Makalah Farmasi Rumah Sakit (Perencanaan Dan Pengadaan)

MAKALAH FARMASI RUMAH SAKIT

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

PERBEKALAN FARMASI DI RUMAH SAKIT

Disusun oleh:

Kelompok 1

Fikry Awaluddin 1406664612

Abni Rahmi Nopitasari 1406664114

Citra Rezza Aurora P.P. 1406664266

Maipa Deapati 1406664556

Ika Luluk Tri Wandari 1406664455

Neneng Nurhalimah 1406664644

Shinta Puspitasari 1406664732

PROGRAM PROFESI APOTEKER

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS INDONESIA

2015

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI...................................................................................................................................i

BAB 1 PENDAHULUAN..............................................................................................................1

1.1 Latar Belakang...............................................................................................................................1

1.2 Perumusan Masalah.......................................................................................................................2

1.3 Tujuan............................................................................................................................................2

1.4 Metode...........................................................................................................................................2

BAB 2 ISI........................................................................................................................................3

2.1 Perbekalan Farmasi........................................................................................................................3

2.2 Perencanaan...................................................................................................................................3

2.2.1 Tahap – Tahap Perencanaan..................................................................................................4

2.2.1.1 Tahap Pemilihan................................................................................................................4

2.2.1.2 Tahap Kompilasi Pemakaian.............................................................................................4

2.2.1.3 Tahap Perhitungan Kebutuhan...........................................................................................4

2.2.1.4 Tahap Proyeksi Kebutuhan................................................................................................9

2.2.1.5 Tahap Penyesuaian Rencana Pengadaan...........................................................................9

2.3 Pengadaan....................................................................................................................................11

2.3.1 Metode Pelaksanaan Pengadaan..........................................................................................12

2.3.1.1 Pembelian.........................................................................................................................12

2.3.1.2 Produksi...........................................................................................................................14

2.3.1.3 Pinjaman..........................................................................................................................18

2.3.1.4 Hibah................................................................................................................................20

2.3.1.5 Menukar...........................................................................................................................24

2.3.1.6 Konsinyasi........................................................................................................................24

2.3.2 Cara Pengadaan Obat Yang Baik.........................................................................................26

BAB 3 KESIMPULAN................................................................................................................29

DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................................30

1

BAB 1PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu bagian atau unit atau divisi atau

fasilitas di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian

yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Seperti diketahui, pekerjaan

kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan

pengadaan, penyimpanan dan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan

obat tradisional. Berdasarkan hal-hal tersebut IFRS dapat didefinisikan sebagai suatu

departemen atau unit atau bagian di suatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker

dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, tempat atau fasilitas

penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan

kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan; pengadaan;

produksi; penyimpanan perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi; dispensing obat

berdasarkan resep bagi penderita rawat tinggal atau rawat jalan; pengendalian mutu; dan

pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit;

pelayanan farmasi klinik umum dan spesialis.

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit dilakukan oleh tenaga kefarmasian, yang

salah satunya adalah apoteker. Menurut Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

berdasarkan Kepmenkes RI nomor 1197 tahun 2004, salah satu fungsi dari pelayanan

kefarmasian yang dilakukan di rumah sakit adalah pengelolaan perbekalan farmasi yang

meliputi suatu proses yang merupakan siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan,

perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian,

penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan

pelayanan. Cakupan dari perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat,

bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis. Tahap awal yang

penting untuk menjaga ketersediaan obat dan perbekalan farmasi lainnya agar dapat

2

digunakan pada saat yang tepat adalah tahap perencanaan dan pengadaan perbekalan

farmasi.

1.2 Perumusan Masalah Bagaimana tahap-tahap penting pada perencanaan perbekalan farmasi?

Bagaimana tahap-tahap penting pada pengadaan perbekalan farmasi?

1.3 Tujuan Memahami tahap-tahap penting pada perencanaan perbekalan farmasi.

Memahami tahap-tahap penting pada pengadaan perbekalan farmasi.

1.4 MetodePembuatan makalah ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu melalui buku dan

e-book yang berkaitan dengan tema makalah serta melalui penelusuran situs atau jurnal

yang dapat dipercaya dari media internet.

3

BAB 2ISI

2.1 Perbekalan Farmasi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang

ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik, yang dimaksud dengan perbekalan farmasi

adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia (Obat Tradisional), bahan obat asli Indonesia

(bahan Obat Tradisional), alat kesehatan dan kosmetika. Kemudian dalam Keputusan

Menteri Kesehatan No. 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang pedoman teknis pengadaan

obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar, perbekalan

kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan

upaya kesehatan.

2.2 Perencanaan

Berdasarkan Permenkes No. 58 tahun 2014, perencanaan kebutuhan merupakan

kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan Sediaan Farmasi, Alat

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk

menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien.

Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan Obat dengan menggunakan metode

yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan

antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan

disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan:

1. anggaran yang tersedia;

2. penetapan prioritas;

3. sisa persediaan;

4. data pemakaian periode yang lalu;

4

5. waktu tunggu pemesanan; dan

6. rencana pengembangan.

2.2.1 Tahap – Tahap Perencanaan

2.2.1.1 Tahap Pemilihan

Fungsi pemilihan adalah untuk menentukan obat yang benar-benar diperlukan

sesuai dengan pola penyakit. Untuk mendapatkan perencanaan obat yang tepat, sebaiknya

diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yang meliputi :

a. Obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medik dan statistik yang memberikan efek

terapi jauh lebih baik dibandingkan resiko efek samping yang akan ditimbulkan.

b. Jenis obat yang dipilih seminimal mungkin, hal ini untuk menghindari duplikasi dan

kesamaan jenis. Apabila terdapat beberapa jenis obat dengan indikasi yang sama

dalam jumlah banyak, maka kita memilih berdasarkan Drug of Choice dari penyakit

yang prevalensinya tinggi.

c. Jika ada obat baru, harus ada bukti yang spesifik untuk efek terapi yang lebih baik.

d. Hindari penggunaan obat kombinasi kecuali jika obat tersebut mempunyai efek yang

lebih baik dibandingkan obat tunggal.

2.2.1.2 Tahap Kompilasi Pemakaian

Kompilasi pemakaian obat adalah rekapitulasi data pemakaian obat di unit

pelayanan kesehatan, yang bersumber dari Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan

Obat (LPLPO). Kompilasi pemakaian obat dapat digunakan sebagai dasar untuk

menghitung stok optimum.

2.2.1.3 Tahap Perhitungan Kebutuhan

Dalam merencanakan kebutuhan obat perlu dilakukan perhitungan secara tepat.

Perhitungan kebutuhan obat dapat dilakukan dengan menggunakan metode konsumsi dan

atau metode morbiditas.

1. Metode Konsumsi

5

Metode konsumsi adalah metode yang didasarkan atas analisa data

konsumsi obat tahun sebelumnya. Untuk menghitung jumlah obat yang dibutuhkan

berdasarkan metode konsumsi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pengumpulan dan pengolahan data.

2) Analisa data untuk informasi dan evaluasi.

3) Perhitungan perkiraan kebutuhan obat.

4) Penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana.

Untuk memperoleh data kebutuhan obat yang mendekati ketepatan, perlu

dilakukan analisa trend pemakaian obat 3 (tiga) tahun sebelumnya atau lebih. Data-

data yang perlu dipersiapkan untuk perhitungan dengan metode konsumsi.

Daftar obat

Stok awal, sisa stok, stok pengaman

Penerimaan, pengeluaran

Hilang,kadaluarsa,rusak

Kekosongan obat

Pemakaian rata2 obat pertahun

Waktu tunggu

Perkembangan pola kunjungan

Rumus perhitungan metode konsumsi :

A = ( B+C+D)- E

A = Rencana pengadaan

B = Pemakaian rata-rata x 12

bulan

C = Stok pengaman 10 % – 20 %

D = Waktu tunggu 3 – 6 bulan

E = Sisa stok

6

Contoh perhitungan :

Selama tahun 2007 (Januari – Desember) pemakaian Parasetamol tablet di

Rumah Sakit sebanyak 2.500.000 tablet untuk pemakaian selama 10 bulan.

Pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan.

Sisa stok per 31 Desember 2007 adalah 100.000 tablet (E)

Pemakaian rata-rata Parasetamol tablet perbulan tahun 2007 adalah 2.500.000

tablet / 10 = 250.000 tablet.

Pemakaian Parasetamol tahun 2007 (12 bulan) = 250.000 tablet x 12 =

3.000.000 tablet ( B)

Pada umumnya stok pengaman berkisar antara 10% - 20% (termasuk untuk

mengantisipasi kemungkinan kenaikan kunjungan).

Misalkan berdasarkan evaluasi data diperkirakan 20% = 20% x 3.000.000 tablet

= 600.000 tablet (C)

Pada umumnya waktu tunggu berkisar antara 3 s/d 6 bulan. Misalkan leadtime

diperkirakan 3 bulan = 3 x 250.000 tablet = 750.000 tablet (D)

Kebutuhan Parasetamol tahun 2007 adalah:

= b + c + d

= 3.000.000 tablet + 600.000 tablet + 750.000 tablet

= 4.350.000 tablet.

Rencana pengadaan Parasetamol untuk tahun 2008 adalah:

= (B + C + D )- E

= 4.350.000 tablet – 100.000 tablet

= 4.250.000 tablet

= 4250 kaleng/botol @ 1000 tablet.

2. Metode Morbiditas.

Metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola

penyakit. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah perkembangan pola penyakit,

waktu tunggu, dan stok pengaman.

Langkah perhitungan :

1. Menetapkan pola morbiditas penyakit berdasarkan kelompok umur-penyakit.

7

Kegiatan yang harus dilakukan :

Pengisian (formulir 4) terlampir dengan masing-masing kolom diisi:

Kolom 1 : Nomor urut.

Kolom 2 : Nomor kode penyakit.

Kolom 3 : Nama jenis penyakit diurutkan dari atas dengan jumlah paling

besar.

Kolom 4 : Jumlah penderita anak dibawah 5 tahun.

Kolom 5 : Jumlah penderita dewasa.

Kolom 6 : Jumlah total penderita anak dan dewasa.

2. Menyiapkan data populasi penduduk

Komposisi demografi dari populasi yang akan diklasifikasikan berdasarkan jenis

kelamin untuk umur antara :

0 s/d 4 tahun.

5 s/d 14 tahun.

15 s/d 44 tahun

≥ 45 tahun.

3. Menyediakan data masing-masing penyakit pertahun untuk seluruh populasi pada

kelompok umur yang ada.

4. Menghitung frekuensi kejadian masing-masing penyakit per tahun

5. Menghitung jenis, jumlah, dosis, frekuensi dan lama pemberian obat

menggunakan pedoman pengobatan yang ada.

6. Menghitung jumlah yang harus diadakan untuk tahun anggaran yang akan datang

Contoh perhitungan Metode Morbiditas :

1) Menghitung masing-masing obat yang diperlukan per penyakit. Sebagai contoh

pada pedoman pengobatan untuk penyakit diare akut pada orang dewasa dan

anak-anak digunakan obat oralit dengan perhitungan sebagai berikut :

8

Anak-anak :

Satu episode diperlukan 15 (lima belas) bungkus oralit @ 200 ml. Jumlah

episode 18.000 kasus. Maka jumlah oralit yang diperlukan = 18.000 x 15

bungkus = 270.000 bungkus @ 200 ml.

Dewasa :

Satu episode diperlukan 6 (enam) bungkus oralit @ 1 liter. Jumlah episode

10,800 kasus. Maka jumlah oralit yang diperlukan = 10.800 x 6 bungkus =

64.800 bungkus @ 1000 ml / 1 lite

2) Pengelompokan dan penjumlahan masing-masing obat (hasil langkah a).

Sebagai contoh : Tetrasiklin kapsul 250 mg digunakan pada berbagai kasus

penyakit. Berdasarkan langkah pada butir a, diperoleh obat untuk :

Kolera diperlukan = 3.000 kapsul

Disentri diperlukan = 5.000 kapsul

Amubiasis diperlukan = 1.000 kapsul

Infeksi saluran kemih = 2.000 kapsul

Penyakit kulit diperlukan = 500 kapsul

Jumlah Tetrasiklin diperlukan = 11.500 kapsul

3. Metode Kombinasi

Merupakan gabungan dari metode konsumsi dan metode epidemiologi.

Dalam metode ini, anggaran yang diperlukan disesuaikan dengan yang tersedia.

