Makalah Iman 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan

terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang

berada di dalam dan atau di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh

seseorang/penduduk meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir mati, Perkawinan

dan Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak,

Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Segala peristiwa penting tersebut harus dilaporkan dan dicatatatkan

pada buku Register pada instansi pelaksana. Di Kota Banjarmasin

sebagai Instansi Pelaksana untuk mencatatatkan peristiwa penting

tersebut dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Banjarmasin.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk melakukan pencatatan atas

kelahiran anaknya mengingat sebagai warga Negara, kelahiran seseorang

harus tercatat. Sesuai dengan hukum yang berlaku pencatatan ini

dilakukan dengan melalui suatu prosedur tertentu dan diarsipkan dalam

lembaran yang kemudian dikenal dengan nama “ Akta Kelahiran “. Akta

kelahiran ini pada dasarnya merupakan awal dimulainya pencatatan

terhadap diri seseorang dimata hukum di Indonesia. Seorang anak secara

pasti memerlukan status yang namanya tercantum dalam suatu akta

kelahiran bahwasanya dia adalah anak yang sah dari orang tua yang

nama-namanya tercantum pula dalam akta kelahiran tersebut.

1

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dimana

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak juga merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita

hidup keluarga khususnya, dan masyarakat umumnya serta memiliki

peran strategis dalam menjamin kelangsungan kehidupan di masyarakat,

maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk

tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental

penting juga adanya perlindungan untuk anak serta memberikan jaminan

terhadap pemenuhan hak-haknya yang jauh dari segala bentuk

diskriminasi.

Dalam pasal 27 Ayat ( 1 ) Undang-undang No. 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “ Setiap kelahiran

wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat

terjadinya Peristiwa Kelahiran paling lambat 60 ( enam puluh ) hari

sejak kelahiran “. Selanjutnya pasal 27 Ayat ( 2 ) menyebutkan bahwa “

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ), Pejabat

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran “.

Bahwa berdasarkan Undang-undang tersebut para orang tua wajib

segera membuatkan Akta Kelahiran bagi anak mereka, hal ini sesuai

dengan isi Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “ Setiap anak berhak atas

suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan “.

Hak sipil akan seperti halnya akta kelahiran harus dimiliki oleh

setiap anak untuk memperoleh hak permulaan sebagai warga Negara

Indonesia. Dari catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI )

Propinsi Kalimantan Selatan, bahwa pada Tahun 2008 lalu tercatat lebih

dari 27 ribu anak usia 0 -5 Tahun di Kota Banjarmasin tidak

memiliki akta kelahiran dari total anak-anak pada waktu itu lebih dari

58 ribu jiwa. Hal tersebut menandakan bahwa orang tua kurang

memperhatikan hak sipil anak yang nantinya dikhawatirkan akan

2

mempersulit anak dalam menempuh kehidupan mendatang seperti dalam

hal pembagian hak waris, pendaftaran sekolah, pembuatan Kartu Tanda

penduduk, Kartu Keluarga dan lain sebagainya.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan penerbitan Akta Kelahiran pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Kebijakan

penerbitan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan pencatatan

Sipil Kota Banjarmasin.

1.3 Tujuan Penilitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut diatas, penelitian ini

memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui Implementasi Kebijakan penerbitan Akta Kelahiran

pada Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Banjarmasin.

2. Ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala

Implementasi Kebijakan penerbitan Akta Kelahiran pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, untuk menambah wawasan keilmuan mengenai

implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

pada umumnya dan pemerintah Kota Banjarmasin pada khususnya,

serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

sebagai instansi yang melaksanakan impelementasi kebijakan tersebut.

Selain itu dapat juga mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan

dapat memenuhi pelayanan publik menuju kepada pelayanan minimal.

3

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan evaluasi untuk meninlai implementasi kebijakan

pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Banjarmasin agar dapat dijadikan rekomendasi untuk

reformasi terhadap pelaksanaan pembuatan/penerbitan akta kelahiran.

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1 Konsep Kebijakan

Sebelum memahami implementasi kebijakan alangkah baiknya perlu

ditinjau terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan itu sendiri. Dye

sebagaimana yang dikutip Islamy (1984) mendefinisikan apapun yang

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan

publik tersebut meliputi semua tindakan pemerintah dan bukan semata-mata

merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky sebagaimana yang dikutip

Islamy (1984) mengartikan kebijaksanaan negara yang hampir mirip dengan

definisi Thomas R. Dye tersebut di atas yaitu apa yang dinyatakan dan

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan negara itu berupa

sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Kebijakan negara itu

dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-

undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun

berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

David Easton sebagaimana yang dikutip Islamy (1984) memberikan arti

kebijakan negara sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada

seluruh anggota masyarakat. Ditegaskan bahwa hanya pemerintahlah yang

secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah

untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan

dalam pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Dari pengertian kebijakan negara diatas dan dengan mengikuti paham

bahwa kebijakan negara itu harus mengabdi pada kepentingan masyarakat,

maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan negara itu

adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi

pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

5

2.1.2 Proses Kebijakan

Pada dasarnya proses kebijakan merupakan proses sosial, atau lebih tepat

lagi merupakan proses politik. Dikatakan proses sosial, karena proses

kebijakan melibatkan berbagai unsur masyarakat baik sebagai pelaku atau

objek kebijakan, dan proses itu sendiri banyak mempengaruhi perilaku dan

perkembangan situasi masyarakat. Dikatakan proses politik, karena para

pelaku dalam proses kebijakan menggunakan : kekuasaan yang dimiliki

untuk mempengaruhi arah dari proses kebijakan. Selain itu, proses ini

berlangsung dalam setting politik, administrasi, dan sosial tertentu, dan

merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan kehidupan

bernegara (Wahab, 1999). Proses kebijakan secara berurutan terdiri dari :

1. Penyusunan agenda kebijakan (Agenda Setting)

2. Formulasi kebijakan,

3. Adopsi kebijakan,

4. Implementasi kebijakan,

5. Evaluasi kebijakan (Dunn, 1999).

Penyusunan agenda kebijakan dimulai ketika para pelaku politik

menyadari adanya masalah publik yang memerlukan intervensi negara untuk

mengatasinya kemudian mengangkatnya sebagai isu publik. Kesadaran

demikian muncul mungkin karena keluhan masyarakat, liputan media

massa, tuntutan dari kelompok kepentingan, kelompok penekan, tokoh-

tokoh masyarakat, partai-partai politik atau dapat pula datang dari para wakil

rakyat di parlemen dan pejabat eksekutif. Formulasi kebijakan adalah proses

politik untuk menentukan tindakan publik apa yang dapat diambil

pemerintah untuk mengatasi masalah publik tertentu. Proses ini banyak

melibatkan pelaku yang memiliki otoritas politik untuk membuat kebijakan

publik, seperti anggota DPR dan pejabat eksekutif. Di sini negosiasi politik

berlangsung dan kompromi politik diupayakan. Ketika konsensus tercapai,

rancangan kebijakan pun dapat diratifikasikan atau diadopsi menjadi

kebijakan publik untuk selanjutnya diimplementasikan di lapangan.

6

Implementasi kebijakan adalah proses untuk mentransformasikan

keputusan ke dalam tindakan. Ada sejumlah kebijakan publik yang setelah

diputuskan akan terimplementasi dengan sendirinya. Perumusan dan

implementasi kebijakan sering tidak merupakan proses yang linear. Selama

proses implementasi berlangsung, sering terjadi perubahan keadaan yang

gagal diantisipasi oleh para pengambil kebijakan. Dalam hal ini

implementator seringkali dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap

tujuan, target, dan strategi kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya.

Karena itu, proses implementasi tidak sekadar berisi rangkaian kegiatan

pelaksanaan, tetapi juga sarat dengan aktivitas pengambilan keputusan.

Suatu kebijakan dikatakan berhasil jika proses implementasi kebijakan

dapat mentransformasikan tujuan dan sasaran ke dalam hasil atau kinerja

kebijakan. Tidak semua kebijakan berakhir dengan keberhasilan, karena itu

setiap kebijakan memerlukan evaluasi. Proses evaluasi dapat dilakukan

secara vertikal oleh pimpinan eksekutif, secara internal oleh lembaga

implementasi, secara horisontal oleh lembaga-lembaga pengawas publik,

atau secara eksternal oleh parlemen, pers, akademisi, tokoh masyarakat,

lembaga donor serta masyarakat luas.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan

proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut

paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam

prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari

itu, ini menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa

saja dari suatu kebijakan.

Menurut Islamy (1994) kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk

peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa pelbagai macam

ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu, sehingga memerlukan proses

implementasi untuk menampakan hasil (output) dan masalah implementasi

7

kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil

kebijakan tersebut tetapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau

dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Lebih rinci, Mazmanian dan Sabatier sebagaimana pendapat Wahab (1997)

merumuskan proses implementasi kebijakan negara sebagai berikut :

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk

perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting

atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, putusan tersebut

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara

tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk

menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini

berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya

diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian

output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan-keputusan

tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata---baik

yang dikehendaki atau tidak---dari out tersebut, dampak keputusan

sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan,

dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk

melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan

yang bersangkutan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan

adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-

tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai outcome (dampak)

kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi

implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan

negara disebut policy delivery system (sistem penyampaian/penerusan

kebijakan negara) yang biasa terdiri dari cara-cara atau sarana tertentu yang

dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

8

Menurut Wahab (1997) dalam implementasi khususnya yang melibatkan

banyak organisasi/instansi pemerintah atau berbagai tingkat strutktur

organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang,

yakni : (1) pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center atau pusat) ;

(2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery) ; (3) aktor-aktor

perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program-

program itu ditujukan yakni kelompok-kelompok sasaran (target group).

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan dari dua sudut

pandang, yakni memandang proses implementasi dari sudut pandang

pemrakarasa atau pembuat kebijakan dan dari sudut pandang pejabat-pejabat

pelaksana di lapangan.

Implementasi kebijakan menurut Gridle (1980) ditentukan oleh content

(isi) kebijakan dan konteks implementasi. Ide dasar Grindle adalah setelah

kebijakan ditransformasikan menjadi implementasi kebijakan, namun tidak

begitu saja berjalan mulus, tergantung pada implementability (kemampuan

mengimplementasikan) dari suatu program yang dapat dilihat pada content

(isi) dan konteks implementasi kebijakan. Isi kebijakan mencakup : (1)

kepentingan yang berpengaruh pada kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan

dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat

kebijakan, (5) siapa pelaksana program dan (6) sumber daya yang

dikerahkan. Kebijakan menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda

lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan yang menyangkut

sedikit kepentingan.

Konteks implementasi mencakup : (1) kekuasaan kepentingan dan

strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, (3)

kepatuhan dan daya tanggap. Lebih lanjut, Lane (1995) Merumuskan

implementasi kebijakan sebagai berikut : Implementation = F (Policy,

Outcome, Formatur, Implementator, Initiator, Time). Dengan demikian

implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan itu

sendiri, dampak yang diperoleh, kepentingan para pembuat kebijakan,

inisiator dan waktu yang tepat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.

9

Konsep implementasi tersebut juga menentukan keterlibatan aktor dalam

proses implementasi. Aktor tersebut dapat dibedakan menjadi inisiator,

formator dan implementator. Aktor-aktor yang ditentukan dalam politik

seharusnya lebih berperan sebagai inisiator dan formator kebijakan sebab

proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut

badan-badan adminisitratif yang melaksanakan program melainkan pula

menyangkut jaringan kekuatan politik yang mempengaruhi semuah pihak

yang terlibat.

Selanjutnya, proses implementasi ini berperan besar dalam mencapai

hasil seperti yang diharapkan dengan apa yang senyatanya terjadi atau

dicapai (Implementation Gap). Hal ini dipengaruhi oleh apa yang disebut

oleh Ilham sebagaimana yang dikutip oleh Wahab (1997) sebagai

Implementation Capacity diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi

atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa

sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan

dalam dokumen formal dapat tercapai. Kenyataannya, kebijakan pemerintah

sebenarnya memiliki resiko untuk gagal. Kegagalan kebijakan ini oleh

Hogwood dan Gun (Wahab, 1997) dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Non Implementation, mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak

dilaksanakan sesuai dengan rencana. Keadaan ini dipengaruhi oleh

banyak faktor, seperti kerja sama, penguasaan permasalahan ataupun

wilayah permasalahan yang diluar jangkauan kewenangan.

2. Unsuccesful Implementation, kebanyakan disebabkan oleh faktor

eksternal yang ternyata tidak menguntungkan.

Kebijakan memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-faktor :

pelaksanaannya jelek (bad execution), atau kebijakan itu sendiri memang

jelek (bad policy), atau kebijakan itu bernasib jelek (bad luck).

2.2.2 Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan

Tujuan utama dari otonomi daerah adalah berkembangnya daerah

dengan kemandirian mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-

10

urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan konsep

otonomi yang diperluas seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Kaho (1997), agar pemerintah daerah dapat melaksanakan

kewenangan yang diserahkan kepadanya, maka ada beberapa tolok ukur

yang harus diperhatikan :

1. Manusia pelaksananya harus baik;

2. Keuangan harus cukup baik;

3. Peralatannya harus cukup baik;

4. Organisasi dan manajemennya harus baik.

Faktor pertama, yaitu pelaksananya harus baik, karena manusia

merupakan pelaku dan penggerak dalam proses kegiatan pemerintahan.

