MAKALAH MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PENGELOLAAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH MENUJU PEMERINTAHAN YANG MELAYANI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENSEJAGTERAKAN RAKYAT DI DAERAH NAMA : ALFIAN CAHYA NUGRAHA NIM : BCA 113 262 KELAS : C UNIVERSITAS PALANGKARA FAKULTAS EKONOMI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MAKALAH
MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PENGELOLAAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH MENUJU PEMERINTAHAN
YANG MELAYANI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
MENSEJAGTERAKAN RAKYAT DI DAERAH
NAMA : ALFIAN CAHYA NUGRAHA
NIM : BCA 113 262
KELAS : C
UNIVERSITAS PALANGKARA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI S-I AKUNTANSI
2015
KATA PENGANTAR
Puji sukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat
serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang
berjudul “PENGELOLAAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH MENUJU
PEMERINTAHAN YANG MELAYANI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
MENSEJAGTERAKAN RAKYAT DI DAERAH’’ tepat pada waktunya.
Makalah ini merupakan tugas mata kuliah “MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR
PUBLIK ”. Makalah ini berisikan tentang PENGELOLAAN TATA KELOLA KEUANGAN
DAERAH MENUJU PEMERINTAHAN YANG MELAYANI KEPENTINGAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA MENSEJAGTERAKAN RAKYAT DI DAERAH. diharapkan makalah ini
dapat memberikan informasi kepada kita semua.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan
dalam penyajian data dalam makalah ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan
kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca demi kesempurnaan
makalah ini. Semoga makalah ini berguna dan dapat menambah pengetahuan
pembaca.
Demikian makalah ini penulis susun, apabila ada kata- kata yang kurang
berkenan dan banyak terdapat kekurangan, penulis mohon maaf yang sebesar-
besarnya.
Palangkaraya, 2015
Penulis
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR.................................................................................................
DAFTAR ISI..............................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................
A. Latar Belakang..............................................................................................
B. Perumusan Masalah.....................................................................................
C. Tujuan Penulisan..........................................................................................
BAB II PEMBAHASAN
A. KEUANGAN DAERAH
B. PERBAIKAN MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
C. PEMBARUAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH
D. PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
E. PENGORGANISASIAN KEUANGAN DAERAH
F. TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
G. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan...................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar
sejak terjadinya reformasi. Terbentuknya era reformasi memberikan dampak yang
positif bagi Indonesia. Reformasi memberikan kebebasan pada masyarakat untuk
menyampaikan aspirasi mereka dan mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Reformasi birokasi merupakan salah satu bentuk dari reformasi Indonesia, hal
ini merupakan bentuk pembaharuan dan perubahan pada sistempemerintahan
Indonesia agar terciptanya pemerintahan yang baik / good government Pemerintah
Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
yang seluas-luasnya. dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2).
Dari hal tersebut Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan yang
mencakup urusan daerah berdasarkan undang – undang dan asas otonomi serta
berwenang untuk mengelola dan mengatur daerah untuk mensejahterakan
masyarakat. Otonomi daerah memberikan berubahan yang signifikan pada
pemerintahan seperti berubahan sistem akuntansi, dan manajemen pubik. Seperti
halnya pemerintah pusat yang berperan untuk mengatur seluruh kepentingan
Negara secara makro, yang didukung oleh lembaga – lembaga untuk mengatur
setiap sendi pemerintahan. Begitu juga dengan pemerintah daerah yang
memerlukan lembaga – lembaga untuk membantu dalam mengelola daerah. Oleh
karena itu pemerintah daerah membentuk lembaga daerah baik ditingkat kota
kabupaten maupun provinsi.
Dengan adanya publikasi laporan realisasi anggaran oleh pemerintah daerah
maka dapat memberikan informasi bagi masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi
anggaran tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan
keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan.
Dalam komponen laporan realisasi anggaran terdapat belanja, belanja pada
pemerintah daerah digunakan untuk mebiayai keperluan operasional terkait
kebutuhan dan keperluan pemerintahan. Belanja mengundang banyak perhatian dari
masyarakat karena masyarakat merupakan pemberi dana public, yang didiberikan
melalui pajak maka masyarakat perlu ngentahui apakah dana yang terlah mereka
berikankepada pemerintah mampu digunakan secara efisien, efektif, dan
berorientasi pada masyarakat. pertanyaan ini wajar jika muncul ditengah – tengah
masyarakatyang haus akan keterbukaan. Pertanyaan tersebut didasarkan pada
keadaan sekarang yang banyak terjadinya kasus korupsi dikalangan pemerintah.
Karena belanja sifatnya mudah untuk dilakukan maka rentan terjadi inefisien, maka
dibutuhkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja perlu
dilakukan. Setelah melakukan belanja dan telah dalam laporkan dilaporan realisasi
anggaran, maka perlu dilakukan analisis terhadap belanja. Dengan adanya analisis
terhadap belanja maka dapat dilhat kinerja dari anggaran belanja, hal ini dapat
dilihat dari laporan realisasi anggaran, seberapa jumlah belanja yang telah
terrealisasi dari anggaran yang dianggarkan.
B. RUMUSAN MASALAH
a. Apa itu keuangan daerah,dan darimana sumber keuangan daerah
berasal ?
b. Jelaskan maksud pembaruan dalam tata kelola keuangan daerah dan
apa pertanggung jawaban nya terhadap masyarkat ?
c. Jelaskan siklus pengelolaan keuangan daerah ?
d. apa yang akan dilakukan untuk perbaikan mekanisme pengelolaan
keuangan daerah ?
C. TUJUAN PENULISAN
Untuk mengetahui pengertian dari sistem keuangan daerah.
Untuk menjelaskan dan mengetahui tentang pendapatan daerah dan
sumber pendapatan daerah.
Untuk mengetahui siklus pengelolaan keuangan daerah.
Untuk mengetahui apa aja yang akan di perbaiki oleh pemerintah
dalam perbaikan mekanisme keuangan daerah
Untuk mengetahui tata cara pengeloalan daerah
D.
BAB II
PEMBAHASAN
A. KEUANGAN DAERAH
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daeran
Dari Analisis di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah ini memang
harus bisa dikelola dengan efisien oleh pemerintah daerah masing-masing. Tetapi
kenyataanya antara rencana yang sudah ditetapkan dengan realisasi dalam
pengelolaan keuangan daerah ada perbedaan, hal ini dikarenakan adanya beberapa
permasalahan yang sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut
disebabkan keadaan intern dari pejabat-pejabat daerah itu sendiri. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut sebenarnya hal mendasar yang harus dirubah adalah sikap
personal dari pejabat-pejabat daerah terutama mengenai kebijakan menghambur-
hamburkan dana yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pribadi
pejabat-pejabat daerah.
Disamping itu, dengan adanya sumber dana keuangan daerah yang salah
satunya berasal dari bantuan pemerintah pusat maka diharapkan pemerintah
daerah memang harus bisa lebih efisien dalam mengelola keuanganya agar
anggaran dana dari pemerintah pusat yang sudah dianggarkan sebelumnya bisa
tercukupi dengan baik. Walaupun pemerintah pusat sudah memberikan instruksi
bahwa ketika keuangan daerah mengalami kekurangan bisa meminta ke
pemerintah pusat, tetapi secara langsung hal ini bisa membuat kondisi keuangan
pusat yang semakin berkurang dan secara tidak langsung akan membuat
kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuanganya akan menjadi terhambat
Sumber Keuangan Daerah
Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan
daerah terdiri atas :
a. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang
diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).
b. Dana Perimbangan
Merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk
mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai
tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan merupakan
kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak
dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis
penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Perimbangan merupakan
sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber
daya alam, serta Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
Lebih jelasnya Dana Perimbangan terdiri dari :
1. Dana Bagi Hasil
Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004).
2. Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).
3. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
prioritas nasional (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain pendapatan
terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah
Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga
asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau
perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa,
termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan
Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada
Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis
solvabilitas.
Sistem Informasi Keuangan Daerah
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu fasilitas yang
diselenggarakan oleh Menteri Keuangan untuk mengumpulkan, melakukan validasi,
mengolah, menganalisis data, dan menyediakan informasi keuangan daerah dalam
rangka merumuskan kebijakan dalam pembagian dana perimbangan, evaluasi
kinerja keuangan daerah, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) serta memenuhi kebutuhan lain, seperti statistik keuangan
negara.
SIKD ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Sumber informasi bagi
sistem informasi keuangan daerah terutama adalah laporan informasi APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1999, yaitu:
informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dan informasi mengenai kinerja
keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan dalam rangka
desentralisasi.
Tujuan penyelenggaraan SIKD adalah:
a. membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan keuangan
daerah;
b. membantu menyediakan data dan informasi kepada Sekretariat Bidang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) pacla Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah;
c. membantu Menteri Keuangan dan instansi terkait IainnYa dalam melakukan
evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan RAPBN, dan kebutuhan lain
seperti statistik keuangan negara;
d. membantu pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakar keuangan dan
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah (RAPBD),
pemerintahan, dan pembangunan di Daerah.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi