Makalah k3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri konstruksi adalah keseluruhan

atau sebagian rangkaian kegiatan yang

mendukung kegiatan konstruksi dimulai dari

penyediaan barang/material keperluan pekerjaan

konstruksi sejak pabrikan, suplai/pasokan

(delivery) hingga ke pelaksanaan pekerjaan

konstruksi yang mencakup kegiatan : sipil,

arsitektural, mekanikal, elektrikal dan tata

lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya,

untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk

fisik lainnya sesuai dengan yang direncanakannya.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau

sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau

pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup

pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,

elektrikal, dan tata lingkungan masing masing

beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu

bangunan atau bentuk fisik lain.

Kegiatan Konstruksi merupakan unsur penting

dalam pembangunan namun dalam kegiatan konstruksi

kecelakaan konstruksi relatif tinggi dibandingkan

dengan kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi

1

menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan

antara lain yang menyangkut aspek keselamatan

kerja dan lingkungan. Kegiatan proyek

konstruksi memiliki Karakteristik antara lain :

bersifat sangat kompleks, multi disiplin ilmu,

melibatkan banyak unsur tenaga kerja kasar dan

berpendidikan relatif rendah, masa kerja terbatas,

intensitas kerja yang tinggi, tempat Kerja

(terbuka, tertutup, lembab, kering, panas, berdebu,

kotor), menggunakan peralatan kerja beragam,

jenis, teknologi, kapasitas dan beragam

berpotensi bahaya, mobilisasi yang tinggi,

peralatan, tenaga kerja, material dan lain lain.

Setiap tahun ribuan kecelakaan terjadi di

tempat kerja yang menimbulkan korban jiwa,

kerusakan materi, dan gangguan produksi. Pada tahun

2007 menurut jamsostek tercatat 65.474 kecelakaan

yang mengakibatkan 1.451 orang meninggal, 5.326

orang cacat tetap dan 58.697 orang cedera. Data

kecelakaan tersebut mencakup seluruh perusahaan

yang menjadi anggota jamsostek dengan jumlah

peserta sekitar 7 juta orang atau sekitar 10%

dari seluruh pekerja di Indonesia. Dengan

demikian angka kecelakaan mencapai 930 kejadian

untuk setiap 100.000 pekerja setiap tahun. Oleh

2

karena itu jumlah kecelakaan keseluruhannya

diperkirakan jauh lebih besar. Bahkan menurut

penelitian world economic forum pada tahun 2006,

angka kematian akibat kecelakaan di

Indonesia mencapai 17-18 untuk setiap 100.000

pekerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola

sebagaimana dengan aspek lainnya dalam perusahaan

seperti operasi, produksi, logistik, sumber daya

manusia, keuangan dan pemasaran. Aspek K3 tidak

akan bisa berjalan seperti apa adanya tanpa adanya

intervensi dari manajemen berupa upaya terencana

untuk mengelolanya. Karena itu ahli K3 sejak awal

tahun 1980an berupaya meyakinkan semua

pihak khususnya manajemen organisasi untuk

menempatkan aspek K3 setara dengan unsur lain dalam

organisasi. Hal inilah yang mendorong lahirnya

berbagai konsep mengenai manajemen K3. Menurut

Kepmenaker 05 tahun 1996, Sistem Manajemen K3

adalah bagian dari sistem secara keseluruhan yang

meliputi struktur organisasi, perencanaan/desain,

tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan

sumber daya yang dibutuhkan, bagi

pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian,

dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan

kesehatan kerja dalam pengendalian resiko yang

berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya

3

tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas,

maka permasalahan dapat dirumuskan adalah

bagaimana penerapan sistem dan mekanisme pengelolaan

keselamatan dan kesehatan kerja pada pelaksanaan

proyek konstruksi.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan, maka makalah ini disusun

dengan tujuan:

1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan

dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan

psikologis.

2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja

digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.

3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.

4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan

peningkatan kesehatan gizi pegawai.

5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja,

dan partisipasi kerja.

6. Agar tehindar dari gangguan kesehatan yang

disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.

4

7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungin

dalam bekerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam makalah ini adalah:

1. Melatif kreatifitas penulis dalam menuangkan

gagasan pemikirannya tentang suatu kajian atau

topik dari ilmu-ilmu yang sudah didapat. Secara

tidak langsung penulis juga dilatih untuk

menerapkan kemampuan berpikir secara logis-

sistematis tenntang keselamatan dan kesehatan

kerja, serta kemampuan analisis.

2. Makalah ini bukan hanya berguna bagi penulis saja

tetapi juga sebagai bahan refrensi ilmiah dan

sumbangan pengetahuan bagi para pembaca tentang

apa yang penulis sumbangkan lewat ide melalui

makalah ini.

3. Melatih berpikir tertib dan teratur karena menulis

ilmiah harus mengikuti tata cara penulisan yang

sudah ditentukan prosedur tertentu, metode dan

teknik, aturan, disajikan teratur, runtun dan

tertib.

4. Menumbuhkan etos ilmiah dikalangan mahasiswa

sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu

pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil

(produsen) pemikiran dan karya tulis dalam bidang

5

ilmu pengetahuan K3 terutama setelah penyelesaian

studynya.

BAB II

6

KAJIAN TEORI

1. Modul K3L (Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) dan

Hukum

2. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

Disusun Oleh: Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan

3. http://haris08.community.undip.ac.id/2012/06/03/k3-konstruksi-

bangunan/

Ditulis Oleh: Abdul Haris

4. http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/manajemen_dan_rekayasa_konstruksi/

wp-content/uploads/2007/05/makalah-reini-d-

wirahadikusumah.pdf

Ditulis Oleh: Reini D. Wirahadikusumah

7

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan makalah ini, untuk mendapatkan

data dan informasi yang diperlukan, kami mempergunakan

metode studi pustaka. Metode studi pustaka atau

literatur ini dilakukan dengan cara mendapatkan data

atau informasi tertulis yang bersumber dari buku-buku,

dan berbagai artikel diinternet yang menurut kami dapat

mendukung penelitian ini.

8

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengertian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu:

Secara Filosofis

Suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin

keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun

rohani, tenaga kerja pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya

dan budayanya menuju masyarakat adl dan makmur.

Secara Keilmuan

9

Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam

usaha mencegah kemungkinan terjadinya

kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

4.1.1 Tujuan K3

Tujuan dari k3:

o Melindungi kesehatan, keamanan dan

keselamatan dari tenaga kerja.

o Meningkatkan efisiensi kerja.

o Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit

akibat kerja.

4.1.2 Adanya Ilmu Tentang K3

o Mempelajari tentang k3

o Melaksanakan tentang k3

o Memperoleh hasil yang sempurna dalam

mencegah terjadinya kecelakaan kerja

4.1.3 Sasaran K3

o Menjamin keselamatan pekerja

o Menjamin keamanan alat yang digunakan

o Menjamin proses produksi yang aman dan

lancer

4.1.4 Norma-Norma yang Harus Dipahami dalam K3

o Aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan

kesehatan kerja

10

o Diterapkan untuk melindungi tenaga kerja

o Resiko kecelakaan dan penyakit kerja

Tujuan norma-norma : agar terjadi keseimbangan

dari pihak perusahaan dapat menjamin

keselamatan pekerja.

Dasar hukum k3 :

UU No.1 tahun 1970

UU No.21 tahun 2003

UU No.13 tahun 2003

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-

5/MEN/1996

4.1.5 Hambatan dari Penerapan K3

a) Hambatan dari sisi pekerja/ masyarakat :

- Tuntutan pekerja masih pada kebutuhan

dasar

- Banyak pekerja tidak menuntut jaminan k3

karena SDM yang masih rendah.

b) Hambatan dari sisi perusahaan:

Perusahaan yang biasanya lebih menekankan

biaya produksi atau operasional dan

meningkatkan efisiensi pekerja untuk

menghasilkan keuntungan yang sebesar-

besarnya.

11

4.1.6 Jenis-Jenis Bahaya dalam K3

Dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Jenis kimia

Terhirupnya atau terjadinya kontak antara

manusia dengan bahan kimia berbahaya.

Contoh: abu sisa pembakaran bahan kimia, uap

bahan kimia dan gas bahan kimia.

2) Jenis fisika

- Suatu temperatur udara yang terlalu panas

maupun terlalu dingin.

- keadaan yang sangat bising.

- keadaan udara yang tidak normal.

Contoh: Kerusakan pendengaran dan Suatu suhu

tubuh yang tidak normal

3) Jenis proyek/ pekerjaan

- Pencahayaan atau penerangan yang kurang.

- Bahaya dari pengangkutan barang.

- Bahaya yang ditimbulkan oleh peralatan.

Contoh:

- Kerusakan penglihatan

- Pemindahan barang yang tidak hati-hat

sehingga melukai pekerja

12

- Peralatan kurang lengkap dan pengamanan

sehngga melukai pekerja

4.1.7 Istilah-istilah yang Ditemui dalam Dunia

Kerja

a. Harzard adalah suatu keadaan yng dapat

menimbulkan kecelakaan, penyakit dan

kerusakan yang menghambat kemampuan pekerja.

b. Danger/ bahaya adalah tingkat bahaya suatu

kondisi yang dapat mengakibatkan peluang

bahaya yang mulai tampak sehingga

mengakibatkan memunculkan suatu tindakan.

c. Risk adalah prediksi tingkat keparahan bila

terjadi bahaya dalam siklus tertentu.

d. Incident adalah memunculnya kejadian yang

bahaya yang dapat mengadakan kontak dengan

sumber energi yang melebihi ambang batas

normal.

e. Accident adalah kejadan bahaya yang disertai

dengan adanya korban atau kerugian baik

manusia maupun peralatan.

4.2 Proyek Konstruksi

4.2.1 Karakteristik Kegiatan Proyek Konstruksi

o Memiliki masa kerja terbatas

o Melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar

13

o Melibatkan banyak tenaga kerja kasar (labour)

yang berpendidikan relatif rendah

o Memiliki intensitas kerja yang tinggi

o Bersifat multidisiplin dan multi crafts

o Menggunakan peralatan kerja beragam, jenis,

teknologi, kapasitas dan kondisinya

o Memerlukan mobilisasi yang tinggi (peralatan,

material dan tenaga kerja)

4.2.2 Klasifikasi Proyek Konstruksi

1. Proyek Konstruksi Bangunan Gedumg (Building

Construction)

Proyek konstruksi bangunan gedung mencakup

bangunan gedung perkantoran, sekolah,

pertokoan, rumah sakit, rumah tinggal dan

sebagainya. Dari segi biaya dan teknologi

terdiri dari yg berskala rendah, menengah,

dan tinggi. Biasanya perencanaan untuk proyek

bangunan lebih lengkap dan detail. Untuk

proyek-proyek pemerintah (di Indonesia)

proyek bangunan gedung ini dibawah

14

pengawasan/pengelolaan DPU sub Dina Cipta

Karya.

2. Proyek Bangunan Perumahan (Residential

Construction/Real Estate)

Di sini proyek pembangunan

perumahan/pemukiman (Real Estate) dibedakan

dengan proyek bangunan gedung secara rinci

yang didasarkan pada klase pembangunannya

serempak dengan penyerahan prasarana-

prasarana penunjangnya, jadi memerlukan

perencanaan infrastruktur dari perumahan

tersebut (jaringan tranfusi, jaringan air,

dan fasilitas lainnya). Proyek pembangunan

ini dari rumah yang sangat sederhana sampai

rumah mewah, dan rumah susun. Di Indonesia

pengawasan di bawah Sub Dinas Cipta Karya.

3. Proyek Konstruksi Teknik Sipil/Proyek

Konstruksi rekayasa berat (Heavy Engineering

Construction) umumnya proyek yang masuk jenis

ini adalah proyek-proyek yang bersifat

infrastruktur seperti proyek bendungan,

proyek jalan raya, jembatan, terowongan,

jalan kereta api, pelabuhan, dan lain-lain.

Jenis proyek ini umumnya berskala besar dan

membutuhkan teknologi tinggi.

15

4. Proyek Konstruksi Industri (Insustrial

Construction)

Proyek konstruksi yang termasuk dalam jenis

ini biasanya proyek industri yang membutuhkan

spesifikasi dari persyaratan khusus seperti

untuk kilang minyak, industri berat, industri

dasar, pertambangan, nuklir dan sebagainya.

Perencanaan dan pelaksanaannya membutuhkan

ketelitian dan keahlian atau teknologi yang

spesifik.

4.2.3 Peraturan tentang K3 Proyek Konstruksi

Pemerintah telah sejak lama

mempertimbangkan masalah perlindungan tenaga

kerja, yaitu melalui UU No. 1 Tahun 1970

Tentang Keselamatan Kerja. Sesuai dengan

perkembangan jaman, pada tahun 2003, pemerintah

mengeluarkan UU 13/2003 tentang

Ketenagakerjaan. Undang undang ini mencakup

berbagai hal dalam perlindungan pekerja yaitu

upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga

kerja, dan termasuk juga masalah keselamatan

dan kesehatan kerja.

16

Aspek ketenagakerjaan dalam hal K3 pada

bidang konstruksi, diatur melalui Peraturan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-

01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan

Kerja pada Konstruksi Bangunan. Peraturan ini

mencakup ketentuan-ketentuan mengenai

keselamatan dan kesehatan kerja secara umum

maupun pada tiap bagian konstruksi bangunan.

Peraturan ini lebih ditujukan untuk konstruksi

bangunan, sedangkan untuk jenis konstruksi

lainnya masih banyak aspek yang belum

tersentuh. Di samping itu, besarnya sanksi

untuk pelanggaran terhadap peraturan ini sangat

minim yaitu senilai seratus ribu rupiah.

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya

Peraturan Menakertrans tersebut, pemerintah

menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri

Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja

No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986: Pedoman

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat

Kegiatan Konstruksi. Pedoman yang selanjutnya

disingkat sebagai ”Pedoman K3 Konstruksi” ini

merupakan pedoman yang dapat dianggap sebagai

standar K3 untuk konstruksi di Indonesia.

Pedoman K3 Konstruksi ini cukup komprehensif,

namun terkadang sulit dimengerti karena

menggunakan istilah-istilah yang tidak umum

17

digunakan, serta tidak dilengkapi dengan

deskripsi/gambar yang memadai.

Kekurangankekurangan tersebut tentunya sangat

menghambat penerapan pedoman di lapangan, serta

dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan

perselisihan di antara pihak pelaksana dan

pihak pengawas konstruksi.

Pedoman K3 Konstruksi selama hampir dua

puluh tahun masih menjadi pedoman yang berlaku.

Baru pada tahun 2004, Departemen Permukiman dan

Prasarana Wilayah, yang kini dikenal sebagai

Departemen Pekerjaan Umum, mulai memperbarui

pedoman ini, dengan dikeluarkannya KepMen

Kimpraswil No. 384/KPTS/M/2004 Tentang Pedoman

Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada

Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan. ”Pedoman

Teknis K3 Bendungan” yang baru ini khusus

ditujukan untuk proyek konstruksi bendungan,

sedangkan untuk jenis-jenis proyek konstruksi

lainnya seperti jalan, jembatan, dan bagunan

gedung, belum dibuat pedoman yang lebih baru.

Namun, apabila dilihat dari cakupan isinya,

Pedoman Teknis K3 untuk bendungan tersebut

sebenarnya dapat digunakan pula untuk jenis-

jenis proyek konstruksi lainnya. ”Pedoman

Teknis K3 Bendungan” juga mencakup daftar

18

berbagai penyakit akibat kerja yang harus

dilaporkan.

Bila dibandingkan dengan standar K3 untuk

jasa konstruksi di Amerika Serikat misalnya,

(OSHA, 29 CFR Part 1926), Occupational Safety

and Health Administration (OSHA), sebuah badan

khusus di bawah Departemen Tenaga Kerja yang

mengeluarkan pedoman K3 termasuk untuk bidang

konstrusksi, memperbaharui peraturan K3-nya

secara berkala (setiap tahun). Peraturan atau

pedoman teknis tersebut juga sangat

komprehensif dan mendetail. Hal lain yang dapat

dicontoh adalah penerbitan brosur-brosur

penjelasan untuk menjawab secara spesifik

berbagai isu utama yang muncul dalam

pelaksanaan pedoman teknis di lapangan. Pedoman

yang dibuat dengan tujuan untuk tercapainya

keselamatan dan kesehatan kerja, bukan hanya

sekedar sebagai aturan, selayaknya secara terus

menerus disempurnakan dan mengakomodasi

masukan-masukan dari pengalaman pelaku

konstruksi di lapangan. Dengan demikian, pelaku

konstruksi akan secara sadar mengikuti

peraturan untuk tujuan keselamatan dan

kesehatan kerjanya sendiri.

19

4.2.4 Jenis Bahaya Konstruksi

- Terbentur

Kecelakaan ini terjadi pada saat seseorang

yang tidak diduga ditabrak atau ditampar

sesuatu yang bergerak. Contohnya: terkena

pukulan palu, ditabrak kendaraan, benda asing

material.

- Membentur

Kecelakaan yang selalu timbul akibat pekerja

yang bergerak terkena atau bersentuhan dengan

beberapa objek. Contohnya: terkena sudut atau

bagian yang tajam, menabrak pipa-pipa.

- Terperangkap (caught in, caught on, caught

between)

Contoh dari caught in adalah kecelakaan yang

akan terjadi bila kaki pekerja tersangkut

diantara papan-papan yang patah di lantai.

Contoh dari caught on adalah kecelakaan yang

timbul bila baju dari pekerja terkena pagar

kawat. Sedangkan contoh dari caught between

adalah kecelakaan yang terjadi bila lengan

atau kaki dari pekerja tersangkut bagian

mesin yang bergerak.

- Jatuh dari ketinggian

20

Kecelakaan ini banyak terjadi, yaitu jatuh

dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat

yang lebih rendah. Contohnya: jatuh dari

tangga atau atap.

- Jatuh dari ketinggian yang sama

Beberapa kecelakaan yang timbul pada tipe ini

seringkali berupa tergelincir, tersandung,

jatuh dari lantai yang sama tingkatnya.

- Pekerjaan yang terlalu berat

Kecelakaan ini timbul akibat pekerjaan yang

terlalu berat yang dilakukan pekerja seperti

mengangkat, menaikkan, menarik benda atau

material yang dilakukan diluar batas

kemampuan.

- Terkena aliran listrik

Luka yang ditimbulkan dari kecelakaan ini

terjadi akibat sentuhan anggota badan dengan

alat atau perlengkapan yang mengandung

listrik.

- Terbakar

Kondisi ini terjadi akibat sebuah bagian dari

tubuh mengalami kontak dengan percikan bunga

api, atau dengan zat kimia yang panas.

21

4.2.5 Sebab Kecelakaan Konstruksi

1. Faktor Manusia

- Sangat dominan dilingkungan konstruksi.

- Pekerja Heterogen, Tingkat skill dan

edukasi berbeda.

- Pengetahuan tentang keselamatan rendah.

- Perlu penanganan khusus

Pencegahan :

- Pemilihan Tenaga Kerja

- Pelatihan sebelum mulai kerja

- Pembinaan dan pengawasan selama kegiatan

berlangsung

2. Faktor Lingkungan

- Gangguan-gangguan dalam bekerja, misalnya

suara bising yang berlebihan dapat

mengakibatkan terganggunya konsentrasi

pekerja.

- Debu dan material beracun, mengganggu

kesehatan kerja, sehingga menurunkan

efektivitas kerja.

- Cuaca (panas, hujan)

Pencegahan:

22

- Dianjurkannya menggunakan penutup telinga

dan masker pada pekerja.

3. Faktor Teknis

- Berkaitan dengan kegiatan kerja Proyek

seperti penggunaan peralatan dan alat

berat, penggalian, pembangunan,

pengangkutan dan sebagainya.

- Disebabkan kondisi teknis dan metoda kerja

yang tidak memenuhi standar keselamatan

(substandards condition).

Pencegahan:

- Perencanaan Kerja yang baik

- Pemeliharaan dan perawatan peralatan

- Pengawasan dan pengujian peralatan kerja

- Penggunaan metoda dan teknik konstruksi

yang aman

- Penerapan Sistim Manajemen Mutu

4.2.6 Strategi Penerapan K3 di Proyek Konstruksi

1. Kebijakan K3

Merupakan landasan keberhasilan K3 dalam

proyek.

23

Memuat komitment dan dukungan manajemen

puncak terhadap pelaksanaan K3 dalam

proyek.

Harus disosialisasikan kepada seluruh

pekerja dan digunakan sebagai landasan

kebijakan proyek lainnya.

2. Administratif dan Prosedur

Menetapkan sistim organisasi pengelolaan K3

dalam proyek.

Menetapkan personal dan petugas yang

menangani K3 dalam proyek.

Menetapkan prosedur dan sistim kerja K3

selama proyek berlangsung termasuk tugas

dan wewenang semua unsur terkait

Organisasi dan SDM.

Kontraktor harus memiliki organisasi yang

menangani K3 yang besarnya sesuai dengan

kebutuhan dan lingkup kegiatan.

Organisasi K3 harus memiliki asses kepada

penanggung jawab projek.

Kontraktor harus memiliki personnel yang

cukup yang bertanggung jawab mengelola

kegiatan K3 dalam perusahaan yang jumlahnya

disesuaikan dengan kebutuhan.

Kontraktor harus memiliki personel atau

pekerja yang cakap dan kompeten dalam

24

menangani setiap jenis pekerjaan serta

mengetahui sistim cara kerja aman untuk

masing-masing kegiatan.

Kontraktor harus memiliki kelengkapan

dokumen kerja dan perijinan yang berlaku.

Kontraktor harus memiliki Manual

Keselamatan Kerja sebagai dasar kebijakan

K3 dalam perusahaan.

Kontraktor harus memiliki prosedur kerja

aman sesuai dengan jenis pekerjaan dalam

kontrak yang akan dikerjakannya.

3. Identifikasi Bahaya

Sebelum memulai suatu pekerjaan,harus

dilakukan Identifikasi Bahaya guna

mengetahui potensi bahaya dalam setiap

pekerjaan.

Identifikasi Bahaya dilakukan bersama

pengawas pekerjaan dan Safety Departement.

Identifikasi Bahaya menggunakan teknik yang

sudah baku seperti Check List, What If,

Hazops, dan sebagainya.

Semua hasil identifikasi Bahaya harus

didokumentasikan dengan baik dan dijadikan

sebagai pedoman dalam melakukan setiap

kegiatan.

4. Project Safety Review

25

Sesuai perkembangan proyek dilakukan kajian

K3 yang mencakup kehandalan K3 dalam

rancangan dan pelaksanaan pembangunannya.

Kajian K3 dilaksanakan untuk meyakinkan

bahwa proyek dibangun dengan sstandar

keselamatan yang baik sesuai dengan

persyaratan.

Kontraktor jika diperlukan harus melakukan

project safety review untuk setiap tahapan

kegiatan kerja yang dilakukan, terutama

bagi kontraktor EPC (Engineering-

Procurement-Construction).

Project Safety Review bertujuan untuk

mengevaluasi potensi bahaya dalam setiap

tahapan project secara sistimatis.

5. Pembinaan dan Pelatihan

Pembinaan dan Pelatihan K3 untuk semua

pekerja dari level terendah sampai level

tertinggi.

Dilakukan pada saat proyek dimulai dan

dilakukan secara berkala.

Pokok Pembinaan dan Latihan :

Kebijakan K3 proyek:

- Cara melakukan pekerjaan dengan aman

- Cara penyelamatan dan penanggulangan darurat

26

6. Safety Committee (Panitia Pembina K3)

Panitia Pembina K3 merupakan salah satu

penyangga keberhasilan K3 dalam perusahaan.

Panitia Pembina K3 merupakan saluran untuk

membina keterlibatan dan kepedulian semua

unsur terhadap K3

Kontraktor harus membentuk Panitia Pembina

K3 atau Komite K3 (Safety Committee).

Komite K3 beranggotakan wakil dari masing-

masing fungsi yang ada dalam kegiatan

kerja.

Komite K3 membahas permasalahan K3 dalam

perusahaan serta memberikan masukan dan

pertimbangan kepada manajemen untuk

peningkatan K3 dalam perusahaan.

7. Promosi K3

Selama kegiatan proyek berlangsung

diselenggarakan program-program Promosi K3.

Bertujuan untuk mengingatkan dan

meningkatkan awareness para pekerja proyek.

Kegiatan Promosi berupa poster, spanduk,

buletin, lomba K3 dan sebagainya.

Sebanyak mungkin keterlibatan pekerja.

8. Safe Working Practices

27

Harus disusun pedoman keselamatan untuk

setiap pekerjaan berbahaya dilingkungan

proyek misalnya :

- Pekerjaan Pengelasan

- Scaffolding

- Bekerja diketinggian

- Penggunaan Bahan Kimia berbahaya

- Bekerja diruangan tertutup

- Bekerja diperalatan mekanis dan

sebagainya

9. Sistem Ijin Kerja

Untuk mencegah kecelakaan dari berbagai

kegiatan berbahaya, perlu dikembangkan

sistim ijin kerja.

Semua pekerjaan berbahaya hanya boleh

dimulai jika telah memiliki ijin kerja yang

dikeluarkan oleh fungsi berwenang (pengawas

proyek atau K3).

Ijin Kerja memuat cara melakukan pekerjaan,

safety precaution dan peralatan keselamatan

yang diperlukan.

10. Safety Inspection

Merupakan program penting dalam phase

konstruksi untuk meyakinkan bahwa tidak ada

28

“unsafe act dan unsafe Condition”

dilingkungan proyek.

Inspeksi dilakukan secara berkala.

Dapat dilakukan oleh Petugas K3 atau

dibentuk Joint Inspection semua unsur dan

Sub Kontraktor.

11. Equipment Inspection

Semua peralatan (mekanis,power tools,alat

berat dsb) harus diperiksa oleh ahlinya

sebelum diijinkan digunakan dalam proyek.

Semua alat yang telah diperiksa harus

diberi sertifikat penggunaan dilengkapi

dengan label khusus.

Pemeriksaan dilakukan secara berkala.

12. Keselamatan Kontraktor (Contractor

Safety)

Harus disusun pedoman Keselamatan

Konstraktor/Sub Kontraktor.

Sub kontraktor harus memenuhi standar

keselamatan yang telah ditetapkan.

Setiap sub kontraktor harus memiliki

petugas K3.

Pekerja Sub kontraktor harus dilatih

mengenai K3 secara berkala.

Contractor Safety:

29

- Kontraktor merupakan unsur penting

dalam perusahaan sebagai mitra yang

membantu kegiatan operasi perusahaan.

- Kontraktor rawan terhadap kecelakaan

dalam menjalankan kegiatannya.

- Tenaga Kontraktor bersifat sementara.

- Kecelakaan yang menimpa kontraktor

tinggi.

- Kelalaian yang dilakukan kontraktor

dapat menimbulkan bahaya bagi operasi

perusahaan dan berakibat kecelakaan

perusahaan.

- Kecelakaan yang menimpa kontraktor

juga berpengaruh terhadap kinerja

perusahaan.

Perusahaan harus menerapkan Contractor

Safety Management System (CSMS)

CSMS adalah suatu sistem manajemen untuk

mengelola kontraktor yang bekerja di

lingkungan perusahaan. CSMS merupakan

sistim komprehensif dalam pengelolaan

kontraktor sejak tahap perencanaan sampai

pelaksanaan pekerjaan.

Tujuan CSMS:

30

- Untuk meyakinkan bahwa kontraktor yang

bekerja dilingkungan perusahaan telah

memenuhi standar dan kriteria K3 yang

ditetapkan perusahaan.

- Sebagai alat untuk menjaga dan

meningkatkan kinerja Keselamatan di

lingkungan kontraktor.

- Untuk mencegah dan menghindarkan

kerugian yang timbul akibat aktivitas

kerja kontraktor.

Dasar Penerapan CSMS:

- Undang-undang Keselamatan Kerja No 1

Tahun 1970

Perusahaan bertanggung jawab menjamin

keselamatan setiap orang yang berada

ditempat kerjanya (termasuk kontraktor

dan pihak lainnya yang berada di tempat

kerja).

- Undang undang Perlindungan Konsumen

Perusahaan wajib melindungi keselamatan

konsumen sebagai akibat kegiatan

perusahaan API RP 2221.

13. Keselamatan Transportasi

Kegiatan Proyek melibatkan aktivitas

transportasi yang tinggi.

31

Pembinaan dan Pengawasan transportasi

diluar dan didalamn lokasi Proyek.

Semua kendaraan angkutan Proyek harus

memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

14. Pengelolaan Lingkungan

Selama proyek berlangsung harus dilakukan

pengelolaan lingkungan dengan baik mengacu

dokumen Amdal/UKL dan UPL.

Selama proyek berlangsung dampak negatif

harus ditekan seminimal mungkin untuk

menghindarkan kerusakan terhadap

lingkungan.

15. Pengelolaan Limbah dan B3

Kegiatan proyek menimbulkan limbah dalam

jumlah besar, dalam berbagai bentuk.

Limbah harus dikelola dengan baik sesuai

dengan jenisnya.

Limbah harus segera dikeluarkan dari lokasi

proyek.

16. Keadaan Darurat

Perlu disusun Prosedur keadaan darurat

sesuai dengan kondisi dan sifat bahaya

32

proyek misalnya bahaya kebakaran,

kecelakaan, peledakan dan sebagainya.

SOP Darurat harus disosialisasikan dan

dilatih kepada semua pekerja.

17. Accident Investigation and Reporting

System

Semua kecelakaan dan kejadian selama proyek

harus diselidiki oleh petugas yang terlatih

dengan tujuan untuk mencari penyebab utama

agar kejadian serupa tidak terulang

kembali.

Semua kecelakaan/kejadian harus dicatat dan

dibuat analisa serta statistik kecelakaan.

Digunakan sebagai bahan dalam rapat komite

K3 Proyek.

18. Audit K3

Secara berkala dilakukan audit K3 sesuai

dengan jangka waktu proyek.

Audit K3 berfungsi untuk mengetahui

kelemahan dan kelebihan pelaksanaan K3

dalam proyek sebagai masukan pelaksanaan

proyek berikutnya.

Sebagai masukan dalam memberikan

penghargaan K3.

33

4.3 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Penanganan masalah kecelakaan kerja juga

didukung oleh adanya UU No. 3/1992 tentang Jaminan

Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan UU ini, jaminan

sosial tenaga kerja (jamsostek) adalah perlindungan

bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan uang sebagai

pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau

berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari suatu

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,

bersalin, tua dan meninggal dunia. Jamsostek

kemudian diatur lebih lanjut melalui PP No. 14/1993

mengenai penyelenggaraan jamsostek di Indonesia.

Kemudian, PP ini diperjelas lagi dengan Peraturan

Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-05/MEN/1993, yang

menunjuk PT. ASTEK (sekarang menjadi PT. Jamsostek),

sebagai sebuah badan (satu-satunya) penyelenggara

jamsostek secara nasional.

Sebagai penyelenggara asuransi jamsostek, PT.

Jamsostek juga merupakan suatu badan yang mencatat

kasus-kasus kecelakaan kerja termasuk pada proyek-

proyek konstruksi melalui pelaporan klaim asusransi

setiap kecelakaan kerja terjadi. Melalui Keputusan

Menteri Tenaga Kerja No. KEP-196/MEN/1999, berbagai

aspek penyelenggaraan program jamsostek diatur

secara khusus untuk para tenaga kerja harian lepas,

borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, pada

34

sektor jasa konstruksi. Karena pekerja sektor jasa

konstruksi sebagian besar berstatus harian lepas dan

borongan, maka KepMen ini sangat membantu nasib

mereka. Para pengguna jasa wajib mengikutsertakan

pekerja-pekerja lepas ini dalam dua jenis program

jamsostek yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan

kematian. Apabila mereka bekerja lebih dari 3 bulan,

pekerja lepas ini berhak untuk ikut serta dalam dua

program tambahan lainnya yaitu program jaminan hari

tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Khusus mengenai aspek kesehatan kerja diatur

melalui Keppres No.22/1993. Dalam Keppres ini,

terdapat 31 jenis penyakit yang diakui untuk mungkin

timbul karena hubungan kerja. Setiap tenaga kerja

yang menderita salah satu penyakit ini berhak

mendapat jaminan kecelakaan kerja baik pada saat

masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan

kerja berakhir (sampai maksimal 3 tahun). Pada

umumnya, penyakit-penyakit tersebut adalah sebagai

akibat terkena bahan kimia yang beracun yang berasal

dari material konstruksi yang apabila terkena dalam

waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan penyakit

yang serius. Penyakit yang mungkin timbul juga

termasuk kelainan pendengaran akibat kebisingan

kegiatan konstruksi, serta kelainan otot, tulang dan

persendian yang sering terjadi pada pekerja

konstruksi yang terlibat dalam proses pengangkutan

35

material berbobot dan berulang, dan penggunaan

peralatan konstruksi yang kurang ergonomis.

Dengan demikian, perlindungan tenaga kerja

dalam bentuk jamsostek secara legal dapat dikatakan

memadai. Namun, besarnya pembayaran jaminan tersebut

sering kali tidak memadai. Sebagai contoh, biaya-

biaya transportasi dan perawatan di rumah sakit

akibat kecelakaan kerja yang sudah tidak sesuai lagi

dengan tingginya kenaikan harga yang terjadi pada

saat ini.

4.4 Alat Pelindung Diri

Perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja

sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga

keselamatan pekerja itu sendiridan orang di

sekelilingnya.

Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung:

a) Safety helmet

Berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda-

benda yang dapat melukai kepala.

b) Safety belt

Berfungsi sebagai alat pengaman ketika

menggunakan alat trasportasi.

c) Penutup telinga

Berfungsi sebagai penutu telinga ketika bekerja

di tempat yang bising.

36

d) Kaca mata pengamanan

Berfungsi sebagai pengamanan mata ketika

bekerja dari percikan.

e) Pelindung wajah

Berfungsi sebagai pelindung wajah ketika

bekerja.

f) Masker

Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihisap

di tempat yang kualitas udaranya kurang bagus.

g) Safety Shoes

Berfungsi mengurangi dampak dan menghindarkan

terlukanya jari-jari kaki dari hantaman,tusukan

atau timpaan benda yang berat dan keras pada

saat terjadi kecelakaan kerja.

37

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data

yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan

:

1. Masih kurangnya pengetahuan tentang

keselamatan dan kesehatan kerja dari para

pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan

kerja.

2. Dengan adanya sistem manajemen keselamatan

dan kesehatan kerja para pekerja dapat

sedikit terhindar dari kecelakaan dan

penyakit kerja.

3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

kerja yang ada dapat dikatakan belum

terealisasikan dengan baik.

4. Menghindarkan setiap kemungkinan terjadinya

kecelakaan kerja dengan melakukan tindakan

pencegahan dan perbaikan, pengawasan dan

inspeksi, untuk memenuhi keselamatan dan

kesehatan kerja

38

5.2 Saran

1. Program K3 harus lebih ditingkatkan

lagi supaya para pekerja lebih merasa aman

dan nyaman.

2. Perusahaan harus lebih lagi mensosialisasi-

kan program K3 untuk meningkatkan dukungan

pekerja terhadap program K3 yang nantinya

juga meningkatkan komitmen pekerja terhadap

perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2013. Modul K3L (Keselamatan Kesehatan Kerja dan

Lingkungan) dan Hukum. Balikpapan: Program Studi

Teknik Sipil.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan

Ketenagakerjaan, 2008. Himpunan Peraturan Perundang –

Undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta:

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I

http://haris08.community.undip.ac.id/2012/06/03/k3-

konstruksi-bangunan/

39

http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/

manajemen_dan_rekayasa_konstruksi/wp-content/uploads/

2007/05/makalah-reini-d-wirahadikusumah.pdf

LAMPIRAN

1. Alat Pelindung Diri

40

Gambar 1.1 Safety Helmet Gambar 1.2 Safety

Belt

41

Gambar 1.3 Penutup Telinga

Gambar 1.4 Kacamata Pengamanan

Gambar 1.5 Pelindung Wajah Gambar

1.6 Masker

42

Gambar 1.7 Safety Shoes

2. Slogan K3

43

Gambar 2.1 Slogan K3

3. Rambu – Rambu K3

44

Tabel 1 Makna Rambu

45

Gambar 3 Rambu – Rambu K3

46

47