-
MAKALAH KELOMPOK
Landasan Historis Pendidikan Indonesia dan Landasan Yuridis
Pendidikan Indonesia
Mata Kuliah: Pengantar Pendidikan
Dosen Pembimbing: Taufik Muhtarom, M.Pd
DISUSUN OLEH:
1. LEGIYEM (14144600206)
2. SUTARNI (14144600185)
3. OKTA RINA DWI SS (14144600205)
4. M NURUL SAEFUL (14144600201)
KELAS : A5-14
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas PGRI Yogyakarta
Tahun Ajaran 2014/2015
-
1
KATA PENGANTAR
Assalamu‟alaikum Wr Wb
Puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT
yang
telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga kami dapat
menyelesaikan tugas
untuk membuat makalah Pengantar Pendidikan yang berjudul
“Landasan Historis
Pendidikan Indonesia dan Landasan Yuridis Pendidikan
Indonesia”.Tujuan
laporan ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah
Pengantar Pendidikan.
Dalam penulisan makalah ini kami menyadari mempunyai banyak
kekurangan oleh sebab itu bantuan dan dorongan telah kami terima
dari semua
pihak. Oleh karena itu tiada lupa kami dengan kerendahan hati
mengucapkan
terima kasih kepada:
1. Taufik Muhtarom, M.Pd selaku dosen mata kuliah Pengantar
Pendidikan.
2.Teman-teman kami yang telah membantu penyususan makalah
ini.
Kami mohon maaf jika terdapat kekurangsempurnaan dalam
penyusunan
laporan praktikum ini,hal ini karena keterbatasan kami. Semoga
makalah ini
dapat memberikan manfaat bagi pembaca semua.
Amin.
Wassalamua‟alaikum Wr Wb.
Yogyakarta, 14 September 2014
Penulis
-
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
..............................................................
1
DAFTAR ISI
.............................................................................
2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
..........................................................................
3
B. Rumusan Masalah
.....................................................................
3
C. Tujuan Makalah
........................................................................
3
BAB II PEMBAHASAN
A. Landasan Historis Pendidikan Indonesia................
....... 4
1. Pada Zaman
Purba.....................................................................4
2. Pada Zaman
Hindu-Bhuda........................................................4
3. Pada Zaman
Islam......................................................................5
4. Pada Zaman Portugis dan
Spanyol............................................6
5. Pada Zaman
Belanda..................................................................6
6. Pada Zaman
Jepang....................................................................6
7. Pada Zaman Orde
Lama.............................................................7
8. Pada Zaman Orde Baru
.............................................................7
9. Pada Zaman Reformasi
(Sekarang)............................................8
B. Landasan Yuridis Pendidikan
Indonesia.........................9
C.BABIII PENUTUP
A. KESIMPULAN
..............................................................
14
B. SARAN
...........................................................................
14
DAFTAR PUSTAKA
..............................................................
15
-
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pendidikan nasional Indonesia dewasa ini terpaut dengan
praktik-praktik
pendidikan pada masa lalu, dan sekaligus mengarah ke masa depan
untuk
mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan.
Terdapat berbagai
pengetahuan dan nilai sejarah dalam praktik pendidikan bangsa
kita di masa lalu,
yang dapat kita ambil hikmahnya demi pembangunan pendidikan di
masa
sekarang dan di masa depan. Namun pendidikan Indonesia saat ini
jauh lebih
sempurna. Dan terkadang menyeleweng dari landasan hukum
pendidikan
indonesia dan pendidikan indonesia belum spenuhnya merata.
Padahal banyak
anak-anak indonesia yang cerdas dan pandai mengiginkan bisa
mengenyam
pendidikan. Maka dari itu makalah ini membahas tentang landasan
historis dan
landasan yuridis pendidikan Indonesia.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah landasan historis pendidikan indonesia?
2. Apa saja landasan yuridis pendidikan indonesia?
C. TUJUAN
Tujuan dari pembuatan makalah ini ialah agar setiap mahasiswa
dapat
mengerti dan memahami landasan historis dan landasan yuridis
pendidikan
indonesia. Dan harapannya makalah ini dapat bermanfaat untuk
semua kalangan
dikemudian hari.
-
4
BAB II
ISI
1. LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN INDONESIA
A. Pada Zaman Purba
Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat
mencari
nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat
dan terhadap nilai-
nilai religi (kepercayaan) yang mereka yakini. Karena kebudayaan
masyarakat
masih bersahaja, pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan
formal (sekolah).
Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam
kehidupan
keseharian masyarakat yang alamiah.
Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap dan nilai
mengenai
kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka
menyembah
nenek moyang, pendidikan keterampilan mencari nafkah (khususnya
bagi anak
laki-laki) dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong
royong melalui
kehidupan riil dalam masyarakatnya. Pendidiknya terutama adalah
para orangtua
(ayah dan ibu), dan secara tidak langsung adalah para orang
dewasa di dalam
masyarakatnya. Sekalipun ada yang belajar kepada empu, apakah
kepada pandai
besi atau kepada dukun jumlahnya sangat terbatas, utamanya
adalah anak-anak
mereka sendiri.
B. Pada Zaman Hindu Budha
Hinduisme and Budhisme datang ke Indonesia sekitar abad ke-5.
Hinduisme
dan Budhisme merupakan dua agama yang berbeda, namun di
Indonesia
keduanya memiliki kecenderungan sinkretisme, yaitu keyakinan
mempersatukan
figur Syiwa dengan Budha sebagai satu sumber Yang Maha Tinggi.
Motto pada
lambang Negara Indonesia yaituBhinneka Tunggal Ika , secara
etimologis berasal
dari keyakinan tersebut (Mudyahardja, 2008: 215)
Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa sansekerta
termasuk
membaca dan menulis (huruf Palawa), kesusasteraan, keterampilan
memahat atau
membuat candi, dan bela diri (ilmu berperang). Sesuai dengan
jenis lembaga
-
5
pendidikannya (perguruan), maka metode atau cara-cara
pendidikannya pun
adalah “Sistem Guru Kula”. Dalam sistem ini murid tinggal
bersama guru di
rumah guru atau asrama, murid mengabdi dan sekaligus belajar
kepada guru.
Pada zaman berkembangnya agama Budha yang berpusat di
Kerajaan
Sriwijaya (di Palembang), telah terdapat “Perguruan Tinggi
Budha”. Selain dari
dalam negeri sendiri, murid-muridnya juga berasal dari Tiongkok,
Jepang, dan
Indocina. Darmapala sangat terkenal sebagai maha guru Budha.
Perguruan-
perguruan Budha menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan Sriwijaya.
Mungkin
sekali candi Borobudur, Mendut, dan Kalasan merupakan
pusat-pusat pendidikan
agama Budha. (Suhendi, dkk, 1991).
C. Pada Zaman Islam (Tradisional)
Islam mulai masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dan
mencakup
sebagian besar Nusantara pada abad ke-16. Perkembangan
pendidikan Islam di
Indonesia sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam di
Nusantara, baik
sebagai agama maupun sebagai arus kebudayaan tersebut
(Mudyahardja,
2008:221). Pendidikan Islam pada zaman ini disebut Pendidikan
Islam
Tradisional.
Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar
manusia bertaqwa
kepada Allah S.W.T., sehingga mencapai keselamatan di dunia dan
akhirat melalui
“iman, ilmu dan amal”. Selain berlangsung di dalam keluarga,
pendidikan
berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti: di
langgar-langgar,
mesjid, dan pesantren. Lembaga perguruan atau pesantren yang
sudah ada sejak
zaman Hindu- Budha dilanjutkan oleh para wali, ustadz, dan atau
ulama Islam.
Kurikulum pendidikannya tidak tertulis (tidak ada kurikulum
formal). Pendidikan
berisi tentang tauhid (pendidikan keimanan terhadap Allah
S.W.T.), Al-Qur‟an,
hadist, fikih, bahasa Arab termasuk membaca dan menulis huruf
Arab.
Metode atau cara-cara pendidikan. Pendidikan dilakukan dengan
metode
yang bervariasi, tergantung dengan sifat materi pendidikan,
tujuan, dan peserta
didiknya. Contoh metode yang sering digunakan adalah: ceramah
atau tabligh
(wetonan) untuk menyampaikan materi ajar bagi orang banyak
(belajar bersama)
biasanya dilakukan di masjid, mengaji Al-Qur‟an, sorogan
(cara-cara belajar
individual), nadoman atau lantunan lagu. Selain itu dilakukan
pula melalui media
-
6
dan cerita-cerita yang telah digunakan para pandita Hindu-Budha,
hanya saja isi
ajarannya diganti dengan ajaran yang Islami.
D. Pada Zaman Portugis dan Spanyol ( Nasrani dan Katolik)
Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya
berkenaan
dengan penyebaran agama Katholik. Demi kepentingan tersebut,
tahun 1536
mereka mendirikan sekolah (Seminarie) di Ternate, selain itu
didirikan pula di
Solor.
Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik,
ditambah
pelajaranmembaca, menulis dan berhitung. Pendidikan diberikan
bagi anak-anak
masyarakat terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi
diselenggarakan di Gowa,
pusat kekuasaan Portugis di Asia. Pemuda-pemuda yang berbakat
dikirim ke sana
untuk dididik. Pada tahun 1546, di Ambon telah ada tujuh kampung
yang
penduduknya memeluk agama Nasrani Katolik.
E. Pada Zaman Balanda
Kurikulum pendidikannya berisi pelajaran agama Protestan,
membaca dan
menulis. Kurikulum pendidikan belum bersifat formal (belum
tertulis),
dan lama pendidikannya pun tidak ditentukan dengan pasti.
Murid-muridnya
berasal dari anakanak pegawai, sedangkan anak-anak rakyat jelata
tidak diberi
kesempatan untuk sekolah. Pada awalnya yang menjadi guru adalah
orang
Belanda, kemudian digantikan oleh penduduk pribumi, yaitu mereka
yang
sebelumnya telah dididik di Belanda.
F. Pada Zaman Jepang
Di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan
dari
penjajah Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama
bagi
semua orang. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia secara luas
diinstruksikan
oleh Jepang untuk di pakai di lembaga-lembaga pendidikan, di
kantor-kantor, dan
dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini mempermudah bangsa
Indonesia untuk
merealisasi Indonesia merdeka.
-
7
G. Pada Zaman Orde Lama
Pendidikan Nasional zaman „Orde Lama‟ adalah pendidikan yang
dapat
membangun bangsa agar mandiri sehingga dapat menyelesaikan
revolusinya baik
di dalam maupun di luar; pendidikan yang secara spiritual
membina bangsa yang
ber-Pancasila dan melaksanakan UUD 1945, Sosialisme Indonesia,
Demokrasi
Terpimpin, Kepribadian Indonesia, dan merealisasikan ketiga
kerangka tujuan
Revolusi Indonesia sesuai dengan Manipol yaitu membentuk Negara
Kesatuan
Republik Indonesia berwilayah dari Sabang sampai Merauke,
menyelenggarakan
masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur, lahir-batin,
melenyapkan
kolonialisme, mengusahakan dunia baru, tanpa penjajahan,
penindasan dan
penghisapan, ke arah perdamaian, persahabatan nasional yang
sejati dan abadi
(Mudyahardjo, 2008: 403).
H. Pada Zaman Orde Baru
Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian
dan
kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah dan berlangsung
seumur hidup
dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumahtangga, sekolah
dan
masyarakat(Ibid.: 422, 433). Pendidikan pada masa memungkinkan
adanya
penghayatan dan pengamalam Pancasila secara meluas di
masyarakat, tidak
hanya di dalam sekolah sebagai mata pelajaran di setiap jenjang
pendidikan
(ibid.: 434).
Di samping itu, dikembangkan kebijakan link and match di
bidang
pendidikan. Konsep keterkaitan dan kepadanan ini dijadikan
strategi operasional
dalam meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar
(Pidarta,
2008: 137-38). Inovasi-inovasi pendidikan juga dilakukan untuk
mencapai
sasaran pendidikan yang diinginkan. Sistem pendidikannya adalah
sentralisasi
dengan berpusat pada pemerintah pusat.
-
8
I. Pada Zaman Reformasi
Dalam bidang pendidikan ada perubahan-perubahan dengan
munculnya
Undang-Undang Pendidikan yang baru dan mengubah system
pendidikan
sentralisasi menjadi desentralisasi, di samping itu
kesejahteraan tenaga
kependidikan perlahan-lahan meningkat. Hal ini memicu
peningkatan kualitas
profesional mereka. Instrumen-instrumen untuk mewujudkan
desentralisasi
pendidikan juga diupayakan, misalnya MBS (Manajemen Berbasis
Sekolah), Life
Skills (Lima Ketrampilan Hidup), dan TQM (Total Quality
Management) (Moh
Suardi, 2012: 69).
PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN KAUM PERGERAKAN
KEBANGSAAN (PERGERAKAN NASIONAL)
a. R.A. Kartini
b. Rd. Dewi Sartika
c. Rohana Kuddus
d. Budi Utomo
e. Muhammadiyah
f. Perkumpulan Putri Mardika
g. Trikoro Dharmo
h. Perguruan Taman Siswa
i. Ksatrian Institut
j. Nahtadul Ulama (NU)
k. INS Kayutanam
-
9
2. Landasan Yuridis (Hukum) Pendidikan Indonesia
Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri.
Landasan
yuridis pendidikan Indonesia juga mempunyai seperangkat
peraturan perundang-
undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di
Indonesia, yang meliputi :
Pembukaan UUD 1945
UUD 1945 sebagai Landasan Yuridis Pendidikan Indonesia.
Pancasila sebagai Landasan Idiil Sistem Pendidikan
Indonesia.
Ketetapan MPR sebagai Landasan Yuridis Pendidikan Nasional
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai Landasan Yuridis
Pendidikan
Nasional
Keputusan Presiden sebagai Landasan Yuridis Pelaksanaan
Pendidikan Nasional
Keputusan Menteri sebagai Landasan Yuridis Pelaksanaan
Pendidikan Nasional
(http://rahmawatiindahlestari.wordpress.com).
Undang-Undang Pendidikan
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Pada Pembukaan UUD 1945 yang menjadi landasan hukum pendidikan
terdapat
pada Alinea Keempat.
2. Pendidikan Menurut Undang Undang Dasar 1945
Undang – Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi
di
Indonesia. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan Bab XIII
yaitu pasal 31
dan pasal 32. Pasal 31 ayat 1 berisi tentang hak setiap warga
negara untuk
mendapatkan pendidikan, sedangkan pasal 31 ayat 2-5 berisi
tentang kewajiban
negara dalam pendidikan. Pasal 32 berisi tendang kebudayaan.
Kebudayaan dan
pendidikan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama
lain.
-
10
3. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Undang undang ini selain memuat pembaharuan visi dan misi
pendidikan
nasional, juga terdiri dari 77 Pasal yang mengatur tentang
ketentuan
umum(istilah-istilah terkait dalam dunia pendidikan), dasar,
fungsi dan tujuan
pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan
kewajiban
warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur
jenjang dan jenis
pendidikan, bahasa pengantar, setándar nasional pendidikan,
kurikulum, pendidik
dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan,
pendanaan
pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam
pendidikan,
evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan
pendidikan, penyelenggaraan
pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan, ketentuan
pidana, ketentuan
peralihan dan ketentuan penutup.
Sebagai Induk peraturan perundang undangan pendidikan mengatur
pedidikan
pada umumnya, artinya yang bertalian dengan pendidikan, mulai
dari pra-
sekolah sampai dengan perguruan tinggi.
Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada
kebudayaan
bangsa indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan undang
–undang Dasar
1945(pasal 1 ayat 2 dan 7).
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri
dalam penyelenggaraan pendidikan (Pasal 1 ayat 7). Pada dasarnya
pendidikan
merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat,
dan pemerintah
(pasal 21 ayat 1, butir 1). Setiap warga negara berhak atas
kesempatan yang
seluas luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh
pengetahuan,
kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar (pasal
6).
