Makalah Hubungan industrial pancasila Dede Ayip makalah 3
comments
BAB I HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
A. Umum
1. Pengertian
Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan
pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manisfestasi dari
keseluruhan sila-sila dari pancasila dan Undang-undang 1945 yang
tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan
nasional Indonesia.
2. Tujuan
Tujuan hubungan industrial pancasila adalah : Mensukseskan
pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu
masyarakat adil dan makmur. Ikut berperan dalam melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban
kerja serta ketenangan usaha. Meningkatkan produksi dan
produktivitas kerja. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta
derajadnya sesuai dengan martabatnya manusia.3. Landasan Hubungan
Industrial Pancasila mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan
landasan konstitusional adalah UUD45. secara operasional
berlandaskan GBHN serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang
diatur oleh pemerintah. Hubungan industrial pancasila juga
berlandaskan kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah untuk
menciptakan keamanan nasional dan stabilitas nasional.B. Pokok
pokok pikiran dan pandangan industrial pancasila
1. Pokok-pokok Pikiran Keseluruhan sila-sila dari pada pancasila
secara utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Pengusaha dan pekerja tidak dibedakan karena golongan, kenyakinan,
politik, paham, aliran, agama, suku maupun jenis kelamin.
Menghilangkan perbedaan dan mengembangkan persamaan serta
perselisihan yang timbul harus diselesaikan melalui musyawarah
untuk mufakat.2. Asas-asas untuk mencapai tujuan Asas-asas
pembangunan nasional yang tertuang dalam GBHN seperti asas manfaat,
usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata, serta
keseimbangan. Asas kerja yaitu pekerja dan pengusaha merupakan
mitra dalam proses produksi.3. Sikap mental dan sikap social
Sikap social adalah kegotong-royongan, toleransi, saling
menghormati. Dalam hubungan industrial pancasila tidak ada tempat
bagi sikap saling berhadapan/ sikap penindasan oleh yang kuat
terhadap yang lemah.
C. Pelaksaan hubungan industrial pancasila
1. Lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit Lembaga kerjasama
bipartite dikembangkan perusahaan agar komunikasi antar pihak
pekerja dan pihak pengusaha selalu berjalan dengan lancar. Lembaga
kerjasama tripartite dikembangkan sebagai forum komunikasi,
konsultasi dan dialog antar ketiga pihak tersebut.
2. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Melalui kesepakatan kerja
bersama dapat diwujudkan suatu proses musyawarah dan mufakat dalam
mewujudkan kesepakatan kerja bersama. Dalam kesepakatan kerja
bersama semangat hubungan industrial pancasila perlu mendapat
perhatian. Setiap kesepakatan kerja bersama supaya paling sedikit
harus memiliki suatu pendahuluan/mukadimah yang mencerminkan
falsafah hubungan industrial pancasila.
3. Kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial Lembaga yang
diserahi tugas penyelesaian perselisihan industrial perlu
ditingkatkan peranannya melalui peningkatan kemampuan serta
integritas personilnya. Kelembagaan penyelesaian perselisihan baik
pegawai perantara, arbitrase P4D/P4P yang berfungsi dengan baik
akan dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat, adil, terarah
dan murah.
4. Peraturan perundangan ketenagakerjaan Peraturan perundangan
berfungsi melindungi pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat dan
memberi kepastian terhadap hak dan kewajibannya masing-masing.
Setiap peraturan perundangan ketenagakerjaan harus dijiwai oleh
falsafah hubungan industrial pancasila. Karena itu kalau perlu
diciptakan peraturan perundangan yang baru yang dapat mendorong
pelaksanaan hubungan industrial pancasila.
5. Pendidikan hubungan industrial Agar falsafah hubungan
industrial pancasila dipahami oleh masyarakat, maka falsafah itu
disebarluaskan baik melalui penyuluhan maupun melalui pendidikan.
Penyuluhan dan pendidikan mengenai hubungan industrial pancasila
ini perlu dilakukan baik kepada pekerja/serikat pekerja maupun
pengusaha dan juga aparat pemerintah.
D. Beberapa masalah khusus yang harus dupecahkan dalam hubungan
industrial pancasila
1. Masalah pengupahan Apabila didalam perusahaan dapat
diciptakan suatu system pengupahan yang akibat akan dapat
menciptakan ketenagakerjaan, ketenangan usaha serta peningkatan
produktivitas kerja. Apabila didalam perusahaan tidak dapat
diciptakan suatu system pengupahan yang baik, maka upah akan selalu
menjadi sumber perselisihan didalam perusahaan.
2. Pemogokan Pemogokan akan dapat merusak hubungan antara
pekerja dan pengusaha. Hak mogok diakui dan diatur penggunaannya.
Oleh sebab itu walaupun secara yuridis dibenarkan tetapi secara
filosofis harus dihindari.
BAB II HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMELIHARAANNYA
A. Tahapan dalam Hubungan Industrial
1. Pengertian Hubungan Industrial
Hubungan industrial sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah
Hubungan Industrial Pancasila. Berdasarkan literatur istilah
Hubungan Industrial Pancasila (HIP) merupakan terjemahan labour
relation atau hubungan perburuhan.Istilah ini pada awalnya
menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah
hubungan antara kerja/buruh dan pengusaha.Berdasarkan Pedoman
Pelaksanaan Hubugan Industrial Pancasila (HIP) departemen Tenaga
kerja (Anonim, 1987:9) pengertian HIP ialah suatu sistem yang
terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa
(pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas
nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang tumbuh dan
berkembang di atas keperibadian bangsa dan kebudayaan nasional
Indonesia. Untuk itu sebagai wujud pelaksanaan hubungan kerja
antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah harus sesuai dengan
jiwa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, artinya segala
bentuk perilaku semua subjek yang terkait dalam proses harus
mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila secara utuh. Dalam
pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian istilah hubungan
industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara
paraperilaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri
atas unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan
pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
2. Landasan Hubungan Industrial Landasan hubungan industrial
terdiri atas;
a. Landasan idil ialah pancasilab. Landasan konsitusional ialah
undang-undang dasar 1945c. Landasan opersainal GBHN yang ditetapkan
oleh MPR serta kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah
3. Tujuan Hubungan Industrial
Berdasarkan hasil seminar HIP tahun 1974 (Shamad, 1995: 12)
tujuan hubungan industrial adalah mengemban cita-cita proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan
nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang
berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
melalui penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja
serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi dan meningkatkan
kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai derajat manusia.
Sedemikian berat dan mulianya tujuan tersebut, maka semua pihak
yang terkait dalam hubungan industrial harus meahami untuk
terwujudnya pelaksanaan hubungan industrial dengan baik.
4. Ciri-ciri Hubungan Industrial
a) Mengakui dan menyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari
nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada
Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
b) Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka
melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan
martabatnya.
c) Melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai
kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang
sama untuk kemajuan perusahaan.
d) Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus
disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang
dilakukan secara kekeluargaan.
e) Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua
belah pihak, atas dasar rasa keadilan dan kepatutan.
5. Sarana Hubungan Hubungan Industrial
a. Serikat pekrja/serikat buruhb. Organisasi pengusahac. Lembaga
kerja sama bipartitd. Lembaga kerja sama Tripartite. Peraturan
Perusahaanf. Perjanian kerja bersamag. Peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan danh. Lebaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
B. Kesepakatan Kerja Bersama
Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
pengertian peraturan perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat
secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan
tata cara perusahaan.Sedangkan perjanjian kerja bersama adalah
perjanjian yang merupakan hasil perbandingan antara serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh
yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau
perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syaratkerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak (pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor
13).Pengertian dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Menurut
Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia (1996/1997: 2) ialah
perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau
serikat-serikat pekerja yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja
dengan pengusaha-pengusaha, perkumpulan perusahaan berbadan hukum
yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus
diperhatikan dalam perjanjian kerja.Dalam praktik selama ini banyak
istilah yang dipergunakan untuk menyebut perjanjian kerja bersama
(PKB), seperti:
a. Perjanjian Perburuhan Kolektif (PKK) atau collecteve Arbeids
Ovreenkomst (CAO);b. Persetujuan Perburuhan Kolektif (PPK) atau
Coolective Labour Agreement (CLA);c. Persetujuan Perburuhan Bersama
(PPB); dand. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
Semua istilah tersebut di atas pada hakikatnya sama karena yang
dimaksud adalah perjanjian perburuhan sebagaimana tercantum pada
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 1954 (di mana
undang-undang ini sudah tidakberlaku sejak memberlakukan
undang-undang Nomor 13 tahun 2003).
C. Hubungan Bipartit dan Tripartit
Yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan, yang
anggotanya terdiri atas pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh
yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan atau unsur pekera/buruh (periksa Kaputusan Menteri
Tenaga dan Transmigrasi Nomor Kep-255/Men/2003 tentang Tata Cara
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lemaga Kera Sama Bipartit).
Sedangkan Tripartit yaitu forum komunikasi, lonsultasi dan
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, yang anggotanya terdiri
atas unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan
pemerintah (periksa Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang
Tata kerja dan Susunan Organisasi Lembaga kerja sama Tripartit).
Pengertian bipartit dalam hal ini sebagai mekanisme adalah tata
cara atau proses perundingan yang dilakukan antara dua pihak, ayitu
pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh, antara lain, apabila terjadi perselisihan
antara pengusaha dengan pekera/buruh diperusahaan (surat edaran
Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Nomor
SE-01/D.PHI/XI/2004. perundingan bipartit pada hakikatnya merupakan
upaya musyawrah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.
D. Tata Cara Menyusun Kesepakatan Kerja Bersama
Dalam Organisasi Seperti lajimnya perjanjian, pembuatan
peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama juga ada
ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan dimaksud adalah:
1. Pembuatan peraturan perusahaana. wajib bagi perusahaan yang
memperkerjakan minimal sepuluh orang pekerja/buruh.b. kewajiban
butir (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah memiliki
perjanjian kerja sama.c. memperhatikan saran dan pertimbangan dari
wakil pekerja/buruh, atau serikat pekerja/buruh. Disamping iru
dapat juga berkonsultasi kepada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.
d. materi yang diatur adalah syarat kerja yang belum diatur
dalam peraturan perundang-undangan dan rincian pelaksanaan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
e. sekurang-kurangnya memuat: hak dan kewajiban pengusaha; hak
dan kewajiban pekera/buruh; syarat pekerja; tata tertib perusahaan
; dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.f. pembuatnya
dilarang: menggantikan perjanjian kerja bersama yang sudah ada
sebelumnya; bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang
berlaku.g. Pembuatan peraturan perusahaan tidak dapat
diperselisihkan karena merupakan kewajiban dan menjadi tanggung
jawab pengusaha.
h. wajib mengjajukan pengesahan kepada menteri atau pejabat yang
ditunjuk (yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaank).
i. wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan
naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.
- See more at:
http://ddayipdokumen.blogspot.com/2013/01/makalah-hubungan-industrial-pancasila_15.html#sthash.XwGyvCd2.dpuf
MENGENAL HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DI INDONESIA 06.11 | BAB
IPENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Hubungan industrial merupakan suatu system hubungan yang
terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan jasa yang
terdiri unsure pengusaha, pekerja/ buruh, dan pemerintag yang
didasari nilai-nilai pancasila dan UUD Negara RI. Dalam pelaksanaan
hubungan industrial, pemerintag, pekerja/buruh atau serikat pekerja
buruh serta penngusaha atau organisasi pengusaha mempunyai fungsi
dan peran masing-masing yang sudah digariskan dalam UUD. Dalam
makalah ini akan dijelaskan tentang pengertian hubungan industrial
prinsip-prinsip industrial. Dengan adanya hubungan industrial dalam
suatu perusaaan, maka akan dapat meningkatkan produktivitas dan
kerjasama antar karyawan dan pengusaha sehingga perusahaan dapat
berjalan terus. Selain itu juga latar belakang penulismakalah ini
adalah sebagaimana tugas yang diberikan oleh dosen yang kemudian
akan digabungkan dengan berbagai materi.
TUJUAN PENULISAN
Tujuan-tujuan dari penulisan makalah ini adalah memberikan
informasi tentang hubungan industrial pancasila di Indonesia.
Sehingga dapat diharapkan pembaca dapat memahami teori hubungan
pancasila dengan jelas dan dapat menganalisis informasi
tersebut.
BAB IITINJAUAN PUSTAKA
A. Umum
1.Pengertian
Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha dan
pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manisfestasi dari
keseluruhan sila-sila dari pancasila dan Undang-undang 1945 yang
tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan
nasional Indonesia.2. Tujuan
Tujuan hubungan industrial pancasila adalah : Mensukseskan
pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu
masyarakat adil dan makmur. Ikut berperan dalam melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban
kerja serta ketenangan usaha. Meningkatkan produksi dan
produktivitas kerja. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta
derajadnya sesuai dengan martabatnya manusia.3. Landasan Hubungan
Industrial Pancasila mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan
landasan konstitusional adalah UUD45. secara operasional
berlandaskan GBHN serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang
diatur oleh pemerintah. Hubungan industrial pancasila juga
berlandaskan kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah untuk
menciptakan keamanan nasional dan stabilitas nasional.B. Pokok
pokok pikiran dan pandangan industrial pancasila
1. Pokok-pokok Pikiran Keseluruhan sila-sila dari pada pancasila
secara utuh dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Pengusaha dan pekerja tidak dibedakan karena golongan, kenyakinan,
politik, paham, aliran, agama, suku maupun jenis kelamin.
Menghilangkan perbedaan dan mengembangkan persamaan serta
perselisihan yang timbul harus diselesaikan melalui musyawarah
untuk mufakat.2. Asas-asas untuk mencapai tujuan Asas-asas
pembangunan nasional yang tertuang dalam GBHN seperti asas manfaat,
usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata, serta
keseimbangan. Asas kerja yaitu pekerja dan pengusaha merupakan
mitra dalam proses produksi.3. Sikap mental dan sikap social
Sikap social adalah kegotong-royongan, toleransi, saling
menghormati. Dalam hubungan industrial pancasila tidak ada tempat
bagi sikap saling berhadapan/ sikap penindasan oleh yang kuat
terhadap yang lemah.
C. Pelaksaan hubungan industrial pancasila
1. Lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit Lembaga kerjasama
bipartite dikembangkan perusahaan agar komunikasi antar pihak
pekerja dan pihak pengusaha selalu berjalan dengan lancar. Lembaga
kerjasama tripartite dikembangkan sebagai forum komunikasi,
konsultasi dan dialog antar ketiga pihak tersebut.
2. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Melalui kesepakatan kerja
bersama dapat diwujudkan suatu proses musyawarah dan mufakat dalam
mewujudkan kesepakatan kerja bersama. Dalam kesepakatan kerja
bersama semangat hubungan industrial pancasila perlu mendapat
perhatian. Setiap kesepakatan kerja bersama supaya paling sedikit
harus memiliki suatu pendahuluan/mukadimah yang mencerminkan
falsafah hubungan industrial pancasila.
3. Kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial Lembaga yang
diserahi tugas penyelesaian perselisihan industrial perlu
ditingkatkan peranannya melalui peningkatan kemampuan serta
integritas personilnya. Kelembagaan penyelesaian perselisihan baik
pegawai perantara, arbitrase P4D/P4P yang berfungsi dengan baik
akan dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat, adil, terarah
dan murah.
4. Peraturan perundangan ketenagakerjaan Peraturan perundangan
berfungsi melindungi pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat dan
memberi kepastian terhadap hak dan kewajibannya masing-masing.
Setiap peraturan perundangan ketenagakerjaan harus dijiwai oleh
falsafah hubungan industrial pancasila. Karena itu kalau perlu
diciptakan peraturan perundangan yang baru yang dapat mendorong
pelaksanaan hubungan industrial pancasila.
5. Pendidikan hubungan industrial Agar falsafah hubungan
industrial pancasila dipahami oleh masyarakat, maka falsafah itu
disebarluaskan baik melalui penyuluhan maupun melalui pendidikan.
Penyuluhan dan pendidikan mengenai hubungan industrial pancasila
ini perlu dilakukan baik kepada pekerja/serikat pekerja maupun
pengusaha dan juga aparat pemerintah.
D. Beberapa masalah khusus yang harus dupecahkan dalam hubungan
industrial pancasila
1. Masalah pengupahan Apabila didalam perusahaan dapat
diciptakan suatu system pengupahan yang akibat akan dapat
menciptakan ketenagakerjaan, ketenangan usaha serta peningkatan
produktivitas kerja. Apabila didalam perusahaan tidak dapat
diciptakan suatu system pengupahan yang baik, maka upah akan selalu
menjadi sumber perselisihan didalam perusahaan.
2. Pemogokan Pemogokan akan dapat merusak hubungan antara
pekerja dan pengusaha. Hak mogok diakui dan diatur penggunaannya.
Oleh sebab itu walaupun secara yuridis dibenarkan tetapi secara
filosofis harus dihindari.
BAB III HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMELIHARAANNYA
A. Tahapan dalam Hubungan Industrial
1. Pengertian Hubungan Industrial
Hubungan industrial sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah
Hubungan Industrial Pancasila. Berdasarkan literatur istilah
Hubungan Industrial Pancasila (HIP) merupakan terjemahan labour
relation atau hubungan perburuhan.Istilah ini pada awalnya
menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah
hubungan antara kerja/buruh dan pengusaha.Berdasarkan Pedoman
Pelaksanaan Hubugan Industrial Pancasila (HIP) departemen Tenaga
kerja (Anonim, 1987:9) pengertian HIP ialah suatu sistem yang
terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa
(pekerja, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas
nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, yang tumbuh dan
berkembang di atas keperibadian bangsa dan kebudayaan nasional
Indonesia. Untuk itu sebagai wujud pelaksanaan hubungan kerja
antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah harus sesuai dengan
jiwa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, artinya segala
bentuk perilaku semua subjek yang terkait dalam proses harus
mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila secara utuh. Dalam
pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian istilah hubungan
industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara
paraperilaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri
atas unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan
pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
2. Landasan Hubungan Industrial Landasan hubungan industrial
terdiri atas;
a. Landasan idil ialah pancasilab. Landasan konsitusional ialah
undang-undang dasar 1945c. Landasan opersainal GBHN yang ditetapkan
oleh MPR serta kebijakan-kebijakan lain dari pemerintah
3. Tujuan Hubungan Industrial
Berdasarkan hasil seminar HIP tahun 1974 (Shamad, 1995: 12)
tujuan hubungan industrial adalah mengemban cita-cita proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan
nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang
berdasarkan Pancasila serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
melalui penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja
serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi dan meningkatkan
kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai derajat manusia.
Sedemikian berat dan mulianya tujuan tersebut, maka semua pihak
yang terkait dalam hubungan industrial harus meahami untuk
terwujudnya pelaksanaan hubungan industrial dengan baik.
4. Ciri-ciri Hubungan Industrial
a) Mengakui dan menyakini bahwa bekerja bukan sekedar mencari
nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada
Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara.
b) Menganggap pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka
melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan
martabatnya.
c) Melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai
kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang
sama untuk kemajuan perusahaan.
d) Setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus
disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang
dilakukan secara kekeluargaan.
e) Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk kedua
belah pihak, atas dasar rasa keadilan dan kepatutan.
5. Sarana Hubungan Hubungan Industrial
a. Serikat pekrja/serikat buruhb. Organisasi pengusahac. Lembaga
kerja sama bipartitd. Lembaga kerja sama Tripartite. Peraturan
Perusahaanf. Perjanian kerja bersamag. Peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan danh. Lebaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
B. Kesepakatan Kerja Bersama
Menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
pengertian peraturan perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat
secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan
tata cara perusahaan.Sedangkan perjanjian kerja bersama adalah
perjanjian yang merupakan hasil perbandingan antara serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh
yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau
perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syaratkerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak (pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor
13).Pengertian dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Menurut
Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia (1996/1997: 2) ialah
perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau
serikat-serikat pekerja yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja
dengan pengusaha-pengusaha, perkumpulan perusahaan berbadan hukum
yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus
diperhatikan dalam perjanjian kerja.Dalam praktik selama ini banyak
istilah yang dipergunakan untuk menyebut perjanjian kerja bersama
(PKB), seperti:
a. Perjanjian Perburuhan Kolektif (PKK) atau collecteve Arbeids
Ovreenkomst (CAO);b. Persetujuan Perburuhan Kolektif (PPK) atau
Coolective Labour Agreement (CLA);c. Persetujuan Perburuhan Bersama
(PPB); dand. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
Semua istilah tersebut di atas pada hakikatnya sama karena yang
dimaksud adalah perjanjian perburuhan sebagaimana tercantum pada
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 1954 (di mana
undang-undang ini sudah tidakberlaku sejak memberlakukan
undang-undang Nomor 13 tahun 2003).
C. Hubungan Bipartit dan Tripartit
Yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan, yang
anggotanya terdiri atas pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh
yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan atau unsur pekera/buruh (periksa Kaputusan Menteri
Tenaga dan Transmigrasi Nomor Kep-255/Men/2003 tentang Tata Cara
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lemaga Kera Sama Bipartit).
Sedangkan Tripartit yaitu forum komunikasi, lonsultasi dan
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, yang anggotanya terdiri
atas unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan
pemerintah (periksa Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang
Tata kerja dan Susunan Organisasi Lembaga kerja sama Tripartit).
Pengertian bipartit dalam hal ini sebagai mekanisme adalah tata
cara atau proses perundingan yang dilakukan antara dua pihak, ayitu
pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh, antara lain, apabila terjadi perselisihan
antara pengusaha dengan pekera/buruh diperusahaan (surat edaran
Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Nomor
SE-01/D.PHI/XI/2004. perundingan bipartit pada hakikatnya merupakan
upaya musyawrah untuk mufakat antara pihak pengusaha dan pihak
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.
D. Tata Cara Menyusun Kesepakatan Kerja Bersama
Dalam Organisasi Seperti lajimnya perjanjian, pembuatan
peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama juga ada
ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan dimaksud adalah:
1. Pembuatan peraturan perusahaana. wajib bagi perusahaan yang
memperkerjakan minimal sepuluh orang pekerja/buruh.b. kewajiban
butir (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang sudah memiliki
perjanjian kerja sama.c. memperhatikan saran dan pertimbangan dari
wakil pekerja/buruh, atau serikat pekerja/buruh. Disamping iru
dapat juga berkonsultasi kepada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.
d. materi yang diatur adalah syarat kerja yang belum diatur
dalam peraturan perundang-undangan dan rincian pelaksanaan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
e. sekurang-kurangnya memuat: hak dan kewajiban pengusaha; hak
dan kewajiban pekera/buruh; syarat pekerja; tata tertib perusahaan
; dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.f. pembuatnya
dilarang: menggantikan perjanjian kerja bersama yang sudah ada
sebelumnya; bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang
berlaku.g. Pembuatan peraturan perusahaan tidak dapat
diperselisihkan karena merupakan kewajiban dan menjadi tanggung
jawab pengusaha.
h. wajib mengjajukan pengesahan kepada menteri atau pejabat yang
ditunjuk (yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.i. wajib
memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah
peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.
BAB VIANALISA KASUS
Contoh Kasus Penyelesaian Hubungan Industrial &
Analisanya
KASUS
PHK Sepihak SIS Terhadap Mantan GurunyaSetelah Jakarta
International School, kini giliran Singapore International School
(SIS) Pantai Indah Kapuk digugat oleh mantan gurunya. Pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang dianggap semena-mena menjadi sebab sang
guru meradang. Guru tersebut di PHK karena melanggar kontrak
berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PHKnya dilakukan secara
sepihak tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu. Francois
Xavier Fortis, warga negara Kanada, dipecat SIS karena telah
dianggap telah melanggar peraturan perusahaan. Dalam anjuran Suku
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Utara
tertanggal 4 Januari 2007 dijelaskan Francois telah melanggar
kontrak dengan berulang kali. Pelanggaran yang dilakukan dalam masa
percobaan Francois itu berupa perbuatan dan ucapan tidak pantas
kepada staf SIS lainnya. Atas perbuatannya itu, Francois juga
sempat diperingati secara lisan. Lewat kantor hukum Adams & Co,
Francois menggugat SIS. Dalam surat gugatan ke Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI) Jakarta, Francois menjelaskan ia dipekerjakan oleh
SIS sejak 1 Juli 2006 hingga 31 Mei 2008, alias 23 bulan. Pada 30
Nopember 2006 Francois di PHK karena gagal dalam masa percobaan.
Merasa dirugikan, Francois meminta ganti rugi sebesar Rp. 394 juta.
Rinciannya, ialah sisa gaji Rp. 20 juta per bulan dan tunjangan
transpor dan akomodasi sebesar Rp. 2 juta per bulan yang belum
dibayar SIS sejak PHK hingga akhir masa kontraknya. Pada 22
Februari lalu mediator Sudinakertrans telah mengeluarkan anjuran
yang menyarankan SIS untuk membayar sisa upah Francois dalam
kontrak tersebut. Kepala Bagian Hukum SIS Haifa Segeira menyatakan
Francois telah melanggar suatu pasal dari perjanjian kerja. Ada
beberapa hal yang jelas-jelas sudah disetujui di kontrak, dan dasar
kita PHK sudah tercantum dalam kontrak itu ujarnya. Jadi,
menurutnya, selama para pihak sudah sepakat hal-hal yang tercantum
dalam kontrak, perjanjian tersebut dapat dieksekusi. Iapun mengaku
bingung mengapa Sudinakertrans kurang memperhatikan alasan dan
bukti-bukti yang diajukan SIS. Yang jelas, dalam surat anjuran
Sudinakertrans, SIS tercatat mengakui perjanjian kerja mencantumkan
masa orientasi dan SIS menyatakan Francois tak lulus masa orientasi
itu. Dan dinyatakan itu pula alasan Francois di-PHK. Dalam dokumen
itu tidak dicantumkan adanya pemberian surat peringatan dari SIS
pada Francois.Yang dilakukan SIS, Haifa menambahkan, tidak
bertentangan dengan norma yang ada. Ia juga mengaku tak dapat
memberi kejelasan apa tepatnya perbuatan Francois yang menyebabkan
guru tersebut di PHK. Sumber kasus diperoleh dari:
http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho[16459/kotrak-diputus-upah-pun-hangus
Analisa Kasus
Pada dasarnya sebelum terjadi kasus PHK terhadap Francois ,
permasalahan sudah muncul terlebih dahulu pada masa pembuatan
perjanjian kontrak kerja. Perjanjian kontrak kerja dibuat dalam
bentuk PKWT dimana jenis dan sifat pekerjaan yang ditentukan dalam
kontrak kerja tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan pekerjaan
yang akan selesai dalam waktu tertentu. Menurut pasal 59 UU No.13
Tahun 2003 angka 1 dan Kepmenakertrans No. 100 tahun 2004 PKWT haya
dapat dibuat untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara
sifatnya, yang bersifat musiman, dan berhubungan dengan produk
baru. Sementara pekerjaan yang dilakoni oleh Francois bersifat
tetap dan tidak identik dengan pekerjaan yang dapat dibuat dengan
PKWT. Menurut pasal 59 angka 7 yang tidak memenuhi ketentuan
tersebut, demi hukum menjadi PKWTT.
Kontrak kerja tersebut juga mencantumkan masa percobaan kerja
(masa orientasi). SIS menyatakan Francois tak lulus masa orientasi
itu. Padahal jelas tercantum di pasal 58 angka 1 UU No.13 Tahun
2003 PWKT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Di
angka 2 tegas dijelaskan apabila diisyaratkan masa percobaan kerja
dalam PKWT maka masa percobaan kerja yang diisyaratkan batal demi
hukum.
PHK dilakukan secara sepihak tanpa adanya surat peringatan
terlebih dahulu. Padahal menurut pasal 161 angka 1 pengusaha dapat
melakukan PHK setelah pekerja yang bersangkutan diberikan surat
pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Dalam
hal ini Francois sama sekali tidak diberi surat peringatan dan
langsung di PHK.
Dalam melaksanakan PHk ini Pihak SIS tidak melakukan segala
upaya yang harus dilaksanakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan
kerja, selain itu maksud pemutusan hubungan kerja tersebut tidak
dirundingkan terlebih dulu oleh pihak SIS dan Francois, dan
pengusaha (SIS) hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan
pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industria. Kalaupun ingin melakukan PHK
seharusnya pihak SIS harus melalui proses PHK yang diatur oleh
undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 151 UU No. 13 Tahun
2003.
Selain itu kesalahan Francois bukanlah termasuk kedalam
kesalahan berat yang menyebabkan pengusaha dapat memutuskan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam
Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003.
Pembuatan kontrak kerja yang dibuat secara PKWT terhadap tenaga
pendidk tidak sinkron pula terhadap hak para pendidik untuk
mendapat jaminan kesejahteraan social yang memadai sebagaimana yang
telah diatur dalam pasal 40 UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Dengan
pembuatan kontrak kerja secara PKWT terhadap pendidik seperti tidak
menghargai peran-peran tenaga pendidik dalam proses pengembangan
ilmu pengetahuan bagi peserta didik.
Kemudian hal-hal yang diatur dalam kontrak kerja apabila ada
ketidaksesuaian dengan peraturan lebih atas yang berlaku sebaiknya
dibatalkan karena akan menimbulkan banyak problema seperti yang
terjadi pada kasus ini.
BAB VPENUTUP
Kesimpulan
Hubungan Industrial adalah keseluruhan hubungan kerja sama
antara semua pihak yang tersebut dalam proses produksi disuatu
perusahaan. Ada beberapa landasan dalam Hubungan Industrial
Pancasila yang harus diperhatikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan menurut
Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan
definisi tentang perjanjian kerja dalam Pasal 1 Ayat (14) yaitu :
perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan
kewajiban para pihak.Perjanjian kerja juga memiliki jenis dan
asas-asas.
DAFTAR PUSTAKA
http:// http://www.HukumonlineImam Soepomo, Pengantar Hukum
Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 1999Sendjun Manullang, Pokok-Pokok
Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta,
2001F.X. Djulmiaji, Perjanjian Kerja Edisi Revisi, Jakarta: Sinar
Grafika, 2008Tunggal. Iman Sjahputra, Pokok-Pokok Hukum
Ketenagakerjaan, Harvarindo,
Jakarta,2009http://hanyblush.blogspot.com/2011/01/contoh-kasus-penyelesaian-hubungan.html
BAB VIANALISA KASUSContoh Kasus Penyelesaian Hubungan Industrial
& AnalisanyaKASUSPHK Sepihak SIS Terhadap Mantan GurunyaSetelah
Jakarta International School, kini giliran Singapore International
School (SIS) Pantai Indah Kapuk digugat oleh mantan gurunya.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dianggap semena-mena menjadi
sebab sang guru meradang. Guru tersebut di PHK karena melanggar
kontrak berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PHKnya dilakukan
secara sepihak tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu.
Francois Xavier Fortis, warga negara Kanada, dipecat SIS karena
telah dianggap telah melanggar peraturan perusahaan. Dalam anjuran
Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta
Utara tertanggal 4 Januari 2007 dijelaskan Francois telah melanggar
kontrak dengan berulang kali. Pelanggaran yang dilakukan dalam masa
percobaan Francois itu berupa perbuatan dan ucapan tidak pantas
kepada staf SIS lainnya. Atas perbuatannya itu, Francois juga
sempat diperingati secara lisan. Lewat kantor hukum Adams & Co,
Francois menggugat SIS. Dalam surat gugatan ke Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI) Jakarta, Francois menjelaskan ia dipekerjakan oleh
SIS sejak 1 Juli 2006 hingga 31 Mei 2008, alias 23 bulan. Pada 30
Nopember 2006 Francois di PHK karena gagal dalam masa percobaan.
Merasa dirugikan, Francois meminta ganti rugi sebesar Rp. 394 juta.
Rinciannya, ialah sisa gaji Rp. 20 juta per bulan dan tunjangan
transpor dan akomodasi sebesar Rp. 2 juta per bulan yang belum
dibayar SIS sejak PHK hingga akhir masa kontraknya. Pada 22
Februari lalu mediator Sudinakertrans telah mengeluarkan anjuran
yang menyarankan SIS untuk membayar sisa upah Francois dalam
kontrak tersebut. Kepala Bagian Hukum SIS Haifa Segeira menyatakan
Francois telah melanggar suatu pasal dari perjanjian kerja. Ada
beberapa hal yang jelas-jelas sudah disetujui di kontrak, dan dasar
kita PHK sudah tercantum dalam kontrak itu ujarnya. Jadi,
menurutnya, selama para pihak sudah sepakat hal-hal yang tercantum
dalam kontrak, perjanjian tersebut dapat dieksekusi. Iapun mengaku
bingung mengapa Sudinakertrans kurang memperhatikan alasan dan
bukti-bukti yang diajukan SIS. Yang jelas, dalam surat anjuran
Sudinakertrans, SIS tercatat mengakui perjanjian kerja mencantumkan
masa orientasi dan SIS menyatakan Francois tak lulus masa orientasi
itu. Dan dinyatakan itu pula alasan Francois di-PHK. Dalam dokumen
itu tidak dicantumkan adanya pemberian surat peringatan dari SIS
pada Francois.Yang dilakukan SIS, Haifa menambahkan, tidak
bertentangan dengan norma yang ada. Ia juga mengaku tak dapat
memberi kejelasan apa tepatnya perbuatan Francois yang menyebabkan
guru tersebut di PHK. Sumber kasus diperoleh dari:
http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho%5B16459/kotrak-diputus-upah-pun-hangusAnalisa
KasusPada dasarnya sebelum terjadi kasus PHK terhadap Francois ,
permasalahan sudah muncul terlebih dahulu pada masa pembuatan
perjanjian kontrak kerja. Perjanjian kontrak kerja dibuat dalam
bentuk PKWT dimana jenis dan sifat pekerjaan yang ditentukan dalam
kontrak kerja tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan pekerjaan
yang akan selesai dalam waktu tertentu. Menurut pasal 59 UU No.13
Tahun 2003 angka 1 dan Kepmenakertrans No. 100 tahun 2004 PKWT haya
dapat dibuat untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara
sifatnya, yang bersifat musiman, dan berhubungan dengan produk
baru. Sementara pekerjaan yang dilakoni oleh Francois bersifat
tetap dan tidak identik dengan pekerjaan yang dapat dibuat dengan
PKWT. Menurut pasal 59 angka 7 yang tidak memenuhi ketentuan
tersebut, demi hukum menjadi PKWTT.Kontrak kerja tersebut juga
mencantumkan masa percobaan kerja (masa orientasi). SIS menyatakan
Francois tak lulus masa orientasi itu. Padahal jelas tercantum di
pasal 58 angka 1 UU No.13 Tahun 2003 PWKT tidak dapat mensyaratkan
adanya masa percobaan kerja. Di angka 2 tegas dijelaskan apabila
diisyaratkan masa percobaan kerja dalam PKWT maka masa percobaan
kerja yang diisyaratkan batal demi hukum.PHK dilakukan secara
sepihak tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu. Padahal
menurut pasal 161 angka 1 pengusaha dapat melakukan PHK setelah
pekerja yang bersangkutan diberikan surat pemanggilan pertama,
kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Dalam hal ini Francois
sama sekali tidak diberi surat peringatan dan langsung di PHK.Dalam
melaksanakan PHk ini Pihak SIS tidak melakukan segala upaya yang
harus dilaksanakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja,
selain itu maksud pemutusan hubungan kerja tersebut tidak
dirundingkan terlebih dulu oleh pihak SIS dan Francois, dan
pengusaha (SIS) hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan
pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industria. Kalaupun ingin melakukan PHK
seharusnya pihak SIS harus melalui proses PHK yang diatur oleh
undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 151 UU No. 13 Tahun
2003.Selain itu kesalahan Francois bukanlah termasuk kedalam
kesalahan berat yang menyebabkan pengusaha dapat memutuskan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam
Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003.Pembuatan kontrak kerja yang dibuat
secara PKWT terhadap tenaga pendidk tidak sinkron pula terhadap hak
para pendidik untuk mendapat jaminan kesejahteraan social yang
memadai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 40 UU Sisdiknas
No. 20 tahun 2003. Dengan pembuatan kontrak kerja secara PKWT
terhadap pendidik seperti tidak menghargai peran-peran tenaga
pendidik dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan bagi peserta
didik.Kemudian hal-hal yang diatur dalam kontrak kerja apabila ada
ketidaksesuaian dengan peraturan lebih atas yang berlaku sebaiknya
dibatalkan karena akan menimbulkan banyak problema seperti yang
terjadi pada kasus ini. BAB VPENUTUPKesimpulanHubungan Industrial
adalah keseluruhan hubungan kerja sama antara semua pihak yang
tersebut dalam proses produksi disuatu perusahaan. Ada beberapa
landasan dalam Hubungan Industrial Pancasila yang harus
diperhatikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya. Dan menurut Undang-undang Nomor 13/2003
tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi tentang perjanjian
kerja dalam Pasal 1 Ayat (14) yaitu : perjanjian kerja adalah
perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.Perjanjian
kerja juga memiliki jenis dan asas-asas.DAFTAR PUSTAKAhttp://
http://www.HukumonlineImam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan,
Jakarta: Djambatan, 1999Sendjun Manullang, Pokok-Pokok Hukum
Ketenagakerjaan Di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001F.X.
Djulmiaji, Perjanjian Kerja Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika,
2008Tunggal. Iman Sjahputra, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan,
Harvarindo,
Jakarta,2009http://hanyblush.blogspot.com/2011/01/contoh-kasus-penyelesaian-hubungan.html
er WordPress.com weblog Beranda About MeTop of Form
Bottom of FormHUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA08 Apr 2010
Tinggalkan komentarby poery ghyta dalam Uncategorized BAB
IPENDAHULUAN1. PengertianHubungan Industrial adalah suatu subjek
yang membahas sikap dan perilaku orang-orang di dalam organisasi
kerja (perusahaan) dan mencari sebab-sebab yang menentukan jadinya
perilaku tersebut serta mencairkan jawaban terhadap
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.1. Sejarah Perkembangan
Hubungan Industrial1. Perkembangan semasa revolusi industriHubungan
industri dibahas orang baru sejak revolusi industri pada
pertengahan abad ke 18. Setelah revolusi industri terjadi perubahan
besar dalam berproduksi.1. Perkembangan sesudah revolusi industri
sampai akhir abad ke 19Setelah terjadi revolusi industri dan proses
industrialisasi berkembang pesat di inggris dan eropa barat maka
masalah hubungan industri mulai menonjol.1. Antara pekerja dan
pengusaha mempunyai hubungan yang bersifat konflik terus menerus2.
Konflik yang terjadi antara pekerjadan pengusaha akan berusaha
mencapai titik temu.1. Perkembangan pada permulaan abad ke
20Perkembangan hubungan industrial pada akhir abad ke 19 dan
permulaan abad ke 20 tidak terlepas dari perkembangan pandangan
dalam bidang manajemen. Perkembangan selanjutnya adalah pengakuan
terhadap perbedaan diantara pekerja yang dating dari pendapat ahli
ilmu jiwa industri.1. Perkembangan Hubungan Industri di Indonesia1.
Periade sebelum kemerdekaanSistem hubungan industrial masuk
Indonesia dibawah oelh belanda sebagai penjajahan pada akhir abad
ke 20 dengan pertama-tama memperkenalkannya di
perusahaan-perusahaan asing khususnya belanda yang
pekerja-pekerjanya juga belanda1. Periode setelah
kemerdekaanHubungan industrial masih tetap diwarnai oleh orientasi
politik setelah penyerahan kedaulatan dengan system serikat pekerja
yang pluralistis maka sistem hubungan industrial baik yang
berdasarkan liberalisme maupun marxisme berkembang pesat di
pelopori oleh serikat pekerjanya masing-masing1. Periode demokrasi
terpimpinSetelah pemberontakan G3OS dapat ditumpas dan lahirlah
pemerintah orde baru yang bertekad ingin melaksanakan pancasila dan
undang-undang dasar1945secara murni dan konsekwen. Maka sejak itu
lahirlah Hubungan Indusrial PancasilaBAB IIHUBUNGAN INDUSTRIAL
PANCASILA1. Umum 1. PengertianHubungan industrial pancasila adalah
hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (
pekerja, pengusaha dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang
merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari pancasila dan
undang-undang dasar 1945 yang tumbyh dan berkembang diatas
kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.1.
TujuanMengembangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara
republik Indonesia 17 agustus 1945 di dalam pembangunan nasional
untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan
pancasilaDengan demikian jelaslah tujuan hubungan industrial
pancasila adalah:1. Mensukseskan pembangunan dalam rangka
mengembangkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan
makmur2. Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social3.
Menciptakan ketenangan,ketentraman dan ketertiban kerja serta
ketenangan usaha4. Meningkatkan produksi dan produktifitas kerja5.
Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan
martabatnya manusia3 Landasan1. Hubungan industrial pancasila
mempunyai landasan idiil yaitu pancasila dan landasan
konstitusional adalah undang-undang dasar 1945.2. Hubungan
industrial pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan
pemerintah untuk menciptakan keamananB Pokok-pokok pikiran dan
pandangan Hubungan Industrial Pancasila1. Pokok-pokok pikiran 1.
Hubungan industrial pancasila atas keseluruhan sila-sila dari
pancasila secara utuh2. Hubungan industrial pancasila meyakini
bahwa bukanlah hanya sekedar mencari nafkah3. Dalam hubungan
industrial pancasila pekerja bukan hanya dianggap sebagai factor
produksi4. Dalam hubungan industrial pancasila pengusaha dan
pekerja tidak dibebankan5. Sesuai dengan prinsip musyawarah dan
mufakat maka hubungan industrial pancasila berupaya menghilangkan
perbedaan6. Dalam hubungan industrial pancasila didorong
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia7.
Asas-asas mencapai tujuan 1. Hubungan industrial pancasila dalam
mencapai tujuan mendasarkan diri kepada azas-azas pembangunan
nasional2. Hubungan industrial pancasila dalam mencapai tujuan
mendasarkandiri kepada azas pekerja dan pengusaha3. Sikap mental
dan sikap sosial 1. Untuk mewujudkan pokok pikiran dan tujuan dari
hubungan industrial pancasila maka diperlukan pengembangan dari
suatu sikap social2. Pihak pemerintah dalam hal ini berperan
sebagai pengasuh,pembimbing,pelindung dan pendamaiyang secara
singkat berperan sebagai pengayom3. Serikat pekerja bukan hanya
penyalur aspirasi kaum pekerja dengan hak-haknya4. Pihak pengusaha
disamping diakui hak-haknya seperti hak milik, walaupun memp[unyai
fungsi sosial dalam penggunannya1. Pelaksanaan Hubungan Industrial
PancasilaUntuk mewujudkan falsafah hubungan industrial pancasila
itu dalam kehidupan sehari-hari antara pelaku proses produksi maka
perlu diciptakan suatu kondisi1. Lembaga kerjasama Bipartit dan
Tripartit2. Lembaga kerjasama BipartitLembaga kerjasama
bipartitpenting dikembangkan diperusahaan agar komunikasi antara
pihak pekerja dan pengusaha berjalan lancer1. Lembaga kerjasama
TripartitDi dalam perusahaan pemerintah juga merupakan pihak yang
penting karena mewakili kepentingan masyarakat umum.1. Kesepakatan
Kerjasama Bersama (KKB) 1. Kesepakatan kerjasama berupa sarana yang
sangat penting dalam mewujudakan hubungan industrial pancasila dalm
sehari-hari2. Dalam kesepakatan kerjasama bersama semangat hubungan
industrial pancasila perlu mendapat perhatian3. Untuk mendorong
dicerminkannya falsafah hubungan industrial pancasila kedalam
kesepakatan kerjasama4. Kelembagaaan penyelesaian perselisihan
industrial 1. Perlu disadari bahwa sekalipun kerjasama bipartite
dan tripartite telah terbina dengan baik dan kesepakatan kerja sama
bersama terbuka2. Kelembagaan penyelesaian perselisihan baik
pegawai perantara, arbitrase P4D/P4P berfungsi dengan baik akan
dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat.3. Peraturan
perundangan ketenagakerjaan 1. Peraturan perundangan berfungsi
melindungi pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat2. Setiap
peraturan perundangan ketenagakerjaan harus dijiwai oleh falsafah
hubunganindustrial pancasila4. Pendidikan hubunagn industrial 1.
Agar falsafah hubungan industrial pancasila difahami dan dihayati
oleh masyarakat maka perlu falsafah2. Penyuluhan dan pendidikan
mengenai hubungan industrial pancasila ini perlu dilakukan baik
kepada pekerja1. Beberapa Masalah Khusus yang harus dipecahkan
dalam pelaksanaan Hubungan Indutrial Pancasila 1. Masalah
Pengupahan 1. Upah merupakan masalah sentral dalam hubungan
industrial karena sebagian besar perselisihan terjadi bersumber
dari masalah2. Penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintan
tenaga kerja maka posis tenaga kerja sangat lemah berhadapan dengan
pengusaha3. Pemogokan 1. Diatur dalam peraturan akan tetapi
pemogokan akan dapat merusak hubungan antara pekerja dan
pengusaha2. Musyawarah mufakat mogok bukanlah merupakan upaya yang
baik dalm menyelesaikan masalahBAB IIIHUKUM KETENAGAKERJAANA. Umum
1. 1. Pengertian dan Fungsi Hukum ketenagakerjaan atau hukum
perburuan adalah keluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak
yang mengatur kerja yang mengakibatkan seseoran secara pribadi
kerja pada dan dibawah pemerintah orang lain dengan menerima upah
dan keadaan penghidupan yang langsung berhubungan dengan hubungan
kerja tersebut.Fungsi hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan
yaitu:1. a. Adalah mengatur hubngan yang serasi antara semua pihak
yang ada sangkut-pautnya dengan proses produksi barang maupun jasa
2. b. Adalah mengatur perlindungan tenaga kerja yang bersifat
memaksa Jika dikemukakan rumusan para sarjana atau ahli hukum
kenamaan tentang hukum perburuan sekedar sebagai perbandingan
antarany: Prof. MR.A.N.MolenaarHukum perburuhan itu merupakan
bagian dari pada hukum umum (hukum positif). Prof.Mr. M.G.
LevenbachHukum perburuhan adalah keseluruhan dari pada
peraturan-peraturan hukum yang berkenaan denagn hukum kerja Mr.
V.E.H. Van EsfeldVan esfeld tidak membatasi hukum perburuhan pada
norma-norma yang terdapat pada hubungan kerja saja Mr. S. MokHukum
perburuhan adalah bagian dari hukum umum yang berkenaan dengan
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang I.L.ODalam suatu buku yang
berjudul Labour Law Course 1964 dikemukakan hal-hal sebagai
berikut: Labour Law inclides all the controls that regulate, direct
and protect management labour Prof. Imam Soepomo, SHTentang hukum
perburuhan sebagai berikut: hukum perburuhan adalah suatu himpunan
peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan
dengan suatu kerjadian Hukum Positif IndonesiaRuang lingkup hukum
perburuhan produk kolonial di indonesia adalah lebih sempit dari
pada rumusan levenbach karena hanya meliputi peraturan tentang
hubungan kerja1. Sumber Hukum Perburuhan/Hukum KetenagakerjaanYang
lazim disebut sebagai sumber hukum perburuhan/hukum ketenagakerjaan
adalah1. Peraturan Perundangan (Undangan-undangan dalam arti
material) adalah tiap peraturan yang memikat dengan sah yang datang
dari penguasa (pemerintah)yang mencakup umum atau setiap warga
negara.2. Adat dan kebiasaanSuatu ketentuan yang mengatur kehidupan
masyarakat bukan diatur dalam undang-undang1. Keputusan-keputusan
pejabat-pejabat dan badan-badan pemerintahPeraturan yang
dikeluarkan oleh instansi administratif yang didasarkan pada
undang-undang1. TraktatSuatu perjanjian kenegaraan yang dilakukan
oleh dua negara atau lebih1. Peraturan KerjaSuatu peraturan yang
mengatur tentang syarat kerja yang ditetapkan oleh pengusaha dan
berlaku untuk semua karyawan1. Perjanjian kerja dan perjanjian
perburuhan (kesepakatan kerja bersama)Pada umumnya suatu perjanjian
dianggap satu tindakan hukum antara dua orang atau lebih oleh
karena saling sepakat (berjanji) untuk menimulkan hak-hak dan
kewajibanB. Perkembangan hukm ketenagakerjaan1. Abad
pertengahanSejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan dimulai
setelah abad pertengahan dimana pada waktu itu hubungan kerja
dengan upah dilakukan secara besar-besaran.Sumber-sumber hukum
pengadilan adalah sebagai berikut:a Kontrak kerja perorangan yang
memuat syarat kerja termasuk perundinganb Peraturan perusahaan yang
memuat aturan kerja yang ditentukan sendiri oleh perusahaanc
Peraturan perusahaan yang memuat aturan kerja yang ditentukan oleh
organisasi perusahaand Ketentuan dlam peraturan perundangan
yangmemuat sanksi baik perdata maupun publik1. Abad Sembilsn
BelasDalam fase ini timbullah berbagaimacam peraturan perundangan
yang memuat sanksi perdata maupun publik. Menurut smith, negara
tidak perlu campur tangan dalam soal ekonomi, akan tetapi harus
diingat. Pada umumnya hukum ketenagakerjaan harus bersifat mamekasa
dan merupakan perintah atau laranganC. Perkembangan Hukum
Ketenagakerjaan di IndonesiaUntuk mengetahui perkembangan hukum
khususnya perkembangan hukum ketenagakerjaan di indoneia, mau tidak
mau kita harus atau perlu mengetahui perkembangan hubungan kerja
sejak awal mulanya.1. Zaman PerbudakanBudak seperti milik orang
lain, tidak hanya perekonomian melainkan juga hidup matinya
terletak ditangan orang yang memiliki mereka1. Kerja Ulur atau
PeruluranHubungan kerja dalam bentuk kerja ulur ini adalah dimana
ketidakbebasan seseorang terletak pada terikatnya suatu kebun
tertentu.1. Kerja HambaKerja hamba ini terjadi bila seseorang
menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain yang ia kuasai, atas
pemberian pinjaman sejumlah uang1. Pekerjaan RodiPekerjaa itu pada
mulanya mrupakan pembagian kerja antara sesama anggota untuk
kepentingan bersama (gotong-royong)1. Poenale SanksiDengan
diadakannya undang-undang agraria tahun 1870, yaitu mendorong
timbulnya perusahaan perkebunan swasta besarD. Beberapa Aspek Yang
Diatur Dalam Hukum Ketenagakerjaan1. PenempatanMengenai permintaan
tenaga kerja dari pengusaha untuk suatu daerah harus diajukan
kepasa kepala kantor penempatan tenaga kerja setempat dengan
disertai keterangan yang diperlukan tentang lowongan yang akan
diisi oelh tenaga kerja, syarat kerja, keadaan perburuhan dan
sebagainya menurut pedoman.1. Hubungan IndustrialHubunagn kerja
yaitu hubungan antara pekerja atau karyawan dan pengusaha, terjadi
setelah diadakan perjanjian yang menyatakan kesanggupan pekerjaan
untuk bekerja pada pengusaha dengan manerima upah.1. Keselamatan
dan Kesehatan KerjaPerlindungan pekerja yang berbentuk perlindungan
tehnis adalah yang merupakan perlindungan keselamatan kerja.Sesuai
denagn tujuan mengadakan perlindungan, maka sifat aturan-aturan
dalm undang-undang tersebut adalah memaksa dengan ancaman pidana.
Ancaman ini berlaku pada orang yang bekerja pada orang lain atau
suatu badan dengan menerima upah.1. Kesejahteraan dan Jaminan
SosialTujuan pekerja melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan
penghasilan yang cukup layak untuk membiayai kehidupannya bersama
dengan keluargnya yaitu suatu penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Jaminan sosial adlah pembayaran yang diterima pihak
pekerja dalm hal pekerja diluar kesalahannya tidak melakukan
pekerjaan.BAB IVHUBUNGAN KERJAA. Umum1. PengertianHubungan kerja
adalah merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan
pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang
bersangkutanDidalam hubungan kerja akan terdapat tiga unsur yaitu:a
KerjaDidalam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu sesuai
perjanjian1. UpahUpah adalah merupakan salah satu undur pokok yang
menandai adanya hubungan kerjac PerintahPerintah adalah yang satu
pihak berhak memberikan perintah dan pihak yang lain berkewajiban
melaksanakan perintah1. Pengaturan Hubungan KerjaPerjanjian kerja
juga dapat dibuat secara lisan. Namun demikian untuk perjanjian
kerja tertentu diharuskan membuat secara tertulis:a Perjanjian
Kerja Laut (PKL)Perjanjian kerja ini harus dibuat secara tertulis
dan tidak sah apabila hanya tulisan lisan1. Perjanjian kerja Antar
Kerja Antar Negara (AKAN)Perjanjiankerja ini dibuat secara tertulis
dan tidak boleh lisan, hal ini dimaksudkan agar prsyaratan yang
rumit dapat dituangkan secara tertulis1. Perjanjian kerja Antar
Kerja Antar DaerahPerjanjian ini dibuat antara tenaga kerja drnagn
perusahaan pemakai yang memuat persyaratan baik dalam pengerahan
maupun yang berlaku sewaktu pekerja sudah bekerja.d Perjanjian
kerja untuk waktu tertentu (kontrak)Perjanjian kerja ini harus
dibuat secara tertulis agar tidak rancu dengan perjanjian kerja
untuk waktu tidak tertentu1. Jenis Perjanjian KerjaBerdasarkan
penetapan jangka waktu, perjanjian kerja terdiri dari dua jenis:a
Perjanjian kerja waktu tidah tertentuPerjanjian ini tidak membatasi
jangka waktu berlakunya perjanjian, sehingga dapat disepakati oleh
kedua belah pihak1. Perjanjian kerja waktu tertentuPerjanjian kerja
inimencantumkan jangka waktu berlakunya perjanjian atau berakhirnya
perjanjian apabila pekerjaan tertentu sudah selesaiB. Perjanjian
Kerja1. PengertianPerjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana
seseorang mengikatkan diri untuk bekerja dengan pihak lain dengan
menerima imbalan berupa upah.Pengaturan tentang pembuatan
perjanjian kerja berpedoman kepada:1. Kitab undang-undang hukum
perdata (KUHP) khususnya buku III titel 7 A2. Kitab undang-undang
hukum dagang (KUHD) buku II3. Peraturan menteri tenaga kerja no. 2
tahun 19931. Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha Dalam
Perjanjian Kerja 1. Hak pekerja Pekerja berhak atas upah setelah
melaksanakan kewajibannya Hak atas fasilitas lain berupa tunjangan,
dana bantuan Hak perlakuan yang baik dari perusahaan atas dirinya
seperti perlindungan Jaminan kehidupan yang wajar dan layak dari
perusahaan serta kejelasan status waktu1. Hak pengusaha Pengusaha
berhak atas sepenuhnya atas hasil pekerja, artinya seluruh hasil
pengerja menjadi milik pengusaha Pengusaha berhak atas ditaatinya
aturan kerja Pengusaha berhak atas perlakuan yang hormat, sopan dan
wajar Pengusaha berhak untuk melaksanakan tata tertib yang telah
dibuat1. Kewajiban pekerja Melaksanakan tugas dengan baik sesuai
dengan perjanjian dan kemampuan Melakukan tugas tanpa bantuan orang
lain Mentaati segala peraturan kerja dan peraturan tata tertib yang
berlaku Patuh dan taat atas segala perintah pengusaha dalam
melaksanakan pekerjaan sasuai perjanjian1. Kewajiban pengusaha
Pengusaha berkewajiban membayar imbalan kepada pekerja berupa upah
Pengusaha berkewajiban menyediakan dan mangatur fasilitas kerja
Pengusaha berkewajiban mengatur segala sesuatu hal yang berada di
bawah tanggung jawab Pengusaha berkewajiban memberikan jaminan
sosial kepada pekerja Pegusaha berkewajiban memberikan surat
keterangan yang menerangkan bahwa pekerja benar bekerja1. Hal-hal
yang diperjanjikan dalam Perjanjian KerjaPerjanjian kerja akan
memuat hal-hal sebagai berikut:1. Macam pekerjaan, cara
pelaksanannya, jam kerja dan tempat kerja2. Besarnya upah, tempat
dan waktupembayaran dan fasilitas yang disediakan perusahaan bagi
pekerja seperti perumahan, dll3. Juga memuat pengobatan berupa
biaya dokter, poliklinik, penggantian kaca mata4. Perjanjian karja
biasanya juga memuat jaminan sosial seperti kecelakaan, sakit,
pensiun5. Dalam perjanjian kerja biasanya juga dimuat cuti, izin,
meningalkan pekerjaan, hari liburC. Perjanjian Kerja untuk waktu
tertentu1. PerjanjianPerjanjian kerja antara pekerja dengan
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau
pekerjaan tertentu1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat
perjanjian kerja waktu 1. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis
dengan menggunakan bahasa indonesia dan tulisan latin2. Dalam
perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh dipersyaratkan adanya
masa percobaan3. Setiap perjanjiankerja waktu tertentu harus
memnuhi persyaratan4. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya
diadakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut sifat, jenis atau
kegiatannya5. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu harus memuat6.
Syarat kerja yang dimuat dalam perjanjian kwerja waktu tertentu
isinya tidak boleh lebih rendah dari syarat kerja yang termuat dalm
peraturan perusahaan7. Kesepakatan kerja waktu tertentu harus
dibuat dalam rangkap tiga yang masing-masing untk pekerja, pengusah
dan kantor departemen untuk dodaftarkan8. Perjanjian kerja waktu
tertentu tidak dapat ditarik kembali atau dirubah kecuali atas
perstujuan kedua belah pihak1. Jangka waktu perpanjangan dan
pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu 1. Perjanjian kerja
waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waku tertentu dapat
diadakan paling lama dua tahun2. Apabila perjanjian kerja waktu
tertentu akan di perpanjang selambat-lambatnya tujuh hari sebelim
berakhir3. Perjanjian kerja waktu tertenru yang didasarkan atas
pekerjaan tertentu tidak boleh langsung lebih dari tiga tahun4.
Pembaharuan perjanjian kerja wajtu tertentu hanya dapat diadakan
tiga puluh hari setelah perjanjian yang lama berakhir5. Perjanjian
kerja waktu tertentu yang ternyata bertentangan dengan ketentuan6.
Berakhirnya perjanjian kerja eaktu tertentu1. Pemutusan hubungan
kerja bagi pekerja dan pengusaha dalam perjanjian kerja waktu
tertentu 1. Berlangsung terus sampai berakhirnya waktu yang telah
di tentukan dalam perjanjian2. Dapat berakhir sebelum waktunya
habis apabila pengusaha mengadakan pemutusan hubungan kerja karena
pekerja melakukan kesalahan3. Pekerja dapat mengakhiri perjanjian
kerja waktu tertentu karena kesalahan berat yang dilakukan oleh
pengusahaD. Peraturan Perusahaan1. PengertianPeraturan perusahaan
adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang
memuatketentuan tentang syarat kerja serta tata tertib perusahaan1.
Tujuan dan manfaat pembuatan peraturan perusahaan 1. Dengan
peraturan perusahaan yang masa berlakunya dua tahun dan setiap dua
tahun harus diajukan perstujuannya kepada departemen tenaga kerja2.
Dengan adanya peraturan perusahaan minimal akan diperoleh kepastian
adanya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha3. Peraturan
perusahaan akan mendorong terbentuknya kesepakatan kerja bersama
sesuai dengan maksud permen no. 2 tahun 1978 diatas4. Setelah
peraturan disyahkan oleh departemen tenaga kerja maka perusahaan
wajib memberitahukan isi peraturan perusahaanPada perusahaan yang
telah mempunyai kesepakatan kerja bersama tidak dapat menggantinya
dengan peratuean perusahaanBAB VSERIKAT PEKERJA1. A. Umum1. 1.
PengertianSerikat Pekerja adalah suatu organisasi yang dibentuk
oleh pekerja, dari pekerja dan untuk pekerja yang bertujuan untuk
melindungi pekerja, memperjuangkan kepentingan pekerja serta
merupakan salah satu pihak dalam bekerja sama dengan perusahaan.1.
2. DasarPembentukan Serikat Pekerja 1. Undang Undang Dasar 1945
Pasal 28.2. Undang undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan
ketentuan pkok mengenai ketenagakerjaan.3. Undang undang No.18
tahun 1956 tentang Hak berorganisasi dan berunding bersama.4. Surat
keputusan Mentri Tenaga Kerja No.1109 tahun 1986.1. 3. Prinsip
prinsip, Tugas dan Fungsi Serikat Pekerja 1. Organisasi pekerja
dibentuk secara demokratis dari pekerja dan untuk pekerja.2.
Organisasi pekerja harus tunduk kepada konstitusi dan peraturan
perundanagan yang berlaku.3. Organisasi pekerja didirikan dalam
usaha melindungi, memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan
para anggota dan keluarganya.4. Organisasi pekerja bersifat
mandiri, professional dan bertanggung jawab.1. B. Perkembangan umum
Serikat Pekerja1. 1. Asal usul dan latar belakang terbentuknya
serikat pekerja.Asal usul terbentuknya serikat pekerja terjadi di
Inggris dan Amerika Serikat pada akhir Abad ke 18 dan permulaan
Abad ke 19 sebagai perkumpulan pekerja yang didasarkan atas
keterampilan yang sama. Serikat pekerja pada awal abad ke 19 secara
ekslusif berdasarkan atas keahlain ( craft ) tertentu.1. 2.
Perkembangan Serikat Pekerja di InggrisInggris merupakan pioneer
dari pertumbuhan dan modernisasi industry. Serikat pekerjaannya
merupakan serikat pekerja yang tertua di dunia. Akhirnya ata
pengaruh dari revolusi Perancis, Combination Acts 1799 dan 1800
memaklumkan bahwa serikat pakerja merupakan persepakatan criminal
yang bertentangan dengan kepentingan umum. Pada tahun 1884 seorang
sosialis bernama Robert Owen berusaha mengorganisir pekerja dalam
gerakan nasional yang dinamakan The Grand National Consolidation
Trades Union.Antara tahun 1910 dan 1920 anggota Serikat Pekerja
meningkat dengan drastic dari 2,5 juta orang menjadi 8 juta orang.
Tetapi setelah itu secara bertahap enggota serikat pekerja
meningkat yaitu pada tahun 1969 berjumlah 10 juta orang dan 9 juta
orang berafiliasi kepada Trade Union Congress (TUC). Berhubungan
meningkatnya upah dan harga serta keberatan akan adanya devaluasi
setelah Perang Dunia kedua, pemerintah memrlukan beberapa macam
pembatasan upah. Yang pertama tahun 1948 sampai 1950 yang berakhir
dengan kegagalan. Sebagai hasilnya seriakt pekerja ikut mengambil
bagian dalam Dewan Harga dan Upah untuk memberi saran saran kepada
Pemerintah bagi reformasi upah.1. 3. Perkembangan Serikat Pekerja
di Amerika Serikat.Serikat pekerja terbentuk pada permulaan Hari
Kemerdekaan Amerika akhir abad ke 18 ketika sejumlah pengrajin
dalam berjenis jenis erusahaan seperti tukang kayu, tukang sepatu,
pencetak membentuk kumpulan laokal untuk memperjuangkan perpendekan
jam kerja serta peningkatan upah.Dekade berikutnya adalah maslah
masalah krisis bagi serikat pekerja. Oposisi yang serius terhadap
Gompers muncul pada tahun 1921 yaitu Jhon L.Lewis yang terpilih
menjadi ketua Serikat Pekerja Pertambangan. Karena depresi ekonomi
yang terjadi mulai tahun 1929 kebanyakan serikat pekerja bubar,
tetapi itu juga memberikan perubahan baru kepada serikat pekerja.
Karena gerakannya tersebut dank arena oposisinya IWW ini dibatasi
Undang undang tahun 1917. Setelah perang dunia pertama banyak
Negara bagian memberlakukan Undang undang semacam itu.perundingan
bersama apabila mayoritas pekerja menginginkannya. Untuk
pelaksanaan undang undang ini maka dibentuklah National Labour
Relation Board.Tahun 1949 dengan penyingkiran dominasi komunis
dalam serikat pekerja oleh CIO dan ditariknya kembali serikat
pekerja tambang dari AFL mendorong keinginan bergabungnya AFL
dengan CIO. Pada tahun 1955 AFL dan CIO di bawah pimpinan GEORGE
MEANY dan WALTER REUTHER dengan anggotanya waktu itu sebanyak 15
juta orang. Atas prakarsa AFL CIO pula berdirinya International
:Confederation of Free Tade Unions (ICFTU) untuk melawan dominasi
komunis dengan World Federation of Trade Unions (WFTU).Perkembangan
Serikat Pekerja di Jerman.Serikat pekerja mendapatkan momentum
untuk berkembang setelah jatuhnya OTTO VON BISMARCK pada tahun
1830. Setelah perang dunia kedua terbentuk Allgemeiner Deutscher
Gewerkschaffts Bund (ADGB) bagi pekerja manual, AVA bagi pekerja
administrasi dan ADB bagi pegawai negeri.1. C. Perkembangan Serikat
Pekerja di Indonesia1. 1. Perkembangan sebelum kemerdekaan 1.
Sebenarnya di Indonesia serikat pekerja sudah dikenal sejak akhir
abad ke 19 dimna guru guru Belanda di sekolah Belanda mendirikan
organisasi yang bertindak sebagai serikat pekerja.2. Organisasi
pekerja yang pertama aterbentuk bersamaan dengan lahirnya Budi
Utomo pada tahun 1908 yaitu berdirnya Persatuan Pekerja Kereta Ap
dan Term (Vereniging Van Spoor en Tramweg Personeel).3. Pada tahun
1912 dari serikat serikat pekerja yang ada, Serikat Islam
mendirikan Gabungan Serikat Pekerja maka lahirlah Gabungan Serikat
Islam yang pertama di Indonesia.2. Perkembangan setelah
kemerdekaan.a. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 agustus
1945,belanda dengan membonceng tentara sekutu ingin kembali ke
indonesia untuk melanjutka penjajahannya, maka sejak itu mulailah
perjuangan mempertahankan kemerdekaan.b. Karena dalam barisan buruh
indonesia ini semua aliran tergabung didalamnya maka akhirnya
timbul (golongan) didalam barisan buruh indonesia.e. Dalam rangka
perjuangan merebut iriran barat dan diputuskannya secara pihak
perjanjian KMB oleh indonesia maka banyak perusahaan-perusahaan
belanda diambil alih oleh indonesia.3. Perkembangan dalam era
demokrasi terpimpin.a. Pada tamggal 5 juli 1959 presiden
mengeluarkan dekrit tentang kembali digunakannya UUD45 dan sejak
itu mulailah dikembangkan demokrasi terpimpin.b. Untuk mendorong
keberhasilan perjuangan pengembalian irian barat yang di kenal
dengan perjuangan trikora makapada tahun 1961pembentukan
sekretariat bersama ini sebenarnya jugadalam rangka upaya
menyatukan gerakan pekerja dalam satu wadah.4. Perkembangan setelah
pemerintah orde baru.a. Sebagaimana diketahui pemerintah orde baru
bertekad untuk melaksanakan pancasila secara murni dan konsekuen
dan disamping itu juga bertekad untuk mengembangkan program
pembangunan yang berencana dan berkelanjutan.b. Dalam rangka
penyatuan dan penyederhanaan organisasi pekerja maka pada tanggal 1
november 1969 terbentuklah MPBI.Pada bulan mei tahum 1972 sebagai
tindak lanjut dari seminar yang lalu MPBI mengadakan rapat pleno
yang membahas secara mendalam tentang pembaharuan dan
penyederhanaan eksistensi SPSI. Dari sidang itu terbentuklah ikrar
bersama yang intinya adalah sebagai berikut:- Melakukan pembaharuan
struktur gerakan buruh sehingga serikat buruh tetap berfungsi
sosial ekonomis dan berorientasi kepada pembangunan.c. Dari ikrar
MPBI ini pada 20-02-1973 lahirlah deklarasi persatuan buruh seluruh
indonesiad. Ada dua hal yang sangat bersejarah dengan lahirnya FBSI
tersebut yaitu, : Pertama, serikat pekerja telah berhasil disatukan
dalam satu wadah yang selama ini telah menjadi obsesi setiap
pimpinan serikat pekerja. Kedua, serikat pekerja telah berhasil
melepaskan diri dari kegiatan politik dan menjadi serikat pekerja
yang profesional dan mandiri.D. Serikat pekerja tingkat perusahaan
(SPTP).1. 1. Latar BelakangSudah menjadi standar yang esensial bagi
ILO adanya kebebasan berserikat dan berunding bersama yang
dicantumkan dalam konvens ILO no.87 dan 89. Kebebasan berserikat
sudah dijamin oleh perindang2an indonesia dari mulai UUD45 pasal
28,UU no. 14 tahun 1969dan UU no. 18 tahun 1956.1. 2. Pembentukan
SPTPSPTP di bentuk dengan tujuan untuk :1. Meningkatkan mutu
pekerja dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.2.
Menciptakan ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha..SPTP
dibentuk pada perusahaan yang mempunyai pekerja 25 orang atau lebih
dan belum mempunyai serikat pekerja.Fungsi dan tugas SPTP adalah
:1. Melakukan kegiatan2 dalm rangka meningkatkan produktivitas dan
kesejahteraan pekerja.2. Merundingkan dengan pengusaha syarat2
pekerja dan kesejahteraan pekerja.3. Menyampaikan secara tertulis
hal2 yang bersifat normatif kepada pengusaha.Untuk mendirikan SPTP
diperlukan syarat sebagai berikut :1. Nama SPTP harus mencantumkan
dengan jelas nama pengusaha dimana SPTP itu berbeda.2. SPTP harus
mempunyai pengurus , anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.3. 3.
Hak dan wewenang SPTP.4. SPTP berhak membuat kesepakatan kerja
bersama dengan pengusaha.5. Kesepakatan kerja bersama yang dibuat
oleh SPTP dan pengusaha itu harus di daftar di kantor departemen
tenaga kerja setempat setelah ditandatangan oleh kedua belah
pihak.6. 4. Perkembangan SPTP.Setelah 1 tahun SPTP dikembangkan,
ternyata mendapat sambutan yang baik dan telah terbentuk 203 SPTP,
yang tersebar sebagaimana tercantum perkembangan SPTP.E.
Pembentukan dan pengembangan serikat pekerja di dalam perusahaan.1.
Pembentukan serikat pekerja di dalam perusahaan.a. Pengusaha harus
dengan sepenuh hati menerima kehadiran serikat pekerja didalam
perusahaan.b. Sebelum serikat pekerja dibentuk perlu lebih dulu
diadakan penyuluhan kepada seluruh pekerja mengenai fungsi
kegiatan, tujuan dan manfaat serikat pekerja.2. Perkembangan
serikat pekerja.a. Serikat pekerja yang terbentuk, para pengurusnya
harus dididik bagaimana menjalankan organisasi dan harus dibekali
dengan pengetahuan dalam bidang hubungan industrial seperti:
Hubungan industrial pancasila beserta sarana2 pelaksanaannyaBAB
VIORGANISASI PENGUSAHAA. Asosiasi pengusah indonesia.1. Latar
belakang berdirinya.Setelah perjuangan kemerdekaan selesai dan
indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat, maka perhatiah
bangsa indonesia mulai dialihkan kepada pembangunan di semua
bidang, termasuk bidang sosial-ekonomi yang membawa era barubagi
dunia usaha.Dengan demikian tanggal 31 januari merupakan hari
lahirnya. Pada tahun 1970, bentuk organisasi di rubah dari yayasan
menjadi perkumpulan dengan jalan membubarkan yayasan tersebut di
atas yang pelaksanaannya di lakukan di muka notaris soedjono dan
dimuat dalam akta no. 5 tertanggal jakarta 7 juni 1970, yang segera
disusul pada tanggal yang sama dgn didirikannyaperkumpulan
permusyawaratan urusan sosial-ekonomi pengusaha seluruh indonesia.
Pada tahun 1985 dalam munasnya dii surabaya PUSPI berubah menjadi
APINDO.1. Maksud dan tujuan organisasi.Tujuan dibentuknya APINDO
untuk : 1. Mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan
pelayanan kepentingannya didalam bidan hubungan industrial.2.
Menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan dan kegairahan
kerja serta usaha dalam pembinaan hubungan industrial dan
ketenagakerjaan.Usaha2 yang dilakukan oleh APINDO :1. Menggalang
kerjasama dan hubungan baik dengan instansi2 /lembaga pemerintah
dan swsta , baik dalam atau pun luar negeri sepanjang tidak
bertentangan dengan azas dan tujuan APINDO.2. Memantapkan langkap
operasional hubungan industrial pancasila dan kerjasama tripartit
anatara, pengusaha dan pekerja di wilayah kerja organisasi.3.
Membina sumberdaya manusia sebagai peserta produksi sebagaimana
digarisakan dalam hubungan industrial pancasila.1.
KeanggotaanKeanggotaan APINDO terdiri dari : a) Anggota biasa yaitu
perusahaan yang terdiri dari BUMN/BUMD, koperasi, uasaha swasta dan
pengusaha. Hak anggota sebagai berikut : hak suara dan bicara
mengajukan pendapat memperoleh pembinaanb) Anggota luar biasa yaitu
organisai-organisasi ekonomi, himpunan, gabungan dan
asosiasi-asosiasi. Hak nya sebagai berikut : Hak bicara Mengajukan
pendapat Memperoleh pembinaanc) Anggota kehormatan yaitu perorangan
yang telah berjasa kepada APINDO, Pembina dan penasehat APINDO.
Anggota kehormatan mempunyai hak sebagai berikut : Hak bicara
Mengajukan pendapat Mengunjungi rapat-rapat dan
pertemuan-pertemuan1. Struktur organisasiStruktur organisasi APINDO
terdiri dari :a) Tingkat pusat terdiri dari : Musyawarah nasional
Dewan pengurus pusatSusunan DPP adalah sebagai berikut : seorang
ketua umum beberapa( 4 sampai 6) orang wakil ketua umum yang
masing-masing mengkordinasi beberapa bidang. Seorang sekertaris
jenderal 2 orang wakil sekertaris jenderal Seorang bendahara
Ketua-ketua sektor sesuai dengan pembagian sektoral yang adab)
Tingkat daerah terdiri dari : Musyawarah daerah Dewan pengurus
daerah (DPD) Kordinator (dibentuk bila dianggap perlu)Musyawarah
daerah merupakan kekuasaan tertinggi daerah. DPD adalah pimpinan
tertinggi organisasi daerah antara dua musyawarah daerah.c) Tingkat
cabang terdiri dari : Musyawarah cabang Dewan pengurus cabang
(DPC)Susunan DPC pada garis besarnya adalah sebagai berikut :
Seorang ketua Beberapa orang wakil ketua Seorang sekertaris umum
Seorang bendahara Beberapa orang anggota sesuai pembidangan tugas
menurut kebutuhan Ketua-ketua sektor sesuai dengan pembidangan
sektoral yang adaMasa bakti kepengurusan APINDO adalah empat tahun
untuk setiap satu masa bakti. Ketua Umum DPP, ketua DPD dan ketua
DPC hanya dapat dijabat tidak lebih dua kali berturut-turut oleh
orang yang sama. Anggota pengurus lainnya dapat dipilih kembali
untuk masa bakti berikutnya.1. B. Kamar dagang dan industry1. 1.
Latar belakang berdirinyaGaris-garis besar haluan Negara telah
memberikan isyarat secara jelas mengenai penting dan perlunya
secara terus-menerus upaya untuk mendorong, mimbina, dan
meningkatkan keikutsertaan secara aktif segenap lapisan masyarakat
dalam rangkaian pembangunan, termasuk didalamnya pengusaha
Indonesia, baik yang berada dalam usaha Negara, usaha koperasi,
maupun usaha swasta yang secara bersama-sama memikul beban dan
tanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan dan juga menerima
kembali hasil-hasilnya.Kamar dagang dan industri (KADIN) dikukuhkan
dengan keputusan presiden nomor 49 tahun 1973. keputusan presiden
Nomor 3 tahun 1988 merupakan ketentuan pelaksanaan dari
undang-undang Nomor 1 tahun 1987 terdebut.1. 2. Maskud dan tujuan
organisasiKADIN adalah wadah dari pengusaha Indonesia yang bergerak
dalam bidang perekonomian. KADIN berdasarkan undang-undang Nomor 1
tahun 1987 didirikan pada tanggal 24 september 1987 di Jakarta
untuk waktu yang tidak ditentukan KADIN1. 3. Tugas Pokok, Fungsi
dan Kegiatan Tugas pokok.Untuk mencapai tujuannya Kamar Dagang dan
Industri mempunyai tugas pokok :1. Membina serta mengembangkan
kerjasama yang serasi antara ketiga unsure pelaku ekonomi antar
pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil2. Memupuk
dan meningkatkan kesadaran nasional dan patriotisme pengusaha
nasional dalam hal tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan
tanggung jawab sosialnya sebagai warga masyarakat. FungsiKADIN
mempunyai fungsi :1. Mempersatukan, mengarahkan, dan mengerahkan
kemampuan usaha serta kegiatan para anggotanya untuk mencapai
tujuan bersama.2. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota,
serta menyebarluaskan informasi kepada anggota. KegiatanKADIN
mempunyai kegiatan :1. Memajukan dan mengembangkan jiwa serta
memajukan dan mengembangkan kemampuan, dan keterampilan pengusaha
nasional yang dinamis dan mantap demi terciptanya pertumbuhan
ekonomi, peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang
lebih luas.2. Memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para
pengusaha nasional demi meningkatkan produktifitas nasional dengan
cara kerja yang lebih terampil, efisien, berdisiplin dan
berdedikasi.3. 4. Organisasi KADINKADIN adalah wadah bagi pengusaha
baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi
pengusaha/organisasi perusahaan. KADIN adalah organisasi yang
berbentuk kesatuan, bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah,
bukan organisasi politik dan tidak merupakan bagian yang dalam
melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan material.Perangkat
Kamar Dagang dan Industri tingkat Nasional meliputi :1. a.
Musyawarah nasionalMusyawarah nasional adalah pemegang kekuasaan
tertinggi dalam KADIN. Musyawarah nasional diadakan
sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Peserta musyawarah
nasional terdiri atas : utusan anggota yang diwakili oleh pengurus
KADIN provinsi yang mencerminkan tiga unsure pelaku ekonomi,
majelis pertimbangan, dewan pengurus lengkap, dewan Pembina, dewan
penasehat dan anggota kehormatan.Musyawarah nasional mempunyai
wewenang : menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri pada musyawarah nasionalnya
yang pertama. Menetapkan kebijaksanaan umum KADIN, mengadakan
pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Harian dan Majelis
Pertimbangan dari daftar nama calon yang diajukan oleh Majelis
Pertimbangkan. Menetapkan rencana kerja organisasi, menilai,
mengesahkan atau menolah laporan pertanggungjawaban pengurus.
Mengangkat Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Anggota kehormatan
KADIN.1. b. Majelis PertimbanganMajelis pertimbangan adalah badan
yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional. Majelis Pertimbangan
beranggotakan sebanyak-banyaknya 60 orang yang mencerminkan ketiga
unsure perekonomian.1. c. Dewan Pengurus KADINDewan pengurus KADIN
meliputi Dewan Pengurus Harian yang terdiri dari Ketua umum,
beberapa Wakil ketua umum dan ketua-ketua kompartemen yang
jumlahnya sebanyak-banyaknya 33 orang yang mencermikan ketiga
unsure pelaku ekonomi, yang dipilih dan disyahkan oleh musyawarah
nasional dari daftar nama calon anggota dewan pengurus harian yang
diajukan oleh majelis pertimbangan.1. 5. KeanggotaanAnggota KADIN
adalah pengusaha Indonesia yang meliputi usaha Negara, usaha
koperasi dan usaha swasta. Keanggotaan KADIN terdiri dari :1.
Anggota biasa yaitu pengusaha Indonesia di bidang usaha milik
Negara, usaha koperasi dan usaha swasta.2. Anggota luar biasa
adalah organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang dalam
melakukan kegiatannya tidak mencari laba.3. 6. Kepengurusan 1.
Dewan pengurus harian KADIN pusat dipilih dan diangkat oleh
musyawarah nasional melalui system formatur.2. Dewan pengurus
harian KADIN pusat dipilih hanya dari daftar nama-nama yang
diajukan oleh majelis pertimbangan kepada musyawarah nasional.3. 7.
Kompartemen kompartemenKompartemen merupakan pusat koordinasi di
bidang tertentu kegiatan KADIN.1. Kompartemen perdagangan luar
negeri2. Kompartemen perdagangan dalam negeri3. Kompartemen logam
dasar dan mesin1. C. Asosiasi Perusahaan Sejenis (sektoral)Asosiasi
pengusaha sejenis menurut sektoralnya adalah sebagai berikut :
Sektor perdagangan terdiri dari 20 asosiasi dan gabungan seperti
:1. Asosiasi perseroan niaga2. Gabungan pengusaha optic Indonesia3.
Asosiasi eksportir kopi Indonesia (AEKI)4. Gabungan pengusaha
eksportir rotan Indonesia (GAPERI) dan lain-lain Sektor pertanian
pangan dan perkebunan1. Asosiasi gula Indonesia (AGI)2. Asosiasi
the Indonesia.3. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia
(GAPRI)4. Persatuan anggrek Indonesia (PAI) dan lain-lain. Sektor
peternakan dan perikanan terdiri dari 8 asosiasi dan gabungan
seperti :1. Himpunan pengusaha pertambakan Indonesia (HIPPERINDO)2.
Himpunan pengusaha perikanan Indonesia (HPPI)3. Asosiasi perusahaan
pembibitan udang (APPU) dan lain-lain. Sektor kehutanan terdiri
dari 7 asosiasi dan gabungan seperti :1. Masyarakat perhutanan
Indonesia (MPI)2. Asosiasi pengawetan kayu Indonesia (APKIN)3.
Asosiasi penel kayu Indonesia (APKINDO) dan lain-lain Sektor
pertambangan dan energi terdiri dari 6 asosiasi dan gabungan
seperti :1. Himpunan wiraswasta nasional minyak dan gas bumi
(HISWANA MIGAS)2. Asosiasi produsen marmer Indonesia3. Asosiasi
pemboran minyak dan gas bum Indonesia dan lain-lain Sektor industri
logam dasar dan mesin terdiri dari 11 asosiasi dan gabungan seperti
:1. Asosiasi industri karoseri Indonesia2. Gabungan pabrik besi
baja Indonesia (GAPBESI)3. Ikatan perusahaan industri kapal
nasional Indonesia (IPERINDO) dan lain-lain Sektor industri kimia
dasar terdiri dari 8 asosiasi dan gabungan seperti :1. Asosiasi
kimia dasar (AKIDA)2. Asosiasi produsen pupuk dan petro kimia
Indonesia (APPPI)3. Asosiasi semen Indonesia dan lain-lain Sektor
aneka industri terdiri dari 11 asosiasi dan gabungan seperti :1.
Persatuan perusahaan kosmetik Indonesia2. Gabungan produksi karet
Indonesia (GAPKINDO)3. Gabungan koperasi batik Indonesia (GKBI)4.
Asosiasi produksi kayu lapis Indonesia dan lain-lain Sektor jasa
perhubungan terdiri dari 8 asosiasi dan gabungan seperti :1.
Perusahaan ekspedisi muatan kereta aspi (PEMUKAI)2. Organisasi
pengusaha nasional angkutan bermotor di jalan raya (ORGANDA)3.
Indonesia national shipowners association (INSA) dan lain-lain
Sektor pariwisata pos dan telekomunikasi terdiri dari 11 asosiasi
dan gabungan seperti :1. Perhimpunan hotel dan restoran Indonesia
(PHRI)2. Asosiasi perusahaan nasional telekomunikasi (APNATEL) dan
lain-lain Sektor jasa keuangan, perbankan dan asuransi terdiri dari
11 asosiasi dan gabungan seperti:1. Dewan asuransi Indonesia
(DAI)2. Perhimpunan bank-bank nasional swasta (PERBANAS)3. Asosiasi
leasing Indonesia (ALI) dan lain-lain Sektor jasa industri
komunikasi masa penerbitan dan jasa-jasa lain terdiri dari 3
asosiasi dan gabungan seperti :1. Asosiasi industri rekaman
Indonesia (ASIRI)2. Persatuan perusahaan grafika Indonesia3.
Gabungan perusahaan penilai Indonesia (GAPPI) Sektor jasa konstuksi
dan real estate terdiri dari 8 asosiasi dan gabungan seperti :1.
Asosiasi kontraktor Indonesia (AKI)2. Asosiasi pemboran minyak dan
gas bumi Indonesia (APMI)3. Persatuan real estate Indonesia (REI)
dan lain-lain Sektor tenaga kerja terdiri dari 9 asosiasi dan
gabungan seperti :1. Asosiasi perusahaan pengerah tenaga kerja
Indonesia (IMSA)2. asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO) dan
lain-lainBAB IXPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA1. A. Umum 1. Pengertian Dan
Jenis Pemutusan Hubungan KerjaPemutusan hubungankerja ialah suatu
langkah pengakhiran kerja antara pekerja dan pengusaha karena suatu
hal tertentu.Dikenal beberapa macam pemutusan hubungan kerja :1.
Pemutusan hubungankerja atas kehendak sendiri2. Peutusan hubungan
kerja karena putus demi hokum3. Pemutusan hubungan kerja yang
dilakukan oleh pengadilan4. Pemutuan hubungan kerja yang dilakukan
atas kehendak pengusaha1. Larangan Terhadap Pemutusan Hubungan
Kerja 1. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena
sakit2. Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena
memenuhi kewajiban terhadap Negara yang ditetapkan oleh
Undang-undang atau peraturan pemerintah. Atau karena melaksanakan
ibadah menurut ajaran agamanya sesuai dengan ketentaun peraturan.1.
B. Sebab dan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja 1. Terjadinya
Pemutusan Hubungan Kerja 1. Faktor-faktor yang bersifat intern :-
Pelanggaran disiplin- Pekerja melanggar hukum atau merugikan
perusahaan seperti penggelapan, pencurian dan melalaikan kewajiban
secara serampangan- Adanya itikad tidak baik dari pekerja-
Rasionalisasi- Pekerja tidak cakap melaksanakan pekerjaan1. Faktor
faktor yang bersifat ekstern- Pengaruh ekonomi dunia- Kebijaksanaan
pemerintah, seperti kebijaksanaan dalam bidang ekspor- Bencana alam
seperti banjir, kebakaran dan lain-lain1. Akibat Pemutusan Hubungan
Kerja 1. Bagi pekerja pemutusan hubungan kerja merupakan permulaan
kesengsaraan bagi hidupnya beserta keluarga2. Bagi pengusaha dengan
adanya pemutusan hubungan kerja yng dilakukan secara gampangan akan
berakibat pekerja yang sedangbekerja akan terganggu ketenangannya
karena kuatir suatu saat dirinya akan terkan pemutusan hubungan
kerja yang demikian3. Bagi masyarakat dengan terjadinya pemutusan
hubungan kerja dan sukarya pekerja yang pemutusan hubungan kerja
mendapatkan pekerjaan kembali maka akan menimbulkan pengangguran
baru yang dapat berakibat terjadinya keresahan sosial.1. C.
Prosedur dan Hal-hal Penting Dalam Pemutusan Hubungan Kerja 1.
Prosedur Tata Cara Pemutusan Hubungan KerjaSebelum melakukan
pemutusan hubungan kerja maka pengusaha harus lebih dulu melakukan
daya upaya untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan
kerja.Upaya tersebut melalui peningkatan efisiensi dan penghematan
seperti :1. Mengurangi shift apabila perusahaan menggunakan
beberapa shift2. Membatasi atau menghaouskan kerja lembur sehingga
dapat mengurang biaya tenaga kerja3. Apabila upaya di atas beum
membawa hasil perlu diadakan pengurangan jam kerja4. Beberapa hal
yang perlu diperhatikan dalam Pemutusan Hubungan Kerja 1. Perlu
dibuktikan adanya usaha untuk menghindarkan terjadinya Pemutusan
Hubungan Kerja2. Bilamana hubungan kerja diputus atas persetujuan
pekerja masih diperlukan izin dari P4D / P4P3. Masa percobaan harus
diberitahukan sewaktu membuat perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja1. Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Rugi LainnyaBesarnya uang
pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :1. Masa
kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah2. Masa kerja 1 tahun atau
lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah3. Masa kerja 2 tahun
atay lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan gaji4. Masa kerja 3
tahun atau lebih 4 bulan gajiBesarnya uang jasa ditetapkan
sekurang-kurangnya sebagai berikut :a. Masa kerja 5 tahun atau
lebih, tetapi kurang dari 10 tahun atau lebih 1 bulan upahb. Masa
kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun atau lebih 2
bulan upahc. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 20
tahun atau lebih 3 bulan upahd. Masa kerja 20 tahun atau lebih
tetapi kurang dari 25 tahun atau lebih 4 bulan upahe. Masa kerja 25
tahun atau lebih 5 bulan upahBAB XKERJASAMA ANTARA PEKERJA DAN
PENGUSAHA1. A. Umum 1. Konflik antara pekerja dan pengusaha makin
bertambah keras dengan munculnya ajaran antagonistik. Waktu yang
dihabiskan karena konflik tersebut dengan terjadinya pemogokan dan
lock out.2. Dengan adanya pemogokan para pekerja dan lock-out oleh
pengusaha, tidak sedikit jam kerja dan produksi yang hilang.1.
Latar Belakang1. Terbentuknya Kerjasama antara Pekerja dan
Pengusaha Serta PerkembangannyaPembentukan wadah kerjasama antara
pekerja dan pengusaha ini berjalan cukup meyakinkan karena banyak
faktor-faktor yang mendorongnya antara lain :1. Berkembangnya
pemahaman orag tentang demokrasi2. Persaingan yang demikian ketat
dan perlunya kerjasama baik dalam perang maupun setelah perang duna
kedua diperlukan peningkatan kerjasama antara pekerja dan pengusaha
dalam menghadapi tantangan tersebut.1. B. Wadah Kerjasama Antara
Pekerja dan Pengusaha Di Indonesia 1. Sejarah Perkembangannya 1.
Sejalan dengan perkembangan wadah kerjasama di negara lain maka
sejak tahun 50-an di Indonesia telah berkembang pembentukan wadah
kerjasama seperti P4D dan P4P.2. Bentuk-bentuk lembaga yang ada 1.
Sejak itu di Indonesia berkembang badan-badan baik yang bersifat
Bipartit maupun yang bersifat Tripartit seperti : 1. Lembaga
Kerjasama Bipartit2. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3)3. Badan Kerjasama Tripartit4. Dewan pengupahan Daerah
dan Nasional5. Dewan Latihan Kerja Daerah dan Nasional1. C. Lembaga
Kerjasama Bipartit 1. Arti dan TujuanLembaga kerjasama Bipartit
tekah lembaga yang dibentuk di dalam perusahaan yang anggotanya
terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja. Lembaga kerjasama
Bipartit bertujuan untuk :1. Mewujudkan ketenangan kerja, disiplin
kerja dan ketenangan usaha2. Mengembangkan motivasi dan partisipasi
pekerja sebagai partner di dalam perusahaan.1. Kepengurusan Lembaga
1. Kepengurusan lembaga kerjasa sama Bipartit bersifat kolektif dan
kekeluargaan2. Komposisi pengurus terdiri dari ketua, merangkap
anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota serta seorang