Penyusunan perencanaan mengacu pada :

1. DOEN, formularium, standar treatmen, kebijakan setempat

2. Data catatan medik / rekam medik

3. Anggaran

4. Penetapan prioritas

5. Pola penyakit

6. Sisa persediaan

7. Data penggunaan periode yang lalu

8. Rencana pengembangan

9

4. Metode Anggaran

Data yang diperlukan rawat jalan dan rawat inap :

• Pasien Rawai Inap :

Perlu data BOR (tempat tidur terpakai)

• Pasien Rawat Jalan

Perlu data kunjungan

2.2.1.4 Tahap Proyeksi Kebutuhan

Proyeksi Kebutuhan Obat adalah perhitungan kebutuhan obat secara

komprehensif dengan mempertimbangkan data pemakaian obat dan jumlah sisa stok pada

periode yang masih berjalan dari berbagai sumber anggaran.

2.2.1.5 Tahap Penyesuaian Rencana Pengadaan

Dengan melaksanakan penyesuaian rencana pengadaan obat dengan jumlah

dana yang tersedia maka informasi yang didapat adalah jumlah rencana pengadaan, skala

prioritas masing-masing jenis obat dan jumlah kemasan, untuk rencana pengadaan obat

tahun yang akan datang. Beberapa teknik manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi penggunaan dana dalam perencanaan kebutuhan obat adalah dengan cara :

a. Analisa ABC.

Berdasarkan berbagai pengamatan dalam pengelolaan obat, yang paling

banyak ditemukan adalah tingkat konsumsi pertahun hanya diwakili oleh relatif

sejumlah kecil item. Sebagai contoh, dari pengamatan terhadap pengadaan obat

dijumpai bahwa sebagian besar dana obat (70%) digunakan untuk pengadaan, 10%

dari jenis/item obat yang paling banyak digunakan sedangkan sisanya sekitar 90%

jumlah pasien RI x biaya obat/tempat tidur

jumlah kunjungan x biaya obat/kunjungan

10

jenis/item obat menggunakan dana sebesar 30%. Oleh karena itu analisa ABC

mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya, yaitu :

Kelompok A : Adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya

menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan.

Kelompok B : Adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya

menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%.

Kelompok C : Adalah kelompok jenis obat yang jumlah nilai rencana pengadaannya

menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan.

Langkah-Langkah menentukan kelompok A, B dan C.

1. Hitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk masing-masing obat dengan cara

mengalikan kuantum obat dengan harga obat

2. Tentukan rankingnya mulai dari yang terbesar dananya sampai yang terkecil

3. Hitung persentasenya terhadap total dana yang dibutuhkan

4. Hitung kumulasi persennya

5. Obat kelompok A termasuk dalam kumulasi 70%

6. Obat kelompok B termasuk dalam kumulasi > 70% s/d 90%

7. Obat kelompok C termasuk dalam kumulasi > 90% s/d 100%

b. Analisa VEN.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana obat yang

terbatas adalah dengan mengelompokkan obat yang didasarkan kepada dampak tiap

jenis obat pada kesehatan. Semua jenis obat yang tercantum dalam daftar obat

dikelompokkan kedalam tiga kelompok berikut :

Kelompok V : Adalah kelompok obat yang vital, yang termasuk dalam kelompok ini

antara lain:

Obat penyelamat (life saving drugs).

Obat untuk pelayanan kesehatan pokok (vaksin, dll).

Obat untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar.

11

Kelompok E : Adalah kelompok obat yang bekerja kausal, yaitu obat yang bekerja

pada sumber penyebab penyakit.

Kelompok N : Merupakan obat penunjang yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa

dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan.

Penggolongan obat sistem VEN dapat digunakan untuk :

1. Penyesuaian rencana kebutuhan obat dengan alokasi dana yang tersedia. Obat-

obatan yang perlu ditambah atau dikurangi dapat didasarkan atas

pengelompokan obat menurut VEN.

2. Dalam penyusunan rencana kebutuhan obat yang masuk kelompok V agar

diusahakan tidak terjadi kekosongan obat. Untuk menyusun daftar VEN perlu

ditentukan lebih dahulu kriteria penentuan VEN. Kriteria sebaiknya disusun

oleh suatu tim. Dalam menentukan kriteria perlu dipertimbangkan kondisi dan

kebutuhan masing-masing wilayah.

Kriteria yang disusun dapat mencakup berbagai aspek antara lain:

a. Klinis

b. Konsumsi

c. Target kondisi

d. Biaya

Langkah-langkah menentukan VEN

1. Menyusun kriteria menentukan VEN

2. Menyediakan data pola penyakit

3. Merujuk pada pedoman pengobatan

2.3 Pengadaan

Pengadaan merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit

dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui

pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Pengadaan bertujuan

untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, dengan mutu yang baik,

12

pengiriman barang terjamin dan tepat waktu, proses berjalan lancar, dan tidak memerlukan

tenaga serta waktu berlebihan.

2.3.1 Metode Pelaksanaan Pengadaan

2.3.1.1 Pembelian

Dalam Permenkes No. 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Rumah Sakit disebutkan bahwa untuk Rumah Sakit pemerintah pembelian Sediaan

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus sesuai dengan ketentuan

pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

pembelian adalah:

1. Kriteria Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, yang

meliputi kriteria umum dan kriteria mutu obat.

2. Persyaratan pemasok.

3. Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan

Bahan Medis Habis Pakai.

4. Pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu.

Secara umum metode pembelian dapat dilakukan melalui cara berikut:

a. Secara tender (oleh Panitia Pembelian Barang Farmasi)

Pembelian dengan penawaran yang kompetitif (tender) merupakan suatu

metode penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mutu dan harga,

apabila ada dua atau lebih pemasok yang memenuhi syarat memasarkan suatu produk

tertentu yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan apoteker. Dalam memilih

pemasok, apoteker harus mendasarkan pada beberapa kriteria, yakni harga, berbagai

syarat, ketepatan waktu pengiriman, mutu pelayanan, dapat dipercaya, kebijakan

tentang barang yang dikembalikan, dan pengemasan. Akan tetapi, kriteria yang paling

utama harus selalu ditempatkan pada mutu obat dan reputasi pemanufaktur.

13

Tender terbagi menjadi:

1) Tender terbuka

Tender terbuka berlaku untuk seluruh rekanan yang terdaftar dan sesuai

dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada penentuan harga, metoda ini lebih

menguntungkan, tapi memerlukan staf yang kuat, waktu yang lama dan perhatian

penuh. Metode ini biasanya dilakukan oleh RS negeri dengan dana dari

APBN/APBD. Untuk melakukan tender terbuka ini perlu sebuah panitia tersendiri

dan penilaian yang mantap terhadap distributor (mutu produk dan harga).

Keuntungan dari metode tender terbuka ini adalah stabilitas harga terjamin

dan harga lebih murah dan persediaan/stock barang untuk jangka waktu tertentu

terjaga (aman). Sedangkan kerugiannya adalah proses lama (problem kekosongan

obat), membutuhkan tempat penyimpanan yang luas, dan resiko obat macet.

2) Tender terbatas

Tender terbatas dikenal juga dengan lelang tertutup. Hanya dilakukan pada

rekanan tertentu yang sudah terdaftar dan mempunyai riwayat yang baik. Harga

masih dapat dikendalikan, tenaga dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan

dengan tender terbuka.

b. Kontrak

Disebut juga pengadaan dengan negosiasi, dimana pembeli melakukan

pendekatan pada beberapa supplier (biasanya 3 atau lebih) untuk menentukan harga.

Pembeli juga dapat melakukan tawar-menawar dengan para supplier untuk

memperoleh harga atau pelayanan tertentu.

Metode ini memiliki keuntungan yakni bisa dilakukannya negosiasi harga

dan service delivery yang telah ditetapkan. Kerugian dari metode kontrak ini adalah

proses yang lama dalam bernegosiasi.

14

c. Secara langsung dari pabrik/distributor/pedagang besar farmasi/rekanan

Pembelian langsung biasanya dilakukan untuk pembelian dalam jumlah

kecil dan perlu segera tersedia. Pengadaan obat dengan pembelian langsung sangat

menguntungkan karena di samping waktunya cepat, juga:

1) volume obat tidak begitu besar sehingga tidak menumpuk atau macet di gudang

2) harganya lebih murah karena langsung dari distributor atau sumbernya

3) mendapatkan kualitas seperti yang diinginkan

4) bila ada kesalahan mudah mengurusnya

5) dapat kredit

6) memperpendek lead time

7) sewaktu-waktu kehabisan atau kekurangan obat dapat langsung menghubungi

distributor

Pengadaan perbekalan farmasi menggunakan metode pembelian langsung

meliputi pengadaan rutin dengan pembelian harian, atau menyesuaikan jika ada

penawaran khusus, dan pengadaan non rutin (insidental) berkaitan dengan pembelian

obat yang tidak ada di formularium tetapi diresepkan oleh dokter dilakukan ke apotek

rekanan, PBF atau RS lain. Pembelian barang-barang yang dibutuhkan dilakukan

dengan membuat surat pesanan langsung pada distributor utama dari produk yang

dikehendaki.

2.3.1.2 Produksi

Menurut Departemen Kesehatan (2004), produksi sediaan farmasi dirumah sakit

merupakan kegiatan membuat, mengubah bentuk dan pengemasan kembali sediaan

farmasi steril atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah

sakit. Dalam Permenkes No. 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di

Rumah Sakit disebutkan bahwa Instalasi Farmasi Rumah Sakit dapat memproduksi

sediaan tertentu apabila:

1. Sediaan Farmasi tidak ada di pasaran.

2. Sediaan Farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri.

3. Sediaan Farmasi dengan formula khusus.

15

4. Sediaan Farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/repacking.

5. Sediaan Farmasi untuk penelitian.

6. Sediaan Farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/harus dibuat baru (recenter

paratus).

Sediaan yang dibuat di Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan

terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit tersebut.

Kegiatan produksi yang dilakukan oleh sub instalasi produksi farmasi ada dua, yaitu:

1. Produk Obat Steril

Pembuatan produk steril terbagi menjadi :

a. Produksi steril adalah proses mencampur atau meracik bahan obat steril dan

dilakukan di dalam ruang steril.

b. Aseptic dispensing adalah teknik aseptic yang dapat menjamin ketepatan sediaan

steril yang dibuat dan bebas kontaminasi.

Kegiatan produksi steril yang akan dilakukan sub instalasi produksi farmasi:

a. Total Parenteral Nutrition (TPN)

Total parenteral nutrition adalah membuat atau mencampur bahan nutrisi

yang berisi asam amino, karbohidrat dan lipid yang steril dengan kadar yang

sesuai kebutuhan masing-masing pasien, sehingga dihasilkan sediaan yang steril.

Ruang untuk TPN bertekanan positif dari pada di luar karena obat ini tidak

berbahaya hanya saja dalam pembuatannya harus steril.

b. IV admixture

Merupakan proses pencampuran obat steril ke dalam larutan intravena

steril untuk menghasilkan suatu sediaan steril yang bertujuan untuk penggunaan

intra vena (i.v). Ruang lingkup dari IV admixture :

1) Pelarutan serbuk steril

2) Menyiapkan suntikan IV sederhana (tunggal)

3) Menyiapkan suntikan IV kompleks

16

Keuntungan IV admixture antara lain:

1) Terjaminnya sterillitas produk

2) Terkontrolnya kompatibilitas obat

3) Terjaminnya kondisi penyimpanan yang optimum sebelum dan sesudah

pencampuran

c. Obat Sitostatika

Obat sitostatika adalah obat yang digunakan dalam pengobatan kanker

(antineoplastik). Peracikan obat kanker atau sitostatika adalah kegiatan

rekonstitusi (pencampuran) obat–obat sitostatik dan menyiapkan agar siap

digunakan dengan mempertimbangkan dasar–dasar keamanan bagi pekerja dan

lingkungan serta prinsip dasar pencampuran obat steril.

Obat ini diberikan pada bagian produksi obat steril maksimal sehari

sebelum dilakukan kemoterapi. Sebelum obat dibuat harus dilakukan pengecekan

apakah pasien jadi dikempoterapi pada waktu yang telah ditentukan atau tidak.

Jika tidak maka obat tidak boleh disiapkan, karena obat harus diberikan segera

setelah direkonstitusi mengingat ketidakstabilan obat dan jika terlalu lama

disimpan maka obat menjadi rusak.

Dalam formulir permintaan obat sitostatika tercantum data pasien meliputi

nama, nomor medical record, ruangan, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan,

umur, luas permukaan tubuh, diagnosis, nama dokter dan paraf dokter, dan data

permintaan obat yang meliputi nama obat, dosis, cara pemberian, volume, jumlah

(ampul/vial), pelarut, volume pelarut, volume akhir, expire date, dan alat

kesehatan yang digunakan.

Rekonstitusi obat sitostatika dilakukan secara aseptik di ruang steril di

dalam laminar air flow. Dalam CPOB, ruang yang digunakan untuk kegiatan steril

disebut ruang kelas II, tidak boleh mengandung lebih dari 350.000 partikel

berukuran 0,5 mikron atau lebih, 2000 partikel berukuran 5 mikron atau lebih,

serta tidak lebih dari 100 mikroba setiap meter kubik udara. Tekanan udara di

ruangan ini semakin ke dalam atau semakin mendekati laminar air flow harus

17

semakin negatif. Hal ini untuk mencegah keluarnya obat yang direkonstitusi dan

agar tidak mengkontaminasi personil yang mengerjakannya. Personil yang

mengerjakan harus memakai pakaian steril model khusus, penutup kepala,

masker, kacamata, sarung tangan, dan penutup kaki.

2. Produk Obat Non Steril

Kegiatan yang dilakukan dalam produksi non steril yaitu pembuatan, pengenceran,

dan pengemasan kembali.

a. Pembuatan

Sub instalasi produksi farmasi memproduksi obat non steril berdasarkan

master formula. Produksi obat dilakukan dengan mengisi formulir pembuatan

obat. Tahapan pembuatan obat dilakukan berdasarkan urutan seperti contoh yang

terdapat pada formulir pembuatan obat dan pada setiap tahap pembuatan harus

diparaf oleh petugas yang mengerjakannya.

Formulir pembuatan obat dibuat berdasarkan per item obat. Pengemasan

dan pemberian etiket dilakukan setelah produksi obat atau pengenceran antiseptik

selesai dibuat dan diperiksa kembali.

Setelah selesai pengemasan, maka harus mengisi lembaran atau formulir

pengemasan yang berisi tanggal produksi, nama obat, nomor produksi, volume

dan kemasan, kemudian diparaf. Selanjutnya formulir pembuatan obat, formulir

pengemasan dan etiket diparaf atau diberi cap oleh penanggung jawab sebagai

tanda bahwa obat sudah diperiksa dan dapat didistribusikan.

b. Pengenceran

Pengenceran dilakukan berdasarkan urutan seperti yang terdapat pada

formulir obat dan pada setiap tahap harus diparaf oleh petugas yang

mengerjakannya. Pengenceran misalnya pembuatan alkohol 70% dari alkohol

95%.

18

c. Pengemasan Kembali

Pengemasan kembali misalnya Betadine dan Rivanol dari kemasan besar

menjadi kemasan yang lebih kecil.

2.3.1.3 Pinjaman

Pinjaman adalah setiap penerimaan dalam bentuk uang, barang dan atau jasa yang

diperoleh dari pemberi pinjaman yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aktiva Tetap /asset oleh Mitra untuk jangka

waktu tertentu dengan membayar kompensasi, sepanjang sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan pemanfaatan Aktiva Tetap tidak dapat dilaksanakan dengan cara

lain. Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasional suatu

lembaga tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan

memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

Bentuk kerjasama pendayagunaan asset dengan cara pinjam pakai terbagi menjadi dua,

yaitu :

1. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan Aktiva Tetap/asset oleh Mitra dalam jangka waktu tertentu

dan mendapatkan imbalan uang tunai (PERMEN BUN NO 06/2011). Pemilik asset/

Aktiva Tetap berhak mendapatkan imbalan uang tunai berupa sewa bulanan atau

tahunan yang dibayarkan sekaligus dimuka yg dituangkan dalam perjanjian. Selama

jangka waktu sewa:

– Asset yang disewakan wajib diasuransikan atas nama pemilik asset dengan beban

mitra, sepanjang dapat dijamin oleh perusahaan asuransi dan/atau didasarkan pada

peraturan perundang-undanagn yang berlaku.

– Biaya pemelihaaan, kewajiban perpajakan, dan/atau biaya-biaya lain yang

ditimbulkan atas asset yang disewakan menjadi beban Mitra.

19

– Mitra wajib memelihara objek Sewa, termasuk sarana dan/atau prasarana yang

melekat dengan objek Sewa.

– Pada saat berakhimya Sewa, Mitra wajib menyerahkan objek Sewa kepada

pemiliknya dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala

tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga.

2. KSO (Kerjasama Operasional) & KSU (Kerjasama Usaha)

Kerjasama Operasional (KSO) merupakan perjanjian antara dua pihak atau

lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama

dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan bersama-sama

menanggung resiko usaha tersebut. KSO bersifat sementara, hanya untuk

melaksanakan suatu proyek tertentu dan bukan merupakan subjek pajak. Dengan

melihat Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 06 tahun 2011 pada pasal 1 ,

prinsip kerjasama ini adalah bagi hasil yang saling menguntungkan antara pemilik

asset dengan mitra kerjasama, dimana pemilik asset ikut terlibat dalam manajemen

pengelolaan. Sementara pada sistem Kerja Sama Usaha (KSU) tidak ikut terlibat

dalam manajemen pengelolaan.

Ketentuan kerjasama KSO & KSU :

Pembayaran kompensasi KSU dilakukan di depan (up-front fee).

Asset yang dikerjasamakan wajib diasuransikan atas nama pemilik asset dengan

beban KSO/KSU.

Biaya pemeliharaan, kewajiban perpajakan , dan/atau biaya-biaya lain yang

ditimbulkan atas asset yang dikerjasamakan menjadi beban KSO/KSU

Manajemen KSO dan KSU wajib menyampaikan laporan tentang perkembangan

KSO/KSU pemilik asset secara periodik sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Selama jangka waktu kerjasama, manajemen KSO dan KSU wajib memelihara

asset yang menjadi obyek KSO/KSU.

Pada saat berakhirnya kerjasama, manajemen KSO dan KSU wajib menyerahkan

asset yang menjadi obyek KSO/KSU kepada pemilik asset dalam keadaan

20

baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak

pihak ketiga.

Hak dan kewajiban pemilik asset dan mitra ditetapkan dalam perjanjian

kerjasama.

KSO dapat dibedakan menjadi:

- Separate Legal Entity yakni KSO dengan entitas hukum terpisah dapa berbentuk

badan hukum termasuk JO (Joint Operation).

- KSO tanpa pembentukan entitas hukum terpisah

Bentuk operasional KSO:

– BOT (Build, Operate,Transfer)

– BTO (Build, Transfer, Operate)

Keuntungan penerapan KSO dalam pengadaan Alat Kesehatan di Rumah sakit:

Peningkatan pelayanan (prestige)

Grafik pelayanan operasional mningkat

Grafik BOR meningkat

Mengurangi pengeluaran tak terduga yang berhubungan dengan biaya

maintenance alat karena maintenance alat ditanggung investor.

2.3.1.4 Hibah

Hibah merupakan segala bentuk penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan

atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali, yang

berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (pp No10 tahun 2011). Hibah luar negeri

adalah penerimaan negara yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional maupun

negara-negara sahabat dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun

dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu

dibayar kembali (Keppres No.80 tahun 2003).

Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara penerima dan

Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau

dokumen lain yang dipersamakan). Untuk mempermudah dalam proses penerimaan hibah

21

maka hibah juga dikelompokkan kedalam dua jenis yakni Hibah yang direncanakan

dan/atau hibah langsung. Hal tersebut ditujukan supaya tidak menimbulkan proses

birokkrasi yang rumit yang yang dapat menimbulkan disinsentif bagi calon pemberi

Hibah karena terkesan dipersulit. Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang

dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. Hibah langsung adalah Hibah yang

dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Perjanjian hibah paling sedikit

memuat jumlah, peruntukan dan ketentuan & persyaratan. Kedua alternatif penerimaan

Hibah tersebut, diharapkan dapat menjembatani perbedaan kepentingan dari pihak calon

pemberi Hibah yang menghendaki kemudahan dalam pemberian Hibah dan dari

kepentingan pihak penerima Hibah yang menghendaki penerimaan Hibah harus

mengikuti ketentuan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua

pemangku kepentingan (stakeholders). Guna menjamin terwujudnya penerimaan Hibah

yang transparan dan akuntabel, maka penerimaan Hibah tersebut perlu ditatausahakan

dengan baik, diadministrasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

dilakukan publikasi informasi, dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan secara

terus-menerus. Publikasi informasi mengenai Hibah paling sedikit meliputi (pp No10

tahun 2011) :

kebijakan tentang Hibah;

jumlah, posisi, dan komposisi jenis mata uang Hibah;

sumber dan penerima Hibah; dan

jenis Hibah.

Permasalahan (Kepmenkes RI No 059/MENKES/SK/I/2011):

1. Obat dan perbekalan kesehatan sering tidak sesuai dengan situasi darurat yang terjadi,

baik dari aspek pola penyakit, maupun tingkat pelayanan kesehatan yang tersedia.

Obat dan perbekalan kesehatan tersebut sering tidak dikenal oleh tenaga kesehatan

setempat maupun pasien, bahkan kadang-kadang tidak memenuhi standar pengobatan

yang berlaku.

2. Obat dan perbekalan kesehatan sering tiba tanpa terlebih dahulu dipilih dan diberi

label dalam bahasa lokal/inggris, bahkan tanpa ada nama generiknya.

3. Kualitas obat dan perbekalan kesehatan kadangkala tidak sesuai dengan standar yang

berlaku di Negara penerima.

22

4. Pihak pemberi hibah kadang tidak menghiraukan prosedur administrasi Negara

penerima.

5. Pihak pemberi hibah sering menyebutkan nilai obat lebih tinggi dari yang semestinya

6. Jumlah obat dan perbekalan kesehatan tidak sesuai kebutuhan, akibatnya beberapa

obat berlebih harus dimusnahkan. Hal tersebut akan menimbulkan maslah pada

Negara penerima.

Prinsip utama dalam proses pemberian hibah obat dan perbekalan kesehatan menurut

WHO yaitu :

1. Obat dan perbekalan kesehatan harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya

bagi Negara penerima. Secara implicit harus berdasarkan kebutuhan dan oleh

karenanya obat dan perbekalan kesehatan yang tidak diinginkan perlu ditolak.

2. obat dan perbekalan kesehatan harus mengacu kepada keperluan dan sesuai dengan

otoritas penerima, dan harus mendukung kebijaksanaan pemerintah dibidang

kesehatan dan sesuai dengan persyaratan administrasi yang berlaku.

3. Tidak boleh terjadi standar ganda penetapan kualitas jika kualitas salah satu item obat

dan perbekalan kesehatan tidak diterima oleh Negara donor, sebaiknya hal ini juga

diberlakukan di Negara penerima.

4. Harus adanya komunikasi yang efektif antara Negara donor dan penerima, hibah

harus berdasarkan permohonan dan sebaiknya tidak dikirimkan tanpa adanya

pemberitahuan.

Persyaratan teknis hibah obat dan perbekalan kesehatan (Kepmenkes RI No

059/MENKES/SK/I/2011) adalah sebagai berikut.

1. Masa kadaluarsa obat dan perbekalan kesehatan

Masa kadaluarsa obat dan perbekalan kesehatan sebaiknya adalah minimal dua tahun

pada saat diterima oleh penerima hibah. Hal ini dimaksudkan agar obat dan

perbekalan kesehatan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan program

maupun situasi darurat. Oleh karenanya sebaiknya pihak pemberi hibah sudah

mengkonfirmasi masa kadaluarsa obat dan perbekalan kesehatan yang akan dikirim.

2. Obat dan perbekalan kesehatan yang akan diterima harus berasal dari sumber resmi.

Obat dan perbekalan kesehatan yang diberikan sebaiknya merupakan obat dan

perbekalan kesehatan yang telah terdaftar atau mempunyai izin edar di negeri

23

pemberi atau mendapat pengakuan dari WHO, atau lembaga independen lainnya. Hal

ini diperlukan untuk menjamin keamanan dari obat dan perbekalan kesehatan yang

akan diterima oleh programmer kesehatan. Selain itu pihak pemberi hibah juga harus

menyertakan sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice) dan sertifikat analisa

dari produsen obat dan perbekalan ksesehatan yang akan dihibahkan.

3. Obat yang diterima harus sesuai dengan Daftar Obata Esensial Nasional (DOEN)

Diperlukan agar tidak mengganggu program penggunaan obat esensial di fasilitas

pelayanan kesehatan.

4. Kekuatan/ potensi/dosis dari obat sebaiknya sama dengan obat yang biasa digunakan

oleh petugas kesehatan.

Diperlukan agar petugas kesehatan tidak bingung dengan kekuatan sediaan dari obat

hibah.

5. Semua obat dan perbekalan kesehatan hibah sebaiknya mempunyai label dalam

Bahasa Indonesia / Bahasa Inggris agar mudah dimengerti.

6. Obat dan perbekalan kesehatan sebaiknya memenuhi aturan Internasional Pengiriman

barang

Setiap obat dan perbekalan kesehatan yang dikirim hendaknya disertai dengan detil

isi karton yang menyebutkan secara spesifik bentuk sediaan, jumlah, nomor batch,

tanggal kadaluarsa, volume, berat dan kondisi penyimpanan yang khusus. Berat

karton sebaiknya tidak lebih dari 50 kg. hal ini diperlukan untuk memdahkan dalam

penyimpanan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke fasilitas-fasilitas

pelayanan kesehatan.

7. Pengeluaran dari pelabuhan

Obat dan perbekalan kesehatan hibah bisa mendapat fasilitas pembebasan tariff pajak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Biaya pengiriman dari Negara pemberi hibah, transport lokal,

pergudanga/penyimpanan yang baik, serta urusan bea cukai sebaiknya dibayar oleh

pihak/Negara pemberi hibah

Hal tersebut sebaiknya diinformasikan dari awal untuk menghindari terjadinya

masalah yang tidak diinginkan.

9. Pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan hibah

24

Pemusnahan dilakuakn sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip yang harus diperhatikan dalam menerima pinjaman dan hibah adalah (PP Nomor

10 Tahun 2011) :

• transparan

• akuntable

• efisien dan efektif

• kehati –hatian

• Tidak disertai ikatan politik

• Tidak mengganggu keamanan & stabilitas negara

2.3.1.5 Menukar

Menukar merupakan cara pemenuhan kebutuhan dengan jalan menukarkan barang

yang dimiliki dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain yang dibutuhkan oleh

organisasi/perusahaan. Pemilihan metode/ cara ini harus mempertimbangkan faktor

saling menguntungkan di antara kedua belah pihak dan barang yang dipertukarkan harus

merupakan barang yang sifatnya kelebihan/ berlebihan yang dipandang tidak memiliki

daya guna untuk perusahaan. Cara ini cukup efektif dalam rangka untuk meningkatkan

efektifitas barang-barang yang dimiliki oleh organisasi/ perusahaan. Barang-barang yang

berlebih menjadi tidak mubazir karena tidak terpakai tetapi dapat ditukar dengan barang

lain yang lebih berguna.

2.3.1.6 Konsinyasi

Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki

barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan

harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Pengadaan dengan cara konsinyasi dalam

pengertian sehari-hari dikenal dengan pengadaan dengan system penitipan. Pihak yang

menyerahkan barang (pemilik) disebut Konsinyor/consignor/ pengamanat. Pihak yang

menerima barang Konsinyasi disebut Konsinyi/ Consigner/ Komisioner. Bagi konsinyor

barang yang dititipkan kepada konsinyi untuk dijualkan disebut barang konsinyasi

25

(konsinyasi keluar/consigment out). Konsinyasi biasanya dilakukan untuk produk baru

yang belum atau jarang dijual di rumah sakit. Dalam konsinyasi, PBF menitipkan barang

di rumah sakit, kemudian pembayaran baru dilakukan apabila barang titipan tersebut

telah terjual. Selama barang konsinyasi belum terjual, hak milik tetap di tangan pemilik.

Terdapat 4 hal yang merupakan ciri dari pengadaan konsinyasi yaitu :

1) Barang Konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyor, karena hak

untuk barang masih berada pada konsinyor.

2) Pengiriman barang konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi konsinyor dan

sebaliknya.

3) Pihak konsinyor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan

barang konsinyasi kecuali ditentukan lain.

4) Konsinyasi dalam batas kemampuannya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan

keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya.

Pengadaan barang dengan cara konsinyasi mempunyai keuntungan-keuntungan

tertentu dibandingkan dengan pengadaan secara langsung barang-barang kepada

perusahaan pengecer atau kepada pedagang. Adapun keuntungan pengadaan barang

secara konsinyasi bagi konsinyor, antara lain:

1. Konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat

dijamin oleh seorang produsen, pabrikan atau distributor, terutama apabila:

a. Barang-barang yang bersangkutan baru diperkenalkan, permintaan produk tidak

menentu dan belum terkenal

b. Penjualan pada masa-masa yang lalu tidak menguntungkan

2. Resiko-resiko tertentu dapat dihindari oleh konsinyor. Barang-barang konsinyasi

tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan dari konsinyi sehingga resiko kerugian

dapat ditekan.

3. Harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh konsinyor. Hal ini

disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih ditangan konsinyor sehingga

harga masih dapat dijangkau oleh konsumen.

26

Sedangkan bagi konsinyi lebih menguntungkan pengadaan dengan cara konsinyasi

karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Konsinyi tidak dibebani resiko menanggung kerugian bila gagal dalam penjualan

barang-barang konsinyasi

2. Konsinyi tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya

akan diganti /ditanggung oleh konsinyor

3. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi, sebab konsinyi hanya berfungsi sebagai

penerima dan penjual barang konsinyasi untuk konsinyor

4. Konsinyi berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang konsinyasi

Dengan tetap mengendalikan harga eceran produk, konsinyor mengharapkan

penjualannya dapat meningkat karena konsinyi ahli di bidang perdagangan barang yang

bersangkutan. Pihak konsinyi, tanpa risiko kerusakan barang, fluktuasi harga dan biaya

modal kerja, dapat meningkatkan penghasilannya dari hasil komisi penjualan barang

konsinyasi.

Cara pelaksanaan konsinyasi pada umumnya sebagai berikut :

1. Konsinyor datang kepada konsinyi untuk menawarkan barang yang akan dijadikan

barang konsinyasi

2. Konsinyi memeriksa keadaan barang konsinyasi terutama mengenai jenis dan jumlah

serta mutu dari barang tersebut.

3. Konsinyi meawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya, harga transaksi

ini disampaikan kepada konsinyor.

4. Jika kedua pihak telah setuju atas perjanjian yang diberikan, maka pengadaan barang

konsinyasi dapat dilakukan.

2.3.2 Cara Pengadaan Obat Yang Baik 

1. Pengadaan berdasarkan nama generic

Biasanya dikenal dengan INN (International Nonpropriety Name), telah

menjadi standar pembelian obat yang berada di berbagai perusahaan. Nama bermerek

27

dari supplier biasanya saling berkompetisi, tetapi mereka sama-sama menawarkan

obat generic dengan harga yang bersaing, karena mereka berharap dapat menguasai

sector pasar tersebut. Hal ini sangat beralasan sebab semua obat yang disupply untuk

system kesehatan akan dilabel dengan persyaratan sesuai dengan INN secara terus

menerus.

2. Pengadaan terbatas untuk daftar obat esensial atau daftar formularium

Langkah pertama yang dilakukan untuk menghindari duplikasi obat generic

yaitu dengan cara membuat dua pilihan utama pada daftar pengadaan. Kombinasi

pertama merupakan formula standar di rumah sakit seperti program pembelian regular

seperti obat cometidine, famotidine, dan ranitidine (dan obat-obatan alnti ulcer

lainnya) mungkin merupakan kompnen substansial yang sangat penting di

formularium RS, kemudian obat-obatan ini dijumlahkan dengan menggabungkan

dengan satu formula obat lainya dan kombinasi dari estimasi volume penjualan,

sehingga jumlah obat terpilih menjadi lebih besar.Langkah kedua adalah termasuk

memasukkan data pada formularium berdasarkan kategori terapi dan akan dilakukan

tender untuk memilih subkategorinya.

3. Supplier yang memiliki kualifikasi yang baik

Untuk memilih supplier yang baik, kita harus mengevaluasi apakah supplier

tersebut sudah terdaftar di agensi internasional, uji pembelian pada jumlah uang yang

sedikit, dan pertemuan yang tidak formal untuk lebih mengenal supplier tersebut lebih

lanjut. Pengadaan yang sukses berasal dari agensi yang juga sukses, hal ini

ditunjukkan dengan adanya tampilan supplier yang berkualitas dalam menyuplai

bahan yang dibutuhkan. Cirri lain supplier yang baik adalah kemasan dan label obat

yang selalu baik dan lengkap, mempunyai salinan registrasi yang jelas, adanya

koresponden, serta pembeli bias mengajukan complain bila merasa kurang puas

dengan pelayanan yang ditawarkan oleh supplier.

4. Pengadaan yang bersaing

28

Supplier yang mempunyai daya saing yang tinggi adalah kunci untuk

mendapatkan harga yang bersaing, memperoleh sector pemasaran yang jelas untuk

pembelian yang sifatnya sedikit dan mendadak.

5. Komitmen penjualan yang baik

Komitmen penjualan yang baik harus senantiasa dimonitor dan ditingkatkan,

jika tidak akan menyebabkan beberapa kelompok supplier gagal sebab harga yang

ditawarkannya lebih tinggi disbanding pesaing yang lain.

6. Jumlah permintaan berdasarkan estimasi kebutuhan saat ini

Ketika keuangan tidak tersedia untuk melakukan pembayaran pada obat yang

akan dibeli, sangat dibutuhkan pengurangan daftar obat sesuai dengan system

kesehatan yang ada. Berdasarkan system kesehatan, ada tiga alat yang dapat

dilakukan, yaitu analisis VEN, analisis ABC, dan analisis katagori terapi.

7. Pembayaran dan manajemen keuangan yang baik

System manajemen keuangan yang efektif dan efesien sangat penting bagi

prioritas pengadaan obat. Bisa menyediakan obat ketika dibutuhkan dan dapat

membayar pada waktu yang diinginkan mempunyai efek yang positif untuk

mengurangi kekurangan stock.

8. Tranparansi dan penulisan prosedur

Ketika ada satu tender kefarmasian yang tidak berguna, hal ini

mengindikasikan adanya ketidak adilan, mungkin ada perubahan dalam proses tender

yang tidak diketahui oleh salah satu supplier dan menyebabkan masalah yang kronis.

Entah hal tersebut benar atau salah, tapi hal ini dapat merusak pelayanan kesehatan

yang ada, dan pasien akan kehilangan kepercayaan dirinya.

9. Audit tahunan

Setidaknya, dalam setahun sekali pihak pengadaan harus melakukan audit.

Hal ini bertujuan untuk melakukan pengujian dan verifikasi yang berasal dari buku

29

akuntasi dan catatan pembelian yang sesuai dengan prosedur audit. Internal audit

dilakukan oleh auditor yang berasal dari pemerintah atau organisasi tertentu. Auditor

harus bekerja dengan adil dan harus menyertakan komentar pada pihak manajemen

jika ada hal yang tidak sesuai dengan pembukuan akuntasi yang ada.

BAB 3KESIMPULAN

Perencanaan dan pengadaan merupakan tahap awal yang penting dalam siklus

pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit, untuk menjaga ketersediaan obat dan perbekalan

farmasi lainnya agar dapat digunakan pada saat yang tepat. Pada perencanaan, terdapat lima

tahap penting, yaitu tahap pemilihan, kompilasi pemakaian, perhitungan kebutuhan, proyeksi

kebutuhan, dan penyesuaian rencana pengadaan yang harus ditentukan dengan tepat. Dalam

menghitung kebutuhan perbekalan di rumah sakit, dapat dilakukan dengan beberapa metode

yaitu, metode konsumsi, metode morbiditas, serta metode kombinasi keduanya. Dan pada

penyesuaian rencana pengadaan, dapat dilakukan dengan analisis ABC dan analisis VEN.

Kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan, yang dapat dilakukan dengan cara pembelian,

produksi, meminjam, hibah, menukar, dan konsinyasi. Apoteker sebagai pihak yang berperan

dalam ketersediaan obat, bahan obat dan perbekalan kesehatan lainnya harus cermat dan teliti

dalam menjalani berbagai tahapan yang harus dilalui. Hal ini dilakukan agar obat, bahan obat

dan perbekalan kesehatan lainnya yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan.

30

DAFTAR PUSTAKA

Epstein, J. B., and Jermakowics, K. E., 2007, Wiley IFRS, Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, USA, Wiley.

Wild,Tony, 2003, Consignment Stock, The IOM Knowledge Bank Issue Number 4.

Kepmenkes No.1121/MENKES/SK/XII/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar

Permenkes No.58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

Siregar, Charles J. P. 2003. Farmasi Rumah Sakit: Teori Penerapan. Jakarta: EGC.

Departemen Kesehatan. 2004. Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Jakarta: DirJen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-06/MBU/2011 Tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

31

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 059/MENKES/SK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana