Program Keluarga BerencanaNixon Sinurat10-2010-308/B530 Juni
2014Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida
WacanaJl. Terusan Arjuna No.6 Jakarta Barat 11510 Telp.
021-56942061 Fax. 021-5631731Email: [email protected]
PENDAHULUANKeluarga Berencana ( KB ) adalah suatu program yang
dicanangkan pemerintah dalam upaya peningkatan kepedulian dan peran
serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan
kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan
keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Tujuan utama program KB
nasional adalah untuk memenuhi perintah masyarakat akan pelayanan
KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, menurunkan tingkat
atau angka kematian Ibu dan bayi serta penanggulangan masalah
kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil yang
berkualitas.1,2 Dalam konteks gerakan KB nasional, konsep mandiri
merupakan suatu inovasi baru dimana titik berat dalam penawaran
dalam awal pelaksanaan program KB, berubah menjadi fokus
permintaan. Dengan kata lain mandiri dalam program KB meminta
masyarakat untuk berinisiatif serta berpartisipasi dalam memenuhi
kebutuhan yang berhubungan dengan perencanaan keluarga, khususnya
kebutuhan alat kontrasepsi di tempat pelayanan KB. 1,2 Permasalahan
yang dihadapi dalam skenario adalah pada saat koordinasi dengan
camat dan BKKBN dilaporkan bahwa wilayah kerja puskesmas mengalami
kenaikan jumlah kelahiran yang signifikan dibandingkan dengan 2
tahun yang lalu. Disepakati untuk menggalakkan KB di wilayah
tersebut. Prioritas program yang dilaksanakan adalah peningkatan
cakupan IUD dan pemasangan susuk KB. Yang menjadi hambatan adalah
adanya anggapan bahwa KB masih menjadi tabu bagi masyarakat
sekitar. Tingkat pendidikan masyarakat juga umumnya rendah (80%
tidak tamat SMP). Pada makalah ini akan dibahas lebih lanjut
mengenai definisi dari KB, jenis-jenisnya, program puskesmas
mengenai KB, peran masyarakat dalam bentuk Posyandu, peran
pemerintah, angka demografi dan juga problem solving cycle .
ISIPelayanan kontrasepsi saat ini dirasakan masyarakat,
khususnya pasangan suami istri, sebagai salah satu kebutuhannya.
Pelayanan kontrasepsi yang semula menjadi program pemerintah dengan
orientasi pemenuhan target melalui subsidi penuh dari pemerintah,
berangsur-angsur bergeser menjadi suatu gerakan masyarakat yang
sadar akan kebutuhannya hingga bersedia membayar untuk
memenuhinya.1,2Pelayanan kontrasepsi sebagai sebagian dari
pelayanan KB merupakan bagian dari pelayanan kesehatan, jenis
pelayanan yang dapat diberikan kepada konsumen pada kemampuan
fasilitas kesehatan dan ini berhubungan dengan jenjang pelayanan.
Fasilitas pelayanan KB professional dapat bersifat teknik statis
atau mobile dan diselenggarakan oleh tenaga professional, yaitu
dokter spesialis, dokter umum, bidan atau perawat kesehatan.
Pelayanan yang mobile diperlukan untuk menjangkau pedesaan yang
terpencil. Fasilitas pelayanan KB professional statis meliputi
pelayanan KB sederhana, lengkap, sempurna dan
paripurna.1,2Fasilitas pelayanan KB sederhana menyediakan jenis
alat kontrasepsi seperti kondom, obat vaginal, pil KB, suntik KB,
IUD, menanggulangi efek samping, dan berupaya rujukan. Tenaga
pelaksanannya minimal perawat kesehatan atau bidan yang dilatih.
Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan. Upaya ini
bersifat sementara dapat juga bersifat permanen, penggunaan alat
kontrasepsi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi
fertilitas, konsumen memerlukan kontrasepsi dengan kemampuan yang
dapat dipercayai untuk mencegah kehamilan.1,2Alat kontrasepsi yang
bermutu minimal memiliki ciri-ciri yakni meimiliki daya guna, aman,
estestis, mudah didapat, tidak memerlukan motivasi terus- menerus
dan efek sampingnya sedikit-dikitnya. Angka-angka konkret mengenai
jumlah konsumen yang harus menderita akibat komplikasi pemakaian
KB, jumlah kegagalan alat kontrasepsi, berapa banyak pengguna KB
yang dapat ditolong ataupun tidak dan berapa jumlah akseptor yang
harus drop out.1,2Begitu banyak masalah yang terdapat dalam
pemakain alat kontrasepsi tetapi penulis hanya mengambil asalah
mengenai kegagalan pengguna alat kontrasepsi. Penulis menggunakan
data pengguna alat kontrasepsi yang tercatat oleh BKKBN (Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang mempunyai tingkat
kegagalan. Maka penulis menentukan jenis alat kontrasepsi yang
digunakan oleh masyarakat yang dan data kegagalan alat kontrasepsi
tersebut.1,2
Jenis jenis Alat Kontrasepsi
Ada beberapa jenis metode kontrasepsi sederhana yang dapat
dipakai sebagai alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya
kehamilan. 1,2KondomKondom adalah selubung atau sarung karet yang
terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), plastik
(vynil) atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis
saat berhubungan. Kondom terbuat dari karet sintetis yang tipis,
berbentuk silinder, dengan muaranya berpinggir tebal, yang digulung
berbentuk rata. Standar kondom dilihat dari ketebalannya, yaitu
0,02 mm.1,2Cara Kerja Kondom adalah sebagai alat kontrasepsi dengan
mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita. Kemudian
berfungsi sebagai pelindung terhadap infeksi atau transmisi mikro
organisme penyebab PMS (Penyakit Menular Seksual). Pemakaian
kontrasepsi kondom akan efektif apabila dipakai secara benar setiap
kali berhubungan seksual. Pemakaian kondom yang tidak konsisten
membuat tidak efektif. Angka kegagalan kontrasepsi kondom sangat
sedikityaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan per tahun.1,2Indikasi
atau manfaat kontrasepsi kondom terbagi dua, yaitu manfaat secara
kontrasepsi dan non kontrasepsi. Manfaat kondom secara kontrasepsi
antara lain: 1,2 Efektif bila pemakaian benar. Tidak mengganggu
produksi ASI. Tidak mengganggu kesehatan klien. Tidak memerlukan
resep dan pemeriksaan khusus. Murah dan tersedia di berbagai
tempatSpermisidaSpermisida adalah zat-zat kimia yang kerjanya
melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sebelum spermatozoa
bergerak ke dalam traktus genetalia interna. Dikemas dalam bentuk
busa (aerosol), tablet vaginal,krim. Cara kerjanya menyebabkan sel
membran sperma terpecah, memperlambat pergerakan sperma dan
menurunkan kemampuan pembuahan sel telur. 1,2DiafragmaMerupakan kap
berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks (karet) yang
diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual sehingga
menutup serviks. Cara kerjanya menahan sperma agar tidak mendapat
akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba
falopi) dan sebagai ala tempat spermisida. 1,2 Ada beberapa jenis
metode kontrasepsi oral yang terpilih sebagai metode kontrasepsi
yang efektif untuk digunakan.1,2Kontrasepsi OralKontrasepsi oral
(Pil) adalah cara kontrasepsi untuk wanita yang berbentuk pil di
dalam stiap yang berisi gabungan dari hormon estrogen dan
progesteron atau hanya terdiri dari hormon progesteron saja. Cara
kerjanya menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir
serviks. Keuntungan yang dimiliki adalah efektifitasnya tinggi,
pengguna pil KB dapat hamil lagi, bila dikehendaki kesuburan dan
dapat kembali subur dengan cepat, tidak mengganggu kegiatan
seksualitas suami istri, siklus haid menjadi teratur, dan dapat
menghilangkan keluhan nyeri haid. 1,2Kontra indikasi penggunaan
kontrasepsi pil Tidak dianjurkan bagi permpuan hamil, menyusui
eksklusif, perdarahan, hepatitis, jantung, stoke, kanker payudara
pada wanita jika tidak menggunakan pil secara teratur setiap hari.
Mual muntah, berat badan bertambah, retensi cairan,edema,
mastalgia, sakit kepala, timbulnya jerawat. Keluhan ininberlangsung
pada bulan bulan pertama pemakain pil. 1,2IUDIUD atau Alat
Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah alat kontrasepsi yang terbuat
dari plastik yang halus dan berbentuk spiral atau lainnya yang
dipasang ke dalam rahim dengan memakai alat khusus oleh dokter dan
bidan yang sudah dilatih. Keuntungan yang dimiliki adalah
meningkatkan keamanan hubungan suami istri karena rasa aman
terhadap resiko kehamilan, dapat dipasang setelah melahirkan atau
keguguran, kesuburan pengguna IUD cepat kembali setelah dicabut,
tidak terdapat adanya efek samping hormonal, dan tidak mengganggu
laktasi.1,2Kontraindikasi pemasangan IUD / AKDR adalah adanya
sangkaan kehamilan, sedang dalam kehamilan , dan adanya pendarahan
di saluran kencing. Efektivitas yang dimiliki sangat efektif, yaitu
0,5 1 kehamilan per 100 perempuan selama satu tahun
penggunaan.1,2
ImplantImplant adalah alat kontrasepsi yang berbentuk kecil
seperti karet elastis yang ditanam dibawah kulit dan pemakain alat
ini dalam jangka waktu 3 5 tahun. Kontraindikasi penggunaan implant
adalah pada kebanyakan pengguna dapat menyebabkan perubahan pola
haid berupa bercak Pendarahan ( spotting, hipermenorea serta
amenorea ). Efektivitas yang dimiliki implant sangat efektif (
kegagalan 0,2 1 kehamilan per 100 perempuan ). 1,2Ada jenis metode
kontrasepsi yang digolongkan sebagai metode kontrasepsi yang mantap
dalam pengaplikasiannya. 1,2MOW ( Metode Operatif Wanita )Metode
Operatif Wanita adalah metode operasi melalui operasi rongga perut
dengan pemotongan pada tuba falopii. Sehingga dengan demikian tidak
akan terjadi pembuahan. Kontraindikasi penggunaan MOW adalah
apabila terdapat adanya alergi terhadap obat anastesi, berat badan
berlebihan ( obesitas ), infeksi pada saat melahirkan ( intrapartum
) dan nifas. Efektivitas yang dimiliki sangat efektif ( gagal 0,1
0,7 per 100 perempuan ) .1,2
Tujuan dan Manfaat KB
KB bertujuan untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan
kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur
kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera
yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun manfaat dari program
KB (Mochtar,1998) adalah sebagai berikut. 1,2
Kepentingan Orang Tua Orang tua (ayah dan ibu) yang paling
bertanggung jawab atas keselamatan dirinya dan keluarganya
(anak-anak), karena itu orang tua haruslah sadar akan batas-batas
kemampuannya selama masa baktinya dalam memenuhi kebutuhan
anak-anaknya sampai menjadi orang yang berguna. Walaupun manusia
dapat mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, namun
mereka sebagai makhluk insan diberi akal, ilmu dan pikiran sehat,
karena itu mereka wajib memakai akal, ilmu dan pikiran sehat
tersebut untuk mendapatkan jalan dan hidup yang sehat pula supaya
jangan berbuat lebih dari kemampuan yang ada. Terciptalah
keselamatan keluarga dan terbentuklah keluarga yang bahagia.
1,2
Untuk kepentingan masyarakat
Keluarga merupakan kumpulan terpadu dari satu komunitas atau
masyarakat. Kepentingan masyarakat meminta agar setiap orang tua
sebagai kepala keluarga memelihara dengan baik keluarga dan
anak-anaknya agar dapat membantu terlaksananya kesejahteraan
seluruh komunitas sehingga secara makro telah ikut memelihara
keseimbangan penduduk dan pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa
bantuan kesungguhan keluarga-keluarga dalam menekan pertambahan
penduduk dengan cepat, pembangunan tidak akan berarti. Orang tua
yang menentukan jumlah anak yang ingin mereka miliki sesuai dengan
kemampuannya dan tidak melupakan tanggung jawab terhadap anak-anak
yang telah dilahirkan, tanggung jawab terhadap masyarakat dan
negara di mana mereka hidup dan berbakti. 1,2
Kepentingan Anak-anak
Mengatur kelahiran merupakan salah satu cara dalam menghargai
kepentingan yang dimiliki seorang anak. Mengatur kelahiran Ibu
dapat memiliki manfaat sehingga orang tua mempunyai persiapan yang
matang agar dapat memberikan kehidupan yang baik kepada
anak-anaknya agar mereka kelak menjadi anggota masyarakat yang
berguna bagi orang tua dan bangsa.1,2
Problem Solving Cycle, Demografi Penduduk, dan Analisis
SistemProblem solving cycle (siklus solusi masalah) adalah proses
mental yang melibatkan penemuan masalah, analisis dan pemecahan
masalah. Tujuan utama dari pemecahan masalah adalah untuk mengatasi
kendala dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan
masalah.3,4 Problem Solving merupakan gabungan dari alat,
keterampilan dan proses. Disebut alat karena dapat membantu dalam
memecahkan masalah mendesak atau untuk mencapai tujuan, disebut
skills karena sekali mempelajarinya maka dapat menggunakannya
berulang kali, disebut proses karena melibatkan sejumlah langkah.
3,4Problem solving cycle merupakan proses yang terdiri dari langkah
langkah berkesinambungan yang terdiri dari analisa situasi,
perumusan masalah secara spesifik, penentuan prioritas masalah,
penentuan tujuan, memilih alternatif terbaik, menguraikan
alternatif terbaik menjadi rencana operasional dan melaksanakan
rencana kegiatan serta mengevaluasi hasil
kegiatan.3,4Langkah-langkah dalam problem solving cycle ini yaitu :
3,41. Analisis situasi2. Identifikasi masalah3. Prioritas masalah4.
Alternatif solusi5. Pelaksanaan solusi terpilih6. Evaluasi solusi
yang dilaksanakanAnalisis situasi meliputi analisis masalah
kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan
tersebut . HL Blum telah mengembangkan suatu kerangka konsep
tentang hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi derajat
kesehatan.Tujuan analisis situasi adalah memahami masalah kesehatan
secara jelas dan spesifik; mempermudah penentuan prioritas;
mempermudah penentuan alternative pemecahan masalah.3,4Analisis
situasi terdiri dari analisis derajat kesehatan, analisis aspek
kependudukan, analisis pelayanan/upaya kesehatan, analisis perilaku
kesehatan, dan analisis lingkungan Analisa Derajat Kesehatan.
Analisa derajat kesehatan akan menjelaskan masalah kesehatan apa
yang dihadapi . Analisis ini akan menghasilkan ukuran-ukuran
derajat kesehatan secara kuantitatif, penyebaran masalah menurut
kelompok umur penduduk, menurut tempat dan waktu . Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan epidemologis. Ukuran yang digunakan
adalah angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan
(morbiditas). 3,4Angka kematian bayiPenelitian menunjukkan bahwa
IMR sangat erat kaitannya dengan kualitas lingkungan hidup, gizi
masyarakat, keadaan sosial ekonomi. Tingginya IMR menunjukkan bobot
masalah mengenai perinatal,: komplikasi kehamilan, perawatan
kehamilan, komplikasi persalinan dan perawatan bayi.3,4Angka
kematian balitaKematian balita sangat berkaitan dengan kualitas
sanitasi rumah tangga dan keadaan gizi anak. 3,4
Angka kematian menurut penyebab (CSDR)Berguna untuk melihat
penyebab-penyebab atau penyakit apa yang menjadi penyebab utama
angka kematian. 3,4Incidence rateJumlah kasus baru suatu penyakit
tertentu yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat tertentu,
dalam masa waktu tertentu pula. 3,4Prevalence rateJumlah orang yang
menderita sakit pada umumnya atau menderita penyakit tertentu dalam
suatu kelompok penduduk tertentu dalam suatu masa tertentu. 3,4Case
Fatality RateMerupakan analisis kependudukan yang bermanfaat
analisis kependudukan adalah sebagai denominator ukuran masalah
kesehatan, prediksi beban upaya/program kesehatan, dan prediksi
masalah kesehatan yang dihadapi. 3,4Ukuran demografis yang
digunakan dalam analisis kependudukan antara lain jumlah penduduk,
derajat kesuburan (angka kelahiran kasar, angka kesuburan), derajat
kematian (angka kematian kasar, angka kematian menurut kelompok
umur), laju petumbuhan penduduk, struktur umur, angka
ketergantungan, distribusi penduduk, mobilitas penduduk.
3,4Pelayanan atau upaya kesehatan meliputi upaya promotif,
preventif, kuratif maupun rehabilitatif . Analisis ini menghasilkan
data atau informasi tentang input, proses, out put dan dampak dari
pelayanan kesehatan .Input meliputi aspek ketenagaan kesehatan,
biaya, sarana dan prasarana kesehatan .Proses meliputi
pengorganisasian, koordinasi, dan supervisi. Sementara output
meliputi cakupan pelayanan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan.
3,4Analisis perilaku kesehatan memberikan gambaran tentang
pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sehubungan dengan
kesehatan maupun upaya kesehatan . Dapat menggunakan teori
pengetahuan, sikap praktek, atau health belief model atau teori
lainnya. Analisis perilaku kesehatan meliputi pemberian pelayanan
kesehatan, pola pencarian pelayanan kesehatan, penanganan penyakit,
peran serta masyarakat atau ukbm, dan tentang kesehatan ibu dan
anak. 3,4Analisis lingkungan meliputi analisis lingkungan fisik,
biologis, dan social. Analisis lingkungan fisik dapat berupa
penyediaan air bersih, keadaan rumah dan pekarangan (ventilasi,
lantai, pencahayaan maupun kebisingan), penanganan limbah rumah
tangga dan limbah industry. 3,4 Analisis lingkungan biologis
mengambarkan vektor penyakit, ternak dan sebagainya. Analisis
sosial budaya menggambarkan gotong royong dalam penanganan masalah
kesehatan. 3,4Masalah merupakan kesenjangan (gap) antara harapan
dengan kenyataan. Cara perumusan masalah yang baik adalah kalau
rumusan tersebut jelas menyatakan adanya kesenjangan. Kesenjangan
tersebut dikemukakan secara kualitatif dan dapat pula secara
kuantitatif. 3,4Penentuan masalah dapat dengan cara membandingkan
dengan yang lain, memonitor tanda-tanda kelemahan, membandingkan
capaian saat ini dengan tujuan atau dengan capaian sebelumnya,
Checklist, brainstorming dan dengan membuat daftar keluhan.
3,4Penyebab masalah dapat dikenali dengan menggambarkan diagram
sebab akibat atau diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan (diagram
Ishikawa) adalah alat untuk menggambarkan penyebab-penyebab suatu
masalah secara rinci. Diagram ini memberikan gambaran umum suatu
masalah dan penyebabnya. Diagram tersebut memfasilitasi tim untuk
mengidentifikasi sebab masalah sebagai langkah awal untuk
menentukan focus perbaikan, mengembangkan ide pengumpulan data
dan/atau mengembangkan alternatif solusi. 3,4Penentuan prioritas
masalah kesehatan adalah suatu proses yang dilakukan oleh
sekelompok orang dengan menggunakan metode tertentu untuk
menentukan urutan masalah dari yang paling penting sampai yang
kurang penting. Penentuan prioritas masalah dapat menggunakan
metode delbeg, metode hanlon, metode delphi, metode USG , metode
pembobotan dan metode dengan rumus. 3,4 Langkah penentuan prioritas
masalah terdiri dari menetapkan kriteria, memberikan bobot masalah,
menentukan skoring setiap masalah. 3,4Alternatif solusi dapat
diketahui dengan metode brainstorming. Brainstorming merupakan
teknik mengembangkan ide dalam waktu yang singkat yang digunakan
untuk mengenali adanya masalah, baik yang telah terjadi maupun yang
potensial terjadi, menyusun daftar masalah, menyusun alternatif
pemecahan masalah, menetapkan kriteria untuk monitoring,
mengembangkan kreativitas, dan menggambarkan aspek-aspek yang perlu
dianalisis dari suatu pokok bahasan. 3,4 Solusi yang paling tepat
dapat dipilih dengan menggunakan 2 cara yaitu teknik skoring dan
non skoring. Pada teknik skoring dilakukan dengan memberikan nilai
(skor) terhadap beberapa alternatif solusi yang menggunakan ukuran
(parameter). Pada teknik non scoring alternative solusi didapatkan
melalui diskusi kelompok sehingga teknik ini disebut juga nominal
group technique (NGT). 3,4Terdapat 4 sifat dalam menentukan
parameter skoring, yaitu realistis, dapat dikelola (manageable),
teknologi yang tersedia dalam melaksanakan solusi (technical
feasiblity), sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan untuk
melaksanakan solusi (resources availability). 3,4Dalam skoring,
masing-masing ukuran tersebut diberi nilai berdasarkan justifikasi
kita, bila alternative solusi tersebut realistis diberi nilai 5
paling tinggi dan bila sangat kecil diberi nilai 1. Kemudian
nilai-nilai tersebut dijumlahkan. Alternatif solusi yang memperoleh
nilai tertinggi (terbesar) adalah yang diprioritaskan, masalah yang
memperoleh nilai terbesar kedua memperoleh prioritas kedua dan
selanjutnya. 3,4Dalam teknik non-skoring, memilih prioritas masalah
dengan mempergunakan berbagai parameter, dilakukan bila tersedia
data yang lengkap. Bila tidak tersedia data, maka cara menetapkan
prioritas masalah yang lazim digunakan adalah teknik non skoring.
3,4 Delphi technique merupakan alternatif solusi didiskusikan oleh
sekelompok orang yang mempunyai keahlian yang sama. Melalui diskusi
tersebut akan menghasilkan solusi paling mungkin bagi pemecahan
masalah yang disepakati bersama. 3,4 Pada Delbecq technique,
menetapkan solusi paling mungkin melalui diskusi kelompok namun
peserta diskusi terdiri dari para peserta yang tidak sama
keahliannya maka sebelumnya dijelaskan dulu sehingga mereka
mempunyai persepsi yang sama terhadap alternative solusi terhadap
masalah yang akan dibahas. Hasil diskusi ini adalah solusi paling
mungkin bagi pemecahan masalah yang disepakati bersama. 3,4Setelah
dilakukannya solusi atas suatu masalah, maka kegiatan tersebut
dievaluasi kembali. Hasil dari evaluasi tersebut dapat berupa:
3,41. Hasil yang dicapai sesuai dengan rencana (masalah
terpecahkan).2. Terdapat kesenjangan antara berbagai ketetapan
dalam rencana dengan hasil yang dicapai (tidak seluruh masalah
teratasi).3. Hasil yang dicapai lebih dari yang direncanakan
(masalah lain ikut terpecahkan).
Program Keluarga Berencana PemerintahBadan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional), disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non
Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.5Program
kependudukan dan KB terdiri dari:5a. Sub Program Pembinaan dan
Peningkatan Kemandirian Keluarga Berencana b. Sub Program Pembinaan
Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga c. Sub Program
Peningkatan Advokasi, Penggerakan dan Informasi d. Sub Program
Pengendalian Penduduk Sub Program Pembinaan dan Peningkatan
Kemandirian Keluarga BerencanaSesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun
2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan
Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.5Dalam rangka mencapai visi
dan misi maka tujuan umum yang ingin dicapai adalah meningkatkan
pembinaan kesertaan dan kemandirian ber-KB serta kesehatan
reproduksi dengan tujuan khususnya yaitu:51) Meningkatkan pembinaan
dan kesertaan KB Jalur Pemerintah 2) Meningkatkan pembinaan,
kemandirian dan kesertaan KB Jalur Swasta 3) Meningkatkan pembinaan
kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus 4) Meningkatkan
promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi Perwujudan keluarga
kecil menjadi fokus utama yang ditandai dengan menurunnya angka
rata-rata fertilitas (TFR) menjadi 2,36 dan Net Reproductive Rate
(NRR) =1 dengan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2013 adalah
sebagai berikut:51) Meningkatnya akses pelayanan KB di klinik KB
Pemerintah dan swasta yang melayani KB dengan indikator jumlah
klinik KB Pemerintah dan swasta yang melayani KB. 2) Meningkatnya
klinik KB yang melayani KB sesuai SOP (penggunaan informed consent
dari 23.500 klinik KB Pemerintah dan Swasta) dengan indikator
persentase klinik KB yang melayani KB sesuai SOP. 3) Meningkatnya
komitmen stakeholder yang mempunyai kebijakan program pembinaan
kesertaan KB miskin (KPS dan KS I) dan KB mandiri dengan indikator
persentase stakeholder yang mempunyai kebijakan program pembinaan
kesertaan KB miskin (KPS dan KS I) dan KB mandiri. 4) Meningkatnya
klinik KB yang memberikan promosi dan KIP/ Konseling KHIBA dan PMKR
dengan indikator persentase klinik KB yang memberikan promosi dan
KIP/ Konseling KHIBA dan PMKR.5) Meningkatnya mitra kerja yang
melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB Jalur
Pemerintah sebanyak 10 mitra dengan indikator jumlah mitra kerja
yang melaksanakan pendampingan dan pembinaan kesertaan KB jalur
pemerintah. 6) Meningkatnya komitmen stakeholder yang mempunyai
kebijakan pembinaan kesertaan KB Galciltas (tertinggal, terpenci,
dan perbatasan) dan Sasaran Khusus yang terintegrasi kedalam
kebijakan pembangunan disektornya sebesar 60% dengan indikator
persentase stakeholder yang mempunyai kebijakan pembinaan kesertaan
KB Galciltas dan Sasaran Khusus yang terintegrasi ke dalam
kebijakan pembangunan di sektornya. 7) Meningkatnya mitra kerja
yang melaksanakan pendampingan dan pendampingan kesertaan KB
Galciltas dan Sasaran Khusus sebanyak 4 mitra dengan indikator
jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendampingan dan pendampingan
kesertaan KB Galciltas dan Sasaran Khusus. Sub Program Pembinaan
Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan KeluargaBerdasarkan
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, pasal 48 ayat (1), tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dimana
Pembangunan Keluarga diarahkan melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga kecil
bahagia sejahtera.5Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan
fungsi BKKBN di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN yang
meliputi upaya pemberian akses informasi, konseling, pembinaan,
bimbingan dan pemberian pelayanan dalam rangka mewujudkan keluarga
berkualitas dan ketahanan keluarga dengan tujuan yang ditetapkan
adalah:51) Mewujudkan ketahanan keluarga yang sehat jasmani dan
rohani, cerdas, berakhlak, berkarakter dan harmonis.2) Mewujudkan
kesejahteraan keluarga yang kreatif, inovatif, maju, mandiri dan
memiliki etos kerja yang tinggi.Sasaran yang harus dicapai pada
tahun 2013 adalah sebagai berikut:51) Meningkatnya keluarga yang
memiliki balita dan anak yang aktif dalam kegiatan pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina
Keluarga Balita (BKB).2) Meningkatnya keluarga yang mempunyai
remaja yang aktif dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang remaja melalui kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).3)
Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai lansia dan
keluarga lansia yang aktif dalam kegiatan pembinaan kelompok Bina
Keluarga Lansia dan Rentan (BKLR).4) Meningkatnya usia kawin
pertama perempuan (UKP) .5) Meningkatnya jumlah PIK
Remaja/Mahasiswa yang dapat memberikan pelayanan informasi dan
konseling bagi remaja dan mahasiswa.6) Terbinanya Keluarga Pra
Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I anggota kelompok UPPKS.7)
Tersedianya data dan informasi Program Pembangunan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga berbasis sistem informasi manajemen (SIM)
melalui teknologi informasi (TI) yang akurat dan terkini.Sedangkan
kebijakan yang dilaksanakan adalah:5a) Menata kembali pelaksanaan
Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;b)
Menyerasikan kebijakan Program Pembangunan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga;c) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat
dalam Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;d)
Meningkatkan pembinaan dan kemitraan dalam Program Pembangunan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;e) Meningkatkan akurasi data
dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis Teknologi Informasi
(TI).Sub Program Peningkatan Advokasi, Penggerakan dan
InformasiKedeputian ini dipimpin oleh Deputi bidang Advokasi,
Penggerakan, dan Informasi. Dalam deputi ini terdiri dari 4 (empat)
direktorat yang terkait Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi, Bina Hubungan Antarlembaga, Bina Lini Lapangan, dan
Pelaporan dan Statistik.5Dalam rangka mendukung terwujudnya visi
Penyelenggaraan advokasi dan KIE, penggerakan masyarakat, serta
penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB nasional
secara cepat, tepat, terkini, dan bermanfaat berbasis TI , maka
tujuan dari Deputi bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi
adalah memberikan konstribusi yang maksimal dalam upaya mendukung
pencapaian seluruh keluarga ikut KB melalui penyelenggaraan
advokasi dan KIE, penggerakan masyarakat, serta penyediaan data dan
informasi program kependudukan dan KB nasional yang berkualitas
berbasis teknologi informasi.5Kebijakan yang telah digariskan dalam
rangka pemberian arah dan peran bidang advokasi, penggerakan, dan
informasi adalah peningkatan penggerakan pembangunan kependudukan
dan keluarga berencana nasional secara sistematis, terencana, dan
berkesinambungan melalui : 5a)Intensifikasi advokasi dan
KIE;b)Pembangunan dan penguatan kemitraan;c)Penguatan operasional
lini lapangan;d)Penyediaan data dan informasi berbasis teknologi
informasi;e)Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi.Pada tahun 2013 Kedeputian Bidang Deputi bidang
Advokasi, Penggerakan, dan Informasi merencanakan kinerja dengan
sasaran dan indikator sebagai berikut: 51)Tersusunnya kebijakan dan
strategi advokasi dan KIE program pembangunan kependudukan dan KB
dengan indikator jumlah kebijakan dan strategi advokasi dan KIE
program pembangunan kependudukan dan KB yang disusun.2)Meningkatnya
persentase PUS, WUS, dan remaja keluarga yang mengetahui informasi
program kependudukan dan KB dengan indikator persentase PUS, WUS,
remaja, dan keluarga yang mengetahui informasi kependudukan dan KB
melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang
.3)Tersedianya sarana dan prasarana advokasi dan KIE dengan
indikator Persentase provinsi yang mendapatkan sarana dan prasarana
advokasi dan KIE yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan Jumlah
prototype materi dan media advokasi dan KIE program kependudukan
dan KB yang dikembangkan dan diproduksi.4)Tersedianya tenaga
pengelola advokasi dan KIE yang kompeten (stakeholder dan mitra
kerja) dengan indikator Jumlah tenaga pengelola advokasi dan KIE
yang dilatih atau ditingkatkan kapasitasnya.5)Meningkatnya komitmen
stakeholder dalam mendukung program pembangunan kependudukan dan KB
serta pencitraan kelembagaan BKKBN dengan indikator Persentase
stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE.6)Meningkatnya
kemitraan dalam advokasi dan KIE pembangunan dengan indikator
Persentase mitra kerja yang melakukan advokasi dan KIE tentang
program kependudukan dan KB dan Persentase mitra kerja yang
mendapatkan fasilitasi pembinaan advokasi dan KIE.7)Meningkatnya
penayangan informasi pembangunan kependudukan dan KB melalui media
massa (cetak dan elaktronik), media luar ruang, seni dan
budaya/media tradisional dengan indikator Jumlah media massa (cetak
dan elektronik), media luar ruang, dan seni dan budaya/media
tradisional yang menginformasikan pembangunan kependudukan dan KB
kepada keluarga dan masyarakat.8)Terlaksananya monitoring,
evaluasi, dan pembinaan advokasi dan KIE dalam program pembangunan
kependudukan dan KB ke provinsi dengan indikator jumlah pelaksanaan
monitoring, evaluasi, dan pembinaan advokasi dan KIE dalam program
kependudukan dan KB ke provinsi dan jumlah provinsi yang
mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pembinaan advokasi dan KIE.Sub
Program Pengendalian PendudukKedeputian ini dipimpin oleh Deputi
Bidang Pengendalian Penduduk. Dalam Deputi ini terdiri dari 4
(empat) direktorat yang terkait pemaduan kebijakan perencanaan
pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, serta
analisis dampak kependudukan. 5Dalam rangka mendukung terwujudnya
visi Terwujudnya Kebijakan Pembangunan yang Berwawasan
Kependudukan, maka tujuan dari Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
adalah: 51. Merumuskan Grand Design Pengendalian Kuantitas
Penduduk;2. Merumuskan parameter kependudukan dan proyeksi penduduk
yang akan dimanfaatkan sebagai dasar berbagai sektor dalam menyusun
rencana pembangunan.3. Meningkatkan komitmen stakeholder terhadap
pelaksanaan pendidikan kependudukan.4. Menyediakan kajian dan
analisis dampak kependudukan terhadap pembangunan secara
komprehensif.Pada tahun 2013 Kedeputian Bidang Pengendalian
Penduduk merencanakan kinerja dengan sasaran, indikator kinerja dan
target sebagai berikut: 51. Tersusunnya Grand Desain Pengendalian
Penduduk dan kebijakan sector Pembangunan Berwawasan Kependudukan,
dengan indikator kinerja jumlah Grand Desain Pengendalian Penduduk
dan kebijakan sektor Pembangunan Berwawasan Kependudukan.2.
Tersedianya parameter kependudukan dan proyeksi penduduk, dengan
indikator kinerja Jumlah parameter dan proyeksi kependudukan yang
tersedia tepat waktu dan disepakati oleh stakeholder dan disepakati
oleh stakeholder.3. Tersusunnya kebijakan dan strategi program
pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan, dengan
indikator kinerja jumlah kebijakan dan strategi program pendidikan
kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan.4. Tersedianya berbagai
kajian dan analisis dampak kependudukan terhadap pembangunan secara
komprehensif, dengan indikator kinerja Persentase stakeholder dan
mitra kerja yang memanfaatkan hasil analisis dampak
kependudukan.Program Keluarga Berencana PuskesmasTujuan pembangunan
nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu
manusia yang sehat fisik, mental dan sosial, sehingga tercapai
kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Keberhasilan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun ekonomi,
pada hakikatnya bergantung pada unsur manusianya. Perkembangan
penduduk yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan hasil
pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan. Oleh karenanya,
pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk melalui program Keluarga
Berencana menjadi penting adanya.2Keberhasilan KB akan berpengaruh
secara timbal balik dengan penurunan angka kematian bayi, angka
kematian anak balita dan angka kematian ibu. Dengan demikian
program KB akan meningkatkan pula taraf kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat. Ini berarti diperlukan peningkatan program KB, terutama
melalui upaya pelestarian pemakaian alat kontrasepsi efektif
terpilih dan diikuti dengan pengayoman medis bagi peserta/akseptor
KB yang memerlukan.2Keluarga Berencana adalah perencanaan
kehamilan, sehingga kehamilan hanya terjadi pada waktu yang
diinginkan. Jarak antar kehamilan diperpanjang, dan kelahiran
selanjutnya dapat dicegah apabila jumlah anak telah mencapai yang
dikehendaki, untuk membina kesehatan seluruh anggota keluarga
dengan sebaik-baiknya, menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dan
Sejahtera (NKKBS).2Kegiatan KB tidak hanya berupa penjarangan dan
mengatur kehamilan, tetapi termasuk kegiatan untuk meningkatan
taraf ekonomi dan kesejahteraan keluarga secara
menyeluruh.2Terdapat dua tujuan dari pelaksanaan program KB di
Puskesmas, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari
program KB adalah meningkatnya kesejahteraan ibu dan anak serta
keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan
sejahtera (NKKBS) yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat
yang sejahtera melalui pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia,
guna menyongsong tinggal landas pembangunan.2 Sedangkan untuk
tujuan khusus terdiri dari 3 hal, yaitu: 1. Meningkatnya kesadaran
masyarakat/keluarga dalam penggunaan alat kontrasepsi. 2.
Menurunkan jumlah angka kelahiran bayi. 3. Meningkatnya kesehatan
masyarakat/keluarga dengan cara penjarangan kelahiran.2Sasaran
dalam program KB ini ditujukan pada beberapa kelompok yang dianggap
perlu. Kelompok-kelompok tersebut antara lain: mereka yang ingin
mencegah kehamilan karena alasan pribadi, mereka yang ingin
menjarangkan kehamilan, mereka yang ingin membatasi jumlah anak,
dan keluarga dengan keadaan khusus, seperti yang disebutkan pada
Tabel 1.2Tabel 1. Keadaan yang dianjurkan menggunakan
kontrasepsi.2
Ibu yang menderita penyakit mendadak atau menahun (akut dan
kronis)
Ibu yang berusia kurang dari 20 tahun atau di atas 30 tahun
Ibu yang mempunyai lebih dari 5 orang anak
Ibu yang mempunyai riwayat kesukaran dalam persalinan
Keluarga dengan anak-anak bergizi buruk
Ibu yang telah mengalami keguguran berulang kali
Kepala-keluarganya tidak mempunyai pekerjaan tetap
Keluarga dengan rumah-tinggal yang sempit
Keluarga yang taraf pendidikannya rendah.
Secara garis besar kegiatan pelayanan Keluarga Berencana
meliputi: 2a) Komunikasi informasi dan edukasi (KIE)Kesempatan yang
dapat digunakan untuk penyuluhan adalah: 1. Kesempatan dalam klinik
dan sasarannya. 2. Kesempatan di luar klinik dan sasarannya.b)
Pelayanan kontrasepsia. Metode pelayanan kontrasepsi : Metode
sederhana, metode efektif, metode mantap dengan operasi.b. Tempat
pelayanan:Pelayanan kontrasepsi melalu klinik dan pelayanan
kontrasepsi safari keluarga berencana senyum terpadu.c) Pembinaan
dan pengayoman medis kontrasepsi peserta KB.d) Pelayanan rujukan
keluarga berencanae) Pencatatan dan pelaporan.Pelayanan kontrasepsi
melalui klinik merupakan salah satu mata rantai sarana pelaksanaan
pelayanan kontrasepsi yang terpadu dengan kegiatan pelayanan
kesehatan. Klinik ini mampu memberikan pelayanan kontrasepsi
sederhana (Pil KB, Suntik KB dan AKDR).2Fungsi dari klinik KB
tersebut antara lain : 1. Memberikan konseling. 2. Memberikan
pelayanan kontrasepsi sederhana, Pil KB dan AKDR. 3. Memantapkan
dan membina peserta KB dengan KIE (komunikasi, informasi dan
edukasi). 4. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatannya. 5.
Menangani efek sampingan dan komplikasi yang ringan. 6. Rujukan
peserta KB.2Dalam pelaksanaan pelayanan kontrasepsi di klinik,
diselenggarakan dua macam pelayana, yaitu: 21. Pelayanan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam bentuk konseling
sebagai usaha memantapkan kesadaran penerimaan peserta/calon
peserta dalam penggunaan kontrasepsi.2. Pelayanan medis sebagai
usaha memantapkan rasa aman peserta/calon peserta dalam penggunaan
kontrasepsi.Dalam rangka memantapkan kesadaran dxan rasa aman para
pesert/calon peserta KB dalam penggunaan kontrasepsi sesuai dengan
keadaan masing-masing individu dan keluarganya dalam rangka
mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, maka disusunlah
suatu pola dasar pelayanan kontrasepsi yang rasional.2Sebagai
landasan pola dasar pelayanan kontrasepsi ini adalah suatu pola
perencanaan keluarga yang kecil, bahagia dan sejahtera yang disusun
dalam rangka penyelamatan jiwa ibu dan anak dari risiko kematian
yang tinggi akibat melahirkan pada usia muda, jarak melahirkan yang
terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua. Dalam pola perencanaan
keluarga ini, maka kehidupan reproduksi wanita/istri dibagi atas 3
periode yaitu: 2a. Masa menunda kehamilan/kesuburan, bagi wanita
yang berusia di bawah 20 tahun: 2i. Bila belum menikah untuk
menunda pernikahannya, danii. Bila telah menikah untuk jangan hamil
dahulu sebelum berusia 20 tahunb. Masa mengatur
kehamilan/kesuburan2Bagi istri yang berusia 20-30 tahun untuk
mengatur kehamilannya dengan jarak kelahiran antara anak pertama
dan kedua adalah 3 sampai 4 tahun dan jumlah anak dua orang saja.c.
Masa mengakhiri kehamilan/kesuburan2Bagi istri yang telah berusia
di atas 30 tahun atau sudah mempunyai anak dua untuk tidak
melahirkan lagi.Guna mewujudkan tercapainya pola perencanaan
keluarga kecil, bahagia dan sejahtera tersebut dia tas dengan baik,
maka diperlukan suatu pola penggunaan kontrasepsi atas dasar
pemikiran yang matang berdasarkan ilmu kesehatan sebelum
peserta/calon peserta KB mulai mempergunakan salah satu cara
kontrasepsi. Hal ini sangat penting karena sampai saat ini belum
ada satupun cara kontrasepsi ideal yang bebeas dari efek sampingan
komplikasi ataupun kegagalan. Oleh karena itu dalam memilih
kontrasepsi yang seminimal mungkin menyebabkan efek sampingan dan
komplikasi terhadap peserta KB. Dalam pelayanan kontrasepsi kita
berhadapan dengan calon peserta yang sehat sudah sewawjarnya
apabila seorang peserta KB, setelah memakai kontrasepsi,
mengharapkan kesehatannya semakin bertambah baik, minimal tidak
akan menambah kelianan yang telah ada. 2 Ini berarti pelayanan
medis harus ditingkatakan secara berkelanjutan baik kualitas maupun
kuantitasnya, masyarakat (PUS) perlu mengetahui penggunaan
kontrasepsi yang rasional sesuai dengan kondisis keluarganya dan
petugas KB seyogyanya mampu memberi petunjuk kepada mereka. 2 Pola
penggunaan kontrasepsi yang rasional ini disusun sesuai dengan
masa-masa pola perencanaan keluarga serta ciri-ciri masing-masing
kontrasepsi. 2Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) KB yang
dilaksanakan oleh pihak kesehatan adalah termasuk dalam pelaksanaan
penyuluhan kesehatan pada umumnya. Dalam melaksanakan Program KB
perlu diperhatikan bahwa bidang tanggung jawab kesehatan mencakup
segi-segi pelayanan medis teknis dan pembinaan partisipasi
masyarakat. 2 Agar partisipasi masyarakat dapat dicapai perlu ada
usaha-usaha penyuluhan kepada masyarakat secara intensif, terutama
yang ditujukan kepada golongan-golongan yang datang ke klinik dan
masayarakat lingkungan klinik tersebut. 2Pada dasarnya usaha-usaha
penyuluhan kesehatan dilaksanakan olehg petugas kesehatan yang
langsung berhubungan dengan masyarakat, baik di Puskesmas mayoyn
melalui saluran komunikasi lainnya. 2 Demikian pula halnya dengan
penyuluhan kesehatan dalam Program KB. Kegiatan ini dilakukan
terutama oleh petugas-petugas klinik, biak medic, paramedic,
ataupun non-medis yang bekerja khusus untuk keluarga berencana.
2Pertimbangan perlunya peyuluhan kesehatan dalam keluarga berencana
juga dilaksanakan oleh tenaga-tenaga klinik, ialah bahwa tugas
penyuluhan kesehatan (termasuk kegiatan-kegiatan penerangan)
merupakan tugas yang tidak dapat dipisahkan dari tugas utama. 2
Kepercayaan ini terdapat terutama di kalangan kaum ibu yaitu
golongan masyarakat yang justru menjadi salah satu sasaran program
keluarga berencana. Hingga sekarang alasan-alasan kesehatan dalam
Program KB merupakan hal yang paling mudah dimengerti oleh sebagian
masyarakat. Oleh karena itu, ide keluarga berencana akan dapat
lebih cepat diterima jika menggunakan soal-soal kesehatan sebagai
alasan-alasan atau sebagai dasar. 2Terdapat dua tujuan dalam
kegiatan penyuluhan dalam Program Keluarga Berencana, yaitu tujuan
umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penyuluhan kesehatan dalam
keluarga berencana ialah agar masyarakat dapat menjadikan keluarga
berencana sebagai pola kehidupan, artinya: masyarakat mengetahui,
memahami serta menyadari pentingnya keluarga berencana, serta mau
melaksanakannya untuk kesehatan, kesejahteraan keluarganya,
masyarakat dan negara pada umumunya. Diharapkan agar
kegiatan-kegiatan penyuluhan kesehatan dalam keluarga berencana,
dapat meningkatkan jumlah peserta KB sebanyak mungkin, dan
memelihara kesertaan itu hingga melembaga sebagai pola kehidupan
sehari-hari masyarakat kita. 2Sedangkan tujuan khusus dari
pelaksanaan penyuluhan dalam Program Keluarga Berencana adalah
sasaran menggunakan salah satu metode kontrasepsi atas dasar
kebutuhan karena adanya pengertian, pengetahuan dan kesadaran atas
kegunaannya. Selain itu sasaran memakai metode keluarga berencana
dalam waktu yang cukup lama sehingga mempunyai pengaruh terhadap
kelahiran, taraf kesejahteraan ibu dan keluarga, serta tingkat
kesejahteraan keluarga. 2Terdapat beberapa cara menjalankan
penerangan dan motivasi yang sering dilakukan di klinik, yaitu
wawancara, ceramah-diskusi, demonstrasi, dan pameran. Wawancara
adalah salah satu cara penyuluhan kesehatan dengan jalan mengadakan
tanya jawab dan pengarahan ke arah tujuan. Ceramah adalah salah
satu cara dalam penyuluhan kesehatan dimana petugas kesehatan
menerangkan atau menjelaskan sesuatu dengan lisan disertai dengan
tanya-jwab (diskusi) kepada sekelompok pendengar, serta dibantu
oleh beberapa alat-alat peraga yang dianggap perlu. Demonstrasi
adalah suatu cara penyajian pengertian atau ide yang dipersiapkan
dengan teliti untuk memperlihatkan bagaimana cara menjalankan suatu
prosedur. Pameran adalah koleksi atau kumpulan bahan-bahan/material
mengenai keluarga berencana yang disusun secara teratur dan menarik
untuk diperlihatkan, dengan maksud untuk membantu orang
belajar.2
PosyanduPosyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan
dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan
kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan
dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya
mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi
perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak,
peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan
kesejahteraan sosial. UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat,
yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari,
untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas
Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. Pemberdayaan
masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non
instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat,
agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang
dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan
memanfaatkan potensi setempat.6Pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan adalah proses pemberian informasi kepada individu,
keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus dan
berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses
membantu klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi
tahu atau sadar (aspek pengetahuan atau knowledge), dari tahu
menjadi mau (aspek sikap atau attitude), dan dari mau menjadi mampu
melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan atau
practice). Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu adalah pelayanan
kesehatan yang mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan, yakni
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi,
gizi, dan penanggulangan diare. 61. Tujuan Umum:Menunjang
percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi
(AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Indonesia melalui
upaya pemberdayaan masyarakat.6
2. Tujuan Khusus: 6a. Meningkatnya peran masyarakat dalam
penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan
dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.b. Meningkatnya peran lintas
sektor dalam penyelenggaraan Posyandu, terutama berkaitan dengan
penurunan AKI, AKB dan AKABA.c. Meningkatnya cakupan dan jangkauan
pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan
AKI, AKB dan AKABA.KEGIATAN POSYANDUA. Kegiatan Utama1. Kesehatan
Ibu dan Anak (KIA)a. Ibu HamilPelayanan yang diselenggarakan untuk
ibu hamil mencakup: 6 Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi
badan, pengukuran tekanan darah, pemantauan nilai status gizi
(pengukuran lingkar lengan atas), pemberian tablet besi, pemberian
imunisasi Tetanus Toksoid, pemeriksaan tinggi fundus uteri, temu
wicara (konseling) termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K) serta KB pasca pesalinan yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan dibantu oleh kader. Apabila ditemukan kelainan,
segera dirujuk ke Puskesmas. 6 Untuk lebih meningkatkan kesehatan
ibu hamil, perlu diselenggarakan Kelas Ibu Hamil pada setiap hari
buka Posyandu atau pada hari lain sesuai dengan kesepakatan.
Kegiatan Kelas Ibu Hamil antara lain sebagai berikut: 61.
Penyuluhan: tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan persalinan,
persiapan menyusui, KB dan gizi2. Perawatan payudara dan pemberian
ASI3. Peragaan pola makan ibu hamil4. Peragaan perawatan bayi baru
lahir5. Senam ibu hamil
b. Ibu Nifas dan MenyusuiPelayanan yang diselenggarakan untuk
ibu nifas dan menyusui mencakup: 61. Penyuluhan/konseling
kesehatan, KB pasca persalinan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan
ASI eksklusif dan gizi.2. Pemberian 2 kapsul vitamin A warna merah
200.000 SI (1 kapsul segera setelah melahirkan dan 1 kapsul lagi 24
jam setelah pemberian kapsul pertama).3. Perawatan payudara.4.
Dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara,
pemeriksaan tinggi fundus uteri (rahim) dan pemeriksaan lochia oleh
petugas kesehatan. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke
Puskesmas.c. Bayi dan Anak balitaPelayanan Posyandu untuk bayi dan
anak balita harus dilaksanakan secara menyenangkan dan memacu
kreativitas tumbuh kembangnya. Jika ruang pelayanan memadai, pada
waktu menunggu giliran pelayanan, anak balita sebaiknya tidak
digendong melainkan dilepas bermain sesama balita dengan pengawasan
orangtua di bawah bimbingan kader. Untuk itu perlu disediakan
sarana permainan yang sesuai dengan umur balita. Adapun jenis
pelayanan yang diselenggarakan Posyandu untuk balita mencakup: 61.
Penimbangan berat badan2. Penentuan status pertumbuhan3. Penyuluhan
dan konseling4. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan
pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang.
Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.2. Keluarga
Berencana (KB)Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diberikan oleh
kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada
tenaga kesehatan Puskesmas dapat dilakukan pelayanan suntikan KB
dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang
menunjang serta tenaga yang terlatih dapat dilakukan pemasangan IUD
dan implant. 63. ImunisasiPelayanan imunisasi di Posyandu hanya
dilaksanakan oleh petugas Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan
disesuaikan dengan program terhadap bayi dan ibu hamil. 64.
GiziPelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader. Jenis
pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi
dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, pemberian
makanan tambahan (PMT) lokal, suplementasi vitamin A dan tablet Fe.
Apabila ditemukan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita yang
berat badannya tidak naik 2 kali berturut-turut atau berada di
bawah garis merah (BGM), kader wajib segera melakukan rujukan ke
Puskesmas atau Poskesdes. 65. Pencegahan dan Penanggulangan
DiarePencegahan diare di Posyandu dilakukan dengan penyuluhan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penanggulangan diare di
Posyandu dilakukan melalui pemberian oralit. Apabila diperlukan
penanganan lebih lanjut akan diberikan obat Zinc oleh petugas
kesehatan. 6Dalam keadaan tertentu masyarakat dapat menambah
kegiatan Posyandu dengan kegiatan baru, di samping 5 (lima)
kegiatan utama yang telah ditetapkan. Kegiatan baru tersebut
misalnya: perbaikan kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit
menular, dan berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya.
Posyandu yang seperti ini disebut dengan nama Posyandu
Terintegrasi. Penambahan kegiatan baru sebaiknya dilakukan apabila
5 kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik dalam arti
cakupannya di atas 50%, serta tersedia sumber daya yang mendukung.
Penetapan kegiatan baru harus mendapat dukungan dari seluruh
masyarakat yang tercermin dari hasil Survey Mawas Diri (SMD) dan
disepakati bersama melalui forum Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
Pada saat ini telah dikenal beberapa kegiatan tambahan Posyandu
yang telah diselenggarakan antara lain: 61. Bina Keluarga Balita
(BKB).2. Kelas Ibu Hamil dan Balita.3. Penemuan dini dan pengamatan
penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), misalnya: Infeksi
Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Demam Berdarah Dengue (DBD), gizi
buruk, Polio, Campak, Difteri, Pertusis, Tetanus Neonatorum.4. Pos
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).5. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat
Desa (UKGMD).6. Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan
pemukiman (PAB PLP).7. Program diversifikasi pertanian tanaman
pangan dan pemanfaatan pekarangan, melalui Taman Obat Keluarga
(TOGA).8. Kegiatan ekonomi produktif, seperti: Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga (UP2K), usaha simpan pinjam.9. Tabungan Ibu
Bersalin (Tabulin), Tabungan Masyarakat (Tabumas).10. Kesehatan
lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL).11. Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR).12. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas
adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial.Pelayanan Terpadu Keluarga Berencana - Kesehatan Dalam
kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling atau
Posyandu, seorang ibu hamil yang datang untuk PNC (Prenatal Care),
selain dapat dilakukan pemeriksaan kehamilan, pemberiaan vaksin
(Tetanus Toxoid), pemberian tablet besi, juga akan memperoleh
penyuluhan KB berupa manfaat bagi ibu menunda kehamilan yang akan
datang, yaitu agar ibu dapat beristirahat dan menjaga kesehatan
diri serta dapat mengasuh anak yang dilahirkan dengan baik dengan
cara memberikan ASI secara terus menerus sampai anak berumur satu
tahun atau menggunakan metoda kontrasepsi yang paling sesuai,
seperti yang telah dianjurkan oleh petugas medis. Dalam hal ini,
secara tidak langsung telah terjadi dan dilakukan penyatuan program
kegiatan Primary Helath care berupa KIA, Imunisasi, Gizi dan
Keluarga Berencana.7Tujuan keterpaduan KB-Kesehatan adalah untuk
mempercepat penurunan angka kematian bayi dan balita serta angka
kelahiran, dalam rangka mempercaepat terwujudnya Norma Keluarga
Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). 7 Aspek Keterpaduan dalam
Wilayah/Lokasi KerjaPada wilayah binaan Puskesmas terdapat
Puskesmas Pembantu dan Posyandu yang melayani ibu, bayi, dan balita
yang berkunjung. Selain diberikan pelayanan dan penyuluhan
kesehatan pada ibu dan pemberian imunisasi kepada bayi, dapat juga
diberikan penyuluhan tentang manfaat mengikuti program KB. 7Pada
tempat dan waktu yang bersamaan terjadi penyatuan kegiatan dua
program dalam satu lokasi untuk pencapaian tujuan bersama, yakni
penurunan angka kelahiran, kematian bayi dan balita. 7 Aspek
Keterpaduan dalam Tenaga Petugasa. Seorang Bidan Desa dapat
memberikan secara sekaligus kegiatan penyuluhan KB dan pemeriksan
kehamilan, pemberian imunisais Tetanus Toxoid pada ibu hamil,
pengobatan lain seperti diare dengan oralit dan penimbangan berat
badan balita. 7b. Seorang petugas imunisasi lapangan dapat
memberikan penyuluhan KB, dan nasehat tentang perawatan anak dan
gizi pada saat melakukan tugas vaksinasi di lapangan/desa. 7c.
Seorang petugas PLKB dalam kegiatan di lapangan selain memberikan
penyuluhan KB dapat sekaligus memberikan penyuluhan tentang hal-hal
lain seperti pertanian, kesehatan dan koperasi. 7 Aspek
Keterpaduaan dalam Target PopulasiSasaran utama keterpaduan dari
program tersebut adalah sekelompok masyarakat yang perlu mendapat
perhatian dan penanganan khusus seperti: 7a. Bayi (usia antara 0-1
tahun)b. Balita (usia antara 1-4 tahun)c. Ibu sedang hamil, ibu
melahirkan dan menyusuid. Wanita PUS (pasangan Usia Subur)Dengan
tujuan utama bersama: 7 Semua balita ditimbang setiap bulan, dan
hasil timbangannya dicatat di Kartu Menuju Sehat (KMS) Semua bayi
disusui oleh ibunya sampai usia 2 tahun atau lebih, dan mendapat
makanan lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Semua anak yang
berumur 1-5 tahun mendapat 1 kapsul vitamin A dosis tinggi setiap 6
bulan. Semua anak yang mencret segera diberi minum larutan gula
garam atau Larutan Oralit. Setiap ibu hamil dan ibu sedang menyusui
dianjurkan makan 1-2 piring makanan bergizi lebih banyak dari
biasanya. Setiap ibu hamil dianjurkan minum 1 tablet Tambah Darah
tiap bulan mulai usia kehamilan 7-9 bulan. Setiap pasangan usia
subur diberikan penyuluhan agar mengerti dan mengikuti program
KB.Pelaksanaan Keterpaduan KB-Kesehatan pada umumnya dilaksanakan
pada tingkat Kecamatan dan Desa yang sudah tersedia sarana
prasarana baik untuk Keluarga Berencana maupun fasilitas kesehatan
dan pada saat tertentu juga dilakukan oleh instansi lain seperti
Program Bakti TNI Masuk Desa. 7Dalam melakukan Program Keterpaduan
KB-Kesehatan terdapat peranan pada berbagai instansi.
Peranan-peranan tersebut dijabarkan pada Tabel 2. 7Tabel 2. Peranan
dalam Program Keterpaduan KB-Kesehatan
Camat dan StafCoordinator perencanaan, pergerakan, pengawasan,
pengendalian dan penilaian pelaksanaan Program Keterpaduan
KB-Kesehatan.
Petugas PuskesmasMembantu camat sebagai coordinator dan berperan
sebagai pimpinan dalam melakukan pergerakan, pengawasan,
pengendalian dan penilaian pelaksanaan Program Keterpaduan
KB-Kesehatan.
Petugas KB (PPLKB dan PLKB)Membantu camat dalam melakukan
perencanaan, pergerakan, pengawasan, pengendalian dan pienilaian
pelaksanaan Program Keterpaduan KB-Kesehatan.
Tim Pembina LKMDMerumuskan dukunga sumberdaya dari sector-sektor
yang terkait dalam pembinaan desa dan sebagai coordinator
pembimbing terhadap LKMD.
Tim Penggerak PKKDapat memberikan bantuan sarana dan prasarana
serta menggerakkan anggota PKK dalam pelaksanaan Program
Keterpaduan KB-Kesehatan.
Kepala Desa/LurahKoordinator penyelenggaraan Program Keterpaduan
KB-Kesehatan di desa.
Kader KesehatanTenaga pelaksana Program Keterpaduan KB-Kesehatan
di desa.
PPKBD, KB DesaWahana pelaksana Program Keterpaduan KB-Kesehatan
di desa.
LKMDWahan dan pusat penggerakan partisipasi masyarakat dalam
Program Keterpaduan KB-Kesehatan di desa.
Anggota PKKTenaga pelaksana Program Keterpaduan KB-Kesehatan di
desa.
Beberapa manfaat yang diperoleh dari Keterpaduan KB-Kesehatan:
71. Setiap program diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal
walaupun sumber daya terbatas, namun dapat diperoleh hasil bersama
yang lebih baik.2. Masyarakat memperoleh kemudahan pelayanan
paripurna pada satu kesempatan dan satu tempat sekaligus sehingga
tidak terjadi pemborosan waktu, dana dan tenaga.3. Dicapai
peningkatan hasil guna (efektivitas) dan daya guna (efisiensi) dari
sumber daya (tenaga, dana dan sarana) pada pelaksanaan program.4.
Cakupan pelayanan dapat diperluas, sehingga mempercepat terwujudnya
kesehatan ibu, bayi dan balita dan terwujudnya NKKBS.Hal ini
dimungkinkan karena pelayanan yang lebih menyeluruh terhadap
sasaran, penyuluhan yang lebih intensif dan makin tingginya
frekuensi kontak untuk pemberian pengayoman kepada masyarakat.
7Tanpa adanya keterpaduan ini, apalagi dalam situasi kekurangan
tenaga, dana dan sarana program, sulit dicapai hasil yang
diharapkan oleh masing-masing program. 7
PENUTUPProgram Keluarga Berencana yang dicanangkan pemerintah
memegang peranan penting dalam mengatur angka pertumbuhan penduduk
melalui demografi. Yang berperan dalam terlaksananya program ini
tidak hanya dari pemerintah, namun juga ada peran serta dari
masyarakat, keluarga dan juga pasangan suami istri dalam bimbingan
puskesmas. Maka dengan kerja sama yang menyeluruh dan terpadu
program Keluarga Berencana dapat terlaksana dengan optimal
DAFTAR PUSTAKA1. Pinem S. Kesehatan reproduksi dan kontrasepsi.
Jakarta; Trans Info Media.h.2. Depkes Indonesia. Program pelayana
puskesmas. jil. 2. Jakarta. 2008. h. D-1-293. Gordis L.
Epidemiology. 4th ed. Philadelphia : Saunders Elsevier Inc. 2009.
p. 197-203.4. Smith BH, Fitzpatrick JJ, Hoyt-Hudson P. Problem
solving for better health: a global perspective. New York: Springer
Publishing Company. 2011. p. 95-1025. BKKBN. Laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah badan kependudukan dan keluarga
berencana nasional tahun 2013. Jakarta. 2014. h. 27-35 6. Posyandu.
Diambil dari http://posyandu.org/posyandu/622-posyandu.html pada 30
Juni 2014 7. Chandra B. Ilmu kedokteran pencegahan dan komunitas.
Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2006. h. 243-53
29