ASPEK HUKUM DALAM BISNISHUKUM PERBANKAN
Disusun Oleh:Hariah Neri Milawati(2012121013)Irmawati
(20121210)Muhamad Abdul Syukur(2012121021)Muhamad
Lutfi(2012121022)Regina Elprilda(20121210
FAKULTAS AGAMA ISLAMPROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAHUNIVERSITAS
AZZAHRA2014
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb.
Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah, rahmat dan salam untuk
Muhammad Rasul pilihan, kami sebagai penyusun makalah telah
berhasil dalam menyusun makalah dari mata kuliah Aspek Hukum Dalam
Bisnis tentang materi SAP mengenai Hukum Perbankan, yang dapat
diselesaikan semata-mata atas kehendak-Nya dan rahmat -Nya yang
berlimpah. Dalam makalah ini juga akan dipelajari atau membahas
secara keseluruhan tentang Hukum Perbankan. Kami berupaya dalam
penyusunan makalah ini untuk memberi sedikit penjelasan dan
pandangan tentang lebih jauh tentang Hukum Perbankan, maupun
penjelasan tentang latar belakang terjadinya Hukum Perbankan di
Indonesia secara umum, dan upaya untuk meningkatkan kualitas
lingkungan hidup masyarakat yang kurang pengetahuan tentang Hukum
Perbankan di Indonesia. Makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan,
maka kami sebagai penyusun makalah sangat mengharapkan kritik dan
saran yang membangun dari pembaca untuk lebih bisa menyempurnakan
makalah ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dalam pengumpulan materi ini, karena
makalah ini tersusun dari berbagai sumber, baik berupa buku teks,
tulisan, ataupun internet. Akhir kata, kami berharap mudah-mudahan
makalah ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan bisa
menjadi tolak ukur kita terhadap dunia sosial sebaik
mungkin.Billahittaufiq wal hidayah Wassalaamu`alaikumwr.wb.
Jakarta, 21 November 2014
Tim Penyusun
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR
............................................................................................
iDAFTAR ISI
...........................................................................................................
iiBAB I: PENDAHULUAN
......................................................................................
1.1.Latar Belakang
..............................................................................................
1.2.Rumusan Masalah
.........................................................................................
1.3.Tujuan dan Manfaat Penulisan
......................................................................
BAB II: PEMBAHASAN
........................................................................................
2.1.Pengertian Dan Dasar Hukum Perbankan
.....................................................
2.1.1.Pengertian Hukum Perbankan
..........................................................
2.1.2.Sumber-Sumber Hukum Perbankan
................................................. 2.1.3.Fungsi dan
Tujuan
Perbankan...........................................................
2.1.4.Asas-Asas Hukum
Perbankan...........................................................
2.2.Sistem Dan Lembaga Keuangan Bank Dan Bukan Bank
............................ 2.2.1Sistem Perbankan
Nasional...............................................................
2.2.2Jenis-Jenis
Perbankan........................................................................
2.2.3Lembaga Bukan
Bank.......................................................................
2.3.Pendirian Dan Kepemilikan Bank
................................................................
2..3.1Perizinan Pendirian
Bank..................................................................
2.3.2Badan Hukum
Bank..........................................................................
2.3.3Sumber Dana
Bank...........................................................................BAB
III: PENUTUP
................................................................................................
3.1.Kesimpulan
..................................................................................................
3.2.Saran
............................................................................................................BAB
IV: DAFTAR PUSTAKA
............................................................................
BAB IPENDAHULUAN
1.1.Latar BelakangPeranan perbankan dalam suatu negara sangat
dibutuhkan untuk mewujudkan situasi ekonomi negara yang terbit dan
dapat diatur oleh
1.2.Rumusan Masalah1. Masalah yang akan dibahas dalam makalah
ini:2. Apa pengertian hukum perbankan?3. Apa sumber-sumber hukum
perbankan?4. Apa sifat dan tujuan hukm perbankan?5. Apa saja
jenis-jenis kelembagaan bank?6. Apa asas-asas hukum perjanjian?7.
Apa membatalkan suatu perjanjian?8. Bagaimana pelaksanaan suatu
perjanjian?9. Apa yang dimaksud wanprestasi dan apa
akibat-akibatnya?
1.3.Tujuan dan Manfaat Penulisan1. Adapun tujuan dan manfaat
dari pembahasan makalah ini adalah untuk:2. Mengetahui dan memahami
hukum perjanjian.3. Mengetahui bagaimana hukum perjanjian tersebut
dikatakan sah.4. Mengetahui jenis-jenis perjanjian.5. Mengetahui
dan memahami asas-asas hukum perjanjian.6. Mengetahui apa saja yang
dapat membatalkan suatu perjanjian.7. Mengetahui bagaimana
pelaksanaan suatu perjanjian.8. Mengetahui dan memahami apa itu
wanprestasi dan akibatnya.
BAB IIPEMBAHASAN
2.1.Pengertian Dan Dasar Hukum Perbankan2.1.1.Pengertian Hukum
PerbankanHukum perbankan (banking law) adalah hukum yang mengatur
segala sesuatu yang mengyangkut tentang bank, baik kelembagaan,
kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksakan usaha bank. Bank
merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Ini berarti, kita akan
membicarakan peratutran hukum (norma hukum) dan asas-asas hukum,
struktur hukum dan budaya hukum yang mengatur segala seuatu yang
menyangktu tentang bank.Menurut muhammad Djumhana, hukum perbankan
adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan
lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi
esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang
kehidupan yang lain (Muhammad Djumhan, 1993:10).Sementara itu,
Munir Puadi menyatakan, bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan
disebut hukum perbankan (banking law), yakni seperangkat kaidah
hukum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin,
dll sumber hukm, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai
lembaga, dan aspek kegiatanya sehari-hari, rambu-rambu yang harus
dipenuhi oleh suatu bank, perilaku-perilaku petugas-petugasnya,
hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut
dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
oleh bank, eksistensi perbankan, dll yang berkenaan dengan dunia
perbankan (Munir Puadi, 1999:14).[footnoteRef:1] [1: Hukum
Perbankan, Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman hal.1-2]
2.1.2.Sumber-Sumber Hukum PerbankanSumber hukum perbankan dapat
dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum
dalam material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber
hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, dan itu tergantung
dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang
ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dsb.Adapun hukum dalam arti
formal adalah tempat diketemukannya ketentuan hukum dan
perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan.
Dibawah ini disebutkan berbagai peraturan perundang-undangan yang
secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan masalah perbankan
dan kebanksentralan, yang menjadi sumber hukum perbankan yang
berlaku dewasa ini, di antaranya yaitu :1. Undang-Undangan Nomor 7
Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 TahUN 1998 ( disebut Undang-Undang Perbankan
yang diubah );2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 ( disebut UUBI
);3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas Devisa
dan Sistem Nilai Tukar;4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan sebgaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 ( disebut
UULPS );5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah ;6. Burgerlijk Wetboek ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
), terutama ketentuan dalam Buku II dan Buku III mengenai jaminan
kebendaan dan perjanjian;7. Wetboek Van Koophandel ( Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang ), terutama ketentuan dalam Buku I
mengenai surat-surat berharga.8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
Tentang Perusahaan Daerah;9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian;10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007;11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggunan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan
Tanah ;12. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia;13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi
Gudang.[footnoteRef:2] [2: Hukum Perbankan, Djoni S.Gazali dan
Rachmadi Usman hal.5-6]
2.1.3.Fungsi dan Tujuan PerbankanMengenai fungsi perbankan dapat
dilihat dalam Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa Fungsi
utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur
dana masyarakat dari ketentuan ini tercermin fungsi bank
sebagaiFinancial Intermediaryperantara pihak-pihak yang memiliki
kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang
kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds).Perbankan di
Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata
berorientasi ekomomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang
nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasionalyang
mencakup antara lain stabilitas sosial dan stabilitas politik.
Secara lengkap hal ini diatur dalam Pasal 4 UU Perbankan yang
menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertenbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah
peningkatan kesehjateraan rakyat.[footnoteRef:3] [3:
http://zriefmaronie.blogspot.com/2013/04/pengertian-sumber-hukum-perbankan.html]
2.1.4. Asas-Asas Hukum Perbankan1. Asas Demokrasi Ekonomi2. Asas
Kepercayaan3. Asas Kerahasiaan4. Asas Kehati hatianAdapun
penjelasan keempat asas di atas adalah sebagai berikut :1. ASAS
DEMOKRASI EKONOMIYang mana dengan asas ini, tidak terjadi monopoli.
Hal ini dikarenakan setiap warganegara berhak untuk mendapat suatu
hal yang sama.2. ASAS KEPERCAYAANAsas ini merupakan tulang punggung
dari suatu bank yang dapat mendukung kemajuan bank. Dengan kokohnya
kepercayaan yang diterima oleh bank dari masyarakat, maka akan
dapat memberikan eksistensi dan value yang baik terhadap bank
tersebut.3. ASAS KERAHASIAANAsas ini merupakan asas yang digunakan
untuk melindungi para nasabah yang beritikad baik. Artinya para
nasabah akan dijamin privasinya, misalnya berkenaan dengan
identitas ataupun hal hal lainnya yang bersifat pribadi, maka oleh
bank hal hal yang pribadi tersebut akan dijaga dengan baik.4. ASAS
KEHATI HATIAN (PRUDENTIAL)Tentunya bahwa bank sebagai lembaga yang
mengelola uang nasabah, diharapkan oleh nasabah itu pula bahwa bank
dapat mengelola uang yang disimpan secara baik dan hati hati.
Ketika hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh pihak bank, maka
bukan tidak mungkin akan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah
terhadap bank yang digunakan untuk menyimpan uangnya tersebut.Asas
asas hukum perbankan yang telah dikemukakan di atas masih bersifat
abstrak. Nah, oleh karena itu menjadikan asas asas tersebut menjadi
konkrit, maka diwujudkanlah melalui hukum positif, yaitu melalui
peraturan Per UU an.[footnoteRef:4] [4:
http://fery-law.mhs.narotama.ac.id/2011/10/20/asas-asas-hukum-perbankan/]
2.2Sistem dan Lembaga Keuangan2.2.1Sistem Perbankan
NasionalSistem Perbankan Nasional adalahnational banking
systemyaitu sistem yang mengatur mengenai segala sesuatu yang
menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatanusaha, serta cara
dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan; di
Indonesia ketentuan mengenaiperbankannasional terakhir diatur dalam
UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU.No. 10 tahun 1998
tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi,
dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat
banyak; menurut jenisnya, bank di Indonesia terdiri atasbank
umumdanbank perkreditan rakyat.2.2.2Jenis-Jenis Perbankan Bank Umum
Bank Perkreditan Rakyat1. Bank UmumDari segi kepemilikannnya, Bank
Umum dapat dibedakan lebih lajut sebagai berikut :1. Bank Umum
Milik NegaraBank umum milik negara didirikan denngan undang-undang
dimana seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Sebelum lahirnya
undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, telah didirikan bebrapa bank
umum milik negara yaitu: Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), yang
didirikan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1960; Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946), yang
didirikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968; Bank Dagang
Negara (BDN), yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1968; Bank Bumi Daya (BBD), yang didirikan dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1968; Bank Tabnungan Negara (BTN), yang didirikan
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968; Bank Rakyat Indonesia
(BRI), ynag didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968;
Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), yang didirikan dengan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968.Dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 19992, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998,bentuk hukum dari bank-banku umum milik negara itu harus
menyesuaikan diri dengan bentuk hukum bank yang telah diatur
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penyesuaian bentuk bank milik
negara itu menjadi perusahaan persero (PT Pesero) dilakukan dengan
peraturan pemerintah, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946
Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 39); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk
Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan(PERSERO)
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 44)[footnoteRef:5] [5: Hukum
Perbankan, Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman hal.46-47]
2. Bank Pembangunan DaerahBank pembangunan daerah adalah bank
yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah
Provinsi. Bank BPD Aceh(Banda Aceh) Bank Sumut(Medan) Bank
Nagari(Padang) Bank Riau Kepri(Pekanbaru), dahulu dikenal sebagai
Bank Riau Bank Jambi(Jambi) Bank Bengkulu(Kota Bengkulu) Bank
Sumsel Babel(Palembang), dahulu dikenal sebagai Bank Sumsel Bank
Lampung(Bandar Lampung) Bank DKI(Jakarta) Bank BJB(Bandung), dahulu
dikenal sebagai Bank Jabar atau Bank Jabar Banten atau BPD Jawa
Barat. Bank Jateng(Semarang) Bank BPD DIY(Yogyakarta) Bank
Jatim(Surabaya) Bank Kalbar(Pontianak) Bank Kalteng(Palangka Raya)
Bank Kalsel(Banjarmasin) Bank Kaltim(Samarinda) Bank
Sulsel(Makassar) Bank Sultra(Kendari) Bank BPD Sulteng(Palu) Bank
Sulut(Manado) Bank BPD Bali(Denpasar) Bank NTB(Mataram) Bank
NTT(Kupang) Bank Maluku(Ambon) Bank Papua(Jayapura), dahulu dikenal
sebagai BPD Irian Jaya[footnoteRef:6] [6:
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_bank_di_Indonesia]
3. Bank Umum KoperasiBank umum koperasi adalah bank yang
modalnya berasal dari simpanan anggota atau badan hukum koperasi.
Pendirinya selain mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
juga mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang perkoperasian.Bank Bukopin(sebelumnya
bernamaBank Umum Koperasi Indonesiapada1970sampai1989)
adalahbankswasta kelas menengah diIndonesiadan memfokuskan bisnis
intinya pada 4 sektor, yaitu UKM, mikro, konsumer, dan
komersial.[footnoteRef:7] [7: Hukum Perbankan, Djoni S.Gazali dan
Rachmadi Usman hal.48-49]
4. Bank Umum Swasta NasionalA. Bank Umum Swasta Nasional
DevisaBank Umum Swasta Nasional Devisa adalah Bank yang sebagian
besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta non asing dan dapat
melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas.
Berikut daftar bank umum swasta nasional devisa di Indonesia. Bank
Agroniaga, Tbk. Bank Antardaerah Bank Artha Graha Internasional,
Tbk. Bank BNI Syariah Bank Bukopin, Tbk Bank Bumi Arta, Tbk Bank
Central Asia Tbk.(BCA) Bank Cimb Niaga, Tbk Bank Danamon Indonesia
Tbk Bank Ekonomi Raharja, Tbk Bank Ganesha Bank Hana Bank Himpunan
Saudara 1906, Tbk Bank ICB Bumiputera Tbk Bank ICBC Indonesia Bank
Index SelindoB. Bank Umum Swasta Nasional Non DevisaBank Umum
Swasta Nasional Non Devisa adalah Bank yang sebagian besar modalnya
dimiliki oleh pihak swasta non asing dan tidak melakukan transaksi
dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas.
Anglomas Internasional Bank Bank Andara Bank Artos Indonesia
Bank Bca Syariah Bank Bisnis Internasional Bank Bri Syariah Bank
Fama Internasional Bank Harda Internasional Bank Ina Perdana Bank
Jabar Banten Syariah Bank Jasa Jakarta Bank Kesejahteraan Ekonomi
Bank Mayora
5. Bank CampuranBank Campuran adalah Bank Umum yang didirikan
bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di
Indonesia dan didirikan oleh WNI (dan/atau badan hukum Indonesia
yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI), dengan satu atau lebih bank
yang berkedudukan di luar negeri. Bank Commonwealth Bank Agris Bank
ANZ Indonesia Bank BNP Paribas Indonesia Bank Capital Indonesia,
Tbk Bank DBS Indonesia Bank KEB Indonesia Bank Maybank Syariah
Indonesia Bank Mizuho Indonesia Bank Rabobank International
Indonesia Bank Resona Perdania Bank Windu Kentjana International,
Tbk Bank Woori Indonesia Bank China Trust Indonesia Bank Sumitomo
Mitsui Indonesia[footnoteRef:8] [8:
http://daftarkodebank.blogspot.com/2013/10/pengertian-bank-swasta-dan-macam.html]
6. Bank AsingBank milik asing merupakan cabang dari bank yang
ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing
(luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank,
American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok
Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank.2. Bank
Perkreditan RakyatBank Perkreditan Rakyat(BPR) adalah lembaga
keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam
bentukdepositoberjangka,tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi
yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.
Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar,
Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa
(LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK),
Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan
(LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga
lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7
Tahun1992dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan
denganPeraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena
mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari
lingkungan masyarakatIndonesia, serta masih diperlukan oleh
masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena
itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status
lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman
dalam pembinaan dan pengawasan, maka persy-ratan dan tatacara
pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.Usaha yang Dilakukan BPR Usaha BPR meliputi
usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan
mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh darispread
effectdan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah:
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit. Menyediakan pembiayaan
bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Menempatkan dananya
dalam bentukSertifikat Bank Indonesia(SBI), deposito berjangka,
sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah
sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR
mengalamiover liquidityatau kelebihanlikuiditas.
Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR Ada beberapa jenis usaha
seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR.
Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah: Menerima simpanan
berupagiro. Melakukan kegiatan usaha dalamvaluta asing. Melakukan
penyertaan modal dengan prinsipprudent bankingdanconcernterhadap
layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Melakukan
usahaperasuransian. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha
sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.
Alokasi Kredit BPRDalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal
yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu: Dalam memberikan kredit,
BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupandebituruntuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank
Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian
jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR
kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk
kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR
tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari
modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank
Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian
jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR
kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih
dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota
direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta
perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak
pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari
modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota
direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum
tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkanBank Indonesia.[footnoteRef:9] [9:
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Perkreditan_Rakyat]
2.2.3 Lembaga Bukan BankLembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) -
Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Kredit, Perusahaan Umum
Pegadaian/Perum Pegadaian, Perusahaan Asuransi, Lembaga Dana
Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Bursa Efek.Selain bank, masih ada
beberapa lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga Keuangan Bukan
Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang
keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana
dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dasar
hukum didirikannya Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB adalah surat
Keputusan Menteri Keuangan No.38/KMK/IV/I/1972 yang kemudian diubah
dengan Keputusan Menteri Kuangan 280/KMK.01/1989 mengenai
pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank dan peraturan
perudang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha yang
dijalankan.Beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB di Indonesia
adalah sebagai berikut.
1. Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Kredit
Koperasi kredit adalah suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi
yang usahanya di bidang perkreditan atau simpan pinjam dengan
tujuan membantu memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejahteraan
anggotanya. Kegiatan koperasi kredit yaitu menerima simpanan dari
anggotanya dan meminjamkan kepada anggota yang membutuhkan dengan
syarat yang mudah dan bunga ringan.
Koperasi kredit mempunyai fungsi sebagai berikut.a. Sebagai
pendorong kegiatan menabung di kalangan anggota.b. Sebagai lembaga
yang melayani anggota yang membutuhkan pinjaman.c. Membimbing
anggota dalam memanfaatkan pinjaman/kredit.d. Membantu anggota dari
cengkeraman lintah darat.
Dalam menjalankan usahanya, koperasi kredit memperolah dana atau
modalnya dari beberapa sumber, yaitu sebagai berikut.a. Simpanan
pokokSimpanan pokok adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh
anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi,
yang besarnya sama untuk tiap anggota.b. Simpanan wajibSimpanan
wajib adalah simpanan yang wajib dibayar oleh anggota kepada
koperasi secara rutin yang besarnya sama untuk tiap anggota.
Pembayaran rutin di sini bisa setiap minggu, setiap bulan, atau
setiap musim sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
koperasi.c. Simpanan suka relaSimpanan suka rela adalah simpanan
yang sifatnya suka rela, artinya tidak diwajibkan kepada anggota
koperasi , sehingga anggota koperasi boleh menyimpan boleh tidak.
Besarnya simpanan suka rela tidak ditentukan dan terserah anggota
yang bersangkutan.d. Sumber lain yang sahSumber lain pendanaan dan
permodalan koperasi dapat berasal dari bantuan pemerintah, hibah ,
dana cadangan koperasi, dan modal pinjaman dari pihak lain.
2. Perusahaan Umum Pegadaian/Perum Pegadaian
Perum Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang
kegiatannya memberikan pinjaman uang yang besarnya berdasarkan pada
nilai barang jaminan yang diserahkan. Jaminan tersebut bisa berupa
barang bergerak, seperti perhiasan (emas dan perak), barang-barang
elektronik, sepeda motor, mobil, dan lain-lain maupun tidak
bergerak, contohnya tanah dan bangunan. Perum Pegadaian ada di
setiap kota di Indonesia. Tujuan pemerintah menyelenggarakan Perum
Pegadaian yaitu untuk membantu rakyat kecil dengan memberikan
kredit/pinjaman agar terhindar dari kreditor liar (lintah darat)
yang meminjamkan uang dengan bunga sangat tinggi. Jangka waktu
pinjaman melalui pegadaian biasanya selama satu tahun atau kurang
dari satu tahun.
3. Perusahaan Asuransi
Perusahaan asuransi merupakan lembaga yang menghimpun dana
melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberi
sejumlah ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah
yang menimpa pihak yang ikut program asuransi. Dana yang dihimpun
perusahaan asuransi umumnya diinvestasikan dalam surat berharga
atau dipinjamkan kepada pihak lain.
Kegiatan perasuransian di Indonesia diatur dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1992. Beberapa contoh perusahaan asuransi di
Indonesia antara lain:a. Asuransi Bumi Putra d. Asuransi Sosial
Tenaga Kerjab. Asuransi Jiwasraya e. Asuransi Kesehatan Indonesiac.
Asuransi Kerugian Jasa Raharja
Sekarang ini banyak sekali bermunculan perusahaan asuransi yang
menawarkan beragam jaminan bagi nasabahnya sehingga dikatakan
perusahaan asuransi memiliki peranan yang penting, antara lain:a.
menambah lapangan kerja bagi masyarakatb. mengurangi kekhawatiran
dalam kehidupan masyarakatc. mengurangi kerugian yang ditanggung
masyarakatd. memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Lembaga Dana Pensiun
Di Indonesia, para pegawai negeri sipil setelah tidak
bertugas/purnatugas akan memperoleh dana pensiun. Dana pensiun ini
diperoleh dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama masih
aktif bekerja. Ketika pegawai negeri yang bersangkutan telah
pensiun, maka setiap bulan ia akan memperoleh uang pensiun. Lembaga
yang mengelola dana pensiun adalah PT Taspen. Jadi PT Taspen
menghimpun dana dari para pegawai dan menyalurkanya dengan
memberikan uang pensiun kepada para pegawai yang telah pensiun.
Selain itu juga disalurkan melalui pembelian kredit atau
diinvestasikan lewat pemberian surat berharga.
5. Lembaga Pembiayaan
Lembaga pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan
tidak menarik dana langsung dari masyarakat.
Lembaga pembiayaan bergerak dalam bidang-bidang usaha berikut.a.
Usaha sewa guna usaha/leasing company, yaitu badan usaha yang
melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang
dibutuhkan oleh nasabah.b. Usaha pembiayaan konsumen, yaitu badan
usaha yang melakukan usaha pembiayaan pengadaan barang untuk
kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau
berkala.c. Usaha kartu kredit, adalah badan usaha yang melakukan
usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan
kartu kredit.d. Usaha penyertaan modal/modal ventura, adalah suatu
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan
modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan
untuk jangka waktu tertentu.
6. Bursa Efek
Bursa efek merupakan tempat bertemunya pihak yang menawarkan
dengan pihak yang memerlukan dana dan tempat jual beli efek
(obligasi, saham, dan surat berharga). Tujuan didirikannya bursa
efek adalah untuk menghimpun dana lewat penjualan surat
berharga/efek guna membiayai kegiatan-kegiatan yang
produktif.[footnoteRef:10] [10:
http://ssbelajar.blogspot.com/2014/03/lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb.html]
2.3Pendirian Dan Kepemilikan Bank
2.3.1Perizinan Pendirian BankSesuai dengan ketentuan Pasal 16
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa:1.Setiap pihak
yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai
Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank
Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat
dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.2.Untuk memperoleh
izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan
sekurang-kurangnya tentang:a)Susunan organisasi dan
kepengurusan;b)Permodalan;c)Kepemilikan;d)Keahlian di bidang
Perbankan;e)Kelayakan rencana kerja.3.Persyaratan dan tata cara
perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh
Bank Indonesia."Dari ketentuan di atas dapat dilihat, bahwa langkah
pertama yang harus dilakukan dalam pendirian bank adalah menentukan
jenis bank yang akan didirikan, apakah Bank Umum atau Bank
Perkreditan Rakyat. Dari kedua jenis bank, terdapat beberapa
perbedaan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk
mendirikan sebuah bank.2.3.2Badan Hukum Bank1.BENTUK HUKUM
BANKManuver bisnis perbankan kian mengalami pertumbuhan yang
signifikan. Artinya, Bisnis perbankan telah meningkat tajam selama
satu dekade ini. Hal ini dapat dilihat tidak hanya dari perolehan
laba bersih bank tetapi juga peningkatan jumlah aset perbankan yang
sangat pesat. Pertumbuhan perbankan tidak hanya pada bank umum,
tetapi juga pada bank perkreditan rakyat. Tentunya, ke dua bank
tersebut tidak sama. Perbedaannya tidak hanya nampak dalam
perolehan laba bersih bank, tetapi mengenai aspek hukum bank
tersebut juga berlainan. Dalam hal ini aspek hukumnya menyangkut
bentuk hukum bank. Menariknya, bentuk hukum tersebut bisa sama dan
dapat pula berbeda.
2.ATURAN MENGENAI HUKUM BENTUK HUKUM BANKBentuk Hukum Bank dapat
diketahui di pasal 21 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Meski begitu, ada
perbedaan mengenai bentuk hukum bank pada kedua Undang-Undang
tersebut. Undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 21 ayat (1)
menyebutkan bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :1.
Perseroan Terbatas2.Koperasi; atau3.Perusahaan DaerahSedangkan pada
Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menyebutkan bahwa Bentuk hukum suatu
Bank Umum dapat berupa salah satu dari :1.Perusahaan Perseroan
(PERSERO)2.Perusahaan Daerah3.Koperasi4. Perseroan Terbatas
3.PENGERTIAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAHUndang-undang yang
mengatur mengenai perusahaan daerah adalah Undang-Undang No. 5
tahun 1962. Pasal 2 mengemukakan perusahaan daerah adalah semua
perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang
modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan
daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau
berdasarkan undang-undang. Mengenai tata cara pendirian perusahaan
daerah dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1962,
yakni:1.Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas
kuasa Undang-Undang ini.2. Perusahaan Daerah yang termaksud pada
ayat 1 adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum
diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.3. Perusahaan
Daerah termaksud dalam ayat 1 mulai berlaku setelah mendapat
pengesahan instansi atasan.Berkaitan dengan Bank Pembangunan
Daerah, dapat dilihat bentuk hukumnya dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 1 Tahun 1998. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri
tersebut mengemukakan bahwa Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah
dapat berupa salah satu dari :1. Perusahaan Daerah;2.Perseroan
Terbatas.Dalam pasal 3 peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun
1998 menyebutkan bahwa Bank Pembangunan Daerah yang bentuk hukumnya
berupa perusahaan Daerah, tunduk pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang mengatur perusahaan Daerah.
4.PENGERTIAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS?Peraturan yang
mengatur mengenai Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang No. 40
tahun 2007. Dalam Pasal 1 Undang-Undang ini dikemukakan bahwa
perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.Mengenai syarat pendiriannya dapat disimak dalam
pasal 7, yang menyebutkan:
1.Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta
notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.2. Setiap pendiri
Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan
didirikan.3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku dalam rangka Peleburan.4.Perseroan memperoleh status badan
hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai
pengesahan badan hukum Perseroan.5. Setelah Perseroan memperoleh
status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua)
orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib
mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan
mengeluarkan saham baru kepada orang lain.6.Dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham
tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab
secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan
atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat
membubarkan Perseroan tersebut.7.Ketentuan yang mewajibkan
Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6)
tidak berlaku bagi:a.Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh
negara; ataub.Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring
dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga
lain sebagaimana diatur dalam undang- undang tentang Pasar
Modal.5.PENGERTIAN BENTUK HUKUM KOPERASIMenurut pasal 21
Undang-undang No.10 tahun 1998, koperasi merupakan salah satu
bentuk hukum yang dapat menjalankan kegiatan perbankan baik dalam
bentuk bank umumm, maupun bentuk bank perkreditan rakyat. Koperasi
memiliki status badan hukum dalam melakukan kegiatan perbankan.
Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.17 tahun 2012
mengenai perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan
hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum
koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan
bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan nilai
dan prinsip koperasi. Hal ini dapat dipahami bahwa koperasi sebagai
badan usaha memiliki kekhususan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas asas kekeluargaan. Mengenai keanggotaan koperasi,
dalam Pasal 26 ayat 1 UU No. 17 tahun 2012 menyebutkan bahwa
anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa
koperasi. Manakala perbankan berbentuk badan hukum koperasi, maka
perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya bertujuan
mensejahterahkan masyarakat.Pengurus memiliki tanggung jawab dalam
tugas pengelolaan atas kegiatan usaha perbankan, yang
dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota (pasal 60 ayat 2 UU
No.17 tahun 2012). Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi
manakala yang bersangkutan bersalah dalam menjalankan tugasnya
dengan tidak disertai itikad baik dan tidak penuh tanggung jawab
untuk kepentingan dan usaha koperasi.
2.3.3Sumber Dana Bank
Sumber dana bank adalah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh
bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai
biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat
berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain diluar perusahaan
dan juga dan dapat diperoleh dari masyarakat.
Menurut Kasmir (2001; 62-63) Sumber-sumber dana tersebut adalah
:
1.Dana yang bersumber dari bank itu sendiri Sumber dana ini
merupakan sumber dana dari modal sendiri.Modal sendiri Maksudnya
adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham
dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih
perlu, maka pencahariannya dapat dilkukan dengan menjual saham
kepada pemegang sahm lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk
melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru
dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu
pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang
belum digunakan.Secara besar dapat disimpulkan pencarian dana
sendiri terdiri dari :a.Setoran modal dari pemegang
sahamb.Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan
laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang
sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba
tahun yang akan datang.c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan
laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu
Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar
bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga
lain.
2.Dana yang berasal dari masyarakat luasSumber dana ini
merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan opersai bank dan
merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya
dari sumber dana ini. Pencaharian dana dari sumber ini relatif
paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian
dana dari sumber dana ini paling dominan, asalkan bank dapat
memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Akan tetapi
pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika
dibandingkan dari dana sendiri.Adapun sumber dana dari masyarakat
luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro,simpanan tabungan,
dan simpanan deposito.Dimana simpanan giro merupakan dana murah
bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar palingmurah
jika dibandingkan simpanan tabungan dan simpanan deposito.
3.Dana yang bersumber dari lembaga lainnyaSumber dana yang
ketiga inin merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam
pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari
sumberd ana ini relaitif labih mahal dan sifatnya hanya semntara
waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan
untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi
tertentu.Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh
dari :a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit
yang diberikan bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami
kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan
kepada pembiayaan sector-sektor tertentu.b. Pinjaman antar bank
(call money) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang
mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring.Pinjaman ini
bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi.c. Pinjaman
dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh
perbankkan dari pihak luar negerid.Surat berharga pasar uang
(SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian
diperjualkan kepada pihak yang berminat,baik perusahaan keuangan
maupun nonkeuangan.[footnoteRef:11] [11:
http://monumenkata.blogspot.com/2014/08/badan-hukum-kerahasiaan-dan-sumber.html]
BAB IIIPENUTUP
3.1 KesimpulanMenurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November
1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan
meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan
memberikan jasa bank lainnya.Kegiatan menghimpun dan menyalurkan
dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank
lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa
mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan
giro,tabungan, dandeposito.Biasanya sambil diberikan balas jasa
yang menarik seperti,bungadan hadiah sebagai rangsangan bagi
masyarakat.Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman
kepada masyarakat.Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan
untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebuBank adalah sebuah
lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan
untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan
promes atau yang dikenal sebagai banknote.