Makalah EHK

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam Undang-

Undang Dasar, setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian, Negara bertanggung jawab

atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang

layak

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya

pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian

pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya

pembangunan kesehatan. Di Indonesia perkembangan hukum dalam bidang

kesehatan telah diimplementasikan dengan dikeluarkannya berbagai undang-

undang yang bersifat sektoral. Sebagai contoh, antara lain Undang-Undang No.23

Tahun 1992 yang diganti oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan, Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan

Undang-Undang Tahun No.38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

Salah satu tenaga kesehatan yang merupakan bagian integral dari

pelayanan kesehatan adalah tenaga profesi perawat. Perawat merupakan tenaga

profesional yang memiliki  body of knowledge yang khusus dan spesifik dan

dalam menjalankan praktik profesinya memiliki tanggung jawab dan tanggung

gugat, sehingga perawat juga sangat terikat oleh atauran-aturan hukum yang

mengatur praktik tenaga kesehatan.

B. Ruang Lingkup Masalah

1. Lafal sumpah perawat

2. Standar profesi perawat dan Standar asuhan keperawatan

3. Permenkes No.HK.02.02/Menkes/148 Tahun 2010 tentang Izin dan

Penyelenggaraan Praktek Keperawatan

1

4. PP No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

5. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

6. UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Lafal sumpah perawat

2. Untuk Mengetahui Standar profesi perawat dan Standar asuhan

keperawatan

3. Untuk Mengetahui Permenkes No.HK.02.02/Menkes/148 Tahun 2010

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Keperawatan

4. Untuk Mengetahui PP No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

5. Untuk Mengetahui UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

6. Untuk Mengetahui UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. LAFAL SUMPAH JABATAN PERAWAT

Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan

melalui belajar terus menerus.

Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi

disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta

ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.

Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang kuat

dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila

melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi

kepada orang lain.

Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan

dengan selalu menunjukkan perilaku professional

B. STANDAR PROFESI PERAWAT DAN STANDAR ASUHAN

KEPERAWATAN

1. Standar profesi perawat

Pasal 24 ayat (1) PP 23/1996 Tentang Tenaga Kesehatan menentukan

bahwa perlindungan hokum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan

tugas yang sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Standar profesi

merupakan ukuran kemampuan rata-rata tenaga kesehatan dalam menjalankan

pekerjaannya.

Sampai saat ini perawat belum pempunyai standar profesi yang dapat

berfungsi sebagai sarana perlindungan hokum. Dengan memenuhi standar profesi

dalam melaksanakan tugasnya, perawat terbatas dari pelanggaran kode etik.

Sebagai tolak ukur kesalahan perawat dalam melaksanakan tugasnya,

dapat dipergunakan pendapat “LEENEN” sebagai standar pelaksanaan profesi

keperawatan, yang meliputi:

a. Terapi harus dilakukan dengan teliti,

b. Harus sesuai dengan ukuran ilmu pengetahuan keperawatan,

3

c. Sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh perawat dengan

kategori keperawatan yang sama.

d. Dengan sarana dan upaya yang wajar dan sesuai dengan tujuan konkret

upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan.

Dengan demikian, manakala perawat telah berupaya dengan sungguh-

sungguh, sesuai dengan kemampuan dan pengalaman rata-rata seorang perawat

dengan kualifikasi yang sama, maka dia telah bekerja dengan memenuhi standar

profesi.

2. Standar asuhan keperawatan

Standar Asuhan Perawat yang disusun oleh Tim Depertemen Kesehatan

Republik Indonesia diberlakukan sebagai Standar Asuhan Perawatan di Rumah

Sakit berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor

Y.M.00.03.2.6.7637, pada tanggal 18 Agustus 1993. Keputusan ini mengacu pada

Sistem Kesehatan Nasional dan UU 23/1992.

Standar Asuhan Perawatan terdiri dari delapan standar yang harus

dipahami dan dilaksaakan oleh perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan,

khususnya pelayanan keperawatan, yaitu :

Standar I

Berisi filsafah keperawatan. Falsafah adalah pandangan hidup, anggapan,

gagasan, dan sikap batin yang paling umum yang dimiliki oleh orang atau

masyarakat. Falsafah keperawatan berisi nilai-nilai yang dijadikan pedoman

dan harus ada dalam asuhan keperawatan.

Standar II

Berisi tujuan asuhan keperawatan. Tujuan asuhan keperawatan pada dasarnya

adalah meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, memperbaiki

status kesehatan, dan membantu pasien mengatasi masalah kesehatan.

Standar III

Menenentukan pengkajian keperawatan. Untuk memberikan asuhan

keperawatan yang paripurna diperlukan data yang lengkap dan dikumpulkan

secara terus-menerus, tentang keadaan pasien untuk menentukan kebutuhan

asuhan keperawatan.

4

Standar IV

Tentang diagnose keperawatan. Diagnose ini dirumuskan berdasarkan data

status kesehatan pasien yang dihasilkan pada fase pengkajian untuk

menentukan kebutuhan asuhan keperawatan. Data dianalisis dan dibandingkan

dengan norma yang berlaku dan pola fungsi kehidupan pasien.

Standar V

Tentang perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan disusun

berdasarkan diagnose keperawatan. Di dalamnya menunjukkan prioritas

masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam asuhan keperawatan berikut rencana

tindakan yang akan dilakukan perawat untuk mencapainya. Tindakan yang

direncanakan didalamnya hanyalah tindakan yang bersifat care yang

merupakan kewenangan perawat.

Standar VI

Menentukan intervensi keperawatan, Intervensi keperawatan merupakan

pelaksanaan tindakan yang telah ditentukan dalam rencana keperawatan.

Implementasi atas rencana keperawatan dalam sebuah asuhan keperawatan

dengan maksud mengupayakan pemenuhan kebutuhan pasien secara maksimal

yang mencakup aspek peningkatan, pemeliharaan, serta pemulihan kesehatan

dengan mengikutsertakan pasien dan keluarganya. Hal ini berbeda dengan

pelayanan medis oleh dokter berupa penyembuhan penyakit yang diupayakan

dengan tindakan medic tertentu berupa pengobatan atau tindakan lain (aspek

kuratif).

Standar VII

Menentukan evaluasi keperawatan. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan

pasien dan tenaga kesehatan lain. Hal itu dilakukan secara periodic, sistematis,

dan berencana untuk menilai perkembangan pasien setelah dilakukannya

tindkan keperawatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam asuhan

keperawatan. Hasilnya dipergunakan sebagai dasar pertimbangan bagi

tindakan kperawatan selanjutnya, apakah rencana yang telah disusun

dilanjutkan pelaksanaanya atau diadakan perubahan apabila dipertimbangkan

jika rencana tetap dijalankan tujuan tidak tercapai.

5

Standar VIII

Tentang catatan asuhan keperawatan. Setiap informasi tentang pasien yang

berkaitan tentang kondisi kesehatan, analisis perawat dan kesimpulannya,

rencana dan tujuan tindakan serta implementasi dari rencana beserta hasilnya

harus dicatat.

C. PERMENKES RI No.HK.02.02/MENKES/148/I/2010

Pemerintah khususnya Kementrian Kesehatan mengeluarkan peraturan

menteri kesehatan yang mengatur tentang izin dan penyeleggaraan praktek

perawat di Indonesia, peraturan ini dikeluarkan sebagai pengganti Kepmenkes

No.1239/Menkes/SK/IV/2001 yang isinya tentang registrasi dan praktek perawat.

Dalam peraturan menteri kesehatan yang baru ini, perawat diberikan

kewenangan untuk melakukan praktek mandiri dan atau berkelompok sehingga

perawat dapat menerapkan keahlian bidang keilmuannya dan tentu saja dalam

melaksanakan prakteknya perawat harus memasang papan nama.

D. PP NO. 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat

(8)Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan terdiri

dari :

1. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi;

2. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan;

3. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten

apoteker;

4. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog

kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator

kesehatan dan sanitarian;

5. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien;

6. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis

wicara;

6

7. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi,

teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, othotik

prostetik, teknisi tranfusi dan perekam medis;

E. UU NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

POIN-POIN PENTING UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009

TENTANG KESEHATAN

Kesehatan adalah Investasi

Azas pembangunan kesehatan adalah perikemanusiaan, keseimbangan,

manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan,

gender, dan nondiskriminasi dan norma-norma agama. Sedangkan tujuan

pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Hak dan Kewajiban

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas

sumber daya di bidang kesehatan. Juga memperoleh pelayanan kesehatan yang

aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan

bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan dan

mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan yang

diperlukan bagi dirinya.

Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Juga

berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan

yang sehat baik fisik, biologi, maupun sosial.

Tanggung jawab Pemerintah

Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur,

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan

yang merata dan terjangkau oleh masayarakat. Juga sumber daya di bidang

kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh

7

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Bertanggungjawab atas pelaksanaan

jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya

kesehatan perseorangan.

Dilarang Menolak Pasien

Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan

perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.fasilitas pelayanan kesehatan

meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua,

dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Fasilitas pelayanan kesedilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan

swasta. Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh

pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah

maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa

pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Dalam keadaan darurat,

fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak

pasien dan/atau meminta uang muka.

Harga Obat

Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan

perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Dalam menjamin ketersediaan obat

dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk

pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar kebutuhan masyarakat

akan perbekalan kesehatan terpenuhi. Pengelolaan perbekalan kesehatan yang

berupa obat esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan dengan

memperhatikan kemanfaatan, harga dan gaktor yang berkaitan dengan pemerataan

Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus

tersedia bagi kepentingan masyarakat. Daftar dan jenis tersebut ditinjau dan

disempurnakan paling lama setiap dua tahun sesuai dengan perkembangan

kebutuhan dan teknologi.

8

Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk dalam daftar

obat esensial nasional harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya,

sehingga penetapan harganya dikendalikan oleh pemerintah.

Perlindungan Pasien

Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh

tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan

memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Hak menerima

atau menolak tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat

secara cepat menular ke masyarakat yang lebih luas.

Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah

dikemukakan kepada penyelenggara / petugas kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pelayanan kesehatan tradisional meliputi kesehatan tradisional yang

menggunakan ketrampilan dan yang menggunakan ramuan. Pelayanan kesehatan

tradisional dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan

manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional harus

mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Pemerintah mengatur dan

mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan,

kepentingan, dan perlindungan masyarakat..

Pencegahan Penyakit

Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit merupakan segala bentuk

upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat

untuk mengoptimalkan kesehatan dan menghindari atau mengurangi resiko,

masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi meliputi saat sebelum hamil, hamil, melahirkan dan

sesudah melahirkan; pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan

seksual; kesehatan sistem repsoduksi.

Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan aborsi dikecualikan

berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan,

9

baik yang mengancam ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat

dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan

bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang

dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan dapat

dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan

diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang

kompeten dan berwenang.

Pelayanan Darah

Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang

memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan

dan tidka untuk tujuan komersial.darah diperolehd ari pendonor darah sukarela

yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan

kesehatan pendonor. Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebelum

digunakan harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan

penyakit.

Penyelenggaraan donor darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah (UTD).

UTD dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau

organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang-merahan.

Pengamanan Zat Adiktif

Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan

agar tidak menggangguan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga,

masyarakat, dan lingkungan.

Zat adiktif meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat,

cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan

kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Produksi, peredaran, dan

penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau

persayaratan yang ditetapkan.

Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak

Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu

sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta

mengurangi angka kematian ibu.

10

Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama

enam bulan, kecuali ada indiaksi medis. Selama pemberian ASI, pihak keluarga,

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara

penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus yaitu di tempat kerja dan

tempat sarana umum.

Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan

anak. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk

mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas

untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.

Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara

bertanggungjawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara

sehat dan optimal.

Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan

yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi. Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala

bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk

menjamin terselenggarakan perlindungan bayi dan anak dan menyediakan

pelayanan kesehatan sesuasi dengan kebutuhan.

Penyakit Menular

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab

melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit

menular serta dampak yang ditimbulkannya.

Upaya itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya

penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat, dan/atau meninggal dunia serta

untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu,

efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian

penyakit menular melalui imunisasi.

Penyakit Tidak Menular

11

Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan pendekatan

surveilansa faktor resiko, registrasi penyakit, dan surveilans kematian. Kegiatan

dimaksud bertujuan memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan

untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular.

Kegiatannya dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentuk

jejaring baik nasional maupun internasional.

Pembiayaan Kesehatan

Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah

daerah, masyarakat, dan swasta dan sumber lain.

Besar anggaran pemerintah dialokasikan minimal lima persen dari anggaran

pendapatan belanja negara diluar gaji.

Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota

dialokasikan minimal sepuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah diluar gaji.

Besaran anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik

yang besarnya sekurang-kurangnya dua per tiga dari anggaran kesehatan dalam

APBN dan APBD.

Badan Pertimbangan

Untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan

pembangungan bidang kesehatan dibentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Pusat

dan Daerah. Badan Pertimbangan Kesehatan Pusat dinamakan Badan

Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN) berkedudukan di Ibukota Negara

Republik Indonesia. Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah (BPKD)

berkedudukan di ibukota propinsi dan ibukota kabupaten/ kota.

Pidana

Pimpinan unit pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang

melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan

sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dalam keadaan

gawat darurat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda

paling banyak dua ratus juta rupiah.

12

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang dengan

sengaja tidka memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dalam keadaan

gawat darurat mengakibatkan kecacatan dan/atau kematian dipidana dengan

pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah.

Setiap orang yang tanpa ijin melakukan praktek pelayanan kesehatan

tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sehingga mengakibatkan

kerugian harta benda, luka berat, dan/atau kematian dipidana dengan penjara

paling lama satu tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.

F. UU No.38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN

HAL-HAL DALAM UU No.38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN

Pengaturan Keperawatan ini bertujuan untuk:

Pasal 3

Pengaturan Keperawatan bertujuan:

a. meningkatkan mutu Perawat;

b. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;

c. memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada Perawat

dan Klien; dan

d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keperawatan diatur

dalam pasal 11 undang-undang ini:

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keperawatan harus memenuhi

Standar Nasional Pendidikan Keperawatan.

(2) Standar Nasional Pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Standar Nasional Pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang

13

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi

institusi pendidikan, dan Organisasi Profesi Perawat.

(4) Standar Nasional Pendidikan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan.

Mengenai Perizinan Praktik Keperawatan harus memenuhi :

Pasal 19

(1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPP.

(3) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah

Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang

berwenang di kabupaten/kota tempat Perawat menjalankan praktiknya.

(4) Untuk mendapatkan SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),

Perawat harus melampirkan:

a. salinan STR yang masih berlaku;

b. rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat; dan

c. surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari

pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(5) SIPP masih berlaku apabila:

a. STR masih berlaku; dan

b. Perawat berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPP.

Mengenai Praktik Keperawatan diatur dalam pasal 28-35

Mengenai Hak dan Kewajiban Perawat

Pasal 36

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak:

a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai

dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional,

dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau

keluarganya.

14

c. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan;

d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode

etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

e. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar.

Pasal 37

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban:

a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan

standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan;

b. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar

Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga

kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat

kompetensinya;

d. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;

e. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah

dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau

keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;

f. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain

yang sesuai dengan kompetensi Perawat; dan

g. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sementara itu hak dan kewajiban Klien:

Pasal 38

Dalam Praktik Keperawatan, Klien berhak:

a. mendapatkan informasi secara, benar, jelas, dan jujur tentang tindakan

Keperawatan yang akan dilakukan;

b. meminta pendapat Perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;

15

c. mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar

Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan Keperawatan yang akan

diterimanya; dan

e. memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.

Pasal 39

(1) Pengungkapan rahasia kesehatan Klien sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 huruf e dilakukan atas dasar:

a. kepentingan kesehatan Klien;

b. pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka

penegakan hukum;

c. persetujuan Klien sendiri;

d. kepentingan pendidikan dan penelitian; dan

e. ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih

lanjut mengenai rahasia kesehatan Klien diatur dalam Peraturan

Menteri.

Pasal 40

Dalam Praktik Keperawatan, Klien berkewajiban:

a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah

kesehatannya;

b. mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat;

c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan

d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Mengenai Sanksi diatur dalam:

Pasal 58

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal

24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

16

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis;

c. denda administratif; dan/atau

d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

17

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan di sahkan nya UU No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang

menjadi dasar hukum perawat dalam upaya pelayanan kesehatan lebih terjamin

dan mendapat perlindungan hukum. Perawat telah memberikan konstribusi besar

dalam peningkatan derajat kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan

pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta, dari perkotaan

hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan.

B. Saran

Seorang perawat hendaknya tidak boleh takut dengan hukum, tetapi lebih

melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap harapan masyarakat pada

penyenggara pelayanan keperawatan yang profesional.

18

DAFTAR PUSTAKA

http://kamahusada.blogspot.com/2010/04/permenkes-no-148-tahun-2010.html

http://muhammadsaink.blogspot.com/2011/03/standar-profesi-perwat-dan-

standar.html

http://www.fakta.or.id/index.php?

option=com_content&view=article&Itemid=118&id=154:uu-no-36-tahun-2009-

tentang-kesehatan

http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5450bae463c75/node/

lt5450baaec2c93

Majalah MEDIAKOM edisi XX Oktober 2009

19