1. Tax Planning atas struktur inbound investmentPengertian Tax
PlanningPerencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat
dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manjemen perpajakan
usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencaan
pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan
pelanggaran konstitusi atau Udang-Undang Perpajakan yang
berlaku.Tax Planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh
wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna menmdapat
pengeluaran (beban) pajak yang minimal. secara teoritis, tax
planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang
wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving)
melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara
sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).Dalam
sudut pandang perencanaan pajak, tax avoidance yang dilakukan oleh
wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa
ditetapkan pengenaan pajak. pengertian dari tax avoidance adalah
upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional (international
tax glossary, 2005).Menurut Gunawan, yang dikutip oleh Lumbantoruan
(Lumbantoruan : 1996:485), tax planning merupakan upaya legal yang
bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena
penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang
tidak diatur (loopholes). Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh
misalnya, mengambil ketentuan yang sebesar-besarnya dari ketentuan
mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang
diperkenankan. Pada umumnya tax planning adalah untuk meminimumkan
kewajiban pajak. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan
cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan
mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang
diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang
dikecualikan sebagai obyek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat
3.Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi
administrasi maupun sanksi pidana. Tetapi kedua sanksi itu
merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui
tax planning yang baik. Maka dalam rangka optimalisasi alokasi
sumber dana manajemen akan dilakukan perencanaan pembayaran yang
tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan
tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang
merupakan pemborosan dana).Perencanaan pajak selalu dimulai dengan
meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak.
Kalau terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau
dikurangin jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak
yang dimaksud dapat ditunda pembayaran dan lain sebagainya. Akhir
dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak. Tentu lebih
menguntungkan jika perusahaan membayar pajak pada saat terakhir
dari pada penyetoran dilakukan jauh sebelumnya.Jenis-jenis Tax
PlanningTax planning dibagi menjadi dua:1) Tax planning domestic
nasional (national tax planning)National tax planning hanya
memperhatikan Undang-Undang Domestik, pemilihan atas dilaksanakan
atau tidak suatu transaksi dalam national tax planning bergantung
pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari/mengurangi
pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus
dilaksanakan sesuai dengan hokum pajak yang ada, misalnya akan
terkena tarif pajak khusus final atau tidak?.2) International tax
planningInternational tax planning selain memperhatikan
Undang-Undang Domestik, juga harus memperhatikan undang-undang atau
perjanjian pajak (tax treaty) dari negara-negara yang
terlibat.Penerapan Tax PlanningSebelum menerapkan tax planning pada
suatu perusahaan harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu
melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan
perusahaan serta mencari kelemehan sehingga dapat ditentukan
strategi perencanaan perpajakan yang tepat dilaksanakan.Manajemen
Perpajakan yang Ekonomis, Efisiensi, dan EfektifUntuk dapat
meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik
yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang
melanggar peraturan perpajakan (unlawful), seperti tax avoidance
dan tax evasion.Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan
meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak
perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak,
apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau
dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak
tersebut dapat ditunda.Pada dasarnya, perencanaan pajak harus
memenuhi syarat-syarat berikut:(1) tidak melanggar ketentuan
perpajakan,(2) secara bisnis dapat diterima, dan(3) bukti-bukti
pendukungnya memadai.Pengaruh Pajak terhadap PerusahaanPajak
merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah.
Secara administrative pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi
pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan
atas masuknya sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak
langsung dikeluarkan terhadap keluarnya sumber daya seperti untuk
konsumsi atau barang dan jasa.Beban pajak langsung umumnya
ditanggung oleh orang atau badan yang memperoleh penghasilan,
sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh konsumen atau
masyarakat. Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap
penghasilan dianggap sebagai biaya/beban dalam menjalankan atau
melakukan kegiatan usaha. Pajak sebagai biaya akan mempengaruhi
besarnya laba yang diterima maupun yang akan dikembalikan kepada
pemegang saham. Jadi pada dasarnya secara ekonomis pajak merupakan
unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau
diinvestasikan kembali oleh perusahaan.Dalam praktek bisnis umumnya
pengusaha mengidentifikasikan pembayaran pajak sebagai beban.
Sehingga pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran
pajak tersebut, untuk mengoptimalkan besarnya laba.Dalam
meningkatkan efisiensi dan daya saing maka pengusaha wajib menekan
biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar
pajak, karena merupakan biaya yang menurunkan laba sesudah pajak.
Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat
dilakukan melalui Manajemen Pajak.Secara umum manajemen pajak dapat
didefinisikan sebagai berikut :Manajemen pajak adalah sarana untuk
memenuhi kewajiban perpajakan yang benar tetapi jumlah pajak yang
dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh lana dan
likuiditas yang diharapkan.Tujuan manajemen pajak adalah:a.
Menerapkan peraturan perpajakan secara benarb. Usaha efisiensi
untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya.Tujuan manajemen
pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang
terdiri dari :Perencanaan pajak (tax planning)Perencanaan pajak
adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini,
dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan
perpajakan, dengan maksud dapat menyeleksi jenis tindakan
penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan
perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan
kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan
peraturan-peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan dari
pembuat undang-undang. Maka tax planning disini sama dengan tax
avoidance karena secara hakekat ekonomis kedua-duanya berusaha
untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak
merupakan beban pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan
kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.Tax
avoidance adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai
ketentuan perpajakan. Tax avoidance dapat terjadi didalam bunyi
ketentuan atau tertulis dalam undang-undang dan berada dalam jiwa
dari undang-undang atau dapat juga terdapat dalam bunyi ketentuan
undang-undang.Aspek Formal dan Administrative Perencanaan
PajakKewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang
perpajakan. Oleh karena itu ketidakpatuhan terhadap undang-undang
dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrative maupun sanksi
pidana. Sanksi administrative maupun pidana merupakan pembrorosan
sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui suatu perencanaan
pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan
kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap
peraturan perpajakan. Selanjutnya selaras dengan pengelompokkan
hukum pajak, aspek formal administrasi maupun aspek materiel perlu
dimengerti dan dipahami untuk dapat mengeliminir sanksi
administrasi maupun sanksi pidana.Pungutan pajak oleh Ditjen Pajak
adalah UU KUP, UU PPh, UU PPN/PPnBM, PBB, Bea materai, dan Bea
Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dimana UU pajak
tersebut diatur lebih lanjut dalam PP, KepPres, KMK, SK, serta SE
Ditjen Pajak.Aspek administrasi dari kewajiban perpajakan meliputi
kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP/NPPKP.
Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, membayar pajak,
menyampaikan SPT, disamping memotong atau memungut pajak. Kewajiban
perpajakan berakhir pada saat pelunasan pajak oleh WP.Dalam sistem
perpajakan selalu dipisahkan antara assessment dan payment.
Assessment yang berlaku saat ini adalah self assessment dengan
kewajiban menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan
sendiri. Sedangkan sistem pembayaran yang berlaku dapat dilakukan
sendiri oleh WP maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga
(withholding system).Pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pembayaran
pajak harus direncanakan secara baik supaya jangan sampai terjadi
pemborosan. Penyediaan dana harus direncanakan dengan baik supaya
pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang
ditentukan. Disamping pembayaran pajak masih ada kewajiban
pelaporan yang juga harus direncanakan supaya dapat selesai dan
dilaporkan tepat pada waktunya.Aspek Material dalam Perencanaan
PajakPajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa
keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah
objek pajak, maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana,
maka manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih karena
dapat mengurangi optimalisasi sumber daya dan tidak kurang supaya
tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana.
Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.
Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari
rekayasa negatif.Penghindaran Sanksi PajakPembayaran sanksi
perpajakan yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan
sumber daya perusahaan. Penghindaran terhadap pemborosan tersebut
merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan kea rah yang
lebih produktif dan efisien sehinggaa meminimalisasi pemborosan
tersebut dan dapat memkasimalkan kinerja dengan benar, selain harus
kerja dnegan keras dan cermat.Sanksi administrasi tersebut dapat
berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat
berupa pidana penjara maupun denda financial.Walaupun perusahaan
telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, tetapi kalau
ternyata motivasi rekayasa tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan
perpajakan, administrasi perpajakan (fieus) dapat menganggap bahwa
WP kurang patuh dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus
diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (tax planning):a. Tidak
melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan. Bila suatu
perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan
perpajakan buat WP merupakan resiko yang sangat berbahaya dan
mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.b. Secara bisnis
perencanaan pajak masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh
perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Maka
perencanaan pajak yang tidak masuk akan akan memperlemah
perencanaan itu sendiri.c. Bukti-bukti pendukungnya yang
memadai.Pelaksanaan kewajiban perpajakanApabila pada tahap
perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan
dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah
selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun
materiel. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban
perpajakannya telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan. Dan
jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku
maka praktek tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen
pajak.Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu
dikuasai dan dilaksanakan yaitu :a. Memahami ketentuan dan
peraturan perpajakanDengan mempelajari peraturan perpajakan seperti
UU, PP, Keppres, KMK, SK, dan SE DitJen Pajak, kita dapat
mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat
beban pajakb. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi
syaratPembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam
menyajikan informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam
bentuk LK dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak
(UU KUP pasal 28).Pengendalian pajak (tax control)Pengendalian
pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah
dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah
memenuhi persyaratan formal maupun materil. Dalam pengendalian
pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab
itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam
strategi penghematan pajak, misalnya pembayaran pajak dilakukan
saat akhir tentu lebih menguntungkan dibandingkan membayar lebih
awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah
membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.
