1 TUGAS MAKALAH AUDITING II GAMBARAN UMUM TINGKAT JAMINAN DAN JASA-JASA LAINNYA Disusun Oleh Kelompok III 1. RABIA 11 320 031 2. HIDAYATI 11 320 007 3. RUNITA 11 320 044 4. NURDIAN ARIFIN 11 320 024 5. JAMRIA 11 320 045 FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN BAUBAU
28
Embed
Makalah Gambaran Tingkat Jaminan dan jasa jasa lainnya_Oleh Hidayati
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
TUGAS
MAKALAH AUDITING II
GAMBARAN UMUM TINGKAT JAMINAN DAN
JASA-JASA LAINNYA
Disusun Oleh Kelompok III
1. RABIA 11 320 031
2. HIDAYATI 11 320 007
3. RUNITA 11 320 044
4. NURDIAN ARIFIN 11 320 024
5. JAMRIA 11 320 045
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
BAUBAU
2
BABI
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan keuangan merupakan tulang punggung dari berbagai jasa yang
diberikan akuntan publik, dan yang untuk itu diperlukan ijin praktik dari instansi
pemerintah yang berwenang untuk dapat melakasnakannya. Berdasarkan keahlian,
pengalaman, dan reputasi yang ditunjukkan oleh akuntan publik sebagai auditor,
klien, badan-badang pengatur, dan pihak-pihan lainnya menghendaki agar profesi
akuntansi publik memperluas lingkup jasa yang diberikan baik yang berupa jaa
atestasi maupun jasa nonatestasi. Ikatan Akuntansi Indonesia telah menanggapi hal
tersebut dengan menetapkan standar untuk jenis-jenis jasa di atas agar terdapat
keseragaman mutu jasa yang diberikan dan agar para pemakai jasa ini memahami
perbedaan antara berbagai jenis jasa serta tingkat jaminan yang diberikannya.
Selama bertahun-tahun akuntan publik telah dikenal yang bercirikan integritas
dan obyektivitas. Audit atas laporan keuangan yang merupakan topik utama
merupakan jasa yang diberikan akuntan publik dengan tingkat jaminan paling tinggi.
Perluasan lingkup jasa yang diberikan akuntan publik berupa (1) jenis informasi
keuangan dan non keuangan yang akuntan publik bisa memberikan jaminannya, (2)
berbagai tingkat jaminan yang diberikan akuntan publik atas informasi tersebut.
B. RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah:
1. Menjelaskan berbagai macam jasa yang diberikan akuntan publik
2. Menyebutkan jenis-jenis “laporan khusus” yang bisa diterbitkan akuntan
publik
3. Menjelaskan standar-standar yang berlaku untuk penugasan atestasi
4. Menjelaskan prosedur-prosedr dan laporan akuntan yang berkaitan dengan
review dan kompilasi laporan keuangan pada perusahaan nonpublik
3
C. TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui macam jasa yang diberikan akuntan publik
2. Untuk mengetahui jenis-jenis laporan khusus yang diterbitkan akuntan
publik
3. Untuk mengetahui standar-standr yang berlaku untuk penugasan atestasi
4. Untuk mengetahui prosedur-prosedur dan laporan akuntan yang berkaitan
dengan revuew dan kompilasi laporan keuangan pada perusahaan
nonpublik
4
BAB II
PEMBAHASAN
TINGKAT JAMINAN
Pada umumnya akntan publik dapat memberi empat tingkatan jaminan yang
berkaitan dengan suatu penugasan. Dalam hal tertentu, akuntan publik bisa
memberikan keempat tingkat jaminan untuk suatu jenis pennugasan tertentu. Dalam
hal lain, standar profesional membatasi jenis jaminan yang bisa diberikan untuk
suatu jenis peugasan tertentu guna mencegah timbulnya salah pengertian mengenai
jasa yang diberikan. Keempat tingkat jaminan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Jaminan tingkat audit atau pemeriksaan. Tujuan penugasan ini adalah
memberikan pernyataan positif berupa suatu pendapat akuntan publik
tentang asersi yang dibuat manajemen yang dilakukan berdasarkan standar
profesional.
2. Jaminan tingkat review. Dalam penugasan ini akuntan publik menyatakan
jaminan negatif bahwa tidak terdapat hal-hal yang menjadikan auditor yakin
bahwa asersi manajemen yang disusun berdasarkan standar profesional
akan menyesatkan.
3. Prosedur yang disepakati bersama. Dalam penugasan ini akuntan publik
menyampaikan ringkasan temuan berdasarkan penerapan prosedur yang
disepakati bersama atas asersi manajemen yang diatur oleh standar
profesional. Tingkat jaminan ini bisa berbeda-beda tergantung pada
prosedur yang diterapkan atas asersi tersebut.
4. Tidak ada jaminan. Penugasan ini dimaksudkan untuk membantu
manajemen dalam menyiapkan informasi yang akan dimasukkan dalam
suatu asersi yang diatur oleh standar profesional.
JENIS-JENIS PENUGASAN
Semua jenis penugasan yang diterangkan pada bab ini tercakup dalam standar
profesional yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar profesional tersebut
dimaksudkan agar terdapat keseragaman kualitas jasa yang diberikandan agar
pemakai jasa memahami peredaan berbagai jenis serta tingkat jaminan yang
diberikan oleh masing-masing jasa tersebut. Kantor-kantor akuntan yang banyak
memberikan jasa semacam ini, perlu juga direview oleh sejawatnya. Standar
5
profesional yang diterbiktkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berkaitan dengan
jasa-jasa ini adalah sebagai berikut:
1. Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA merupakan interprestasi atas
standar auditing dan biasanya berkaitan dengan asersi-asersi tentang
elemen-elemen dalam laporan keuangan. Jenis penugasan yang dibahas
pada bab ini mencakup pelaporan laporan keuangan yang disusun atas
basis akuntansi komprehensif lain yang bukan merupakan prinsip akuntansi
yang berlaku umum, pelaporan elemen-elemen tertentu, rekening, atau
unsur suatu laporan keuangan, dan laporan kesesuaian berkaitan dengan
laporan keuangan auditian.
2. Pernyataan Standar Atestassi (SAT). SAT merupakan kerangkan umum
untuk berbagai jasa atestasi yang semakin banyak dilakukan profesi
akuntansi. Standar dan interprestasinya dirancang untuk memberikan
pedoman profesional untuk menciptakan adanya konsistensi dan kualitas
standar jasa atestasi dan membahas pelaporan laporan keuangan
prospektif, laporan pengendalian intern, atestasi kesesuaian, dan atestasi
yang berkaitan dengan analisis manajemen.
3. Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (SAR). SAR merumuskan
jasa-jasa yang berkaitan dengan review atau kompilasi laporan keuangan
pada entitas nonpublik dan memberikan pedoman bagi para akuntan
tentang standar dan prosedur yang harus diterapkan pada kedua jenis
penugasan ini. Jasa-jasa ini hanya dilakukan pada entitas nonpublik.
PENUGASAN-PENUGASAN PSA LAINNYA
Laporan khusus adalah laporan yang dihasilkan daru suatu audit, atau
penerapan prosedur yang disepakati bersama, atas data keuangan historis selain
dari laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum. SA 623, Laporan Khusus (PSA No. 41), menyatakan bahwa istilah laporan
khususi merupakan laporan auditor tentang:
1. Laporan keuangan yangdisusun sesuai dengan basis akuntansi
komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Unsur, akun, atau pos laporan keuangan
3. Kepatuhan dengan aspek perjanjian kontrak atau persyaratan peraturan
yang berkaitan dengan laporan keuangan auditan.
6
4. Penyajian keuangan untuk mematuhi perjanjian kontrak atau ketentuan
peraturan.informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk yang telah
ditetapkan sebelumnya atau daftar yang memerlukan bentuk tertentu
laporan auditor.
BASIS KOMPREHENSIF AKUNTANSI LAINNYA
Ada empat basis komprehensif akuntansi selain dari prinsip akuntansi yang
berlaku umum yang diakui dalam SA 623.04, yaitu:
1. Basis akuntansi yang digunakan oleh satuan usaha yang melaporakan untuk
memenuhi persyaratan atau mematuhi ketentuan pelaporan keuangan suatu
badan pemerintahan yang berwenang untuk mengatur satuan usaha
tersebut.
2. Basis akuntansi yang digunakan atau diharapkan akan digunakan oleh
satuan usaha untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT)
Pajak Penghasilan untuk periode yang dicakup oleh laporan keuangan.
3. Basis akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, dan modifikasi basis kas
yang memiliki dukungan kuat, seperti pencatatan depresiasi atas aktiva
tetap atau accruing income taxes.
4. Rangkaian kriteria pasti yang memilikidukungan kuat yang diterapkan ke
semua pos aterial yyang tampak dalam laporan keuangan, seperti basis
akuntansi tingkat harga (price-level basis of accounting).
Penggunaan basis komprehensif akuntansi lain umum dilakukan. Banyak
perusahaan yang harus tunduk kepada badan pengatur tertentu menyelenggarakan
pembukuannya sesuai dengan basis yang ditetapkan oleh badan pengatur yang
bersangkutan. Sebagai contoh, basis akuntansi yang digunakan oleh perusahaan
asuransi harus sesuai dengan yang diatur oleh Departemen Keuangan. Selain itu
banyak perusahaan kecul atau praktik-praktik perorangan seperti dokter, pengacara,
atau kantor akuntan, menggunakan basis akuntansi kas, atau kas dimodifikasi, atau
basis pajak penhasilan.
Kesepuluh standar dalam auditing bisa diterapkan apabila auditor mengaudit
dan melaporkan setiap laporan keuangan, tanpa melihat basis akuntansi yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini, perbedaan
terbesar bahwa laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk menyajikan secara
wajar posisi keuangan, dan lain-lain, sesuai denan prinsip akuntansi yang berlaku
7
umum. Namun demikian, standar pelaporan yang pertama akan terpeuhi dengan
menyebutkan apakah laporan disajikan secara wajar sesuai dengan basis akuntansi
yang digunakan.
Laporan khusus auditor tentang laporan keuangan yang disusun berdasarkan
basis komprehensif akuntansi lain harus berisi empat paragraf:
1. Paragraf pendahuluan yang sama dengan laporan auditor bentk baku,
kecuali judul-judul laporan keuangan yang berbeda, seperti laporan aktiva
dan kewajiban yang timbul dari transaksi kas.
2. Paragraf lingkup yang persis sama dengan laporan auditor bentuk bbaku.
3. Paragraf penjelasan setelah paragraf lingkup yang menyatakan tentang
basis penyajian dan merujuk ke catatan atas laporan keuangan yang
menjelaskan dasar akuntansi komprohensif selain prinsip akuntansi yang
berlaku umum.
4. Paragraf pendapat yang menyatakan pendapat auditor (pernyataan menolak
memberi pendapat) tentang apakah laporan keuangan disajikan secara
wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan basis akuntansi yang
disebutkan.
ANSUR, AKUN, ATAU POS TERTENTU LAPORAN KEUANGAN
Data ini biasanya meliputi sewa, royalti, partisipasi laba, atau penyisihan untuk
pajak penghaslan. Laporan khusus tentang data ini mungkin diterbitkan sebagai
hasil suatu audit atau hasil penerapan prosedur yang disepakati bersama.
Audit
Suatu audit diakhiri dengan pemberian pernyataan suatu pendapat mengenai
kewajaran penyajian elemen, akun, atau unsur tertentu. Data yang disajikan bisa
disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, basis akuntansi
komprehensif lan, atau basis yang disepakai dalam suatu perrjanjian misalnya
kontrak sewa. Kesupuluh standar auditing berlaku apabila data disajikan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif
lain. Jika tidak, maka standar pelaporan pertama tidak dapat diterapkan. Penugasan
untuk menyatakan suatu pendapat atas elemen, akun, atau pos tertentu bisa juga
idilaksanakn sebagai suatu penugasan terpisah..
8
Prosedur yang Disepakati
Penerapan prosedur yang disepakati bukanlah suatu audit. Jenis pemberian
jasa ini bisa terjadi, misalnya dalam suatu rencana akuisisi apabila pembeli propektif
meminta akuntan untuk merekonsiliasi saldo bank dan mengkonfirmasi piutang
dagang. SAS 622, Laporan Khusus – Penerapan Prosedur yang disepakatii atas
Unsur, Akun, atau Pis Suatu Laporan Keuangan (PSA No. 51), menyatakan bahwa
akuntan independen bisa menerima penugasan untuk menerapkan prosedur yang
disepakati atas elemen, akun, atau pos tertentu dalam suatu laporann keuangan di
bawah kondisi-kondisi berikut:
1. Akuntan adalah independen
2. Akuntan dan pihak-pihak yang bersangkutan sepakat dengan prosedur-
prosedur yang dilakukan atau akan dilakukan oleh akuntan
3. Pihak-pihak yang bersangkutan bertanggungjawab atas kecukupan
prosedur-prosedur yang telah disepakati untuk tujuan mereka.
4. Prosedur-prosedur yang akan dilakukan diperkirakan akan menghasilkan
temuan konsisten yang masuk akal.
5. Basis akuntansi untuk elemen, akun , atau pos laporan keuangan tertentu
cukup jelas bagi semua pihak dan akuntan.
6. Hal-hal spesiffik tertentu yang padanya akan diterapkan prosedur yang telah
disepakati, perrlu diestimasi dan diukur secara konsistensi dan masuk akal.
7. Bukti-bukti yang berkaitan dengan hal-hal spesifik yang padanya akan
diterapkan prosedur yang telah disepakati diperkirakan akan ada untuk
memberikan dasar yang layak untuk menyatakan hasil temuan dalam
laporan akuntan.
8. Apabila bisa dilaksanakan, akuntan dan pihak-pihak yang bersangkutan
sepakat mengenai batas materialitas untuk tujuan pelaporan.
9. Penggunaan laporan dibatasi pada pihak-pihak tertentu.
Untuk memastikan bahwa semua pihak memahami prosedur-prosedur yang
telah disepakati, dan bertanggung jawab atas kecukupan prosedur tersebut, akuntan
biasanya mengkomunikasikan secara langsung kepada pihak-pihak tersebut dan
meminta tanggapan dari mereka. Tanggungjawab akuntan dalam penugasan
prosedur yang disepakati aalam melaksanakan prosedur-prosedur dan melaporkan
temuan sesuai dengan standar umum, pekerjaan lapangan, dan pelaporan yang
cocok untuk diterapkan.
9
Akuntan harus menyajikan hasil penerapan prosedur yang disepakati atas hal-
hal tertentu dalam bentuk temuan. Selain itu, akuntan dilarang memberikan
jaminnan negatif tentang apakah elemen, akun, atau pos dalam laporan keuangan
telah dinyatakan secara wajar dalam kaitanya dengan kriteria yang telah ditetapkan
seperti misalnya prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor harus berisi
elemen-elemen berikut:
1. Judul yang menggunakna kata “independen”
2. Menunjuk secara khusus unsur, akun, atau pos suatu laporan keuangan
daru suatu perusahaan dan sifat penugasan.
3. Menyebutkan piihak-pihak yang terlibat
4. Basis akuntansi dari unsur, akun, atau pos suatu laporann keuangan
kecuali jika terbuki lain.
5. Pernyataan bahwa prosedur yang dilaksanakan adalah prosedur-prosedur
yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan.
6. Menunjuk pada standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
7. Pernyataan bahwa kecukupan prosedur adalah semata-mata
tanggungjawab pihak-pihak yang bersangkutan dan pernyataan menolak
bertanggungjawab atas kecukupan prosedur-prosedur yang dilakukan dan
temuan yang bersangkutan.
8. Daftar prosedur-prosedur yang dilakukan dan temuan yang bersangkutan
9. Bila memungkinkan, penjelasan mengenai batas materialitas yang
disepakati.
10. Pernyataan bahwa akuntan tidak ditugasi, dan tidak mengerjakan, untuk
melakukan audit atas elemen, akun atau pos laporan keuangan tertentu;
pernyataan menolak memberi pendapat mengenai elemen, akun, atau pos
tertentu; dan pernyataan bahwa apabila akuntan telah melaksanakan
prosedur tambahan, maka hal-hal yang diketahuinya telah dilaporkan.
11. Paragraf terpisah pada bagian akhir laporan yang menyatakan bahwa
laporan hanya dimaksudkan semata-mata untuk informasi dan digunakan
oleh pihak-pihak tertentu dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh
pihak lain selain oleh pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam laporan.
12. Apabila perlu dicantumkan pembatasan yang berkaitan dengan prosedur
atau temuan.
10
13. Apabila perlu dicantumkan penjelasan tentang sifat bantuan yang diberikan
oleh spesialis (jika ada).
KEPATUHAN TERHADAP ASPEK PERJANJIAN KONTRAK ATAU
PERSYARATAN PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN LAPORAN
KEUANGAN
Perusahaan mungkin diharuskan oleh perjanjian kontrak atau badan pengatur
untuk menyampaikan laporan kepatuhan yang diterbitkan auditor independen.
Sebagai contoh, perjanjian obligasi (bonn indentures) sering memuat berbagai