Menurut UURI NO. 20 tahun 2003 bahwa teori – teori pendidikan
dan
praktek – praktek pendidikan yang diterapkan di Indonesia
haruslah berakar pada
kebudayaan Indonesia. Merupakan kewajiban para pakar pendidikan
untuk
memikirkan teori dan praktek pendidikan yang berakar pada budaya
bangsa
sendiri. Program wajib belajar untuk memberikan kesempatan bagi
warga negara
untuk belajar minimal setara tamatan SLTP sederajat, tanpa
membedakan jenis
kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial dan tingkat
kemampuan ekonomi.
-
11
4. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang undang ini memuat 84 Pasal yang mengatur tentang
ketentuan
umum(istilah-istilah dalam undang-undang ini), kedudukan fungsi
dan tujuan ,
prinsip profesionalitas, seluruh peraturan tentang guru dan
dosen dari kualifikasi
akademik, hak dan kewajiban sampai organisasi profesi dan kode
etik, sanksi
bagi guru dan dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana
mestinya,
ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
5. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan
Nasional
Undang-undang ini memuat 59 Pasal yang mengatur tentang
ketentuan umum
(istilah-istilah dalam undang-undang ini), kedudukan fungsi dan
tujuan , hak-hak
warga negara untuk memperoleh pendidikan, satuan jalur dan jenis
pendidikan,
jenjang pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, sumber
daya pendidikan,
kurikulum, hari belajar dan libur sekolah, bahasa pengantar,
penilaian, peran serta
masyarakat, badan pertimbangan pendidikan nasional, pengelolaan,
pengawasan,
ketentuan lain-lain, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan
ketentuan penutup.
6. Undang-Undang yang berkaitan dengan kependidikan :
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Badan Hukum
Pendidikan
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010
tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan.
c. PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik
d. Permendiknas No.5 tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2006,termasuk
pemberian
Block Grant/Subsidi Sekolah
e. Permendiknas No.22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah.
f. Permendiknas No.23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan (SKL)
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
-
12
g. Permendiknas No.24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan
Mendiknas
No.22 tahun 2006 dan Peraturan Mendiknas No.23 tahun 2006
7. Yang berhubungan dengan Peraturan Kepegawaian
a. PP No.47 tahun 2005 tentang PNS yang menduduki Jabatan
Rangkap.
b. PP No.48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
Menjadi CPNS
c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.21 tahun 2005
tentang
Pedoman Pendataan dan Pengolahan tenaga Honorer
8. Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan sebagai berikut :
a. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
b. PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
c. PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
d. PP Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pendidikan
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan
Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi
Lulusan
Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Peraturan
Menteri No.
22 dan No. 23
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Kepala Sekolah
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 dan Nomor 32 Tahun 2008
Tentang
Guru
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar
Pengelolaan
Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar
Penilaian
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007 dan Permen Nomor 33 Tahun
2008
tentang Standar Sarana Prasarana.
Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses
Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Standar Isi
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008 Tentang TU
Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perpustakaan
Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Laboratorium
Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kesiswaan
Keputusan Menteri No. 3 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Tenaga
Kependidikan
-
13
Keputusan Menteri No. 34/ U/03 Tentang Pengangkatan Guru
Bantu
Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk
Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi
Lulusan
Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Peraturan
Menteri No.
22 dan No. 23
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Kepala Sekolah
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007 dan Nomor 32 Tahun 2008
Tentang
Guru
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar
Pengelolaan
Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar
Penilaian
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007 dan Permen Nomor 33 Tahun
2008
tentang Standar Sarana Prasarana
Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses
Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Standar Isi
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008 Tentang TU
Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perpustakaan
Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Laboratorium
Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kesiswaan
Keputusan Menteri No. 3 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Tenaga
Kependidikan.
Keputusan Menteri No. 34/ U/03 Tentang Pengangkatan Guru
Bantu.
(http://suryapuspita.wordpress.com).
-
14
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Landasan pendidikan Indonesia dibagi menjadi dua yaitu landasan
historis
dan landasan yuridis. Landasan historis dimulai dari pada zaman
purba yang
tujuannya dapat mencari nafkah, membela diri, hidup
bermasyarakat, taat
terhadap adat dan terhadap nilai-nilai religi (kepercayaan) yang
mereka yakini.
Sedangkan kurikulumnya pengetahuan, sikap dan nilai kepercayaan.
Pada zaman
Hindu-Budha kurikulum pendidikannya yaitu agama, bahasa
sansekerta termasuk
membaca dan menulis (huruf Palawa), kesusasteraan, keterampilan
memahat atau
membuat candi, dan bela diri (ilmu berperang). Pada zaman islam
tujuan
pendidikannya yaitu diarahkan agar manusia bertaqwa kepada Allah
S.W.T.,
sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui
“iman, ilmu dan amal”.
Kurikulum pendidikannya tidak tertulis (tidak ada kurikulum
formal). Pendidikan
berisi tentang tauhid (pendidikan keimanan terhadap Allah
S.W.T.), Al-Qur‟an,
hadist, fikih, bahasa Arab termasuk membaca dan menulis huruf
Arab.
Pada zaman Portugis dan Spanyol kurikulum pendidikannya
berisi
pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaranmembaca, menulis dan
berhitung.
Pada zaman Belanda Kurikulum pendidikannya berisi pelajaran
agama Protestan,
membaca dan menulis. Pada zaman Jepang, Jepang telah menghapus
dualisme
pendidikan dari penjajah Belanda dan menggantikannya dengan
pendidikan yang
sama bagi semua orang. Pendidikan Nasional zaman „Orde Lama‟
adalah
pendidikan yang dapat membangun bangsa agar mandiri sehingga
dapat
menyelesaikan revolusinya. Pada zaman Orde baru
dikembangkannya
kebijakan link and match di bidang pendidikan. Pada zaman
reformasi mengubah
system pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi. Sedangkan
landasan
yuridis dimulai dari Pembukaaan UUD 1945 hingga Peraturan
Mentri.
B. SARAN
Dengan penyusunan makalah ini, penulis berharap pengetahuan
mengenai
landasan historis pendidikan Indonesia dan landasan yuridis
pendidikan Indonesia
dapat dipelajari oleh semua mahasiswa supaya setiap mahasiswa
mengetahui
landasan pendidikan Indonesia.
-
15
DAFTAR PUSTAKA
http://englishclass-b.blogspot.com/2013/12/dasar-hukum-pendidikan-di-
indonesia.html (Rabu,11:20)
http://rahmawatiindahlestari.wordpress.com/semester-1/lkpp/landasan-hukum-
pendidikan/
(Rabu,12:00)
http://suryapuspita.wordpress.com/2012/03/26/landasan-hukum-
pendidikan/(Rabu, 11:30)
http://akhmad-sugianto.blogspot.com/2013/09/landasan-historis-
pendidikan.html(Rabu,11:50)
Suardi, Moh. 2012. Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi.
Jakarta: Indeks
Suhendi, Idit. 1997. Dasar-Dasar Historis dan Sosiologis
Pendidikan. dalam
Dasar-Dasar Kependidikan. IKIP Bandung.
Mudyahardjo, Redja. 2008. Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi
Awal tentang
Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di indonesia.
Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada.
Pidarta, Made. 2007. Landasan Pendidikan: Stimulus Ilmu
Pendidikan Bercorak
Indonesia.Jakarta: PT Rineka Cipta.
http://englishclass-b.blogspot.com/2013/12/dasar-hukum-pendidikan-di-indonesia.htmlhttp://englishclass-b.blogspot.com/2013/12/dasar-hukum-pendidikan-di-indonesia.htmlhttp://rahmawatiindahlestari.wordpress.com/semester-1/lkpp/landasan-hukum-pendidikan/http://rahmawatiindahlestari.wordpress.com/semester-1/lkpp/landasan-hukum-pendidikan/http://suryapuspita.wordpress.com/2012/03/26/landasan-hukum-pendidikan/(Rabuhttp://suryapuspita.wordpress.com/2012/03/26/landasan-hukum-pendidikan/(Rabuhttp://akhmad-sugianto.blogspot.com/2013/09/landasan-historis-pendidikan.htmlhttp://akhmad-sugianto.blogspot.com/2013/09/landasan-historis-pendidikan.html