BAB I PENDAHULUAN Anggaran negara adalah urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Pengertian anggaran (budget) menurut Robert D Lee, Jr dan Ronald W Johnson adalah “A document or a collection of documents that refer to the financial condition of an organization ( family, corporation, government), including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals”. Terjemahan bebas dari pengertian anggaran tersebut adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai. Di Indonesia anggaran negara setiap tahun disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN secara filosofi adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat sehingga penetapannya dilakukan setiap tahun dengan undang- undang. APBN pada dasarnya sebagai bentuk kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk mengelola keuangan negara sehingga pengelolaannya diharapkan dapat memenuhi syarat akuntabilitas (accountability), transparan (transparency), dan kewajaran (fairness). Hampir di semua negara yang berlandaskan hukum, ketentuan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
Anggaran negara adalah urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan.
Pengertian anggaran (budget) menurut Robert D Lee, Jr dan Ronald W Johnson adalah “A
document or a collection of documents that refer to the financial condition of an organization
( family, corporation, government), including information on revenues, expenditures,
activities, and purposes or goals”. Terjemahan bebas dari pengertian anggaran tersebut
adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi
(keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan,
pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai. Di Indonesia anggaran negara setiap
tahun disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN secara
filosofi adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat sehingga penetapannya dilakukan setiap
tahun dengan undang-undang. APBN pada dasarnya sebagai bentuk kepercayaan rakyat
kepada pemerintah untuk mengelola keuangan negara sehingga pengelolaannya diharapkan
dapat memenuhi syarat akuntabilitas (accountability), transparan (transparency), dan
kewajaran (fairness). Hampir di semua negara yang berlandaskan hukum, ketentuan mengenai
anggaran belanja negara ditetapkan dalam konstitusi. Di Indonesia ketentuan mengenai APBN
terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 yaitu:
1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan
negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh
Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran
pendapatan dan belanja tahun yang lalu.
APBN yang ditetapkan tiap tahun dengan undang undang mempunyai arti bahwa
terdapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat atas rancangan
APBN yang diajukan oleh pemerintah. Menurut Arifin P.Soeria Atmadja pada Persetujuan
DPR atas APBN yang diusulkan pemerintah pada dasarnya adalah machtiging bukan hanya
sebagai consent dari DPR kepada Pemerintah dalam hal ini presiden. Machtiging berarti
menghendaki pertanggungjawaban pengelolaan APBN oleh presiden kepada pemberi mandat
yaitu DPR.
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan
mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti
bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi
mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran
dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian.
Dalam penyusunan APBN terdapat tahapan dari proses perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban yang dikenal dengan siklus APBN. Siklus APBN meliputi tahap
perencanaan dalam bentuk RAPBN, pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN,
pelaksanaan APBN, tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang dan
pertanggungjawaban APBN. Pelaksanaan APBN secara khusus diatur dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara. Pelaksanaan APBN disamping sebagai pembiayaan
operasional pemerintahan juga mempunyai implikasi penting terhadap perekonomian negara,
mengingat fungsi APBN adalah sebagai sistem kebijakan fiskal negara. Kebijakan fiskal
adalah kebijakan dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara. Menurut Mari’e Muhammad
kebijakan fiskal sebenarnya merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas
pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam
APBN.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Filosofi APBN
Pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus memiliki rencana
yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas negara termasuk
dalam hal pengurusan keuangan. Setiap tahun pemerintah menghimpun dan
membelanjakan dana triliunan rupiah melalui APBN. Sesuai UUD 1945, APBN harus
diwujudkan dalam bentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden berkewajiban
menyusun dan mengajukan Rancangan APBN kepada DPR. RAPBN memuat asumsi
umum yang mendasari penyusunan APBN, perkiraan penerimaan, pengeluaran, transfer,
defisit/surplus, pembiayaan defisit dan kebijakan pemerintah. APBN mencakup seluruh
penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening
Bendaharawan Umum Negara (BUN) di bank sentral (Bank Indonesia).
APBN dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan sosial, politik, keamanan serta
keadaan ekonomi. Sejak masa kemerdekaan sampai dengan sebelum era pemerintahan
Orde Baru diakhir tahun 1960-an, fungsi APBN tidaklah bejalan dengan baik. Kebijakan
APBN defisit dijalankan selama periode waktu sebelum pemerintahan Orde Baru tidak
jelas ditunjukan mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini disebabkan karena tidak stabilnya
situasi sosial, politik, dan ekonomi serta keamanan. Defisit anggaran belanja yang besar
dan memuncak pada periode waktu akhir pemerintahan Orde Lama telah menimbulkan
keadaan inflasi yang sangat gawat, mencapai lebih dari 500% per tahun di tahun 1966.
Baru setelah pemerintahan Orde baru yang efektif sejak awal tahun 1970-an
fungsi APBN bisa berjalan. Pada mulanya dialami keadaan ekonomi dengan tingkat
output (produksi) nasional rendah dan dibarengi dengan adanya inflasi sangat tinggi.
Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal telah dipakai untuk mengatasinya, namun telah
mengakibatkan penurunan pengeluaran konsumsi dan investasi agregatif yang
selanjutnya telah mengakibatkan penurunan inflasi, meskipun untuk sementara masih
belum bisa menaikkan tingkat produksi nasional serta kesempatan kerja. Penerimaan
pajak yang telah digalakkan pun secara relatif kenaikan jumlahnya belum signifikan.
Penurunan secara drastis pengeluaran pemerintah telah menurunkan angka laju inflasi
secara drastis pula.
Sejauh ini prinsip APBN seimbang selalu dipertahankan karena pengalaman di
masa lampau APBN defisit akan membawa akibat terjadinya inflasi. Meskipun demikian,
volume besarnya APBN selalu bertambah besar secara riel dari tahun ke tahun.
B. Format Struktur APBN
Selama TA 1969/1970 sampai dengan 1999/2000 APBN menggunakan format
T-account. Format ini dirasakan masih mempunyai kelemahan antara lain tidak
memberikan informasi yang jelas mengenai pengendalian defisit dan kurang
transparan sehingga perlu disempurnakan. Dalam T-account, sisi penerimaan dan sisi
pengeluaran dipisahkan di kolom yang berbeda. T-account mengikuti anggaran yang
berimbang dan dinamis. Seimbang berarti sisi penerimaan dan pengeluaran
mempunyai nilai jumlah yang sama. Jika jumlah pengeluaran lebih besar daripada
jumlah penerimaan, kemudian kekurangannya ditutupi dari pembiayaan yang berasal
dari sumber-sumber dalam atau luar negeri. Versi T-account tidak menunjukan dengan
jelas komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini
merupakan akibat dari sistem anggaran yang terpusat. Selain itu, pada format T-
account, pinjaman luar negeri dianggap sebagai penerimaan pembangunan dan
pembayaran cicilan utang luar negeri dianggap sebagai pengeluaran rutin.
Mulai TA 2000 format APBN diubah menjadi I-account, disesuaikan dengan
Government Finance Statistics (GFS). DalamI-account, sisi penerimaan dan sisi
pengeluaran tidak dipisahkan atau dalam satu kolom. I-account menerapkan anggaran
defisit/surplus. Dengan format baru ini pinjaman luar negeri diperlakukan sebagai
utang, sehingga jumlahnya harus sekecil mungkin karena pembayaran kembali bunga
dan cicilan pinjaman luar negeri akan memberatkan APBN di masa yang akan
datang.Kronologis perubahan format APBN digambarkan sebagai berikut:
1. Pemerintahan Orde Baru
Selama pemerintahan orde baru dari TA. 1969/1970 sampai dengan TA.
1998/1999, APBN disusun berdasarkan sistem anggaran berimbang (T account)
dan diklasifikasikan menjadi dua pos besar (sisi), yaitu penerimaan dan
pengeluaran. Pada sisi penerimaan terbagi atas penerimaan dalam negeri dan
penerimaan pembangunan. Penerimaan pembangunan menurut APBN adalah
penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah, bantuan, dan atau pinjaman luar
negeri. Penerimaan pembangunan tersusun atas dua komponen yaitu bantuan
program dan bantuan proyek. Bantuan program merupakan nilai lawan rupiah dari
bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan
serta pinjaman yang dapat dirupiahkan. Sedangkan bantuan proyek adalah nilai
lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk
membiayai proyek-proyek pembangunan.
Terdapat dua hal yang dapat ditarik dari pengertian tersebut. Pertama,
penerimaan pembangunan pada dasarnya merupakan sumber daya atau sumber
dana yang berasal dari luar negeri. Kedua, bantuan program dan bantuan proyek
terdiri atas pinjaman dan bantuan (hibah). Hal ini membawa konsekuensi
meleburnya sumber daya dan dana yang berupa hibah dan yang berupa pinjaman
(utang) sehingga tidak nampak sumber daya dan dana yang menjadi hak milik
negara khususnya pemerintah dan sumber dana yang harus dikembalikan. Yang
dapat diketahui dari sistem APBN seperti ini adalah bahwa setiap tahun pemerintah
harus mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar cicilan pokok pinjaman
(utang) luar negeri serta bunganya.
2. APBN TA. 1999/2000
Sejalan dengan tuntutan reformasi, pemerintahan Presiden Habibie berupaya
memperbaharui sistem APBN. Secara umum tidak banyak yang berubah namun
penyusunan APBN TA. 1999/2000 diusahakan untuk lebih transparan. APBN pada
tahun anggaran sebelumnya dinilai kurang transparan dan terkesan mengelabui
terutama pos penerimaan pembangunan. APBN TA. 1999/2000 tetap menggunakan
sistem anggaran berimbang tetapi pos penerimaan pembangunan berganti nama
menjadi penerimaan luar negeri sehingga sisi penerimaan APBN TA. 1999/2000
terdiri atas penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri.
Penerimaan luar negeri merupakan penerimaan yang berasal dari nilai lawan
rupiah pinjaman luar negeri. Penerimaan luar negeri terdiri atas dua komponen,
yaitu pinjaman program dan pinjaman proyek. Pinjaman program adalah nilai
lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan
serta pinjaman yang dapat dirupiahkan. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah
dan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan.
Dengan klasifikasi dan pengertian tersebut, pada TA. 1999/2000 hibah luar
negeri tidak tercatat (tidak diperhitungkan) dalam APBN. Padahal pada tahun
anggaran ini sejumlah negara anggota Consultative Group on Indonesia (CGI)
memberikan komitmen hibah yang dapat dicairkan pada tahun anggaran
yangbersangkutan. Jumlah hibah pledge CGI tahun 1999 adalah sebesar USD 490
juta. Menurut Nota Keuangan dan Rancangan APBN TA. 2001 (hal. IV/31),
realisasi hibah pada TA.1999/2000 dalam bentuk in-cash sebesar Rp 50,6 miliar.
3. APBN TA. 2000
Mulai TA. 2000 (tahun anggaran transisi sebelum penyesuaian tahun
anggaran dengantahun takwim), format APBN disusun menurut standar
internasional, yaitu Government Finance Statistic (GFS). Berbeda dengan sistem
anggaran berimbang dimana pinjaman program dan proyek dimasukkan dalam pos
penerimaan, APBN dengan format GFS menggunakan sistem deficit spending
dimana pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri merupakan sumber untuk
menutup defisit anggaran dan tidak lagi diklasifikasikan sebagai penerimaan.Selain
itu dalam format baru ini secara jelas dinyatakan adanya hibah sebagai salah satu
sumber penerimaan negara. Hibah didefinisikan sebagai semua penerimaan negara
yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta
dan pemerintah luar negeri.
Meskipun dalam kerangka CGI terdapat negara-negara dan lembaga-
lembaga internasional yang secara konsisten (sesuai kebijakan nasionalnya)
memberikan hibah kepada Indonesia, pada APBN TA. 2000 ternyata perencanaan
penerimaan hibah ditetapkan nihil (0rupiah). Sedangkan dalam Nota Keuangan dan
Rancangan APBN TA. 2001 yang disampaikan pemerintah kepada DPR tanggal 2
Oktober 2000 (hal. IV/31), realisasi penerimaan hibah pada TA. 2000 sampai bulan
Agustus 2000 masih nihil namun diperkirakan sampai akhir tahun anggaran
diharapkan dapat terealisasi sebesar Rp 211,1 miliar. Dalam sidang CGI Februari
2000, para peserta CGI telah memberikan pledge berupa hibah sebesarUSD 510
juta.
Struktur APBN menggunakan format I-account:
C. Komponen Struktur APBN
APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu
rekening yang disebut rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) di bank sentral (Bank
Indonesia). Pada dasarnya semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan
dalam rekening tersebut. Secara harfiah, APBN disusun dengan mengandung dua komponen
utama yaitu :
1. Penerimaan
Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi dalam dan luar
negeri. Pembiayaan dari dalam negeri meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak (PNBP).
Termasuk kedalam penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
A. Pendapatan dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Pajak
2. Penerimaan Bukan Pajak
II. Hibah
B. Belanja Negara
I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
1. Pengeluaran Rutin
2. Pengeluaran Pembangunan
II. Dana Perimbangan
III. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)
E. Pembiayaan
I. Dalam Negeri
II. Luar Negeri
Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan
APBN. Selanjutnya Penerimaan Non Pajak, diantaranya penerimaan dari sumber daya
alam, laba BUMN, perbankan, privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal
negara.
2. Pengeluaran
Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup
dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran
penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan
diharapkan dapat dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang
tidak boleh dilampaui. Pengeluaran pemerintah sendiri terbagi menjadi belanja pemerintah
pusat dan anggaran belanja untuk daerah.
Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan
pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah
(dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan
menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang,
Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk
Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk
kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah
meliputi dana bagi hasil yang berwujud Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana
Otonomi Khusus.
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap
Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana
pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi
salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan
kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.Dana Alokasi Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum
untuk Daerah Provinsi dan Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah
Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap
provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur
secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan
rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan
luas wilayah yang ada di setiap masing-masing wilayah/daerah.
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Sementara itu, Dana Otonomi Khusus adalah dana perimbangan yang diberikan kepada
daerah otonomi khusus.
3. Defisit dan Surplus
Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran.
Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang
melebihi pengeluaran disebut surplus.
4. Keseimbangan
Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu: keseimbangan
primer, dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan
dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan Kesembangan Umum
adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga.
5. Pembiayaan
Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber
pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan
obligasi, penjualan asset dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman
proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang.
D. Penyusunan APBN
Proses penyusunan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu:
1. Pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR
Tahap ini diawali dengan beberapa kali pembahasan antara pemerintah dan
DPR untuk menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN. Kegiatan
dilanjutkan dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain meliputi
penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran. Tahapan ini
diakhiri dengan finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah.
2. Pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN
Hal ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan Panitia anggaran, maupun
antara komisi dengan departemen. Hasil pembahasan ini adalah UU APBN yang
memuat alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, sub sektor, program dan
kegiatan yang disebut satuan 3. Berdasarkan satuan 3 (alokasi dana per
departemen/lembaga, sektor, sub sektor, program dan kegiatan), Dirjen Anggaran dan
Menteri Membahas detail pengeluaran rutin berdasarkan pedoman penyusunan DIK
dan indeks satuan biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Untuk pengeluaran
pembangunan, Dirjen Anggaran, Bappenas, dan Menteri teknis membahas detail
pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan. Apabila DPR menolak RAPBN yang diajukan
pemerintah tersebut , maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Hal
ini berarti maksimum yang dapat dilakukan pemerintah harus sama dengan
pengeluaran tahun lalu.
E. APBN Indonesia
Tahun 2010, lebih dari 12 tahun setelah krisis ekonomi Indonesia 1998, dalam catatan
anggota Badan Pekerja Komisi Anggaran Independen (BP-KAI), APBN masih sarat masalah.
Persoalan muncul dari berbagai sisi: (i) belanja sosial; (ii) penerimaan negara; (iii) beban
utang; (iv) akuntabilitas; dan (e) reformasi birokrasi. Maka, keadaan APBN Indonesia dapat
dicirikan sebagai berikut: di satu sisi masih sangat elitis dan belum memihak warga negara; di
sisi lainnya, masih belum akuntabel. Kesimpulan ini diambil oleh Komisi Anggaran
Independen (KAI) sesudah melihat dan menemukan hal-hal yang ada dalam APBN 2010
sebagaimana tampak dalam tabel berikut di bawah ini:
Aspek Indikator yang diperiksa Perkembangan/penialaian
Belanja sosial besaran alokasi kesehatan, besaran alokasi bantuan sosial, cakupan penerima belanja sosial, seberapa responsif pada pengangguran dan kemiskinan
Jumlah nominal dan proporsional masih tetap minimal, Angka nominal alokasi di 2010 menurun; Cakupan masih terbatas untuk yang miskin (targeting) bukan universal(semua warga negara Indonesia).
Penerimaan APBN rasio pajak dan non pajak terhadapPDB (Pendapatan Domestik Bruto);kebocoran penerimaan pajak (kasusmafia pajak Gayus Tambunan, dkk.)
rendah dibanding negara sebaya; rendahdibandingkan potensinya; potensi yangsebenarnya tidak diketahui; korupsiperpajakan belum diatasi secara sistemik.
Utang utang dalam negeri; cicilanpembayaran tiap tahun; perbandinganantara cicilan untuk utang denganalokasi untuk kesehatan.
utang dalam negeri terus membesar; utangterus meningkat sejak 2004; alokasipembiayaan utang 5 kali lebih besarketimbang alokasi kesehatan.
Akuntabilitas kasus-kasus korupsi danpenyalahgunaan kewenangan; hasil
belum ada perkembangan yang berarti;tingkat korupsi masih tinggi,
audit BPK; kinerja pengawasan DPR.
meluas dansistemik; korupsi terjadi pada sisi penerimaandan pengeluaran/belanja APBN; sebagianbesar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat(LKPP) disclaimer; pengawasan BadanAkuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPRRI atas kinerja keuangan pemerintah belummaksimal
Reformasi birokrasi renumerasi di Kemenkeu, MA, BPK,Kejaksaan Agung, dan POLRI yang lebihbesar; tidak adanya targetkinerja/perubahan kinerja.
lebih sebagai pilot project ketimbang rencanastrategis; lebih menaikkan gaji (remunerasi)ketimbang pengurangan korupsi.
Secara lebih detail, uraian mengenai kelima aspek di atas dapat dibaca pada point-
point di bawah ini. Sebagaimana telah banyak diberitakan, jumlah atau volume anggaran
secara nominal semakin meningkat sepanjang 5 tahun terakhir ini, dari angka Rp. 380,3
Triliun (2005) dan pada 2010 naik menjadi Rp 1.047,7 triliun (17,5 % terhadap PDB/Produk
Domestik Bruto). Hal ini belum tentu baik karena secara proporsi, bukan nominalnya, jumlah
itu tidak banyak berubah karena volume APBN Indonesia masih berkisar di bawah 20% (dari
PDB atau ‘kue ekonomi’ atau nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara
pada periode tertentu).
Belanja Sosial
APBN adalah sumberdaya dan wewenang pemerintah. Dengan dana itu,
pemerintah dapat membangun atau memperbaiki banyak hal terutama terkait
kepentingan warganya. Dengan dana itu, pemerintah dapat menaikkan pendapatan warga
negara, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan dan pengangguran,
menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, penyedia jaminan sosial, menolong
korban bencana alam, dan seterusnya. Maka salah satu cara dan ukuran untuk
meneropong APBN adalah dari sisi belanja sosial.
Dilihat dari belanja sosial, maka satu ciri utama dan menonjol dalam APBN
adalah anggaran rutin atau pegawai yang terus meningkat, sementara belanja sosial yang
langsung untuk publik lebih kecil dari belanja pegawai.
Tabel 1. Anggaran Belanja pemerintah Pusat(dalam triiun rupiah)
2010 %Belanja pegawai 160,4 22,1Belanja barang 107,1 14,8Belanja modal 82,2 11,3Pembayaran bunga utang