2. Perpajakan industri tertentu Badan usaha yang bergerak dalam
bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja,
industri otomotif, dan industri farmasi melalui Peraturan Menteri
Kuangan No. 244/PMK.011/2012 ditetapkan sebagai pemungut Pajak
pasal 22 UU PPh.Pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil
produksi industri tertentu tersebut dilakukan pada saat penjualan
kepada distributornya didalam negeri.
Besarnya pungutan PPh pasal 22 tersebut ditetapkan antara
lain:1. Industri semen ; 0,25 % dari DPP PPN penjualan semua jenis
semen2. Industri kertas ; 0,1 % dari DPP PPN penjualan kertas3.
Industri baja ; 0,3% dari DPP PPN penjualan baja4. Industri
otomotif ; 0,45% dari DPP PPN penjualan kendaraan bermotor roda dua
atau lebih5. Industri farmasi ; 0,3% dari DPP PPN penjualan semua
jenis obatDalam melakukan pemungutan PPh pasal 22, pemungut wajib
menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3 yang
peruntukannya adalah sebagai berikut;1. lembar kesatu untuk wajib
pajak yang dipungut2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan
SPT masa PPh 22 ke KPP tempat terdaftarnya pemungut.3. lembar
ketiga untuk arsip wajib pajak pemungut.Hasil pemungutan PPh pasal
22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu tersebut
disetorkan ke Kas negara melalui Bank persepsi yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan atau melaui kantor pos dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya.
Dan melaporkan hasil pungutannya dengan menggunakan SPT masa ke KPP
tempat pemungut terdaftar paling lambat tanggal 20 masa pajak
berikutnya. Sedangkan bagi distributor dalam negeri yang dipungut
dapat memperihungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam
tahun berjalan (kredit pajak dalam negeri).
PengertianPajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang
dipungut oleh:1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau
lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan
dengan pembayaran atas penyerahan barang;2. Badan-badan tertentu,
baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di
bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.3. Wajib Pajak
Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat
mewah.Pemungut dan Objek PPh Pasal 221. Bank Devisa dan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;2. Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah
yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;3. BUMN/BUMD yang
melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja
negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan
tersebut pada angka 4;4. Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola
Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi
Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda
Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank
BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik
dari APBN maupun dari non APBN;5. Badan usaha yang bergerak dalam
bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri
baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam
negeri;6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan
pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.7.
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,
perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri
atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.8. Wajib Pajak Badan
yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.Tarif
PPh Pasal 221. Atas impor :a. yang menggunakan Angka Pengenal
Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;b. yang
tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai
impor;c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari
harga jual lelang.2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh
DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD (Lihat Pemungut dan Objek PPh
Pasal 22 butir 2,3, dan 4) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari
harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.3. Atas
penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak,
yaitu:3. Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)3. Semen = 0.25% x
DPP PPN (Tidak Final)3. Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)3.
Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)1. Atas penjualan hasil
produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan
bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai
berikut:Catatan:Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen,
bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final1. Atas
pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari
pedagang pengumpul (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 7)
ditetapkan sebesar 2,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN.1.
Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang
menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar
0,5% (setengah persen) dari nilai impor.1. Atas Penjualan7. Pesawat
udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,007.
Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Rp10.000.000.000,007. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau
harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 dan luas
bangunan lebih dari 500 m2.7. Apartemen, kondominium,dan sejenisnya
dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00
dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.7. Kendaraan bermotor roda
empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep,
sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus
dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000
cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.1.
Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh
Pasal 22Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 221. Impor barang dan
atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat
Keterangan Bebas (SKB).2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea
Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.3.
Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk
diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.4. Pembayaran
atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang
jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.5. Pembayaran untuk
pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM,
benda-benda pos.6. Emas batangan yang akan di proses untuk
menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor,
dinyatakan dengan SKB.7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman
Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.8. Impor kembali
(re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah
diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang
memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh
Bulog.
Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 221. Atas impor
barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea
Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka
PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen
Pemberitahuan Impor Barang (PIB);2. Atas pembelian barang (Lihat
Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4 ) terutang dan
dipungut pada saat pembayaran;3. Atas penjualan hasil produksi
(Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5) terutang dan
dipungut pada saat penjualan;4. Atas penjualan hasil produksi
(Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 6) dipungut pada saat
penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order);5.
Atas pembelian bahan-bahan (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 7) terutang dan dipungut pada saat pembelian.Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 221. PPh Pasal 22
atas impor barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 1)
disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran
Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang
yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke bank devisa, atau bank
persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam
jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan
ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas
waktu penyetoran pajak berakhir.2. PPh Pasal 22 atas impor harus
dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal
Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus
dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak
berakhir.3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan
Objek PPh Pasal 22 butir 2) disetor oleh pemungut atas nama dan
NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos pada hari
yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.
Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :a. lembar
pertama untuk pembeli;b. lembar kedua sebagai lampiran laporan
bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;c. lembar ketiga untuk arsip
Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling
lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir.4. PPh
Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal
22 butir 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak
penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10
sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dilaporkan
ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.5. PPh
Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal
22 butir 4 ) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak
penjual ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP
dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari
setelah masa pajak berakhir.6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil
produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 5, dan 7 )
dan hasil penjualan barang sangat mewah (Lihat Pemungut dan Objek
PPh Pasal 22 butir 8) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak
ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut
menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari
setelah masa pajak berakhir.7. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil
produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 6) disetor
oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal
10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut
wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:7.
lembar pertama untuk pembeli;7. lembar kedua sebagai lampiran
laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;7. lembar ketiga
untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.Pelaporan dilakukan
dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20
(dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.Dalam hal jatuh tempo
penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22 bertepatan
dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja
berikutnya.
CONTOH PERHITUNGAN :CONTOH 1---Menghitung PPh pasal 22 atas
impor barangPT Pasaribu Motors mengimpor barang dari Korea. PT
Pasaribu Motors adalah importir mobil yang telah memiliki Angka
Pengenal Impor. PT KIA mengimpor unit 50 mobil, dengan harga faktur
$ 10.000 per unit. Biaya asuransi dan biaya angkut yang berkaitan
dengan impor mobil tersebut masing-masing adalah 2% dan 3%. Bea
masuk yang dibayar oleh PT KIA Motors sebesar 5% dari CIF dan bea
masuk tambahan sebesar 20% dari CIF. Kurs pada saat itu ditetapkan
oleh Menteri Keuangan sebesar $1 = Rp 9.000. Berapa PPh pasal 22
yang harus dibayar?Harga faktur : 50 unit x $10.000 $500.000Biaya
asuransi(2%)$ 10.000Biaya angkut(3%)$ 15.000 --------------CIF
$525.000Bea masuk: 5% x $525.000 $ 26.250Bea masuk tambahan:20% x
$525.000 $105.000 -------------Nilai Impor $ 656.250
Nilai Impor dalam rupiah:$656.250 x Rp 9.000 = Rp
5.906.250.000,-PPh 22 yang harus dipungut (memiliki API)2,5% x Rp
5.906.250.000 = Rp 147.656.250,-
CONTOH 2---Menghitung PPh Pasal 22 ataspembelian barang oleh
bendahara Instansi PemerintahanPada tanggal 1 April 2011, Dinas
Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta Membeli mebel dan
peralatan kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai RP
220.000.000,- ( termasuk PPn 10% )PPh Pasal 22 yang dipungut oleh
Bendahara Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta dihitung
sebagai berikut:DPP : ( 100 : 110 ) X Rp 220.000.000,-Rp
200.000.000,-PPh Pasal 22 : ( 1,5% X Rp 200.000.000,- )Rp
3.000.000,-
CONTOH 3---Menghitung PPh Pasal 22 atas Pembayaran Olehbendahara
pengeluaranBendahara pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten
Sleman pada tanggal 10 juli 2011 membayarsejumlah Rp 7.150.000,- (
termasuk PPN ). Pembayaran dilakukan menggunakan uang
persediaan.PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Dinas Pertanian Kab. Sleman dihitung sebagai berikut:DPP : ( 100 :
110 ) X Rp 7.150.000,-Rp 6.500.000,-PPh Pasal 22 : 1,5% X Rp
6.500.000,-Rp 97.500,-
CONTOH 4---Menghitung PPh Pasal 22 atas pembayaran dengan
mekanisme langsung oleh Kuasa Pengguna AnggranPada tanggal 20 Juli
2011, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Selaman membeli alat berat senilai
Rp 962.500.000,- ( termasuk PPN ) dari PT Nagata. Sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut, untuk pembelian senilai
di atas Rp 100.000.000,- dilakukan dengan cara mekanisme langsung
yaitu pembayaran dilakukan oleh bendahara umum daerah dalam hal ini
DPPKD Kab sleman langsung kepada PT Nagata.PPh pasal 22 dihitung
sebagai berikut:DPP atau harga di luar PPN adalah:( 100 : 110 ) X
Rp 962.500.000Rp 875.000.000,-PPh Pasal 22 yang dipungut oleh DPPKD
Kab. Sleman:1,5% X Rp 875.00.000,-Rp 13.125.000,-
CONTOH 5---Menghitung PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi
industri tertentua. PT Indah Kiat Paper dalam bulan Mei 2011
menjual beberapa jenis kertas hasil produksinya dengan total harga
sebesar Rp 88.000.000,- kepada Penerbit Perdana Putra di
Yogyakarta. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.
( 100 ; 110 ) X Rp 88.000.000,-Rp 80.000.000,-PPh Pasal 22 yang
dipungut oleh PT Indah Kiat Paper adalah:0,10% X Rp 80.000.000,-RP
80.000,-b. PT Semen Gresik dalam bulan Juni 2011 menjual hasil
produksinya senilai Rp 165.000.000,- kepada Pt Karya Jaya. Harga
tersebut termasuk PPN.Besarnya DPP PPN adalah:( 100 : 110 ) X Rp
165.000.000Rp 150.000.000,-PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Semen
Gresik adalah:0,25% X Rp 150.000.000,-Rp 375.000,-c. PT Baja
Perkasa merupakan produsen baja, pada bulan juli 2011 menjual hasil
produksinya kepada PT Adi Karya senilai Rp 825.000.000,- (termasuk
PPN).Besarnya DPP PPN adalah:( 100 : 110 ) X Rp 825.000.000,-Rp
750.000.000,-PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT Baja Perkasa
adalah:0,3% X Rp 750.000.000,-Rp 2.250.000,-
CONTOH 6---Menghitung PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi
oleh produse atas importer bahan bakar dan pelumasPT Pertamina
adalah produsen dan importer bahan bakar minyak,gas,dan pelumas .
Pada bulan agustus 2011 melakukan penyerahan sebagai berikut ;
a. Penyerahan bahan bakar minyak senilai Rp.816.000.000,00
kepada SPBU Pertaminab. Penyerahan bahan bakar minyak senilai
Rp.523.000.000,00 kepada Non SPBUc. Penyerahan bahan bakar gas
senilai Rp.179.800.000,00 kepada Blue Gas Distributord. Penyerahan
pelumas senilai Rp.278.900.000,00 kepada PT Oli
Catatan : setiap harga tersebut tidak termasuk PPN.Besarnya PPh
Pasal 22 yang dipungut oleh PT Pertamina atas penyerahan tersebut
adalah :a. Atas penyerahan bahan bakar minyak kepada SPBU :0,25% X
Rp 816.000.000,00Rp. 2.040.000,00b. Atas penyerahan bahan bakar
minyak kepada Non SPBU :0,3% X Rp 523.000.000,00Rp. 1.569.000,00c.
Atas penyerahan bahan bakar gas kepada Blue Gas Distributor:0,3% X
Rp 179.800.000,00Rp. 539.000,00d. Atas penyerahan pelumas kepada PT
Oli :0,3% X Rp.278.900.000,00Rp. 836.700,00
CONTOH 7---Menghitung PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan
untuk industri atau ekspor oleh badan usaha sektor tertentu.PT Dua
Saudara merupakan perusahaan yang pengolahan hasil-hasil pertanian.
Pada bulan Juli 2011, membeli bahan-bahan untuk keperluan industri
tersebut dari UD Petani sebagai pedagang pengumpul . Nilai
pembelian sebesar Rp.326.000.000,00
Besarnya PPh Pasal 22 atas pembelian tersebut adalah :0,25% X
Rp326.000.000,00Rp.815.000,00
3. Pajak Daerah Menurut Tony Marsyahrul (2004:5) :Pajak daerah
adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik
pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di
pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah
(APBD).Menurut Mardiasmo, (2002:5) : Pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai
penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Jenis-Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000
jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut :Pajak Daerah
Kabupaten/Kota menurut UU 34/2000 terdiri daria) Pajak Hotel.b)
Pajak Restoranc) Pajak Hiburand) Pajak Reklamee) Pajak Penerangan
Jalanf) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan Cg) Pajak
ParkirContoh peraturan pajak daerah adalah di kabupaten Musi
banyuasin.Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan
beberapa peraturan daerah sebagai berikut : Peraturan Daerah No. 26
Tahun 2002 tentang Pajak Hotel Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002
tentang Pajak Reklame Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2002 tentang
Pajak Hiburan Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2002 tentang Pajak
RestoranKarakteristik Pajak Daerah1. Pajak HotelMenurut peraturan
daerah No. 26 tentang Pajak Hotel (2002:1) : pajak hotel di sebut
pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel.Hotel
adalah : Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya
dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang
mengatur,di kelolah dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk
pertokoan dan perkantoran.Pengusaha hotel ialah : Perorangan atau
badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya
sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.Objek pajak adalah : Setiap pelayanan yang disediakan
dengan pembayaran di hotel, Objek pajak berupa1) :Fasilitas
penginapan seperti gubuk pariwisata (cottage), Hotel,wisma,losmen
dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15
atau lebih menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.2)
Pelayanan penunjang antara lain : Telepon, faksimilie, teleks, foto
copy, layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya
disediakan atau dikelolah hotel3) Fasilitas Olahraga dan
hiburanSubjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah
: Pengusaha hotel. Dasar pengenaan adalah : Jumlah pembayaran yang
dilakukan kepada hotel dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, Masa
pajak I (satu) bulan takwim, jangka waktu lamanya pajak terutang
dalam masa pajak pada saat pelayanan di hotel.2. Pajak
RestoranMenurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran
(2002:1) : pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan
daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah :
Tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan
dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.Objek
Pajak yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di
restoran. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran atas pelayanan restoran, Wajib pajak rastoran yaitu
Pengusaha restoran dan tarif pajak di tetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen).3. Pajak HiburanMenurut Peraturan Daerah No.28 tentang
Pajak Hiburan (2002:1) : Pajak Hiburan atau di sebut pajak adalah
pajak hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin. Hiburan ialah semua
jenis pertunjukan permainan dengan nama dan bentuk apapun yang di
tonton atau di nikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran di
Kabupaten Musi Banyuasin.Objek Pajak Semua Penyelenggaraan Hiburan
berupa :1) .Penyelenggara pertunjukan film di bioskop dengan tarif
pajak sebesar 31%2) .Pertunjukan kesenian tradisional, Pertunjukan
sirkus, Pemeran seni, Pameran busana dengan tarif pajak 10%.3)
Pergelaran Musik dan tarif ditetapkan sebesar 15%4) Karaoke
ditetapkan sebesar 20%5) Permainan Bilyar ditetapkan sebesar 20%6)
Pertandingan Olahraga ditetapkan sabesar 10%Subjek pajak hiburan
orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan,
Wajib pakak hiburan orang pribadi atau badan penyelenggara
hiburan4. Pajak ReklameMenurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak
Reklame (2002:1) : Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak
adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu
benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya
untuk tujuan komersial di pergunakan untuk
memperkenalkan,mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau
orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum
kecuali yang di lakukan oleh pemerintah.Objek Pajak ialah
penyelenggara reklame seperti :1) Reklame Kain2) Reklame Melekat,
Stiker3) Reklame Berjalan termasuk pajak kendaraan4) Reklame
Udara5) Reklame Suara6) Reklame Film/Slide7) Reklame PeragaanSubjek
Pajak Reklame adalah : Orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan atau memesan reklame.Tarif pajak ditetapkan
sebesar 25%. Landasan Hukum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah1)
Dasar HukumUndang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (2) : Segala
Pajak Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang.Dasar hukum
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : Undang-Undang
No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.34 Tahun
2000.Tata Cara Pemungutan Pajak DaerahPedoman tata cara pemungutan
pajak daerah diatur Keputusan Menteri Dalam Negeri No.170 Tahun
1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 Tentang
Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.Sistem Dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerahv Pendaftaran Dan PendataanA.Kegiatan
pendaftaran dan pendataan untuk wajib pajak baru dengan cara
penetapan kepala daerah (Official Assessment) terdiri daria)
Pendaftaranb) Pendataanc) Formulir / kartu dan daftarA 1.Kegiatan
Pendaftaran Dengan Cara Dibayar Sendiri (Self Assesment) terdiri
daria) Menyiapkan formulir pendaftaranb) Menyerahkan formulir
pendaftaran kepada wajib pakak setelah dicatat dalam daftar
formulir pendaftaran.c) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir
pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak dan atau yang diberi
kuasad) Formulir / kartu dan daftar.A 2.Kegiatan pendataan dengan
cara dibayar sendiri (Self Assesment) untuk wajib pajak yang sudah
memiliki NPWPD terdiri daria) Menyerahkan formulir pendataanb)
Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang
telah di isi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasac) Mencatat
data pajak daerah dalam kartu data ke dalam daftar SPTPD (Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib pajak self assessment.d) Formulir
dan daftar SPTPD.v Penetapan B 1.Kegiatan penetapan dengan cara di
bayar sendiri (self assesment) terdiriDaria) Setelah wajib pajak
membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD dicatat dalam kartu
data.b) Membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan
hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Dengan cara menghitung
jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan
dalam kartu datac) Jika pajak terutang kurang atau tidak dibayar
maka di terbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar
(SKPDKB)d) jika tidak terdapat selisih antara kurang dan kredit,
Maka diterbitkan surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN)e) Jika
terdapat tambahan objek pajak yang sama selesai akibat di
temukannya data baru, Maka diterbitkan surat ketetapan pajak daerah
kurang bayar tambahan (SKPDKBT)f) Jika terdapat kelebihan
pembayaran pajak terutang, Maka di terbitkan surat ketetapan pajak
daerah lebih bayar (SKPDLB)g) Setelah pembuatan nota perhitungan
pajak selesai, Selanjutnya menyerahkan kembali kartu data kepada
unit kerja pendataan.h) Menerbitkan daftar
SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,dan SKPDN atas dasar surat etetapan pajak
daerah tersebuti) Surat ketetapan ditandatangani oleh kepalah unit
kerja penetapan.j) Menyerahkan copy daftar surat ketetapan di atas
kepala unit kerja penagihan,unit kerja perencanaan dan pengendalian
operasional.k) Menyerahka kepada wajib pajak berupa SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN kemudian wajib pajak menandatangani masing-masing
tanda terima dan mengembalikannya.l) Jumlah pajak terutang dalam
SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%
dari pokok pajak.m) Apabila SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN yang direrbitkan
tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari
sejak SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN diterima, Dapat memberikan sanksi
administrasi berupa bunga 2% tiap bulan dengan menerbitkan STPD
(surat tagihan pajak daerah).v Formulir dan daftar / bukua)
Formulir kartu datab) Daftar surat ketetapan .Kegiatan Penyetorana)
Kegitan penyetoran melalui bendaharawan khusus penerima (BKP)
terdiri daria) BKP menerima setoran disertai surat ketetapan pajak
daerah dengan media SSPD (Surat Setoran Pajak daerah)b) .Setelah
SSPD tersebut di cap, Aslinya disertai SKPD dikembalikan ke wajib
pajak yang bersangkutanc) .Berdasarkan SSPD yang telah di cap,
Dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis
melalui BKP dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.d) BKP
menyetor uang ke kas daerah secara harian yang disertai bukti
setoran Bank.e) BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan laporan
realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang di tandatangani oleh
Kepala Dinas Pendapatan Daerah.f) mendistribusikanb) Kegiatan
Penyetoran Melalui Kas Daerah terdiri daria) Kas daerah menerima
uang dari wajib pajak disertai dengan media surat ketetapan dan
media penyetoran SSPD dan bukti setoran Bankb) Selanjutnya setelah
SSPD ditandatangani dan di cap oleh pejabat kas daerah, Maka lembar
pertama dari SSPD dan bukti setoran Bank diserahkan kembali ke
wajib pajakc) 2 (Dua) lembar tembusan SSPD diberikan oleh kas
daerah ke BKP Dipenda yang dilampiri bukti setoran Bankd) BKP
setelah menerima media penyetoran yang di cap oleh kas daerah
dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis
melalui kas daerah dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umume)
.BKP secara periodikal (bulanan) membuat laporan realisasi
penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kadipendaf)
Mendistribusikan Angsuran Dan Penundaan Pembayaran1. Angsuran
pembayaran2. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari Menerima surat
per mohonan angsuran dari wajib pajak Mengadakan penelitian untuk
di jadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran oleh
kadipenda Membuat surat perjanjian angsuran / penolakan angsuran
ditandatangani oleh kadipenda dan apabila permohonan di setujui
selanjutnya dibuatkan daftar perjanjian angsuran. Menyerahkan surat
perjanjian angsuran / penolakan angsuran kepada wajib pajak dan
daftar surat perjanjian angsuran kepada unit lain-lain yang
terkait.1. Formulir Dan Buku / Daftar Formulir SSPD Buku / Daftar
Buku registrasi permohonan angsuran Daftar surat perjanjian
angsuran1. Kegiatan Penundaan pembayaran2. Kegiatan yang
dilaksanakan Dipenda melalui unit kerja penetapan menerima surat
permohonan penundaan pembayaran oleh Kadipenda. Mengadakan
penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan
penundaan pembayaran oleh Kadipenda. Membuat surat persetujaun
penundaan pembayaran / penolakan penundaan pembayaran yang
ditandatangani oleh Kadipenda apabila permohonan di setujui
dibuatkan sistem persetujuan penundaan Menyerahkan surat
persetujuan penundaan pembayaran kepada wajib pajak dan daftar
persetujuan penundaan kepada unit-unit yang te rkait.1. Formulir
Dan Buku / Daftar Formulir surat permohonan penundaan pembayaran
Buku / Daftar1. Buku registrasi2. Daftar persetujuan penundaan
pembayaran3. Pelaporan4. Kegiatan yang dilaksanakan Membuat daftar
penetapan, Penerimaan dan tunggakan Membuat daftar tunggakan per
wajib pajak Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah
Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah pada
Kadipenda Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli
daerah kapada kepala Unit kerja pengelolaan pendapatan daerah
lainnya dan perencanaan, Pengendalian operasional Membuat daftar
realisasi setoran masa pada akhir periode Mengajukan daftar
realisasi setoran masa (Self Assessment) Menyerahkan daftar
realisasi setoran masa (Self Assessment)1. Penagihan2. Penagihan
dengan surat teguran3. Penagihan dengan surat paksa4. Penagihan
dengan surat perintah melaksanakan penyitaan5. Pengumuman lelang
dan pelaksanaan lelang6. Pencabutan penyitaan dan pengumuman
lelang7. kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan
seketika dansekaligus (SPPS dan S)1. Kegiatan Pembetulan,
Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi Tahapan Kegiatana) Menerima surat permohonan
pembetulan pembatalan, Pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dari wajib pajakb) Meneliti
kelengkapan permohonan pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
wajib pajak setelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan
pemeriksaan, Dibuat laporan hasil penelitian. Formulir Dan Buku
Yang Diperlukan Tahapan Kegiatana) Menerima surat permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Melakukan pemeriksaan dan
membuat laporan pemeriksaan ditandatangani oleh petugas dari wajib
pajak.b) Mencatat ke kartu data selanjutnya diserahkan kapada unit
kerja penghitungan untuk dilakukan penghitungan penetapan kelebihan
pembayaran pajak.c) Memperhitungkan dengan hutang / tunggakan pajak
yang laind) Setelah perhitungan dengan hutang pajak yang lain
ternyata kelebihan pembayaran pajak kurang / sama dengan hutang
pajak lainnya tersebut maka wajib pajak menerima bukti
pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran / kompensasi dengan pajak
terutang dimaksud, Karenanya SKPDLB tidak diterbitkan.e) Apabila
hutang pajak di perhitungkan di kompensasi dengan kelebihan
pembayaran pajak ternyata lebih, Maka wajib pajak akan menerima
bukti pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran / kompensasi dari
SKPDLB harus di terbitkanf) Setelah menerima SKPDLB dari unit kerja
penetapan dan di proses untuk penerbitanPajak dan retribusi Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Daerah mempunyai
kewenangan untuk mengelola dan mengaturnya sendiri.