makalah bank indonesia

REGULATOR DAN SUPERVISOR LEMBAGA

KEUANGAN SYARI’AH DI INDONESIA

“BANK INDONESIA”

Dosen Pengampu :

Ustadz. H. Irwan Maulana, Lc., M.Si

Oleh :

Khaerunnisa 01302020

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) ASY-SYUKRIYYAH

JL KH Hasyim Ashari, KM 3 Poris Plawad Indah Cipondoh

Kota Tangerang Telp. (021) 5544515

ii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Shalawat serta

salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad

SAW, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillahirobbil’alamiin, tiada kata yang dapat kami sampaikan selain ucapan

syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nya lah kami dapat

menyelesaikan penyusunan makalah mata kuliah Hukum Perburuhan dan Tenaga Kerja

yang berjudul “Bank Indonesia” yang di bimbing oleh Ustadz H. Irwan Maulana, Lc.,

M.Si.

Walaupun makalah ini mungkin kurang sempurna, tapi, makalah ini memiliki

detail yang cukup jelas bagi pembaca.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada

pembaca. Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan, penyusun mohon

untuk saran dan kritiknya, terimakasih.

Tangerang, April 2016

Penyusun

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR .................................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ......................................................................................................... 1

1.2 Batasan Masalah....................................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Bank Indonesia ............................................................................................ 3

2.2 Status dan kedudukan Bank Indonesia ..................................................................... 4

2.3 Visi dan Misi Bank Indonesia .................................................................................. 5

2.4 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia ........................................................................... 6

2.5 Organisasi ............................................................................................................... 10

2.6 Kebijakan Moneter ................................................................................................. 12

2.7 Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan ................................................. 14

2.8 Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran ................................................. 17

2.9 Akuntabilitas .......................................................................................................... 18

2.10 Hubungan Bank Indonesia dengan Lembaga Lain ................................................ 20

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan ............................................................................................................ 24

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 25

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang

bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral

berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan

sistem finansial secara keseluruhan. Keberadaan Bank Sentral yang independen di

Indonesia merupakan suatu prasyarat untuk dapat dilakukannya pengendalian

moneter yang efektif dan efisien.

Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga

stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi. Bank Sentral

menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol keseimbangan jumlah

uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka Bank

Sentral dengan menggunakan instrumen antara lain namun tidak terbatas pada base

money, suku bunga, giro wajib minimum mencoba menyesuaikan jumlah uang

beredar sehingga tidak berlebihan dan cukup untuk menggerakkan roda

perekonomian (low/zero inflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang

dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral

dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya.

Di Indonesia, fungsi Bank Sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam

pelaksanaan tugasnya. Untuk menjamin indepedensi tersebut, kedudukan Bank

Indonesia berada diluar Pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen

telah menempatkan kedudukan Bank Sentral sebagai suatu lembaga Negara yang

keberadaan dan independensi Bank Indonesia tersebut dibentuk dengan Undang-

undang. Keberadaan ini membuktikan bahwa Negara sangat membutuhkan suatu

Bank Sentral yang eksistensinya diatur dalam suatu konstitusi, sedangkan susunan,

kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan

undang-undang.

Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah, perlu kiranya untuk dapat

mengetahui seluk beluk Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara Indonesia,

2

dalam hal ini kami penulis pada akhirnya membuat makalah dengan judul "BANK

INDONESIA” Peranan dan Tugasnya Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia".

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah pada makalah ini merujuk pada:

1. Sejarah Bank Indonesia

2. Status dan kedudukan Bank Indonesia

3. Visi dan misi Bank Indonesia

4. Tujuan dan tugas Bank Indonesia

5. Susunan Organisasi

6. Kebijakan moneter

7. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan

8. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran

9. Akuntabilitas Bank Indonesia

10. Hubungan Bank Indonesia dengan Lembaga Lain

3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Bank Indonesia

Pada 1828 De Javasche Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda

sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun

1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank

Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral,

dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di

samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan

Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB

sebelumnya.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur

kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank

lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank

Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan

mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan

kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tahun 1999 merupakan Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai

dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan

fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang

Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, Pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank

Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional

dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap

Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

Tahun 2009, Perpu nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang bank indonesia ditetapkan sebagai

4

Undang-Undang bank indonesia. dengan demikian, terhitung sejak 13 januari 2009,

berlaku Undang-Undang nomor 6 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua

atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang bank indonesia.

Terhitung sejak 31 desember 2013, bank indonesia mengalihkan tugas

pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ke OJK.

dengan pengalihan tugas tersebut, bank indonesia melaksanakan tugas pengawasan

dan pengaturan makroprudensial, sementara ojK melaksanakan tugas pengawasan

dan pengaturan mikroprudensial.

Tahun 2014 merupakan tahun awal bagi bank indonesia menjalankan peran

baru sebagai otoritas makroprudensial. dengan peran tersebut, bank indonesia

memperkuat stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Kebijakan

makroprudensial oleh Bank Indonesia untuk mencegah dan mengurangi risiko

sistemik dan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor

perekonomian. Kebijakan makroprudensial juga untuk meningkatkan akses dan

efisiensi sistem keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, serta

mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran.

2.2 Status dan Kedudukan Bank Indonesia

2.2.1 Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah

undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan

berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/2009. Undang-undang ini

memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur

tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas

diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan

melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam

undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan

5

tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak

atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank

Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter

secara lebih efektif dan efisien.

2.2.2 Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan

hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik

Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang

merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat

luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata,

Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di

luar pengadilan.

2.3 Visi dan Misi Bank Indonesia

2.3.1 Visi

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional

melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi

yang rendah dan nilai tukar yang stabil

2.3.2 Misi

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan

moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta

mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung

alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada

pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang

berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem

keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan

nasional.

4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang

menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta

6

melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka

melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

2.3.3 Nilai-Nilai Strategis

Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest –

Coordination and Teamwork

2.3.4 Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank

Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran

2. Menjaga stabilitas nilai tukar

3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien Menjaga SSK yang

didukung dengan penguatan surveillance SP

4. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis

5. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar

6. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel

7. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur,

dan governance

8. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten

9. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI

10. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke

OJK

2.4 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

2.4.1 Tujuan Utama

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai

satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata

uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara

aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata

uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas

sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya.

7

Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan

dapat diukur dengan mudah.

2.4.2 Tiga Pilar Tunggal

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang

merupakan 3 bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

3. Mengatur dan mengawasi bank.

Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut

dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus

diintegrasikan.

2.4.3 Memahami Tugas Bank Indonesia Pasca Terbentuknya OJK

Tidak ada yang tetap, kecuali perubahan (Heraclitus, filsuf Yunani).

Begitu pula yang terjadi dengan organisasi Bank Indonesia (BI). Resmi sejak

tanggal 31 Desember 2013, sesuai amanat UU No 21 tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK secara resmi mengawasi kinerja seluruh

bank yang ada di Indonesia, mengambil alih tugas perbankan yang selama ini

dilakukan BI.

“Pasca terbentuknya OJK, tugas BI sebagai bank sentral tidak lagi

mencakup tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Ke depan, BI akan

bertugas mengawal stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan

stabilitas sistem keuangan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Penyelesaian

Aset – BI M. Zaeni Aboe Amin dalam sambutannya. Zaeni mengharapkan, agar

informasi mengenai peran dan fungsi BI pasca OJK dapat diteruskan kepada

masyarakat umum.

a. Latar Belakang Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan

Perbankan

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh

secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa

keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel

8

serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan

masyarakat, sehingga diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor

jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang

pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa

Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan - Kementerian Keuangan ke OJK.Sejak 31 Desember 2013 fungsi,

tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di

sektor Perbankan beralih dari BI ke OJK.Pengaturan dan pengawasan

mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan

bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang

menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan

pengawasan macroprudential merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam

rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK berkoordinasi

dengan BI untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada

Perbankan.

b. Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas BI dan

OJK

Keputusan Bersama BI dan OJKKerjasama dan koordinasi dalam

rangka pelaksanaan tugas BI dan OJK guna mewujudkan sistem keuangan

yang stabil dan berkesinambungan tertuang dalam Keputusan Bersama

tanggal 18 Oktober 2013 dengan prinsip dasar bersifat kolaboratif,

meningkatkan efisiensi danefektifitas, menghindari duplikasi, melengkapi

pengaturan sektor keuangan, dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas

BI dan OJK.

