Top Banner
MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN CYBERLAW NAMA KELOMPOK RIVALDI SANTOSA NANA SUPRIATNA ADITYA PURNAMA KELOMPOK
15

MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN CYBERLAW

Feb 14, 2016

Download

Documents

eavan

KELOMPOK. NAMA KELOMPOK RIVALDI SANTOSA NANA SUPRIATNA ADITYA PURNAMA. MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN CYBERLAW. PENDAHULUAN. LATAR BELAKANG - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

MAKALAHETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI &

KOMUNIKASIHCYBERCRIME DAN CYBERLAW

NAMA KELOMPOKRIVALDI SANTOSANANA SUPRIATNAADITYA PURNAMA

KELOMPOK

Page 2: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

• LATAR BELAKANGPemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi

telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

• METODE PENULISANBlog ini adalah salah satu tugas Mata Kuliah Etika Profesi

Teknologi Informasi & Komunikasi

PENDAHULUAN

Page 3: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

PEMBAHASAN

Cyber Crime

Page 4: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

Jenis - Jenis CybercrimeHACKING CRACKING

Page 5: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

DEFACING CARDING

Page 6: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

FRAUD SPAMMING

Page 7: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

CYBER PORNOGRAPHY ONLINE GAMBLING

Page 8: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

Apa Itu Carding? Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah “carder”. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberfroud alias penipuan di dunia maya.

Menurut riset Clear Commerce Inc, perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Texas – AS , Indonesia memiliki “carder” terbanyak kedua di dunia setelah Ukrania. Sebanyak 20 persen transaksi melalui internet dari Indonesia adalah hasil carding. Akibatnya, banyak situs belanja online yang memblokir IP atau internet protocol (alamat komputer internet) asal Indonesia. Kalau kita belanja online, formulir pembelian online shop tidak mencantumkan nama negara Indonesia.

Artinya konsumen Indonesia tidak diperbolehkan belanja di situs itu. Menurut pengamatan ICT Watch, lembaga yang mengamati dunia internet di Indonesia, para carder kini beroperasi semakin jauh, dengan melakukan penipuan melalui ruang-ruang chatting di mIRC. Caranya para carder menawarkan barang-barang seolah-olah hasil carding-nya dengan harga murah di channel. Misalnya, laptop dijual seharga Rp 1.000.000. Setelah ada yang berminat, carder meminta pembeli mengirim uang ke rekeningnya. Uang didapat, tapi barang tak pernah dikirimkan.

Page 9: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

Pengertian Cyber LawCyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia

cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law.

Page 10: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) adalah undang undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber.

Berdasarkan surat Presiden RI. No.R./70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI. Pada tanggal 21 April 2008,

Undang-undang ini di sahkan

Dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE adalah :

1. Pengaturan transaksi elektronik

2. Tindak pidana cyber

Page 11: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

Sistem Perundangan Mengenai Cyber Crime

Di negara kita terkenal dengan Undang-Undang yang berlaku untuk semua masyarakat

Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu pemerintahan ataupun masyarakat umum.

Untuk dunia informasi teknologi dan elektronik dikenal dengan UU ITE.

Berikut sebagian inti dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi &

Transaksi Elektronik (ITE) mengenai hukuman dan denda untuk setiap pelanggarannya: 

Page 12: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

• Pasal 27• Pasal 28• Pasal 30• Pasal 31• Pasal 32• Pasal 34

Page 13: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

PENUTUPKESIMPULAN

Di dunia ini banyak hal yang memiliki dualisme yang kedua sisinya saling berlawanan. Seperti teknologi informasi dan komunikasi, hal ini diyakini sebagai hasil karya cipta peradaban manusia tertinggi pada zaman ini. Namun karena keberadaannya yang bagai memiliki dua mata pisau yang saling berlawanan, satu mata pisau dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, sedangkan mata pisau lainnya dapat menjadi sumber kerugian bagi yang lain

Page 14: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW

SARANCybercrime adalah bentuk

kejahatan yang mestinya kita hindari atau kita berantas keberadaannya. Cyberlaw adalah salah satu perangkat yang dipakai oleh suatu negara untuk melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya (cybercrime) khususnya dalam hal kasus cybercrime yang sedang tumbuh di wilayah negara tersebut.

Page 15: MAKALAH ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASIH CYBERCRIME DAN  CYBERLAW