Smith (1985) mengungkapkan : “Political decentralization is usually

assumed to entail democracy” (Desentralisasi politik biasanya diasumsikan

memerlukan demokrasi), maka para pengambil keputusan merupakan orang-

orang yang dipilih mewakili kepentingan komunitas lokalnya. Orang-orang

yang dipercayai oleh komunitas tentunya orang-orang yang mampu

melakukan dialog mengenai kewenangan daerahnya dengan pemerintah

pusat. Dalam kaitannya dengan manusia pelaksana yang baik, Teune (1995)

Menjelaskan ada 3 bentuk pengujian yaitu : (1) Locally elected official and

separation power; pejabat politis pemerintahan lokal harus dapat

mengekspresikan secara bebas kewenangan yang lebih besar terutama dalam

memformulasikan dan mengimplementasikan suatu kebijakan, (2) Local

autonomy; bagaimana pejabat pemerintah lokal membangun konflik dengan

pemerintah proses demokrasi, (3) Capacity to generate resources;

kewenangan menggali berbagai sumber keuangan daerah. Lebih lanjut

Morgan et al (1996) menyebutkan : “...middle manager in local government

perform four task that are central to the effective funcitioning of their

organization : (1) interpret and represent their work unit interest; (2) lend

or secure assistencev (mereformulasikan atau mengimplementasikan

11

kebijakan pemerintah pusat), (3) develop organizational relationships; (4)

leverage other time (mengelola waktu)”.

Faktor kedua adalah keuangan yang baik, hampir tidak ada kegiatan

pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang

yang tersedia, makin banya pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang

dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolanya semakin

berdayaguna pemakaian keuangan tersebut.

Keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemenuhan kepentingan

masyarakat setempat. Guna mencapai hal tersebut diperlukan pengelolaan

keuangan daerah yang mantap dan sempurna, yang pada hakekatnya

merupakan perwujudan administrasi keuangan daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Sumodiningrat (1997)

menyebutkan terdapat empat faktor dalam mekanisme pengelolaan

keuangan daerah antara lain : mekanisme perencanaan, mekanisme

penyaluran dan pencairan bantuan, mekanisme pengembangan dan

pelestarian serta mekanisme pelaporan. Disamping itu untuk mendorong

kemampuan keuangan daerah yang lebih besar dalam membiayai seluruh

urusan rumah tangga daerah, diperlukan kebijaksanaan di bidang

pengembangan institusi dan pengelolaan (manajemen keuangan daerah),

pengelolaan adalah merupakan usaha penyempurnaan lembaga keuangan

daerah (Tambunan, 1996).

Sehubungan dengan ini keuangan daerah merupakan salah satu faktor

yang penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam

melaksanakan otonomi. Menurut Kaho (1997) salah satu kriteria penting

untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan

mengurus rumah tangganya adalah kemampuan “self-supporting” dalam

bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan daerah

merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah

dalam melaksanakan otonominya.

12

Berkaitan dengan kepentingan di atas, pentingnya posisi keuangan daerah

menurut Mawhood (1983) bahwa : “decentralization can only succed when

the local authorities have sufficient financial resourcers to carry out their

responsibilities” (desentralisasi hanya dapat berhasil bilamana daerah

mempunyai kewenangan terhadap sumber daya keuangan yang cukup untuk

melaksanakan tanggung jawabnya). Lebih tegas lagi Teune (1995)

Menyebutkan : “frees localities from government by providing alternatives

for resources finance and support; the resources other decentralization”

(kebebasan daerah untuk menggali sumber daya keuangan, yang berarti

dukungan keuangan untuk terlaksananya desentralisasi).

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menciptakan pemerintahan

daerah yang baik yang dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik,

maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan. Ini berarti, dalam

penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau

uang. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya

daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula, dalam hal ini

daerah dapat memperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup dan baik. Pengertian peralatan

di sini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk

memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintahan daerah.

Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik. Organisasi

yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang

terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasan,

tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai tujuan

tertentu. Sementara yang dimaksudkan dengan manajemen adalah proses

manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga

tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai (Kaho, 1997).

13

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

merupakan salah satu lembaga teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kota Banjarmasin yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas,

Badan, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin yang mempunyai

Tugas Pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin merupakan unit kerja yang perlu

penanganan secara khusus dan professional, karena menyangkut masalah

Administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem SIAK yang

disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan.

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk

menyelenggarakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan

benar (good governance) serta mendorong tumbuhnya instansi

Pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efesien, efektif

dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya dalam

memberikan masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk

dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja Instansi

Pemerintah.

14

3.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

3.2.1 Struktur orgsnisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin menurut Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2008 terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris,

- Kepala Sub Bagian Perencanaan

- Kepala Sub Bagian Keuangan

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan,

- Kasi Identitas Penduduk

- Kasi Mobilitas Penduduk

d. Kepala Bidang Catatan Sipil,

- Kasi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian

- Kasi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian

e. Kepala Bidang Data dan Informasi

- Kasi Pengolahan dan Penyimpanan Data

- Kasi Pelayanana dan Informasi

-

3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Banjarmasin adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah

dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Fungsi

Dalam menjalankan Tugas pokok tersebut Dinas

Kependudukan dan pencatatan Sipil mempunyai fungsi, sebagai

berikut :

15

1. Perumusan Kebijaksanaan teknis sesuai dengan kebijaksanaan

yang ditetapkan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku,

2. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan

kegiatan pendaftara dan pencatatan penduduk,

3. Pemberian nomor Induk Kependudukan,

4. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Keluarga,

5. Pendaftaran dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk,

6. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Kelahiran,

7. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Perkawinan,

8. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Perceraian,

9. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Kematian,

10. Pendaftaran dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak dan

Pengesahan Anak,

11. Pencatatan Mutasi Penduduk,

12. Pengelolaan Data Penduduk,

13. Penyelenggaraan Penyuluhan

14. Melaksanakan Ketatausahaan Dinas,

15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan ditetapkan

oleh Walikota.

3.3 Visi dan Misi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

adalah “ TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN MELALUI PELAYANAN PRIMA “

Sedangkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Banjarmasin adalah :

a. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam bidang Administrasi

Kependudukan,

b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara benar, mudah dan

cepat,

16

c. Menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem

informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) secara tertib, terpadu

dan berkelanjutan,

d. Mengupayakan terbangunnya Database Kependudukan,

e. Membangun pemahaman masyarakat terhadap arti penting tertib

Administrasi Kependudukan.

17

BAB IV

PEMBAHASAN MASALAH

4.1 Implementasi Kebijakan Penerbitan Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai wujud pemenuhan

kewajiban orang tua terhadap anak. Karena itu setiap kelahiran wajib

dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 ( Enam Puluh ) hari sejak

kelahiran.

Penerbitan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin saat ini mengacu kepada Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Ada 2 kategori Akta Kelahiran yaitu akta kelahiran umum dan

akta kelahiran istimewa. Akta kelahiran umum diberikan kepada anak

usia 0 s/d 2 bulan. Sedangkan akta kelahiran istimewa diberikan kepada

anak usia 2 bulan keatas dan seterusnya.

Berdasarkan pasal 27 Ayat ( 1 ) Undang-undang No. 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahawa “ Setiap

kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di

tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 ( enam puluh )

hari sejak kelahiran.

Selanjutnya pada pasal 32 Ayat ( 1 ) disebutkan bahwa “

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1 )

yang melampaui batas waktu 60 ( enam puluh ) hari sampai dengan 1

( satu ) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah

mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Sedangkan dalam pasal 32 ayat ( 2 ) dijelaskan bahwa “

Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 ( satu ) tahun

18

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dilaksanakan berdasarkan

Penetapan Pengadilan Negeri “.

Yang dimaksud dengan “ tempat terjadinya peristiwa kelahiran

“ adalah wilayah terjadinya kelahiran atau dengan kata lain berdasarkan

asas peristiwa. Sedangkan waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60

(enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi

penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan

kondisi/letak geografis Indonesia. Penduduk yang wajib melaporkan

kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Mengingat begitu pentingnya akta kelahiran dan supaya

masyarakat sesegera mungkin melaporkan peristiwa kelahiran anak

mereka sebelum diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan beberapa kebijakan melalui

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan Peraturan

Walikota Banjarmasin maupun Surat Keputusan berupa :

1. Menyelenggarakan dispensasi pencatatan akta kelahiran dari tanggal 1

september 2007 s/d 31 September 2008, berdasarkan Peraturan

Walikota Banjarmasain No. 10 Tahun 2007, tentang Dispensasi

Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya

Undang-undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi

Kependudukan, yang menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri

RI Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007, yang mana dispensasi

pelayanan pencatatan kelahiran tersebut hanya berlaku selama 1

tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota Banjarmasin tanpa

Penetapan Pengadilan Negeri.

2. Pembebasan biaya pembuatan akta kelahiran diberikan untuk anak 0

s/d 2 bulan dengan kategori Akta Umum, dan untuk anak 2 bulan s/d

5 tahun dengan kategori Akta Istimewa, berdasarkan Surat Keputusan

Walikota Banjarmasin No. 1 Tahun 2007.

