Makalah Pajak Presentasi (20 Agustus)

Pengalihan Pajak Penjualan Saham menjadi Pajak Penjualan Asset (Tax Saving Case)Studi Kasus atas Transaksi Merger dan Akuisisi Perusahaan

Marie

Latar Belakang Masalah Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Eksistensi pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah Negara Pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi tax-coverage (lingkup/cakupan pajak) sekaligus menekankan tax compliance (kepatuhan pajak) Wajib Pajak Luar Negeri yang melakukan penjualan saham di Indonesia (yaitu yang memperdagangkan saham di luar Bursa Efek Indonesia) akan mengalami pengenaan double tax (yaitu di Indonesia dan di negaranya sendiri). Berdasarkan perhitungan ketentuan Pajak, WPLN wajib membayar Pajak sebagai berikut : Pajak di Indonesia atas penjualan saham sebesar 5% dari nilai transaksi penjualan saham Pajak di Negara asal WPLN dengan ketentuan yang berbeda di setiap Negara

Agustus 2011

Latar Belakang MasalahPengenaan pajak ganda/double tax tersebut sangat memberatkan bagi Wajib Pajak karena jumlah pajak yang harus dibayar sangat material dan besar, yang pada akhirnya menimbulkan iklim yang tidak menguntungkan bagi dunia usaha di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku dunia usaha pada umumnya,maka dibutuhkan suatu skema transaksi yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah kewajiban Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak terkait usaha/bisnis yang dilakukannya.

Agustus 2011

Rumusan MasalahMr. W1 offshore

Buyer

A0,1% 99,9%

onshore

PT. X Mr. W memiliki 99,9% saham PT. X PT. X adalah perusahaan PMA yang berdomisili di Indonesia. Mr. W ingin menjual sebagian besar sahamnya kepada pihak ketiga. Mr. W adalah WNI namun bukan merupakan Wajib Pajak di Indonesia melainkan Wajib Pajak Papua New Guinea.

Nilai 100% saham PT. X adalah sebesar Rp. 236 Milyar. Kesepakatan Nilai transaksi penjualan saham adalah sebesar Rp. 213 Milyar untuk 65% saham milik Mr. W.Agustus 2011

Rumusan MasalahKewajiban Pajak yang terjadi adalah sebagai berikut : Mr. W sebagai Wajib Pajak Luar Negeri harus membayar pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% dari nilai transaksi yaitu 5% x Rp. 213 Milyar = Rp. 10,65 Milyar. Mr. W sebagai Warga Negara Papua New Guinea harus melakukan pembayaran kewajiban pajak di Papua New Guinea atas capital gain senilai 42% x (213 M 65% x 236 M) = Rp. 25,032 M. Total jumlah pajak yang harus dikeluarkan oleh Mr. W atas transaksi penjualan saham yang akan dilakukannya adalah sejumlah : Rp. 10,65 Milyar + Rp. 25,032 Milyar = Rp. 35,682 Milyar atau sebesar 16,75% dari nilai transaksi.

TAX IMPLICATIONS : 5% Final Income Tax on the transfer of shares (5% x IDR 213 B) Capital gain in Papua New Guinea (Max) (42% x (213B (65% x 236B) ) )

: 10,7 B : 25 B : 35,7 B

Total Tax ImplicationsAgustus 2011

Rumusan Masalah Total jumlah pajak yang harus dikeluarkan oleh Mr. W atas transaksi penjualan saham yang akan dilakukannya adalah sejumlah : Rp. 10,65 Milyar + Rp. 25,032 Milyar = Rp. 35,682 Milyar atau sebesar 16,75% dari nilai transaksi. Besarnya nilai kewajiban pajak yang harus ditanggung oleh Mr. W tersebut sangat memberatkan. Dalam makalah ini akan dipaparkan bagaimana cara menurunkan jumlah kewajiban pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh Mr. W tersebut dengan melalui suatu skema transaksi yang legal dan efektif.Agustus 2011

Analisa atas Transaksi Untuk melaksanakan transaksi ini, Mr Y akan mengeluarkan pembayaran pajak minimal 25 Milyar jika telah terjadi Tax Treaty antara Indonesia dengan Papua New Guinea dimana Mr Y tercatat sebagai Pembayar Pajak. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) akan mengakibatkan Pembayaran PPh Pasal 26 yaitu sebesar 5% dari nilai transaksi penjualan saham sebesar Rp 10,65 Milyar yang terjadi di Indonesia, akan diperlakukan sebagai prepaid tax di Papua New Guinea. Jika P3B tidak dapat diterapkan, maka Mr. W akan melakukan pembayaran pajak pribadi sebesar Rp 35,68 Milyar. Suatu Perencanaan Pajak yang benar-benar effektif dan sesuai dengan Hukum Perpajakan di Indonesia dan Papua New Guinea harus diterapkan untuk menurunkan jumlah pembayaran pajak yang harus dikeluarkan secara pribadi oleh Mr. W. Adapaun beberapa alternatif telah dibuat dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada dengan dampaknya seperti tertera dalam Tabel 1

