makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc

7/25/2019 makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc

1/21

Makalah

BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANGTIDAK MAMPU

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas PadaMata Kuliah Litigasi dan Bantuan Hukum

DISUSUN OLEH :

NAMA : SUHENDRO

NPM : 13810099

PRODI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO


2/21

01!

ii


3/21

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan

Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun makalah ini dengan

baik dan benar, serta tepat pada waktunya. Dalam makalah ini, penulis akan

membahas mengenai BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK

MAMPU!

Penulis sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka

menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai pengertian tentang hukum

waris. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat

kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kami harapkan. "ntuk itu, penulis

berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan

datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang

membangun.

#em$ga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang

memba%anya. #ekiranya tugas yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis

sendiri maupun $rang yang memba%anya. #ebelumnya penulis m$h$n maa&

apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami mem$h$n

kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Metr$, Mei '()*

Penulis

iii


4/21

DATAR ISI

+M /"D" ................................................................................... i

KT PE0TR .................................................................................. ii

D1TR 2#2 ............................................................................................... iii

33 2 PED+"" ........................................................................... )

. atar 3elakang ................................................................................ )

3. Tujuan Penulisan ............................................................................ '

33 22 PEM3+# ............................................................................ 4

. Pengertian 3antuan +ukum 55555555555555. . 4

3. Tugas Dan 1ungsi d6$kat Di 2nd$nesia

7Tinjuan K$de Etik d6$kat8 ......................................................... 9

:. Dasar K$nstitusi$nal 3antuan +ukum 3agi Masyarakat

Tidak Mampu ............................................................................... ;

33 222 KE#2MP" ............................................................................. )*

D1TR P"#TK

i6


5/21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pr$ses hukum menjadi ajang beradu teknik dan keterampilan. #iapa

yang lebih pandai menggunakan hukum akan keluar sebagai pemenang dalam

berperkara. 3ahkan, ad6$kat dapat membangun k$nstruksi hukum yang

dituangkan dalam k$ntrak sedemikian %anggihnya sehingga kliennya meraih

kemenangan tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini tidak terlepas dari yang

namanya 3antuan +ukum, karenan 3antuan +ukum ditunjukan kepada

d6$kat sebagai pr$&esi yang menangani masalah tersebut. Pada uality be&$r the law8 dijamin

dalam sistem hukum 2nd$nesia. Persamaan ini tidak mengenal penge%ualian.

#etiap $rang harus dapat dituntut di muka hukum, diinter$gasi,

diselidiki, disidik, didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara, dan segala

perlakuan hukum yang dibenarkan se%ara hukum. #emua itu demi ter%apainyakeadilan 7justi%e8. Kalau $rang mampu dapat menyewa dan menunjuk

ad6$kat, maka $rang miskin pun harus dijamin dalam sistem hukum untuk

menunjuk se$rang ad6$kat atau pembela umum se%ara %uma-%uma.

Pembelaan ad6$kat diperlukan untuk memastikan hak dan kebebasan indi6idu

dih$rmati dan diakui para penegak hukum seperti p$lisi, jaksa, dan hakim,

khususnya bagi $rang miskin. Pembelaan bagi $rang miskin adalah kewajiban

bagi ad6$kat, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

6


6/21

Pada makalah ini, penulis akan mengemukakan mengenai bantuan

hukum bagi masyarakat tidak mampu yang melakukan tindak pidana.

B. Tujuan Penulisan

dapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk

). Mengetahui pengertian bantuan hukum

'. Mengetahui tugas dan &ungsi ad6$kat di ind$nesia 7tinjuan k$de etik

ad6$kat8

4. Mengetahui dasar k$nstitusi$nal bantuan hukum bagi masyarakat tidak

mampu

6i


7/21

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Bantuan Hukum

2stilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari

dua istilah yang berbeda yaitu egal id! dan legal ssistan%e!. 2stilah

egal id biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan

hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa jasa di bidang hukum kepada

se$rang yang terlibat dalam suatu perkara se%ara :uma :uma?gratis

khususnya bagi mereka yang kurang mampu. #edangkan pengertian egal

ssistan%e dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum $leh

para d6$kat yang mempergunakan h$n$rarium.)

3antuan hukum adalah hak dari $rang miskin yang dapat diper$leh tanpa

bayar 7pr$ b$n$ publi%$8 sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan

hukum. +al ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ""D );9@ di mana di

dalamnya ditegaskan bahwa &akir miskin adalah menjadi tanggung jawab

negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum 7e>uality be&$re the

law8 dan hak untuk di bela d6$kat 7a%%ess t$ legal %$unsel8 adalah hak asasi

manusia yang perlu dijamin dalam rangka ter%apainya pengentasan

masyarakat 2nd$nesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Pasal 49 ayat 7)8 ""D );9@ menyebutkan bahwa &akir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara $leh negara. #e%ara ekstensi& pasal ini juga berarti

negara bertanggung jawab memberikan jaminan hak ek$n$mi, s$sial, p$litik,

dan budaya serta hukum bagi &akir miskin, termasuk di dalamnya hak atasbantuan hukum. Terlebih lagi pasal 'AD menyatakan bahwa setiap $rang

berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2nternati$nal :$6enant $n :i6il

and P$liti%al Rights yang telah dirati&ikasi 2nd$nesia dengan "ndang-"ndang

$m$r )' Tahun '((@ pada pasal )9 juga melindungi hak setiap $rang untuk

mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dengan

)

bdurrahman,Aspek aspek bantuan hukum di indonesia, 7Y$gyakartaB :endana Press,);A48., h. h. 49

6ii


8/21

demikian hak mendapatkan bantuan hukum merupakan hak k$nstitusi$nal

bagi masyarakat di negara ini, tanpa terke%uali juga terhadap masyarakat

miskin.'

Pemberian bantuan 7pembelaan8 hukum bagi masyarakat tidak mampu.

+anya dapat dilakukan $leh d6$kat yang sudah terda&tar pada Pengadilan

Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan

melalui B3antuan 7pembelaan8 hukum yang dilakukan $leh d6$kat se%ara

per$ranganC 3antuan 7pembelaan8 hukum yang dilakukan $leh d6$kat se%ara

kelembagaan melalui embaga 3antuan +ukum setempat.

B. Tugas Dan ungsi A!"#kat Di In!#nesia $Tinjuan K#!e Etik A!"#kat%

Kata etika berasal dari bahasa Yunani, eth$s atau ta etha yang berarti

tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan atau adat istiadat. =leh &ilsu&

Yunani, rist$teles, etika digunakan untuk menunjukkan &ilsa&at m$ral yang

menjelaskan &akta m$ral tentang nilai dan n$rma m$ral, perintah, tindakan

kebajikan dan suara hati.4

Kata yang agak dekat dengan pengertian etika adalah m$ral. Kata m$ral

berasal dari bahasa atin yaitu m$s atau m$res yang berarti adat istiadat,

kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan %ara hidup. #e%ara etim$l$gi,

kata etika 7bahasa Yunani8 sama dengan arti kata m$ral 7bahasa atin8, yaitu

adat istiadat mengenai baik-buruk suatu perbuatan. amun demikian m$ral

tidak sama dengan etika. Kata m$ral lebih menga%u pada baik-buruknya

manusia sebagai manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup

atau apa yang b$leh dan apa yang tidak b$leh dilakukan.

#edangkan etika adalah ilmu, yakni pemikiran rasi$nal, kritis dansistematis tentang ajaran-ajaran m$ral. Etika menuntun sese$rang untuk

memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran m$ral

tertentu. Dalam artian ini, etika dapat disebut &ilsa&at m$ral. Yang dimaksud

etika pr$&esi adalah n$rma-n$rma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang

'T$dung Mulya ubis, Ge!akan Bantuan Hukum Di Indonesia "#ebuah #tudi A$a%!dalam bdul +akim 0aruda usantara Dan Mulayan . Kusumah,Bebe!apa Pemiki!an

Men&enai Bantuan Hukum" Kea!ah Bantuan Hukum #t!uktu!a%, lumni, 3andung, hlm @4

1uady, Munir, liran +ukum Kritis 7Paradigma Ketidakberdayaan +ukum8, 3andungB:itra ditya 3akti, '((48., h. *

6iii


9/21

harus dipenuhi $leh sekel$mp$k $rang yang disebut kalangan pr$&esi$nal.

alu siapakah yang disebut pr$&esi$nal ituF =rang yang menyandang suatu

pr$&esi tertentu disebut se$rang pr$&esi$nal. #elanjutnya peraturan mengenai

pr$&esi pada umumnya mengatur hak-hak yang &undamental dan mempunyai

peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam

melaksanakan pr$&esinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui k$de etik.

9

#edangkan yang dimaksud dengan pr$&esi adalah suatu m$ral

%$mmunity 7masyarakat m$ral8 yang memiliki %ita-%ita dan nilai bersama.

Mereka membentuk suatu pr$&esi yang disatukan karena latar belakang

pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup

bagi $rang lain. Dengan demikian, pr$&esi menjadikan suatu kel$mp$k

mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab

khusus. d6$%at adalah penga%ara yang diangkat $leh Menteri Kehakiman

setelah mendapat nasihat dari Mahkamah gung. 3atas wilayah hukum tugas

dari se$rang ad6$%at adalah seluruh pr$pinsi di 2nd$nesia.@

Penga%ara yaitu sese$rang yang membantu penggugat maupun tergugat

dan diangkat $leh Pengadilan Tinggi tertentu dan batas wilayah tugasnya

hanya diperb$lehkan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut. Di

samping itu ia b$leh mengajukan perkara-perkara dan mewakili $rang-$rang

yang mempunyai perkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat

tidak saja di hadapan Pengadilan Tinggi tersebut, tetapi juga di hadapan semua

Pengadilan egeri yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi

tersebut.

K+ sendiri dalam p$li%y papernya memberikan perhatian tersendiripada salah satu pr$&esi penegak hukum yaitu ad6$kat. Perhatian tersebut

diwujudkan sebagai rek$mendasi terhadap upaya membangun pr$&esi hukum

yang berkualitas dan berintegrasi. rah rek$mendasi tersebut sendiri dibagi ke

dalam standar disiplin pr$&esi dan standar pengajuan pr$&esi hukum.

9

@9

3a%a +endra inata, 1rans d6$kat 2nd$nesia, %itra, idealisme dan kepribadian 7/akartaB#inar +arapan,);;@8., h. )9

iG


10/21

#ebagaimana diatur dalam "ndang-undang )A tahun '((4, dikatakan

bahwa ad6$kat adalah $rang yang berpr$&esi memberi jasa hukum, baik di

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan

ketentuan "ndang-"ndang ini. #edangkan hak dan kewajiban ad6$kat diatur

dalam bab 2H "ndang-"ndang tersebut. da batasan dalam melaksanakan hak

dan kewajiban tersebut yang dikenal sebagai k$de etik pr$&esi ad6$kat, dan

hal ini diakui $leh "ndang-"ndang ad6$kat sebagai aturan yang mengikat.

+ak dan kewajiban tersebut antara lain ad6$kat bebas mengeluarkan pendapat

atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di

dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada k$de etik pr$&esi dan

peraturan perundang-undangan. #elain itu pula ad6$kat bebas dalam

menjalankan tugas pr$&esinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung

jawabnya dengan tetap berpegang pada k$de etik pr$&esi dan peraturan

perundang-undangan.

K$de etik pr$&esi hukum adalah seperangkat kaidah, baik tertulis

maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi angg$ta $rganisasi pr$&esi yang

bersangkutan. K$de etik pr$&esi hukum disusun untuk melindungi klien,

masyarakat, dan para angg$tanya sendiri dari penyalahgunaan keahlian

pr$&esi. Dengan berped$man pada k$de etik pr$&esi inilah para pr$&esi$nal

hukum melaksanakan tugas pr$&esinya untuk men%iptakan pengh$rmatan

terhadap martabat manusia yang bertujuan men%iptakan keadilan di

masyarakat. Pelaksanaan tugas pr$&esi hukum tidak terlepas dari adanya saling

keterkaitan dan saling ketergantungan di antara mereka. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa setiap pr$&esi hukum merupakan mitra bagi pr$&esi

hukum lainnya.#tandar Pr$&esi d6$kat 7#tandar Pr$&esi +ukum8 harus menjadi

persyaratan dalam pr$gram pendidikan dan pelatihan untuk para %al$n

pengemban pr$&esi hukum. Ren%ana aksi yang diambil adalah memasukkan

#tandar Pr$&esi d6$kat 7#tandar Pr$&esi +ukum8 sebagai mata ujian

persyaratan yang harus diikuti $leh %al$n pengemban pr$&esi hukum. #tandar

G


11/21

#e%ara garis besar dapat disebutkan di bawah ini mengenai &ungsi dan

peranan ad6$kat antara lain sebagai berikutB*

) #ebagai pengawal k$nstitusi dan hak asasi manusiaC

' Memperjuangkan hak asasi manusiaC

4 Melaksanakan K$de Etik d6$katC

9 Memegang teguh sumpah ad6$kat dalam rangka menegakkan hukum,

keadilan dan kebenaranC

@ Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme 7nilai keadilan,

kebenaran dan m$ralitas8C

* Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat

ad6$katC

Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan ad6$kat terhadap masyarakat

dengan %ara belajar terus-menerus 7%$ntinu$us legal edu%ati$n8 untuk

memperluas wawasan dan ilmu hukumC

A Menangani perkara-perkara sesuai dengan k$de etik ad6$kat, baik se%ara

nasi$nal, yakni K$de Etik d6$kat 2nd$nesia, maupun se%ara

internasi$nal, yakni menga%u kepada 23 #tandards &$r the 2ndependen%e

$& the egal Pr$&essi$n, De%larati$n $& the $rld :$n&eren%e $n the

2ndependen%e $& /usti%e, 23 0eneral Prin%iples $& Ethi%s &$r awyers,

3asi% Prin%iples $n the R$le $& awyersC

; Men%egah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan

masyarakat dengan %ara mengawasi pelaksanaan etika pr$&esi ad6$kat

melalui Dewan Keh$rmatan s$siasi d6$katC

)( Memelihara kepribadian ad6$kat karena pr$&esi ad6$kat merupakan

pr$&esi yang terh$rmat 7$&&i%ium n$bile8. #etiap ad6$kat harus selalumenjaga dan menjunjung tinggi %itra pr$&esinya agar tidak merugikan

kebebasan, kemandirian, derajat dan martabat se$rang ad6$katC

)) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawatC

)' Memelihara persatuan dan kesatuan ad6$kat agar sesuai dengan maksud

dan tujuan $rganisasi ad6$katC

*@

Dimensi Mo!a% P!o'esi Ad(okat dan Peke!)a Bantuan Hukum.www.k$misihukum.g$.iddiakses tanggal '; /anuari '((;

Gi
http://www.komisihukum.go.id/http://www.komisihukum.go.id/http://www.komisihukum.go.id/


12/21

)4 Memberikan pelayanan hukum 7legal ser6i%es8, nasehat hukum 7legal

ad6i%e8, k$nsultasi hukum 7legal %$nsultati$n8, pendapat hukum 7legal

$pini$n8, in&$rmasi hukum 7legal in&$rmati$n8 dan menyusun k$ntrak-

k$ntrak 7legal dra&ting8C

)9 Membela kepentingan klien 7litigasi8 dan mewakili klien di muka

pengadilan 7legal representati$n8C

)@ Memberikan bantuan hukum dengan %uma-%uma kepada masyarakat yang

lemah dan tidak mampu 7melaksanakan pr$ b$n$ publi%$8. Pembelaan

bagi $rang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan

merupakan bagian dari &ungsi dan peranan ad6$kat di dalam

memperjuangkan hak asasi manusia.

Pada prinsipnya setiap $rang dapat memberikan bantuan hukum

bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum, akan tetapi untuk

tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan beberapa batasan dan

persyaratan dalam berbagai peraturan.

#udah merupakan tanggung jawab $rganisasi pr$&esi ad6$kat untuk

menyediakan para pembela umum dari para angg$tanya yang siap

memberikan waktu untuk membela $rang miskin se%ara gratis 7pr$ de$?pr$

b$n$ publi%$8. +al ini didasari pada "ndang-"ndang $m$r )A Tahun '((4

tentang d6$kat pada pasal '' yang menyatakan bahwa B

7a8 d6$kat wajib memberikan bantuan hukum se%ara %uma-%uma kepada

pen%ari keadilan yang tidak mampu.

7b8 Ketentuan mengenai persyaratan dan tata %ara pemberian bantuan hukum

se%ara :uma-%uma sebagaimana dimaksud pada ayat 7)8, diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Demikian pula pemerintah mempunyai tanggung jawab menyediakan

pembela umum untuk men%iptakan keseimbangan dimana negara mempunyai

kewajiban menyediakan penuntut umum?jaksa 7publi% pr$se%ut$r8. Karena

jaksa dipersiapkan untuk menuntut tersangka?terdakwa sedangkan pembela

umum disiapkan untuk membela tersangka?terdakwa.

Gii


13/21

&. Dasar K#nstitusi#nal Bantuan Hukum Bagi Mas'arakat Ti!ak Mam(u

3erdasarkan Pasal 49 ayat 7)8 ""D );9@ ditegaskan bahwa 1akir

miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara $leh negara!. 3erdasarkan

ketentuan Pasal 49 ayat 7)8 ""D );9@ tersebut negara mengakui hak

ek$n$mi, s$sial, budaya, sipil dan p$litik dari &akir miskin. tas dasar

pertimbangan tersebut, &akir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela

$leh ad6$kat baik di dalam maupun di luar pengadilan 7legal aid8 sama seperti

$rang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari ad6$kat 7legal ser6i%e8.

Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 49 ayat 7)8 ""D );9@

memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi &akir miskin pun

merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak

k$nstitusi$nal.

Disamping itu kegiatan bantuan hukum harus dilakukan se%ara lebih

terpadu dan transparan bersama kegiatan penyuluhan hukum. +al ini perlu

disadari karena pr$gram bantuan hukum sebenarnya mempunyai tujuan ganda,

yaitu B

). Tujuan Kemanusiaan. Pr$gram bantuan hukum diberikan dalam rangka

meringankan beban hidup g$l$ngan masyarakat yang kurang mampu,

sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan memper$leh keadilan

dan perlindungan hukum.

'. Tujuan Peningkatan Kesadaran +ukum. Pr$gram bantuan hukum

diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kadar

kesadaran hukum, sehingga setiap angg$ta masyarakat menyadari dan

menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga

masyarakat.

Di negara berkembang seperti 2nd$nesia, adanya $rganisasi bantuan

hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu &akir miskin

dalam menghadapi masalah-masalah hukum karena $rganisasi bantuan hukum

ini dapat mengurangi kemungkinan &akir miskin tidak memper$leh bantuan

hukum untuk membela kepentingan hukumnya baik di dalam maupun di luar

*2nstruksi Menteri Kehakiman Republik 2nd$nesia $m$r BM.(4-"M.(*.(' Tahun );;;

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pr$gram 3antuan +ukum 3agi 0$l$ngan Masyarakat Yang KurangMampu Melalui Pengadilan egeri Dan Pengadilan Tata "saha egara

Giii


14/21

pengadilan. =rganisasi bantuan hukum dapat membantu &akir miskin untuk

dapat memper$leh pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, hak sipil

dan p$litik, hak s$sial, hak budaya, dan hak ek$n$mi. 2nternati$nal :$6enant

$n :i6il and P$liti%al Rights dirati&ikasi 2nd$nesia dengan "ndang-"ndang

$m$r )' Tahun '((@ dan 2nternati$nal :$6enant $n E%$n$mi%, #$%ial and

:ultural Rights 72:E#:R8 dirati&ikasi dengan "ndang-"ndang $m$r )

Tahun '((@ untuk memperkuat kewajiban pemerintah?negara untuk membantu

hak &akir miskin baik dalam bidang p$litik, s$sial dan ek$n$mi, serta bantuan

hukum.

+ambatan perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak

adanya jaminan untuk memper$leh pembelaan baik bagi $rang mampu

maupun &akir miskin baik di dalam ""D );9@ maupun di dalam K"+P.

#emenjak "ndang-"ndang $m$r )A Tahun '((4 disahkan, pemberian

bantuan hukum pr$ b$n$ bukan lagi menjadi hal yang menyangkut etika

ataupun kesukarelaan tiap ad6$kat, namun merupakan sesuatu yang

diwajibkan $leh undang-undang. Ketentuan Pasal '' ayat 7)8 "ndang-"ndang

$m$r )A Tahun '((4 dengan tegas menyatakan bahwa, d6$kat wajib

memberikan bantuan hukum se%ara %uma-%uma kepada pen%ari keadilan yang

tidak mampu!.

Melihat dari rumusannya, setidaknya ada dua unsur yang terkandung

dalam Pasal '' ayat 7)8 "ndang-"ndang $m$r )A Tahun '((4 tersebut yaitu

se%ara %uma-%uma! dan kepada pen%ari keadilan yang tidak mampu!.

Dalam prakteknya selama ini, tiap ad6$kat memiliki pena&siran masing-

masing mengenai bantuan hukum %uma-%uma. Karena dita&sirkan berbeda-beda, $t$matis bentuk bantuan hukum pr$ b$n$ yang diberikanpun berbeda-

beda dari satu ad6$kat dengan ad6$kat lain.

/aminan untuk menunjuk ad6$kat atau pembela umum harus berlaku

untuk semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal

@* K"+P, yang menyatakan untuk tindak pidana yang dituntut hukuman

lima belas tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati, sedangkan bagi

tersangka atau terdakwa yang terg$l$ng &akir miskin baru dapat diberikan

Gi6


15/21

bantuan hukum se%ara %uma-%uma apabila dian%am hukuman pidana selama

lima tahun atau lebih. +al ini adalah dalam rangka menjamin agar setiap $rang

dapat memper$leh pembelaan ad6$kat atau pembela umum se%ara maksimal

dalam rangka memastikan pelaksanaan dari pr$ses peradilan yang adil 7due

pr$%ess $& law8.

Pr$gram pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini B

"ndang-"ndang $m$r 9 Tahun '((9 tentang Kekuasaan KehakimanC

Pasal )4 7)8 tentang B =rganisasi , administrasi , dan &inansial Mahkamah

gung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah

gung.

Pasal 4 tentang B #etiap $rang yang tersangkut perkara berhak

memperl$leh bantuan hukum. "ndang-"ndang $m$r A Tahun );A) tentang

Kitab "ndang-"ndang +ukum %ara Pidana B

Pasal @* 7)8 tentang B Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau

didakwa melakukan tindak pidana mati atau an%aman pidana lima belas tahun

atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang dian%am dengan pidana

lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penaeihat hukum sendiri, pejabat

yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam pr$ses peradilan

wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka C

Pasal @* 7'8 tentang B #etiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk

bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 7)8, memberikan bantuannya

dengan %uma-%uma.

Kitab "ndang-"ndang +ukum %ara Perdata 7+2R?R308 Pasal '4

+2R?'4 R30 tentang B 3arangsiapa yang hendak berperkara baik sebagaipenggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung

biayanya, dapat memper$leh i


16/21

Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan egeri dan Pengadilan Tata "saha

egara.

#urat Edaran Direktur /enderal 3adan Peradilan "mum dan Peradilan Tata

"saha egara $. D."m.(A.)(.)( tanggal )' Mei );;A tentang /"KK

Pelaksanaan 3antuan +ukum 3agi 0$l$ngan Masyarakat Yang Kurang

Mampu.

pabila menga%u pada ketentuan Pasal @* ayat 7)8 K"+P yang berbunyi

B

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan

tindak pidana yang dian%am dengan pidana mati atau an%aman pidana lima

belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang dian%am

dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum

sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada

pr$ses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka,!.

Maka sebenarnya setiap pejabat yang memeriksa tersangka atau terdakwa

pada semua tingkat pemeriksaan, meliputi p$lisi pada tingkat penyidikan,

jaksa pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di

pengadilan, mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum, atau

memastikan bahwa tersangka atau terdakwa yang diperiksa didampingi $leh

se$rang penasehat hukum.

3ahkan menurut ayat 7'8 dari Pasal yang bersangkutan, yang menyatakan

bahwa B #etiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimna

dimaksud dalam ayat 7)8, memberikan bantuannya dengan %uma-%uma!, para

ad6$kat juga tidak luput dari kewajiban serupa, yaitu menyediakan bantuan

hukum se%ara %uma-%uma bagi tersangka atau terdakwa berdasarkanpermintaan yang diajukan $leh para pejabat di lingkungan peradilan

sebagaimana disebutkan di atas.

gar bantuan hukum yang diberikan berman&aat bagi seluruh masyarakat,

maka perlu dalam pelaksanaannya dilakukan se%ara merata dengan penyaluran

melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan,

kejaksaan, $rganisasi ad6$kat, maupun $rganisasi-$rganisasi masyarakat yang

bergerak dibidang bantuan hukum.

G6i


17/21

#ebagaimana telah diketahui dan juga telah dijelaskan diawal, pelaksanaan

bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat akan pendampingan ad6$kat dalam setiap pr$ses

hukum melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan

masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi pr$duk hukum yang

ada. Pengakuan egara harus diwujudkan bagi pertisipasi masyarakat dalam

pembentukan hukum. +al yang terakhir ini dilaksanakan diantaranya dengan

memberikan pendidikan hukum 7%i6i%s edu%ati$n8 kepada masyarakat.

Pada tataran n$rmati&, diperlukan adanya pengaturan khusus yang si&atnya

mem&asilitasi pelaksanaan bantuan hukum. Melihat kebutuhan dan keberadaan

undang-undang ini dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapat

keadilan maka dirasa perlu adanya peraturan?undang-undang tentang bantuan

hukum. #ebaiknya kalaupun ada undang-undang tentang bantuan hukum

hendaknya tidak dilihat dari perspekti& pelaksana pemberian bantuan hukum,

melainkan dari ka%amata masyarakat yang membutuhkannya, sehingga

diharapkan materi pengaturan yang ter%akup di dalamnya akan tepat pada

sasaran yang dituju.A

Dengan kata lain, jaminan terhadap bantuan hukum tidak berkaitan dengan

adanya undang-undang bantuan hukum. Ketika yang dibi%arakan adalah

bantuan hukum dalam k$nteks struktural, maka perlu juga diperhatikan upaya

pengembangan kapasitas masyarakat untuk mampu menyelesaikan sendiri

permasalahan hukum yang dihadapinya lewat ketentuan yang memungkinkan

diterapkannya lternati6e Dispute Res$luti$n 7DR8. Perlu juga diperhatikan

jaminan terhadap hak masyarakat untuk mengembangkan pengetahuannya dan

sikap kritis terhadap setiap pr$duk hukum negara maupun yurisprudensi yangdihasilkan pengadilan, dengan adanya ketentuan mengenai kebebasan

mendapatkan in&$rmasi, serta berbagai ketentuan lain yang akan memberi

iklim k$ndusi& bagi terselenggaranya bantuan hukum indi6idual maupun

struktural.

3antuan hukum indi6idual seperti yang dikatakan sebelumnya, lebih

tertuju pada kegiatan pendampingan terhadap masyarakat dalam

A

1rans +endra inata,Bantuan Hukum #uatu Hak Asasi Manusia Bukan Be%as Kasihan,7/akartaB EleG Media K$mputind$, '(((8., h. 49

G6ii


18/21

menyelesaikan masalahnya melalui pr$ses hukum sehingga pr$ses tersebut

berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada diskriminasi hukum terhadap

mereka. +al ini mengakibatkan perlunya kuali&ikasi tertentu, yaitu sarjana

hukum yang menjadi ad6$kat, bagi pelaksana bantuan hukum indi6idual.

#ementara bantuan hukum struktural kegiatannya lebih mengarah kepada

pr$ses pemberdayaan dan penyadaran masyarakat hukum supaya mereka

dapat memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar pada %ara tertentu.;

3antuan hukum struktural selama tidak bersentuhan langsung dengan

pr$ses peradilan dapat dilakukan $leh siapa saja tanpa harus memenuhi

kuali&ikasi sarjana hukum sebagai ad6$kat. Perbedaan lainnya terlihat pada

target sasaran yang dituju, kalau pada bantuan hukum indi6idual targetnya

yaitu masyarakat se%ara indi6idu sedangkan dalam bantuan hukum struktural

targetnya adalah masyarakat dalam arti k$lekti&.

Pada bantuan hukum indi6idual, ada ' 7dua8 %ara yang dapat digunakan

supaya pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan dengan baik dan men%apai

sasarannya yaituB

Memberdayakan $rganisasi I $rganisasi masyarakat ? swasta yang

memberikan jasa bantuan hukum seperti embaga 3antuan +ukum 73+8,

embaga K$nsultasi dan 3antuan +ukum 7K3+8 ataupun 3ir$ 3antuan

+ukum 733+8 yang diadakan $leh uni6ersitas-uni6ersitas, dan lain-lain. Di

sini masyarakat dapat se%ara langsung atau melalui pengadilan meminta

bantuan kepada $rganisasi masyarakat?swasta tersebut.

Memberdayakan $rganisasi ad6$kat. Pada m$del ini masyarakat dapat

se%ara langsung atau melalui pengadilan meminta bantuan kepada $rganisasi

ad6$kat dimana nantinya $rganisasi ad6$kat akan menunjuk angg$tanya untukmembela angg$ta masyarakat yang tidak mampu.

:ara-%ara diatas, pada tingkatan pr$ses perkara di Kep$lisian maupun

Kejaksaan, untuk tersangka?terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum,

aparat p$lisi maupun jaksa yang menangani perkara tersebut wajib

memintakan pendampingan penasehat hukum untuk tersangka?terdakwa

tersebut melalui pengadilan.

; *Ibid

G6iii


19/21

#ementara pelaksanaan bantuan hukum 7d6$kasi8 struktural dapat

dilakukan melaui 4 7tiga8 %ara, yaitu B

). /alur n$n-litigasi, dimana lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dan

setiap k$mp$nen masyarakat yang berkepentingan membantu memberikan

pendidikan hukum kepada masyarakat guna menyadarkan mereka akan

hak-haknya. Misalnya dengan menempelkan p$ster-p$ster di tempat-

tempat umum, di institusi-institusi penegakan hukum yang berisi hak dan

kewajiban mereka, membuat buklet-buklet yang berisikan in&$rmasi

mengenai hak masyarakat dan kemudian disebarkan se%ara umum kepada

masyarakat, atau dapat pula se%ara langsung mengadakan k$ntak dengan

masyarakat melalui diskusi-diskusi yang bertujuan memberikan

penyuluhan hukum kepada mereka. Yang intinya adalah meyadarkan

masyarakat akan pentingnya hukum yang selama ini masih menjadi milik

pemilik m$dal dan penguasa.

'. /alur litigasi, di sini para akti&is bantuan hukum yang se%ara &$rmal

menyandang hak berpraktek sebagai ad6$kat menggunakan jalur hukum

untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan p$siti& yang ada.

Misalnya dalam penanganan kasus-kasus p$litik, &$rum pengadilan

dijadikan sebagai %$r$ng dengan persetujuan kliennya untuk

menyampaikan pesan ketidak adilan bahwa suatu pr$duk hukum tertentu

tidak benar.

4. P$li%y re&$rm, yaitu mengartikulasikan berbagai %a%at yang terdapat dalam

hukum p$siti& dan kebijakan yang ada, untuk dikritisi serta kemudian

memberikan alternati&-alternati& yang mungkin

GiG


20/21

BAB III

KESIMPULAN

3antuan hukum adalah hak dari $rang miskin yang dapat diper$leh tanpa

bayar 7pr$ b$n$ publi%$8 sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

+al ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ""D );9@ di mana di dalamnya

ditegaskan bahwa &akir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara

Tugas dan &ungsi ad6$kat didasari pada "ndang-"ndang $m$r )A Tahun

'((4 tentang d6$kat pada pasal '' yang menyatakan bahwa B 7b8 d6$kat wajib

memberikan bantuan hukum se%ara %uma-%uma kepada pen%ari keadilan yang

tidak mampu.

andasan k$nstitusi$nal pemberian bantuan hukum kepada terpidana tidak

mampu terdapat pada Pasal '' ayat 7)8 "ndang-"ndang $m$r )A Tahun '((4

dengan tegas menyatakan bahwa, d6$kat wajib memberikan bantuan hukum

se%ara %uma-%uma kepada pen%ari keadilan yang tidak mampu!.

GG


21/21

DATAR PUSTAKA

bdurrahman,Aspek aspek bantuan hukum di indonesia, 7Y$gyakartaB :endana

Press, );A48

T$dung Mulya ubis, Ge!akan Bantuan Hukum Di Indonesia "#ebuah #tudi

A$a%dalam bdul +akim 0aruda usantara Dan Mulayan .

Kusumah,Bebe!apa Pemiki!an Men&enai Bantuan HukumB Kearah

3antuan +ukum #truktural, lumni, 3andung

1uady, Munir,A%i!an Hukum K!itis +Pa!adi&ma Ketidakbe!daaan Hukum-,

3andungB :itra ditya 3akti, '((48.,

3a%a +endra inata,.!ans Ad(okat Indonesia, /it!a, idea%isme dan kep!ibadian

7/akartaB #inar +arapan,);;@8.,

Dimensi M$ralP!o'esi Ad(okat dan Peke!)a Bantuan Hukum0

www.k$misihukum.g$.id di akses tanggal '; /anuari '((;

2nstruksi Menteri Kehakiman Republik 2nd$nesia $m$r BM.(4-"M.(*.(' Tahun

);;; Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pr$gram 3antuan +ukum 3agi

0$l$ngan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan egeri

Dan Pengadilan Tata "saha egara

1rans +endra inata,Bantuan Hukum #uatu Hak Asasi Manusia Bukan Be%as

Kasihan, 7/akartaB EleG Media K$mputind$, '(((8.,

makalah BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU.doc

Documents