Ruang lingkup bentuk kerjasama dan koordinasi dalam rangka

mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BI dan OJK yang sejalan

dengan UU BI dan UU OJK, meliputi:

9

1. Bekerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan

masing-masing.

2. Pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem

pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK;.

3. Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan BI

oleh OJK, dan

4. Pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan

pada OJK.

c. Pembentukan Tim Transisi Dewan Komisioner OJK membentuk Tim

Transisi

Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Tim

Transisi tersebut bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan

Komisioner dengan wewenang untuk mengidentifikasi dan memverifikasi

kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen dan hal lain yang terkait dengan

pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan mempersiapkan

pengalihan penggunaannya ke OJK.

d. Pengawasan Terintegrasi

Perkembangan sektor keuangan yang terintegrasi menuntut OJK

untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan

meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara

terintegrasi antar sub sektor keuangan. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi

diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa

keuangan, mengurangi potensi moral hazard, mengoptimalkan perlindungan

konsumen jasa keuangan dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

Road map pengembangan sistem pengawasan terintegrasi mencakup

hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun metodologi pengawasan konglomerasiyang mencakup siklus

pengawasan, metodologi perhitungan permodalan, dan metode rating

terhadap konglomerasi;

2. Menyusun peraturan internal OJK untuk mendukung implementasi

pengawasan terintegrasi. Ketentuan tersebut terdiri dari ketentuan

mengenai sistem pengawasan terintegrasi, forum komunikasi dan

10

koordinasi pengawasan terintegrasi, dan mekanisme koordinasi

pengawasan terintegrasi;

3. Menyiapkan organisasi dan SDM;

4. Menyiapkan sistem informasi dan pelaporan.OJK selaku otoritas

pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berupaya agar

pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membawa sektor jasa keuangan

berjalan teratur, kredibel dan tumbuh berkelanjutan.

2.5 Organisasi

Sebagaimana layaknya sebuah lembaga, maka dalam menjalankan tugasnya

Bank Indonesia juga memiliki pimpinan. Pimpinannya pun tentu berbeda dengan

bank-bank pada urnumnya. Sesuai denga UU No. 23 Tahun 1999 pimpinan Bank

Indonesia disebut dengan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur ini terdiri dari

seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4

(empat) dan sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Masa jabatan

Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya

dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas. Yang menarik di sini

adalah sesuai dengan independensi yang dimiliknya, maka Bank Indonesia tidak

lagi memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Presiden sebagaimana

undang-undang terdahulu, melainkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan

Gubernur Bank Indonesia bukan anggota kabinet.

Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden

dengan persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan

diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank

Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri,

berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan.

Sejak dibentuk, orang-orang yang terpilih sebagai Gubernur BI, sebagai berikut:

1953 – 1958 : Mr. Sjafruddin Prawiranegara

1958 – 1959 : Mr. Loekman Hakim

1959 – 1960 : Mr. Soetikno Slamet

1960 – 1963 : Mr. Soemarno

1963 – 1966 : T. Jusuf Muda Dalam

11

1966 – 1973 : Radius Prawiro

1973 – 1983 : Rachmat Saleh

1983 – 1988 : Arifin Siregar

1988 – 1993 : Adrianus Mooy

1993 – 1998 : Sudrajad Djiwandono

1998 – 2003 : Syahril Sabirin

2003 – 2008 : Burhanuddin Abdullah

2008 – 2009 : Boediono

2009 : Miranda Gultom (Pelaksana tugas)

2009 – 2010 : Darmin Nasution (Pelaksana tugas)

2010 – 2013 : Darmin Nasution

2013 – sekarang : Agus Martowardojo

Berikut struktur organisasi Bank Indonesia

12

2.6 Kebijakan Moneter

2.6.1 Otoritas moneter

Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk

mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak

untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya

dan persediaan uang. Umumnya otoritas moneter adalah bank sentral,

meskipun kadang kala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi

untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral.

Ada berbagai jenis otoritas moneter lainnya, seperti dibentuknya satu bank

sentral untuk beberapa negara, terdapatnya suatu dewan yang mengontrol

jumlah uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya

beberapa entitas untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam.

2.6.2 Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan

cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan

moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan

daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian

mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan

moneter longgar (easy money policy)

Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang

beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami

inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)

2.6.3 Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen

kebijakan moneter, yaitu antara lain :

▫ Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar

dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government

13

securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan

membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang

beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga

pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain

diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan

SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

▫ Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan

memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum

kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam

ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah

menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan

tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

▫ Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan

memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada

pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan

rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar,

pemerintah menaikkan rasio.

▫ Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang

beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi.

Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-

hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar

dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk

memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

2.6.4 Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara

kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3

tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah

kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi.

14

Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan

kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan

moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar

yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting

dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank

Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas

nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level

tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk

melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter

(seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran

laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian

sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara

lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing,

penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan

pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan

cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

2.7 Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama

Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem

keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam

menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan

banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak

dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap

stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar

yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah

satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem

keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal.

Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi

stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah

15

yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih

merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem

keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam

menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain

melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia

dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan

berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak

langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui

penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan

kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan

stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang

disebut inflation targeting framework.

2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga

keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga

perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.

Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang

dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat

menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk

mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan

perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui

kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum

(law enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa

negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem

keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law

enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta

sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk

menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank

Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana

implementasi Basel II.

16

3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran

sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu

peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial

yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan

tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk)

sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia

mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam

sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan

menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan

nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih

meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas

dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian

untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat

mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.

Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor

kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock)

yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia

dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk

mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut,

selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil

langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan

melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi

LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam

mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.

Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal

maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi

masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat

sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang

mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan

untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank

17

Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu,

pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam

penyediaan likuiditas tersebut.

2.8 Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank

Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan

pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN

ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin

lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter

yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya

adalah stabilitas nilai tukar.

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai

otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan

SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan

perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran

SPN yang bersifat penting secara sistem (systemically important), bank sentral

memandang perlu menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui

infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai

penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu.

Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan

mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut,

menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari

komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di

Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak

yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga

berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem

pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem

utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan

18

menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya

BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian resiko, efisiensi serta tata

kelola (governance) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya

lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta

mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran

BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa

berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam

nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi

yang layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean money policy

tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia

dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan

penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan

perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga

kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia

meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat

pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula

perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak

selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan

pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin

terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau

diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang

Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan,

keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu

tertentu. Kegitan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara.

Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui

pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada

bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan

melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada

19

masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket

penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan

perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank

Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi

tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang

dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang

palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang

dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau

pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi

yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan

uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik

dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak

edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh

jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI)

2.9 Akuntabilitas

Undang-Undang Bank Indonesia No. 23/1999 menuntut adanya

akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan

anggaran Bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari Bank

Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut

melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh

Bank Indonesia.

Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, prinsip akutabilitas dan

transparansi diterapkan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat

luas secara terbuka melalui media massa, pada setiap awal tahun, mengenai

evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, serta rencan

kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan

datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan

DPR.

20

Sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR, Bank

Indonesia juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan

pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap triwulan atau sewaktu-

waktu bila diminta oleh DPR.

Demi tercapainya transparansi di bidang anggaran, Bank Indonesia

berkewajiban menyampaikan anggaran tahunannya kepada DPR. Disamping itu,

Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia juga disampaikan kepada Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diteliti dan diumumkan kepada masyarakat

melalui media massa.

Bank Indonesia juga diwajibkan menyusun neraca singkat mingguan yang

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Masih merupakan bagian

dari transparansi, Bank Indonesia secara berkala menerbitkan berbagai publikasi

seperti Laporan Mingguan, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bulanan,

Tinjauan Kebijakan Moneter Bulanan, Perkembangan Ekonomi dan Moneter

Triwulanan, Laporan Triwulanan Perkembangan Kebijakan Moneter, dan Laporan

Tahunan.

Disamping itu, Bank Indonesia juga telah mempunyai homepage sendiri

(http://www.bi.go.id) yang dapat diakses oleh siapa saja yang ingin memperoleh

informasi mengenai Bank Indonesia.

2.10 Hubungan Bank Indonesia dengan Lembaga Lain

Dalam strukur ketatanegaraan Indonesia, hubungan Bank Indonesia dengan

lembaga lain adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Dengan Pemerintah

Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah seperti yang dituangkan dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

a. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah

b. Untuk dan atas nama Pemerintah Bank Indonesia dapat menerima

pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan

kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.

c. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang

Bank Indonesia dalam sidang cabinet yang membahas masalah ekonomi,

21

perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau

kewenangan Bank Indonesia.

d. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

e. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-sirat hutang Negara , Pemerintah

wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan

Pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan

Perwakilan Rakyat.

f. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang Negara

yang diterbitkan Pemerintah.

g. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.

h. Hubungan dengan kantor Menteri Sekretaris Negara untuk pemuatan PBI

dalam Lembaran Negara RI.

Hubungan yang utama adalah Bank Indonesia juga bertindak sebagai

pemegang kas pemerintah. Disamping itu, atas permintaan Pemerintah, Bank

Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar

negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan

Pemerintah terhadap pihak luar negeri. BI dipimpin oleh Dewan Gubernur

yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior dan

sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputi

Gubernur. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh

Presiden dengan persetujuan DPR. Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur

dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Rapat Dewan Gubernur

merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi.

2. Hubungan dengan Dunia Internasional

Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasiaonal, maka

Bank Indonesia:

a. Dapat melakukan kerja sama dengan:

a) Bank Sentral Negara lain.

b) Organisasi dan Lembaga Internasional.

22

b. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional atau lembaga

multilateral adalah Negara maka Bank Indonesia dapt bertindak untuk dan

atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.

3. Hubungan dengan Presiden sebagai Kepala Negara, Presiden berwenang:

a. Mengusulkan dan mengangkat Gubernur & Deputi Senior.

b. Mengangkat Deputi Gubernur.

c. Mengusulkan calon Gubernur & Deputi Senior kepada DPR.

d. DPR menyampaikan hasil persetujuannya kepada Presiden untuk diangkat.

e. Memberikan persetujuan tertulis jika anggota Dewan Gubernur akan

menjalani proses hukum.

4. Hubungan dengan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung bertugas mengambil sumpah atau janji anggota dewan

gubernur. Hubungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan :

a. Menerima dan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan BI.

b. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap BI apabila diminta oleh DPR.

c. BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR.

5. Hubungan dengan Bea & Cukai dalam hal larangan membawa uang rupiah

keluar atau ke dalam wilayah pabean RI :

a. BI mengelola cadangan devisa milik Negara.

b. Pemerintah dapat hadir dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan

untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter dengan hak bicara

tanpa hak suara.

c. BI sebagai pemegang kas pemerintah.

d. Untuk dan atas Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri,

menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan

Pemerintah terhadap pihak luar negeri.

e. Pemerintah wajib meminta pendapat atau mengundang BI dalam siding

cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan & keuangan, atau

masalah lain yang berkaitan tugas dan wewenang BI.

f. Pemerintah wajib konsultasi dengan BI & DPR dalam penerbitan surat-

surat utang Negara.

23

g. BI dapat membantu Pemerintah dalam penerbitan surat-surat utang

Negara.

h. Menerima sisa surplus hasil kegiatan BI.

i. Pemerintah denga persetujuan DPR wajib menutup kekurangan dalam hal

modal BI menjadi kurang dari Rp 2 triliun.

6. Hubungan dengan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan yang Independen

yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan yang

akan datang mempunyai kewajiban melakukan koordinasi & kerja sama

dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kerja sama tersebut akan diatur

dalamUU Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan atau Organisasi Jasa

Keuangan yang akan datang, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 UUBI.

24

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No.

23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/

2009.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan

nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7

tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara

lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada

inflasi.

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran

sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 UU-BI. Dalam

rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia

berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem

pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan

penggunaan alat pembayaran.

Pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank

Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU‐BI. Dalam rangka

melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan

dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank,

melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank

(Pasal. 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan‐

ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati‐hatian (Pasal. 25).

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama

Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem

keuangan (perbankan dan sistem pembayaran).

25

DAFTAR PUSTAKA

http://www.bi.go.id/

http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dan-

publik/kebanksentralan/Documents/4be5b38ff75b4cb2b4107fd20f047e0bBIApaSiapad

anBagaimana.pdf

Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2014