Makalah GEOPOLITIK INDONESIABAB IPENDAHULUANA. Latar
BelakangPenyebab kami mengambil judul GEOPOLITIK INDONESIA karena
kami ingin mengetahui bagaimana sistem politik atau peraturan yang
ada di Indonesia.Dalam hal ini bukan hanya beruhubungan dengan
pemerinth tetapi juga dengan manusia dengan negara lain,hubungan
manusia lingkungan alam,kehidupan manusia didunia mempunyai
kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan
(khalifatullah).Selain itu kami juga ingin mengetahui bagaimanakah
perkembangan Wilayah Indonesia sejak jaman proklamasi hingga
sekarang.
B. Rumusan Masalah1) Apakah pengertian dari Geopolitik itu ?2)
Apakah perbedaan antara Wawasan Nasional dengan Wawasan Nusantara
?3) Apakah tujuan di keluarkannya Deklarsi Juanda.Sebutkan !
C. TujuanUntuk mengetahui apakah arti dari Geopolitik yang ada
di Indonesia serta perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar
Hukumnya,selama masa Orde Lama hingga sekarang pada masa
Reformasi.
BAB IIPEMBAHASAN G E O P O L I T I K I N D O N E S I A A.
Pengertian GeopolitikGeopolitik diartikan sebagai sistem politik
atau peraturn-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi
nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik
(kepentingan yang titik beratnya terletek pada pertimbangan
geografik, wilayah atau toritorial dalam arti luas) suatu negara,
yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau
tidak langsung kapada sistem politik suatu negara. Sebaliknya
politik negara itu secara langsung akan berdampak langsung kepada
geografi negara bersangkutan.Dalam hubungan dengan kehidupan
manusia dalam suatu negara dalam hubungannya dengan lingkungan
alam, kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba
Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil Tuhan
(Khalifatullah).Kedudukan manusia tersebut mencakup tiga segi
hubungan, yaitu : hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan
antar manusia, dan hubungan antara manusia dengan makhluk
lainnya.Manusia dalam melaksanakan tugas dan kegiatan hidupnya
bergerak dalam dua bidang, universal filosofis dan sosial
politis.Bidang universal filosofis bersifat transenden dan
idealistik.Sedangkan bidang sosial politis bersifat imanen dan
realitis yang bersifat lebih nyata dan dapat dirasakan.Di Indonesia
yang termasuk dalam bidang sosial politik adalah produk politik
yang berupa UUD 1945 dan aturan perundangan lainnya yang mengatur
proses pembangunan nasional.Sebagai negara kepulauan dan berineka
Indonesia mempunyai kekuatan dan kelemahan.Kekuatannya terletak
pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumberdaya
alam.Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan
keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa
dan satu tanah air,sebagaimana telah diperjuangkan oleh parapendiri
negara ini.Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan
melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan berlanjut pada proklamsi
Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.Dalam pelaksaannya Indonesia
tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interaksi dengan lingkungan
sekitarnya, baik lingkungan, regional maupun internasional.Dalam
hal ini Indonesia harus memiliki pedoman.Salah satu pedoman
Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah
nusantara, sehingga disebut Wawasan Nusantara. Oleh karena itu
wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia.
B. Pengertian Wawasan NusantaraSetiap bangsa mempunyai Wawasan
Nasional ( National outlook )yang merupakan visi bangsa yang
bersngkutan menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu
negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan nasional
yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan
bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu.Adapun wawasan
nasional bangsa Indonesia dikenal dengan Wawasan Nusantara.Istilah
wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan,
atau penglihatan inderawi.Akar kata ini membentuk kata mawas yang
berarti memandang, meninjau, atau melihat.Sedangkan wawasan berarti
cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat.Sedangkan istilah
Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau, dan antara
yang berarti diapit di antara dua hal.Istilah Nusantara dipakai
untuk kesatuan wilayah dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang
terletak di antara samudra Pasifik dan samudra Indonesia serta di
antara benua Asia dan benua Australia.Secara umum wawasan nasional
berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya
yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai
dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan
atau cita-cita nasionalnya.Sedangkan Wawasan Nusantara mempunyai
arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi
wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai
tujuan dan cita-cita nasionalnya.Dengan demikian Wawasan Nusantara
berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan
kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan
kemerdekaannya.C. Faktor faktor yang Mempengaruhi Wawasan
Nusantara1. Wilayah ( Geografi )a) Asas Kepulauan ( Archipelagic
Principle )Kata archipelago dan archipelagic berasal dari kata
Italia archipelagos.Akar katanya adalah archi berarti terpenting,
terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi,
archipelagic dapat diartikan sebagai lautan terpenting.Istilah
archipelago antara lain terdapat dalam naskah resmi perjanjian
antara Republik Venezza dan Michael Palaleogus pada pada tahun
1268.b) Kepulauan IndonesiaBagian wilayah Indische Archipel yang
dikuasai Belanda dinamakan Nederlandsch Oost Indishe
Archipelago.Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi
wilayah negara Republik Indonesia.Bangsa Indonesia sangat mencintai
nama Indonesia meskipun bukan dari bahasanya sendiri, tetapi
ciptaan orang berat. Nama Indonesia mengandung arti yang tepat,
yaitu kepulauan India.Dalam bahasa Yunani Indo berarti India dan
nesosberarti pulau.Indonesia mengandung makna spiritual, yang di
dalamnya terasa ada jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, negara
kesatuan, kemerdekaan dan kebesaran.Sebutan Indonesia merupakan
ciptaan ilmuan J.R. Logan dalam Journal of the Indian Archipelago
and East Asia (1850).Sir W.E.Maxwell, seorang ahli hukum, juga
memakai dalam kegemarannya mempelajari rumpun Melayu.Melalui
perhimpunan Indonesiayang sering menggunkan kata Indonesia di
Belanda hingga akhirnya melalui peringatan Sumpah Pemuda tahun 1928
nama Indonesia telah digunakan setelah sebelumnya Nederlandsch Oost
Indie.Kemudian sejak proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945,
Indonesia menjadi nama resmi negara dan bangsa Indonesia sampai
sekarang.c) Konsepsi tentang Wilayah LautanDalam perkembangan hukum
laut internasional dikenal beberapa mengenai pemilikan dan
penggunaan wilayah laut sebagai berikut :1. Res Nullius, menyatakan
bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.2. Res Cimmunis,
menyatakan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia karena itu
tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara.3. Mare Liberum,
menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.4.
Mare Clausum ( The Right and Dominion Of the Sea), menyatakan bahwa
laut sepanjang laut saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara
sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira- kira 3
mil).5. Archipelagic State Pinciples (asas Negara Kepulauan) yang
menjadikan dasar dalam Konvensi PBB tentang hukum laut.Sesuai
dengan Hukum Laut Internasional, secara garis besar Indnesia
sebagai negara kepulauan memiliki Laut Toritorial, Perairan
Pedalaman, Zone Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.
Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :1. Negara Kepulauan
adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih
kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.2. Laut Toritorial
adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut
di ukur dari laut pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air
surut terendah sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta
laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik
luar dari dua pulau dengan batas-batas tertentu sesuai konvensi
ini.3. Perairan Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau
sebelah Dalam dari garis pangkal.4. Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE)
tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal.5. Landas
Kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di-
bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya spanjang
merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya.d) Karakteristik
Wilayah NusantaraNusantara berarti Kepulauan Indonesia yang
terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan diantara
samudra Pasifik dan samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508
pulau besar maupu kecil.Jumlah pulau yang sudah memiliki nama
adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas
astronomi sebagai berikut :Utara : 6 08 LUSelatan : 11 15 LSBarat :
94 45 BTTimur : 141 05BTJarak utara selatan sekitar 1.888
Kilometer, sedangakan jarak barat timur sekitar 5.110
Kilometer.Bila diproyesikan pada peta benua Eropa, maka jarak barat
timur tersebut sama dengan jark antara London (Inggris) dan Ankara
(Turki).Bila diproyeksikan pada peta Amerika Serikat, maka jarak
tersebut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur
Amerika Serikat.Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5. 193.250
km2,yang terdiri dari daratan seluas 2. 027. 087 km2dan perairan
127 3. 166. 163 km2. Luas wilayah daratan Indonesia jika
dibandingkan dengan negara negara Asia Tenggara merupakan yang
terluas.2. Geopolitik dan Geostrategia. Geopolitik1). Asal Istilah
GeopolitikIstilah Geopolitik semula diartikan oleh Frederich Ratzel
(1844 1904) sebagai ilmu bumi politik ( Political Geography).
Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh serjana ilmu
politik Swedia, Rudolf 1864 1922) dan Karl aushofer ( 1869 1964)
dan Jerman menjadi Geographical Politic dan disingkat Geopolitik.
Perbedaan dari istilah di atas terletak pada titik perhatian dan
tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah politk. Ilmu bumi
politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dan
aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik
dari aspek geografi.Geopolitik memeparkan dasar pertimbangan dalam
menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan
tujuan tertentu.2). Pandangan Ratzel dan KjellenFrederich Ratzel
pada akhir abad ke 19 mengembangkan kajian geografi politik dengan
dasar pandangan bahwa negara adalah mirip organisme (makhluk
hidup).Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat
politik (bangsa).Bangsa dan negara terikat oleh hukum alam.Rudolf
Kjellen berpendapat bahwa negara adalah organisme yang harus
memiliki intelektual.Negara merupakan sistem politik yang mencakup
geopolitk, ekonomi politik, kratopolitik, dan
sosiopolitik.Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama.Mereka
memandang pertumbuhan negara mirip denganpertumbuhan organisme
(makhluk hidup).3). Pandangan HaushoferPemikiran Haushofer
disamping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran
rasialisme, yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras yang paling
unggul yang harus dapat menguasai dunia.Pokok pokok Pemikiran
Haushofer adalah sebagai berikut :a) Suatu bangsa dalam
mempertahankan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.b) Kekuasaan
Imperium Daratan yang kompak akandapat mengejar kekuasaan Imperium
maritim untuk menguasai pengawasan dilautan.c) Beberapa negara
besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika dan
Asia Barat (yakni Jerman dan Italia).Sementara Jepang akan
menguasai Asia Timur.d) Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan.
Ruang hidup bangsa dengan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial
mengharuskan pembagian baru kekayaan alam dunia.4). Geopolitik
Bangsa IndonesiaPandangan geopolitik bangsa Indonesia yang
didasarkan pada nilai - nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur
dengan jelas dan tegas ter- tuang di dalam pembukaan UUD
1945.Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih
cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk
penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai peri kemanusiaan dan
peri keadilan.Dalam hubungan Internasonal, bangsa Indonesia
berpijak pada paham kebangsaan (nasionalisme) yang membentuk suatu
wawasan kebangsaan dan menolak pandangan Chauvisme.b.
GeostrategiStrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya
bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai
dengan keinginan politik.Strategi juga dapat merupakan ilmu, yang
langkah langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada.
Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa
Indonesia adalah kennyataan posisi silang Indonesia dari berbagai
aspek, di samping aspek geografi juga aspek aspek demografi,
ideologi, politik, ekonomi,sosial budaya dan Hankam.Strategi
biasanya menjangkau masa depan, sehingga pada umumnya strategi
disusun secara bertahap dengan memperhitungkan faktor faktor yang
mempengaruhinya.Dengan demikian geostrategi adalah perumusan
strategi nasional dengan memperhatikan kondisi dan konstelasi
geografi sebagai fektor utamanya.Disamping itu dalam merumuskan
strategi perlu pula memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk
, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional.3.
Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnyaa). Sejak 17 8
1945 sampai dengan 13 12 1957Wilayah nagara Republik Indonesia
ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan
ketentuan dalam Trritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie
tahun 1939 tentang batas wilayah laut toritorial Indonesia.b). Dari
Deklarasi Juanda (13 12 1957) sampai dengan 17 2 1969Pada tanggal
13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi Juanda yang dinyatakan
sebagai pengganti Ordonasi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut
:1. Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang utuh dan bulat.2. Penentuan batas batas wilayah Negara
Indonesai di sesuaikan dengan asas negara kepulauan (Archipelagic
State Principles).3. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang
lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.Deklarsi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang undang
No. 4/Prp/1960 tanggal 18 Februari 1960. Tentang perairan
Indonesia.Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan
cara perhitungannya.Untuk mengatur lalu lintas perairan maka
dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962 tentang lalu
lintas damai di perairan pedalaman Indonesia (intrnal water) yang
meliputi :a. semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan
Indonesia,b) semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas
dan,c) semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi
perairan Indonesia.Pengaturan demikian ini sesuai dengan salah satu
tujuan Deklarasi Juanda tersebut di atas dalam rangka menjaga
kesalamatan dan keamanan RI.c). Dari 17 2 1969 ( Deklarasi Landas
Kontinen ) sampai sekarangDeklarasi tentang landas kontinen negara
RI merupakan konsep poliltik yang berdasarkan konsep wilayah.
Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengeshkan Wawasan
Nusantara.Disamping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan
pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam
dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara
RI.d). Zona Ekonomi Ekslusif ( ZEE )Pengumuman Pemerintah negara
tentang Zona Ekonomi Ekslusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE
adalah selebar 200 yang dihitung dari garis dasar laut wilayah
Indonesia.Alasan alasan Pemerintah mengumumkan ZEE adalah :1.
Persediaan ikan yang semakin terbatas.2. Kebutuhan untuk
pembangunan nasional Indonesia.3. ZEE mempunyai kekuatan hukum
internasional.D. Unsur unsur Dasar Wawasan Nusantara1.wadahWawasan
Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen :a). Wujud
wilayahBatas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan
yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling
dihubungkan oleh dalamnya perairan, baik laut maupun sealat serta
dirgantara di atasnya yang merupakan satu kesatuan ruang
wilayah.b). Tata Inti OrganisasiBagi Indonesia, tata inti
organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk
dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan
dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berbentuk Republik.Kedaulatan berada di tangan rakyat yang
dilaksanakan menurut Undang undang.Sistem pemerintahan menganut
sistem pemerintahan presidensial.Presiden memegang kekuasaan
permerintah berdasarkan UUD 1945.Indonesia adalah negara hukum
(Rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kekuatan kuat, yang tidak dapat
dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR merangkap sebagai anggota
MPR.c). Tata Kelengkapan OrganisasiWujud tata kelengkapan
organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang
harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup pertai politik,
golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh
aparatur negara.2. Isi Wawasan NusantaraIsi Wawasan Nusantara
tercermin dalam perpektif kehidupan manusia Indonesia dalam
eksistensinya yang meliputi cita cita bangsa dan asas manunggal
yang terpadu:a). Cita cita bangsa Indonesia tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945. b ). Asas keterpaduan semua aspek kehidupan
nasional berciri menunggal, utuh menyeluruh.
3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan
Lahiriaha. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang
membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin.b. Tata
laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti
kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan
perbuatan.E. Implementasi Wawasan Nusantara 1). Wawasan Nusantara
sebagai Pancaran Falsafah PancasilaFalsafah Pancasila diyakini
sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan
aspirasinya.Konsep Wawasan Nusanatara berpangkal pada dasar
Ketuhanan Yang Maha Esa, sabagai sila pertama yang kemudian
melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yan dijabarkan pada sila
sila beriktnya.2). Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasionala.
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politikb.
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomic.
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial
Budayad. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
PertahananKeamanan.3). Penerapan Wawasan Nusantaraa. Salah satu
manfaat paling nyata dari Penerapan Wawasan Nusantara, khususnya di
bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum
internasional, sehingga terjaminlah integrasi wilayah toritorial
Indonesia.b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut
enghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan
bangsa Indonesia.c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat
diterima oleh dunia Internasional termasuk negara negara tetangga:
Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, dan
Papua Nugini yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai karena
negara Indonesia memberikan akomodasi kepada kepentingan negara
tetengga antara lain di bidang perikanan yang mengakui hak nelayan
tradisional (traditional fishing right) dan hak lintas dari
Malaysia Barat ke Malaysia Timur atau sebaliknya.d. Penerapan
Wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang
tampak pada berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana
komunikasi dan transportasi.e. Penerapan di bidang sosial budaya
terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang
Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib
sepenanggungan dengan asas Pancasila.f. Penerapan Wawasan Nusantara
di bidang Pertahanan Keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan
kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Pertahanan Keamanan
Rakyat Semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan
negara.
4). Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan NasionalWawasan
Nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan ransangan untuk
mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional.
Wawasan Nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang
merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan
nasional.Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus
diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat
berjalan dan sukses.Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Wawasan
Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang
saling mendukung sebagai pedoman begi penyelenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang
seterusnya.
BAB IIIPENUTUPA. Kesimpulan Geopolitik merupakan sebagai sistem
politik atau peraturan peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan
strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik.
Manusia sebagai wakil Tuhan (Khalifatullah) di bumi yang menerim
amanat-Nya untuk mengelolah kekayaan alam. Nama Indonesia bukanlah
merupakan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang Barat yang
bernama J.R. Logan, seorang ahli hukum juga memakainya dalam
kegemarannya mempeljari rumpun Melayu. Dalam bahasa Yunani, indo
berarti India dan nesos berarti pulau. Kekuatan negara Indonesia
terletak pada : posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya
sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletek pada wujud
kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam
satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan
oleh par pendiri negara ini. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia
yang didasarkan pada nilai nilai Ketuhanan dan Kemanusian yang
luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.
B angsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih
cinta kemerdekaan.B. SaranSebagai wakil Tuhan ( Khalifatullah) di
bumi manusia wajib mengelola, menjaga dan memanfaatkan sebaik
mungkin apa yang ada di dalamnya. Parbedaan yang terjadi di antara
kita janganlah menjadi penghalan untuk kita saling bersatu.
DAFTAR PUSTAKA
Prof. DR. H. Kaelan, M.S. dan Drs. H. Ahmad Zubaidi, M. Si.
2007. Pendidikan Kewarganegaraan utuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta
: Penerbit Paradigma Yogyakarta.
1
makalah geopolitik, mailizaputriPosted onMei 10,
2012MAKALAHKEWARGANEGARAANTentangGEOPOLITIKKelompok 11 Roni
Fahrurozi : 11060268Mailiza Putri : 11060278Melisa : 11060280Dosen
Pembimbing:Budi Juliardi, SHJURUSAN BIMBINGAN dan KONSELINGSEKOLAH
TINGGI KEGURUAN dan ILMU PENDIDIKAN(STKIP) PGRI SUMATERA
BARATPADANG2011 M / 1432 HKATA PENGANTARSegala puji dan rasa syukur
kami sampaikan dan hanya milik Allah SWT. Karena dengan rahmat dan
karunia-NYA lah kami bisa menyelesaikan tugas makalah ini, serta
shalawat dan salam kami minta kepada Allah SWT semoga di hadiahkan
kepada nabi junjungan kita Muhammad SAW yang menjadi suritauladan
bagi kita semua. Semoga dengan selalu bersalawat kepadanya kita
nanti mendapat syafaatnya di padang masyar kelak amin-amin
YaRabbalalamin.Selanjutnya kami pemakalah mengucapkan terimakasih
kepada dosen pembimbing yang telah memberikan pemahaman dan
tuntutan kapada kami sebagai pamakalah serta waktu yang telah di
tentukan untuk menyelesaikan tugas dari makalah kami ini.
Mudah-mudahan makalah ini bermanfaat bagi kami yang merangkainya
dan bagi kita semuanya dalam melakukan perkuliahan kita ini.Akhir
kata, kami menyadari masih banyak terjadi kesalahan dalam
penyusunan dan perangkaian makalah ini, maka dari pada itu, kami
mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dan inovatif demi
meraih yang lebih baik dari apa yang kami sajikan ini dan perbaikan
untuk masa yang akan mendatang.BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
MasalahNegara bagaikan suatu organisme. Ia tidak bisa hidup
sendiri. Keberlangsungan hidupnya ikut dipengaruhi juga oleh
negara-negara lain, terutama negara-negara tetangganya atau negara
yang berada dalam satu kawasan dengannya. Untuk itulah diperlukan
satu sistem perpolitikan yang mengatur hubungan antar negara-negara
yang letaknya berdekatan di atas permukaan planet Bumi ini. Sistem
politik tersebut dinamakan Geopolitik, yang mutlak dimiliki dan
diterapkan oleh setiap negara dalam melakukan interaksi dengan
sesama negara di sekitarnya.Tak terkecuali Indonesia. Indonesia pun
harus memiliki sistem geopolitik yang cocok diterapkan dengan
kondisi kepulauannya yang unik dan letak geografis negara Indonesia
di atas permukaan planet Bumi ini.Geopolitik Indonesia tiada lain
adalah Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara tidak mengandung
unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan Cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide
nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan
aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat
serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam
mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara juga sering dimaknai
sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara
bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia
sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan
aspek-aspek Astagatra1.2 Rumusan Masalah1. Apa pengertian
geopolitik itu sendiri ?2. Bagaimana pandangan para pemikir politik
mengenai geopolitik ?3.Bagaimana perkembangan geopolitik ?4.
Bagaimana konsep wilayah sebagai ruang hidup ?1.3 Tujuan dan
Manfaat Penulisan1. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud
dengan geopolitik itu sendiri?2. Untuk pandangan para pemikir
politik mengenai geopolitik ?3. Kiranya tulisan ini dapat menjadi
bahan pengembangan pengetahuan kita tentang geopolitik .BAB
IIPEMBAHASANGEOPOLITIK2.1 Konsep dan Unsur GeopolitikGeopolitik
berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Maka, Membicarakan
pengertian geopolitik, tidak terlepas dari pembahasan mengenai
masalah geografi dan politik. Geo artinya Bumi/Planet Bumi. Menurut
Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem
dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian
geografi bersangkut-paut dengan interrelasi antara manusia dengan
lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan
dengan kekuasaan atau pemerintahan.Dalam studi Hubungan
Internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat
masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau
geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi
bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah,
dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai
benua-kawasan, juga provinsi atau lokal.Dari beberapa pengertian di
atas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi.
Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah
geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan
politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan
politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta
sumber daya alam wilayah tersebut.Geopolitik mempunyai 4 unsur
pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan
timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur
kebijaksanaan.Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang
sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan
dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang
paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan
yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain,
negara-negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki
pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu
negara.Peranan-Peranan Geopolitik.1. Berusaha menghubungkan
kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia.2. Menghubungkan
kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam.3.
Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri.4.
Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan.5.
Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara
berdasarkan teori negara sebagai organisme, dan teori-teori
geopolitik lainnya.6. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang
dijalankan oleh suatu negara.Unsur utama Geopolitik1. Konsepsi
ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang
merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut
pula teori kombinasi ruang dan kekuatan.2. Konsepsi frontier (batas
imajiner dari dua negara).3. Konsepsi politik kekuatan yag terkait
dengan kepentingan nasional.4. Konsepsi keamanan negara dan bangsa
sama dengan konsep ketahanan nasio.2.2 Pandangan Para Pemikir
PolitikSemula geopolitik adalah ilmu bumi politik yang membahas
masalah politik dalam suatu negara, namun berkembang menjadi ajaran
yang melegitimasikan Hukum Ekspansi suatu negara. Hal ini tidak
terlepas dari para penulis :1. Friedrich Ratzel (1844-1904)Teori
Ruang : bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan ruang hidup
yang makin meluas, karena kebutuhan sumber daya yang tinggi dan
akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif.1. Rudolf Kjellen
(1864 1922)Teori Kekuatan : behwa negara adalah satuan politik yang
menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki
intelektualitas. Dengan kekuatan yang dimiliki ia mampu
mengeksploitasi negara primitif agar negaranya dapat
ber-swasembada. (Darwinisme Sosial).1. Karl Haushover (1869
1946)Teori Pan Regional, empat kawasan benua : untuk menjadi jaya,
bangsa harus mampu menguasai benua- benua di dunia yang dibagi atas
empat kawasan benua dan masing- masing dimpimpin satu bangsa (Pan
Amerika, Asia Timur, Rusia India, Eropa Afrika).1. Sir Halford
Mackinder (1861-1947)Teori Daerah Jantung (wawasan benua) : bila
ingin menguasai dunia, suatu bangsa harus menguasai daerah jantung
dan untuk itu diperlukan kekuatan darat yang memadai. Daerah
jantung terdiri dari : Rusia, Siberia, Sebagian Mongolia, Daerah
bulan sabit dalam (eropa barat, eropa selatan, timur tengah, asia
selatan, asia timur) dan Bulan sabit luar (afrika, australia,
amerika, benua baru)1. Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred T.
Mahan (1840-1914)Teori Kekuatan Maritim: Siapa yang menguasai laut
akan menguasai perdagangan/kekayaan dunia dan akhirnya akan
menguasai dunia. Oleh karena itu ia harus memiliki armada laut yang
kuat. Laut untuk kehidupan dan sumber daya banyak di laut, oleh
karena itu harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya.1.
Giulio Douhet (1869-1930) dan William Mitchel (1989-1936)Bahwa
kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta
kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara.1. Nicholas J.
Spijkman (1893-1943)Teori Daerah Batas : penguasaan daerah jantung
harus ada akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai sepanjang
Eurasia.2.3 Perkembangan Geopolitik Pra, Masa, dan Pasca Perang
Dunia IIPada saat Perang Dingin, atau dinamakan dengancold war
geopolitics.Era ini ditandai dengan kontes penyebaran pengaruh dan
kontrol terhadap negara-negara lain serta sumber daya strategis
antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Kontes antar keduanya yang
lebih dikenal dengan kontes ideologi ini menyebabkan sistem dunia
menjadi bipolar. Geopolitik pada masa ini digunakan untuk
menjelaskan fenomena sistem dunia yang bipolar tersebut dan
bagaimana kedua negara besar tersebut menyebarkan pengaruhnya satu
sama lain. Runtuhnya tembok Berlin dan jatuhnya Uni Sovyet menandai
berakhirnya kontes ideologi antar kedua negara tersebut. Hal
tersebut menyisakan Amerika Serikat menjadi pemenang tunggal dalam
kontes tersebut. Tak salah kemudian jika Fukuyama menyatakan
berkhirnya Perang Dingin merupakanThe End of Historyyaitu era
ketika kontes ideologi liberalisme dan komunisme berakhir dan
menyisakan liberalisme sebagai ideologi yang lebih baik.Berakhirnya
Perang Dingin tak hanya menyisakan liberalisme sebagai ideologi
tunggal, namun juga mengubah tatanan dunia yang semua bipolar
menjadi multipolar. Hal ini dibuktikan dengan munculnya
kekuatan-kekuatan baru seperti Jepang, Cina, dan Uni Eropa yang
nantinya diprediksi akan mampu mengimbangi kekuatan Amerika
Serikat. Tidak hanya itu, pada tahun 1990an saat Perang Dingin
berakhir terjadi Perang Teluk yang melibatkan Irak dan koalisi
internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pasca Perang
Teluk ini menurut Presiden Amerika Serikat George W. Bush disebut
sebagai eranew world order.Eranew world orderini yang juga
merupakan era berakhirnya abad ke-20 tak lagi diwarnai
konflik-konflik perebutan wilayah atau pengaruh
antarsuperpowers.Selain karena eranew world orderini hanya
menyisakan Amerika Serikat sebagaithe only superpowers,menurut
Samuel P. Huntington dalam thesisnya yang terkenal yaituThe Clash
of Civilizations,konflik-konflik masa depan tidak lagi merupakan
konflik ideologi atau konflik ekonomi melainkan konflik antar
peradaban. Lebih lanjut Huntington menyatakan bahwaNation states
will remain the most powerful actors in world affairs, but the
principal conflicts of global politics will occur between nations
and groups of different civilizationGeopolitik terkadang dipahami
sebagai suatu ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kondisi
geografis suatu negara dan perumusan kebijakan luar negerinya,
berdasarkan definisi ini dapat dikatakan bahwa kajian geopolitik
sudah lagi tak relevan mengingat sekarang ini banyak bermunculan
aktor-aktor non-negara ataunon-state actordan juga isu-isu yang
berkembang tak lagi menyangkuthigh-politicssaja melainkan
jugalow-politics.Tetapi kalau geopolitik dipahami sebagai suatu
ilmu yang berhubungan dengan pandangan komprehensif mengenai peta
politik dunia, dapat dikatakan bahwa kajian geopolitik masih
relevan. Kalau dalam era abad ke-19 geopolitik cenderung dipahami
sebagaiimperial knowledgehal itu dikarenakan adanya kesadaran bahwa
dunia yang ditempati oleh negara-negara pada waktu itu
merupakanclosed political spaceseperti yang dinyatakan oleh
MacKinder. Kemudian di era Perang Dingin geopolitik digunakan untuk
menjelaskan kontes ideologi antara duasuperpowers(Amerika Serikat
dan Uni Sovyet) karena pada waktu itu Perang Dingin diwarnai oleh
perebutan pengaruh antar keduanya, sehingga dibutuhkan semacam
geostrategi untuk dapat memenangkan kontes tersebut. Dan di eranew
world orderketika negara tak lagi menjadi aktor utama dalam
hubungan internasional karena banyak bermunculannyanon-state
actorsseperti MNC,NGO, dll dan isu-isu yang dibahas juga mulai
bergeser dari isu-isuhigh-politicskelow-politicsmenyebabkan fokus
kajian geopolitik ini senantiasa berubah. Seperti yang dinyatakan
Tuathail bahwa Geopolitics is best understood in its historical and
discursive context of use.Yang perlu ditekankan di sini adalah
geopolitik menyangkut tentang bagaimana konteks keruangan
(spatial)mempengaruhi perilaku negara-negara di dunia untuk
bertarung dalam politik internasional.2.4 Konsep Wilayah Sebagai
Ruang HidupWilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan
kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif
dan atau aspek fungsional (Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2000
tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
Presiden Republik Indonesia).Sedangkan definisi lain mengatakan
bahwa wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi
teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali
sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam,
misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa
kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang
menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara
bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas
nasional.Adapun ruang mengandung pengertian sebagai wadah yang
meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan
melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang
itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas
manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan
ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini
mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi.Ruang merupakan
sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini ruang harus
dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan
berkelanjutan.Indonesia yang terletak di benua Asia bagian Tenggara
(Asia Tenggara) pada koordinat 6LU 1108LS dan dari 95BB 14145BT,
melintang di antara benua Asia dan Australia/Oseania serta antara
Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (terbentang sepanjang 3.977
mil). Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua
samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara).
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah
pulau sebanyak 18.110 buah pulau besar dan kecil, 6000 pulau di
antaranya tidak berpenghuni, menyebar di sekitar khatulistiwa, yang
memberikan cuaca tropis.Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km
dan luas perairannya 3.257.483 km. Pulau terpadat penduduknya
adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia hidup.
Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas
132.107 km, Sumatra dengan luas 473.606 km, Kalimantan dengan luas
539.460 km, Sulawesi dengan luas 189.216 km, dan Papua dengan luas
421.981 km. Batas wilayah Indonesia searah penjuru mata angin,
yaitu:Utara: Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut China
SelatanSelatan: Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera
HindiaBarat: Samudera HindiaTimur: Negara Papua Nugini, Timor
Leste, dan Samudera PasifikLokasi Indonesia juga terletak di
lempeng tektonik, yang berarti Indonesia rawan terkena gempa bumi
dan dapat menimbulkan tsunami. Indonesia juga banyak memiliki
gunung berapi, salah satu yang sangat terkenal adalah gunung
Krakatau, terletak di selat Sunda antara pulau Sumatra dan
Jawa.Beberapa contoh kasus perbatasan yang berakhir pada lepasnya
sebagian wilayah NKRI. Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah
Republik Indonesia setelah dibawa ke Mahkamah Internasional akan
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perselisihan antara
Indonesia dan Malaysia mengenai sengketa pulau Ambalat, yang
menyebabkan ketegangan diplomatik, militer serta sosial masyarakat
dalam bentuk demonstrasi, dan lainnya menjadi kasus berikutnya.
Selanjutnya kasus Aceh dan Papua yang saat ini belum selesai secara
tuntas. Bisa jadi kasus-kasus serupa akan terus terjadi, jika
pemerintah tidak mengantisipasi sejak dini.BAB
IIIPENUTUPKesimpulanGeopolitik : Mempelajari keterkaitan antara
kondisi geografis suatu negara dan perumusan kebijakan luar
negerinya. Mempelajari bagaimana kondisi geografis suatu wilayah
dapat mempengaruhi keputusan politik, dan sebaliknyaPada saat
Perang Dingin, dinamakan dengancold war geopolitics.Era ini
ditandai dengan penyebaran pengaruh dan kontrol terhadap
negara-negara lain antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet.
Berakhirnya Perang Dingin mengubah tatanan dunia yang semula
bipolar menjadi multipolar. Geopolitik Pasca Perang Dingin,Tidak
lagi terpusat pada negara dan wilayah, namun dengan munculnya isu
seperti HAM, lingkungan, minyak, dsb dijadikan instrumen untuk
menguasaispace.Prospek Kajian Geopolitik di Masa DepanGeopolitik
pada masa depan lebih menekankan pada penguasaan teknologi dan
informasi,ekonomi, dan bahkan budaya. Munculnya kekuatan-kekuatan
baru seperti Jepang, Cina, dan Uni Eropa yang nantinya diprediksi
akan mampu mengimbangi kekuatan Amerika Serikat.DAFTAR
PUSTAKAfrenndw.files.wordpress.com/2011/03/geopolitik-kelompok-41.ppth4riyono.multiply.com//Kajian_Geopolitik_dan_GeostrategFilipina
GEOPOLITIK INDONESIA
Dilengkapi dengan Studi Kasus Ambalat
BAB I
PENDAHULUANA. Latar Belakang
Dalam hubungan dengan kehidupan manusia dalam suatu Negara dalam
hubungannya dengan lingkungan alam, kehidupan manusia di dunia
mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai
wakil Tuhan (khlifatullah) di bumi yang menerima amanatnya untuk
mengelola kekayaan alam. Sebagai hamba Tuhan mempunyai kewajiban
untuk beribadah dan menyembah Tuhan sang pencipta dengan penuh
ketulusan. Adapun sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia dalam
hidupnya berkewajiban memelihara dan dan memanfaatkan segenap
karunia kekayaan alam dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan
hidupnya. Kedudukan manusia tersebut mencakup tiga segi hubungan,
yaitu: Hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antar
manusia, dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Bangsa
Indonesia sebagai umat manusia religious dengan sendirinya harus
dapat berperan sesuai dengan kedudukan tersebut.
Sebagai Negara kepulauan dengan masyarakatnya yang beraneka
ragam, Negara Indonesia memiliki unsure-unsur kekuatan dan
sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan
geografi yang strategi dan kaya akan sumber daya alam. Sementara
kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman
masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah
air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara.
Dalam pelaksanannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh
interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik
lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa
Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar
tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional
untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman
bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud
wilayah nusantara. Sehingga kelompok kami menjadikan kasus Ambalat
yang menjadi Studi kasus dalam tugas kelompok ini.
B. Rumusan masalah
Dari latar belakang yang telah ada, penulis merumuskan beberapa
permasalahan diantaranya :
1. Apa yang dimaksud dengan geopolitik Indonesia dan wawasan
Nusantara?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi wawasan nusantara?
3. Apakah Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara
4. Bagaimana hubungan wawasan nusantara dan ketahan
Nasional?
5. Apa yang menjadi salah satu studi kasus terkait tema, dimana
hal itu merupakan informasi terkini pada bangsa Indonesia?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan pembuatan makalah ini adalah:
1. Untuk memenuhi tugas kelompok Pendidikan Kewarganegaraan
2. Untuk dijadikan bahan dalam kegiatan diskusi
3. Untuk mengetahui hubungan wawasan nusantara dengan ketahanan
nasional.
D. Metode dan teknik penulisan
Metode dan teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan karya
tulis ini adalah metode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan
untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat teoritis yang
kemudian data tersebut akan dijadikan dasar atau pedoman untuk
melihat adanya ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan
sebagai penyebab dari permasalahan yang dibahas dalam karya tulis
ini. Sumber sumber yang dijadikan sebagai rujukan untuk studi
pustaka diperoleh dari berbagai sumber bacaan. Baik itu buku maupun
situs situs yang ada di internet.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut
:
BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan tehnik
penulisan serta sistematika penulisan.
BAB II: Merupakan pembahasan yang menguraikan tentang tema yang
dibahas berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi dari
berbagai sumber.
BAB III : Merupakan bagian akhir dari karya tulis ini dalam
bentuk kesimpulan hasil dan saran saran yang disampaikan
penulis.BAB II
PEMBAHASAN
GEOPOLITIK INDONESIA DAN STUDI KASUSNYA YANG RELEVAN
1. Geopolitik Indonesia
A. Pengertian
Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau
peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional
yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang
titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau
territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila
dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system
politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara
langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan.
Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis),
mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala
sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu
Negara.
Sebagai Negara kepulauan, dengan masyarakat yang berbhinneka,
Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan.
Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang
strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya
terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang
harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana
telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara ini. Dorongan kuat
untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tercermin pada
momentum sumpah pemuda tahun 1928 dan kemudian dilanjutkan dengan
perjuangan kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada saat proklamasi
kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai
system kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan
ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh
interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik
lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa
Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar
tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional
untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman
bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud
wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara.
Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah
upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap
aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah
bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan
perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan.
Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia.
Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan
nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur
ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis,
melainkan dalam pengertian secara keseluruhan (Suradinata;
Sumiarno: 2005).
B. Pengertian Wawasan Nusantara
Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan,
tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata
mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara
melihat.sedangkan istilah nusantara berasal dari kata nusa yang
berarti diapit diantara dua hal. Istilah nusantara dipakai untuk
menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau
Indonesia yang terletak diantara samudra Pasifik dan samudra
Indonesia, serta diantara benua Asia dan benua Australia.
Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa
tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah
dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi
negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.
Sedangkan wawasan nusantara memiliki arti cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah
nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan
cita-cita nasionalnya.
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara
1. Wilayah (Geografi)
a. Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)
Kata Archipelago dan Archipelagic berasal dari kata Italia
Archipelagos. Akar katanya adalah archi yang berarti terpenting,
terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi,
Archipelago berarti lautan terpenting.
Istilah Archipelago adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau di
dalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut
unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga
Archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau.
Lahirnya asas Archipelago mengandung pengertian bahwa
pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat
unsure perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai
unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Asas dan wawasan
kepulauan ini dijumpai dalam pengertian the Indian Archipelago.
Kata Archipelago pertama kali dipakai oleh Johan Crawford dalam
bukunya the history of Indian Archipelago (1820). Kata Indian
Archipelago diterjemahkan kedalam bahasa Belanda Indische Archipel
yang semula ditafsirkan sebagai wilayah Kepulauan Andaman sampai
Marshanai.
b. Kepulauan Indonesia
Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan
Nederlandsch oostindishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan
Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Republik Indonesia.
Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama yang dipakai,
yaitu Hindia Timur, Insulinde oleh Multatuli, nusantara. indonesia
dan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) pada masa penjajahan
Belanda. Bangsa Indonesia sangat mencintai nama Indonesia meskipun
bukan dari bahasanya sendiri, tetapi ciptaan orang barat. Nama
Indonesia mengandung arti yang tepat, yaitu kepulauan Indonesia.
Dalam bahasa Yunani, Indo berarti India dan nesos berarti pulau.
Indonesia mengandung makna spiritual yang didalamnya terasa ada
jiwa perjuangan menuju cita-cita luhur, Negara kesatuan,
kemerdekaan dan kebebasan.
c. Konsepsi tentang Wilayah Indonesia
Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa
konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai
berikut :
1. Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang
memilikinya.
2. res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik
masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh
masing-m,asing Negara
3. Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas
untuk semua bangsa
4. Mare Clausum (the right and dominion of the sea), menyatakan
bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dimiliki oleh suatu
Negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira-kira
sejauh tiga mil)
5. Archipelagic State Pinciples (Asas Negara Kepulauan) yang
menjadikan dasar konvensi PBB tentang hokum laut.
Saat ini Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nation
Convention on the Law of the sea UNCLOS) mengakui adanya keinginan
untuk membentuk tertib hokum laut dan samudra yang dapat memudahkan
komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudra
secara damai. Di samping itu ada keinginan pula untuk
mendayagunakan kekayaan alamnya secara adil dan efesien, konservasi
dan pengkajian hayatinya, serta perlindungan lingkungan laut.
Sesuai dengan hukum laut Internasional, secara garis besar
Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki Teritorial, Perairan
Pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landasan Kontinental.
Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri
atas satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain.
Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau, termasuk bagian pulau,
perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya
satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau perairan dan
wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan
politik yang hakiki, atau yang secara histories dianggap
demikian.
2. laut territorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya
tidak melebihi 12 nil laut diukur dari garis pangkal, sedangkan
garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai,
seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis
yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan
batasan-batasan tertentu sesuai konvensi ini. Kedaulatan suatu
Negara pantai mencakup daratan, perairan pedalaman dan laut
territorial tersebut.
3. perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau
sebelah dalam dari garis pangkal.
4. zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak boleh melebihi 200 mil
laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE Negara yang bersangkutan
memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi,
konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari
perairan.
5. landasan kontinen suatu Negara berpantai meliputi dasar laut
dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya
sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jarak
200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan
tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis
batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m.
d. Karakteristik Wilayah Nusantara
Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak diantara
benua Asia dan benua Australia dan diantara samudra Pasifik dan
Samudra Hindia, yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar maupun
kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah.
Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai
berikut :
Utara : 60 08 LU
Selatan : 110 15 LS
Barat : 940 45 BT
Timur : 1410 05 BT
Jarak utara selatan sekitar 1.888 km, sedangkan jarak barat
timur sekitar 5.110 km. bila diproyeksikan pada peta benua Eropa,
maka jarak barat timur tersebut sama dengan jarak antara London
dengan Ankara, Turki. Bila diproyeksikan pada peta Amerika Serikat,
maka jarak teresbut sama dengan jarak antara pantai barat dan
pantai timur Amerika Serikat.
Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km2, yang
terdiri atas daratan seluas 2.027.087 km2 dan perairan 127.166.163
km2. luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan
Negara-negara Asia Tenggara merupakan yang terluas.
2. Geopolitik dan Geostrategi
a. Geopolitik
1). Asal istilah Geopolitik
Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederic Ratzel
(1844-1904) sebagai ilmu bumi politik (Political Geogrephy).
Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjaan ilmu
politik Swedia, Rudolph Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer
(1869-1964)dari Jerman menjadi Geographical Politic dan disingkat
Geopolitik. Perbedaan dari dau istilah di atas terletak pada titik
perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah
politik. Ilmu bumi politik (Political Geography) mempelajari
fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik
mempelajari fenomena politik dari aspek geography.
Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan
alternative kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan
tertentu. Prinsip-prinsip dalam heopolitik menjadi perkembangan
suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekan
sejak abad XIX, tetapi pengertiannya baru tumbuh pada awal abad XX
sebagai ilmu penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya
dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi
tempat tinggal suatu bangsa.
2). Pandangan Ratzel dan kjellen
Frederich Ratzel pada akhir abad ke-19 mengembangkan kajian
geografi politik dengan dasar pandangan bahwa Negara adalah mirip
organisme atau makhluk hidup. Dia memandang Negara dari sudut
konsep ruang. Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok
masyarakat politik (bangsa). Bangsa dan Negara terikat hokum alam.
Jika bangsa dan Negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus
diberlakukan hokum ekspansi (pemekaran wilayah).
Disamping itu Rudolph Kjellen berpendapat bahwa Negara adalah
organisme yang harus memiliki intelektual. Nagara merupakan system
politik yang mencakup geopolitik, ekonomi politik, kratopolitik,
dan sosiopolitik. Kjellen juga mengajukan paham ekspansionisme
dalam rangka untuk mempertahankan Negara dan mengembangkannya.
Selanjutnya dia mengajukan langkah strategis untuk memperkuat
negaradengan memulai pembangunan kekuatan daratan (kontinental) dan
diikuti dengan pembangunan kekuasaan bahari (maritim).
Pandangan Ratzel dan Kjellen hampir sama. Mereka memandang
pertumbuhan Negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk
hidup). Oleh karena itu Negara memerlukan ruang hidup (lebensraum),
serta mengenal proses lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut
dan mati. Mereka juga mengajukan paham ekspansionisme yang kemudian
melahirkan ajaran adu kekuatan (Power Politics atau Theory of
Power).
3) . Pandangan Haushofer
Pandangan demikian ini semakin jelas pada pemikiran Karl
Haushofer yang pada masa itu mewarnai geopolitik Nazi Jerman
dibawah pimpinan Hitler. Pemikiran Haushofer disamping berisi paham
ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme, yang menyatakan
bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat
menguasai dunia. Pandangan semacam ini juga berkembang di dunia,
berupa ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme
dan fasisme.
Pokok-pokok Pemikiran Haushofer adalah sebagai berikut :
a) suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak
terlepas dari hokum alam. Hanya bangsa yang unggul (berkualitas)
saja yang dapat bertahan hidup dan terus berkembangan, sehingga hal
ini menjurus kea rah rasialisme.
b) Kekuasaan Imperium Daratan yang kompak akan dapat mengejar
kekuasaan Imperium maritime untuk menguasai pengawasan di
lautan.
c) Beberapa Negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai
Eropa, Afrika, dan Asia Barat (yakni Jerman dan Italia). Sementara
Jepang akan menguasai wilayah Asia Timur Raya.
d) Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan. Ruang hidup bangsa
dengan kekuasaan ekonomi dan social yang rasial mengharuskan
pembagian baru kekayaan alam dunia. Geopolitik adalah landasan
ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan
hidupnya dan mendapatkan ruang hidupnya. Berdasarkan teori yang
bersifat ekspansionisme, wilayah dunia dibagi-bagi menjadi
region-region yang akan dikuasai oleh bangsa-bangsa yang unggul
seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang.
4). Geopolitik bangsa Indonesia
Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada
nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas
tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. bangsa Indonesia adalah
bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdeklaan. Bangsa
Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai
dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga menolak paham
ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa
Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia
mempunyai martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan
kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan
Kemanusiaan yang universal.
Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada
paham kebangsaaan atau nasionalisme yang membentuk suatu wawasan
kebangsaan dengan menolak pandangan Chauvisme. Bangsa Indonesia
selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa yang saling
menolong dan saling menguntungkan. Semua ini dalam rangka ikut
mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.
b. Geostrategi
Strategi adalah politik dalam pelaksaan, yaitu upaya bagaimana
mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan
keinginan politik. Karena strategi merupakan upaya pelaksaan, maka
strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang implementasinya
didasari oleh intuisi, perasaan dan hasil pengalaman. Strategi juga
dapat merupakan ilmu yang langkah-langlkahnya selalu berkaitan
dengan data atau fakta yang ada. Seni dan ilmu digunakan sekaligus
untuk membina atau mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu
rencana dan tindakan.
Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk Negara dan bangsa
Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai
aspek, disamping aspek geografi juga aspek-aspek demografi,
ideology, politik, ekonomi, social budaya, dan hankam.
Strategi biasanya menjangkau masa depan, sehingga pada umumnya
strategi disusun secara bertahap dengan memperhitungkan
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian geostrategi
adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi
dan konstelasi geografi sebagai factor utamanya.
3. Perkembangan wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya
a. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957
Wilayah Negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi
wilayah bekas hindia belanda berdasarkan ketentuan dalam
Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939 tentang
batas wilayah laut territorial Indonesia. Ordonisasi tahun 1939
tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorialsejauh 3 mil dari
garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara
terpisah-pisah.
Pada masa tersebut wilayah Negara Indonesia bertumpu pada
wilayah daratan pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan atau
selat antara pulau-pulau itu. Wilayah laut territorial masih sangat
sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3
mil disekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan dalam
pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai
dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan RI.
b. Dari Deklarasi Juanda (13 Desember 1957) sampai dengan 17
Februari 1969
Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi jJuanda yang
dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan
sebagai berikut :
1) Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan RI yang utuh dan
bulat.
2) Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan
dengan asas Negara kepulaauan (Archipelagic State Principles)
3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin
keselamatan dan keamanan Negara Indonesia
Asas kepulauan itu mengikuti ketentuan Yurespundensi Mahkamah
Internasional pada tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan
antara Inggris dengan Norwegia. Dengan berdasarkan asas kepulauan
maka wilayah Indonesia adalah satu kesatuan kepulauan nusantara
termasuk peraiarannyayang utuh dan bulat. Disamping itu, berlaku
pula ketentuan point to point theory untuk menetapkan garis besar
wilayah antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.
Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No.
4/Prp?1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang Perairan Indonesia.
Sejak itu terjadi perubahan bentuk wialayh nasional dan cara
perhitungannya. Laut territorial diukur sejauh 12 mil dari
titik-titik pulau terluar yang saling dihubungkan, sehingga
merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan
diantara pulau-pulau nusantara menjadi laut territorial Indonesia.
Dengan demikian luas wilayah territorial Indonesia yang semula
hanya sekitar 2 juta km2 kemudian bertambah menjadi 5 juta km2
lebih. Tiga per lima wilayah Indonesia berupa perairan atau lautan.
Oleh karena itu, Negara Indonesia dikenal sebagai Negara
maritime.
Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan Peraturan
Pemerintah No.8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan
pedalaman Indonesia, yang meliputi :
1) Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan
Indonesia,
2) Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas,
3) Semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi
perairan Indonesia.
Pengaturan demikian sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi
Juanda tersebut, sebagai upaya menjaga keselamatan dan keamanan
Negara.
c. Dari 17 Februari 1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai
sekarang
Deklarasi tentang landas kontinen Negara RI merupakan konsep
politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang
pula sebagai upaya untuk mengesahkan Wawasan Nusantara. Disamping
dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan Pasal 33 ayat 3 UUD
1945. konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landas
kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara.
Asas pokok yang termuat di dalam Deklarasi tentang landas
kontinen adalah sebagai berikut :
1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan
kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara RI
2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas
landas kontinen dengan Negara-negara tetangga melalui
perundingan
3) Jika tidak ada garis batas, maka landas kontinen adalah suatu
garis yang di tarik ditengah-tengah antara pulau terluar Indonesia
dengan wilayah terluar Negara tetangga.
4) Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari
perairan diatas landas kontinen Indonesia maupun udara
diatasnya.
Demi kepastian hokum dan untuk mendukung kebijaksanaan
Pemerintah, asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Disamping itu
UU ini juga memberi dasar bagi pengaturan eksplorasi serta
penyidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen dan
masalah-masalah yang ditimbulkannya.
d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Pengumuman Pemerintah Negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif
terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah sekitar 200 mil yang
dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan
yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah :
1) Persediaan ikan yang semakin terbatas
2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia
3) ZEE memiliki kekuatan hokum internasional
Melalui perjuangan panjang di forum Internasional, akhirnya
Konferensi PBB tentang Hukum Laut II di New York 30 April 1982
menerima The United Nation Convention on the Law of the sea
(UNCLOS), yang kemudian ditandatangani pada 10 Desember 1982 di
Montego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Indonesia. Konvensi
tersebut mengakui atas asas Negara Kepualauan serta menetapkan
asas-asas pengukuran ZEE. Pemerintah dan DPR RI kemudian menetapkam
UU No.5 tahun 1983 tentang ZEE, serta UU No. 17 tahun 1985 tentang
Ratifikasi UNCLOS. Sejak 3 Februari 1986 indonesia telah tercatat
sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya.
D. Unsur-Unsur Dasar wawasan Nusantara
1. Wadah
Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen
yaitu:
a. Wujud wilayah
Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan
yang didalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling
dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik laut maupun selat serta di
atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu
nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh
perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu
bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut dipusat
bumi.
Letak geografis negara berada di posisi dunia antar dua samudera
dan dua benua. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap
aspek-aspek kehidupan nasional di Indonesia. Perwujudan wilayah
nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan.
b. Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia, tat inti organiasi negara didasarkan pada UUD
1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan
pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem prwakilan. Negara
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut
Undang-Undang. Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial.
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945.
Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara kekuasaan
(machsstaat). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan
kuat, yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota MPR
merangkap sebagai anggota MPR.
c. Tata Kelengkapan Organisasi
Tata kelengkapan organisai adalah kesadaran politik dan
kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang
mencakup partai politik, golongan dan organnisasi masyarakat,
kalangan pers serta seluruh paratur negara.
Senus lapisan masyarakat itu diharapkann dapatt mewujudkab
denokrasi yang secara konstiyusional berdasarkan UUD 1945 dan
secara ideal berdasarkan dasar falsafah Pancasila, dalam berbagai
kegiatan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
2. Isi wawasan Nusantara
Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan
manusia Indonesian dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita
bangsa dan asas manunggal yang terpadu.
a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaab UUD
1945 yang meliputi:
1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.
2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yng bebas.
3) Pemerintaahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikutmmelaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri
manunggal, utuh menyeluruh yang meliputi:
1) Satu kesatuan wilayah Nusantra yang mencakup daratan,
perairan dan digantara secara terpadu.
2) Satu kesatuan politik, dalam arti UUD dan politik
peelaksanaannyaserta satu ideologi dan identitas nasional.
3) Satu kesatuan sosial budaya, dalam arti satu perwujudan
masyarakat Indonesia atas dasar BhinekaTunggal Ika, satuu tertib
sosil dan satu tertib hukum.Satu kesatuan ekonomi dengan
berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekelurgaan dalam satu
sistem ekonomi kerakyatan.
4) Satu kestuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta
(Sishankamrata)
5) Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan
nasional.
3.Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batinniah dan
Lahiriah
a. Tata laku batiniah berdaasarkan falsafah bangsa yang
membentuksikap mental bangsa yang memilki kekuatan batin.
b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti
kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan,
pengawasan dan pengadilan.
E. Implementasi wawasan Nusantara
1. Wawasan Nusantara Sebagai Pancaran Falsafah Pancasila
Falsafah pancasila diyakini sebgagai pandangan hidup bangsa
Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan
dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses
pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang.
Konsep Wawasan Nusantara berpangkal pada dasar Ketuhanan Yang Maha
Esa sebagi sila pertama yang kemudian melahirkan hakikat misi
manusia Indonesia yang terjabarkan pada sila-sila berikutnya.
Wawasan nusantara sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi
landasan dan pedoman kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
Dengan demikian wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya
mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin
kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk
mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.dan Wawsan Nusantara
merupakan konsep dasar bagi kebijakan dan strategi pembangunan
Nasional.
2. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional
a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu
kesatuanPolitik
1) Kebulatan wilayah dengan segalaisinya merupakan modal dan
milik bersama bangsa indonesia.
2) Kenaneka ragaman suku, budaya, dan bahasa daerah serta agama
yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia .
3) Secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu pesaudaran,
senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air untuk mencapai
satu cita-cita bangsa yang sama.
4) Pancasila merupakan falsafah dan ideologi pemersatu bangsa
Indonesia yang membimbing ke arah tujuan dan cita-cita yang
sama.
5) Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara sistem hukun
nasional .
6) Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem
hubungan nasional.
7) Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan
ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar neeri
bebas dan aktif.
b. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu kesatuan
Politik
1) Kekayaan di seluruh wilayah Nusantara, baik potensial maupun
efektif, adalah modal dan milik bangsa untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
2) Tingakt perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di
seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah
masing-masing.
3) Kehidupan perekonomi di seluruh Indonesia diselenggarakan
sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi
kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial
budaya
1) Masyarakat Indonesia adalah satu bangsa yang harus memiliki
kehidupan serasidengan tingkat kemajuan yang merata dan seimbang
sesuai dengan kemajuan bangsa.
2) Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan
coraka ragam budaya yaang menggambarkan kekayaan budaya bangsa.
Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan
tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan
hasilnya dapat dinikmati.
d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
pertahanan Keamanan
1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau satu daerah pada hakikatnya
adalah ancaman terhadap seluruh bagsa dan negara.
2) Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama
untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka
pembelaan negara dan bangsa.
3. Penerapan Wawasan Nusantara
a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan
Nusantara, khususnya, di bidang wilayah, adalah diterimanya
konsepsi Nusantara diforum internasional, sehingga terjaminlah
integritas wilayah teriterorial Indonesia. Laut Indonesia yang
semula dianggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah
Indonesia. Di samping itu pengakuan terhadap landas kontinen
Indonesia dan ZEE Indonesia menghasilakn pertambahan luas wilayah
yang cukup besar.
b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut
menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan
bangsa Indonesia.
c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia o
nternasional termasuk Negara-negara tetanga.
d. Penerapan wawasan nusantara dalam pemabangunan Negara di
berbagai bidang tampak pada berbagai proyekpembangunan sarana dan
prasarana komunikasi dan transportasi.
e. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan
untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tungga Ika tetap
merasa sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggunan dengan asas
pancasila.
f. Penerapan Wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan
terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui
Sistem Pertahan keamanan Rakyat semesta untuk menghadapi berbagai
ancaman bangsa dan Negara.
4. Hubungan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap megarah pada
pencapaian tujuan nasiaonal diperlakuakan suatu landasan dan
pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional. Wawasan
Nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk
mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional.
upaya pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan
nasional yang juga harus berpedoman pada wawsan nasional.
Dalam proses pembangunan nasional untuk pencapaian tujuan
nasional selalu menghadapi berbagai kendala dan ancaman. Untuk
mengatasi perlu dibangun suatu kondisi kehidupan nasional yang
disebut katahan nasioanl. Kenerhasilan pembangunan akan
meningkatkan kondisi dinamik kehidupan nasional dalam wujud ketahan
nasional yang tangguh. Sebaliknya, ketahan nasional yang tangguh
akan mendorong pembangunan nasional semakin baik.
Wawasan nasional bangsa nindonesia adalah wawasan Nusantara yang
merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan
nasional. sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus
diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat
berjalan dengan sukses. Oleh karena itu perlu adanya suatu konsepsi
Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa
Indonesia.
Secara ringkas dapt dikatakan bahwa wawasan nusantara dan
ketahan nasional merupakan konsepsi yang saling mendukung antara
sebgai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.
2. Studi Kasus terkait Geopolitik Indonesia.
A. Ambalat, Diplomasi Vs Konfrontasi
AMBALAT kembali mencuri perhatian. Kapal perang Malaysia
berkali- kali melanggar teritori Indonesia dan diusir armada
angkatan laut kita. Mencuat pada 2005, mengapa krisis Ambalat
kembali terjadi? Apa solusi terbaiknya? Ambalat adalah sebuah gugus
pulau di sekitar 118.2558 Bujur Timur (BT)-118.254167 BT dan
2.56861 Lintang Utara (LU)- 3.79722 LU yang terletak di perairan
Laut Sulawesi, sebelah timur Pulau Kalimantan Timur. Sengketa
Ambalat Indonesia-Malaysia menyeruak karena klaim kepemilikan. Pada
2005, krisis Ambalat ditandai dengan show of force kedua angkatan
bersenjata, penembakan kapal nelayan kita oleh Malaysia, dan aneka
aksi demonstrasi mengecam Malaysia. Ambalat disebut sebagai wilayah
Republik Indonesia (RI) sesuai Undang-undang No 4 Tahun 1960
tentang Perairan RI yang telah sesuai dengan konsep hukum Negara
Kepulauan (Archipelagic State). Undang-undang ini telah diakui
dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on
the Law of the Sea/UNCLOS) ditetapkan dalam Konferensi III PBB di
Montego Boy, Jamaika, 10 Desember 1982. Konvensi ini kemudian
diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No 17 Tahun 1985
tentang pengesahan UNCLOS.
Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya sesuai
dengan peta wilayah yang dibuat Malaysia pada 1979. Peta itu
didasarkan pada The Convention on The Territorial Sea and the
Contiguous zone 1958 dan The Continental Self Convention 1958.
Peta Laut 1979 tersebut juga telah memasukkan Pulau Sipadan dan
Ligitan ke dalam wilayah Malaysia. Malaysia memberi Ambalat
(wilayah XYZ) kepada Shell atas dasar perjanjian bagi hasil
(Production Sharing Contract ) pada 16 Februari 2005.Masalah
Penting
Masalah Ambalat menjadi penting bagi Indonesia karena
setidak-tidaknya ia mencakup tiga dari empat variabel kepentingan
nasional. Pertama, dari sisi keamanan nasional, ada masalah
penjagaan integritas wilayah nasional yang cukup sensitif. Bagi
kaum realisme politik internasional, masalah- masalah keamanan
nasional semacam ini justru menjadi fokus utama kebijakan negara.
Pengamat militer, Andi Wijayanto dalam wawancara TVOne (27/5/09)
menyatakan, langkah Malaysia sejatinya bisa dimaknai sebagai upaya
ingin menguji kedaulatan efektif kita atas Ambalat.
Kedua, ada persoalan citra dan harga diri bangsa karena perasaan
terlecehkan sebagai negara berdaulat dengan manuver angkatan laut
Malaysia. Ini berakumulasi dengan memori kehilangan kita atas
Sipadan dan Ligitan, aneka kasus kekerasan pada TKI, klaim Malaysia
atas Lagu Rasa Sayange, reog dan batik misalnya. Artinya para
patriot dan nasionalis menginginkan bahwa harga diri kita harus
tegak sebagai bangsa berdaulat.
Ketiga ada ancaman bagi kesejahteraan ekonomi karena potensi
ekonomi dari minyak Ambalat ditakutkan jatuh ke pihak luar. Pakar
ekonomi minyak Dr Kurtubi pada 2005 menyatakan secara kasar Ambalat
memiliki cadangan migas seharga 40 miliar dolar AS. Tentu, nilai
ini cukup signifikan jika bisa masuk ke kas negara kita
Dengan ketiga kepentingan nasional tersebut, maka pilihan
instrumen politik luar negeri yang tersedia adalah diplomasi atau
konfrontasi. Namun diplomasi memiliki beberapa kelebihan. Pertama,
pada tataran praktik, secara nyata telah ada upaya diplomasi sejak
2005 yang dijalankan kedua negara untuk menyelesaikan Ambalat.
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono (20/5/09) juga menyatakan
perundingan Ambalat masih berlangsung. Artinya pilihan penyelesaian
diplomatik adalah yang paling rasional meski harus
dikawal.Komunikasi Diplomatik
Penyelesaian diplomatik dimulai dengan pembukaan komunikasi
diplomatik Indonesia dengan Malaysia (keterangan pers Departemen
Luar Negeri, Jumat 4 Maret 2005). Malaysia menjawab pada 25
Februari 2005 dengan menyampaikan pandangan mereka bahwa wilayah
itu adalah wilayahnya. Presiden SBY kemudian berkomunikasi dengan
Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi melalui telepon
Senin 8 Maret 2005 sebelum meninjau Ambalat. Pembicaraan
berlangsung konstruktif untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan
Badawi pun akan mengirimkan Menteri Luar Negeri Malaysia untuk
mengunjungi Indonesia.
Diplomasi memasuki babak baru setelah Menlu Malaysia Syed Hamid
Albar bertemu dengan Menlu RI Hasan Wirajuda di Jakarta (9/3/2005)
bahkan diterima oleh Presiden SBY. Dalam pertemuan antarmenlu telah
disepakati bahwa kedua belah pihak akan membentuk tim teknis yang
akan melakukan perundingan ke arah penyelesaian Blok Ambalat.
Pertemuan penyelesaian diplomasi pertama dilakukan pada 22 dan 23
Maret 2005. Pertemuan tim teknis Indonesia-Malaysia dilanjutkan di
Langkawi pada 25-26 Mei, di Yogyakarta 25-26 Juli, di Johor Baru
pada 27-28 September 2005 dan Desember 2005.
Namun hingga 2006 masalah sengketa Blok Ambalat antara Malaysia
dan Indonesia masih dalam proses perundingan oleh kedua negara dan
belum ada penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua negara. Dalam
pertemuan bilateral antara PM Abdullah Ahmad Badawi dengan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Negara Tri Arga, Bukittinggi,
Sumatera Barat, pada 12-13 Januari 2006 telah disepakati bahwa,
sengketa Blok Ambalat akan terus diselesaikan secara
perundingan.
Kedua, secara moral penyelesaian diplomasi lebih dipilih karena
diplomasi merupakan instrumen politik luar negeri yang beradab,
murah, dan terukur. Konfrontasi dan perang semakin banyak dicibir
karena tidak hanya mahal tetapi juga karena efek rusaknya yang
sulit terkontrol. Yang menyedihkan adalah analisa bahwa dari sisi
Alutsista kita akan kalah. Perintah untuk tidak mengeluarkan
tembakan dari kapal perang kita da cukup mengusir kapal Malaysia
cukup bijaksana. Alasan lain, Indonesia dan Malaysia adalah
tetangga serumpun yang ada dalam kerangka the ASEAN Way dalam
penyelesaian aneka sengketa yang ada.Fase Diplomasi
Alur penyelesaian diplomatik yang telah disepakati sendiri
mencakup dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk
mengeksplorasi dan mengetahui posisi masing-masing negara atas
klaimnya di Blok Ambalat. Fase kedua adalah bagaimana kedua negara
bisa menyepakati jalan keluar dari klaim tumpang tindih atas Blok
Ambalat. Jalan keluar ini ada tiga alternatif. Satu, negara yang
bersengketa tidak menyepakati solusi dan membiarkan permasalahan
ini tidak terselesaikan (baca: mengambang) dengan catatan negara
yang bersengketa menyepakati suatu status quo. Dua, negara yang
bersengketa tidak menyepakati batas, tetapi bersepakat untuk
melakukan pengelolaan bersama. Tiga, negara yang bersengketa
sepakat untuk membawa sengketa mereka ke forum penyelesaian
sengketa. Alur penyelesaian diplomatik yang telah disepakati
sendiri mencakup dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk
mengeksplorasi dan mengetahui posisi masing-masing negara atas
klaimnya di Blok Ambalat. Fase kedua adalah bagaimana kedua negara
bisa menyepakati jalan keluar dari klaim tumpang tindih atas Blok
Ambalat.
Jika diplomasi gagal maka krisis bisa kembali terjadi kapan
saja. Konfrontasi akan sangat kontra produktif bagi hubungan
bilateral, maupun stabilitas regional ASEAN ke depan. Krisis dan
konfrontasi juga akan berakibat perluasan spektrum politik luar
negeri tidak lagi semata menjadi pembahasan para elite decision
makers tetapi meluas merambah ke wilayah keterlibatan publik. Ini
tentu saja positif dalam konteks demokratisasi politik luar negeri
agar kebijakan yang diambil accountable terhadap rakyat.
Tetapi sayang, mencermati krisis terdahulu, keterlibatan publik
lebih cenderung mengarah kepada ekspresi emosi, kemarahan,
sweeping, ajakan berperang, penggalangan relawan dan sebagainya.
Padahal eloknya keterlibatan itu lebih terarah kepada pernyataan
sikap, artikulasi kepentingan, maupaun aksi yang rasional dan
terukur.
Penyelesaian Ambalat membutuhkan tidak hanya tekad dan upaya
diplomasi bilateral berkelanjutan tetapi juga sikap saling respek
untuk tidak melakukan provokasi. Selagi diplomasi masih bergulir,
provokasi dan pelanggaran teritori tentu berbahaya. Bagi Indonesia,
diplomasi juga harus dikawal dengan menunjukkan kewibawaan,
kekuatan dan ketegasan. Kaum realis mengatakan, Jika ingin damai
bersiaplah untuk berperang (if you want peace, prepare for
war).
B. Tanggapan dan Beberapa Solusi Mengenai Kasus Ambalat
Pendahuluan
Malaysia dan Indonesia adalah dua negara tetangga yang sangat
dekat, bukan hanya dari segi letak geografis tetapi dari segi
budaya dan asal-usul bangsanya. Akan tetapi, walau serumpun dengan
bahasa yang mirip, hubungan kedua negara tidak bisa dikatakan
selalu rukun dan manis. Sejarah kedua bangsa pernah dihiasi tinta
hitam peperangan, yang dikenal dengan Konfrontasi Malaysia
Indonesia pada tahun 1962-1965. Beberapa kasus sengketa perbatasan
wilayah pun pernah terjadi antara keduanya.
Kasus yang paling baru, dan yang menjadi pembicaraan hangat
beberapa bulan belakangan ini adalah sengketa kedua negara mengenai
blok migas di perairan Ambalat di wilayah Sulawesi. Sengketa ini
menjadi berita hangat yang menghiasi media massa, di Indonesia
khususnya. Melalui makalah ini kami ingin mencoba melihat bagaimana
sengketa ini diselesaikan jika memakai pemikiran Donald W. Shriver
dalam bukunya An Ethics for Enemis: Forgiveness in Politics, dan
tujuh langkah menciptakan perdamaian menurut Glenn Stassen dalam
bukunya Just Peacemaking: transforming initiatives for
Justice and Peace
Pokok Masalah : Perairan Ambalat di Laut Sulawesi
Masalah antara Indonesia dan Malaysia seputar blok Ambalat
mengemuka ketika terbetik kabar bahwa pemerintah Malaysia melalui
perusahaan minyak nasionalnya, Petronas, memberikan konsesi minyak
(production sharing contract) kepada perusahaan minyak Shell, atas
cadangan minyak yang terletak di Laut Sulawesi (perairan sebelah
timur Kalimantan). Pemerintah Indonesia mengajukan protes atas hal
ini karena merasa bahwa wilayah itu berada dalam kedaulatan negara
Indonesia.
Sebenarnya klaim Malaysia terhadap cadangan minyak di wilayah
itu sudah diprotes Indonesia sejak tahun 1980, menyusul
diterbitkannya peta wilayah Malaysia pada tahun 1979. Peta tersebut
mengklaim wilayah di Laut Sulawesi sebagai milik Malaysia dengan
didasarkan pada kepemilikan negara itu atas pulau Sipadan dan
Ligitan. Malaysia beranggapan bahwa dengan dimasukkannya Sipadan
dan Ligitan sebagai wilayah kedaulatan Malaysia, secara otomatis
perairan di Laut Sulawesi tersebut masuk dalam garis wilayahnya.
Indonesia menolak klaim demikian dengan alasan bahwa klaim tersebut
bertentangan dengan hukum internasional.
Untuk memperjelas pokok permasalahan mengenai sengketa wilayah
ini, kutipan dari tulisan Melda Kamil Ariadno, Pengajar Hukum Laut
Fakultas Hukum UI, Ketua Lembaga Pengkajian Hukum Internasional
(LPHI) FHUI, yang dimuat di Kompas, 8 Maret 2005, dapat
membantu.
Aksi dan Reaksi Yang Ditimbulkan
Walaupun pemerintah Indonesia dan Malaysia berulang kali
menegaskan bahwa penyelesaian dengan cara kekerasan bukanlah
pilihan yang mau diambil, dan kedua pihak akan mengedepankan dialog
melalui jalur-jalur diplomasi, masalah ini berkembang menjadi
perdebatan seru karena kedua pihak sama-sama kukuh pada
pendiriannya. Malaysia melalui Perdana Menteri Abdullah Badawi dan
Menlu Syeh Hamid Albar menegaskan bahwa pihaknya tidak salah dalam
melakukan uniteralisasi peta 1979, dan bahwa konsesi yang diberikan
Petronas kepada Shell di perairan Laut Sulawesi berada di
wilayah teritorial Malaysia. Sementara pemerintah Indonesia
melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Deplu, TNI, maupun
presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan bahwa Indonesia tidak
akan melepaskan wilayah itu karena wilayah itu merupakan kedaulatan
penuh Indonesia. Tentang hal itu jurubicara TNI AL, Laksamana
Pertama Abdul Malik Yusuf mengatakan kepada Asia Times, We will not
let an inch of our land or a drop of our ocean fall into the hands
of foreigners.
Di Indonesia masalah ini kemudian menjadi santapan media massa
dan memancing reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat.
Sentimen anti-Malaysia dengan slogan Ganyang Malaysia pun lalu
berkumandang. Kedutaan Besar dan Konsulat-konsulat Malaysia
tiba-tiba disibukkan dengan aksi unjuk rasa berbagai elemen
masyarakat yang mengecam sikap Malaysia itu. Di beberapa daerah
aksi tersebut diwarnai dengan pembakaran bendera Malaysia dan
penggalangan sukarelawan Front Ganyang Malaysia. Pihak DPR-RI pun
bersuara keras meminta pemerintah bertindak tegas atas
pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan RI di Laut Sulawesi. Di
wilayah yang dipersengketakan pun ketegangan-ketegangan terjadi
antara tentara Malaysia dengan TNI. TNI menggelar pasukan dan
kapal-kapal perangnya di wilayah tersebut, yang dikatakan untuk
mengimbangi kapal-kapal perang Malaysia yang sudah lebih dulu ada
di sana. Bahkan di Pulau Sebatik, yang berbatasan darat dengan
Malaysia, TNI dan Tentara Diraja Malaysia saling mengarahkan
moncong senjatanya, dan konon saling ejek pun kerap terjadi.
Kapal-kapal perang Malaysia diberitakan mengganggu pembangunan
mercusuar di atol Karang Unarang, bahkan sempat menangkap dan
menyiksa seorang pekerjanya. Saling intimidasi antara kapal-kapal
perang Malaysia dan kapal-kapal TNI AL terjadi tiap hari. Yang
paling parah terjadi pada tanggal 8 April 2005, ketika KRI Tedong
Naga saling serempet dengan KD Rencong di dekat Karang Unarang.
Insiden serempetan dua kapal perang itu kembali menghangatkan
suasana, padahal sebelumnya pada tanggal 22-23 Maret 2005, telah
diadakan perte