PENDAHULUANA.Latar BelakangNegara[1]bagaikan suatu organism
maksudnya adalah bahwa Negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya
Negara lain. Keberlangsungan hidupnya ikut dipengaruhi juga oleh
negara-negara lain, terutama negara-negara tetangganya atau negara
yang berada dalam satu kawasan dengannya. Banyak faktor yang
melatarbelakangi Negara yang satu sangat bergantung atau memerlukan
hubungan kerja sama dengan Negara lainnya. Salah satunya adalah
oleh karena faktor kebutuhan Negara itu sendiri. Seperti yang sudah
di jelaskan sebelumnya, bahwa Negara bagaikan suatu organisme, maka
dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan segala kebutuhan itu
dapat terpenuhi. Akibatnya nanti juga sangat berpengaruh terhadap
hubungan antara negara- negara tersebut kea rah yang lebih baik dan
lebih harmonis. Namun, terkadang dalam mencapai suatu tujuan
tersebut konflik juga tak dapat terhindarkan. Penyebabya adalah ada
satu negara yang lebih mementingkan kepentingan sepihak dari
negaranya.Sebagai Negara yang saling berbatasan territorial maka,
salah satu masalah sentral yang sangat rentan untuk memicu
terjadinya konflik adalah masalah teritorial. Masalah tersebut
menjadi sangat sensitif karena menyangkut kedaulatan sebuah negara.
Tak jarang persengketaan tersebut meningkatkan ketegangan diantara
negara-negara yang terlibat persengketaan dan bahkan memicu
terjadinya konflik bersenjata yang mengakibatkan kerugian
pihak-pihak yang bersengketa.[2]Indonesia sebagai sebuah bangsa
yang besar dan wilayah yang luas baik darat maupun lautan memiliki
tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan dan persatuan serta
kesatuan wilayahnya. Berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan
gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri
dapat mengancam keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Hal yang
berkaitan dengan konsep wawasan nusantara serta implementasinya
salah satunya mengenai persengketaan berkaitan dengan daerah
perbatasan antar Negara.Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas
yaitu tanah sekitar 1,937 juta km2, luas laut kedaulatan 3,1 juta
km2, dan luas laut ZEE[3](Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta km2.
Jarak dari barat ke timur lebih panjang dari pada jarak antara
London dan Siberia sebagaimana yang pernah digambarkan oleh
Multatuli.[4]Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di
dunia yang terdiri dari sekitar 18.108 pulau besar dan
kecil.Termasuk dalam kawasan kepulauan ini adalah pulau-pulau besar
seperti Sumatra, Jawa, sekitar tiga perempat Borneo, Sulawesi,
kepulauan Maluku dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dan separoh
bagian barat dari pulau Papua dan dihuni oleh ratusan suku
bangsa.[5]Pulau-pulau ini terbentang dari timur ke barat sejauh
6.400 km dan sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan. Garis
terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang
lebih 81,000 km dan sekitar 80 persen dari kawasan ini adalah
laut.[6]Jadi di dalam daerah yang demikian luas ini terkandung
keanekaragaman baik secara geografis, ras maupun kultural yang
seringkali menjadi kendala bagi proses integrasi nasional. Dengan
konstruksi kewilayahan yang semacam itu laut merupakan unsur yang
dominan dalam sejarah Indonesia.Republik Indonesia mempunyai batas
maritim dengan 10 negara tetangga yaitu Australia, Timor Leste,
Papua New Guinea (PNG), Palau, Filipina, Vietnam, Thailand,
Malaysia, Singapura dan India. Dalam penataan batas maritim dengan
negara-negara tetangga tersebut, menurut Konvensi Hukum Laut
(UNCLOS) 1982, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas
terluar dari berbagai zona maritim, dengan batas-batas maksimum
(dihitung dari garis pangkal atau garis dasar) yang ditetapkan
sebagai berikut [Agoes, 2002]:laut teritorial (territorial sea),
zona yang merupakan bagian dari wilayah negara sebesar 12 mil
laut,zona tambahan (contiguous zone), dimana negara memiliki
yurisdiksi khusussebesar 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif (ZEE),
zona dimana negara memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan
sumber kekayaan alamnya diatas dasar laut sampai permukaan laut
serta pada dasar laut serta tanah di bawahnya sebesar 200 mil laut,
danterakhirlandas kontinen (continental shelf), zona dimana negara
memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan
alampada dasar laut serta tanah di bawahnya (antara 200 - 350 nm
atau sampai dengan 100 nm dari isobath (kedalaman) 2500
meter).Garis batas antara Indonesia dan negara-negara tersebut
untuk setiap zona maritim yang sudah ada, biasanya akan diberikan
berupa daftar koordinat geodetik (lintang,bujur) dari titik-titik
batas. Namun demikian untuk informasi koordinat batas yang ada
tersebut tidak jelas menyebutkan datum geodetik (sistem referensi
koordinat) nya. Ketidakjelasan tentang datum geodetik dari
titik-titik batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga
ini perlu secepatnya dikaji dan dievaluasi sebelum timbul
permasalahan kelak.Hingga saat ini banyak negara menghadap
persoalan perbatasan dengan tetangganya yang belum terselesaikan
lewat perundingan. Bahkan kebiasaan menunda penyelesaian masalah
justru menambah rumit persoalan. Beberapa persoalan perbatasan dan
"dispute territorial" yang cukup mengusik harmonisasi antar negara
maupun ke-amanan kawasan.Wilayah nasional suatu negara merupakan
modal dasar kodrati yang perlu didaya-gunakan semaksimal mungkin
untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan dan keamanan bangsa.
Kemajuan teknologi, berkurangnya sumber daya alam serta pertambahan
jumlah penduduk telah menjadikan ruang dunia terasa relatif semakin
sempit, sedangkan dilain pihak dirasakan pula bahwa politik
kekuasaan negara maju sebaliknya semakin bersifat global. Karena
itu setiap bangsa berusaha menjadikan wilayah nasionalnya masing -
masing suatu ruang hidup yang mampu mendukung kepentingan
nasionalnya, dimana perbatasan wilayah nasional tidak hanya
mempunyai dimensi politik dan hukum semata - mata tetapi juga
mempunyai dimensi ekonomi dan budaya bangsa.[7]Menyempitnya ruang
dunia membuat aspek wilayah menjadi faktor yang makin penting
didalam pembentukan posisi kekuasaan maupun politik kekuasaan yang
mampu menjamin tegaknya kedaulatan, integritas wilayah serta
kesatuan dan persatuan bangsa. Wawasan nusantara[8]sebagai cara
pandang bangsa Indonesia, merupakan inti dasar budaya bangsa
Indonesia yang dilandasi oleh falsafah Pancasila serta kondisi dan
posisi geografi wilayah Indonesia yang menentukan pola pikir dan
tata laku bangsa dalam mewujudkan kehidupan nasional yang
dikembangkan dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab atas
pemanfaatan lingkungannya. Dilain pihak Wawasan Nusantara, sebagai
konsepsi geo-politik bangsa dan negara Indonesia dikembangkan untuk
menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional serta
merentangkan hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan
ketertiban dunia.
B.RUMUSAN MASALAH1.Bagaimana cara-cara yang dilakukan suatu
negarauntuk memperoleh tambahan wilayah Negara.2.Bagaimana
cara-cara yang dilakukan Indonesiauntuk memperoleh tambahan wilayah
Negara.
C.TUJUAN PENULISAN1.Untuk mengetahui cara-cara yang dilakukan
suatu negara untuk memperoleh tambahan wilayah Negara.2.Untuk
mengetahui cara-cara yang dilakukan Indonesiauntuk memperoleh
tambahan wilayah Negara.
D.MANFAAT PENULISANManfaat yang penulis harapkan dari penulisan
makalah ini adalah:1.Manfaat TeoritisPenulisan makalah ini
diharapkan memberikan sumbangan pikiran dalam usaha mengembangkan
ilmu pengetahuan pada umumnya dan cara cara memperluas wilayah yang
dilakukan Indonesia khususnya.2.Manfaat PraktisPenulisan makalahini
diharapkan menjadi bahan praktisi hukum dalam mengetahui cara cara
yang dilakukan suatu negara dalam memperluas wilayah negaranya
E.RUANG LINGKUP
Untuk memperoleh hasil penulisan makalahyang baik serta untuk
mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka materi dalam
penulisan makalahini memerlukan adanya ruang lingkup. Ruang lingkup
dalam penulisan makalah merupakan hal yang penting, yaitu agar
pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula, demikian
juga agar bahan yang dicari dan diteliti dalam penelitian ini
sesuai dengan tujuan penelitian.Penulisan makalah ini mengkaji
masalah cara-cara yang dilakukan Indonesia untuk memperoleh
tambahan wilayah negara.
BAB IIPEMBAHASAN
A.Cara Cara Memperoleh Tambahan Wilayah NegaraDalam praktek
maupun secara teoritis suatu negara dapat memperoleh tambahan
wilayah. Penambahan wilayah suatu negara tersebut dapat terjadi
melalui beberapa cara yang secara teoritis dapat diperoleh dengan
cara sebagai berikut :[9]1.Pendudukan( Occupation )2.Penambahan
Secara Alamiah(Aaccretion )3.Penyerahan( Cession )4.Merebut(
Subjugation )5.Daluarsa( Prescription )Berikut ini akan di jelaskan
mengenai cara-cara memperoleh tambahan wilayah negara
tersebut.1.Pendudukan( Occupation )Penambahan wilayah suatu negara
melaluicara pendudukan harus memenuhi 3 (tiga) syarat
yaitu:a)Wilayah yang diduduki harus belum berada di bawah kekuasaan
suatu negara ( terra nullius );b)Harus ada niat yang serius untuk
tetap menguasai wilayah itu;c)Harus ada tindakan pelaksanaan yang
efektif.utamaBerdasarkan ketiga syarat diatas sesuai dengan point
wilayah yang diduduki harus belum berada di bawah kekuasaan suatu
Negara maka, pada saat sekarang ini yang memungkinkan dapat
dijadikan objek pendudukan tersebutadalah pulau-pulau karang (
atols ). Hal ini disebabkan pada saat sekarang dapat dikatakan
sudah tidak ada lagi wilayah daratan yang belum dimiliki atau
dikuasai oleh negara.2.Penambahan Secara Alamiah( Accretion
)Penambahan wilayah suatu negara dengan cara penambahan secara
alamiah ini dapat dilakukan melaiui 2( dua ) cara yaitu:a)Sengaja
wilayah laut ditimbun sehingga menjadi daratanb)Terjadi karena
proses alam sendiri, seperti garis pantai menjadi dangkal dan
kering karena penyusutan air laut. Dimana pantai yang semula
digenangi oleh laut berubah menjadi daratan.
3.Penyerahan( Cession )Penambahan wilayah suatu Negara dengan
cara penyerahan dapat terjadi secara damai atau akibat dari suatu
peperangan. Penambahan wilayah dengan cara damai dapat terjadi
dengan car penghibahan atau penjualan. Sedangkan penambahan wilayah
melalui peperangan, biasanya ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian
dengan memenuhi persyaratan yang di cantumkan dalam perjanjian
tersebut.4.Merebut( Subjugation )Penambahan wilayah suatu negara
dengan cara merebut dapat terjadi dalam suatu peperangan antara dua
negara. Dimana suatu wilayah yang semula dikuasaiatau diduduki oleh
suatu negarakemudian oleh karena adanya suatau peperangan maka
wilayah tersebut diduduki oleh negara yang lain dengan cara direbut
dan kemudian tidak dikembalikan kepada pihak pemilik yang semula
meskipun sudah ada perdamaian.
5.Daluarsa( Prescription )Mengenaipenambahan wilayah suatu
negara berdasarkan daluarsa hukum internasional sendiri tidak atau
belum ada kesepakatan tentang jangka waktu dalam daluasa ini.
Bahkan ada sarjana yang berpendapat bahwa dalam hukum internasional
tidak dikenal lembaga daluarsa tersebut.
Selain kelima cara untuk memperoleh tambahan wilayah suatu
negara yang tekah disebutkan di atas, dalam praktek internasional
saat ini dikenal juga beberapa cara lain bagi suatu negara untuk
memperoleh penambahan wilayah negaranya, yakni :1.Klaim Sepihak (
Tindakan Sepihak )Klaim sepihak ( tindakan sepihak ) maksudnya
bahwa suatu negara secara sepihak mengumumkan/memproklamasikanatau
( dalam praktekya sering juga disebut sebagai deklarasi )
penambahan wilayah negaranya kepada masyarakat internasional. Isi
dari pengumuman itu adalah memuat pernyataan keinginan dari suatu
negara untuk menambah luas wilayah negaranya. Pengumuman yang
dikeluarkan oleh suatu negara untuk menambah luas wilayah negaranya
tersebut, tidak hanya terbatas pada wilayah yang tunduk dalam
kedaulatannya, akan tetapi juga wilayah yang tunduk di bawah
yurisdiksi negara bersangkutan.2.IntegrasiPenambahan wilayah suatu
negara dengan cara integrasiadalah dengan cara pernyataan
masyarakat dari suatu wilayah untuk menyatakan keinginannya untuk
bergabung dengan suatu negara. Dengan demikian, melalui
pernyataanya itu, maka dengan sendirinya wilayah yang menyatu
tersebut melebur menjadi satu dengan wilayah negara tempatnya
bergabung itu.
B.Cara-Cara Indonesia Memperoleh Tambahan Wilayah NegaraDalam
perkembanganya berdasrkan prakteknya Indonesia sejak merdeka sampai
sekarang telah memperoleh tambahan wilayah sebanyak 3 ( tiga )
kali, yaitu melalui proses :1.Penyerahan ( Cession )2.Klaim
Sepihak3.IntegrasiBerikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai
cara-cara memperoleh tambahan wilayah yang dilkukan oleh negara
Indonesia.1. Penyerahan ( Cession )Mengenai tambahan wilayah negara
Indonesia melalui proses Penyerahan( Cession)tersebut adalah pada
waktu Indonesia memeperoleh wilayah Irian Barat yang sekarang
adalah Irian Jaya dari Belanda.
a)Latar belakang pengembalian Irian BaratApabila ditinjau
darisegi politis, bahwa berdasarkan perjanjian international 1896
yang diperjuangkan oleh Prof. Van Vollen Houven (pakar hukum adat
Indonesia) di sepakati bahwa Indonesia adalah bekas Hindia Belanda.
Sedangkan Irian Barat walaupun dikatakan oleh Belanda secara
kesukuan berbeda dengan bangsa Indonesia, tetapi secara sah
merupakan wilayah Hindia Belanda.Apabila ditinjau darisegi
antropologi, bahwa bangsa Indonesia yang asli adalah Homo
Wajakensis dan Homo Soloensis yang mempunyai ciri-ciri:kulit hitam,
rambut keriting (ras austromelanesoid) yang merupakan ciri ciri
suku bangsa Aborigin (Australia) dan ras negroid (Papua).Apabila
ditinjau darisegi sejarah, bahwa Konferensi Meja Bundar yang
dilakukan untuk mengatur penyerahan kedaulatan Indonesia diwarnai
dengan usaha licik Belanda yang ingin terus mempertahankan Irian
Barat (New Guinea) dengan alasan kesukuan. Akhirnya KMB memutuskan
penyelesaian Irian Barat akan ditentukan dalam masa satu tahun
setelah penyerahan kedaulatan melalui perundingan antara RIS dengan
Kerajaan Belanda.Belanda tetap mempertahankan Irian Barat sebagai
jajahannya, dan memasukan wilayah Irian Barat ke dalam Konstitusi
nya pada tanggal 19 Pebruari 1952. Dengan demikian Belanda sendiri
telah melanggar isiRound Table Conferenceyang telah disepakati
dengan RISb)Perjuangan diplomasi;pendekatan diplomasi1)Perundingan
BilateralIndonesia BelandaPada tanggal 24 Maret 1950
diselenggarakan perundingan bilateral[13]yaitu Konferensi Tingkat
Menteri Uni Belanda - Indonesia. Konferensi memutuskan untuk
membentuk suatu komisi yang anggotanya wakil-wakil Indonesia dan
Belanda untuk menyelidiki masalah Irian Barat. Hasil kerja Komisi
ini harus dilaporkan dalam Konferensi Tingkat Menteri II di Den
Haag pada bulan Desember 1950. Ternyata pembicaraan dalam tingkat
ini tidak menghasilkan penyelesaian masalah Irian Barat. Pertemuan
Bilateral Indonesia Belanda berturut-turut diadakan pada tahun 1952
dan 1954, namun hasilnya tetap sama, yaitu Belanda enggan
mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia sesuai hasil KMB.
2)Melalui Forum PBBSetelah perundingan bilateral yang
dilaksanakan pada tahun 1950, 1952 dan 1954 mengalami kegagalan,
Indonesia berupaya mengajukan masalah Irian Barat dalam forum PBB.
Sidang Umum PBB yang pertama kali membahas masalah Irian Barat
dilaksanakan tanggal 10 Desember 1954. Sidang ini gagal untuk
mendapatkan 2/3 suara dukungan yang diperlukan untuk mendesak
Belanda.Indonesia secara bertrurut turut mengajukan lagi sengketa
Irian Barat dalam Majelis Umum X tahun 1955, Majelis Umum XI tahun
1956, dan Majelis Umum XII tahun 1957. Tetapi hasil pemungutan
suara yang diperoleh tidak dapat memperoleh 2/3 suara yang
diperlukan.3)Dukungan Negara Negara Asia Afrika (KAA) Gagal melalui
cara bilateral, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi secara
regional dengan mencari dukungan dari negara-negara Asia Afrika.
Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Indonesia tahun 1955 dan
dihadiri oleh 29 negara-negara di kawasan Asia Afrika, secara bulat
mendukung upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh kembali Irian
sebagai wilayah yang sah dari RI.Namun suara bangsa-bangsa Asia
Afrika di dalam forum PBB tetap tidak dapat menarik dukungan
internasional dalam sidang Majelis Umum PBB.c)Perjuangan dengan
konfrontasi politik dan ekonomiKegagalan pemerintah Indonesia untuk
mengembalikan Irian Barat baik secara bilateral, Forum PBB dan
dukungan Asia Afrika, membuat pemerintah RI menempuh jalan lain
pengembalian Irian Barat, yaitu jalur konfrontasi. Berikut ini
adalah upaya Indonesia mengembalikan Irian melalui jalur
konfrontasi, yang dilakukan secara bertahap.1)Pembatalan Uni
Indonesia BelandaSetelah menempuh jalur diplomasi sejak tahun 1950,
1952 dan 1954, serta melalui forum PBB tahun 1954 gagal untuk
mengembalikan Irian Barat kedalam pangkuan RI, pemerintah RI mulai
bertindak tegas dengan tidak lagi mengakui Uni Belanda Indonesia
yang dibentuk berdasarkan KMB. Ini berarti bahwa pembatalan Uni
Belanda Indonesia secara sepihak oleh pemerintah RI berarti juga
merupakan bentuk pembatalan terhadap isi KMB. Tindakan pemerintah
RI ini juga didukung oleh kalangan masyarakat luas, partai-partai
dan berbagai organisasi politik, yang menganggap bahwa kemerdekaan
RI belum lengkap / sempurna selama Indonesia masih menjadi anggota
UNI yang dikepalai oleh Ratu Belanda.Pada tanggal 3 Mei 1956
Indonesia membatalkan hubungan Indonesia Belanda, berdasarkan
perjanjian KMB. Pembatalan ini dilakukan dengan Undang Undang No.
13 tahun 1956 yang menyatakan, bahwa untuk selanjutnya hubungan
Indonesia Belanda adalah hubungan yang lazim antara negara yang
berdaulat penuh, berdasarkan hukum internasional.Sementara itu
hubungan antara kedua negara semakin memburuk, karena :terlibatnya
orang-orang Belanda dalam berbagai pergolakan di Indonesia (APRA,
Andi Azis, RMS)Belanda tetap tidak mau menyerahkan Irian Barat
kepada Indonesia.
2)Pembentukan Pemerintahan Sementara Propinsi Irian Barat di
Soasiu (Maluku Utara)Sesuai dengan Program Kerja Kabinet, Ali
Sastroamidjojo membentuk Propinsi Irian Barat dengan ibu kota
Soasiu (Tidore). Pembentukan propinsi itu diresmikan tanggal 17
Agustus 1956. Propinsi ini meliputi wilayah Irian Barat yang masih
diduduki Belanda dan daerah Tidore, Oba, Weda, Patrani, serta
Wasile di Maluku Utara.
3)Pemogokan Total Buruh IndonesiaSepuluh tahun menempuh jalan
damai, tidak menghasilkan apapun. Karena itu, pada tanggal 18
Nopember 1957 dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di
seluruh tanah air. Dalam rapat umum yang diadakan hari itu, segera
diikuti pemogokan total oleh buruh-buruh yang bekerja pada
perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tanggal 2 Desember 1957.
Pada hari itu juga pemerintah RI mengeluarkan larangan bagi
beredarnya semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda.
Kemudian KLM dilarang mendarat dan terbang di seluruh wilayah
Indonesia.4)Nasionalisasi Perusahaan Milik BelandaPada tanggal 3
Desember 1957 semua kegiatan perwakilan konsuler Belanda di
Indonesia diminta untuk dihentikan. Kemudian terjadi serentetan
aksi pengambil alihan modal perusahaan-perusahaan milik Belanda di
Indonesia, yang semula dilakukan secara spontan oleh rakyat dan
buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda ini. Namun
kemudian ditampung dan dilakukan secara teratur oleh pemerintah.
Pengambilalihan modal perusahaan perusahaan milik Belanda tersebut
oleh pemerintah kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23
tahun 1958.d)Pemutusan Hubungan DiplomatikHubungan diplomatik
Indonesia Belanda bertambah tegang dan mencapai puncaknya ketika
pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.
Dalam pidato Presiden yang berjudul Jalan Revolusi Kita Bagaikan
Malaikat Turun Dari Langit (Jarek)pada peringatan HUT Proklamasi
Kemerdekaan RI ke 15, tanggal 17 Agustus 1960, presiden memaklumkan
pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.Tindakan ini merupakan
reaksi atas sikap Belanda yang dianggap tidak menghendaki
penyelesaian secara damai pengembalian Irian Barat kepada
Indonesia. Bahkan, menjelang bulan Agustus 1960, Belanda
mengirimkan kapal induk Karel Doorman ke Irian melalui Jepang.
Disamping meningkatkan armada lautnya, Belanda juga memperkuat
armada udaranya dan angkutan darat nya di Irian Barat.Karena itulah
pemerintah RI mulai menyusun kekuatan bersenjatanya untuk
mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan. Konfrontasi militer pun
dimulai.
e)Tri Komando Rakyat1)Tri Komando RakyatDalam pidatonya
Membangun Dunia Kembali di forum PBB tanggal 30 September 1960,
Presiden Soekarno berujar, ......Kami telah mengadakan
perundingan-perundingan bilateral......harapan lenyap, kesadaran
hilang, bahkan toleransi pu n mencapai batasnya. Semuanya itu telah
habis dan Belanda tidak memberikan alternatif lainnya, kecuali
memperkeras sikap kami.Tindakan konfrontasi politik dan ekonomi
yang dilancarkan Indonesia ternyata belum mampu memaksa Belanda
untuk menyerahkan Irian Barat. Pada bulan April 1961 Belanda
membentuk Dewan Papua, bahkan dalam Sidang umum PBB September 1961,
Belanda mengumumkan berdirinya Negara Papua. Untuk mempertegas
keberadaan Negara Papua, Belanda mendatangkan kapal induk Karel
Doorman ke Irian Barat.Terdesak oleh persiapan perang Indonesia
itu, Belanda dalam sidang Majelis Umum PBB XVI tahun 1961
mengajukan usulan dekolonisasi di Irian Barat, yang dikenal dengan
Rencana Luns.Menanggapi rencana licik Belanda tersebut, pada
tanggal 19 Desember 1961 bertempat di Yogyakarta, Presiden Soekarno
mengumumkan TRIKORA dalam rapat raksasa di alun alun utara
Yogyakarta, yang isinya :Gagalkan berdirinya negara Boneka Papua
bentukan BelandaKibarkan sang Merah Putih di irian Jaya tanah air
IndonesiaBersiap melaksanakan mobilisasi umum
2)Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian BaratSebagai
langkah pertama pelaksanaan Trikora adalah pembentukan suatu
komando operasi, yang diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian
Barat. Sebagai panglima komando adalah Brigjend. Soeharto yang
kermudian pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal.Panglima
Komando : Mayjend. SoehartoWakil Panglima I : Kolonel Laut
SubonoWakil Panglima II : Kolonel Udara Leo WattimenaKepala Staf
Gabungan : Kolonel Ahmad TahirKomando Mandala yang bermarkas di
Makasar ini mempunyai dua tujuan:merencanakan, menyiapkan dan
melaksanakan operasi militer untuk mengembalikan Irian barat ke
dalam kekuasaan Republik Indonesiamengembangkan situasi militer di
wilayah Irian barat sesuai dengan perkembangan perjuangan di bidang
diplomasi supaya dalam waktu singkat diciptakan daerah daerah bebas
de facto atau unsur pemerintah RI di wilayah Irian BaratDalam upaya
melaksanakan tujuan tersebut, Komando Mandala membuat strategi
dengan membagi operasi pembebasan Irian Barat menjadi tiga fase,
yaitu :1.Fase infiltrasiDimulai pada awal Januari tahun 1962 sampai
dengan akhir tahun 1962, dengan memasukkan 10 kompi ke sekitar
sasaaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto.2.Fase
EksploitasiDimulai pada awal Januari 1964 sampai dengan akhir tahun
1963, dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer
lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.3.Fase
KonsolidasiDilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1964, dengan
menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.
Sebelum Komando mandala bekerja aktif, unsur militer yang
tergabung dalam Motor Boat Torpedo (MTB) telah melakukan penyusupan
ke Irian Barat. Namun kedatangan pasukan ini diketahui oleh
Belanda, sehingga pecah pertempuran di Laut Arafura. Dalam
pertempuran yang sangat dahsyat ini, MTB Macan Tutul berhasil
ditenggelamkan oleh Belanda dan mengakibatkan gugurnya komandan MTB
Macan Tutul Yoshafat Sudarso (Pahlawan Trikora)Sementara itu
Presiden Amerika Serikat yang baru saja terpilih John Fitzgerald
Kennedy merasa risau dengan perkembangan yang terjadi di Irian
Barat.Dukungan Uni Soviet ( PM. Nikita Kruschev ) kepada perjuangan
RI untuk mengembalikan Irian Barat dari tangan Belanda, menimbulkan
terjadinya ketegangan politik dunia, terutama pada pihak Sekutu
(NATO) pimpinan Amerika Serikat yang semula sangat mendukung
Belanda sebagai anggota sekutunya. Apabila Uni Soviet telah
terlibat dan Indonesia terpengaruh kelompok ini, maka akan sangat
membahayakan posisi Amerika Serikat di Asia dan dikhawatirkan akan
menimbulkan masalah Pasifik Barat Daya. Apabila pecah perang
Indonesia dengan Belanda maka Amerika akan berada dalam posisi yang
sulit. Amerika Serikat sebagai sekutu Belanda akan di cap sebagai
negara pendukung penjajah dan Indonesia akan jatuh dalam pengaruh
Uni Soviet.Untuk itu, dengan meminjam tangan Sekjend PBB U Than,
Kennedy mengirimkan diplomatnya yang bernama Elsworth Bunker untuk
mengadakan pendekatan kepada Indonesia Belanda.Sesuai dengan tugas
dari Sekjend PBB ( U Than ), Elsworth Bunker pun mengadakan
penelitian masalah ini, dan mengajukan usulan yang dikenal
denganProposal Bunker.Adapun isi Proposal Bunker tersebut adalah
sebagai berikut :Belanda harus menyerahkan kedaulatan atas Irian
Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu paling lambat
dua tahunUsulan ini menimbulkan reaksi :1.Dari Indonesia : meminta
supaya waktu penyerahan diperpendek2. Dari Belanda : setuju melalui
PBB, tetapi tetap diserahkan kepada Negara Papua Merdekaf)Operasi
Jaya WijayaPelaksanaan Operasi1. Maret - Agustus 1962 dilancarkan
operasi pendaratan melalui laut dan udara2. Rencana serangan
terbuka untuk merebut Irian Barat sebagai suatu operasi penentuan,
yang diberi nama Operasi Jaya wijaya. Pelaksanaan operasi adalah
sebagai berikut :Angkatan Laut Mandala dipimpin oleh Kolonel
Soedomo membentuk tugas amphibi 17, terdiri dari 7 gugus
tugasAngkatan Udara Mandala membentuk enam kesatuan tempur
baru.Sementara itu sebelum operasi Jayawijaya dilaksanakan,
diadakan perundingan di Markas Besar PBB pada tanggal 15 Agustus
1962, yang menghasilkan suatu resolusi penghentian tembak menembak
pada tanggal 18 Agustus 1962.g)Persetujuan New York ( New York
Agreement)Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung
beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan
sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut
kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia
menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New
York / New York Agreement.Isi Pokok persetujuan :i.Paling lambat 1
Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah
terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera
merah putih diperbolehkan berkibar di Irian Barat..ii.Pada tanggal
31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera
PBB.iii.Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah
harus selesai tanggal 1 Mei 1963iv.Selambat lambatnya tanggal 1 Mei
1963 pemerintah RI secara resmi menerima penyerahan pemerintahan
Irian Barat dari tangan PBBv.Indonesia harus menerima kewajiban
untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling
lambat sebelum akhir tahun 1969.Sesuai dengan perjanjian New York,
pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian
Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di
Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan
dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat
menjadi propinsi ke 27. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya
( sekarang Papua ) h)Arti penting Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera)Sebagai salah satu kewajiban pemerintah Republik Indonesia
menurut persetujuan New York, adalah pemerintah RI harus mengadakan
penentuan pendapat rakyat di Irian Barat paling lambat akhir tahun
1969. pepera ini untuk menentukan apakah rakyat Irian Barat
memilih, ikut RI atau merdeka sendiri. Penentuan pendapat Rakyat
akhirnya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan 4 Agustus
1969.Mereka diberi dua opsi, yaitu : bergabung dengan RI atau
merdeka sendiri.Setelah Pepera dilaksanakan, Dewan Musyawarah
Pepera mengumumkan bahwa rakyat Irian dengan suara bulat memutuskan
Irian Jaya tetap merupakan bagian dari Republik Indoenesia. Hasil
ini dibawa Duta BesarOrtiz Sanzuntuk dilaporkan dalam sidang umum
PBB ke 24 bulan Nopember 1969. Sejak saat itu secara de yure Irian
Jaya sah menjadi milik RI.Dengan menganalisa fakta-fakta pembebasan
Irian Barat sampai kemudian dilaksanakan Pepera, dapat diambil
kesimpulan bahwa Pepera mempunyai arti yang sangat penting bagi
pemerintah Indonesia, yaitu :1. bukti bahwa pemerintah Indonesia
dengan merebut Irian Barat melalui konfrontasi bukan merupakan
sebuah tindakan aneksasi / penjajahan kepada bangsa lain, karena
secara sah dipandang dari segi de facto dan de jure Irian Barat
merupakan bagian dari wilayah RI2. upaya keras pemerintah Ri
merebut kembali Irian Barat bukan merupakan tindakan sepihak,
tetapi juga mendapat dukungan dari masyarakat Irian Barat. Terbukti
hasil Pepera menyatakan rakyat Irian ingin bergabung dengan
Republik Indonesia.
2. Klaim SepihakKlaim sepihak ( tindakan sepihak ) maksudnya
bahwa suatu negara secara sepihak mengumumkan/memproklamasikanatau
( dalam praktekya sering juga disebut sebagai deklarasi )
penambahan wilayah negaranya kepada masyarakat internasional. Isi
dari pengumuman itu adalah memuat pernyataan keinginan dari suatu
negara untuk menambah luas wilayah negaranya. Pengumuman yang
dikeluarkan oleh suatu negara untuk menambah luas wilayah negaranya
tersebut, tidak hanya terbatas pada wilayah yang tunduk dalam
kedaulatannya, akan tetapi juga wilayah yang tunduk di bawah
yurisdiksi negara bersangkutan.Mengenai cara Indonesia memeperleh
tambahan wilayah dengan kalaim sepihak adalah dengan dikeluarkannya
Deklarasi Juanda 1957,yakni Indonesia mendapat tambahan wilayah
perairan yang dikenal dengan Perairan Nusantara[19]atau dalam
konteks Konvensi Hukum Laut 1982 dikenal dengan istilah Perairan
Kepulauan ( Archipelagic Waters ).Setelah Dewan Menteri pada malam
tanggal 13 Desember 1957 bersidang untuk memutuskan Pengumuman
Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia,
maka pada esok harinya pengumuman tersebut disebarluaskan melalui
pers dan radio baik di dalam maupun di luar negeri.Reaksi yang
keras bisa diduga terutama berasal dari luar negeri. Banyak
komentar yang pedas melalui siaran radio dan pers ditujukan kepada
pemerintah RI. Bahkan mulai tanggal 30 Desember 1957 mengalir nota
protes diplomatik dari negara-negara maritim besar melalui
Departemen Luar Negeri RI. Nota protes diplomatik itu bersal dari
Amerika Serikat (tanggal 30 Desember 1957), Inggris (3 Januari
1958), Australia (3 Januari 1958), Belanda (3 Januari 1958),
Perancis (8 Januari 1958), dan Selandia Baru (11 Januari
1958).Reaksi dan protes keras dari berbagai negara besar tersebut
sudah diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia. Hal inipun sudah
dicantumkan dalam pengumuman bahwa: Pendirian pemerintah tersebut
akan diperhatikan dalam konperensi internasional mengenai hak-hak
atas lautan yang akan diadakan dalam bulan Februari 1958 di Jenewa.
Oleh sebab itu sebetulnya Indonesia sudah siap mental menghadapi
kecaman baik lewat media massa maupun lewat nota protes diplomatik.
Bahkan pemerintah Indonesia sudah siap berdebat dalam forum
internasional dalam Konperensi Hukum LautInternasional di Jenewa
tanggal 24 Februari hingga 27 April 1958.Delegasi RI pada waktu itu
diketuai oleh Mr. Ahmad Subardjo Djojohadisuryo, S.H. yang pada
waktu menjabat sebagai Duta Besar RI di Swiss.Anggota-anggota
delegasi antara lain Mr. Mochtar Kusumaatmadja, Goesti Moh. Chariji
Kusuma, dan M. Pardi (Ketua Mahkamah Pelayaran) sebagai wakil
ketua. Dalam konperensi itu, delegasi Indonesia diberi kesempatan
untuk berpidato pada tanggl 7 Maret 1958. Dari pidato delegasi
Indonesia inilah untuk pertama kali mayarakat politik dan hukum
internasional mendengar uraian mengenai implementasi Archipalagic
Principle atau asas archipelago terhadap suatu negara yang
melahirkan Archipelagic State Principleyang pada waktu itu masih
asing bagi dunia karena belum ada satupun negara di dunia yang
mengimplementasikannya.Setelah delegasi Indonesia menyampaikan
pidatonya, muncullah reaksi yang keras dari para peserta terutama
dari negara-negara yang dulu pernah menyampaikan nota protes
diplomatik secara tertulis kepada pemerintah RI. Oleh karena protes
ini dilakukan secara terbuka sehingga seluruh peserta yang hadir
dalam sidang itu menjadi mengetahui isi pidato yang disampaikan
oleh delegasi Indonesia.Salah satu kritikan pedas misalnya berasal
dari ketua delegasi Amerika Serikat yang mengatakan:Now, for
example, if you lump islands into archipelago and utilize a
straight baseline system connecting the outermost points of such
islands and then draw a twelve-mile area around the entire
archipelago, you unilaterally attempt to convert or possibly
even-internal waters, vast area of the high seas formerly freely
used for centuries by ships of all countries..by such an act, the
freedom of navigation would be seriously restricted. It would
amount to the taking of other persons property as the seas are held
in common for the benefit of all people.Oleh karena merupakan isu
baru maka masih sangat sulit untuk mendapatkan dukungan dari
negara-negara para peserta konperensi. Pada waktu itu hanya negara
Filipina, Equador dan Yugoslavia saja yang bersimpati terhadap
gagasan yang dimunculkan Indonesia. Namun demikian delegasi
Indonesia tidak putus asa dan terus melakukan pendekatan-pendekatan
terutama terhadap negara Asia dan Afrika dengan menggunakan isu
semangat solidaritas konferensi Bandung. Selain itu delegasi
Indonesia juga menyebarluaskan naskah The Indonesian Delegation to
the Conference on the Law of the Sea yang antara lain berisi
terjemahan bahasa Inggris dari Pengumuman Pemerintah tanggal 13
Desember 1957. Sedikit demi sedikit akhirnya banyak Negara yang
mulai simpati teradap perjuangan Indonesia.Untuk memperkuat
kedudukan Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember tersebut dalam
sistem hukum di Indonesia, maka selanjutnya pemerintah mengupayakan
untuk menetapkannya sebagai undang-undang. Pada tahun 1960
pengumuman tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (PERPU) No. 4/ 1960. Produk hukum inilah yang
kemudian juga disampaikan pada Konverensi Hukum Laut PBB ke dua
yang diselenggarakan tahun 1960. Delegasi Indonesia yang kembali
diketuai Mr. Ahmad Soebardjo kembali menyampaikan Asas Negara
Kepulauan dengan dasar hukum yang telah pasti dalam sidang itu.
Namun demikian sidang juga belum mau mengesahkan usulan
Indonesia.Sementara itu di dalam negeri Indonesia sendiri konsep
dan Asas Negara Kepulauan ini terus digodog. Pada tahun 1962 Mr.
Mochtar Kusumaatmadja, S.H. menyelesaikan disertasi di Universitas
Padjadjaran Bandung dengan judulMasalah Lebar laut Territorial pada
Konverensi Hukum Laut Jenewa, 1958 dan 1960.Sementara itu pada
tanggal 25 Juli 1962 Pemerintah menerbitkan PERPU No. 8/ 1962
mengenai Lalu-lintas Laut Damai(Innocent Passage) Kapal Asing dalam
Perairan Indonesia. Jadi dengan demikian meskipun secara
internasional implementasi asas kepulauan ke dalam tata hukum di
Indonesia belum diakui, tetapi koordinasi dan penyempurnaan di
dalam negeri Indonesia terus dilakukan. Bahkan ketika Belanda sudah
mau menyerahkan Papua Barat kepada PBB (Perserikatan bangsa-Bangsa)
sebagai mediator pada tanggal 15 Agustus 1962 dan selanjutnya PBB
menyerahkan kepada RI pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah RI terus
menyempurnakan implementasi asas negara kepulauan dalam sistem
hukum di Indonesia.Sejalan dengan semakin pentingnya posisi militer
dalam perpolitikan di Indonesia setelah kepemimpinan Orde Baru,
maka pengembangan asas negara kepulauan untuk membangun sistem
pertahanan di Indonesia semakin jelas. Pada tanggal 12-21 November
1966 diselenggarakan Seminar Hankam (Pertahanan dan Keamanan) I
yang berhasil merumuskan Wawasan Nusantara yang merupakan
pengembangan lebih rinci dari asas negara kepulauan. Pengembangan
Wawasan Nusantara di kalangan militer terus berjalan sehingga dalam
Rapat Kerja Hankam pada bulan November 1967 telah disepakati
perwujuan Wawasan Nusantara sebagai kesatuan wilayah, politik,
ekonomi, sosio-kultural, dan Hankam. Bahkan dalam periode
berikutnya Wawasan Nusantara sebaai wawasan pembangunan menjadi
salah satu Ketetapam MPR sejak tahun 1973 hingga runtuhnya Orde
baru. Dengan demikian kesatuan wilayah tanah-air Indonesia tidak
dapat ditawar-tawar lagi, konsep pulau-demi pulau sebagaimana yang
dikembangkan pada jaman kolonial Belanda tidak akan dapat dipakai
lagi.Dalam tataran internasional, Indonesia terus berjuang untuk
memperoleh pengakuan implementasi prinsip negara kepulauan yang
diperjuangkan sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957. Pada tahun 1971
Indonesia dipercaya menjadi salah satu anggota penuhCommittee of
the Peaceful Uses of the Sea-Bed and Ocean Floor beyond the Limit
of National Jurisdictionyang merupakan badan PBB untuk
mempersiapkan Konperensi Hukum Laut PBB. Dengan menjadi anggota
komite ini, Indonesia dapat lebih leluasa untuk menyosialisasikan
implementasi prinsip negara kepulauan sehingga secara internasional
semakin mendapat pengakuan. Selain itu untuk menunjukkan kepada
dunia sikap kooperatif Indonesia dengan negara tetangga maka
serangkaian perjanjian bilateral dan multirateral diadakan
khususnnya mengenai perbatasan luat dengan negara tetangga seperti
Malaysia (1969), Singapura (1973), Thailand (1971), India (1974),
dan Australia (1973). Perjanjian-perjanjian itu sebetulnya
menunjukkan secara tidak langsung bahwa negara-negara itu telah
mengakui prinsip negara kepulauan yang dianut oleh
Indonesia.Selanjutnya pda tanggal 12 Maret 1980, dengan menggunakan
dasar Hukum Laut Internasional mengenaiEconomic Exclusive
ZonePemerintah Indonesia mengumumkan Zone Ekonomi Eksklusif
Indonesia (ZEE) selebar 200 mil diukur dari garis dasar. Pada tahun
1983, pengumuman ini disahkan menjadi Undang-undang RI No. 5/ 1983.
Akhirnya pada Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982
yang dihadiri oleh 160 negara telah menyetujui berbagai konvensi
termasuk yang diusulkan oleh Indonesia mengenai ZEE dan prinsip
negara kepulauan. Mengenai prinsip negara kepulauan dan ZEE dalam
Konvensi Hukum Laut Internasional itu ditetapkan:[20]
The convention set the definition of Archipelagic States in Part
IV, which also define how the state can draw its territorial
borders. A baseline is drawn between the outermost points of the
outermost islands, subject to these points being sufficiently close
to one another. All waters inside this baseline is described
asArchipelagic Watersand are included as part of the state's
territory and territorial waters. This baseline is also used to
chart its territorial waters 12 nautical miles from the baseline
and EEZ 200 nautical miles from the baseline.
Dengan demikian usaha Indonesia untuk melakukan dekolonisasi
sistem hukum laut kolonial sudah dapat tercapai pada tahun 1982.
Proses dekolonisasi itu ternyata tidak hanya harus berhadapan
dengan kekuatan kolonial Belanda yang masih memiliki kepentingan di
sebagian wilayah Indonesia tetapi juga harus berhadapan dengan
kekuatan internasional yang memiliki kepentingan yang beragam.
Namun demikian berbagai tantangan itu justru memprekondisikan
proses dekolonisasi hukum laut Indonesia itu lebih cepat dari
hukum-hukum lainnya.
3. IntegrasiProses penambahan wilayah Indonesia yang terakihr
adalah melalui integrasi, yakni dengan berintegrasinya Timor Timur
ke Indonesia melalui deklarasi Balibo. Adapun proses
Berintegrasinya Timor Timur ke Indonesiaakan di uraikan lebih
lanjut berikut ini.PendudukanIndonesiadiTimor Timurberlangsung dari
Desember 1975 hingga Oktober 1999. Setelah berabad-abaddijajah
Portugis,kudeta di Portugaltahun 1974 telah menimbulkan
ketidakstabilan di Timor Timur. Setelah perang saudara berskala
kecil,FRETILINmenyatakan kemenangan dan mendeklarasikan kemerdekaan
Timor Timur pada28 November1975. Dengan persetujuanAmerika
Serikatdan desakanAustralia,Indonesia melancarkanOperasi Seroja,
sebuah operasi invasi militer ke Timor Timur pada7
Desember1975dengan banyak menggunakan senjata dan
perlengkapanAmerika Serikat.Hasilnya, Timor Timur menjadi provinsi
Indonesia pada17 Juli1976oleh Presiden Soeharto dan menetapkan
Timor-Timur sebagai provinsi termuda R.I. saat itu. Nomor urutnya
27. Hal ini ditandai dengan serah-terima duplikat Sang Saka Merah
Putih dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada dua putra
Timor: Arnoldo Dos Reis Araujo dan Francisco Lopes Da Cruz. Melalui
UU No. 7/1976, MPR/DPR mengesahkan prosesi pengintegrasian wilayah
bekas jajahan Portugal itu ke pangkuan Republik Indonesia.Kedua
nama di atas kemudian menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pertama
Timor-Timur. Semenjak awalnya, wilayah ini memang sarat konflik.
Ditinggalkan begitu saja tanpa tanggung-jawab oleh Portugal,
penduduk di wilayah ini saling bertikai. Sudah sejak lama terjadi
friksi antara dua wilayah utama di sana: Timor-Timur Barat dan
Timor-Timur Timur. Pertikaian menjurus kepada kekacauan sipil dan
perang saudara. Ditambah lagi kekuatiran akan berubahnya negeri itu
jadi komunis, pemerintah Amerika Serikat melalui CIA melobby
pemerintah Indonesia untuk bertindak cepat. Merasa mendapat angin,
pemerintah Soeharto bergerak cukup cepat. Operasi intelijen
dilaksanakan untuk menggalang dukungan pro-Indonesia. Operasi
militer bertajuk Operasi Seroja pun digelar. Kekuatan ABRI untuk
pertama kalinya digelar secara massif oleh pemerintah Orde Baru.
Singkat kata, operasi militer berhasil karena Fretilin sebagai
partai yang anti Indonesia ternyata tidak sekuat
digembar-gemborkan. Operasi intelijen pun berhasil dengan
mengupayakan memenangkan hati rakyat. Sayangnya, keberhasilan
mengambil hati rakyat tidak berlanjut. Di kemudian hari, upaya
melakukan pembangunan di provinsi itu terganjal sikap aparat
keamanan yang sewenang-wenang.Konflik di Timor-Timur seolah
dipelihara sebagai ajang latihan perang. Pelanggaran HAM terjadi
dengan telanjang. Akibatnya rakyat Timor-Timur muak. Dengan lobby
internasional yang kuat, didahului dengan penyerahan hadiah Nobel
Perdamaian 1996 bagi tokoh pemberontak Fretilin Ramos Horta dan
Uskup Dili yang condong ke arah kemerdekaan Mgr.Belo, pamor
diplomasi Indonesia merosot drastis. Padahal waktu itu Menlu
Indonesia dijabat Ali Alatas yang jago diplomasi dan sempat
dinominasikan menjadi Sekjen PBB. Kekacauan koordinasi dan arogansi
aparat keamanan menyebabkan upaya diplomasi internasional menjadi
sia-sia.Momentum datang ketika Soeharto yang berupaya keras
mempertahankan Timor-Timur di pelukan republik tumbang dari
kekuasaan. Habibie yang menggantikannya ingin terkesan demokratis
dan berupaya meraih simpati. Ia setuju mengadakan jajak pendapat.
Laporan intelijen menguatkan keyakinannya bahwa mayoritas
masyarakat Timor-Timur masih ingin bergabung dengan Indonesia. Tapi
realitas bicara lain. Dalam jajak pendapat yang difasilitasi PBB
itu, pro-integrasi dikalahkan pro-kemerdekaan.Meski ada berbagai
keanehan dalam proses jajak pendapat, toh dunia internasional
mengakuinya. Maka, mau tak mau pemerintah Indonesia pun harus
mengakui kalau tidak ingin mendapatkan sanksi internasional. Maka,
pada 25 Oktober 1999, Indonesia menyerahkan provinsi itu kepada
PBB. TNI secara resmi meninggalkan Timor-Timur pada 30 Oktober 1999
dengan upacara penurunan bendera merah-putih. Timor-Timur berpaling
pada Portugal, negeri yang pernah menjajahnya selama 450 tahun dan
kemudian menelantarkannya. Nama Republica Democratica da Timor
Leste dipilih sebagai nama negeri. Leste adalah Timur dalam bahasa
Portugis.
Bahasa Portugis yang asing dan bahasa asli Tetum yang nyaris
punah dijadikan bahasa resmi. Tatanan hukum dan pemerintahan
Portugal diimpor. Akhirnya pada 20 Mei 2001, pada tanggal yang
diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional di Indonesia, Bumi
Pertiwi justru kehilangan saudara mudanya. Dengan upacara mewah
yang didanai PBB, negeri baru telah lahir di bumi pertiwi.
BAB IIIPENUTUP
A.KesimpulanSebagai Negara yang saling berbatasan territorial
maka, salah satu masalah sentral yang sangat rentan untuk memicu
terjadinya konflik adalah masalah teritorial. Masalah tersebut
menjadi sangat sensitif karena menyangkut kedaulatan sebuah
negara.Dalam perkembanganya berdasrkan prakteknya Indonesia sejak
merdeka sampai sekarang telah memperoleh tambahan wilayah sebanyak
3 ( tiga ) kali, yaitu melalui proses :1.Penyerahan ( Cession
)Penyerahan adalah penambahan wilayah suatu Negara dengan cara
penyerahan dapat terjadi secara damai atau akibat dari suatu
peperangan. Penambahan wilayah dengan cara damai dapat terjadi
dengan car penghibahan atau penjualan. Sedangkan penambahan wilayah
melalui peperangan, biasanya ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian
dengan memenuhi persyaratan yang di cantumkan dalam perjanjian
tersebut. Mengenai tambahan wilayah negara Indonesia melalui proses
Penyerahan( Cession)tersebut adalah pada waktu Indonesia
memeperoleh wilayah Irian Barat yang sekarang adalah Irian Jaya
dari Belanda
2.Klaim SepihakKlaim sepihak ( tindakan sepihak ) maksudnya
bahwa suatu negara secara sepihak mengumumkan/memproklamasikanatau
( dalam praktekya sering juga disebut sebagai deklarasi )
penambahan wilayah negaranya kepada masyarakat internasional. Isi
dari pengumuman itu adalah memuat pernyataan keinginan dari suatu
negara untuk menambah luas wilayah negaranya. Pengumuman yang
dikeluarkan oleh suatu negara untuk menambah luas wilayah negaranya
tersebut, tidak hanya terbatas pada wilayah yang tunduk dalam
kedaulatannya, akan tetapi juga wilayah yang tunduk di bawah
yurisdiksi negara bersangkutan.Mengenai cara Indonesia memeperleh
tambahan wilayah dengan kalaim sepihak adalah dengan dikeluarkannya
Deklarasi Juanda 1957,yakni Indonesia mendapat tambahan wilayah
perairan yang dikenal dengan Perairan Nusantara atau dalam konteks
Konvensi Hukum Laut 1982 dikenal dengan istilah Perairan Kepulauan
( Archipelagic Waters ).3.IntegrasiPenambahan wilayah suatu negara
dengan cara integrasiadalah dengan cara pernyataan masyarakat dari
suatu wilayah untuk menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan
suatu negara. Dengan demikian, melalui pernyataanya itu, maka
dengan sendirinya wilayah yang menyatu tersebut melebur menjadi
satu dengan wilayah negara tempatnya bergabung itu.Proses
penambahan wilayah Indonesia melalui integrasi, yakni dengan
berintegrasinya Timor Timur ke Indonesia melalui deklarasi Balibo.
Adapun proses Berintegrasinya Timor Timur ke Indonesiaakan di
uraikan lebih lanjut berikut ini
B.SaranSebagai sebuah bangsa yang besar dan wilayah yang luas
baik darat maupun lautan maka bangsa Indonesia memiliki tantangan
tersendiri untuk menjaga keutuhan dan persatuan serta kesatuan
wilayahnya. Berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan baik
yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dapat mengancam
keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu diperlukan dukungan
dari semua pihak untuk bersma sama menjaga keutuhan dan persatuan
serta kesatuan wilayah tersebut.Sebagai sebuah bangsa yang besar
dan wilayah yang luasmaka sebaiknya Indonesia memberikan atau
meletakkan garis batas antara Indonesia dan negara-negara lain
untuk setiap zona maritim yang sudah ada,( daftar koordinat
geodetik (lintang,bujur) dari titik-titik batas ) yang jelas,
sehingga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mudah
diambil oleh negara lain. Selain itu masyarakat Bangsa Indonesia
bersama-sama dengan aparat penegak hukumnya tetap bergandengan
tangan memberikan dukungan, menjaga dan memelihara wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia supaya wilayah yang sudah menjadi
bagian dari Indonesia agar tidak sampai lepas ke tangan negara
lain. Selain itutetap memperhatikan atau memberi perhatian khusus
terhadap wilayah yang sulit dijangkau ( terutama wilayah yang ada
di daerah Timur Indonesia ) baik dari segi sarana dan prasarana,
agar wilayah tersebut jangan sampai memisahkan diri dari Indonesia
seperti halnya Timor Timur. Kasus pemisahan diri dari Indonesia
seperti halnya yang dilakukan Timor Timur beberapa waktu silam
sebaiknya di jadikan pelajaran bagi Negara Indonesia, supaya jangan
aada lagi wilayah yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Usmawadi dan Achmad Romsan,Hukum Internasional 1-Bagian
HukumInternasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Palembang.Mei 2004
Mike Head (2000-09-18).Documents reveal that Australia urged
Indonesia toinvade East Timor in 1975.World Socialist Web Site
R. Subekti & Tjitrosoedibio. 1989.Kamus Hukum. Jakarta:
Praduga Paramita.Peraturan Perundang-Undangan Nomor8 Tahun 1962
tentang Lalu-lintas LautDamai(Innocent Passage) Kapal Asing dalam
Perairan Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor4Tahun 1960
dandiganti dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang
PerairanIndonesia
http://widhisejarahblog.blogspot.com/2010/09/perjuangan-bangsa-indonesiamerebut.html
http://www.reocities.com/landaratulangi/samrt91b.htmlhttp://ukhtyfillah.blogspot.com/2008/03/sengketa-perbatasan-antar-negara-di.htmlhttp://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perjuangan_Bangsa_Indonesia_Untuk_Merebut_Irian_Barat_9.2_%28BAB_11%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendudukan_Indonvealesia_di_Timor_Timurhttp://lifeschool.wordpress.com/2008/07/17/integrasi-timor-timur/
[1]Negaraadalah suatuwilayahdi permukaanbumiyang kekuasaannya
baikpolitik,militer,ekonomi,sosialmaupunbudayanyadiatur oleh
pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan
suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku
bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara
independent.Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat,
memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.
Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara
lain. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai
rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang
menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara
adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal
lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara
diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri
mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
[2]Law Department ALSA LC Brawijaya[3]Zona Ekonomi Eklusifadalah
zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam
zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam
di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan
bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel
dan pipa.[4]C. Drake,National Integration in Indonesia: Patterns
and Policies(Honolulu: University of Hawaii Press, 1989),
hlm.16.[5]W.F. Wetheim,Indonesian Society in Transition: A Study of
Social Change(The hague: W. van Hoeve , 1969), hlm.16-37. Lihat
jugaA.S. Walcott,Java and her neighbors: A travelers note in Java,
Celebes, the Moluccas and Sumatra(New York and London:
Knickerbocker Press, 1914), hlm.1.Lihat juga Koninklijke Paketvaart
Maatschappij,KPM: Official yearbook 1837-1938(Batavia: De Unie,
1938), hlm.37.Lihat jugaS. Ali, Inter-island shipping,Bulletin of
Indonesian Economic Studies3 (1966), hlm.27. Berdasarkansuatupotret
satelit yang disiarkan oleh Radio Nederland 19 Februari 2003:
jumlah pulau milik Indonesia 18.108 buah bertambah dari selama ini
yang diperkirakan antara 13 ribu sampai 17 ribu buah pulau. Hal itu
disampaikan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Hatta Rajasa
usai bertemu Presiden Megawati Soekarnoputri, di Istana Negara,
Jakarta, Rabu (19/2-2003).Namun demikian perkiraan jumlah pulau
milik Indonesia ini masih menjadi bahan perdebatan.[6]T.H.
Purwaka,Indonesian interisland shipping: An assessment of the
relationship of government policies and quality of shipping
services(Ph.D. dissertation, University of Hawaii, 1989) 3-5. Lihat
juga Laode M. Kamaluddin,Indonesia sebagai Negara Maritimdari Sudut
Pandang Ekonomi(Malang: Universitas Muhamaddiyah Malang, 2005),
hlm. 1.[7]Mochtar KusumaAtmadja,disampaikan pada peringatan
Sarasehan Syukuran Makassar Serui (SSMS96) di Ujung Pandang , 30
Juli 1996, dalam rangka mengenang 50 tahun pembuangan ketujuh tokoh
pergerakan kebangsaan Makassar ke Serui, Yapen, Irian Jaya oleh
penjajah
Belandahttp://www.reocities.com/landaratulangi/samrt91b.html.kDiakses
pada Selasa 11 Oktober 2011 pukul 13.40 WIB[8]Wawasan
nusantaraadalah cara pandang dan sikap bangsaIndonesiamengenai diri
dan bentuk geografinya berdasarkanPancasiladanUUD 1945.[1]Dalam
pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan
menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.[9]Usmawadi
SH.,MH dan Achmad Romsan SH.,MH.,LLM, Hukum Internasional-1,Bagian
Hukum Internasionl Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang,
Mei 2004, hal.42.[10]Ibid, hal.43.[11]Pulau Karangadalahpulau
terluar Indonesiayang terletak diLaut Arudan berbatasan dengan
negaraAustralia. Pulau Karang ini merupakan bagian dari wilayah
pemerintahKabupaten Maluku Tenggara, provinsiMaluku. Pulau ini
berada di sebelah selatan dariPulau Arudengan koordinat 7 18 LS,
134 4126 BT. http://google.com.pulau-pulau karang.[12]Ciri-ciri
Homo Wajakensis danHomo Soloensissebagai berikut :a. Muka datar dan
lebar,b. Hidung lebar dan bagian mulutnya menonjol,c. Dahinya agak
miring dan di atas mata terdapat busur kening yang nyata,d.
Tenggorokannya sedang, agak lonjong, dan agak bersegi di
tengah-tengah atap tengkoraknya dari muka ke belakang, dane.
Mukanya lebih Mongoloid karena sangat datar dan pipinya menonjol ke
samping.[13]Perjanjian atauHubungan bilateral(Inggris:bilateral
relationsataubilateralism) adalah suatu hubungan politik, budaya
dan ekonomi di antara 2 Negara. Kebanyakan hubungan internasional
dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi,
pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif
dari hubungan bilateral adalah hubungan multilateral; yang
melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara
berlaku semaunya sendiri(freewill)[14]Konferensi Meja Bundaradalah
sebuah pertemuan antara pemerintahRepublik IndonesiadanBelandayang
dilaksanakan diDen Haag, Belanda dari23 Agustushingga2
November1949.http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar.
Diakses pada 12 Oktober 2011 Pukul[15]Konferensi Tingkat Tinggi
Asia-Afrika(KTT Asia-Afrika; kadang juga disebutKonferensi Bandung)
adalah sebuahkonferensi tingkat tinggiantara
negara-negaraAsiadanAfrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh
kemerdekaan. KTT ini diselenggarakan olehIndonesia, Myanmar
(dahuluBurma), Sri Lanka (dahuluCeylon),IndiadanPakistandan
dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri IndonesiaRoeslan Abdulgani.
Pertemuan ini berlangsung antara18 April-24 April1955, diGedung
Merdeka,Bandung,Indonesiadengan tujuan mempromosikan kerjasama
ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan
melawankolonialismeatauneokolonialismeAmerika Serikat,Uni Soviet,
atau negara imperialis lainn[16]Konferensi Meja Bundaradalah sebuah
pertemuan antara pemerintahRepublik IndonesiadanBelandayang
dilaksanakan diDen Haag, Belanda dari23 Agustushingga2
November1949.[17]http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perjuangan_Bangsa_Indonesia_Untuk_Merebut_Irian_Barat_9.2_%28BAB_11%29.
Dikases pada hari Selasa 11 Oktober 2011 Pukul 17.13 WIB.
[18]http://lifeschool.wordpress.com/2008/07/17/integrasi-timor-timur/.
Diakses pada hari Rabu 12 Oktober 2011 pukul 11.14 WIB.
[19]Perairan Nusantantara dalan semua perairan yang berupa selat
dan laut yang menghubungkan pulau pulau yang membentuk Negara
Kesatuan Republik
Indonesia[20]http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea",
diakses pada Rabu 12 Oktober 2011, Pukul 14.28 WIB[21]Mike Head
(2000-09-18)."Documents reveal that Australia urged Indonesia to
invade East Timor in 1975".World Socialist Web Site[22]The National
Security Archive