3. Menyelenggarakan dispensasi pencatatan akta kelahiran bagi mereka

yang lahir dibawah Tahun 1985 dan orang tua yang bersangkutan

19

tidak memiliki Buku Nikah, berdasarkan Surat keputusan Walikota

Banjarmasin No. 048 A Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 ( berlaku

mulai April s/d Oktober 2008 ).

4. Perpanjangan dispensasi selama 1 bulan s/d 31 Oktober 2008,

berdasarkan Nota Dinas No. 474/290-TU/Dipencapil Tanggal 9

September 2008.

Sedangkan untuk prosedur pembuatan akta kelahiran sudah

diberikan kemudahan persyaratan sebagai berikut :

- Mengisi Formulir Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran,

- Fotocopy KTP Orang Tua/Walinya dan Kartu Keluarga,

- Surat Keterangan Kelahiran Asli dari Dokter/Bidan yang menolong

kelahiran atau Kelurahan,

- Fotocopy dan Asli Surat Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua,

- Membawa 2 orang saksi dan fotocopy KTP yang bersangkutan,

- Bagi WNI Keturunan melampirkan fotocopy dan memperlihatkan

dokumen asli berupa :

- Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia,

- Bukti Ganti Nama ( apabila ganti nama ).

Setelah selesai masa dispensasi selama 1 Tahun 1 Bulan,

maka mulai Tanggal 1 Nopember 2008 diberlakukanlah UU No. 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Walaupun sudah

dilaksanakan dispensasi ternyata masih banyak anak yang usianya diatas

1 Tahun belum memiliki Akta Kelahiran. Hal ini dapat dilihat dari

banyaknya masyarakat yang keberatan apabila pembuatan akta kelahiran

diatas 1 ( satu ) Tahun harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri,

mereka beralasan :

1. Biaya untuk persidangan terlalu tinggi, sehingga menjadi beban bagi

masyarakat yang tidak mampu. Ironis memang, disalah satu sisi

Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Perda No. 11 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Banjarmasin dan Perda no. 12 Tahun 2009 tentang

20

Retribusi Pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

serta Pelayanan lainnya membebaskan biaya pembuatan akta

kelahiran, tetapi di sisi lain Pengadilan Negeri menetapkan Tarif

persidangan sebesar Rp. 161.000,- belum termasuk Biaya

Administrasi lainnya. Sedangkan menurut pantauan kami usia anak 1

Tahun ke atas yang belum memiliki akta kelahiran adalah dari

kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

2. Menunggu waktu panggilan persidangan yang cukup lama, sedangkan

akta kelahiran diperlukan sesegera mungkin untuk persyaratan

sekolah, mengikuti ujian akhir sekolah, persyaratan masuk kerja dan

sebagainya.

3. Harus membuat Surat Pengantar untuk ke Pengadilan negeri yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Banjarmasin.

4. Waktu sidang penetapan pengadilan kedua orang tua dan saksi harus

hadir, hal ini dianggap masyarakat sebagai suatu pemborosan biaya,

karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk berangkat ke

pengadilan dan harus meninggalkan pekerjaan.

Berdasarkan laporan penerbitan akta yang disampaikan ke

Bagian Data dan Informasi terjadi peningkatan permohonan akta

kelahiran di bulan Agustus, September dan Oktober Tahun 2008 antara

2000 lembar sampai 3000 lembar per bulannya, sebelum

diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2006. Sebaliknya sejak diberlakukan

UU tersebut pada Tanggal 1 Nopember 2008 terjadi penurunan

permohonan akta kelahiran hingga bulan Desember 2008 yaitu 800

lembar sampai 900 lembar per bulannya. Begitu juga di Tahun selama

2009 tidak terjadi kenaikan yang signifikan terhadap permohonan akta

kelahiran antara 700 sampai 900 lembar per bulannya.

Segala keluhan/laporan masyarakat yang masuk baik ke

Pemerintah Kota Banjarmasin maupun ke Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin setelah diterapkan UU ini dijadikan

21

agenda dalam pembahasan rapat koordinasi, copy morning, pertemuan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Kal-Sel dalam

rangka menyamakan persepsi bagi Pemerintah Kota/Kabupaten yang

belum melaksanakan UU No. 23 Tahun 2006, juga sebagai bahan

evaluasi pelaksanaan pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2006.

Begitu pula saat dilaksanakan Rapat Kerja Tekhnis Penyerasian

Kebijakan Kependudukan Tahap II yang diselenggarakan oleh Direktorat

Jenderal Administrasi Kependudukan di Jakarta dari Tanggal 27 s/d 29

juli 2009. Dalam pembahasan akta kelahiran hampir 90 % keluhan yang

disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan pemberlakuan UU No. 23

Tahun 2006 adalah masalah Penetapan Pengadilan Negeri dan penerapan

asas peristiwa kelahiran ( Pasal 27 dan Pasal 32 ).

