Makalah haptun asas praduga tak bersalah

Asas Praduga Tak Bersalah

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Kelas B

Indah Banjarsari / 1306380872

Miranti Verdiana / 1306406934

Nadia Oktaviana / 1306381055

Sofia Ardiani / 1306450273

Syariful Alam / 1306450140

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam

karena atas izin dan kehendakNya makalah ini dapat kami

selesaikan tepat pada waktunya.

Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang kami bahas

dalam makalah ini ialah mengenai asas praduga tak bersalah di

dalam hukum beracara.

Dalam penulisan makalah ini kami menemui berbagai hambatan yang

dikarenakan terbatasnya Ilmu Pengetahuan mengenai hal yang

berkaitan dengan penulisan makalah ini. Kami menyadari akan

kemampuan kami yang masih kurang. Dalam makalah ini kami sudah

berusaha semaksimal mungkin, tetapi kami yakin makalah ini masih

banyak kekurangan. Namun kami menyadari bahwa kelancaran dalam

penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan

bimbingan dari orang-orang di sekitar kami, sehingga kendala-

kendala yang kami hadapi dapat teratasi. Untuk itu kami

mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,

M.H. dan Pak Wahyu Andrianto S.H., M.H. selaku pengajar mata

kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik membangun

demi memperbaiki diri kami dalam pembuatan makalah untuk

kedepannya. Harapan kami makalah ini dapat menjadi referensi bagi

kami sendiri untuk mengarungi masa depan. Kami juga berharap agar

makalah ini dapat berguna bagi orang lain yang membacanya.

Jakarta, 7 September 2015

i

Daftar Isi

Kata Pengantari

Daftar Isi ii

I. Pendahuluan1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Rumusan Masalah2

1.3 Tujuan Penulisan 2

II. Isi 3

2.1 Latar Belakang Asas Praduga Tak Bersalah3

2.2 Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah6

2.3 Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Peradilan Tata

Usaha13

III. Penutup15

3.1 Kesimpulan15

Daftar Referensi17

ii

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Untuk dapt melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya,

badan-badan peradilan memerlukan peraturan-peraturan hukum

yang mengatur cara-cara bagaimana dan apakah yang akan

terjadi jika kaedah-kaedah hukum yang telah diadakan tidak

ditaati atau dilanggar oleh masyarakat. Adapun kaedan hukum

yang demikian itu dinamakan Hukum Acara atau Hukum Formil,

yaitu kaedah hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan

sesuatu perkara ke muka suatu badan peradilan dan bagaimana

Hakim memberi putusan.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, membedakan antara empat

lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan

wewenang mengadili perkara-perkara tertentu, dan meliputi

badan-badan peradilan/pengadilan tingkat pertama dan tingkat

banding. Dalam hal Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,

di Indonesia sejak tahun 1986 telah memiliki Peradilan Tata

Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha

Negara bersama-sama dengan Peradilan Agama dan Peradilan

Militer merupakan Peradilan Khusus mengadili perkara-perkara

tertentu atau mengenai golongan tertentu. Sedangkan

Pengadilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya,

baik mengenai perkara pidana, maupun perkara perdata.

Keempat lingkungan peradilan tersebut berpuncak pada

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur adanya Peradilan Tata

Usaha Negara, sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) yang

berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

dan bukan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkunga peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sangatlah mendasar

dalam sebuah negara hukum dan di samping itu sebagai

intitusi perlindungan terhadap warganegara dari sikap tindak

administrasi negara yang sewenang-wenang. Di sisi lain

perlindungan pula bagi administrasi negara dalam menjalankan

tugas dan fungsinya.. Terkait hal tersebut, maka jelas

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga peradilan

memiliki asas-asas dalam melakukan penegakan hukum, salah

satunya adalah asas praduga tak bersalah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah latar belakang asas praduga tak bersalah?

2. Apa yang dimaksud asas praduga tak bersalah?

3. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam Hukum

Tata Usaha Negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk :

1) Mengetahui latar belakang adanya asas praduga tak

bersalah

2) Mengetahui pengertian asas praduga tak bersalah dalam

hukum acara di Indonesia

3) Mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah sebagai

asas hukum acara di Indonesia

Bab 2

Isi

2.1 Latar Belakang Asas Praduga Tak Bersalah

a. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah

negara hukum. Suatu negara yang berdasarkan atas hukum

harus menjamin persamaan setiap individu, termasuk

kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.

Kedudukan dan hubungan individu dengan negara menurut

teori negara hukum Sudargo Gautama bahwa “…..dalam suatu

negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaaan negara

terhadap perseorangan, negara tidak maha kuasa. Negara

tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara

terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Untuk mewujudkan

cita-cita negara hukum, adalah syarat mutlak bahwa rakyat

juga sadar dengan hak-haknya dan siap sedia untuk membela

hak-haknya.1

Scheltema menyatakan bahwa unsur-unsur dari sebuah negara

hukum adalah2:

a. Kepastian hukum

b. Persamaan

1 Sudargo Gauatama, Pengertian tentang Negara Hukum, (Bandung: Alumni, 1983),hlm 3.

2 Scheltema, De Rechstaat, sebagaimana dikutip oleh M. Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm 70.

c. Demokrasi

Philipus M. Hadjon mengemukakan ciri-ciri negara hukum

sebagai berikut3:

a. Adanya UUD atau kosntitusi yang memuat ketentuan

tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat

b. Adanya pembagian kekuasaan negara

c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat

Dari dua pendapat ahli tersbeut mengenai negara hukum,

menunjukan dengan jelas bahwa ide sentral dari negara

hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hak

Asasi Manusia yang bertumpu pada prinsip persamaan dan

kebebasan.

Menurut Jimly Asshiddiqie mengemukakan 13 ciri penting

sebuah negara hukum yang salah satunya adalah

perlindungan hak asasi manusia, dimana adanya perlindugan

konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan

hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses hukum yang

adil merupakan pilar penting dalam negara hukum. Jika

dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau

dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang

ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka

3 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 76.

negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai

negara hukum dalam arti yang sesungguhnya4

Pengertian Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 angka 1

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia”. Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan

bahwa HAM adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir

sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun.

Manusia diciptakan Sang Pencipta dilengkapi dengan

haknya. Oleh karena itu, hak yang melekat pada jati diri

manusia sangat mendasar atau asasi. Hak asasi manusia

sangat fundamental dimana bahwa manusia dilahirkan

merdeka dan memiliki hak yang sama. Sebagai manifestasi

dari hak yang sama itu adalah asas bahwa manusia harus

dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan. Dari uraian

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa asas praduga tak

bersalah berakar dari Hak Asasi Manusia yang bersifat4 Jimly Asshiddiqie, Prinsip Pokok Negara Humum, http://www.jimly.com/pemikiran/view/11 dalam Hermawan Sulistyo, et.al., Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society, (Jakarta: Pensil 324, 2009), hlm 40.

universal. Pengaturan suatu asas, dalam hal ini praduga

tak bersalah sebagai HAM, untuk menegakan dan

melindunginya sesuai dengan prinsip negara hukum yang

demokratis.5 Disamping itu, asas ini disebutkan dalam

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan

dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak

pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan

kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan.

Asas praduga tak bersalah sebagai Hak Asasi Manusia juga

diakui oleh Prof. Andi Hamzah (Guru Besar Hukum Pidana

Universitas Trisakti) bahwa praduga tidak bersalah adalah

hak-hak tersangka sebagai manusia dan harus diberikan.

b. Menurut Oemar Seno Adji, asas praduga tak bersalah

merupakan prinsip yang penting dalam hukum acara, karena

prinsip praduga tak bersalah menyatakan bahwa seseorang

tertuduh harus dipandang tidak bersalah hingga terbukti

kesalahannya. Asas ini mengandung unsur kepercayaan

terhadap seseorang dalam hukum, dan merupakan suatu

penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam

suatu Negara yang berpendapat bahwa seseorang itu

dipandang salah hingga terbukti bahwa ia tidak bersalah.6

5Amelda Yunita,Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pekara Tindak Pidana Terorisme. Tesis Program Magister Ilmu Hukum FHUI, (Jakarta: Program Pasca Sarjana, 2011), hlm 36.6 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm 40.

Herbert L. Packer dalam bukunya The Limit of Criminal Sanction

memperkenalkan dua pendekatan untuk mengenal atau

memahami macam-macam penyelenggaraan peradilan pidana,

yaitu Crime Control Mode dan Due Process Model. Dalam Crime

Control Mode (CCM) didasarkan atas anggapan bahwa

penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk

menindas perilaku kriminal sebab dalam hal ini yang

diutamakan adalah ketertiban umum dan efisiensi dan pada

dasarnya berlaku apa yang disebut praduga bersalah.

Kemudian dalam Due Process Model (DPM) terdapat suatu konsep

perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan

dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Jadi, proses

kriminal harus dapat dikendalikan untuk mencegah

penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memaksimalkan

efisiensi. Dalam DPM berlaku praduga tak bersalah.7

Freidmann juga menyatakan bahwa asas praduga tidak

bersalah menjadi bagian dari due process of law, telah

melembaga dalam proses peradilan dan kini telah melembaga

pula dalam kehidupan sosial. Pandangan ini menyebabkan

penghormatan akan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam

rangka pelaksanaan asas ini, bukan hanya menjadi

kewajiban aparatur penegak hukum, tetapi juga menjadi

kewajiban bagi semua orang, semua pihak yang menjadi

7 Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanesse, Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, edisi I, (Bandung : Angkasa, 1990), hlm 6.

stakeholder kehidupan sosial.8 Selanjutnya pernyataan ini

didukung pula oleh pendapat Mardjono Reksodiputro bahwa

unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah ini adalah

asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses

hukum yang adil (due process of law) yang mencakup sekurang-

kurangnya:9

a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari

pejabat negara

b. Bahwa pengadilan lah yang berhak menentukan salah

tidaknya terdakwa

c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh

bersifat rahasia)

d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan

jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-

penuhnya.

2.2 Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah dapat diartikan bahwa setiap

orang yang dituntut karena melakukan suatu pelanggaran

pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan

kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu pengadilan

8 Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum Universitas UAJY, Yogyakarta, 2007.

9 Mardjono Reksodiputro, Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warganegara (Civil Right), dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995), hlm 17.

yang terbuka, dan ia dalam sidang itu diberi segala

jaminan yang perlu untuk pembelaannya.Jadi, seseorang itu

baru dapat dianggap bersalah jika telah dibuktikan

kesalahannya itu melalui sidang pengadilan.

Sebelum kesalahan seseorang dibuktikan melalui proses

pembuktian di persidangan, ia wajib dianggap tidak

bersalah. Inilah yang disebut sebagai asas praduga tak

bersalah, yang sebenarnya merupakan suatu perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia, dimana asas ini telah

dicantumkan dalam Universal Declaration of Human Rights article

11 yang berbunyi “Setiap orang yang dituntut karena

disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak

bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum

dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia

memperoleh semua jaminan yang diperlukannya untuk

pembelaannya.

Selain itu, asas ini juga ditemukan didalam International

Covenant on Civil and Political Right 1966 artikel 14 point 2 yaitu

“Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak

dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan

menurut hukum”. Singkatnya, setiap orang berhak untuk

dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti

secara sah dalam sidang yang mengadili perkaranya,

barulah setelah melalui pemeriksaan dalam suatu

pengadilan dan kesalahannya dapat dibuktikan serta

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT)

telah dijatuhkan maka asas praduga tak bersalah menjadi

gugur.

Dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman secara tersurat dicantumkan dalam Pasal 8 ayat

(1) yang menyatkan bahwa, “Setiap orang yang disangka,

ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di

depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum

adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya

dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Asas tersebut

juga disebut dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu pada bagian

Penjelasan Umum Butir 3 c, yang menyatakan bahwa “Setiap

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan

atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tepat.10

Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa “Apabila

seorang terdakwa mengakui terus terang kesalahannya,

belum tentu ia harus dihukum. Pengakuan terdakwa harus

berdasar pula atas kebenaran. Mengenai hal ini, juga

telah ditegaskan oleh undang-undang bahwa “Keterangan

10Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana, cet. 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm 192.

terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,

melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.11”.

Jadi, walaupun seseorang itu mengakui kesalahannya, belum

cukup bagi hakim untuk menyatakan bahwa ia bersalah,

apalagi jika seseorang itu belum diperiksa melalui sidang

pengadilan.

Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah Menurut Nico

Keijzer dalam buku Mien Rukmini yaitu bahwa tersangka

dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya.

Hal ini terkait penyidikan, penangkapan dan penahanan.

Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah tidak berkaitan

dengan fakta-fakta, tetapi berkaitan dengan peraturan-

peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan

pidana. Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak atau

belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan

ketikdakbersalahannya sendiri, tetapi nanti ditentukan

oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada

mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus

diperlakukan sama sebagaimana orang tidak bersalah.12

11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 189 ayat (4).

12Rukmini Mien, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm 244.

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis

yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan

“prinsip akusatur” atau accusatory procedure (accusatorial system).

Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa

dalam setiap tingkat pemeriksaan:

1. Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena

itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan

diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai

harkat martabat dan harga diri

2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator

adalah “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan

tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan

ditujukan.13

Dalam konsep praduga tak bersalah, yang menjadi pokok

permasalahannya adalah bersalah menurut hukum. Contohnya;

bila ada orang gila membunuh perawatnya, secara hukum

orang gila tersebut tidak bersalah. Pengakuan terhadap

asas praduga tak bersalah ini dalam hukum acara pidana

yang berlaku di negara kita adalah dimaksudkan untuk:

a. Memberikan perlindungan dan jaminan terhadap

seseorang yang disangka melakukan tindak pidana

(tersangka) atau telah dituduh melakukan tindak

pidana (tertuduh) dalam proses pemeriksaan perkara

pidana agar jangan sampai diperkosa hak asasinya

13Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 40.

b. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi para petugas

penegak hukum yang melakukan pemeriksaan perkara

sekaligus membatasi tindakannya dalam melaksanakan

pemeriksaan.14

Selain dua point diatas, Prof. Andi Hamzah juga

menyebutkan tujuan dari asas praduga tak bersalah yaitu

“Untuk mencari dan atau mendapatkan atau setidak-tidaknya

mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang

selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan

menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan

tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang

dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan

selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari

pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu

tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang

didakwa itu dapat dipersalahkan.15”

Asas praduga tak bersalah dan pengaturannya dalam Hukum

Acara Perdata secara yuridis tidak disebut dalam HIR/Rbg

sedangkan KUHAP mengatur mengenai asas praduga tak

bersalah. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah

lebih dikenal dalam perkara pidana. Namun, pada dasarnya

sebagai asas umum hukum acara, asas praduga tak bersalah14 S. Tanusubroto, SH, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, (Bandung: CV. ARMICO, 1989), hlm. 19-20.

15Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 18.

juga dikenal dalam perkara perdata, mengingat dasar

filosofis lahirnya asas praduga tidak bersalah, yaitu

persamaan di depan hukum dan realisasi hukum yang

diberikan hakim melalui putusannya dianggap sebagai

kebenaran.

Realisasi penerapan asas praduga tidak bersalah dalam

perkara perdata didasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1)

HIR/124 ayat (1) Rbg yang mengharuskan gugatan diajukan

kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, dikenal

dengan asas actor sequitor forum rei. Berdasarkan asas ini,

seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke

Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat karena

tergugat belum tentu bersalah atau gugatan si penggugat

belum tentu dikabulkan oleh pengadilan. Asas actor sequitor

forum rei yang terkandung dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/124

ayat (1) Rbg menginginkan agar si tergugat tetap

dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti

kebenaran gugatan penggugat dalam bentuk putusan yang

sudah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu, tergugat

tidak dapat dipaksa untuk berkorban demi kepentingan

pihak penggugat yang tidak tinggal sekota dengan si

tergugat. 16

16E. Nurhaini Butarbutar, Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata, 2011, hlm 476, http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/175 diakses pada tanggal 5 September 2015 pukul 20:50.

Penyimpangan atas asas tersebutdapat dilakukan apabila

tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang nyata atau

tidak dikenal, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri

tempat tinggal penggugat. Apabila gugatan mengenai benda

tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan

Negeri tempat benda itu berada sesuai dengan asas forum

rei sitae. Apabila ada perjanjian yang memuat pilihan

hukum, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri

yang daerah hukumnya meliputi tempat hukum yang dipilih.

Asas actor sequitor forum rei ini berkaitan dengan asas

persamaan di depan hukum yang terkandung dalam Pasal 4

ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa

pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak

membedakan orang. Berdasarkan asas persamaan ini, maka

semua manusia dipandang sama sehingga harus diperlakukan

sama.

Asas persamaan dalam hukum acara perdata dikenal dengan

asas audi et alteram partem. Asas persamaan dalam audi et alteram

partem memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab

gugatan dari penggugat baik dalam bentuk eksepsi, bahkan

dalam bentuk rekonvensi atau gugat balik. Penggugat juga

diberi kesempatan untuk menjawab jawaban tergugat dalam

bentuk replik dan sebagainya tergugat dapat menjawab

replik dengan mengajukan duplik. Menurut Prof. DR.

Sudikno Mertokusumo, S.H.17 asas audi et alteram partem

merupakan asas dimana Hakim tidak boleh menerima

keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila

pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan

untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu juga berarti

bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang

yang dihadiri kedua belah pihak. Dalam acara jawab-

menjawab ini hakim harus mendengar secara bersama-sama

peristiwa yang diajukan oleh kedua pihak.

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara

perdata, dapat juga direalisasikan berdasarkan asas actori

in cumbit probation dalam hal pembuktian. Dalam perkara

perdata, yang wajib membuktikan adalah para pihak, bukan

hakim. Hakim yang memerintahkan kepada para pihak untuk

mengajukan alat-alat bukti, atau hakimlah yang membebani

para pihak dengan pembuktian. Menurut Pasal 163 HIR/Pasal

283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, apabila salah satu

pihak mengemukakan peristiwa atau membantah peristiwa,

maka pihak tersebut harus membuktikan peristiwa atau

bantahannya dalam persidangan. Ketentuan dalam Pasal 163

HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, memberikan

kewenangan bagi hakim, untuk membagi beban pembuktian

antara penggugat atau tergugat yang harus membuktikan.

Asas inilah yang dikenal dengan asas actori in cumbit probation,

17 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm 14.

siapa yang mengajukan suatu gugatan maka dia wajib

membuktikan. Ini berarti bahwa dalam perkara perdata,

yang wajib membuktikan atau mengajukan alatbukti adalah

penggugat. Penggugat wajib membuktikan peristiwa atau

gugatan yang diajukannya. Dalam hal ini, tergugat

tetapdianggap tidak bersalah sehingga tidak dibebani

beban pembuktian kecuali apabila tergugat mengajukan

bantahan, maka ia wajib membuktikan bantahannya. Risiko

beban pembuktian adalah apabila salah satu pihak yang

dibebani dengan pembuktian tidak dapat membuktikan, maka

ia harus dikalahkan. Apabila penggugat tidak dapat

membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka ia harus

dikalahkan, sebaliknya apabila tergugat tidak dapat

membuktikan bantahannya, maka ia juga harus dikalahkan.

Lalu, di dalam peradilan Tata Usaha Negara juga

diberlakukan asas praduga tak bersalah seperti yang

dikenal dalam hukum acara pidana. Di mana seorang pejabat

Tata Usaha Negara tetap dianggap tidak bersalah di dalam

membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebelum ada

putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

yang menyatakan ia salah di dalam membuat suatu keputusan

Tata Usaha Negara atau dengan kata lain suatu Keputusan

tata Usaha Negara tetap dianggap sah (tidak melawan

hukum) sebelum adanya putusan hakim yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap yang menyatakan keputusan tersebut

tidak sah (melawan hukum). Sehingga digugatnya suatu

Keputusan Tata Usaha Negara, tidak akan menyebabkan

tertundanya pelaksanaan keputusan tersebut.18

Jadi, asas praduga tak bersalah ini dikenal dalam hukum

acara di Indonesia, baik dalam hukum acara pidana, hukum

acara perdata, maupun hukum acara peradilan tata usaha

negara. Di dalam hukum acara pidana yang sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau

disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah

memberikan harapan baru dalam bidang penegakan hukum di

Indonesia karena lebih mengatur perlindungan terhadap

keluhuran harkat dan martabat manusia Indonesia dibanding

dengan HIR yang mana belum memberikan jaminan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia

sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.19

Secara umum dikatakan bahwa fungsi dari suatu undang-

undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan

negara dalam bertindak terhadap warga negaranya.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana

melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan

penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum

tersebut.20 Sebab, dalam proses peradilan pidana,

tersangka dan terdakwa tentunya merupakan pihak yang

sangat rentan mengalami penyalahgunaan kewenangan yang

18 Notohamidjoyo, Masalah Keadilan, (Semarang: Tirta Amerta, 1971), hlm 8.19Amelda Yunita, Op.Cit., hlm 41.20Mardjono Reksodiputro, Op.cit., hlm 25.

dilakukan oleh penegak hukum. Maka dari itu, penegak

hukum harus benar-benar mampu melaksanakan kewenangannya

dengan benar sehingga kewenangan yang telah diberikan

oleh undang-undang tidak disalahgunakan.

2.3 Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum

Peradilan Tata Usaha

Negara

Dalam Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata

Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang

Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata

dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di

pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.21

Dalam hal ini, gugatan adalah permohonan yang berisi

tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan dan

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada

21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 (ayat) 4.

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat

oleh orang atau badan hukum perdata.22

Penerapan asas praduga tak bersalah tentunya juga berlaku

dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan, tidak jarang

terjadi bahwa dalam kasus-kasus tertentu, suatu

“penetapan tertulis” yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai akibat hukum yang

merugikan rakyat perorangan ataupun suatu badan hukum

perdata, sehingga timbullah Sengketa Tata Usaha Negara.

Melalui lembaga gugat, sengketa Tata Usaha Negara dapat

diselesaikan di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara.23

Dengan demikian, sebagai contoh penerapan asas praduga

tak bersalah dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha

Negara adalah ketika seseorang (X) yang memiliki rumah di

suatu daerah sejak tahun 2000, kemudian pada tahun 2015

dibangun sebuah Rumah Sakit yang jaraknya tidak berjauhan

dari rumah X mengeluarkan limbah rumah sakit yang tidak

dikelola secara bertanggung jawab sehingga menyebabkan

air di wilayah tersebut menjadi tercemar dan hal ini

mengganggu kesehatan dari X. Dalam kasus ini, X berhak

22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 (ayat) 5 & 6.

23 Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata UsahaNegara (Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).

untuk menggugat Badan yang telah mengeluarkan Surat Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap rumah sakit tersebut.

Namun, selama Badan tersebut belum masuk ke tahap

pemeriksaan pengadilan dan belum diputus bersalah dan

berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara, maka Badan tersebut tidak boleh dianggap

bersalah. Itulah salah satu contoh dari asas praduga tak

bersalah dalam peradilan Tata Usaha Negara.

Bab 3

Penutup

3.1 Kesimpulan

Asas praduga tak bersalah ini dikenal dalam hukum acara di

Indonesia (pidana, perdata, maupun peradilan tata usaha

Negara). Indonesia sebagai Negara hukum mengakui dan

memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang

bertumpu pada prinsip persamaan dan kebebasan. Sebagai

manifestasi dari hak yang sama itu adalah manusia harus

dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan. Asas praduga tak

bersalah tercantum di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

tentang HAM pasal 18 bahwa setiap orang yang ditangkap,

ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak

pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan

kesalahannya secara sah dalam suatu siding pengadilan.

Selain itu asas praduga tak bersalah juga tercantum didalam

Universal Declaration of Human Rights artikel 11 bahwa

“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu

pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan

kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang

terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang

diperlukannya untuk pembelaannya”.

Selain Hak Asasi Manusia, asas praduga tak bersalah juga tak

dapat dipisahkan dari penyelenggaran proses peradilan pidana

yaitu Due Process Model (Herbert L. Packer) atau Due Process

of Law (Friedman) dimana dalam hal ini terdapat suatu konsep

yaitu perlindungan hak individual (seseorang tidak boleh

dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila belum ada

putusan) dan pembatasan kekuasaan (penguasa tidak boleh

menuduh seseorang adalah pelaku tindak pidana, hanya putusan

yang berkekuatan hukum tetaplah yang dapat menentukan apakah

orang tersebut pelaku tindak pidana atau bukan). Jadi, asas

praduga tak bersalah merupakan suatu asas dimana

tersangka/terdakwa belum dianggap bersalah sampai adanya

suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa

tersangka atau terdakwa tersebut bersalah.

Daftar Referensi

Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha

Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman

Buku

Azhary, M. Tahir, Negara Hukum. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Gauatama, Sudargo, Pengertian tentang Negara Hukum, Bandung:

Alumni, 1983.

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,

Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:

Sinar Grafika, 2008.

Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:

Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara (Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha

Negara), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:

Liberty Yogyakarta, 2009.

Mien, Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak

Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada

Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Alumni, 2003.

Notohamidjoyo, Masalah Keadilan, Semarang: Tirta Amerta, 1971.

Prodjohamidjojo, Martiman, Komentar Atas KUHAP Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Reksodiputro, Mardjono, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan

Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian

Hukum Universitas Indonesia, 1995.

Sulistyo, Hermawan et.al., Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan

Civil Society, Jakarta: Pensil 324, 2009.

Sabuan, Ansorie et.al., Hukum Acara Pidana, edisi I, Bandung :

Angkasa, 1990.

Senoadji, Oemar, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga,

1980.

Tanusubroto, S., Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Bandung:

Armico, 1989.

Makalah / Karya Ilmiah

Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta:

Laboratorium Pusat Data Fakultas Hukum Universitas UAJY,

2007.

Yunita, Amelda, “Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam

Proses Peradilan Pekara Tindak Pidana Terorisme”. Tesis,

Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

2011.

Media Massa / Internet

Butarbutar, E. Nurhaini, Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan

dan Pengaturannya dalam

Hukum Acara Perdata, http:/ / dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id /

index.php / JDH / article / view / 175, tanggal 3 September 2011.