KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat
menyusun makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam
makalah ini kami membahas mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
Makalah ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa
bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan
dan hambatan selama mengerjakan makalah ini. Oleh karena itu, kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada
makalah ini. Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk
memberikan saran serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik
konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan
makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita
sekalian.
Nanga Pinoh, November 2014
Penyusun
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTARiDAFTAR ISIiiBAB I PENDAHULUAN1A. Latar
Belakang1B. Rumusan Masalah1C. Tujuan Penulisan2BAB II
PEMBAHASAN3A. Pengertian NPWP3B. Fungsi NPWP3C. Pencantuman NPWP3D.
Pendaftaran NPWP3E. Sanksi yang berhubungan dengan NPWP5F.
Penghapusan NPWP dan persyaratannya5G. Format beserta contoh
NPWP6BAB III PENUTUP8A. Kesimpulan8B. Saran8DAFTAR PUSTAKA9
BABIPENDAHULUAN
A. Latar BelakangPeraturan perundang-undangan perpajakan yang
mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak
1 januari 1984 adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 ini
dilandasi filsafah pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang
didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga
Negara dan menempatkan kewajiban kenegaraan.Undang-Undang tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini pada perinsipnya
berlaku bagi undang-undang pajak materil.,kecuali apabila dalam
undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.Adanya system,
mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan
yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang
pajak ini dengan tetap menganut self accessment.Dengan berpegang
teguh pada perinsip kepastian hokum, keadilan, dan kesederhanaan
arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang ketentuan hukum dan
tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai
berikut:1. Meningkatkan efisinsi pemungutan pajak dalam rangka
mendukung penerimaan Negara2. Meningkatkan pelayanan, kepastian
hokum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing
dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan
usaha kecil dan menengah.3. Menyesuaikan tuntutan perkembangan
social-ekonomi serta perkembangan dibidang teknologi informasi.4.
Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.5.
Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan.6. Meningkatkan
penerapan prinsip self assessment secata accouttable dan konsisten
dan.7. Mendukung iklim usaha kea rah yang lebih kondusif dan
kompetitif.Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara dalam jangka
menengah dan panjan deiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela
dan membaikkan iklim usaha. Pda uraian berikut disampaikan hal yang
mendasari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
B. Rumusan Masalah1. Apa pengertian NPWP ?2. Apa fungsi NPWP ?3.
Bagaimana pencantuman NPWP ?4. Bagaiman cara pendaftaran NPWP ?5.
Bagaiman sanksi NPWP ?6. Bagaimana penghapusan NPWP ?7. Bagaimana
format beserta contoh NPWP ?
C. Tujuan Penulisan1. Untuk mengetahui pengertian NPWP2. Untuk
mengetahui fungsi NPWP3. Untuk mengetahui cara mencantumkan NPWP4.
Untuk mengetahui cara pendaftaran NPWP5. Untuk mengetahui sanksi
NPWP6. Untuk mengetahu cara penghapusan NPWP7. Untuk mengetahui
format beserta contoh NPWP
BAB IIPENBAHASAN
A. Pengertian NPWPNomor Pokok Wajib Pajakbiasa disingkat
denganNPWPadalahnomor yang diberikan kepadawajib pajak(WP) sebagai
sarana dalamadministrasi perpajakanyang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.
B. Fungsi NPWP Sarana dalamadministrasi perpajakan. Tanda
pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya.Dicantumkan dalam setiap dokumen
perpajakan. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan
pengawasan administrasi perpajakan.
C. Pencantuman NPWPDalam hal berhubungan dengan dokumen
perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib
Pajak yang dimilikinya.NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen
perpajakan, antara lain pada : Formulir Pajak yang dipergunakan
Wajib Pajak. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan. Dalam
hubungan dengan Instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.
D. Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP1. Berdasarkan sistem self
assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri keKantor Pelayanan
Pajak(KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.2. Kewajiban mendaftarkan
diri berlaku pula terhadapwanitakawin yang dikenakan pajak secara
terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusanhakimatau
dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan
penghasilan dan harta.3. Wajib PajakOrang PribadiPengusaha Tertentu
yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain
wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang
wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.4. Wajib
Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang
jumlahnya telah melebihiPenghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP) setahun,
wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan
berikutnya.5. WP Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat
mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.
Tata cara Pendaftaran NPWPUntuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak
(WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung
atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor
Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan
melampirkan:1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: FotokopiKartu
Tanda Pendudukbagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.2. Untuk
WP Orang Pribadi Usahawan: Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia
atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagiorang
asing; Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
dari instansi yang berwenang minimalLurahatauKepala Desa.3. Untuk
WP Badan: Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat
keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT; Fotokopi KTP
bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat
keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal
Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang
pengurus aktif; Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.4.
UntukBendaharawansebagai Pemungut/ Pemotong: Fotokopi KTP
bendaharawan; Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan.5.
UntukJoint Operationsebagai wajib pajak Pemotong/pemungut: Fotokopi
perjanjian kerja sama sebagaijoint operation; Fotokopi NPWP
masing-masing anggotajoint operation; Fotokopi KTP bagi penduduk
Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat
tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa
bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.6.
Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu
atau wanita kawin tidakpisah hartaharus melampirkan foto kopi surat
keterangan terdaftar.7. Apabila permohonan ditandatangani orang
lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.
E. Sanksi yang berhubungan dengan NPWPSebagaimana diatur dalam
Pasal 39 Undang-Undanng Nomor 28 Tahun 2007 tantang perunahan ke
tga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan hokum
dan tata cara perpajakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tdak
mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan hak tanpa
NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbilkan kerugian pada
pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara paling singakat 6
bulandan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kutang bayar.Kemungkinan dapat
terjadi Wajib Pajak atau seseorang melakukan lagi tandak pidana
dibidang perpajakan sebagai mana dimaksud dalam pasal 39
Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
adalah sebagai berikut:Setiap seorang dengan sengaja :1. Tidak
mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP.2. Tidak menyampaikan
surat pemberitahuan.3. Menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya
tidak benar.4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.5. Memperhatikan
pembukuan, pencatatan, atau dikumen lain yang palsu atau
dipalsukan.6. Tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak
memperlihatkan catatan atau dokumen lainnya.7. Tidak menyetorkan
pajak yang telah dipotong.Sebagai konsekwensinya terhadap wajib
pajak tersebut dikenakan sanksi pidana 2 kali lipat, apabila
pengulangan pembuatannya sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak
selesainnya menjalani pidana penjara yangdijatuhkan. Pengenaan
sanksi yang lebih berat lagi dimaksudkan untuk mencegah terjadinnya
opengulangan tindak pidana di bidang perpajakan.Setiap orang yang
dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau
menggunakan tanpa hak PengukuhanPengusaha Kena Pajak, sehingga
dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana denganpidana
penjarapaling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
F. Penghapusan NPWP dan Persyaratannya1. WP meninggal dunia dan
tidak meninggalkanwarisan, disyaratkan adanya fotokopiakte
kematianatau laporan kematian dari instansi yang berwenang;2.
Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan, disyaratkan adanyasurat nikah/akte perkawinan dari
catatan sipil;3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan
sebagaiSubjek Pajak. Apabila sudah selesai dibagi, disyaratkan
adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh
para ahli waris;4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi,
disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat
keterangan dari instansi yang berwenang;5. Bentuk Usaha Tetap(BUT)
yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT,
disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang
mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat
digolongkan sebagai WP;6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak
memenuhi syarat lagi sebagai WP.
G. Format beserta Contoh NPWPNPWP terdiri dari 15 digit , yaitu
Sembilan digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan enam digit
berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.Formatnya adalah
sebagai berikut: XX. XXX. XXX. X-XXX. XXXNomor Pokok Wajib Pajak
terdiri dari 15 digit dengan penjelasan sebagai berikut :Dua digit
pertama menunjukkan jeniswajib pajak,Antara lain : kode 01, 02, 21,
31 adalah menunjukan Wajib Pajak Badan kode 00, 20 adalah
menunjukan Wajib Pajak Bendahara kode 04, 05, 06, 07, 08, 24, 25,
26, 31, 34 , 35, 36, 47, 48,49, 57, 58, 67, 67, 77, 78, 79, 87, 88,
89, 97 adalah menunjukan Wajib Pajak Orang PribadiTujuh digit
selanjutnya menunjukkan nomor tertentu yang dikeluarkan oleh kantor
pajak.Tiga digit selanjutnya menunjukan kode Kantor Pelayanan Pajak
contoh 521 untuk KPP Pratama PurwokertoTiga digit berikutnya
menunjukan kode cabang contoh 001 berarti cabang pertama, 000
berarti sebagai wajib pajak pusatContoh : 01. 123. 456. 7
-521.000Artinya : Wajib Pajak Badan pusat di KPP Pratama
PurwokertoNomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada
setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.
Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga
ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi
perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib
Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang
dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri
untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
BAB IIIPENUTUP
A. KesimpulanNPWP merupakan suatu yang harus dimiliki oleh
orang/badan yang tergolong wajib pajak. Hal tersebut telah diatu
padaPersyaratan untuk memperoleh NPWP diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak PER-160/PJ./2007 Tentang Jangka Waktu
Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jadi dalam peraturan
ini mengatur mengenai NPWP dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(PKP).
B. SaranKeberadaan NPWP sangat penting untuk masyarakat
Indonesia yang sudah tergolong wajib pajak. Namun, peranan tersebut
tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat dan upaya pemerintah
untuk mensosialisasikan akan pentingnya NPWP.Untuk itu, dperlukan
sosialisasi yang maksimal dari pemerintah dan Direktoral Jenderal
Pajak agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Disisi lain,
prosedur untuk mendapatkan NPWP jangan dipersulit sehingga
masyarakat tidak mengabaikan kewajibannya.
DAFTAR PUSTAKA
http://yana-anggraini.blogspot.com/2013/06/npwp-nomor-pokok-wajib-pajak.htmlhttp://adiboga.blogspot.com/2013/02/makalah-npwp-nomor-penghasilan-wajib.html