Dalam rangka optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran serta

sebagai perwujudan tanggungjawab Pemerintah untuk memberikan akta

kelahiran sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan serta untuk mendorong pencapaian Renstra 2011 “ Semua

Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya “, di lakukan perpanjangan masa

dispensasi sampai dengan Desember 2010 berdasarkan Surat dari Menteri

Dalam Negeri Nomor : 472.11/2945/SJ Tanggal 10 Agustus 2009.

Menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Pemerintah

Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin No. 19

Tahun 2009 Tanggal 3 September 2009 tentang Dispensasi Pelayanan

Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006. Dispensasi dilaksanakan mulai 1 Oktober 2009

sampai dengan 31 Desember 2010.

Selama pelaksanaan dispensasi dari bulan Oktober s/d

Desember 2009 permohonan akta kelahiran di atas 1 Tahun berjumlah

9.118 lembar akta kelahiran, terdiri dari Laki – laki 4.597 orang dan

Perempuan 4.521 orang. Untuk permohonan Akta Anak Seorang

22

Ibu berjumlah 809 lembar, ini menggambarkan bahwa pernikahan siri

atau orang tua yang tidak memilki Buku Nikah masih banyak di Kota

Banjarmasin. Sedangkan permohonan akta usia anak 1 – 5 Tahun

berjumlah 2.471 lembar.

4.2 Faktor-faktor yang menjadi kendala Impelementasi kebijakan

penerbitan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

4.2.1 Faktor Internal

Kendala internal yang dihadapi dalam penerbitan akta

kelahiran antara lain sarana/fasilitas yang belum memadai dan

kurangnya jumlah aparatur/tenaga teknis apalagi saat-saat

pelaksanaan dispensasi seperti saat ini. Sarana pelayanan masih

jauh dari memadai baik dari kenyamanan maupun tertib

administrasi, tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Banjarmasin berusaha memberikan pelayanan yang terbaik,

transparasi biaya pembuatan akta, batas waktu penyelesaian,

penyederhanaan persyartan penerbitan akta, dan lain sebagainya.

Petugas loket masih ada yang memilki tugas rangkap, dari segi

tehnis perlu penambahan aparatur arsiparis dan pranata

komputer/operator komputer. Untuk saat ini dalam rangka

dispensasi kekurangan aparatur dapat terpenuhi dengan tenaga

kontrak dan siswa magang dari beberapa sekolah kejuruan,

beberapa Diploma Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

4.2.2 Faktor Eksternal

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya

akta kelahiran terutama dari kalangan masyarakat ekonomi

menengah kebawah, mereka membikinkan akta kelahiran anak

kalau hanya diperlukan saperti untuk masuk sekolah. Padahal

akta kelahiran kegunaannya bukan hanya untuk sekolah, tatapi

23

masih banyak lagi kegunaan yang lainnya antara lain sebagai

persyaratan bekerja, persyaratan menikah, pembuatan SIM, dan

yang paling penting akta adalah sebagai bukti autentik anak

sebagai warga Negara Indonesia. Karena itu untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dilaksanakan sosialisasi

yang lebih maksimal ke masyarakat melalui penyuluhan ke

lapangan, pemasangan spanduk di tempat-tempat strategis,

himbauan himbauan yang disampaikan melalui surat edaran

hingga ke RT, sekolah-sekolah, kerjasama dengan yayasan dan

lembaga sosial lainnya, serta pelaksanaan penerbitan akta

kolektif pada momen momen tertentu seperti Hari Anak

Nasional, Hari besar Keagamaan dan lain-lain.

- Masih banyaknya pasangan yang belum memilki buku nikah

(Nikah Siri). Perkawinan dibawah tangan ( nikah siri ) masih

belum diakui oleh hokum formal karena tidak tercatat pada

KUA atau Catatan Sipil. Tidak tercatatnya perkawinan akan

berdampak pada status anak, karena akan dianggap sebagai

anak di luar nikah, artinya anak tidak mempunyai hubungan

hukum terhadap ayahnya. Anak hasil nikah siri atau diluar

perkawinan sah memang bisa untuk memperoleh akta

kelahiran. Akan tetapi penerbitan aktanya hanya mencatumkan

nama Ibu saja sebagai orang tuanya tanpa mencantumkan

nama ayah. Keterangan yang tidak mencantumkan nama ayah

di dalam akta kelahiran, secara sosial dan psikologis dapat

berpengaruh bagi diri anak itu sendiri. Ketidak jelasan status

dimuka hukum tersebut akan merugikan kedudukan anak,

misalnya dalam mendapatkan nafkah dan atau warisan dari

ayahnya.

Kecuali setelah orang tua anak bersangkutan menikah kembali

secara hukum maka pembuatan akta harus melalui Penetapan

asal usul anak dari Pengadilan Agama bagi yang muslim dan

24

Pengadilan Negari bagi yang non muslim. Hal inilah yang

meninbulkan beban bagi masyarakat, karena harus

mengeluarkan biaya di Pengadilan yang cukup membebankan

masyarakat yaitu biaya berkisar antara Rp. 150.000,- sampai

Rp. 200.000,- sedangkan penerbitan akta kelahiran gratis.

Sebagai solusinya dalam rangka hari- hari tertentu Pemerintah

Kota Banjarmasin dan pihak – pihak swasta bekerjasama

dengan Departemen Agama melaksanakan nikah massal bagi

pasangan yang belum memilki buku nikah. Diharapkan

kedepannya nanti ada dari pihak pengadilan untuk

melaksanakan penetapan asal usul anak secara gratis bagi

masyarakat yang nikah siri. Apabila ada Putusan Penetapan

Pengadilan tentang Asal Usul Anak bagi mereka yang sudah

memilki akta anak seorang ibu dapat dirubah melalui catatan

pinggir untuk menyebutkan nama ayahnya.

- Masyarakat masih menggunakan jasa calo ( orang yang menjadi

perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah ) dengan

alasan untuk kemudahan dan tidak perlu repot untuk pergi

jauh. Menurut pengamatan ada beberapa calo yang ada di Dinas

Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarmasin,

Pertama, calo yang memang dengan sengaja menunggu

masyarakat yang berurusan dengan maksud membantu agar

lebih mudah. Kedua, calo dari dalam Kantor yang

bersangkutan atau oknum aparat. Ketiga, calo yang menghimpun

permohonan akta secara kolektif seperti yang dilakukan oleh

Ketua RT. Masyarakat biasanya memberikan imbalan antara

Rp. 20.000,- s/d Rp. 50.000,-

25

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pemenuhan kewajiban dan

tanggungjawab orang tua terhadap anak. Karena itu betapa pentingnya

akta kelahiran bagi anak dan merupakan hak sipil anak yang harus

dipenuhi. Implementasi kebijakan penerbitan akta kelahiran pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, mengacu pada

UU No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008.

Setiap orang tua wajib melaporkan peristiwa kelahiran ke Dinas

Kependudukan dan pencatatan Sipil setempat paling lambat 60 ( enam

puluh ) hari sejak kelahiran dan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran.

Karena apabila tidak sesegera mungkin melaporkan peristiwa kelahiran

tersebut, maka anak yang usianya melebihi 1 (satu) Tahun otomatis

penerbitan aktanya harus melalui penetapan pengadilan.

Sebelum pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2006 Pemerintah Kota

Banjarmasin mengeluarkan beberapa kebijakan melalui Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin berupa Peraturan

Walikota maupun Surat Keputusan, yang kemudian direalisasikan melalui

pelaksanaan dispensasi penerbitan akta kelahiran dan pembebasan biaya

pembuatan akta kelahiran (pembuatan akta kelahiran gratis).

5.2 Saran

Untuk kedepannya Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kota

Banjarmasin diharapkan :

- Agar melaksanakan sosialisasi yang lebih maksimal dan tepat sasaran

ke masyarakat yang memerlukan informasi tentang akta kelahiran.

- Memperkecil ruang lingkup jasa calo, dengan jalan mempermudah

pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana seperti, menyediakan

loket pembuatan akta kelahiran di masing-masing kecamatan melalui

26

Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) sebagai perpanjangan tangan

pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tujuan

agar masyarakat tidak jauh lagi ke instansi terkait mengurus akta

kelahiran mengingat efesiensi waktu dan biaya.

- Disamping itu masyarakat juga diharapkan untuk secepatnya

melaporkan setiap peristiwa kelahiran jangan menunggu sampai usia

anak melebihi 1 (satu) Tahun, karena penerbitan akta kelahiran

tersebut harus melalui penetapan pengadilan.

27

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Islamy, Irfan, 1984. Prinsip-prinsip kebijaksanaan Negara, Bina Aksara,

Jakarta.

Nugroho, Riant, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan

Evaluasi, Gramedia, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 1990. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.

Koentjaraningrat (Editor), 1971. Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini,

(Jakarta: Djambatan).

Peraturan Per Undang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Banjarmasin.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Banjarmasin.

28

29

30

31