Agustus 2011

Analisa atas TransaksiAlternatif TransaksiPerubahan menjadi Perusahaan Publik

Perpajakan Indonesia

Perpajakan Papua New Guinea

KeteranganMembutuhkan waktu yang cukup lama dan belum pasti bisa didaftarkan di Bursa Efek Jakarta Membutuhkan restrukturisai keuangan yang harus disetujui oleh Pembeli yang baru Secara Finansial, Mr Y belum dapat menikmati manfaat dari transaksi penjualan perusahaan

Penjualan saham hanya Jika terjadi penjualan saham, dikenakan pajak sebesar tetap akan dibebankan pajak 0,1 % dari nilai transaksi 42% dari capital gain Ada witholding tax untuk interest Pada saat pengembalian hutang, capital gain tidak ada. Pajak 42% hanya dibebankan kepada bunga yang didapatkan dari transaksi di Indonesia

Perubahan posisi saham menjadi hutang dengan restrukturisasi keuangan

Melakukan perubahan domisili Jika langsung Selama tidak dilaporkan ke pembayaran pajak. (Mr. W diinvestasikan dananya Papua New Guinea tidak akan menjadi WP di Indonesia) di Indonesia atau selama menjadi masalah dana tidak keluar dari Indonesia, pajak = 0%

Sebagai seorang Businessman yang mempunyai reputasi yang baik di Kawasan Asia Tenggara, Australia , tindakan ini cukup berbahaya. Jika terjadi investigasi oleh Pihak Berwajib, transaksi ini akan diketahui dengan cepat. Pada saat ini yang dipilih adalah merubah nature transaksi dari Penjualan Saham menjadi Penjualan Asset

Merubah Nature transaksi dari hal-hal yang menjadi objek Pajak Penghasilan, diubah menjadi Pajak Badan dimana Mr Y tidak akan kelihatan secara pribadi

Pajak disesuaikan dengan transaksi

Pajak disesuaikan dengan transaksi

Agustus 2011

Analisa atas TransaksiUntuk melaksanakan transaksi ini, Mr Y akan mengeluarkan pembayaran pajak Pelaksanaan transaksi ini untuk melakukan tax planning untuk mendapatkan saving dilakukan dalam 2 (dua) tahap utama yaitu : 1. Merubah prinsip penjualan dari Penjualan saham menjadi penjualan assets. Transaksi ini dilakukan di Indonesia dan melibatkan ketentuan Perpajakan untuk penjualan Property berupa tanah dan bangunan dan ketentuan Perpajakan atas Pertambahan Nilai. Pada dasarnya transaksi ini merubah sifat pembayaran pajak dari Pembayaran Pajak berupa Pajak Penghasilan Pasal 26 menjadi pembayaran pajak atas jual beli tanah dan bangunan serta pajak pertambahan nilai atas penjualan bangunan dan mesin. 2. Mendirikan perusahaan PT PMA baru untuk membeli assets milik PT X yang sesuai dengan keinginan dari Ultimate Buyer atau calon pembeli 65% saham milik Mr W. Untuk menghindari Pajak atas Capital Gain di Papua New Guinea, maka Mr W harus mendirikan suatu Sinco (Singaporean Company; Perusahaan Singapura) dimana Sinco tersebut harus dimiliki oleh Mr. W melalui salah satu perusahaannya di Tax Heaven Country misalnya di British Virgin Island, Labuan Malaysia, Cayman Island. Agustus 2011

Analisa atas Transaksi

Agustus 2011

Pelaksanaan Transaksi1. Transaksi Pengalihan Assets PTX berencana menjual assetsnya berupa mesin dan bangunan tanpa menjual tanah kepada PT PMA dengan asumsi harga jual mesin sebesar Rp 148 Milyar dan Penjualan Bangunan senilai Rp 18 Milyar. Asumsi yang digunakan adalah Nilai Bangunan adalah lebih besar daripada Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan Bangunan. 2. Transaksi Pengalihan Saham a. PT PMA didirikan dengan kepemilikan 25% Perusahaan atau Perorangan dari Mr. W. Sisa 75 % saham dimiliki oleh Perusahaan Singapura (Sinco). b. Perusahaan Singapura (Sinco) dimiliki 100% oleh BVI Company yang dimiliki 100% oleh Mr. W. c. BVI Company berencana menjual 100% saham di Sinco kepada Potential Buyer dengan nilai Rp 213 Milyar Rupiah.

Agustus 2011

Pelaksanaan Transaksi

Agustus 2011

Perhitungan Pajak atas Transaksia. Penjualan Mesin senilai Rp 148 Milyar dengan Book Value senilai Rp 145 Milyar akan memberikan Capital Gain senilai Rp 3 Milyar. Pajak Pendapatan Perusahaan adalah sebesar maksimum 25% dari Rp 3 Milyar atau senilai Rp 750 juta. b. Penjualan Bangunan senilai Rp 18 Milyar akan dikenakan BPHTB senilai 5% dari nilai Bangunan atau senilai Rp 900 juta, dan Pajak Pendapatan Final sebesar 5% dari nilai bangunan atau senilai Rp 900 juta. c. Penjualan Bangunan dan Mesin akan mewajibkan PT PMA untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari nilai Mesin dan Bangunan (Rp 148 + Rp 18 = Rp 164 Milyar). Jadi PPn yang akan dibayarkan adalah Rp 16,4 milyar. Nilai PPn ini dapat dimasukkan sebagai Pajak PPN masukan untuk dibukukan sebagai Prepaid Tax. PT PMA akan mendapatkan manfaat dari prepaid tax ini untuk mengurangi pembayaran pajak di masa-masa datang. d. Pajak atas penjualan Sinco yang dimiliki oleh BVI Company tidak akan menjadi obyek pajak karena tidak terjadi Capital Gain. Agustus 2011

Perhitungan Pajak atas TransaksiTax Implication in Indonesia :Sale of machine (IDR) - Selling Price : 148 B - Book Value : 145 B - Capital Gain : 3B Corporate Income Tax (3 B x 25%) Sale of Building (IDR) - Final Income Tax (5% x 18 B) on the sale of building - BPHTB (5% x 18 B) Total Tax Implications (IDR)

= 0,75 B = 0,9 B = 0,9 B = 2,55 B

VAT on sale of machine & Building (10% x (148B + 18B)) = 16,6 B (VAT input can be credited by PT. PMA as a prepaid VAT input)Agustus 2011

Perhitungan Pajak atas TransaksiTax Implication in Indonesia : Sale of machine (IDR) - Selling Price : 148 B - Book Value : 145 B - Capital Gain : 3B Corporate Income Tax (3 B x 25%) Sale of Building (IDR) - Final Income Tax (5% x 18 B) on the sale of building - BPHTB (5% x 18 B) Total Tax Implications (IDR)

= 0,75 B = 0,9 B = 0,9 B = 2,55 B

VAT on sale of machine & Building (10% x (148B + 18B)) = 16,6 B (VAT input can be credited by PT. PMA as a prepaid VAT input)Agustus 2011

KesimpulanTransaksi Penjualan Saham Perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Saham, akan memberikan implikasi pembayaran pajak yang cukup besar, bisa mencapai lebih dari 15% dari nilai tranasksi. Hal ini akan cukup memberatkan pengusaha Internasional dimana margin keuntungan semakin kecil. Tax Treaty yang meminimalkan Pajak Berganda kadang kala tidak dapat menurunkan Nilai Pembayaran Pajak, karena di beberapa negara seperti Papua New Guinea, Pajak atas Capital Gain cukup besar dibandingkan negara lain termasuk Indonesia. Dalam kasus Mr W. Untuk menjual saham PT X. Miliknya, transaksi penjualan saham yang melibatkan adanya Capital Gain dapat diubah menjadi Tranasksi Penjualan Assets dan Penjualan Saham di Luar Negeri yang sangat membantu Saving dari pembayaran pajak.

Agustus 2011

KesimpulanBerikut ini adalah rangkuman dan perbandingan yang bisa menggambarkan Saving dari pajak.No 1 2 3 4 5 5% Final Tax Capital Gain Tax in Papua PT X Corporate Income Tax Final income tax on the transfer of building Building duty of acquisition tax Total Difference * VAT on the sale of Assets (Prepaid Tax) 35,7M 33,15 M 16,6 M Description Current Scheme 10,7 M 25 M 0,75 M 0,9 M 0,9 M 2,55 M Alternative Scheme

Agustus 2011