas dan Air Bersih serta Sektor Bangunan.
9. Sektor Tersier
Sektor Tersier terdiri dari Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran,