Makalah BestPractice E-Gove Di Korsel

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam abad ke-21 ini mobilitas masyarakat dunia semakin tinggi. Mobilitas tersebut didorong oleh keinginan masyarakat dalam mempertahankan hidupnya. Tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidupanya, masyarakat modern lebih berkompetisi dalam meningkatkan prestis dan mengaktualisasikan dirinya. Efek Globalisasi yang lagi-lagi akan disebut sebagai sesuatu yang harus bertanggungjawab dalam masalah ini. Globalisasi yang sudah menjadi virus internasional tidak bisa ditahan lagi oleh negara-negara Dunia. Negara maju maupun berkembang beradaptasi agar dapat berkompetiasi dengan globalisasi ini. Perkembangan yang dapat dilihat dan dirasakan dari globalisasi ini yaitu adanya pasar bebas yang mengakibatkan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi semakin pesat dan menembus ruang dan waktu. Dengan efek teknologi ini proses dinamika masyarakat menjadi deras. Kebutuhan masyarakat menjadi tidak terbatas. Walaupun begitu semua usaha yang dilakukan oleh masyarakat disuatu Negara tidak serta merta didapatkan begitu saja. Ada serangkaian regulasi yang mengatur masayarakat didalamnya. Masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhanya semaunya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Keberadaan individu-individu yang lazimnya disebut sebagai warga Negara memiliki konsekuensi logis harus menaati semua aturan yang ada dinegara teersebut. Keadaan crusial ini yang akan dialami oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah dan masayarakat (society). Disatu sisi masayarakat mempunyai keingginan yang tidak terbatas dan harus menaati peraturan pemerintah untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sedangkan disisi lain kemampuan pemerintah terbatas dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Untuk memberi solusi dari masalah tersebut pemerintah juga dapat memanfaatkan dampak globalisasi yaitu kemajuan teknologi dalam melakukan pelayanan kepada masayarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis dan ekonomis. E-Gov itulah sebutan kampanye popular yang kita sering dengar dari suatuBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 1

pemerintah yang meramu dan mengkolaborasikan pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat cangih tersebut. Wawasan tentang e-gov perlu di kampayekan dan di pahami agar setiap orang baik pemerintah maupun masyarakat sipil dapat memperoleh keuntungan dari e-Gov tersebut. Untuk itu makalah ini sengaja dibuat tidak lain bertujuan untuk memberi wawasan tentang Best Prectice e-Gov yang ada di belahan Dunia ini. Yang mengambil sample praktek e-Gov di suatu Negara. Dengan disertai analisis tentang praktek tersebut dengan mensintentiskan dengan teori yang ada saat ini.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana kajian teori tentang Electronic Government ? 2. Bagaimana contoh best practice yang ada di suatu Negara ? 3. Bagaimana analisis praktek e-Gov tersebut berdsarkan prespektif kajian teori e-Gov ?

C. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui kajian teori tentang electronic government. 2. Mengetahui bagaimana praktek e-gov yang ada disuatu Negara. 3. Mengetahui sintetis dari proses analisis contoh praktek e-gov tersebut berdasarkan kajian teori e-gov yang sudah ada saat ini.

D. Manfaat Penulisan 1. Memberi wawasan dan pengetahuan kepada pembaca 2. Meningkatkan kemampuan analisa mahasiswa dalam menghadapi masalah yang serupa 3. Memberi informasi tentang bagaimana sebaiknya praktek E-Government dijalankan di suatu Negara

E. Metode Penulisan Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan studi pustaka, baik dari buku, jurnal-jurnal dan artikel elektronik.

Best Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan

2

BAB II PEMBAHASAN A. Kajian Teori

1. Difinisi Janet Caldow mendefinisikan e-goverment sebagai berikut: Electronic government is nothing short of a fundamental transformation of government and governance at a scale we have not witnessed since the beginning of the industrial era (Fatah, 2009). Anne Mozes mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship) (Fatah, 2009). Terdapat tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-government di atas, yaitu masing-masing definisi memiliki makna sebagai berikut: Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder). Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet). Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan (Fatah, 2009)

Pengertian tersebut dibagi lagi menjadi dua bidang, yaitu : a. Online sevices: adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya ke luar baik itu masyarakat maupun kepada pelaku bisnis. Tetapi yang terpenting disini adalah pemerintah menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait, contohnya seperti pembayaran retribusi, pajak properti atau lisensi. b. Government operations: adalah kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah, lebih khusus lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah seperti electronic procurement, manajemen dokumen berbasiskan web, formulir elektronik dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet (Hendrawan, 2009).


3

Dapat ditarik suatu kesepakatan bahwa difinisi E-Gov mengandung 4 elemen yaitu : teknologi, pemerintah, penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat.

2. 10 Penentu Keberhasilan E-Government Bayak hal yang harus diketahui untuk lebih memahami e-Gov baik secara holistic dan parsial. Kajian teori tentang e-Gov lebih banyak mengulas tentang teori-teori e-Gove yang sedang berkembang saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam pemikiran kita dalam memandang suatu gejala yang ada dalam tataran empiris yang ada di Negara kita. Dalam kajian teori ini akan menyajikan teori pokok tentang e-gov dan tidak mengkaji secara luas agar nantinya dalam proses analisis dapat kena sasaranya dan mendalam. 10 Faktor Penentu Keberhasilan E-Government Pada tahun 2002, Pacific Council International Policy (PCIP) menerbitkan sebuah publikasi menarik berjudul Roadmap for E-Government in the Developing World (PCIP dalam Indrajit, 2005). Buku ini sengaja diterbitkan untuk membatu Negara-negara yang dalam menyusun strategi penerapan dan pengembangan e-Governmentnya. Dalam buku ini membahas tentang 10 faktor penentu keberhasilan praktek e-Gov yang ada di suatu Negara. 10 faktor tersebut di dapat dari proses pengkajian secara kolektif dan komperhensif yang dilakukan dinegaranegara yang telah sukses menerapkan e-Gov seperti Amerika Serikat, Brazil, Jepang dll. Adapun 10 faktor penentu tersebut yaitu : a. Why are we pursuing E-Government? Kalimat berbau filosofi ini mempunyai makna yang tinggi. Kalimat Tanya ini mempunyai pesan penting kepada suatu Negara yang ingin menerapkan e-Gov. Banyak Negara-negara yang hanya menerapkan e-Gov karena ikut-ikutan atau gengsi dengan Negara lain, akhirnya mereka mengalami kegagalan. Suatu Negara harus mempunyai latar belakang yang kuat dan jelas mengapa mereka harus melakukan e-Gov dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus benar-benar melakukan upaya yangBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 4

komperhensif dan bertahap dalam mewujudkan e-Gov dalam negaranya. Jika pemerintah menginginkan hasil yang signifikan dari hasil e-Gov mereka tidaklah pantas jika e-Gov lahir karena ikut-ikutan trend yang ada di Negara lain. Niat untuk memulai suatu upaya harus dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada di Negaranya sendiri.. Sependapat dengan (Indrajit, 2005) mengatakan sebuah Negara memutuskan untuk

mengimplementasikan e-Gov karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajement pemerintah akan memperoleh sejumlah manfaat seperti: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat komunitas Negara lain 2) Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggaraan pemerintah 3) Mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan 4) Menciptakan masyarakt berbasis komunitas informasi yang lebih bekualitas dan lain sebagainya b. Do we have a clear vision dan priorities for E-Government? Dalam prakteknya e-Gov tidak hanya dipandang sebagai upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk dikolaborasikan sedemikian rupa dalam melayani masyarakat. Tetapi lebih kepada apakah yang ingin dicapai pemerintah dalam praktek e-govnya. Jadi dengan kata lain e-gov diterapkan tidak hanya bagaimana pemerintah melayani masyarakat tetapi bagaimana pemerintah dan masayarakat bekerjasama dalam mewujudkan suatu Negara yang harmonis dan sejahtera. E-gov harus mempunyai visi yang jelas sebelum diterapkan disuatu Negara. Menurut Indrajit, 2005 visi yang baik dalam e-gov mempunyai sejumlah karateristik sebagai berikut: Disusun kolektif oleh para stakeholder e-gov karena pada dasarnya konsep ini ditunjukan untuk kepentingan bersama (shared vision). Secara esensial, e-gov memiliki tujuan akhir untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Visi harus secara mudah dikomunikasikan dan disosialisasikan.Best Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 5

c. What kind of E-Government are we ready you? Pertanyaan ke-tiga yang harus dijawab adalah apakah pemerintah siap dalam menerapkan e-gov di negaranya. Setiap negara mempunyai budaya dan latar belakang sejarah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah harus paham apa yang sedang dibutuhkan

masyarakatnya saat ini yang nantinya akan menggunakan e-gov dalam pelayanannya. E-gov tidak serta merta harus diterapkan sama dengan Negara lain yang sudah sukses tetapi suatu negra jika ingin mnerapkan egov juga harus sesuai dengan latar belakang budaya dan masyarakatnya. d. Is there enough political will to lead the W-Government effort? Bagian ini membahas peran pemimpin dalam unpaya perencanaan egov di suatu negra seorang pemimpin harus mempunyai political will untuk mengimplementasikan strategi e-gov yang akan diterapkannya. Political will disini yaitu : Dukungan kepemimpinan politik yang mempunyai komitment berkelanjutan Ketersediaan alokasi dana yang siap dianggarkan dan dialokasikan Kesepakatan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral Niat untuk ulai menyusun undang-undang atau peraturan guna mendukung inisiatif yang ada dan memberlakukannya Kesiapan dari seluruh SDM untuk belajar dan mengubah cara kerjanya sesuai dengan transformasi yang diinginkan Usaha untuk mensistemkan atau menginstitusiolisasikan konsep e-gov agar inisiatif ini dapat berlangsung terus-menerus (memiliki

sustainability yang tinggi) e. Are we selecting E-Government projects in the best way? Setelah suatu Negara telah mempersiapkan segala sesuatu dalam perencanaan implementasi kebutuhan e-gov barulah kita masuk kepada tahap implementasi e-gov. suatu Negara harus benar-benar serius dalam masalah ini, apalagi suatu negara yang baru melaksanakan proyek e-

gov. Hal ini merupakan sesuatu yang krusial karena apabila gagal maka sulit untuk dijalankan kembali.


6

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam merealisasikan praktek e-gov. langkah pertama yaitu melakukan diagnosis dengan pertanyaan sebagai berikut: 1. Seberapa besar pemerintah saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu aktivitas sehari-hari? 2. Proyek-proyek e-gov apa saja yang selama ini telah dikerjakan dan proyek mana saja yang berhasil dalam tahap pengimplementasian? 3. Seberapa besar pemerintah menganggarkan sumberdaya financial untuk membiayai proyek tersebut? 4. Hal-hal apa saja yang kerap menghambat proses pengimplementasiaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan? f. How should we plan and manage E-Government projectcs? Tahap ini adalah tahap awal dalam proses pengimplementasian. Proyek e-gov yang akan diimplementasikan harus benar-benar matang dan sesuai dengan kebutuhan suatu Negara. Proyek merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran dalam mengerjakannya. Perlu sebuah tim dalam proses ini agar ada yang mengkoordinir dan terkoordinir. Setelah sudah membentuk sebuah tim barulah memilih project manager. Setelah sudah terpilih barulah langkah selanjutnya dilakukan penyusunan struktur rencana kerja yang memiliki cirri-ciri sebagai berikut: Content Development menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis. Competency Building menyangkut pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumberdaya manusia di berbagai lini pemerintah. Cyber Laws - menyangkut keberadaan hokum yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk e-gov Citizen Interfaces Menyangkut perkembangan berbagai kanal akses yang dapat dipergunakan untuk seluruh masyarakat. Capital Menyangkut pola permodalan proyek e- gov. g. How will we overcome resistance from within the Government?


7

Dalam praktek e-Gov tidak serta merta berjalan mulus. Banyak hambatan yang akan kita hadapi nantinya. Pertama adalah adanaya masalah resistensi sangat menggangu berjalannya proses implementasi e-Gov dalam suatu Negara Kedua adalah mengajak para stakeholder proyek e-government terutama para calon pengguna langsung atau user untuk bersama-sama duduk dalam merencanakan proyek. Hal ini perlu dilakukan karena merekalha yang kelak akan merasakan manfaat dari penerapan egovernment tersebut. Ketiga adalah dengan secara konsisten, kontinyu, dan intensif memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai apa itu egovernment, mengingat bahwa konsep ini sangat asing di kalangan awam yang merupakan mayoritas dari stakeholder proyek e-government. Keempat adalah dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang ingin atau berkepentingan untuk tahu lebih jauh mengenai konsep maupun aplikasi e-government. Kelima adalah melibatkan pihak luar seperti konsultan ahli atau para pakar di bidang e-government yang telah memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi di bidang perencanaan dan pengembangan e-government untuk menjadi nara sumber dalam usaha mengevaluasi dan memperbaiki kinerja proyek yang berlangsung yang apar tenaga ahlinya dapat diambil dari kalangan pemerintahan itu sendiri, swasta atau industri, maupun dari perguruan tinggi. Keenam adalah dengan membuat suatu suasana atau lingkungan sehingga yang bersangkutan terpaksa menggunakan e-government walaupun mereka sebenarnya memiliki resistensi terhadap hal tersebut. Ketujuh adalah dengan melakukan kampanye secara terus menerus, baik dengan cara tradisional seperti membagikan atau memasang brosur ataupun banner, sampai dengan cara yang modern seperti menggunakan media massa maupun internet. Kedelapan adalah melalui cara pemberian penghargaan terhadap mereka yang dipandang berhasil menerapkan e-government. Penghargaan tersebut bisa berupa :Best Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 8

Menganugerahkan award yang diliput pemberitaanya oleh madia massa dan pers; Menaikkan pangkat yang bersangkutan sesuai dengan jenjang karir yang ada; Memberikan sejumlah bonus atas prestasi yang telah dilakukan; Menjadikan mereka sebagai contoh atau teladan bagi orang-orang lain; dan sebagainya. h. How will we measure and communicate progerss? How will we know if we are failing? Praktisi manajemen yang bijak mengatakan sebagi berikut: something that cannot be measured, cannot be controlled, dan something that cannot be controlled, can be managed. Yang artinya bahwa berbagai kegiatan yang memiliki unsur-unsur manajemen misalnya seperti proyek e-government yang harus memiliki ukuran kinerja yang jelas agar dapat diketahui status sukses/berhasil atau gagalnya aktivitas tersebut. i. What should our relationship be with the privet sector? Dalam melaksanakan proyek e-government pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Mereka harus didukung denga partisipasi swasta yang notabene memilki domain pengetahuan dibidang teknologi informasi yang dipergunakan dalam e-Gov. Pemerintah dalam kaitan ini harus menganggap dan memperlakukan perusahaan-perusahaan pada sektor swasta sebagai mitra kerja (partner), khususnya dalam membangun konsep e-government. Dalam setiap kesempatan perusahaan swasta berusaha menjual produk dan jasa komersialnya kepada pemerintah terkait dengan pengembangan teknologi informasi untuk keperluan e-government. Sememtara itu di lain pihak pemerintah perlu mencari cara untuk dapat menjual pelayanan melalui egovernment tersebut kepada masyarakat agar masyarakat senang

menggunakannya. j. How can e-government improve citizen participation in public affairs?


9

Target yang terakhir dari sebuah evolusi e-government adalah perbaikan dan peningkatan terhadap partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Partisipasi publik dalam e-government antara lain : Memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan atau yang telah diinstutisionaliasi secara bebas dan aktif melalui fasilitas email atau mailing list; Mencari data atau informasi yang dibutuhkan untuk proses penunjang aktivitas sehari-hari dari sejumlah website yang dimilik oleh pememrintah; Mengikuti beragam dialog atau public hearing yang dilakukan secara online melalui internet; dan lain sebagainya. Pada akhirnya , sebuah proses evolusi dan pengembangan e-government dapat dikataan berhasil apabila partisipasi publik dalam menggunakan teknologi semakin bertambah dari hari ke hari.

3. Jenis-jenis pelayanan pada E-Eovernment Salah satu cara mengkategorisasikan jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui e-Government adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama menurut indrajit (2002): a. Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-Government yang ingin dibangun dan diterapkan; dan b. Aspek Manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya. Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek e-Government dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu: a. Publish Di dalam kelas Publish ini terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikaasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat daan pihakpihak lain yang berkepentingan melalui internet. Dapat melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. b. InteractBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 10

Pada kelas Interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan: yang pertama, adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas Publish, user hanya dapat mengikuti link saja); yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimmana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dsb) maupun tidak langsung (melalui email, frequent ask questions, newsletter , mailing list, dsb). c. Transact Pada kelas transact juga terjadi interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidk gratis,masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adnaya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secaraaman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransakai terlindungi dengan baik.

4. Empat tipe relasi E-Government Menurut Seifert dan Bonham dalam indrajit (2002) ada empat tipe penerapan EGovernment: a. Government to Citizens Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut: Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai. b. Government to Business


11

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contoh dari aplikasi E-Government berjenis Gto-B ini adalah sebagai berikut: Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet. c. Government to Government Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk salingberkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Berbagai penerapan Egovernment bertipe G-to-G ini yang telah dikenal antara lain: Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air. d. Government to Employees Pada akhirnya aplikasi E-Government juga diperuntukkan untuk

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan

menggunakan format G-to-E ini salah satunya: Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hakhak individualnya. 5. Arsitektur Three Tier pada E-Government Sistem pemerintahan di negara-negara besar biasanya memiliki struktur yang disesuaikan dengan bentuk negara dan pembagian wilayah geografisnya. Di Indonesia terbagi menjadi sejumlah propinsi (Daerah Tingkat I), kabupaten dan/ atau kotamadya (Daerah Tingkat II), kecamatan (Daerah Tingkat III), dan kota. Sistem pembagian semacam ini turut pula mempengaruhi arsitektur e-Government yang dipergunakan. Secara konsep, arsitektur e-Government yang baik untuk diterapkan adalah sistem tiga lapis atau Three-Tier Architecture. Tujuan utama dipisahkannya menjadi tiga bagian besar adalah untuk mempermudah12


perencanaan, pembangunan, dan pengembangan sistem e-Government dari berbagai institusi yang ada, agar antar satu sistem dengan sistem lainnya mudah dihubungkan dan diintegrasikan. a. Customer Facing Merupakan lapisan terluar dari e-Government yang menghubungkan sistem dengan para penggunanya. Ada tiga jenis perangkat pada lapisan ini. Yang pertama adalah infrastruktur, yang berarti jenis lokasi para pengguna (user) melakukan akses terhadap sistem e-government. Yang kedua adalah interface, yang merupakan kumpulan dari berbagai jenis-jenis teknologi perangkat keras (digital dan elektronika) yang dipergunakan oleh user dalam menghubungkan dirinya dengan sistem e-government. Modul yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi yang diinstalasi untuk membuat perangkat keras yang dipergunakan user bekerja sebagaimana mestinya. b. Delivery Service Lapisan ini terdiri dari modul-modul dimana aplikasi utama dari eGovernment berada, pada intinya terdiri dari perangkat lunak sistem operasi, aplikasi dan database telah diprogram sedemikian rupa sehingga berbagai inisiatif e-Government dapatditawarkan oleh pemerintah ke pihak pelanggan. Secara prinsip, lapisan kedua ini merupakan otak atau pusat dari arsitektur tiga tier karena pada lapisan inilah berada aplikasi inti dari e-Government yang berfungsi untuk menjalankan berbagai program pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan utamanya. c. Structure Lapisan ini merupakan lapisan pendukung yang berfunngsi sebagai tempat mengalirnya data dan informasi yang telah dikemas ke dalam sinyal-sinyal digital untuk dikirimkan dari suatu tempat ke tempat lainnya berdasarkan aturan aturan yang disepakati. Ada dua modul penting dalam lapisan ini. Lapisan pertama adalah infrastruktur teknologi informasi yang pada dasarnya terdiri dari fasilitas teknologi transmisi yang merupakan medium mengalirnya data dan informasi dalam format sinyal digital. Modul kedua adalah superstruktur yaitu berbagai peraturan, kebijakan, regulasi, standard, hukum, dan organisasi yang terkait dengan bagaimana dataatau informasi tersebut


13

diciptakan dan disebarluaskan sesuai dengan aplikasi e-Government yang ada (Indrajit, 2002).

6. Tingkatan Aplikasi E-Government Wujud nyata dari aplikasi E-Government yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya adalah pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan E-Government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Pengembangan E-Government di Indonesia dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu: a. Tingkat 1 merupakan tingkat Persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik. b. Tingkat 2 merupakan tingkat Pematangan yang berupa pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain c. Tingkat 3, tingkat Pemantapan yang berisi pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. d. Tingkat 4 adalah tingkat Pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C) (Teknologi Institut, 2005).

7. Teori Blance E-Government Teori balanced e-government scorecard yang dikemukakan oleh Stiftung dan dikutip Indrajit dalam buku e-government in action (2005). Teori balanced egovernment scorecard terdiri dari lima dimensi e-government, yaitu dimensi manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi dan manajemen perubahan. a. Dimensi manfaat disebabkan karena content atau isi dan aplikasi yang tidak dapat berjalan baik setiap kali dibutuhkan sehingga tidak maksimalnya manfaat yang dirasakan oleh publik.


14

b. Dimensi efisiensi disebabkan karena infrastruktur informasi pada content yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga tidak maksimalnya efisiensi yang dirasakan oleh publik. c. Dimensi partisipasi disebabkan karena infrastruktur aplikasi yang tidak mendukung akses langsung masyarakat terhadap stakeholder melalui web sehingga tidak maksimalnya partisipasi yang dirasakan oleh publik d. Dimensi Transparansi disebabkan karena masih rendahnya keterbukaan informasi yang dilakukan aparatur terhadap proses transparansi pemerintah sehingga tidak maksimalnya transparansi yang dirasakan oleh publik. e. Dimensi manajemen perubahan disebabkan karena minimnya perhatian aparatur setempat pada (support, capacity dan value), kontrol dan review terhadap strategi dan pengembangan e-government baik internal maupun eksternal sehingga tidak maksimalnya manajemen perubahan terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Gambar 1.1 Sistem E-Governmnet

B. Best Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan I. Pendahuluan Hometax Home Tax Service merupakan salah satu bentuk Best Prectice E-Government yang ada di Korea Selatan. Dalam bidang Citations for best practices by international organizations, Home tax Service telah mendapatkan penghargaan Good Practices of Electronic Tax Administrationyang diselenggarakan oleh OECD (2006). Berdasarkan data (Cheongjindong-gil, Jongno-Gu, Seoul, 110-705, Republic of Korea) ruang lingkup Tome Tax service di Seoul Korea Selatan sebagai berikut. 1. Latar Belakang Hometax diluncurkan pada tahun 2002 sebagai bagian dari rencana pemerintah Korea untuk menyediakan informasi pajak dan pelayanan pajak online. Hometax adalah salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkanBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 15

kualitas pelayanan pemerintah dan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam administrasi publik. Pelayanan pajak online adalah layanan berbasis internet yang memungkinkan pembayar pajak untuk mengajukan pengembalian pajak, membayar pajak, dan menerima pajak-dokumen yang terkait pada internet tanpa harus pergi ke kantor pajak. Akses publik secara luas ke internet dan pengembangan informasi dan teknologi (TI) telah memungkinkan untuk National Tax Service (NTS) (Kantor Pajak Nasional) untuk mulai mengembangkan layanan baru yang inovatif untuk wajib pajak secara online dengan cara yang sangat mudah bagi pembayar pajak sesuai dengan peraturan pajak. Program ini telah mendapatkan sertifikasi ISO 20000 pada tahun 2008. 2. Tujuan a. Tujuan utama dari administrasi perpajakan elektronik adalah untuk membuat sebuah "master plan" menguraikan kerangka yang

memungkinkan semua urusan pajak - mulai dari mengembalikan formulir pengisian pajak sampai untuk memperoleh dokumen perpajakan yang relevan - untuk dikerjakan melalui internet atau menggunakan peralatan elektronik. b. Untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak dengan memasukkan internet dalam administrasi pajak. Dalam jangka panjang, tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing nasional administrasi perpajakan. c. Hometax berusaha untuk memberikan pelayanan administrasi yang sejalan dengan era pengetahuan dan informasi. Dengan memberikan informasi pajak yang relevan untuk pembayar pajak secara real-time, pembayar pajak akan memiliki akses ke teknologi yang paling terdepan dalam eadministrasi perpajakan. d. Hometax berupaya untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi pajak. Hal ini meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam administrasi pajak dengan menghilangkan satu rangkaian sistem yang sebelumnya yaitu petugas pajak perlu secara manual memasukkan informasi pembayar pajak ke dalam sistem komputer NTS.Best Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan

dengan memungkinkan e-

16

Tujuan khusus adalah: Untuk membuat kantor pajak yang mana semua urusan pajak diurus melalui internet, Untuk menciptakan lingkungan Hometax mobile dengan ponsel menggabungkan dan perangkat selular lainnya, dan akhirnya untuk menciptakan administrasi perpajakan di mana-mana lingkungan, Untuk menyediakan "e-Pajak untuk Bisnis" yang menghubungkan Hometax dengan urusan pajak perusahaan. Untuk memaksimalkan penggunaan dan kenyamanan Hometax dengan melakukan diversifikasi layanan penawaran melalui meja layanan terpadu Untuk membentuk arsitektur sistem yang paling efisien Untuk memberikan pembayar pajak layanan terbaik dengan berbasis CRM (Customer Relationship Manajemen) Untuk mendirikan sebuah pusat panggilan berdasarkan pada CRM Untuk membuat sistem yang dapat mengatasi permintaan wajib pajak overloading.

3. Rencana dan Strategi Rencana implementasi untuk Hometax didasarkan pada empat aspek, yaitu teknologi, manajemen, kebijakan, dan standarisasi - sedangkan strateginya didasarkan pada tiga aspek, yaitu : pengembangan proyek, manajemen proyek, dan kebijakan. a. Pelaksanaan Rencana 1) aspek Teknis Rencana dalam hal teknologi adalah untuk meninjau perkembangan terbaru dalam layanan web, XML, mobile, dan CRM untuk

mengidentifikasi teknologi yang paling efisien untuk digunakan. Teknologi yang mendukung Hometax harus kompatibel dan cocok dengan sistem yang ada. Rencana itu juga merupakan fase bertahap dalam teknologi. 2) aspek manajemenBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 17

Pengelolaan atau kontrol secara keseluruhan, dari pengembangan dan implementasi dipercayakan kepada tim khusus yang memiliki

kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan dan membuat keputusan. 3) aspek Kebijakan Rencana kebijakan adalah untuk meningkatkan hukum yang ada atau membuat yang baru untuk meringankan konsentrasi pengguna layanan pada waktu puncak tertentu. 4) aspek Standardisasi NTS memiliki rencana untuk meningkatkan konektivitas dengan sistem pemerintah lainnya dan organisasi komersial dengan membentuk rencana standarisasi yang sesuai dengan teknologi standar dalam pertukaran data, verifikasi dan pengkodean. b. Strategi 1) Proyek pengembangan Analisis teknologi yang dibutuhkan, sumber daya, anggaran dan manfaat yang diharapkan dilakukan sebelum meluncurkan proyek. Untuk memastikan implementasi berjalan stabil, Hometax akan dilaksanakan secara bertahap. Kebutuhan pengguna eksternal Hometax (yaitu pembayar pajak umum, perusahaan, profesional pajak) serta pengguna internal (yaitu, kantor pajak distrik) tercermin dalam rencana

pembangunan. Perawatan yang baik diambil untuk memaksimalkan konektivitas dengan sistem yang ada sehingga sumber daya yang ada bisa sepenuhnya dimanfaatkan. 2) Manajemen proyek Dari perspektif manajemen proyek, NTS melakukan manajemen mutu, manajemen risiko dan review kemajuan secara terus menerus. Rekayasa ulang proses bisnis (Business Process Reenginering/BPR) dan Informasi Strategi Perencanaan (Information Strategy Planning/ISP) yang

diterapkan untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan layanan. 3) Kebijakan Hukum perbaikan atau kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung penyediaan layanan Hometax telah diidentifikasi.


18

4. Organisasi Hometax ini dikelola dan diatur oleh NTS. Pelaksanaan itu sendiri dipimpin oleh Badan Masyarakat Informasi Nasional (National Information Society Agency) dengan dukungan dari Departemen Strategi dan Keuangan dan Departemen Administrasi Publik dan Keamanan. Telekomunikasi Keuangan Korea dan institusi kepabeanan dan bank yang mengumpulkan pendapatan nasional terlibat dalam e-payment. Dalam melaksanakan Hometax, proyek ini dipimpin oleh Komisaris Wakil NTS, pengawasan dilakukan oleh Komisaris Asisten Sistem Informasi, pengembangan oleh Direktur Divisi Pengembangan Informasi 2, dan proyek didukung oleh Biro Sistem Informasi. 5. Manfaat dan Hasil yang diharapkan a. Manfaat yang diharapkan Pertama, Hometax dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak dengan memungkinkan mereka untuk mengurus masalah pajak di rumah melalui internet tanpa harus mengunjungi kantor pajak. Kedua, dengan

menghilangkan kebutuhan untuk keterlibatan antara wajib pajak dan petugas pajak, Hometax mengurangi kesempatan untuk penyimpangan dan korupsi. Ketiga, efisiensi administrasi dapat ditingkatkan, karena e-filing tidak memerlukan petugas pajak secara manual memasukkan entri kertas arsip ke dalam sistem komputer NTS .Langsung masuknya informasi oleh wajib pajak juga secara signifikan mengurangi ruang untuk kesalahan entri. Keempat, Hometax membantu mengurangi biaya pemenuhan bagi pembayar pajak. Pada tahun 2008 NTS bisa menghemat sekitar 150 miliar won biaya cetak (Pemberitahuan pajak, formulir pajak kembali dan

formulir aplikasi) dan biaya pengiriman. Pembayar pajak mampu menghemat 400 miliar won per tahun dalam hal biaya transportasi ke kantor pajak dan biaya kesempatan bagi tenaga kerja. b. Hasil Kunci Untuk pembayar pajak, langkah pertama untuk e-filing adalah dengan membuat sebuah akun dengan menunjuk seorang pengguna ID dan password di website Hometax. Namun, pada tahap awal layanan, wajibBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 19

pajak harus pergi ke kantor distrik pajak untuk keperluan identifikasi sebelum ia bisa membuat ID dan password. Oleh karena itu, masih ada beban mengambil waktu untuk mengunjungi kantor-kantor pajak. Untuk menghilangkan beban itu, NTS memungkinkan pada bulan Oktober 2002 untuk pembayar pajak untuk menjadi pengguna tanpa harus mengunjungi kantor pajak distrik jika mereka memiliki internet publik sertifikat (yaitu, metode identifikasi internet). Pada bulan Januari 2004, menjadi mungkin bagi pembayar pajak untuk membuat akun pengguna bahkan tanpa internet publik sertifikat. NTS memberikan nomor identifikasi pribadi (PIN) kepada wajib pajak, yang muncul di surat pemberitahuan bahwa itu dikirim ke wajib pajak, yang kemudian bisa membuat account dengan memasukkan PIN mereka diberikan. Sebagai hasil dari pendaftaran pengguna membuat lebih mudah, nomor dari Hometax pengguna berkembang menjadi lebih dari 11.060.000 pada bulan Juli 2009. Pada awalnya, e-filing yang tersedia untuk pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai, pajak konsumsi dan pajak minuman keras. Namun, karena kurangnya minat wajib pajak dan partisipasi, hanya 13,7% dari pengembalian PPN yang diajukan online pada bulan Januari 2003. NTS melakukan upaya untuk mempromosikan penggunaan yang lebih luas dari e-filing dan, sebagai hasilnya, PPN e-filing tingkat meningkat menjadi 71,4% pada Januari 2009. e-Filing untuk pajak langsung dibuat sejak tahun 2004, tetapi formulir pajak relatif lebih rumit untuk pajak langsung dan hal tersebut merupakan hambatan bagi pembayar pajak untuk mengisi formulir tersebut secara online. Karena itu NTS membuat formulir pengembalian pajak lebih sederhana lagi dan pada tahun 2005 mulai menawarkan "Satu Klik Layanan "untuk usaha kecil dimana data SPT yang diselenggarakan oleh NTS adalah pra-diisi. Pengisi dimudahkan dengan sistem ini, mereka hanya memverifikasi bahwa nomor tersebut benar, dan pengajuan selesai. Akibatnya, tingkat efiling meningkat menjadi 96% untuk pajak penghasilan badan usaha dan 81% untuk pajak pendapatan global pada tahun 2008. Hasil seperti itu


20

bertentangan dengan harapan awal bahwa akan memakan waktu lebih lama untuk pembayar pajak yang lebih kecil untuk mulai menggunakan e-filing. Saat ini tingkat e-filing di Korea jauh lebih tinggi dari Organisasi utama untuk Kerjasama Ekonomi dan Negara Berkembang.

II. Sistem Implementasi Ada beberapa tahapan yang dapat di lihat dalam bagan berikut ini :1. Tahap pertama : Prosedur registrasi menjadi anggota pengguna Hometax a. Jika memiliki sertifikat internet publikLOG ON KE www.nts.go.kr DAFTAR MENDAPAT ID DAN PASWORD

b. Jika tidak memiliki sertifikat internet publikMENDAFTAR DI KANTOR PAJAK MENDAPAT ID DANPASWORD

2. Tahap kedua : e-Filing (pemberkasan) a. Sebelum Home taxAMBIL FORM SPT DI KANTOR PAJAK MENGISI FORM DIRUMAH MENGEMBALIKAN SPT MELALUI KANTOR POS

b. Setelah Home taxISI FORM MENGGUNAKAN PROGRAM KOMERSIAL PAJAK AKUNTANSI

JALANKAN FILE DOKUMEN MENGGUNAKAN PROGRAM KONVERSI NTS

KIRIM KE NTS MELALUI HOMETAX (SECARA ONLINE)

Sebelum e-filing, wajib pajak harus mengisi SPT di atas kertas dan mengirimkan formulir di kantor pajak atau melalui pos-mail. Mengingat kondisi jalan saat ini di mana lalu lintas macet dan ruang parkir yang sulit ditemukan, ini berarti jumlah besar bagi biaya sosial dan menimbulkanBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 21

ketidaknyamanan bagi wajib pajak. NTS mulai menyediakan layanan e-filing pada bulan Juli 2000, awalnya hanya diperuntukkan bagi pembayar pajak di Seoul untuk membayar PPN dan pemotongan pajak. Pada Juli 2002, layanan tersebut diperpanjang ke preparers pajak nasional. Untuk menyampaikan PPN dan pajak penghasilan, pajak preparers pertama kali menggunakan program komersial sebelum akhirnya mengkonversi formulir return tax menggunakan e-filing mengkonversi program yang didistribusikan NTS. Awal November 2002, layanan ini tersedia bagi pembayar pajak umum untuk membayar lima jenis pajak tidak langsung (yaitu, pajak konsumsi, pajak minuman keras, pajak transaksi keamanan, pajak stempel, dan pajak transportasi) dan dua jenis surtaxes (yaitu, pajak pendidikan dan pajak khusus untuk pembangunan pedesaan). Awal Januari 2003, e-filing diperluas untuk mencakup PPN dan pemotongan pajak, dan kemudian pada tahun 2004, efiling menjadi tersedia untuk pajak langsung, seperti pajak penghasilan pribadi dan pajak penghasilan badan usaha. Ada dua cara di mana wajib pajak dapat mengajukan online. Seorang wajib pajak dapat memilih untuk mengisi pajak kembali langsung dari bentuk pengembalian pajak Hometax online. Cara lain untuk e-filing adalah untuk preparers pajak atau wajib pajak untuk mengisi formulir menggunakan akuntansi pajak komersial program, jalankan file dokumen menggunakan program konversi NTS-didistribusikan, danmengirimkannya ke NTS melalui Hometax. Pada tahun 2004, NTS mulai memberikan kredit pajak untuk e-filing untuk mendorong lebih banyak orang untuk mengajukan online. Wajib Pajak diberi kredit pajak dari 20.000 KRW untuk arsip online pribadi pajak penghasilan dan pajak penghasilan badan dan 10.000 KRW PPN, sedangkan preparers pajak diberi kredit pajak dari 40.000 KRW per wajib pajak untuk siapa mereka telah mempersiapkan pajak kembali, hingga 3 juta KRW (atau 8 juta KRW pajak akuntansi / akuntansi perusahaan).


22

[Table 1] Rate of e-filing in Major Countries (As of 2007)Rate of e-filling (%) Consumption Tax 57 33 Consumption Tax 33 Consumption Tax 20 Consumption Tax 17

VAT 9

VAT 14

VAT 41

3. Tahap ketiga : e-notice (pemeberitahuan elektronik) a. Sebelum Home TaxPENYAMPAIAN PAJAK MELALUI KANTOR POS

b. Setelah Home TaxWAJIB PAJAK MENERIMA PEMBERITAHUAN LEWAT E-MAIL

WAJIB PAJAK LOG ON KE WEBSITE HOMETAX

PERIKSA PEMBERITAHUAN PAJAK

Sebelum Hometax, NTS post-mail atau penyampaian pemberitahuan pajak secara pribadi untuk wajib pajak rumah alamat atau tempat kerja.

Namun, hal ini malah mempersulit untuk mengeposkan surat pemberitahuan pajak ke rumah wajib karena jenis post-mail NTS adalah membutuhkan kehadiran penerima atau dalam hal ini adalah wajib pajak agar surat dapat diberikan. Agar menghilangkan masalah ini, NTS telah mulai menyediakan "e-notice" atau pemberitahuan elekronik yang memberikan pemberitahuan kepada wajib pajak menggunakan sarana elektronik seperti e-mail. Setelah menerima pemberitahuan email, wajib pajak hanya perlu log on ke Hometax untuk memeriksa pemberitahuan pajaknya.

4. Tahap keempat : e-Payment (pembayaran) a. Sebelum Home TaxMELALUI KANTOR PAJAK ATAU JUGA BISA MELALUI INTERNET BANKING DAN ATM


23

b. Setelah Home TaxWAJIB PAJAK LOG ON KE WEB HOMETAX

PEMBAYAR PAJAK YANG MENDAPATKAN E-NOTICE ATAU SEDANG MELAKUKAN E-FILLING AKAN SECARA OTOMATIS DIPANDU MENUJU LAYAR PEMBAYARAN

MASUKKAN NAMA BANK, NOMOR REKENING BANK, DAN PASWORD

TRANSFER SELESAI

Sebelum Hometax, pembayaran pajak secara elektronik

atau e-

payment memungkinkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak melalui internet banking dan mesin ATM. Namun, hanya beberapa orang yang menggunakan metode pembayaran ini sementara pembayar pajak yang lain masih pergi ke bank atau kantor pajak untuk pembayaran pajak mereka. Ini merupakan sumber ketidaknyamanan yang besar bagi pembayar pajak karena dibutuhkan waktu dan uang untuk mengunjungi kantor pajak, terutama bagi pembayar pajak di kota-kota besar karena lalu lintas yang macet dan terbatasnya ruang parkir. NTS yang pertama kali menawarkan e-payment pada bulan April 2002 untuk wajib pajak melakukan pembayaran PPN awal. Layanan ini diluncurkan untuk semua jenis pajak pada bulan Juni di tahun yang sama.Yang berbeda dalam pembayaran pajak melalui Hometax adalah bahwa pembayar pajak yang menerima pemberitahuan elektronik/enotice atau membuat e-filing akan secara otomatis dipandu menuju layar pembayaran, di mana mereka masukkan nama bank mereka, nomor rekening bank dan password, dan pembayaran melalui transfer selesai. Pembayaran elektronik/e-payment melalui Hometax menghilangkan kebutuhan untuk pembayar pajak secara manual memasukkan informasi perbankan mereka, sehingga meningkatkan kecepatan pembayaran. Hal ini juga meningkatkan akurasi/ketepatan pembayaran, petugas pajak tidak lagi harus memasukkan informasi perbankan wajib pajak ke sistem komputer yang relevan.


24

5. Tahap kelima : e-issuance (penerbitan elektronik dokumen pajak yang terkait)a. Sebelum Home TaxWP PERGI KE KANTOR PAJAK UNTUK MENGISI FORM APLIKASI UNTUK MEMINTA DAN MENDAPATKAN DOKUMEN PAJAK YANG TERKAIT

PENYERAHAN FORM SECARA ONLINE

MENERIMA DOKUMEN DI KANTOR PAJAK

b. Setelah Home TaxLOG ON KE WEB HOMETAX

BUAT PERMINTAAN PENERBITAN DOKUMEN SECARA ONLINE

LANGSUNG DAPAT MELIHAT DOKUMEN YG pajak dapat memberikan Nomor penerbitan setiap dokumen unik,wajibDIMINTA SERTA MENDAPATKAN NOMOR PENERBITAN nomor penerbitan dokumen kepada pihak yang meminta dokumen tersebut (misalnya untuk pengajuan kredit bank yang diajukan oleh wajib pajak). Alurnya adalah sbg berikut :

WP MEMBERIKAN NOMOR PENERBITAN DOKUMEN KEPADA PIHAK YG MEMINTA MELALUI TELEPON ATAU E-MAIL

PIHAK YG MEMINTA NOMOR LOG ON KE WEB HOMETAX

MASUKKAN NOMOR PENERBITAN

UNDUH DOKUMEN

Sebelumnya, wajib pajak harus pergi ke kantor pajak untuk mengisi formulir aplikasi untuk meminta dan mendapatkan dokumen pajak yang terkait. Bentuk aplikasi dapat diserahkan secara online, tetapi wajib pajak masih harus mengunjungi kantor pajak untuk menerima dokumen yangBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 25

diterbitkan. Dengan adanya Hometax memungkinkan pembayar pajak untuk membuat permintaan online untuk penerbitan dokumen pajak yang terkait dan langsung melihat dokumen mereka diminta. Setiap dokumen memiliki nomor penerbitan sendiri yang unik yang oleh wajib pajak dapat diberikan kepada pihak yang meminta dokumen melalui telepon atau email. Pihak yang meminta dapat melihat nomor penerbitan, masuk ke Hometax, masukkan nomor penerbitan dan mengambil dokumen yang diminta. Saat ini, Hometax memungkinkan bagi wajib pajak untuk dengan mudah melihat 11 jenis dokumen yang berhubungan dengan pajak, termasuk Sertifikat Pendaftaran Bisnis, Sertifikat Jarak Bebas Pajak, Sertifikat Suspensi Bisnis / Penutupan, Sertifikat Pembayaran Pajak, dan Surat Keterangan Penghasilan. Layanan ini menyebabkan penurunan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wajib pajak ke kantor pajak, serta jumlah kunjungan ke perusahaan atau organisasi yang meminta dokumen dari wajib pajak. Hometax juga memungkinkan pembayar pajak untuk membuat berbagai aplikasi online. Pada bulan November 2002, Hometax mulai menawarkan layanan yang memungkinkan wajib pajak untuk menyerahkan 109 jenis bentuk pengajuan melalui internet. Meliputi Laporan Pembukaan Rekening Tagihan Pajak dan Permohonan Penangguhan Koleksi. Hometax juga mengungkapkan kemajuan dari sisi penanganan keluhan pelanggan. 41 jenis permintaan wajib pajak / keluhan sedang diproses. Layanan ini menyediakan update dari permintaan pembayar pajak dan meningkatkan transparansi dalam administrasi pajak. Hometax juga

menawarkan fungsi yang memungkinkan pembayar pajak untuk melihat status bisnis operasi (yaitu, bisnis dihentikan / ditutup) oleh jenis wajib pajak (yaitu, usaha kecil dikenakan pajak disederhanakan dan bisnis dikenakan pajak biasa). Layanan yang ditawarkan melalui Hometax juga dilayani melalui homepage Layanan Warga Negara Single-Channel (www.egov.go.kr) yang dioperasikan oleh Departemen Administrasi Publik dan Keamanan. Dengan kata lain, enam jenis pajak yang berhubungan dengan sertifikat dan 109 jenis permintaan wajib pajak / keluhan semua terkait dengan homepage MOPAS, yang merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk menyediakan saluran layanan tunggal bagi warga negara dalam memperoleh berbagai dokumen.Best Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 26

Jenis dokumen yang diterbitkan online secara bertahap akan meningkat dan database online akan dibagi ke seluruh organisasi pemerintah. Dengan cara ini, pemerintah tidak harus meminta warga untuk menyerahkan dokumen tertentu, tetapi hanya melihat dokumen dengan mengakses database online (atau biasa disebut Sharing of Administration Data atau Berbagi Data Administrasi ).

C. Analisis Pada bagian ini penulis akan mencoba melakukan analisa tentang best practice (Home Tax Service) yang ada di Seoul Korea Selatan. Dalam proses analisis ada ini penulis akan mensintetiskan best practice tersebut dengan teori E-Government. Dalam hal ini teori E-Government yang akan digunakan untuk proses analisis adalah sebagai berikut : Difinisi, 10 Penentu Keberhasilan E-Government, Jenis-jenis pelayanan pada E-Government, Empat tipe relasi E-Government, Arsitektur Three Tier pada E-Government, Tingkatan Aplikasi E-Government, Teori Blance EGovernment. Tujuh teori tersebut dipilih karena cukup umum dan dapat mewakili dalam menjelaskan study E-Government. Setelah mengetahui teori apa saja yang digunkan dalam analisis, barulah masuk ke bagian analisis inti. Analisis ini akan menganalisis Home Tax Service dengan ke tujuh teori tersebut : 1. Home Tax Service yang ada di Korea Selatan merupakan salah satu bentuk Best Prectice Electronic Government. Hal ini di buktikan dengan pengertian Home Tax Sendiri yang merupakan layanan berbasis internet yang memungkinkan pembayar pajak untuk mengajukan pengembalian pajak, membayar pajak, dan menerima pajak-dokumen yang terkait pada internet tanpa harus pergi ke kantor pajak (Cheongjindong-gil, Jongno-Gu, Seoul, 110705, Republic of Korea). Dari pengertian diatas dapat diketahui komponen-komponen yang digunakan dalam Home Tax yaitu, pelayanan pajak (G2C, G2B, G2E) itu sendiri dan berbasis internet (TI). Dari pengertian tersebut sudah dapat

dikatakan bahwa Home Tax merupakan suatu bentuk paktek E-Governmnet, hal ini sesuai dengan pendapat (Anne Mozes dalam Fatah 2009) yang mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi yangBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 27

dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship).

2. Praktek Home Tax Service yang ada di Korea selatan sudah tergolong praktek E-government yang prefesional dan handal. Dalam hal ini Praktek EGovernment tersebut memang telah menerapkan beberapa strategi dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Home Tax sudah melewati 10 penentu keberhasilan praktek E-Government seperti, Proyek Home tax sudah direncanakan oleh pemerintah Korea untuk menyediakan Informasi pajak secara online dan diluncurkan pada tahun 2002. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat (PCIP dalam Indrajit, 2005)yang mengatakan bahwa suatu Negara jika inggin menerapkan E-Gov tidak karena tren yang sedang berkembang tapi dikarenakan Negara tersebut memang perlu untuk melakukan upaya pengembangan E-Gov dalam pemerintahannya (Why are we pursuing E-Government?). Cukup jelas dari pengertian Home Tax diatas sudah terindikasi bahwa Home Tax memang ditujukan untuk rakyat dalam melakukan segala kepentingannya kepada pemerintah utamanya adalah dalam hal pelayanan pajak. Selain itu home tax berintegrasi dengan sistem lain yaitu four national social insurance programs, NEIS (National Education Information System) , dan Online Civil Service in District, Country and City Government (integrasi dari keempat sistem ini disebut dengan G4C) memiliki visi yang jelas yaitu untuk terciptanya Single E-Government Window. (Do we have a clear vision dan priorities for EGovernment?). Negara Korea dalam merepatkan Home Tax tidak bersifat revolusioner tapi bersifat bertahap (gradual). Hal ini sesuai dengan kutiipan (Cheongjindong-gil, Jongno-Gu, Seoul, 110-705, Republic of Korea) yang menjelaskan bahwa pemerintah pada awalnaya menerapakan Home Tax di Seoul, baru akhirnya dinasionalisasikan. Dapat diketahui bahwa faktor budaya dan aspek lingkungan sangat menjadi pertimbangan pentingBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 28

pemerintahan. Pemerintah Korsel sengaja menerapkan di Seoul karena Seoul merupakan Ibu Kota Korsel yang dari segi lingkungan, SDA, SDM sudah cukup mampu untuk menerapkan praktek E-Gov (.What kind of EGovernment are we ready you?). Pemerintah Korea Selatan memang memiliki komitment yang tinggi untuk menjadikan Negaranya sebagai Cyber County hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan yang dikutip (Cheongjindong-gil, Jongno-Gu, Seoul, 110-705, Republic of Korea) menyebutkan rencana dan strategi pemerintah dalam penerapan Home Tax yaitu Rencana implementasi untuk Hometax didasarkan pada empat aspek, yaitu teknologi, manajemen, kebijakan, dan standarisasi - sedangkan strateginya didasarkan pada tiga aspek, yaitu : pengembangan proyek, manajemen proyek, dan kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat (PCIP dalam Indrajit, 2005)yang menyatakan upaya perencanaan E-Gov harus mempunyai Political will. Political will tersebut antara lain : Dukungan kepemimpinan politik yang mempunyai komitment berkelanjutan Ketersediaan alokasi dana yang siap dianggarkan dan dialokasikan Kesepakatan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral Niat untuk ulai menyusun undang-undang atau peraturan guna mendukung inisiatif yang ada dan memberlakukannya (Is there

enough political will to lead the W-Government effort?) Dari komitmen pemerintah Korsel diatas sudah menjawab point ke-5 dari 10 penentu keberhasilan E-Gov yaitu (Are we selecting E-

Government projects in the best way?), sesuai dengan (PCIP dalam Indrajit, 2005) yang menyatakan : ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam merealisasikan praktek e-gov. langkah pertama yaitu melakukan diagnosis dengan pertanyaan sebagai berikut antara lain yaitu Seberapa besar pemerintah menganggarkan sumberdaya financial untuk membiayai proyek tersebut. Dalam Proses pengimplementasian Home Tax telah memililki strategi yaitu dalam aspek kebijkan yang menjelaskan bahwa hukum perbaikanBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 29

atau kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung penyediaan layanan Hometax telah diidentifikasi. Hal tersebut sesuai dengan point 6 yaitu (How should we plan and manage E-Government projectcs?) yang menjelaskan bahwa setelah tim terpilih untuk mengimplementasikan proyek barulah mulai menyusun Cyber Laws - menyangkut keberadaan hokum yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk e-gov . Masyarakat Korea Selatan sangat terbantu dengan adanaya Home Tax Service yang diterapkan di Negaranya. Adanaya resistensi dalam masyarakat atau pemerintahan tidak terlihat dan tidak dijelaskan secara detail tetapi yang dibahas adalah manajemen proyek yang menjelaskan Dari perspektif manajemen proyek, NTS melakukan manajemen mutu, manajemen risiko dan review kemajuan secara terus menerus

(Cheongjindong-gil, Jongno-Gu, Seoul, 110-705, Republic of Korea). Hal tersebut sudah menjadi indicator bahwa dalam penerapan Home Tax sudah diantisipasi dengan manajement proyek tersebut (How will we overcome resistance from within the Government?). Dari berbagai penjelsan diatas sudah dijelaskan tentang rencana dan strategi dalalam proyek Hom Tax, salah satunya yang menjadi pokok bahasan adalah manajemen. Dalam Home Tax ada plaksanaan rencana yang didalamnya menyebutkan aspek manajemen yang menjelaskan Pengelolaan atau kontrol secara keseluruhan, dari pengembangan dan implementasi dipercayakan kepada tim khusus yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan dan membuat keputusan. Aspek tersebut sesuai dengan pint ke-8 penentu keberhasilan E-Gov yaitu (How will we measure and communicate progerss? How will we know if we are failing?) Berbagai element penting yanga ada di Korea Selatan saling bekerjasama dalam proyek Home Tax tersebut, hal ini di tunjukan dengan adanaya NTS sebagai organisasi Home Tax dan di dukung oleh Biro Sistem Informasi (What should our relationship be with the privet sector?). Tidak hanya sampai disitu best practice Home Tax yang di terapkan pemerintah Korsel. Pemerintah Koersel terus melakukan perbaikan di segala lini. Seperti Awal November 2002, layanan ini tersedia bagiBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 30

pembayar pajak umum untuk membayar lima jenis pajak tidak langsung (yaitu, pajak konsumsi, pajak minuman keras, pajak transaksi keamanan, pajak stempel, dan pajak transportasi) dan dua jenis surtaxes (yaitu, pajak pendidikan dan pajak khusus untuk pembangunan pedesaan). Dan pada awal Januari 2003, e-filing diperluas untuk mencakup PPN dan pemotongan pajak, dan kemudian pada tahun 2004, e-filing menjadi tersedia untuk pajak langsung, seperti pajak penghasilan pribadi dan pajak penghasilan badan usaha. Hal tersebut sudah mampu menjawab point ke 10 yaitu How can e-government improve citizen participation in public affairs?, dengan peryataanya yaitu Target yang terakhir dari sebuah evolusi e-government adalah perbaikan dan peningkatan terhadap partisipasi publik dalam proses pemerintahan.

3. Best Prctice Home Tax Servive yang ada di Korea Selatan berdasarkan jenis pelayanan pada E-Government sudah meduduki kelas ke-3 yaitu Transact yang mejelaskan adanaya terjadi interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidk gratis,masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya (Indrajit, 2002). Hal tersebut dikarenakan adanay pelayanan e- Payment (pembayaran) dimana dari pembayar pajak kepada pemerintah melalui media internet.

4. Dalam Home Tax ini tipe relasi E-Government memenuhi 3 tipe penerapan yaitu yang pertama Government to Citizen, dimana Home Tax memang keberadaannya diperuntukan untuk masyarakat pada umumnya. Kedua, Government to Business yaitu dimana Home Tax juga diperuntukkan untuk pembayaran pajak perusahaan. Ketiga Government to Employees yaitu dimana Home Tax juga diperuntukkan bagi pegawai pemerintah agar lebih kolektif dan mudah dalam mebayar kewajiban pajaknnya. Government. Disini yang tidak terpenuhi adalah Government to


31

5. Berdasarkan Arsitektur Three-Tier pada E-Government, yang di pisah menjadi 3 bagian yaitu menurut (Indrajit, 2002): Pertama, costomer facing yang merupakan lapisan terluar Home Tax yang berinteraksi dengan masyarakat. Lapisan ini dapat terlihat dengan penggunaan internet oleh masyarakt baik di warnet, rumah dll yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan pembayaran pajak. Kedua, delivery service merupakan system dan aplikasi utama dari Home Tax yang berada di NTS yaitu kantor pajak, dimana pada bagian ini adalah jantung pengobrasiaan utama segala kegiaatan Home Tax. Ketiga, Structure yang merupakan pelengkap dari Home Tax yaitu adanaya infarastruktur teknologi yang digunakan Home Tax seperti mesin electronic dan kebijakan hukum dimana aturan-aturan tentang kegiatan Home Tax.

6. Praktek E-Government yang ada di Korsel sudah cukup bagus dalam tingkatan Aplikasi E-Government, Home Tax sudah berada dalam tingkat 4 yang merupakan Pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C) (Teknologi Institut, 2005). Hal tersebut terbukti dari pemanfaatan Home Tax untuk masyarakat umum. Tetapi perlu diketahui dalam hal ini Home Tax memang dikususkan kepada hubungan Negara dengan masayarakatnya yaitu dengan adanya kegiatan pembayaran pajak,. Jadi tidak terlihat (G2G).

7. Terkait dengan teori Blance E-Government, Home Tax service telah masuk kedalam lima dimensi menurut Stiftung dan dikutip Indrajit dalam buku e-government in action (2005) dimensi tersebut yaitu yaitu manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi dan manajement perubahan. a. Dimensi manfaat, Hometax dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak dengan memungkinkan mereka untuk mengurus masalah pajak di rumah melalui internet tanpa harus mengunjungi kantor pajak. b. Dimensi efisiensi, dimana efisiensi administrasi dapat ditingkatkan, karena e-filing tidak memerlukan petugas pajak secara manual

memasukkan entri kertas arsip ke dalam sistem komputer NTSBest Practice E-Government (Home Tax Service) di Korea Selatan 32

.Langsung masuknya informasi oleh wajib pajak juga secara signifikan mengurangi ruang untuk kesalahan entri Hometax membantu mengurangi biaya pemenuhan bagi pembayar pajak. Pada tahun 2008 NTS bisa menghemat sekitar 150 miliar won biaya cetak (Pemberitahuan pajak, formulir pajak kembali dan formulir aplikasi) dan biaya pengiriman. Pembayar pajak mampu menghemat 400 miliar won per tahun dalam hal biaya transportasi ke kantor pajak dan biaya kesempatan bagi tenaga kerja c. Dimensi partisipasi, diaman dengan kemudahan pelayanan Home Tax yang mudah, secara tidak langgsung akan mendorong masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. d. Dimensi transparansi, dimana dengan menghilangkan kebutuhan untuk keterlibatan antara wajib pajak dan petugas pajak, Hometax mengurangi kesempatan untuk penyimpangan dan korupsi. e. Dimensi perubahan, dimana dengan adanaya Home Tax service terjadi perubahan yang sangat signifikan dari jumlah pembayar pajak dan pemasukan pemerintah Korsel.


33

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Electronic Government merupakan suatu studi yang di dalamnya membahas tentang bagaimana pemanfaatan teknologi canggih untuk keperluan pemerintahan dalam suatu Negara. Pemanfaat tersebut cukup beragam yang dapat dilihat dengan (G2G), (G2B), (G2C), (G2E). Dalam ruang lingkup E-Gov dapat dijelaskan dengan 7 teori yaitu Difinisi, 10 Penentu Keberhasilan E-Government, Jenis-jenis pelayanan pada E-Government, Empat tipe relasi E-Government, Arsitektur Three Tier pada EGovernment, Tingkatan Aplikasi E-Government, Teori Blance E-Governmen. Dimana 7 teori tersebut cukup umum untuk mengetahui ruang lingkup dari EGovernment. Pembangunan E-government di suatu Negara dalam hal ini Korea Selatan cukup bagus dan layak disebut sebagai Best Prectice E-Government. Salah satu best practice yaitu Home Tax Service. Home Tax service merupakan merupakan layanan berbasis internet yang memungkinkan pembayar pajak untuk mengajukan

pengembalian pajak, membayar pajak, dan menerima pajak-dokumen yang terkait pada internet tanpa harus pergi ke kantor pajak. Home Tax mulai diluncurkan pada tahun 2002. Program-program dalam Home Tax antara lain yaitu e-Filing (pemberkasan), e-notice (pemeberitahuan elektronik), e-Payment (pembayaran), eissuance (penerbitan elektronik dokumen pajak yang terkait). Berdasarkan analisis dari ke-7 teori diatas, Home Tax Serviceterglong praktek E-Government yang cukup berhasil di Korsel dan bahkan di Dunia. Karena ke-7 teori terserbut menjelaskan praktek Home Tax sudah memenuhi sayarat dan layak disebut Best Prectice E-Government dengan standart Internasional.


34

DAFTAR PUSTAKA

Cheongjindong-gil, Jongno-Gu, Seoul, 110-705, Republic of Korea. Tanpa tahun. Home Tax Service. (Online). (www.nts.go.kr; diakses tanggal 10 Februari 2012). Fatah, U. 2009. Definisi dan Manfaat Utama E-Government. (Online). (from Warta Warga Student Journalism: http://wartawarga.gunadarma.ac.id; diakses tanggal 13 Februari 2012). Hendrawan, Williem. 2009. Perkembangn E-Government di Indonesia. (Online). (http://elib.unikom.ac.id; diakses tanggal 14 Februari 2012). Indrajit, Richardus Eko. 2002, Electronic Government. Yogyakarta: Andi. Rudianto, Dudy, dan Akbar Zainuddin. 2005. E-Government in Action. Yogyakarta: Andi. Teknologi Institut. 2005. Definisi E-Government. (Online). (from http://repository.usu.ac.id; diakses tanggal 13 Februari 2012).


35

Makalah BestPractice E-Gove Di Korsel

Documents